untuk melanjutkan hubunganrumah tangga dengan suaminya tersebut, maka istri tersebutboleh untuk menggugat kepada hakim agar ia diceraikandengan suaminya, apabila gugatannya tersebut terbukti danhakim tidak dapat untuk mendamaikan keduanya, makahakim menceraikan keduanya dengan talak bain.e.Pendapat ulama Malikiyah yang terdapat dalam Kitab alFigh allslami waAdillatuhu, Juz Vil, halaman 527 sampai dengan halaman 528, yangselanjutnya diambil alin menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:dla quasi

Termasukupaya hukum istimewa ialah peninjauan kembali (request civil) dan atau(quasi) derdenverzet.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan penilaian hukum diatas, maka dengan memperhatikan kepentingan para pihak dan penyelesaiansengketa a quo secara komprehensif dan tuntas, patut kiranya Majelis Hakimberpendapat untuk menyatakan bahwa terhadap gugatan para Penggugattersebut tidak berdasar hukum (abscuur libel) dalam perspektif yang berbedadengan eksepsi Kuasa Tergugat, sehingga Majelis Hakim

Dan atau dengan upaya perlawan dalambentuk quasi derdenverzet dengan nomer perkara baru, hal ini dianalogikandengan pasal 195 (6) HIR, dan sebagaimana pendapat ahli hukum SudiknoHilm.32 dari 35 him.Putusan No.1108 /Pdt.G/2019 /PA.Gs.Mertokusumo dalam buku Hukum Acara Perdata Indonesia, 2010, halaman109111, yang selanjutnya dapat pula diambil alih sebagai pendapat MajelisHakim.Menimbang, bahwa dengan dinyatakannya pokok gugatan paraPenggugat ini tidak dapat diterima / NO (Niet Onvantkelijkverklaard

Disinilah yang kitasebut quasi privat negara dalam melindungi hak seseorang. Apabila dikaitkandengan ultimum remedium bahwa pada prinsipnya kita harus membedakanapakah ini tindak pidana murni atau tindak pidana selain kualifikasi tindakpidana murni.

Chairul Huda, beliau mengatakan bahwa untuk tindakpidana yang ada quasi privat maka prinsip Pre Judiciel Geschill sebagaimanadianut dalam Perma No.1 Tahun 1956 ini harus diperhatikan.

Sebagaimana ahlijelaskan sebelumnya, bahwa ini dilihnat kasus per kasusnya apabilahubungannya adalah persengketaan hak ada quasi privat di dalam pidanayang disangkakan, di dalam tindak pidana yang didakwaan, merujuk padapendapat Chairul Huda wajib diikuti, kecuali apabila memang pidana danperdatanya tidak terkait secara langsung;Bahwa dalam Pasal 50 KUHP ada memberikan perlindungan kepada orangyang melakukan suatu pekerjaan dalam konteks menjalankan peraturanHalaman 61 dari 74 hal Putusan No.8/Pid.Pra

Untukperkara pidana yang membahas mengenai persengketaan mengenai hak perdatadalam perkara perdata maka Hakim Pidana menunggu putusan dari Hakim Perdata,dalam hal ini disebut Quasi Privat Negara dalam melindungi hak seseorang.

Chaerul Huda mengatakan bahwa tindak pidana yang ada quasi privat makaprinsip Pre Judicial Geschiil sebagaimana dianut dalam Perma No. 1 Tahun 1956harus diperhatikan.

perkawinan yang sakit tanpakepastian;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kualitas dankriteria serta sifat perselisihan yang terjadi dan prediksi mudlaratyang akan ditimbulkannya kemudian, maka perceraian sudahmerinakan alternatif caticatiinva vang terhaik haqi kedii helahMenimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkantersebut adalahsesuai dengan pendapat para fuqaha (pakar hukumIslam) sebagaimana terdapat dalam kitab fiqh disebutkan:ceo il sls GC ypleco i cur Web plas pM iw LLislisyuw 6992 T95Il alos quasi

aay GO cline Sly OY c9) at Ge By gee ely NI Al cued Gus y cheAM egy clot ale laa y argall Gauls Quasi ani Ube"Islam memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tanggamenjalani ketegangan dan goncangan yang berat dimana sudah tidakberguna lagi nasehatnasehat dan tidak dicapai lagi perdamaian, telahmenggambarkan suatu perkawinan yang tanpa ruh, sehingga denganmengharuskan untuk tetap melestarikan perkawinan tersebut, samahalnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumurhidup, dan

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan kehidupanrumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak tercapali.Menimbang, Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan ketentuan dalamKitab Mada Huriyatuz Zaujain Juz 1 halaman 83 yang berbunyi:Vg Ged Uged ahs tea aly Gees SI Slaall Glue Gus og SUM a Ubi a SLUGS) ayda) ole Say Oy) 0 Lina pain OY C9) ee Ce By gee dag Sl) Alaa Comet Guy ColneANaeN Cg) oll lay ars gall Gaels Quasi!

tanggal 27 Maret 2012, oleh karena demikian makabeban pembuktian dalam perkara ini ada pada Tergugat.24Menimbang bahwa pengertian perbuatan melawan hukum adalah suatuperbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang karenakesalahannya sehingga menimbuikan akibat yang merugikan pihak lain danbeberapa defenisi lain yang pernah diberikan terhadap perbuatan melawan hukumadalah sebagai berikut:4 Tidak memenuhi sesuatu yang menjadi kewajiban sendiri selain darikewajiban kotraktual atau kewajiban. quasi

membenarkan dalildalil Tergugat.Menimbang bahwa dalil pokok gugatan Penggugat tentang perbuatanmelawan hukum dan yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalahsuatu perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang karenakesalahannya sehingga menimbulkan akibat yang merugikan pihak lain danbeberapa defenisi lain yang pernah diberikan terhadap perbuatan melawan hukumadalah sebagai berikut:ae4 Tidak memenuhi sesuatu yang menjadi kewajiban sendiri selain darikewajiban kotraktual atau kewajiban quasi

aa,Doe OY o 55 ee Ue By gee ely jl) Aba cue Guay che Vy cilaialaadl oy ols ale laa yg argall Gauls Quasi! al le aSay yy! olin Him 13 dari 18 hlm Putusan Nomor 0169 /Pdt.G/2015/PA.MblArtinya: Islam memilin lembaga talak/perceraian ketika rumah tanggasudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehatperdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa) sebabdengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteridengan penjara yang berkepanjangan.

25Clo 5 alosl, Quasi cusyg sGbo Vo Gos Igrd Aas 5% eloaol le Sou ol dline jloiw VI SY (TE) PE po Bjg0lal Zo4 dLb Alb liag Goll yatWh garg iilArtinya : Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumahtangga telah guncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat laginasehat dan perdamaian, dimana hubungan suami isteri telah hampakarena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihakdengan penjara yang berkepanjangan dan hal itu sangat bertentangandengan rasa keadilan;Menimbang, bahwa

25Clo 5 alosl, Quasi cusyg sGbo Vo Gos Igrd Aas 5% eloaol le Sou ol dline jloiw VI SY (TE) PE po Bjg0lal Zo4 dLb Alb liag Goll yatWh garg iilArtinya : Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumahtangga telah guncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat laginasehat dan perdamaian, dimana hubungan suami isteri telah hampakarena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihakdengan penjara yang berkepanjangan dan hal itu sangat bertentangandengan rasa keadilan;Menimbang, bahwa

Dengan demikian unsurketiga telah terpenuhi;Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum Islam yang telah diambil alihmenjadi pendapat Majelis Hakim, perselisihan dan kemudharatan (adanyabahaya) yang timbul dalam sebuah perkawinan dapat menjadi alasan bagihakim untuk memutuskan tali perkawinan, sebagaimana dinyatakan oleh Dr.Wahbah azZuhaili, dalam kitab alFighul Islamiyyu wa Adillatuhu, Juz VII,halaman 527 dan 529 sebagai berikut :dls quasi V ning ELA lero yal oi Glau 5,01 SILI jelyl pe Vg 5 po VY pSlully

Dengan demikianunsur ketiga telah terpenuhi;Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum Islam yang telah diambil alihmenjadi pendapat Majelis Hakim, perselisihan dan kemudharatan (adanyabahaya) yang timbul dalam sebuah perkawinan dapat menjadi alasan bagihakim untuk memutuskan tali perkawinan, sebagaimana dinyatakan oleh Dr.Wahbah azZuhaili, dalam kitab alFighul Islamiyyu wa Adillatuhu, Juz VII,halaman 527 dan 529 sebagai berikut :dls quasi V ning ELA lero yal oi Glau 5,01 SILI jelyl pe Vg 5 po VY pSlully

Menurut penjelasan Pasal 4 ayat (2) huruf a PP No. 23 Tahun 2005:Bidang layanan umum yang diselenggarakan oleh instansi dengan PPKBLU meliputi kegiatan pemerintah yang bersifat operasional dalammenyelenggarakan pelayanan umum yang menghasilkan semibarang/jasa publik (quasi publik goods). Contoh instansi yangmenyelenggarakan penyediaan barang dan/jasa layanan umum adalahpelayanan bidang kesehatan, seperti rumah sakit pusat ataudaerah.....dst..

Menurut penjelasan Pasal 4 ayat (2) huruf a PP No. 23 Tahun 2005 :Bidang layanan umum yang diselenggarakan oleh instansi dengan PPKBLU meliputi kegiatan pemerintah yang bersifat operasional dalammenyelenggarakan pelayanan umum yang menghasilkan semibarang/jasa publik (quasi publik goods). Contoh instansi yangmenyelenggarakan penyediaan barang dan/jasa layanan umum adalahpelayanan bidang kesehatan, seperti rumah sakit pusat ataudaerah.....dst..

Menurut penjelasan Pasal 4 ayat (2) huruf a PP No. 23 Tahun 2005:Bidang layanan umum yang diselenggarakan oleh instansi dengan PPKBLU meliputi kegiatan pemerintah yang bersifat operasional dalammenyelenggarakan pelayanan umum yang menghasilkan semibarang/jasa publik (quasi publik goods). Contoh instansi yangmenyelenggarakan penyediaan barang dan/jasa layanan umum adalahpelayanan bidang kesehatan, seperti rumah sakit pusat ataudaerah.....dst.9.

plas pMwYl Lisl a5TaswKE Yo 64920 Tiga jl aloul, Quasi Gury TMeo Va qos lqsd eaulaag wgoJl QoL pcg il aol le pSou ul olixe jl poiwVl OVaJlosJI e795 oLLIslam memilih jalan perceraian apabila kehidupan rumah tanggamengalami ketegangan dan guncangan yang berat, dimana sudah tidakberguna lagi nasihatnasihat dan tidak dapat dicapai lagi perdamaianantara suami isteri serta perkawinan sudah mencerminkan tidak mungkinakan dapat mencapai tujuannya.

Namun oleh Tergugat melakukan perbuatan hukum menjual tanah tersebut kepada Tergugat Il,sehingga perbuatan tersebut menurut Para Pengugat dianggap sebagaiperbuatan melawan hukum, dan bukan tuntutan menyangkut hutangpiutangyang tunduk pada quasi perjanjian;Menimbang, bahwa berdasarkan pokok gugatan dimaksud, makagugatan Para Penggugat yang ditujukan terhadap Para Tergugat, sudahlahtepat dan tidak ada faktor yang menjadi syarat menangguhkantuntutan/gugatan tersebut sehingga berakibat gugatan premature

tegas dalam posita maupunpetitum gugatan, baik mengenai letak lokasi tanan objek sengketa maupunbatasbatasnya yang relatif sama dengan hasil pemeriksaan setempat(plaatsopneming) yang dilakukan majelis, maka gugatan penggugat yangsedemikian tersebut menurut hemat Majelis Hakim sudahlah tepat dan tidakterdapat kekaburan;Menimbang, bahwa terkait dalil posita gugatan (point 8, 9, 10) yangmenguraikan tentang adanya hutangpiutang, tidak bisa diartikan sebagaituntutan tentang wanprestasi yang tunduk pada quasi

Dengan demikian unsur ketiga telahterpenuhi;Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum Islam yang telah diambil alihmenjadi pendapat Majelis Hakim, perselisihan dan kemudharatan (adanyabahaya) yang timbul dalam sebuah perkawinan dapat menjadi alasan bagihakim untuk memutuskan tali perkawinan, sebagaimana dinyatakan oleh Dr.Wahbah azZuhaili, dalam kitab a/Fighul Islamiyyu wa Adillatuhu, Juz VII,halaman 527 dan 529 sebagai berikut :wo ol Glau 5,01 aSILIl jleolyloam> aa>gjJl olodl quasi VY ining peliVo ype

Tahun2009 menjelaskan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yangbersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membanitu, turutserta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi,menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikansuatu tindak pidana Narkotika;Perkara No. 487/Pid.Sus/2017/PN.Bls 10Menimbang, bahwa unsur ini merupakan penjabaran Pasal 132 UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan quasi

elbs pwYl Lisl 28ue dy940 4479 J dle JI Quasi Gur 9 qhe Vs wai a8 aayorzo ul rol te pSay yl olive yloiwl oY toy wtAJ losdl ey oLL laa 9 24ol prowlArtinya : Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumahtangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat laginasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telahhampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukumsalah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan.

Bahwa KUHAP tidak mengatur secara tegas pengadilan negeri mana yangberwenang untuk memeriksa dan memutus pemeriksaan praperadilan.Namun demikian, dalam praktik hukum acara di Indonesia telah menjadisuatu kebiasaan dan telah diikuti oleh para hakim Indonesia, dimana tatacara pemeriksaan Perkara Praperadilan adalah mengikuti hukum acaraperdata (quasi perdata).

Bahwa sifat dari Hukum Acara Praperadilan yang mengikuti tata carapemeriksaan perdata (quasi perdata) tersebut dapat ditemukan dalambeberapa Putusan Praperadilan yang serupa dengan perkara aquo, dimanaHal. 4 dari 50 Putusan No.56/Pid.Pra/2021/PN Jkt.SelPermohonan diperiksa dan diputus Pengadilan Negeri dengan berdasarkanpada domisili Termohon/Termohon, yaitu :a.

sedangkan dalam kasus ini perkara pokokbelum diputus sehingga Hakim tidak mempergunakan pasal tersebutuntuk menilai apakah berwenang atau tidaknya sidang praperadiian diPengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam kasus ini;Menimbang, bahwa Hakim juga tidak sependapat dengan Termohonbahwa Praperadilan diajukan di Pengadilan Negeri dimana tindakanhukum yang dilakukan termohon;Menimbang, bahwa Hakim juga tidak sependapat dengan putusanHakim bukti P27, dengan alasan bahwa praperadilan adalahsengketa dengan quasi

untuk melanjutkan hubunganrumah tangga dengan suaminya tersebut, maka istri tersebutboleh untuk menggugat kepada hakim agar ia diceraikandengan suaminya, apabila gugatannya tersebut terbukti danhakim tidak dapat untuk mendamaikan keduanya, makahakim menceraikan keduanya dengan talak bain.e.Pendapat ulama Malikiyah yang terdapat dalam Kitab alFigh allslami waAdillatuhu, Juz Vil, halaman 527 sampai dengan halaman 528, yangselanjutnya diambil alin menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:dla quasi