Ditemukan 1673 data
1.Hj. NURSIAH Binti Alm. MUKMIN
2.ZAKARIA bin alm ZAHARUDDIN
3.SURYATI binti alm ZAHARUDDIN
4.DARMAWANSYAH bin alm ZAHARUDDIN
5.ARMALINI binti alm ZAHARUDDIN
6.LINDA ZAHARUDDIN
7.TONO
8.TONI
9.YULITA binti alm ZAHARUDDIN
10.ERIK MARTIN WIJAYA bin alm ZAHARUDDIN
11.NOVITA SARI binti alm ZAHARUDDIN
Tergugat:
1.TARISNO bin alm M. YUSUF
2.MAHTIAR bin alm BISUM
3.LINSI HUSNI
4.YEN BASTARI BIN ZAILAN
5.AGUS PURWANTO BIN KATINO
6.KOENTOEM ISWARIADY,S.Km
7.HALIM DARSA BIN ALIMIN
8.BUISTON HUSIN HAUR
9.SUPINI
10.ZURNI RUSDI,SE
11.MUDI HARMAN BIN MARJALA
12.YARTINI
13.SUKMAWATI
14.Kantor Pertanahan Kota Bengkulu
Turut Tergugat:
1.EDISON
2.ZULKARDI BIN ALM WARI
3.MANIA PURI
4.RIZAL
5.HAMLI
6.H.RUSDI NAPIS
7.ZAILAN AIDI
8.SANTI W
9.IZARIAN
134 — 43
Pemohon banding semula ParaPenggugat ;Halaman 25 dari 55 halamanPutusan Nomor 65/Pat.G/2018/PN.Bgl> Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor11.12,13.23/Pdt.G/2016/PN.BglMenghukum PARA PEMBANDING Semua PARA PENGGUGAT UntukMembayar Biaya Perkara. dalam kedua tingkat peradilan yang dalamtingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,( Seratus Lima Puluh RibuRupiah )Bahwa setelah dinyatakan kalah oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu PARAPEMBANDING/PARA PENGGUGAT Mengajukan KASASI Ke MAHKAMAHAGUNG REPULIK
Bahwa setelah dinyatakan kalah oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu PARAPEMBANDING/PARA PENGGUGAT Mengajukan KASASI Ke MahkamahAgung Repulik Indonesia (R.I) yang berkedudukan di Jakarta denganNomor : 1498.K/Pdt/2017 Majelis Hakim Mahkamah Agung RepublikIndonesia ( R. ) Telah Memutuskan :> Menolak Permohonan KASASI dari PARA PEMOHON KASASI> Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para PENGUGAT/PARAPEMBANDING Untuk Membayar Biaya PERKARA dalam tingkat KASASIini Sejumlah Rp. 500.000,( Lima Ratus Ribu Rupiah )12.
Tinggi Bengkulu telah memutuskan :Menerima Permohonan Banding dari Pemohon banding semula ParaPenggugatMenguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor23/Pdt.G/2016/PN.BglMenghukum PARA PEMBANDING Semua PARA PENGGUGAT UntukMembayar Biaya Perkara. dalam kedua tingkat peradilan yang dalamtingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,( Seratus Lima Puluh RibuRupiah )Bahwa setelah dinyatakan kalah oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu PARAPEMBANDING / PARA PENGGUGAT Mengajukan KASASI Ke MahkamahAgung Repulik
Tinggi Bengkulu telah memutuskan :Menerima Permohonan Banding dari Pemohon banding semula ParaPenggugatMenguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor23/Pdt.G/2016/PN.BglMenghukum PARA PEMBANDING Semua PARAPENGGUGAT UntukMembayar Biaya Perkara. dalam kedua tingkat peradilan yang dalamtingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,( Seratus Lima Puluh RibuRupiah )Bahwa setelah dinyatakan kalah oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu PARAPEMBANDING / PARA PENGGUGAT Mengajukan KASASI Ke MahkamahAgung Repulik
13 — 6
No. 0334/Pdt.G/2016/PA.Btm.Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 148 R.Bg danKeputusan Ketua Mahkamah Agung Repulik Indonesia Nomor:KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku Il Pedoman TeknisPelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, gugatan Penggugat tersebutsudah sepatutnya digugurkan;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan,sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7tahun 1989, maka semua biaya yang timbul akibat dari gugatan ini dibebankankepada
61 — 3
Dengandemikian sesuai dengan ketentuan Pasal 148 R.Bg dan Keputusan Ketua MahkamahAgung Repulik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/TV/2006 Tentang PemberlakuanBuku II Pedoman Teknis Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, gugatanPenggugat tersebut sudah sepatutnya harus dinyatakan gugur;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimanadimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 tahun 1989, makasemua biaya yang timbul akibat dari permohonan ini dibebankan kepada Penggugat
28 — 5
Setelah mendengar Permohonan para Terdakwa secara lisan yang padapokoknya mohon dijatuhkan hukuman yang seringan ringannya ;Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum yang pada pokoknyamenyatakan tetap pada tuntutannya semula dan Duplik dari para Terdakwa yangtetap pada permohonannya;Menimbang, bahwa para terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan didepanpersidangan dengan Surat Dakwaan dimana para terdakwa didakwa telahmelakukan tindak pidana yaitu melanggar pidana Pasal 127 ayat (1) huruf aUndangundang Repulik
semuaketerangannya benar.> Bahwa para terdakwa menyesali perbuatannnya dan tidak akanmengulanginya.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum yang tersebut apakahpara terdakwa sudah dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana, maka pengadilanakan mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dihubungkan denganfakta fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;Menimbang, bahwa para terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umumdengan dakwaan yaitu melanggar pidana pidana Pasal 127 ayat (1) huruf aUndangundang Repulik
Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jopasal 55 ayat (1) ke1 Kitab Undangundang Hukum Pidana.Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu pidana Pasal127 ayat (1) huruf a Undangundang Repulik Indonesia nomor 35 tahun 2009tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke1 Kitab Undangundang Hukum Pidanayang unsur unsurnya sebagai berikut :1.
22 — 4
b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975,Menimbang, bahwa di depan persidangan, Penggugat telah mengajukanalat bukti dua orang saksi yang masingmasing bernama xxxxxXxXXXXXXXXXXXXXXXdan xxxXxXxXXXXXXXXXXXXXXXXXMenimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama bernamaXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Mmenerangkan tentang Tergugat telah pergimeninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama sejak tahun 2008sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah kembali dan alamatnya punsudah tidak di ketahui di wilayah Repulik
Indonesia dan saksi telah ada upayamenasihati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil yang didasarkan ataspengetahuan saksi sendiri;Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang kedua bernamaXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Menerangkan tentang Tergugat telah pergimeninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama sejak tahun 2008sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah kembali dan alamatnya punsudah tidak di ketahui di wilayah Repulik Indonesia dan saksi telah ada upayamenasihati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil
76 — 8
Tanpa hak atau melawan hukumMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam hal iniyaitu tidak mempunyai kKewenangan untuk berbuat, dan yang dimaksud denganmelawan hukum adalah melakukan perbuatan yang bertentangan denganperaturan perundangundangan (sifat melawan hukum formil);Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undangundang Repulik IndonesiaNomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan : "narkotika hanyadapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ ataupengembangan ilmu pengetahuan
17 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2019/PN Ptiberupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus plastic klipkemudian di bungkus tisu dan ke Polres Pati untuk diproses lebih lanjut;Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sopir dan terdakwtidak memiliki riwayat penyakit yang mengharuskan Terdakwa mengkonsumsiobatobatan dalam golongan terbatas, maka Majelis berpendapat jika Terdakwabukanlah pihak yang berhak membawa dan menguasai narkotika sebagaimanaketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undangundang Repulik
bukan tanamanMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalampenjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undangundang Repulik Indonesia Nomor35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal daritanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapatmenyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa,mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkanketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan sebagaimana terlampirdalam UndangUndang ini
10 — 4
dan mengadili perkara ini Penggugat dan Tergugat tidak datangmenghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh wakil/kuasanya untukdatang menghadap ke persidangan, padahal Penggugat dan Tergugat telahdipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannyatersebut disebabkan alasan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapatbahwa Penggugat tidak bersungguhsungguh dalam mengajukangugatannya tersebut;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 148 R.Bg danKeputusan Ketua Mahkamah Agung Repulik
MUHAMMAD AZRIL SH,.MH
Terdakwa:
HERU AFRIZAL.
18 — 4
Tanpa hak atau melawan hukumMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam hal iniyaitu tidak mempunyai kewenangan untuk berbuat, dan yang dimaksud denganmelawan hukum adalah melakukan perbuatan yang bertentangan denganperaturan perundangundangan (sifat melawan hukum formil);Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 2047/Pid.Sus/2020/PN LbpMenimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undangundang Repulik IndonesiaNomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan : "narkotika hanyadapat digunakan untuk kepentingan
rumah tersebut, selanjutnya rumah tersebut digeledah danberhasil ditemukan 1 (Satu) unit timbangan elektrik warna abuabu silver di atasmeja yang ada di dapur rumah tersebut, kemudian dilakukan penggeledahanbadan terhadap diri terdakwa dan berhasil diketemukan 1 (Satu) unit HandphoneMerk Nokia warna biru dengan simcard nomor 0812 6072 8082 dikantongcelana terdakwa;Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah pihak yang berhak membawadan menguasai narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undangundang Repulik
Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan NarkotikaGolongan bukan tanamanMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam penjelasanPasal 6 ayat (1) huruf a Undangundang Repulik Indonesia Nomor 35 Tahun2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman ataubukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkanpenurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampaimenghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yangdibedakan
53 — 10
PersetujuanPenyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang,Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihnatkan BERITAACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS NO.LAB : 75 I/IX/ 2015/Balai LabNarkoba , tanggal 3 September 2015 yang memberikan kesimpulan Setelahdilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang buktikristal warna putih no 1 dan urine atas nama Andriadi als tompel bin Matarus(alm) benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan Nourut 61 lampiran undangundang Repulik
seseorang bernama Pardede als Aris seharga Rp 1.550.000,(satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;Bahwa berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORISNO.LAB : 75 I/IX/ 2015/Balai Lab Narkoba , tanggal 3 September 2015didapatkan kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorisdisimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih no 71 dan urine atasnama Andriadi als tompel bin Matarus (alm) benar mengandungmetamfetamina dan terdaftar dalam golongan No urut 61 lampiran undangundang Repulik
24 Agustus 2015 dari PegadaianPangkalpinang dengan berat bruto/kotor(gram) seberat 1,01 gram;Menimbang, bahwa berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAANLABORATORIS NO.LAB : 75 I/IX/ 2015/Balai Lab Narkoba , tanggal 3September 2015 didapatkan kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaansecara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih no 1 danurine atas nama Andriadi als tompel bin Matarus (alm) benar mengandungmetamfetamina dan terdaftar dalam golongan No urut 61 lampiran undangundang Repulik
17 — 7
Pen. 162/Pdt.P/2012/PA.Btm.Keputusan Ketua Mahkamah Agung Repulik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Pelaksanaan Tugas danAdministrasi Pengadilan, permohonan kedua Pemohon tersebut sepatutnyadinyatakan gugur;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimanadimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 tahun 1989, makasemua biaya yang timbul akibat dari permohonan ini dibebankan kepada keduaPemohon;Mengingat segala peraturan
10 — 7
Pen. 152/Pdt.P/2012/PA.Btm.Keputusan Ketua Mahkamah Agung Repulik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Pelaksanaan Tugas danAdministrasi Pengadilan, permohonan kedua Pemohon tersebut sepatutnyadinyatakan gugur;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimanadimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 tahun 1989, makasemua biaya yang timbul akibat dari permohonan ini dibebankan kepada keduaPemohon;Mengingat segala peraturan
26 — 8
memeriksadan mengadili perkara ini Pemohon tidak datang menghadap ke persidangan dantidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadapke persidangan, padahal Pemohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, dantidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan alasan yang sah, makaMajelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak bersungguhsungguh dalammengajukan permohonanya tersebut;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 148 R.Bg danKeputusan Ketua Mahkamah Agung Repulik
11 — 7
Oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 148 R.Bg danKeputusan Ketua Mahkamah Agung Repulik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Pelaksanaan Tugas danHal3 dari 4 hal.
19 — 8
untukmemeriksa dan mengadili perkara ini Pemohon dan Termohon tidak datangmenghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh wakil/kuasanya untukdatang menghadap ke persidangan, padahal Pemohon dan Termotion telahdipanggil dengan sah dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannyatersebut disebabkan alasan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapatbahwa Pemohon tidak bersungguhsungguh dalam mengajukanpermohonannya tersebut;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 148 R.Bg canKeputusan Ketua Mahkamah Agung Repulik
13 — 7
mengadili perkara ini Penggugat dan Tergugat tidak datangmenghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh wakil/kuasanya untukdatang menghadap ke persidangan, padahal Penggugat dan Tergugat telahdipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannyatersebut disebabkan alasan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwaPenggugat tidak bersungguhsungguh dalam mengajukan gugatannya tersebut;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 148 R.Bg danKeputusan Ketua Mahkamah Agung Repulik
10 — 4
Oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 148 R.Bg danKeputusan Ketua Mahkamah Agung Repulik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Pelaksanaan Tugas danAdministrasi Pengadilan, permohonan kedua Pemohon tersebut sepatutnyadinyatakan gugur;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimanadimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 tahun 1989, makasemua biaya yang timbul akibat dari permohonan ini dibebankan kepada keduaPemohon
9 — 5
Oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 148 R.Bg danKeputusan Ketua Mahkamah Agung Repulik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Pelaksanaan Tugas dan AdministrasiPengadilan, permohonan Pemohon tersebut sepatutnya dinyatakan gugur;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 90 ayat (1) Undangundang Nomor 3Tahun 2006 jo.
32 — 15
dan mengadili perkara ini Penggugat dan Tergugat tidak datangmenghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh wakil/kuasanya untukdatang menghadap ke persidangan, padahal Penggugat dan Tergugat telahdipanggil dengan sah dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannyatersebut disebabkan alasan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapatbahwa Penggugat tidak bersungguhsungguh dalam mengajukangugatannya tersebut;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 148 R.Bg danKeputusan Ketua Mahkamah Agung Repulik
15 — 6
ditentukan untLkmemeriksa dan mengadili perkara ini Pemohon tidak datang menghadap kepersidangan dan tidak pula menyuruh wakil/kuasanya untuk datangmenghadap ke persidangan, padahal Pemohon telah dipanggil denganresmidan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan alasanyang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon. tidakbersungguhsungguh dalam mengajukan permohonannya tersebut;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 148 R.Bg danKeputusan Ketua Mahkamah Agung Repulik
78 — 11
tahun 2016, bertempat diperairan karang berangberang Tanjung Punai pada titik koordinat0215'094LS dan 10515500BT yang masuk wilayah perairan KabupatenBangka Barat atau setidaktidaknya pada tempat lain yang masih termasukdaerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, dengan sengaja memiliki,menguasal, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/ataualat bantu penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutansumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikananNegara Repulik
Indonesia pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 sekirapukul 11.30 wib atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus2016 atau setidaktidaknya dalam suatu wakiu di tahun 2016, bertempat diperairan karang berangberang Tanjung Punai pada titik koordinat0214500LS dan 10515486BT yang masuk wilayah perairan KabupatenBangka Barat atau setidaktidaknya pada tempat lain yang masih termasukdaerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, melakukan penangkapan ikan diwilayah pengelolaan perikanan Negara Repulik