Ditemukan 27313 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 11-04-2017 — Putus : 13-04-2017 — Upload : 28-03-2019
Putusan MS KUTACANE Nomor 20/JN/2017/MS.KC
Tanggal 13 April 2017 — Penuntut Umum:
SAIFUDDIN, SH.MH
Terdakwa:
Musdi bin Hasanuddin
918
  • Menyatakan Terdakwa Musdi Als Mus bin Hasanuddin terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan Maisir/perjudiani melanggar pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat ;

    2. menjatuhkan pidana uqubat Tazir kepada Terdakwa dengan Uqubat cambuk didepan umum sebanyak 10 (sepuluh) kali cambuk dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa.

    3.

    Menyatakan terdakwa Musdi alias Mus bin Hasanuddin terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana melakukan perbuatan Maisir/perjudianmelanggar Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 20/JN.S/2017/MS.KC2.
    Kitab UndangUndang Hukum Pidana(KUHP) atau ketentuan pidana di luar KUHP, tetapi diatur dalam Qanun ini; danhuruf (d) Badan Usaha yang menjalankan kegiatan usaha di Aceh.
    Terdakwa belum pernah dihukum;Menimbang, bahwa terdakwa selama pemeriksaan telah menjalani tahanan,maka sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentangHukum Acara Jinayat, lamanya masa penangkapan dan/atau penahanandikurangkan seluruhnya dari Uqubat yang dijatunkan, kecuali Uqgubat Hudud, danmenurut ketentuan Pasal 23 ayat (3) Qanun tersebut pengurangan Uqubat untukpenahanan paling lama 30 (tiga puluh) hari dikurangi 1 (satu) kali cambuk;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa
    ) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013,terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk diserahkan ke Baitul Mal KabupatenHal. 13 dari 15 hal.
    AlMaidah: 9091,ketentuan Pasal 49 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun2002 tentang Peradilan Syariat Islam, Pasal 1 angka (22), Pasal 18 Qanun AcehNomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Pasal 23 ayat (2) Qanun AcehNomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, serta segala peraturanperundangundangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;MENGADILI.
Register : 26-10-2021 — Putus : 24-11-2021 — Upload : 24-11-2021
Putusan MS Simpang Tiga Redelong Nomor 16/JN/2021/MS.Str
Tanggal 24 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
1.DIZKI LIANDO, S.H
2.AHMAD LUTFI, S.H
Terdakwa:
MUHAMMAD IQBAL bin M. YUSUF
11449
  • Yusuf telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah Maisir sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebagaimana Dakwaan Pertama;
  • Menghukum dan menjatuhkan uqubat kepada Terdakwa tersebut di atas dengan uqubat cambuk sebanyak 25 (dua puluh lima) kali cambuk dikurangkan seluruhnya dari uqubat yang dijatuhkan, dengan ketentuan 1 (satu) sampai dengan paling lama 30 (tiga puluh) hari penahanan dihitung sebagai
    Bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif berupa:Dakwaan Pertama: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014Tentang Hukum Jinayat;Dakwaan Kedua: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 19 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 TentangHukum Jinayat;Dakwaan Ketiga: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 TentangHukum Jinayat;Menimbang, bahwa atas dakwaan
    Str.Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan menguraikan dakwaanpertama apakah telah relevan, yakni melanggar ketentuan Pasal 1 ayat (22)dan (45) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 yang diancam dengan uqubatsesuai dengan Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang HukumJinayat, yang berbunyi sebagai berikut Setiap orang yang dengan sengajamenyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayal jarimah maisirsebagaimana dimaksud dalam
    ,Bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan tuntutantelah melanggar ketentuan Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentangHukum Jinayat yang unsurunsurnya sebagai berikut: Unsur Setiap Orang; Unsur Dengan Sengaja; Unsur Menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau membiayai jarimahmaisir;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimakan mempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.
    Str.Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi uqubat, makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Mengingat ketentuan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh DarussalamNomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam, Qanun Aceh Nomor 7Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, dan peraturan perundangundangan yangberlaku serta ketentuan syara yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILI1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Iqbal bin M.
    Yusuf telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah Maisirsebagaimana diatur dalam Pasal 20 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentangHukum Jinayat sebagaimana Dakwaan Pertama;2.
Register : 28-11-2019 — Putus : 28-11-2019 — Upload : 06-12-2019
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 33/Pid.C/2019/PN Bna
Tanggal 28 Nopember 2019 — Penyidik Atas Kuasa PU:
Khuzari
Terdakwa:
Zulfahmi Irfansyah Putra
415
  • MENGADILI

    1. Menyatakan terdakwa yang bernamaZulfahmi Irfansyah Putrabersalah secara sah dan menyakinkan melakukan pelanggaran berjualan ditempat yang dilarang melanggar pasal 10 ayat 1 qanun kota Banda Aceh nomor 6 tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
    2. menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 49.500 (empat puluhsembilan ribu lrupiah);
    3. Menetapkan Barang Bukti berupa: -
    • 1(satu
    Abu Lam U NO.7 TELP. 634071 MELANGGAR PASAL23 aii Ay PANDAACE iTS) WAR A@ ACIS IBA I)GQANUN KOTAB.ACEH NO.6 THN 2018Pro Justitia ns TENTANG TRANTIBUM QANUN KOTA B'ACEH NO.1 THN 2017BUKTI PELANGGARAN TIPIRING PERDA/ QANUN chad adepiieepio hlalPENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH IN MENGINGATSUMPAH JABATAN SAAT INI, MENYATAKAN DENGAN SEBENARNYA BAHWA SEORANG ju QANUN KOTA B.ACEH NO.5 THN 2016TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK NAMA DUEL ALT TS (RBAKIS YAY PUTRANIK : WOT ZAG 6769 0002
    C LDOANUN KOTA B ACEH NO.6 THN 2018 TENTANG TRANTIBUM ). ieee QANUN:KOTA B.ACEH INO: THN2017 TENTANG PENGELOLAAN:SAMPAH7 QANUN KOTA B.ACEH NO.5 THN 2016 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOKMAKA TELAH DISITA UNTUK BARANG BUKTI > By@CAHK VAT+ bukti re: on HARI: ies BLN......... THN. 222 SELANJSTNYA DEM! HUKUM PENYIDIK MEWAJIBKAN TERDAKWA UNTUK :MENGHADIRI SIDANG DI TEMPAT PADA :"HARI: a us: TGUBLNITHN : ok!
    P p A al WwW NH. 4.Lbr Kuning untuk Kejaksaan Sidang Pengadilan dan saya bersedia menyetorkanUANG DENDA sebesar YANG DIANCAMKANDALAM QANUN / PERDA TERSEBUT D! ATASmelalui ;Kas Daetah Pemerititah KbtaBanda Aceh paling lamadalany waktw'3 (tiga) hart sebelum tanggal sidangterhitung mulai tanggal ereTERDAKWA U 371 OV HAgeir 101 No. REG, PENGADILAN.. JOS.
    PELANGGARAN, INI TELAH* MIELAKUKAN PELANGGARAN,SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 0. cccnnsarnsnninneone cana aptebe nin eel oo QANUN KOTAB.ACEH NO.6 THN 2018 TENTANG TRANTIBUM acer(2) QANUN KOTA B.ACEH NO.1 THN 2017 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH " SEBAGAIMANA YANG TELA BIPUTUSKAN OLEH PENGADILAN NEGERI BANDA ACEHTANGGAL:...DIBERITAHUKAN. KEPADA PANTERA UNTUK..
    TELAH DIEKSEKUSI;SELANJUTNYAKOTA BANDA ver DISETORKAN KE KAS DAERAH PEMERINTAH QaNUN KOTAB.AGEH NO.8 THN 2016 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK )'? RS VACHE 4A) JOTDAN OLEH KARENANYA TERDAKWA DIPIDANA DENGAN? : eee a ee vB eee at anh ee aaiseer't fen ae scrars PIDANA KURUNGAN SEBANYAK oae tort on ar) eevee Pe cece cORE Pere rrererersin vine aeorrrce peeemreerreerernete~EEDENDASEJUMEAHRP... AQ 500. pm gp ihMEMBAVAR BIAYA PERKARA SEBESAR RP... aes crteteded aes sake theater ce)2.
QANUN
QANUN Nomor 12 Tahun 2003 Tahun 2003
599819
  • Tentang : Minuman Khamar dan sejenisnya
  • QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAMNOMOR 12 TAHUN 2003TENTANGMINUMAN KHAMAR DAN SEJENISNYABISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASAGUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM,Menimbang :Mengingat :a. bahwa Keistimewaan dan Otonomi Khusus yang diberikan untukDaerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe AcehDarussalam berdasarkan Undangundang Nomor 44 Tahun 1999dan Undangundang Nomor 18 Tahun 2001, antara lain bertujuanmengaplikasikan Syariat Islam dalam kehidupan masyarakatuntuk
    mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang sejahtera,aman, tenteram, adil dan tertib guna mencapai ridha Allah;b. bahwa mengkonsumsi minuman khamar dan sejenisnyamerupakan pelanggaran terhadap Syariat Islam, merusakkesehatan, akal dan kehidupan masyarakat dan berpeluangtimbul maksiat lainnya;c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud hurufa dan b perlu membentuk Qanun tentang Larangan MinumanKhamar dan sejenisnya.AlQuran;12.
    ) Provinsi Nanggroe Aceh DarussalamNomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam(Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2000Nomor 30);Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun2002 tentang Peradilan Syariat Islam (Lembaran Daerah ProvinsiNanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 2 Seri E Nomor2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe AcehDarussalam Nomor 4);Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah
    , lbadahdan Syiar Islam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe AcehDarussalam Tahun 2003 Nomor 3 Seri E Nomor 3, TambahanLembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor5);Dengan persetujuanDEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEHMenetapkan:DARUSSALAMMEMUTUSKAN :QANUN PROVINS!
    Jenis uqubat cambuk juga berdampak pada biaya yang harusditanggung pemerintah menjadi lebih murah dibandingkan dengan jenis uqubatlainnya seperti yang dikenal dalam KUHP sekarang ini.Oleh karena materi yang diatur dalam qanun ini termasuk kompetensi MahkamahSyariyah dan sementara ini qanun yang sesuai dengan kebutuhan Syariat Islam belumterbentuk, maka untuk menghindari kevakuman hukum, qanun ini juga mengaturtentang penyidikan, penuntutan dan pelaksanaan uqubat.Il.
Putus : 24-03-2017 — Upload : 29-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 01 K/Ag/JN/2017
Tanggal 24 Maret 2017 — FAISAL bin IDRIS, DKK
5638 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 25 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014tentang Hukum Jinayat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca tuntutan pidana jaksa/penuntut umum pada Kejaksaan NegeriSigli tanggal 29 November 2016 sebagai berikut:1.Menyatakan bahwa Terdakwa . Faisal bin Idris dan Terdakwa II. Nazariahbinti Ramli terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana Ikhtilath yang melanggar Pasal 25 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I.
    (foto terlampir)Bahwa faktafakta tersebut merupakan fakta unsur yang telah kamibuktikan oleh penuntut umum di depan persidangan tentang unsurikhtilath sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 butir 24 Qanun AcehNomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang menyebutkan bahwaikhtilath adalah perbuatan bermesraan seperti bercumbu bersentuhHal. 4 dari 8 hal.
    Putusan Nomor 01 K/AG/JN/2017Bahwa pertimbangan majelis hakim tersebut di atas sangatlah kelirudalam menilai faktafakta yang diperoleh di persidangan dan telah kelirumenafsirkan unsur ikhtilath sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir24 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan UnsurKhalwat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 23 Qanun AcehNomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat.
    Bahwa pengertian ikhtilathmenurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayatadalah perbuatan bermesraan seperti bercumbu bersentuhsentuhan,berpelukan dan berciuman antara lakilaki dan perempuan yang bukansuami istri dengan kerelaan kedua belah pihak baik pada tempattertutup atau terbuka.
    Provinsi Nanggroe Aceh DarussalamNomor 10 Tahun 2002, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013, Qanun Aceh Nomor6 Tahun 2014 dan peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;Hal. 7 dari 8 hal.
Register : 19-01-2021 — Putus : 27-01-2021 — Upload : 27-01-2021
Putusan MS PROP NAD Nomor 2/JN/2021/MS.Aceh
Tanggal 27 Januari 2021 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
17969
  • Pasal 37 ayat (1) Qanun Nomor 6 Tahun2014 tentang Hukum Jinayat.Dakwaan Kedua:BahwaTerdakwa I XXXXXXXX dan Terdakwa Il XXXXXXX, tanpaikatan nikah yang sah, pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekitar pukul20.30 Wib atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun2020 bertempat di Kp. Gunung Balohen Kec. Kebayakan Kab.
    Pasal 37 ayat (1) Qanun Nomor 6 Tahun 2014tentang Hukum Jinayat;2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I XXXXXXXX dan Terdakwa IIXXXXXXX dengan ,uqubat cambuk di depan umum sebanyak 100(seratus) kali dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanandengan perintah supaya Para Terdakwa tetap ditahan sampai eksekusiterhadap Putusan Inkracht dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan (videPasal 270 Qanun Nomor. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat).3.
    Bahwa putusan Mahkamah Syariyah Takengon tidak berdasar dan tidaksesuail dengan ketentuan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 TentangHukum Jinayat, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang HukumAcara Jinayat, tidak sesuai dengan KUHAP dan tidak sesuai denganketentuan perundangundangan yang berlaku dengan alasanberdasarkan ketentuan Pasal 180 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013Tentang Hukum Acara Jinayat Hakim dilarang menjatuhkan,uqubatkepada terdakwa, kecuali hakim memperoleh keyakinan dengan palingkurang 2 (dua
    Pasal 37 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014Tentang Hukum Jinayat;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa XXXXXXXX dan Terdakwa IIXXXXXxXxXdengan uqubat cambuk didepan umum sebanyak 100(seratus) kali dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanandengan perintah supaya para Terdakwa tetap ditahan sampai eksekusiterhadap putusan inkracht dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan(Vide:Pasal 270 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang HukumAcara Jinayat);d) Menyatakan barang bukti berupa : 1 (Satu)
    Pasal 73, Pasal 182 ayat (5), Pasal 214 ayat (1), Pasal 226 ayat (1) danayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat;2. Pasal 1 angka 23, angka 24, Pasal 25 ayat (1), dan Pasal 39 Qanun AcehNomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;3.
Register : 28-11-2019 — Putus : 28-11-2019 — Upload : 06-12-2019
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 30/Pid.C/2019/PN Bna
Tanggal 28 Nopember 2019 — Penyidik Atas Kuasa PU:
Abdullah, S.E
Terdakwa:
Muksal
425
  • MENGADILI

    1. Menyatakan terdakwa yang bernamaMuksal bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan pelanggaran berjualan ditempat yang dilarang melanggar Pasal jo pasal 10 ayat 1 qanun kota Banda Aceh nomor 6 tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
    2. menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 49.500 (empat puluhsembilan ribu lrupiah);
    3. membebankan biaya perkara sebesar Rp. 500 (lima ribu rupiah)
    Abu Lam UNO.7 TELP. (0651) 634071A pBANDAACEH, ooo oo oe ns ocPro JustitiaBUKTI PELANGGARAN TIPIRING PERDA / QANUNPENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BERTANDA TANGAN Di BAWAH INI MENGINGATSUMPAH JABATAN SAAT INI, MENYATAKAN DENGAN SEBENARNYA BAHWA SEORANG RUANG TERDAKWAMELANSGAR PASALQANUN KOTAB.ACEH NO.6 THN 2018TENTANG TRANTIBUM QANUN KOTAB.ACEH NO.1 THN 2017TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH QANUN KOTAB.ACEH NO.5 THN 2016TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK NAMA MIYKSA L.NIK .
    AYAT C1)SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL(7 caiiun KOTAB.ACEH NO.6 THN 2018 TENTANG TRANTIBUM ri,QANUN KOTA BAGEH NO:1 THN.2017 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH QANUN KOTA B.ACEH NO.5 THN 2016 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK PERNYATAAN TERDAKWADengan ini saya menyatakan bahwa saya akan hadir diSidang Pengadilan dan saya bersedia menyetorkanUANG DENDA sebesar YANG DIANCAMKANDALAM QANUN / PERDA TERSEBUT DI ATASmelalui ;Kas Daerah Pemerintah Kota Banda Aceh paling lamaferhitung mulai tanggal diterimanya bukti
    MENYATAKAN TERDAKWA YANG IDENTITASNYA DIBALIK BUKTI PELANGGARAN INI TELAH MELAKUKAN PELANGGARAN,SEEACUAINARIIR CPRMCCUD) CLARE ORE bp occmccsetancnntu grpegpPege Gp apg g Segnrcrers das esbilitaercoeeecseee QANUN KOTA B.ACEH NO.6 THN 2018 TENTANG TRANTIBUM ara QANUN KOTA B.ACEH NO. 1 THN 2017 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH ; oe @ANUN KOTAB.ACEH NO.5 THN 2016 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK SIVA AGNDAN OLEH KARENANYA TERDAKWA DIPIDANA DENGAN: ea : haat) Mil TAAL as reveal PIDANA KURUNGAN SEBANYAK ........
Register : 20-01-2015 — Putus : 04-03-2015 — Upload : 20-10-2015
Putusan MS KUALA SIMPANG Nomor 05/JN/2015/MS.KSG
Tanggal 4 Maret 2015 — IDRIS ALIAS BORES BIN ALM. HAMZAH
6712
  • Pasal 23 ayat (1) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh DarussalamNomor 13 Tahun 2003 tentang Jarimah Maisir dan dalam tuntutan subsider telahmelanggar ketentuan Pasal 6 jo. Pasal 23 ayat (1) Qanun Provinsi Nanggroe AcehDarussalam Nomor 13 Tahun 2003 tentang Jarimah Maisir ;Hal. dari 16 Put.
    (dua ribu rupiah).Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwatidak ada mengajukan pledoi kepada Majelis Hakim sedangkan Penuntut Umummenyatakan tetap pada tuntutannya;Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan didakwa melanggarketentuan Pasal 5 dan diancam dengan uqubat cambuk sebagaimana ketentuan Pasal23 ayat (1) Qanun Provinsi NAD No.13 Tahun 2003 dan Pasal 6 jo.
    Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 tahun 2003 tentang JarimahMaisir yang berlaku di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;Menimbang, bahwa maksud yang dikehendaki dalam Qdanun ProvinsiNanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 23 Ayat (1) adalahpelanggaran terhadap ketentuan pasal 5 Qanun tersebut yang unsurunsurnya sebagaiberikut :1.
    Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir(Perjudian) ;Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Terdakwa telah melakukanpelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tersebut, makaTerdakwa dikenakan sanksi/uqubat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 23 Ayat (1)Qanun Provinsi NAD Nomor 13 Tahun 2003;Menimbang bahwa oleh karena Penuntut Umum telah mampu membuktikantuntutan primernya yakni pelanggaran terhadap pasal 5 Qanun Nomor 13 Tahun 2003tersebut maka terhadap
    tuntutan subsidair yakni pelanggaran terhadap pasal 6 QanunNomor 13 Tahun 2003 dalam dakwaan Penuntut Umum tidak perlu dibuktikan lebihlanjut dan majelis hakim tidak perlu mempertimbangkannya lagi ;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 30 ayat (1) Qanun Provinsi NADNomor 13 Tahun 2003 pelaksanaan hukuman terhadap Terdakwa dilaksanakan ditempat yang dapat disaksikan orang banyak;Hal. 12 dari 16 Put.
Register : 24-09-2020 — Putus : 19-10-2020 — Upload : 20-10-2020
Putusan MS IDI Nomor 8/JN/2020/MS.Idi
Tanggal 19 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
1.Harry Arfhan, S.H.
2.Fajar Adi Putra, S.H.
Terdakwa:
Muhammad Daud bin M. Nur
20745
    1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Daud Bin Muhamad Nur telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap anak sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;
    2. Menghukum Terdakwa Muhamad Daud Bin Muhamad Nur dengan uqubat tazir penjara selama 80 (delapan puluh) bulan setelah dipotong masa penahanan;
    3. Memerintahkan Terdakwa
    Menyatakan terdakwa Muhammad Daud Bin Muhammad Nur,telah terbukti secara sah bersalah dan meyakinkan menurut hukumdengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak yangHal. 2 dari 19 hal.Putusan No. 8/JN/2020/MS.ldimemiliki hubungan mahrom dengan terdakwa sebagaimana diatur dandiancam hukuman dalam dakwaan primair penuntut umum berdasarkandalam Pasal 46 jo Pasal 47 Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang HukumJinayat tentang Hukum Jinayat;2.
    Unsur dengan sengaja;Menimbang, bahwa dalam Qanun ini tidak memberiketerangan/penjelasan apa yang dimaksud dengan kata sengaja. Namundalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata sengaja berarti dimaksudkan(direncanakan), memang diniatkan begitu.
    , salahsatu di antaranya adalah pelecehan seksual;Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan pelecehan seksualdalam perspektif Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 adalah perbuatan asusilaatau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atauterhadap orang lain sebagai korban baik lakilaki maupun perempuan tanpakerelaan korban.
    Dengan demikian MajelisHakim berpendapat unsur melakukan jarimah pelecehan seksual telahterpenuhi;Unsur dengan anakMenimbang, bahwa yang dimaksud anak dalam Qanun Aceh nomor 6tahun 2014 dalam Pasal 1 butir ke 40 yaitu orang yang belum mencapai umur18 (delapan belas) tahun dan belum menikah;Menimbang, sejalan dengan pengertian anak dalam Qanun Aceh Nomor6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
    Acehnomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 6tahun 2014 tentang Hukum Jinayat serta Peraturan Perundangundanganlainnya yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILI1.
Register : 24-03-2023 — Putus : 15-06-2023 — Upload : 22-06-2023
Putusan MS LHOK SEUMAWE Nomor 5/JN/2023/MS.Lsm
Tanggal 15 Juni 2023 — Penuntut Umum:
1.Reny Widayanti, S.H.
2.Muhammad Doni Sidik, S.H.
Terdakwa:
Fuadi Arani Alias Yah wa bin Arani
14916
  • MENGADILI

    1. Menyatakan Terdakwa Fuadi Arani Alias Yah Wa bin Arani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak (Hayatunnufus binti Azhari) dan pelecehan seksual terhadap anak ( Cut Az-zahara Safeeza binti Ismail) sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 Qanun aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat jo pasal 65 (1) KUHP dan pasal 47
    Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
  • Menjatuhkan 'uqubat ta'zir terhadap Terdakwa dengan 'uqubat penjara selama 195 (seratus Sembilan puluh lima bulan) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
  • Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
  • Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah CD berisi rekaman video korban sedang mempraktekkan pelecehan seksual yang dialaminya dirampas untuk dimusnahkan;
Register : 28-11-2019 — Putus : 28-11-2019 — Upload : 06-12-2019
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 41/Pid.C/2019/PN Bna
Tanggal 28 Nopember 2019 — Penyidik Atas Kuasa PU:
Rusdian
Terdakwa:
Miftahuddin
397
  • MENGADILI

    1. Menyatakan terdakwa yang bernama Miftahuddin bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan pelanggaranMembuang sampah pada tempatnya pasal 37 qanun kota Banda Aceh nomor 1 tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah
    2. menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 19.500 (sembilan belas ribu rupiah);
    3. Menetapkan Barang Bukti Berupa:
    • 1(satu) Unit puntung rokok dirampas untuk dimusnahkan
    1. membebankan
    Abu Lam UNO. 7 TELP. (0651) 634074 MELANGGAR PASALPARA SH ADIGA: UICQANUN KOTAB.ACEH NO.6 THN 2018Pro Justitia iad TENTANG TRANTIBUMBUKTI PELANGGARAN TIPIRING PERDA/ QANUN 7 GANUN KOTAB.ACEH No.1 THN 2017TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI MENGINGATSUMPAH JABATAN SAAT INI, MENYATAKAN DENGAN Se ee SERS QANUN KOTA B.ACEH NO.5 THN 2016TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK PADAHARIIN FAM'S TanecaL 9@ BULAN Nove BEG TAHUN 269 Jam COownB DILOKAS!
    TAMAN KON CSAMRING MED RAYA Batu ROaHeran ) DALAM WILAYAH HUKUM KOTA BANDA ACEH TELAH MELAKUKAN PELANGGARAN :MEMBVANG SAMOAH TWA PHO TeEMYAT NYA SEBAGAIMANA DIMAKSUD.DALAM PASAL $3, Hurvt a "~ GANUN KOTA BACEH NO6 THN 2018 TENTANG TRANTIBUM 427 @ANUN KOTA B:ACEH NOvt THN.2017 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAHpy QANUN KOTA B.ACEH NO.5 THN 2016 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOKMAKA TELAH DISITA UNTUK BARANG BUKTI : (SHY) But QumuNe Lowe NAMA . MIRTA RUDINIK ALE MIRO Sg oo 2 DIKENAKAN:ALAMAT Dash Polonia bec.
    PELANGGARAN 6PERNYATAAN TERDAKWA,Dengan ini saya menyatakanbahwa saya akan hadir diSidang Pengadilan dan saya bersedia menyetorkanUANG DENDA sebesar YANG DIANCAMKANDALAM QANUN / PERDA TERSEBUT DI ATASmelalui ;Kas Daerah Pemerintah Kota Banda Aceh paling lama) data waktu'3 (tiga) hart sebetunt tanggal sidangterhitung mulai tanggal diterimanyabukti pelanggaran ini.HARI: FAM'S top 28) Bin.
    MENYATAKAN TERDAKWA YANG IDENTITASNYA DIBALIK BUKTI PELANGGARAN INI TELAH MELAKUKAN PELANGGARANSEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL .... psn on Ran cc nee RR Pog yer QANUN KOTA B.ACEH NO.6 THN 2018 TENTANG TRANTIBUM. QANUN KOTAB.ACEH NO. 1 THN 2017 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH QANUN KOTAB:ACEH NO.5 THN 2016 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK ;DAN OLEH KARENANYA TERDAKWA DHPIDANA DENGAN: pees Ta a ee PIDANA KURUNGAN SEBANYAK .. ne Se er a ag ETT Te eee ee~ DENDA SEJUMLAH RP........ tn!
Register : 18-06-2021 — Putus : 26-07-2021 — Upload : 26-07-2021
Putusan MS CALANG Nomor 4/JN/2021/MS.Cag
Tanggal 26 Juli 2021 — Pidana - Terdakwa
370121
  • SYALIHIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap anak sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentag Qanun Jinayah sebagaimana dakwaan Pertama penuntut umumMenjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa Uqubat penjara sebanyak 150 (seratus lima puluh) Bulan dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa serta memerintahkan agar Terdakwa
    Aceh Jaya.Hal. 3 dari 25 halaman, Putusan Nomor 4/JN/2021/MS.CagBahwa akibat Perbuatan Terdakwa Saksi Anak mengalami Luka lecet diPerineum dan selaput dara sudah tidak utuh lagi berdasarkan hasilVisum Et Repertum Nomor 445/065/IV/RS/2021 Tanggal 10 April 2021yang ditandangani oleh dokter pada RSUD Teuku Umar.Bahwa atas tindakan Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum mengajukantuntutan sebagai berikut:Dakwaan Pertama:Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 50 Qanun Aceh Nomor 6
    tahun 2014 tentag Qanun Jinayah; atauDakwaan Kedua:Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentag Qanun JinayahMenimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umumsebagaimana tersebut di atas, Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnyamenyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukankeberatan/eksepsi;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukanbeberapa orang saksi ke hadapan sidang Mahkamah Syariyah Calang, yaitusebagai
    Unsur Terhadap AnakHal. 16 dari 25 halaman, Putusan Nomor 4/JN/2021/MS.CagMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak menurut Pasal 1Angka 40 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, adalahadalah orang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun danbelum menikah;Sejalan dengan pengertian anak dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun2014 tentang Hukum Jinayat, juga sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubaha atas UndangUndangNomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
    Provinsi Nanggroe Aceh DarussalamNomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam, Qanun Aceh Nomor7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Pasal 50 jo.
    Pasal 1 Angka ke25 dan Angka ke 30 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang HukumJinayat, dan peraturan perundangundangan yang berlaku serta ketentuansyara yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILI. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadapanak, sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama..
Register : 23-12-2015 — Putus : 01-02-2016 — Upload : 14-03-2016
Putusan MS KUALA SIMPANG Nomor 31/JN/2015/MS.Ksg
Tanggal 1 Februari 2016 — Syamsudin bin Alm. Khalifah Syarif
9117
  • Khalifah Syarif, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah (tindak pidana) Maisir (perjudian) sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;2. Menjatuhkan Uqubat kepada terdakwa Syamsudin bin Alm. Khalifah Syarif oleh karena itu dengan Uqubat cambuk di depan umum sebanyak 7 (tujuh) kali;3.
    Khalifah Syarif,secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukantindak pidana Maisir /Perjudian sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentangHukum Jinayat, sesuai dakwaan primair;2 Menjatuhkan Uqubat terhadap terdakwa Syamsudin bin Alm.Khalifah Syarif dengan Uqubat cambuk di depan umum sebanyak10 (sepuluh) kali dengan dikurangi selama terdakwa berada dalamtahanan sementara;3 Menyatakan barang bukti berupa:e 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan
    Provinsi Aceh;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka (22) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun2014 tentang Hukum Jinayat, Maisir adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untunguntungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertaikesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran/keuntungan tertentu daripihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi, keterangan terdakwa danpengakuannya serta barang
    ) bulan dan paling rendah 4(seperempat) (vide Pasal 7 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014);Putusan Nomor 31/JN/2015/MS.Ksg, tanggal 01 Februari 201614Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanyaalasan pembenar dan alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidanapada diri terdakwa, sehingga terhadap' terdakwa haruslah dinyatakan dapatmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harusdinyatakan bersalah
    Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum AcaraJinayat, lamanya masa penangkapan dan/atau penahanan dikurangkan seluruhnya dariUqubat yang dijatuhkan, kecuali Uqubat Hudud, dan menurut ketentuan Pasal 23 ayat (3)Qanun tersebut pengurangan Uqubat untuk penahanan paling lama 30 (tiga puluh) haridikurangi 1 (satu) kali cambuk;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan sampai dengan saat ini danpenahanan terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan mengeluarkanterdakwa dari tahanan, maka
    AlMaidah: 9091,ketentuan Pasal 49 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002tentang Peradilan Syariat Islam, Pasal 1 angka (22), Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun2014 tentang Hukum Jinayat dan Pasal 23 ayat (1) Qanun Provinsi Nanggroe AcehDarussalam Nomor 13 Tahun 2003, serta segala peraturan perundangundangan yang berlakudan berkaitan dengan perkara ini;MENGADILI1 Menyatakan terdakwa Syamsudin bin Alm.
Register : 01-11-2018 — Putus : 29-11-2018 — Upload : 27-03-2019
Putusan MS KUTACANE Nomor 6/JN/2018/MS.KC
Tanggal 29 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
Acep Kohar, S.H
Terdakwa:
Tulus Sianturi Alias Tulus
14034
  • Menyatakan Terdakwa Tulus Sianturi alias Tulus, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menyelenggarakan dan menyediakan fasilitas Jarimah Maisir sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

    2. Menjatuhkan Uqubat Tazir kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Uqubat cambuk sebanyak 25 (dua puluh lima) kali;

    3.

    Kitab UndangUndang Hukum Pidana(KUHP) atau ketentuan pidana di luar KUHP, tetapi diatur dalam Qanun ini; danhuruf (d) Badan Usaha yang menjalankan kegiatan usaha di Aceh.
    45 (empatpuluh lima) bulan dan paling rendah % (Sseperempat) dari ketentuan Ugubat yangpaling tinggi (vide Pasal 7 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014):Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah menjatuhkan Uqubat terhadapTerdakwa, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali tentangHal. 12 dari 16 hal.
    35 (tiga puluh lima) kali dan terhadap ancamanhukuman ini Terdakwa telah meminta keringanan supaya dikurangi hukumannya tanpameyebut jumlahnya;Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, terhadap delik Jarimah yang diatur dalam pasalini diancam dengan Ugubat Tazir yang berbentuk alternatif yakni berupa cambuk,denda dan penjara, maka sesuai kehendak Pasal 73 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6Tahun 2014, dalam hal Uqubat bersifat alternatif antara penjara
    Terdakwa belum pernah dihukum;Menimbang, bahwa Terdakwa selama pemeriksaan telah menjalani tahanan,maka sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentangHukum Acara Jinayat, lamanya masa penangkapan dan/atau penahanandikurangkan seluruhnya dari Uqubat yang dijatunkan, kecuali Ugubat Hudud, danmenurut ketentuan Pasal 23 ayat (3) Qanun tersebut pengurangan Uqubat untukpenahanan paling lama 30 (tiga puluh) hari dikurangi 1 (satu) kali cambuk;Menimbang, bahwa untuk kepentingan
    AlMaidah: 9091,ketentuan Pasal 49 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun2002 tentang Peradilan Syariat Islam, Pasal 1 angka (22), dan Pasal 20 Qanun AcehNomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, serta segala peraturan perundangundangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;MENGADILI1.
Register : 18-06-2019 — Putus : 02-07-2019 — Upload : 14-11-2019
Putusan MS BANDA ACEH Nomor 49/JN/2019/MS.Bna
Tanggal 2 Juli 2019 — Penuntut Umum:
1.Mursyid, S.H., M.H
2.Maimunah S.H., M.H
Terdakwa:
DIAN PRASTIANI Binti KASIADI
15139
  • Menyatakan terdakwa, dengan identitas tersebut diatas bersalahmelakukan tindak pidana/Jarimah Ikhtilath Yang dengan sengajamelakukan perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuhsentuhan, berpelukan dan berciuman antara lakilaki dan perempuanyang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik padatempat tertutup atau terbuka sebagaimana dalam Dakwaan PrimairPenuntut Umum Melanggar Pasal 25 ayat (1) Qanun Aceh No. 6Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;2.
    PerkaraPDM65/B.Aceh/5/2019 tanggal O2 Juli 2019 yang selengkapnyasebagaimana termuat dalam BAP perkara ini, pada pokoknya dalamdakwaan primair Terdakwa didakwa telah melanggar ketentuan Pasal 25ayat (1) Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan dalamdakwaan subsidair Terdakwa didakwa telah melanggar ketentuan Pasal 23ayat (1) Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti isi danmaksud dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa menyatakantidak
    Aceh nomor 6tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan dakwaan subsidair perbuatanterdakwa melanggar Pasal 23 ayat (1) Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014tentang Hukum Jinayat;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secaraSubsideritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebihdahulu dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.
    Unsur melakukan jarimah Ikhtilath.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan jarimah ikhtilath dalamPasal 25 ayat (1) Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang HukumJinayat adalah perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1butir ke 24 Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014, yaitu perbuatan bermesraanseperti bercumbu, bersentuhsentuhan, berpelukan dan berciuman antaraHalaman 10 dari 16 halamanPutusan nomor 49/JN/2019/MS.BnaPutus tanggal 3 Juli 2019lakilaki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan
    Aceh nomor 7 tahun 2013 tentangHukum Acara Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentangHukum Jinayat serta peraturan perundangundangan lainnya yangberkaitan dengan perkara ini:MENGADILI1.
Register : 14-09-2018 — Putus : 02-10-2018 — Upload : 04-10-2018
Putusan MS PROP NAD Nomor 10/JN/2018/MS.Aceh
Tanggal 2 Oktober 2018 — Terdakwa Penuntut Umum
170109
  • Zaini) tidak teroukti bersalahmelakukan Jarimah Perkosaan terhadap anak sebagaimana diatur dandiancam Uqubat Tazir dalam pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014tentang Hukum Jinayat sebagaimana dalam dakwaan primair PenuntutUmum;2. Membebaskan Terdakwa (Mustafa bin Alm. Zaini) dari dakwaan primairPenuntut Umum tersebut;3. Menyatakan Terdakwa (Mustafa bin Alm.
    Zaini) tidak terbukti bersalahmelakukan Jarimah Pelecehan Seksual terhadap anak sebagaimana diaturdan diancam Uqubat Tazir dalam pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 tahun2014 tentang Hukum Jinayat sebagaimana dalam dakwaan subsidairPenuntut Umum;4. Membebaskan Terdakwa (Mustafa bin Alm. Zaini) dari dakwaan subsidairPenuntut Umum tersebut;5. Menyatakan Terdakwa (Mustafa bin Alm.
    No. 10/JN/2018/MS.Acehprimair Terdakwa didakwa telah melanggar ketentuan pasal 50 Qanun AcehNomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dan dalam dakwaan subsidairTerdakwa didakwa telah melanggar ketentuan pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat serta dalam dakwaan lebih subsidairTerdakwa didakwa melanggar ketentuan pasal 34 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun2014 Tentang Hukum Jinayat;Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi danmaksud dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut
    Berita Acara penerimaan dan Penelitian Terdakwa (BA 4) atas namaTerdakwa yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum Pada tanggal 16 Mei2018 sebagaimana dimaksud Pasal 181 ayat (1) huruf d Qanun AcehNomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.
    No. 10/JN/2018/MS.Acehpasal 178 angka (5) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang HukumAcara Jinayat;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syariyah Aceh, sebagaiJudex facti pada tingkat banding berpendapat bahwa setiap orang yangmelakukan perbuatan Jarimah zina dengan anak sebagaimana diatur dalamPasal 34 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, diancamdengan ugubat sesuai dengan ketentuan dalam qanun tersebut, dan menurutpasal 178 angka (6) Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 Tentang Hukum
Register : 12-09-2019 — Putus : 28-01-2020 — Upload : 30-01-2020
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 47/G/2019/PTUN.BNA
Tanggal 28 Januari 2020 — Penggugat:
EVENDI
Tergugat:
Bupati Bireuen
23359
  • Tindakan tersebut tidak sesuai Pasal 13 huruf q Qanun AcehNomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan PemberhentianKeuchik di Aceh;Bahwa Pasal 14 ayat (7) Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang TataCara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh disebutkan:Masyarakat diberi kesempatan selama 7 (tujuh) hari kerja untukmenyampaikan keberatan kepada P2K terhadap bakal calon yang telahdiumumkan,Bahwa P2K Gampong Kapa tidak memberi kesempatan kepadamasyarakat selama 7 hari kerja untuk menyampaikan
    Tindakan tersebut tidak sesuai dengan Pasal 18 ayat (2)Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan danPemberhentian Keuchik di Aceh;Bahwa Pasal 18 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang TataCara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh disebutkan:Penetapan calon Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diumumkan 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan pemungutansuara;Halaman 10 dari 52 HalamanPutusan Perkara Nomor 47/G/2019/PTUN.BNA23.24.25.26.27.Bahwa P2K Gampong Kapa
    Perbuatan tersebutmerupakan larangan bagi calon Keuchik menghina dan memfitnahseseorang, suku, ras, pemerintah, organisasi politik, organisasi sosial,golongan dan calon yang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 25 hurufb Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilinan danPemberhentian Keuchik di Aceh yaitu:Calon Keuchik dilarang menghina dan memfitnah seseorang, suku,agama, ras, pemerintah, organisasi politik, organisasi sosial, golongandan calon yang lain;Bahwa dalam Pasal 48 ayat (2) Qanun
    Tindakan tersebut tidak sesuai Pasal 26 ayat (3)Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan danPemberhentian Keuchik di Aceh;Bahwa dalam Pasal 1 ayat (13) Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Acehdisebutkan Tuha Peuet Gampong atau nama lain adalah unsurHalaman 12 dari 52 HalamanPutusan Perkara Nomor 47/G/2019/PTUN.BNA33.34.35.pemerintahan Gampong yang berfungsi sebagai BadanPermusyawaratan dalam Pasal 5 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 4 Tahun2009
    Dengan penandatanganankedua Berita Acara tersebut oleh Penggugat membuktikan bahwaProses Pelaksanaan Pemilihan Keuchik sudah dilaksanakan sesuaidengan yang diamanahkan oleh Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009tentang Tata Cara Pemilinan Dan Pemberhentian Keuchik di Aceh. Untukitu tidak ada alasan bagi Penggugat untuk menyatakan kalau prosesPemilinan Keuchik tidak melalui tahapan yang diatur dalam Qanun danharus dibatalkan.
Register : 14-07-2023 — Putus : 30-08-2023 — Upload : 30-08-2023
Putusan MS SIGLI Nomor 19/JN/2023/MS.Sgi
Tanggal 30 Agustus 2023 — Penuntut Umum:
SUKRIYADI, S.H.
Terdakwa:
ZULFARZI Alias ZUL Bin ARIFIN
9741
    1. Menyatakan Terdakwa Zulfarzi Alias Zul bin Arifin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah zina sebagaimana dalam Dakwaan kedua melanggar Pasal 33 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan jarimah dengan sengaja menyediakan fasilitas atau mempromosikan jarimah zina sebagaimana dalam Dakwaan kesatu melanggar Pasal 33 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
    2. Menjatuhkan uqubat hudud cambuk di depan umum terhadap
Register : 23-03-2017 — Putus : 05-04-2017 — Upload : 15-07-2019
Putusan MS BANDA ACEH Nomor 15/JN/2017/MS.Bna
Tanggal 5 April 2017 — Penuntut Umum:
1.Zulkarnain,SH
2.Mursyid,SH.MH
Terdakwa:
1.Sulaiman bin banta Kumari
2.Reka nidar binti abdur rahman
12719
  • Menyatakan mereka Terdakwa Sulaiman bin Banta Kumari dan Terdakwa II RekaNidar binti Abdur Rahman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahtelah melakukan tindak jarimah Ikhtilath sebagaimana yang diatur dan diancammelanggar pasal 25 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jinayatdalam dakwaan kesatu;2.
    Tempat melakukan JarimahMenimbang, bahwa sesuai Pasal 5 huruf (a) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun2014 Tentang Hukum Jinayat yang menghendaki bahwa Qanun ini berlaku untuk :Setiap orang beragama Islam yang melakukan Jarimah di Aceh. Jika ada orangyang melakukan jarimah dalam qanun ini diluar Aceh, maka orang tersebut tidakdapat dikenakan tuntutan hukum jinayat sebagaimana Qanun Aceh Nomor 6Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;Halaman 11 dari 16 hal.
    Unsur Kerelaan PihakpihakMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 24 Qanun Aceh Nomor 6Tahun 2014 Ikhtilath adalah perbuatan bermesraan, seperti bercumbu, bersentuhsentuhan, berpelukan dan berciuman antara lakilaki dan perempuan yang bukansuamiisteri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atauterbuka.
    uqubat yang dijatuhkan adalah hukumantazir, maka sesuai pasal 178 ayat 6 Qanun Nomor 7 tahun 2013 tetang HukumAcara Jinayat, Majelis Hakim berwenang (dapat menentukan) meengenai jumlahhukuman yang dijatunkan kepada Terdakwa dan Terdakwa II yang berbeda darijumlah hukuman yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutannya;Menimbang, bahwa dalam tuntutan jaksa penuntut Umum supaya TerdakwaHalaman 13 dari 16 hal.
    Provinsi NanggroeAceh Darussalam Nomor 10 tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam dan Pasal25 ayat (1) Jo. pasal 1 butir 24 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang HukumHalaman 14 dari 16 hal.
Register : 23-11-2020 — Putus : 17-12-2020 — Upload : 19-12-2020
Putusan MS MEULABOH Nomor 12/JN/2020/MS.Mbo
Tanggal 17 Desember 2020 — Penuntut Umum:
Anistia Ratenia Puitri Seregar S.H
Terdakwa:
CAHYARUDIN BIN BUYUNG JUNET
19339
    1. Menyatakan Terdakwa (CAHYARUDIN Bin BUYUNG JUNET) telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap anak sebagaimana diatur pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
    2. Menjatuhkan uqubat penjara terhadap Terdakwa (CAHYARUDIN Bin BUYUNG JUNET) selama 150 (seratus lima puluh) bulan, dengan ketetapan bahwa lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari Uqubat yang dijatuhkan;
      50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang HukumJinayat, maka Majelis Hakim akan terlebin dahulu mempertimbangkandakwaan alternatif Kesatu dan apabila dakwaan alternatif kesatu telah terbuktimaka untuk dakwaan kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi, begitu pulasebaliknya;Menimbang, bahwa Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014berbunyi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaansebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terhadap anakdiancam denganUqubat Tazir cambuk paling sedikit 150 (Seratus
      Unsur dengan sengajaMenimbang, bahwa = dalam Qanun ini tidak memberiketerangan/penjelasan apa yang dimaksud dengan kata sengaja. Namundalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata sengaja berarti dimaksudkan(direncanakan), memang diniatkan begitu.
      Unsur terhadap anakMenimbang, bahwa yang dimaksud anak dalam Qanun Aceh nomor 6tahun 2014 dalam pasal 1 butir ke 40 yaitu orang yang belum mencapai umur18 (delapan belas) tahun dan belum menikah;Menimbang, sejalan dengan pengertian anak dalam Qanun Acehnomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
      Acehnomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 6tahun 2014 tentang Hukum Jinayat serta peraturan perundangundanganlainnya yang berkaitan dengan perkara ini:MENGADILI1.
      Menyatakan Terdakwa (Terdakwa) telah terbukti secara sah danmenyakinkan bersalah melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap anaksebagaimana diatur pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentangHukum Jinayat;2. Menjatuhkan uqubat penjara terhadap Terdakwa (Terdakwa) selama 150(seratus lima puluh) bulan, dengan ketetapan bahwa lamanya Terdakwaditahan akan dikurangkan seluruhnya dari Uqubat yang dijatuhkan;3.