Ditemukan 766 data
67 — 90 — Berkekuatan Hukum Tetap
PLAZA INDONESIA REALTY - HOTEL GRAND HYATT JAKARTA, tersebut;
PLAZA INDONESIA REALTY - HOTEL GRAND HYATT JAKARTA VS RIZA PAHLEPI
PLAZA INDONESIA REALTY HOTEL GRAND HYATTJAKARTA, berkedudukan di JI. M.H. Thamrin Kav. 2830, JakartaPusat, diwakili oleh Arnes Lukman, dalam kapasitasnya selakuDirektur PT Plaza Indonesia Realty, dalam perkara ini memberikankuasa kepada Kenny Wiston, S.H., LL.M., Asep Jumarsa, S.H.,advokat & konsultan dari KENNY WISTON LAW OFFICES,beralamat di Menara BCA 50th floor Grand Indonesia, JI.
PLAZA INDONESIA REALTY TBK. padahalPT. MULIA INTAN LESTARI bukanlah pemilik Hotel GHJtempat PENGGUGAT bekerja. Seharusnya PENGGUGAThanya menggugat PT. PLAZA INDONESIA REALTY TBKselaku pemilik Hotel GHuJ;Bahwa PT. MULIA INTAN LESTARI adalah pemilik dariHotel Mulia Senayan Jakarta dan tidak ada hubungandengan PT. PLAZA INDONESIA REALTY,Tbk dan bukanpula Anak Perusahaan atau terafiliasi dengan PT.
PLAZAINDONESIA REALTY HOTEL GRAND HYATT JAKARTA, tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat Nomor 153/PHI.G/2013/PN.Jkt.Pst., tanggal 6 Januari 2014;MENGADILI SENDIRIDALAM KONPENSIDalam Eksepsie Menolak Eksepsi Tergugat;Dalam Provisie Menolak tuntutan Provisi Penggugat;Dalam Pokok Perkarae Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;DALAM REKONPENSI1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi sebagian;2.
25 — 0
KURNIA REALTY JAYA
56 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
PLAZA INDONESIA REALTY Tbk
PLAZA INDONESIA REALTY Tbk, berkedudukan di Plaza IndonesiaShopping Centre Lantai 4, Jl. M.H.
2010, Tanggal 20 Januari 2010 yang telah berkekuatan hukum tetaptersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya Gugatan Penggugat terhadap Keputusan TergugatNomor: S74/WPJ.07/BD.05/2008 tanggal 14 Januari 2008 dengan membatalkanKeputusan Nomor: KEP585/WPJ.07/BD.05/2006 tanggal 7 April 2006 dan SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final MasaPajak Januari sampai dengan Desember 2003 Nomor: 00065/240/03/054/05tanggal 29 Maret 2005, atas nama PT Plaza Indonesia Realty
45 — 3
WILHARA PRIMA REALTY >< MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Cs
45 — 20
MITRA BERSAMA REALTY
87 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT HASANA DAMAI PUTRA vs PT MODERNLAND REALTY, Tbk, Dkk
., dan kawankawan, ParaAdvokat, berkantor di Ruko Mega Grosir Cempaka Mas, BlokM1/11, Jalan Letjend Suprapto, Jakarta Pusat, 10640,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Agustus 2015;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat VPembanding;LawanPT MODERNLAND REALTY, Tbk, diwakili oleh Edwyn Lim,Direktur Utama, berkedudukan di Hall Ruko Blok R. JI.
(tiga puluh satu ribu limaratus lima puluh satu meter persegi) sebagaimana dimaksud pada butir 1dan 2 diatas kepada PT Modernland Realty, Tok/Penggugat;Bahwa dengan demikian, Penggugat memiliki hak keperdataan atas tanahyang terdiri dari dan dikenal sebagai:a.
Apabilagambar/denah tersebut diputar 90 derajat, di bagian bawah daridenah/gambar tersebut, jelas tertera tulisan from: bumi impian modernphone Nomor 581 3673";Tulisan tersebut mengindikasikan bahwa gambar/denah lokasi objek sitajaminan berasal dari versi Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat (PTModernland Realty, Tbk).
189 — 118 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT RENDAMAS REALTY, 2. JANE CHRISTINA TJANDRA tersebut tidak dapat diterima;
PT RENDAMAS REALTY, DK VS PT BANK UOB INDONESIA
PT RENDAMAS REALTY, perseroan terbatas yangdidirikan menurut hukum Indonesia, berkedudukan di JalanArjuna Nomor 1 Kelurahan Legian, Kecamatan Kuta,Kabupaten Badung, Bali, yang diwakili oleh DirekturUtamanya Jane Christina Tjandra;2.
Menetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)Sementara Terhadap Termohon PKPU I/PT Rendamas Realty danTermohon PKPU Il/Jane Christina Tjandra untuk paling lama 45 (empatpuluh lima) hari terhitung sejak Putusan Penundaan Kewajiban PembayaranUtang Sementara a quo diucapkan;.
Memerintahkan Pengurus untuk memanggil Termohon PKPU 1/PTRendamas Realty dan Termohon PKPU Il/Jane Christina Tjandra sertaKreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir, untukmenghadap dalam sidang yang diselenggarakan paling lambat pada harike45 (empat puluh lima) terhitung sejak Putusan Penundaan KewajibanPembayaran Utang Sementara a quo diucapkan;.
Nomor 609 kK/Padt.SusPailit/2018Negeri/Niaga Surabaya sebagai Hakim Pengawas dalam proses KepailitanPara Termohon PKPU/PT Rendamas Realty dan Jane Christina Tjandra;3. Menunjuk dan mengangkat:a. Dr. Made Arjaya, S.H. M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar diKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik IndonesiaNomor AHU.AH. 04.0322, tanggal 23 Februari 2016, berkantor di LawFirm Arjaya Umi Martina & Partners Jalan By Pass Gusti Ngurah RaiNomor 61 Kuta, Bali 80361;b.
Menghukum Para Termohon PKPU/PT Rendamas Realty dan JaneChristina Tjandra untuk membayar Imbalan Jasa Pengurus dan BiayaKepengurusan yang ditetapkan dalam penetapan tersendiri;6.
90 — 57
SUTIMAN Bin AYUB CS >< PT.MODERNLAND REALTY LIMITED (Tbk) CS
MODERNLAND REALTY LIMITED (TBK), beralamat di ClubHouse 2 floor, Jakarta Garden City, Jl. Raya Cakung Cilincing Km.0.5 Cakung,Jakarta Timur, untuk selanjutnya disebut sebagaiTergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;PT. MODERN GRIYAREKSA, beralamat di Club House 2 floor,Jakarta Garden City, Jl Raya Cakung Cilincing Km. 0.5Cakung,Jakarta Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat IlKonvensi / Penggugat Il Rekonvensi;PT.
Akta Penyerahan dan Pemindahan Hak (CESSIE) No. 06 tanggal 02Agustus 2006 dari Notaris H.Rizul Sudarmadi SH. antara PT.MODERNLAND REALTY Tbk. (Tergugat I) dengan Tergugat Ill atasbidang tanah seluas 441.208 m* yang terletak di Daerah KhususHalaman 19 dari 56 halaman putusan Perkara Nomor : 358/PDT/2018/PT.DKI6.2.6.3.loukota Jakarta Wilayah Jakarta Timur, Kecamatan Cakung,Kelurahan Cakung Timur.
Rizul Sudarmadi SH. antara PT.MODERNLAND REALTY Tbk. (Tergugat I) dengan Tergugat Ill atasbidang tanah seluas 213.941 m* yang terletak di Daerah Khususloukota Jakarta Wilayah Jakarta Timur, Kecamatan Cakung,Kelurahan Cakung Timur.
tersebut diatas telah diperolehPenggugat Rekonvensi / Tergugat Ill Konvensi berdasarkan AktaAktasebagai berikut: 22 222 on nee ne nen30.1.30.2.Akta Penyerahan dan Pemindahan Hak (CESSIE) No.06 tanggal 02Agustus 2006 dari Notaris H.Rizul Sudarmadi SH, antara PT.Modernland Realty Tok. / Turut Tergugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi, dengan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Ill Konvensiatas bidang tanah seluas 441.208 m?
(Bukti T.LII.II5);Akta Penyerahan dan Pemindahan Hak (CESSIE) No.07 tanggal 02Agustus 2006 dari Notaris H.Rizul Sudarmadi SH, antara PT.Modernland Realty Tok. / Turut Tergugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi, dengan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Ill Konvensiatas bidang tanah seluas 213.941 m* yang terletak di Daerah Khususlbukota Jakarta Wilayah Jakarta Timur, Kecamatan Cakung,Kelurahan Cakung Timur.
52 — 108 — Berkekuatan Hukum Tetap
PLAZA INDONESIA REALTY, Tbk. HOTEL GRAND HYATT JAKARTA
PLAZAINDONESIA REALTY, Tok HOTEL GRAND HYATT JAKARTA,kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Kemenyan RT07 RW 05, Ciganjur, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakiliODIE HUDIYANTO., JONI LALA., Para Pengurus FederasiSerikat Pekerja Mandiri Indonesia (FSPMI) yang beralamat diJalan Haji Saikin No. 40, Pondok Pinang, Jakarta Selatan12310, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 April 2012,Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;melawan:PT. PLAZA INDONESIA REALTY, Tbk.
Hal inilanh yang membuat Penggugat mendapatkanapresiasi dari pemilik dan direktur utama PT Plaza Indonesia Realty Tbk yaituBapak Rossano Barak (Bukti P13);23. Bahwa jika Tergugat pada jawabannya nanti akan mendalilkanhubungan antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan sulit untukdilanjutkan, maka itu merupakan rekayasa baru yang sebelumnya tidak pernahdijadikan alasan baik dalam Surat Skorsing, keterangan Tergugat dimediasi,atau surat menyurat yang berkaitan dengan PHK. (Bukti P14);24.
No. 545 K/PDT.SUS/2012161.Bahwa didalam gugatan a quo, Penggugat ragu dalam menetapkansiapa yang pantas menjadi Tergugat;2.Bahwa didalam gugatan Penggugat halaman 1, Penggugat tidak jelasatau kabur dalam menetapkan siapa sebenarnya pantas menjadi Tergugatapakah PT PLAZA INDONESIA REALTY TBK. atau Hotel Grand Hyatt Jakarta,hal ini dapat terlinat dalam gugatan Penggugat yang menyatakan sebagaiberikut;6."dengan ini mengajukan gugatan perselisihan pemutusanhubungan kerja terhadap PT.
PLAZA INDONESIA REALTY, TBK Hotel Grand Hyatt Jakarta;.Bahwa didalam gugatannya, Penggugat terlinat seolaholahmenyamakan PT. PLAZA INDONESIA REALTY TBK dengan Hotel GrandHyatt Jakarta, padahal PT. PLAZA INDONESIA REALTY TBK bukanlahHotel Grand Hyatt Jakarta. Seharusnya Penggugat memisahkanPT.PLAZA INDONESIA REALTY TBK dengan Hotel Grand Hyatt Jakarta;. Bahwa PT.
PLAZAINDONESIA REALTY TBK", bukan PT. PLAZA INDONESIA REALTY, TBK Hotel Grand Hvatt Jakarta (dengan tambahan embelembel), sebagaimanayang ditulis dan dicantumkan oleh Penggugat di dalam gugatannya;8. Bahwa dengan demikian, pencantuman nama PT. PLAZA INDONESIAREALTY TBK. dengan tambahan embelembel Hotel Grand Hyatt Jakartadalam surat gugatan Penggugat adalah tidak tepat dan tidak menurut hukumyang mengakibatkan surat gugatan cacat formil;9. BahwaM.
24 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
Adhi Realty-Eden Capital Indonesia KSO, tersebut;
Adhi Realty-Eden Capital Indonesia KSO VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
Adhi Realty dan PT. EdenCapital Indonesia yang masingmasing memberikan kontribusi berupatanah dan bangunan dengan rincian:1) Kontribusi PT. Adhi Realty berupa tanah dinilai sebesar 30%;2) Kontribusi PT. Eden Capital Indonesia berupa bangunan dinilaisebesar 70%;bahwa komposisi 30:70 ini juga dapat dihitung dari perbandingan antaraluas tanah awal (cfm. HGB) terhadap jumlah luas unit yang akan dijual;c.
Adhi Realty Eden Capital Indonesia KSO, NPWP: 02.393.245.2023.000 alamat JI. SalembaTengah II No. 10, Jakarta Pusat;Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap = yaitu. Putusan Pengadilan Pajak Jakarta NomorHalaman 6 dari 22 halaman.
No. 014/DIRSP/04, tanggal 19Januari 2004;sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuaidengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.Bahwa kekhilafan dan kekeliruan hukum yang dilakukan oleh MajelisHakim pada tingkat banding di Pengadilan Pajak yang nyatanyatatersebut terdapat dalam pertimbangan hukum yang bertentangan atautidak sesuai dengan hukum dan perundangundangan yang berlakusehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan dapatmengakibatkan kerugian pihak PT Adhi Realty
28 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
ADHI REALTY-EDEN CAPITAl INDONESIA KSO VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
ADHI REALTY EDEN CAPITAL INDONESIA KSO, beralamat diJalan Salemba Tengah II, Nomor 10, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakilioleh lpuk Nimpuno, selaku Komite Manajemen;Selanjutnya memberi kuasa kepada: Yasir Iswanto, Kuasa Hukum padaPengadilan Pajak, beralamat di Jalan Pintu Air Il, Nomor 4, Gandul Cinere, Kota Depok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 033/KSOSK/FIN/I/2015, tanggal 5 Januari 2015;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;melawan:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan
Adhi Realty dan PT. EdenCapital Indonesia yang masingmasing memberikan kontribusi berupatanah dan bangunan dengan rincian:1) Kontribusi PT. Adhi Realty berupa tanah dinilai sebesar 30%;2) Kontribusi PT. Eden Capital Indonesia berupa bangunan dinilaisebesar 70%;bahwa komposisi 30:70 ini juga dapat dihitung dari perbandingan antaraluas tanah awal (cfm. HGB) terhadap jumlah luas unit yang akan dijual;c.
Adhi Realty Eden Capital Indonesia KSO, NPWP: 02.393.245.2023.000, alamat: Jl.Salemba Tengah II No.10, Jakarta Pusat;Halaman 6 dari 20 halaman.
Nomor 1308/B/PK/PJK/2015Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor: Put55749/PP/M.XA/17/2014, yang diucapkan pada 29 September 2014 yangmenyebutkan:Menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Banding atas KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP1471/WPJ.06/2011, tanggal 5 Desember2011, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenjualan atas Barang Mewah Masa Pajak Mei 2007 4xNomor:00005/208/07/023/10 tanggal 21 September 2010, atas nama PT Adhi Realty
ADHI REALTY EDEN CAPITAL INDONESIA KSO, tersebut;Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaperkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Senin tanggal 15 Februari 2016, oleh Dr. H. M. Hary Djatmiko,S.H., MS., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagaiKetua Majelis, Yosran, S.H., M.Hum., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.
50 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
MODERLAND REALTY, TBK. DK.
Modernland Realty,Ltd., Jakarta tertanggal19 Desember 1989 atas nama PT.Modernland Realty,Ltd., adalah tidaktermasuk tanah a quo milik Para Penggugat yang menjadi objek suratkeputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) tersebut diHal. 9 dari 57 hal. Put. Nomor 3213 K/Pdt/2013atas jo.
Bahwa tindakan Tergugat II yang dipersoalkan dan dianggap menyalahiprosedur oleh Para Penggugat quod non adalah diterbitkannya SuratKeputusan Tergugat II Nomor 1367/HGB/BPN/89 tentang Pemberian HakGuna Bangunan atas nama PT.Modernland Realty,Ltd., Jakarta, tertanggal19 Desember 1989 yang menjadi dasar terbitnya Sertipikat Hak GunaBangunan Nomor 436 atas nama PT.Modernland Realty,Ltd., (sekarangPT.Modernland Realty, Tok), sehingga gugatan a quo jelas salah tempat dansalah alamat karena tegas sekali
Nomor 3213 K/Pdt/2013Keputusan Tergugat II Nomor 1367/HGB/BPN/89 tentang Pemberian HakGuna Bangunan atas nama PT.Modernland Realty,Ltd., Jakarta, tertanggal19 Desember 1989 yang mendasari terbitnya HGB Nomor 436 atas namaPT.Modernland Realty,Ltd.
Nomor 3213 K/Pdt/2013dan atas nama PT.Modernland Realty,Tbk., in casu DireksiPT.Modernland Realty, Tbk., sebagai pihak;1.2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (1) UndangUndangNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yangmenyatakan bahwa:Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luarPengadilan;1.3.
; yangsebagian dari C.726 persil 30 tersebut telah terbit Sertipikat HGB Nomor487 juga atas nama PT.Modernland Realty,Ltd., seluas 1.170 m?;Hal. 28 dari 57 hal. Put. Nomor 3213 K/Pdt/20134.
25 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
ADHI REALTY-EDEN CAPITAl INDONESIA KSO VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
ADHI REALTY EDEN CAPITAL INDONESIA KSO, beralamat diJalan Salemba Tengah II, Nomor 10, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakilioleh lpuk Nimpuno, selaku Komite Manajemen;Selanjutnya memberi kuasa kepada: Yasir Iswanto, Kuasa Hukum padaPengadilan Pajak, beralamat di Jalan Pintu Air Il, Nomor 4, Gandul Cinere, Kota Depok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 039/KSOSK/FIN/I/2015, tanggal 5 Januari 2015;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;melawan:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di JI
Adhi Realty dan PT. EdenCapital Indonesia yang masingmasing memberikan kontribusi berupatanah dan bangunan dengan rincian:1) Kontribusi PT. Adhi Realty berupa tanah dinilai sebesar 30%;2) Kontribusi PT. Eden Capital Indonesia berupa bangunan dinilaisebesar 70%;bahwa komposisi 30:70 ini juga dapat dihitung dari perbandingan antaraluas tanah awal (cfm. HGB) terhadap jumlah luas unit yang akan dijual;c.
Adhi Realty Eden Capital Indonesia KSO, NPWP: 02.393.245.2023.000, alamat: Jl.Salemba Tengah II No.10, Jakarta Pusat.Halaman 6 dari 20 halaman.
Nomor 1322/B/PK/PJK/2015Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor : Put56086/PP/M.XA/17/2014, yang diucapkan pada 13 Oktober 2014 yangmenyebutkan:Menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Banding atas KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP1501/WPJ.06/2011, tanggal 5 Desember2011, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenjualan atas Barang Mewah Masa Pajak Nopember 2007 Nomor:0001 1/208/07/023/10 tanggal 21 September 2010, atas nama PT Adhi Realty
ADHI REALTY EDEN CAPITAL INDONESIA KSO, tersebut;Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaperkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Senin, tanggal 15 Februari 2016, oleh Dr. H. M. Hary Djatmiko,S.H., MS., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagaiKetua Majelis, Yosran, S.H., M.Hum., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.
21 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
ADHI REALTY - EDEN CAPITAL INDONESIA KSO, tersebut
ADHI REALTY - EDEN CAPITAL INDONESIA KSO VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
ADHI REALTY EDEN CAPITAL INDONESIA KSO, diwakili olehlpuk Nimpuno, jabatan Komite Manajemen KSO PT. Adhi RealtyEdenCapital Indonesia, beralamat di JI. Salemba Tengah II No. 10. JakartaPusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Yasir Ismanto,beralamat di JI.
Adhi Realty dan PT. EdenCapital Indonesia yang masingmasing memberikan kontribusi berupatanah dan bangunan dengan rincian:1) Kontribusi PT. Adhi Realty berupa tanah dinilai sebesar 30%;2) Kontribusi PT. Eden Capital Indonesia berupa bangunan dinilaisebesar 70%;bahwa komposisi 30:70 ini juga dapat dihitung dari perbandingan antaraluas tanah awal (cfm.
Adhi Realty Eden Capital Indonesia KSO, NPWP: 02.393.245.2023.000, alamat: JalanSalemba Tengah II No. 10, Jakarta Pusat;Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum ~~ tetap iyaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put55419/PP/M.XA/17/2014 Tanggal 22 September 2014, diberitahukan kepadaPemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 17 Oktober 2014 kemudianterhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanyaberdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 014/KSOSK/FIN/I/2015 Tanggal05
Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak NomorPut55419/PP/ M.X.A/17/2014 yang diucapkan pada tanggal 22 September2014 yang menyebutkan :Menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Banding atasKeputusan Direktur Jenderal Pajak KEP1485/WPJ.06/2011, tanggal 05Desember 2011, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penjualan atas Barang Mewah Masa Pajak Oktober 2005Nomor : 00009/208/04/203/10, tanggal 21 September 2010, atas nama PTAdhi Realty Eden Capital
ADHI REALTY EDEN CAPITAL INDONESIA KSO, tersebut;Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaperkara dalam peninjauan kembali ini ditetapbkan sebesar Rp2.500.000,00 (duajuta lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Senin tanggal 15 Februari 2016, oleh Dr. H. M. Hary Djatmiko,SH., MS., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagaiKetua Majelis, Yosran, SH., M.Hum., dan Dr. Irfan Fachruddin, SH., CN.
144 — 126 — Berkekuatan Hukum Tetap
FLOBAMORA REALTY, VENTJE YAPOLA, CS.; PT. BANK CIMB NIAGA, TBK.
PT FLOBAMORA REALTY, berkantor di Menara KebonSirih Lt. 10 Suite 1002, Jalan Kebon Sirih Nomor 1719,Jakarta Pusat ;2. VENTJE YAPOLA, bertempat tinggal di Jalan Amabi No.54, RT O008/RW 003 Kelurahan Oepura, KecamatanMaulafa, Kotamadya Kupang, Nusa Tenggara Timur ;3. ENDANG SANDJAJA, bertempat tinggal di Jalan SiliwangiNo. 17 RT 002/RW 004, Kelurahan Suka Sari ;4.
Bahwa pada saat inikepemilikan saham TERMOHON Il pada TERMOHON berubahmenjadi 3000 lembar saham dan TERMOHON II masih selaku DirekturUtama TERMOHON sebagaimana Akta Pernyataan Keputusan RapatPT Flobamora Realty No. 6 tertanggal 11 Desember 2004, yang dibuatoleh Marianne Vincentia Hamdani, SH, Notaris di Jakarta (Bukti P8b);Surat Penanggungan tertanggal 19 Agustus 2003 atas namaTERMOHON III sebesar Rp 15.000.000.000. (lima belas miliar rupiah).
(Bukti P9), dimana pada saat surat penanggungan tersebut dibuatTERMOHON III adalah pemegang 3.500 lembar saham dan selakuDirektur TERMOHON sebagaimana Akta Berita Acara Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa PT Flobamora Realty No. 8 tertanggal 10Oktober 2002 yang dibuat oleh Marianne Vincentia Hamdani, SH,Notaris di Jakarta (Vide: Bukti P8a).
TERMOHON sebagaimana Akta Berita Acara Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa PT Flobamora Realty No. 8 tertanggal 10Oktober 2002 yang dibuat oleh Marianne Vincentia Hamdani, SH,Notaris di Jakarta (Vide: Bukti P8a).
V adalah pemegang 1.000 lembar saham dan selakuKomisaris TERMOHON sebagaimana Akta Berita Acara Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa PT Flobamora Realty No. 8 tertanggal 10Hal. 4 dari 22 hal.
31 — 0
SAWO MATENG REALTY
23 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
ADHI REALTY-EDEN CAPITAl INDONESIA KSO VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
ADHI REALTY EDEN CAPITAL INDONESIA KSO, beralamat diJalan Salemba Tengah II, Nomor 10, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakilioleh lpuk Nimpuno, selaku Komite Manajemen;Selanjutnya memberi kuasa kepada Yasir Iswanto, Kuasa Hukum padaPengadilan Pajak, beralamat di Jalan Pintu Air Il, Nomor 4, GandulCinere, Kota Depok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 010/KSOSK/FIN/I/2015, tanggal 5 Januari 2015;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;melawan:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di JI.
Komponen harga jual 30 : 70 ini merupakan implementasi dariperjanjian kerja sama operasi antara PT Adhi Realty dan PT EdenCapital Indonesia yang masingmasing memberikan kontribusi berupatanah dan bangunan dengan rincian :Kontribusi PT Adhi Realty berupa tanah dinilai sebesar 30%.Kontribusi PT Eden Capital Indonesia berupa bangunan dinilaisebesar 70%;bahwa komposisi 30:70 ini juga dapat dihitung dari perbandingan antaraluas tanah awal (cfm. HGB) terhadap jumlah luas unit yang akan dijual;c.
Adhi Realty Eden Capital Indonesia KSO, NPWP: 02.393.245.2023.000, alamat: JI.Salemba Tengah II No.10, Jakarta Pusat;Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.55415/PP/M.XA/17/2014, tanggal 22 September 2014, diberitahukan kepada PemohonPeninjauan Kembali pada tanggal 17 Oktober 2014, kemudian terhadapnya olehPemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor 010/KSOSK/FIN/I/2015, tanggal
ADHI REALTY EDEN CAPITAL INDONESIA KSO,tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembaii,maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkaradalam peninjauan kembali;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndangNomor
ADHI REALTY EDEN CAPITAL INDONESIA KSO, tersebut;Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaperkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Senin, tanggal 15 Februari 2016, oleh Dr. H. M. Hary Djatmiko,S.H., MS., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagaiKetua Majelis, Yosran, S.H., M.Hum., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.
22 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
ADHI REALTY-EDEN CAPITAL INDONESIA KSO, tersebut
ADHI REALTY-EDEN CAPITAL INDONESIA KSO VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
Komponen harga jual 30 : 70 ini merupakan implementasi dariperjanjian kerja sama operasi antara PT Adhi Realty dan PT EdenCapital Indonesia yang masingmasing memberikan kontribusi berupatanah dan bangunan dengan rincian : Kontribusi PT Adhi Realty berupa tanah dinilai sebesar 30%;Halaman 5 dari 22 halaman.
Adhi Realty Eden Capital Indonesia KSO, NPWP : 02.393.245.2023.000, alamat: Jl.Salemba Tengah II No., Jakarta Pusat;Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap = yaitu. Putusan Pengadilan Pajak Jakarta NomorPUT.55412/PP/M.XA/17/2014, Tanggal 22 September 2014, diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 17 Oktober 2014Halaman 6 dari 22 halaman.
No. 014/DIRSP/04, tanggal 19Januari 2004;sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuaidengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.Bahwa kekhilafan dan kekeliruan hukum yang dilakukan oleh MajelisHakim pada tingkat banding di Pengadilan Pajak yang nyatanyatatersebut terdapat dalam pertimbangan hukum yang bertentangan atautidak sesuai dengan hukum dan perundangundangan yang berlakusehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan dapatmengakibatkan kerugian pihak PT Adhi Realty
Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali1.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 ayat (3) UndangundangNomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyatakan sebagaiberikut :Pengajuan permohonan peninjuan kembali berdasarkan alasansebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf c, huruf d, dan huruf edilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejakputusan dikirim.Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put55412/PP/M.XA/17/2014, tanggal 22 September 2014, atas nama PTAdhi Realty Eden
16 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
ADHI REALTY-EDEN CAPITAl INDONESIA KSO vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
PUTUSANNomor 1324/B/PK/Pjk/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:PT ADHI REALTY EDEN CAPITAL INDONESIA KSO, diwakilioleh Ipuk Nimpuno, selaku Komite Manajemen, beralamat diJalan Salemba Tengah II Nomor 10, Jakarta Pusat, dalam hal inimemberikan kuasa kepada:Yasir Iswanto, beralamat di Jalan Pintu Air I Nomor 4, Gandul,Cinere, Kota Depok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor024
Putusan Nomor 1324/B/PK/Pjk/2015perjanjian kerja Sama operasi antara PT Adhi Realty dan PT EdenCapital Indonesia yang masingmasing memberikan kontribusi berupatanah dan bangunan dengan rincian :Kontribusi PT Adhi Realty berupa tanah dinilai sebesar 30%.Kontribusi PT Eden Capital Indonesia berupa bangunan dinilaisebesar 70%;Bahwa komposisi 30:70 ini juga dapat dihitung dari perbandingan antaraluas tanah awal (cfm. HGB) terhadap jumlah luas unit yang akan dijual;c.
Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.55429/PP/M.XA/17/2014, tanggal 22 September 2014 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1495/WPUJ.06/2011, tanggal 5Desember 2011, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penjualan atas Barang Mewah Masa Pajak Agustus 2006 Nomor00008/208/06/023/10 tanggal 21 September 2010, atas nama PT Adhi Realty
dibatalkandemi hukum;Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor :Put55429/PP/M.XA/17/2014, yang diucapkan pada 22 September 2014yang menyebutkan :Menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Banding atasKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1495/WPJ.06/2011,tanggal 05 Desember 2011, tentang Keberatan atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Penjualan atas Barang Mewah Masa PajakAgustus 2006 Nomor 00008/208/06/023/10 tanggal 21 September 2010,atas nama PT Adhi Realty
Bahwa dengan demikian, tidak tedapat putusan Pengadilan Pajak yangnyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e UndangUndang Nomor14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali: PT ADHI REALTY EDEN CAPITAL INDONESIA KSO,tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa dengan
Eko Sulistiyo
Tergugat:
PT CAHAYABARU RAYA REALTY
71 — 17
Penggugat:
Eko Sulistiyo
Tergugat:
PT CAHAYABARU RAYA REALTYCAHAYA BARU RAYA REALTY, beralamat di Jalan Benteng BetawiNomor 66, Kelurahan Poris Plawad, KecamatanCipondoh, Kota Tangerang, selanjutnya disebutsebagai: TERGUGAT;Pengadilan Negeri tersebut;Telah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang nomor194/Pdt G/2019/PN Tna tanaaal 25 Fehruari 2019 tentanaHalaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 194/Pat.P/2019/PN Tng Berita Acara Persidangan perkara yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannyatertanggal 22 Februari 2019 yang dibuat