Wtppokoknya bahwa telah menasihati Peggugat dan Tergugat, maka Mejelis Hakimmenilai upaya penasihatan para saksi Penggugat tidak berhasil, sehinggaketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 junctopasal 184 Intruksi Persiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi HukumIslam di Indonesia telah terpenuhi.Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RINomor 534.

PenggugatSudah tidak ada hubungan lagi sebagai layaknya suami istri lagi ;Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina manjadi Suatu rumahtangga yang sakinah, mawaddah dan wa rahmah sudah tidak mungkintercapai lagi;Bahwa, Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumahtangga dengan tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumahtangga yang sakinah, Mawaddah wa rahmah sudah tidak terwujud lagisebagaimana UndangUndang Nomor:1 Tahun 1974 tentang Perkawinandan Instruksi Persiden

M E N G A D I L I:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat berhak sebagai penerima Uang Tunai Untuk Rmah Pengganti Sebesar Rp. 122.591.200,-( Seratus Duapulluh Dua Ribu lima ratus Sembilan Puluh satu ribu Dua ratus Rupiah), Sebagai peraturan persiden RI No 1 Tahun 2015 atas bangunan rumah tingg RUMAH TINGGAL PERMANEN dengan ukuran 6,30 x 5,20 = 32,76 M² milik bapak JAAH

WAHIDIN dan Sdr ZULKHAIRdalam gugatan aquo mengaku sebagai Persiden dan SekretarisJenderal PPMI dan mengajukan Gugatan aquomengatasnamakan Dewan Pengurus Pusat PersaudaraanPekerja Muslim Indonesia (DPP PPMI) Periode 20172022 yangberkedudukan di Jl. Jatinegara Barat Ill No. 68 F, Kel.Balimester, Kec. Jatinegara, Kota Jakarta Timur.2.

WAHIDIN dan Sdr ZULKHAIR dalam gugatanaquo mengaku sebagai Persiden dan Sekretaris Jenderal PPMI danmengajukan Gugatan aquo mengatasnamakan Dewan PengurusPusat Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (DPP PPMI) Periode20172022 yang berkedudukan di JI. Jatinegara Barat III No. 68 F,Kel. Balimester, Kec. Jatinegara, Kota Jakarta Timur.Halaman 26 Putusan Nomor 723/PDT/2020/PTDKI2.

WAHIDIN dan Sdr ZULKHAIR dalam gugatan aquomengaku sebagai Persiden dan Sekretaris Jenderal PPMI dan mengajukanGugatan aquo mengatasnamakan Dewan Pengurus Pusat PersaudaraanPekerja Muslim Indonesia (DPP PPMI) Periode 20172022 yangHalaman 32 Putusan Nomor 723/PDT/2020/PTDKIberkedudukan di JI. Jatinegara Barat Ill No. 68 F, Kel.

Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminyamaka hakim (boleh) menceraikan suamiistri itu dengan talak satu.Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah didengar keterangan para saksiyakni orangorang terdekat dari Penggugat yang menerangkan pada pokoknya bahwatelah menasihati Peggugat dan Tergugat, maka Mejelis Hakim menilai upayapenasihatan para saksi Penggugat tidak berhasil, sehingga ketentuan pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto pasal 184 Intruksi Persiden

berhasil, sehingga MajelisHakim menilai tidak ada harapan lagi antara Penggugat dan Tergugatdapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga.Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah didengar keteranganpara saksi yakni orangorang terdekat dari Penggugat yang menerangkanpada pokoknya bahwa telah menasihati Peggugat dan Tergugat, makaMejelis Hakim menilai upaya penasihatan para saksi Penggugat tidakberhasil, sehingga ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 juncto pasal 184 Intruksi Persiden

No.974/Pdt.G/2020/PA.WtpNomor 9 Tahun 1975 juncto pasal 184 Intruksi Persiden Nomor 1 tahun1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta di persidangan,ternyata Penggugat sudah tidak berkeinginan untuk memperbaiki kembalirumah tangganya dengan Tergugat, karena Penggugat dan Tergugatsecara sadar melakukan pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2020,maka berdasarkan pasal 80 Undangundang Nomor 1 tahun 1974 tentangPerkawinan dan pasal 77 ayat

berhasil, sehingga Majelis Hakim menilai tidak adaharapan lagi antara Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun dalamsebuah rumah tangga.Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah didengar keteranganpara saksi yakni orangorang terdekat dari Penggugat yang menerangkanpada pokoknya bahwa telah menasihati Peggugat dan Tergugat, makaMejelis Hakim menilai upaya penasihatan para saksi Penggugat tidakberhasil, sehingga ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 juncto pasal 184 Intruksi Persiden

syarii tersebut diambil alin menjadi pendapat Majelis Hakim dalammengadili perkara ini.Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah didengar keteranganpara saksi yakni orangorang terdekat dari Penggugat yang menerangkanpada pokoknya bahwa telah menasihati Peggugat dan Tergugat, makaHalaman 12 Putusan No.153/Padt.G/2021/PA.WtpMejelis Hakim menilai upaya penasihatan para saksi Penggugat tidakberhasil, sehingga ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 juncto pasal 184 Intruksi Persiden

• Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
• Menyatakan Penggugat berhak sebagai penerima Uang Tunai Untuk Rmah Pengganti Sebesar Rp. 122.591.200,-( Seratus Duapulluh Dua Juta lima ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Dua ratus Rupiah); Sebagai peraturan persiden RI No 1 Tahun 2015 atas bangunan Rumah Tinggal Panggung semi Permanen milik Bapak CARMIN BIN KAMAD (Penggugat ) dengan ukuran 6.75 x 5 = 33,75 M² ,yang berdiri di atas tanah seluas 186,4 milik Atmaja Bin

No.904/Pat.G/2021/PA.WipMenimbang, bahwa dalam perkara ini telah didengar keteranganpara saksi yakni orangorang terdekat dari Penggugat yang menerangkanpada pokoknya bahwa telah menasihati Penggugat dan Tergugat, makaMejelis Hakim menilai upaya penasihatan para saksi tidak berhasil,sehingga ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 junctopasal 184 Intruksi Persiden Nomor 1 tahun 1991tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta

hakim menetapkan jatuh talaksatu bain.Dalil syarii tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalammengadili perkara ini.Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah didengar keterangan parasaksi yakni orangorang terdekat dari Penggugat yang menerangkan padapokoknya bahwa telah menasihati Peggugat dan Tergugat, maka MejelisHakim menilai upaya penasihatan para saksi Penggugat tidak berhasil,sehingga ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 juncto pasal 184 Intruksi Persiden

tidakHalaman 11 Putusan No.1105/Pdt.G/2021/PA.Wtpada harapan lagi antara Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukundalam sebuah rumah tangga.Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah didengar keteranganpara saksi yakni orangorang terdekat dari Penggugat yang menerangkanpada pokoknya bahwa telah menasihati Penggugat dan Tergugat, makaMejelis Hakim menilai upaya penasihatan para saksi tidak berhasil,sehingga ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 junctopasal 184 Intruksi Persiden

mumayyiz;Menimbang, bawa Pemohon sebagai ibu kandung dari anakanaktersebut dipandang cakap untuk bertindak sebagai wali;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon telah memenuhi syarat untukditetapbkan menjadi kuasa/wakil terhadap anak kandungnya, yang bernamaANAK dan ANAK II untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana yangdiatur dalam pasal 47 ayat (2) Undangundang Nomor 1 tahun 1974 tentangPerkawinan dan pasal 98 ayat (2) Intruksi Persiden

Dan pada saat ituhakim menceraikannya dengan thalak bain jikaterbuktikemadaratan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya.Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah didengar keteranganpara saksi yakni orangorang terdekat dari Penggugat yang menerangkanpada pokoknya bahwa telah menasihati Peggugat dan Tergugat, makaMejelis Hakim menilai upaya penasihatan para saksi Penggugat tidakberhasil, sehingga ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 juncto pasal 184 Intruksi Persiden

Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepadasuaminya maka hakim (boleh) menceraikan suamiistri itu dengantalak satu.Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah didengar keterangan parasaksi yakni orangorang terdekat dari Penggugat yang menerangkan padapokoknya bahwa telah menasihati Peggugat dan Tergugat, maka MejelisHakim menilai upaya penasihatan para saksi Penggugat tidak berhasil,sehingga ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 juncto pasal 184 Intruksi Persiden

• Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
• Menyatakan Penggugat berhak sebagai penerima Uang Tunai Untuk Rmah Pengganti Sebesar Rp. 122.591.200,- (Seratus Duapulluh Dua Juta lima ratus Sembilan Puluh satu ribu Dua ratus Rupiah), Sebagai peraturan persiden RI No 1 Tahun 2015 atas bangunan rumah tinggal PANGGUNG DARURAT yang berukuran 3.10 x 2.85 = 8,83 M² terletak di Peta Bidang 1539 Lembar Peta 209 milik ROKAYAH (penggugat ) yang berdiri di atas tanah milik perum

M E N G A D I L I:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat berhak sebagai penerima Uang Tunai Untuk Rmah Pengganti Sebesar Rp. 122.591.200,-( Seratus Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Sembilan Pulluh Satu Ribu Dua Ratus Rupiah ) Sebagai peraturan persiden RI No 1 Tahun 2015 atas bangunan rumah tinggal Gedung Permanen yang berdiri di atas tanah seluas 825,5 m² milik dari keluarga JUMISAH Bin KARTAWI ( Bibi Penggugat

hakimmenetapkan jatuh talak satu bain.Dalil syarii tersebut diambil alin menjadi pendapat Majelis Hakim dalammengadili perkara ini.Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah didengar keteranganpara saksi yakni orangorang terdekat dari Penggugat yang menerangkanpada pokoknya bahwa telah menasihati Peggugat dan Tergugat, makaMejelis Hakim menilai upaya penasihatan para saksi Penggugat tidakberhasil, sehingga ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 juncto pasal 184 Intruksi Persiden

syarii tersebut diambil alin menjadi pendapat Majelis Hakim dalammengadili perkara ini.Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah didengar keteranganpara saksi yakni orangorang terdekat dari Penggugat yang menerangkanpada pokoknya bahwa telah menasihati Peggugat dan Tergugat, makaMejelis Hakim menilai upaya penasihatan para saksi Penggugat tidakberhasil, sehingga ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan PemerintahHalaman 13 Putusan No.548/Padt.G/2021/PA.WtpNomor 9 Tahun 1975 juncto pasal 184 Intruksi Persiden