Mr.GO yang dituduhkan sebagai ManajerOperasional perusahaan Penggugat; dan lagipula Kapal Tongkangtersebut ditangkap di perairan internasional di luar yurisdiksihukum Indonesia sesuai surat dakwaan maupun tuntutanTergugat;Bahwa perlindungan hak milik Penggugat telah pula diatur dalamDeklarasi HakHak Asasi Manusia dan UndangUndang NegaraKesatuan Republik Indonesia, yakni:Pasal 2 Deklarasi Universal HakHak Asasi Manusia, Diterima dandiumumkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember1948 melalui resolusi

;Pasal 17 ayat (1) dan (2) Deklarasi Universal HakHak AsasiManusia, Diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum PBB padatanggal 10 Desember 1948 melalui resolusi 217 A (Ill),menyatakan:(1) Setiap orang berhak memiliki harta, baik sendiri maupunbersamasama dengan orang lain;(2) Tidak seorang pun boleh dirampas harta miliknya dengansemenamena,;Hal. 18 dari 43 hal.

Hak milik Tergugat telah dijamindan dilindungi dalam Deklarasi HakHak Asasi Manusia danUndangUndang Negara Kesatuan Republik Indonesia, yakni:Pasal 2 Deklarasi Universal HakHak Asasi Manusia,Diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum PBB padatanggal 10 Desember 1948 melalui resolusi 217 A (ill),menyatakan:Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasankebebasan yang tercantum di dalam Deklarasi ini dengantidak ada pengecualian apa pun, seperti ...., hak milik, ...Pasal 17 ayat (1) dan (2) Deklarasi

Universal HakHak AsasiManusia, Diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum PBBpada tanggal 10 Desember 1948 melalui resolusi 217 A (Ill),menyatakan:(1) Setiap orang berhak memiliki harta, baik sendiri maupunbersamasama dengan orang lain;(2) Tidak seorang pun boleh dirampas harta miliknya dengansemenamena;Deklarasi Universal HakHak Asasi Manusia merupakaninstrumen non yuridis, namun semua anggota PerserikatanBangsaBangsa (United Nations), termasuk Indonesia, wajibmengakui dan menerima pokokpokok pikiran

;Halaman 6 dari 9 penetapan perdata nomor 24/Padt.P/2020/PN Bin.Menimbang, bahwa Konvensi Hakhak Anak atau Convention on theRights of the Child yang disetujui Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsaberdasarkan Resolusi 44/25 pada tanggal 05 Desember 1989, yang olehIndonesia diratifikasi pada tanggal 25 Agustus 1990 dengan KeputusanPresiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rightsof the Child, dalam Pasal 3 menyatakan bahwa, Dalam semua tindakanmengenai anak, yang dilakukan

;Halaman 6 dari 9 penetapan perdata nomor 26/Pdt.P/2020/PN Bin.Menimbang, bahwa Konvensi Hakhak Anak atau Convention on theRights of the Child yang disetujui Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsaberdasarkan Resolusi 44/25 pada tanggal 05 Desember 1989, yang olehIndonesia diratifikasi pada tanggal 25 Agustus 1990 dengan KeputusanPresiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rightsof the Child, dalam Pasal 3 menyatakan bahwa, Dalam semua tindakanmengenai anak, yang dilakukan oleh

.= Prinsip Ke2 pada kumpulan prinsip bagi perlindungan semua orangdalam segala bentuk penahanan atau pemenjaraan (diterima olehsidang umum PBB pada 9 Desember 1988 dengan resolusi 43/173majelis umum), yang menyebutkan:Penangkapan, penahanan atau pemenjaraan hanya dilaksanakanbenarbenar sesuai dengan ketentuan undangundang dan oleh pejabatyang berwenang atau orang yang diberi wewenang untuk tujuan itu.

, menyebutkan:Kepolisian Negara Republik Indanesia bertujuan untuk mewujudkankeamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan danketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranyaperlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, sertaterbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hakasasi manusia.= Kumpulan prinsip bagi perlindungan semua orang dalam segalabentuk penahanan atau pemenjaraan (diterima oleh sidang umumPBB pada 9 Desember 1988 dengan resolusi

Komunikasi antaraseseorang yang ditahan atau yang dipenjarakan denganpenasehat hukumnya yang disebut dalam prinsip prinsip ini tidakboleh digunakan sebagai bukti yang merugikan orang yangditahan atau dipenjarakan terkecuali komunikasi itu berkaitandengan suatu kejadian yang berlanjut atau direncanakan;Bahwa selanjutnya pada ketentuan umum kumpulan prinsip bagiperlindungan semua orang dalam segala bentuk penahanan ataupemenjaraan (diterima oleh sidang umum PBB pada 9 Desember1988 dengan resolusi 43

Ill secara tegas dan nyata telah melakukan perbuatan melawanhukum, berupa melanggar hak subyektif orang lain, lalai menjalankankewajiban hukumnya dalam bidang perlindungan, pemajuan, penegakan,dan pemenuhan Hak Asasi Manusia, bertindak sewenangwenang dan telahmelanggar peraturan perundangundangan yang berlaku;Bahwa berdasarkan Prinsip ke35 ayat (1) Kumpulan Prinsip BagiPerlindungan Semua Orang Dalam Segala Bentuk Penahanan atauPemenjaraan (diterima oleh sidang umum PBB pada 9 Desember 1988dengan resolusi

kepada Direksi maupun Komisaris;Bahwa RUPS ada 2 (dua), yaitu RUPS Tahunan yang dilaksanakanberdasarkan inisiatif Direksi dan Dewan Komisaris dan RUPS LuarBiasa yang dilaksanakan berdasarkan adanya Pemohon yangmewakili pemegang saham dan dapat karena permintaan DewanKomisaris;Bahwa RUPS selalu dilaksanakan oleh Direksi dan apabila terjadipertemuan seluruh pemilik saham di luar waktu yang ditentukan danmenghasilkan kesepakatan, maka kesepakatan tersebut disebutdengan Reseolusi Pemegang Saham;Bahwa Resolusi

Pemegang Saham harus dihadiri 100 % (seratuspersen) pemegang saham, harus ditandatangani seluruh pemegangsaham tanpa kecuali serta dituangkan dalam bentuk tertulis dandemikian apabila syarat terpenuhi maka resolusi yang dihasilkannyamenjadi sah dan mengikat;Bahwa Akta Resolusi emegang saham, yang kekuatan hukumnyasama dengan Akta RUPS dan bahwa Akta Resolusi pemegang sahamberbeda dengan Resolusi Sirkulir pbemegang saham;Bahwa syarat dapat dibatalkannya suatu perjanjian adalah karenatidak trepenuhinya

Koreksi Fiskal Positif atas Beban Resolusi Bank sebesarRp9.698.501.674;3.

Nomor 2957 K/Pid.Sus/2015pendanaan dan pasokan persenjataannya dan untuk bertukar informasikeamanan; Dalam kaitan ini pemerintah Suriah telah berulangkalimemperingatkan komunitas internasional terkait bahaya terorisme lintasnegara; Pemerintah Arab Suriah menekankan bahwa pihaknya siap bekerjasama dan berkoordinasi pada tingkat kKawasan dan internasional untukpenanggulangan terorisme, sebagaimana tertuang dalam Resolusi DKKeamanan PBB Nomor 2170 yang memberikan kerangka penghormatanterhadap kedaulatan

tersebut telah dikecam oleh Dunia Internasional...Bahwa pada acara deklarasi yang diselenggarakan di Masjid Baitul Makmurdi Solo Baru Sukoharjo yang diselenggarakan pada sekitar bulan Juli 2014merupakan kapasitas Pemohon Kasasi sebagai narasumber dalam acaratersebut; Deklarasi tersebut merupakan bentuk simpati sesama kaumMuslimim/umat Islam dunia kepada pemimpin Islam dalampersepektifagama;Bahwa pada acara deklarasi tersebut terjadi pada sekitar bulan Juli tahun2014 yang pada saat itu belum ada surat Resolusi

;Bahwa acara deklarasi tersebut sebelum adanya pernyataan ResolusiDK PBB 2170 dan Nota Diplomatik Pemerintah Arab Suriah, sehingga aturantindak pidana yang didakwaan pada dakwaan Kedua, Pertama tidak berlakubagi Pemohon Kasasi karena suatu aturan hukum tidak berlaku surut; Bahwaacara deklarasi terjadi pada sekitar bulan Juli 2014 sedangkan Resolusi PBBdan Nota diplomatik dikeluarkan pada bulan Agustus 2014, sehingga JudexFacti dalam pertimbangan putusannya bertentangan dengan asas legalitasdan salah

Kemudian aktifitas fisik berenang di laut Kejawanan,Cirebon bersama saksi Dodi, saksi Junedi alias JJ, Sigit dan yanglainnya;Bahwa perbuatan Terdakwa dan temantemannya yang berjihad diwilayah Indonesia untuk mendukung dan berdirinya ISIS di Suriahtersebut menimbulkan keresahan di dalam masyarakat Indonesiakarena berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1267Halaman 7 Putusan Nomor 26/PID.SUS/2017/PT.DKI.Tahun 1999 yang diperbaharui Nomor 1989 Tahun 2011, ResolusiDewan Keamanan PBB Nomor 2170

aktif dalam mendukungkelompok Isis yang dipimpin Syeh Abu Bakar Al Bagdadi dan Terdakwajuga telah berbaiat kepada ISIS yang dipimpin Syeh Abu Bakar AlBagdadi dengan kewajiban bagi yang telah berbaiat dengan Syeh AbuBakar Al Bagdadi wajib melaksanakan jihad semampunya di wilayahmasingmasing seperti yang dilakukan kelompok Mujahidin IndonesiaTimur pimpinan Santoso di Poso yang telah menerapkan hukum Islamdengan cara berjihad melawan Pemerintah Indonesia, Densus 88, Polisiatau tentara dan berdasarkan Resolusi

;Menimbang, bahwa Konvensi Hakhak Anak atau Convention on theRights of the Child yang disetujui Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsaberdasarkan Resolusi 44/25 pada tanggal 05 Desember 1989, yang olehIndonesia diratifikasi pada tanggal 25 Agustus 1990 dengan KeputusanPresiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rightsof the Child, dalam Pasal 3 menyatakan bahwa, Dalam semua tindakanmengenai anak, yang dilakukan oleh lembagalembaga kesejahteraan sosialnegara atau swasta, pengadilan

Selain itu harus mengetahui statuspenyakit hewan negara asal didasarkan pada World Oraganization for AnimalHealth (WOAH)/OIE ;Bahwa berdasarkan Resolusi No. 17 yang dikeluarkan oleh OIE di Paris Tahun2013 tentang Recognition of the Food and Mouth Disiase, status negara Malaysiatidak termasuk dalam daftar negara yang diakui bebas penyakit Mulut dan Kuku(PMK), sedangkan masih berdasarkan Resolusi yang sama negara India jugatidak termasuk negara yang diakui bebas dari Penyakit Mulut dan Kuku;Bahwa berdasarkan

Oyong Bin Amir yang dibawadari negara Malaysia, namun daging kerbau tersebut berasal dari negara India,berasal dari negaranegara yang berdasarkan Resolusi No. 17 yang dikeluarkanoleh OIE di Paris Tahun 2013 dilarang pemasukannya ke wilayah RepublikIndonesia, karena berpotensi menyebarkan Penyakit Mulut dan Kuku (PMk) diwilayah Republik Indonesia;Bahwa daging kerbau seberat + 95,4 (sembilan puluh lima koma empat) kg yangdipesan oleh saksi Hoyong Liza Als.

;Menimbang, bahwa Konvensi Hakhak Anak atau Convention on theRights of the Child yang disetujui Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsaberdasarkan Resolusi 44/25 pada tanggal 05 Desember 1989, yang olehIndonesia diratifikasi pada tanggal 25 Agustus 1990 dengan KeputusanPresiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rightsof the Child, dalam Pasal 3 menyatakan bahwa, Dalam semua tindakanmengenai anak, yang dilakukan oleh lembagalembaga kesejahteraan sosialnegara atau swasta, pengadilan

;Menimbang, bahwa Konvensi Hakhak Anak atau Convention on theRights of the Child yang disetujui Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsaberdasarkan Resolusi 44/25 pada tanggal 05 Desember 1989, yang olehIndonesia diratifikasi pada tanggal 25 Agustus 1990 dengan KeputusanPresiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rightsof the Child, dalam Pasal 3 menyatakan bahwa, Dalam semua tindakanmengenai anak, yang dilakukan oleh lembagalembaga kesejahteraan sosialnegara atau swasta, pengadilan

YANG MENCELA kemudian terdakwa mengucapkantakbir sebanyak tiga kali.Bahwa terdakwa mengetahul konsekuensi dari melakukan Baiatkepada AM/IRUL MUKMININ ABU BAKAR ALBAGDADI DANKHALIFATUL MUSLIMIN ASY SYAIKH ABI IBRAHIM AL ASYIMI ALQURAISHY yaitu mendukung penuh Daulah serta harus menjauhisegala larangan, taat dan patuh kepada Pimpinan atau amir selamaperintahnya tidak bertentangan dengan perintah Allah dan tidakmelenceng dari Syariat Islam.Bahwa kelompok ISIS merupakan organisasi terlarangsebagaimana Resolusi

Dewan Keamanan PBB No.1267 tahun1999 yang diperbaharui No. 1989 tahun 2011, Resolusi DewanKeamanan PBB No. 2170 tanggal 15 Agustus 2014 yangdiperbaharui No. 2253 tahun 2018 tentang organisasi Teroris.Selanjutnya berdasarkan Penetapan Pengadilan No.809/Pen.Pid/2018/PN.JKT.SEL tanggal 31 Juli 2018 dan DaftarTerduga Teroris dan Organisasi Teroris No.

YANG MENCELA kemudian terdakwa mengucapkantakbir sebanyak tiga kali.Bahwa terdakwa mengetahul konsekuensi dari melakukan Baiatkepada AMIRUL MUKMININ ABU BAKAR ALBAGDADI DANKHALIFATUL MUSLIMIN ASY SYAIKH ABI IBRAHIM AL ASYIMI ALQURAISHY yaitu mendukung penuh Daulah serta harus menjauhisegala larangan, taat dan patuh kepada Pimpinan atau amir selamaperintahnya tidak bertentangan dengan perintah Allah dan tidakmelenceng dari Syariat Islam.Bahwa kelompok ISIS merupakan organisasi terlarangsebagaimana Resolusi

;Menimbang, bahwa Konvensi Hakhak Anak atau Convention on theRights of the Child yang disetujui Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsaberdasarkan Resolusi 44/25 pada tanggal 05 Desember 1989, yang olehIndonesia diratifikasi pada tanggal 25 Agustus 1990 dengan KeputusanPresiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rightsof the Child, dalam Pasal 3 menyatakan bahwa, Dalam semua tindakanmengenai anak, yang dilakukan oleh lembagalembaga kesejahteraan sosialnegara atau swasta, pengadilan

;Menimbang, bahwa Konvensi Hakhak Anak atau Convention on theRights of the Child yang disetujui Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsaberdasarkan Resolusi 44/25 pada tanggal 05 Desember 1989, yang olehIndonesia diratifikasi pada tanggal 25 Agustus 1990 dengan KeputusanPresiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rightsof the Child, dalam Pasal 3 menyatakan bahwa, Dalam semua tindakanmengenai anak, yang dilakukan oleh lembagalembaga kesejahteraan sosialnegara atau swasta, pengadilan

;Menimbang, bahwa Konvensi Hakhak Anak atau Convention on theRights of the Child yang disetujui Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsaberdasarkan Resolusi 44/25 pada tanggal 05 Desember 1989, yang olehIndonesia diratifikasi pada tanggal 25 Agustus 1990 dengan KeputusanPresiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rightsof the Child, dalam Pasal 3 menyatakan bahwa, Dalam semua tindakanmengenai anak, yang dilakukan oleh lembagalembaga kesejahteraan sosialnegara atau swasta, pengadilan

;Menimbang, bahwa Konvensi Hakhak Anak atau Convention on theRights of the Child yang disetujui Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsaberdasarkan Resolusi 44/25 pada tanggal 05 Desember 1989, yang olehIndonesia diratifikasi pada tanggal 25 Agustus 1990 dengan KeputusanPresiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rightsof the Child, dalam Pasal 3 menyatakan bahwa, Dalam semua tindakanmengenai anak, yang dilakukan oleh lembagalembaga kesejahteraan sosialnegara atau swasta, pengadilan

;Menimbang, bahwa Konvensi Hakhak Anak atau Convention on theRights of the Child yang disetujui Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsaberdasarkan Resolusi 44/25 pada tanggal 05 Desember 1989, yang olehIndonesia diratifikasi pada tanggal 25 Agustus 1990 dengan KeputusanPresiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rightsof the Child, dalam Pasal 3 menyatakan bahwa, Dalam semua tindakanmengenai anak, yang dilakukan oleh lembagalembaga kesejahteraan sosialnegara atau swasta, pengadilan

Bahwa kelompok Islamic State Of Iraq and Syiria (ISIS) atau DaulahIslamiyah atau Islamic State di Suriah dengan pimpinannya SYEH ABUBAKAR ALBAGDADY berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBBNo.1267 tahun 1999 yang diperbaharui No. 1989 tahun 2011, ResolusiDewan Keamanan PBB No. 2170 tanggal 15 Agustus 2014 yangdiperbaharui No. 2253 tahun 2018 tentang organisasi Teroris,selanjutnyaberdasarkan Penetapan Pengadilan No. 11204/Pen.Pid/2014/PN.JKT.PSTtanggal 11 Oktober 2014 4=yang telah diperbaharui No.02

Bahwa kelompok Islamic State Of Iraq and Syiria (ISIS) atauDaulah Islamiyah atau Islamic State di Suriah dengan pimpinannyaSYEH ABU BAKAR ALBAGDADY berdasarkan Resolusi DewanKeamanan PBB No.1267 tahun 1999 yang diperbaharui No. 1989 tahun2011, Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 2170 tanggal 15 Agustus2014 yang diperbaharui No. 2253 tahun 2018 tentang organisasiTeroris,selanjutnya berdasarkan Penetapan Pengadilan No.11204/Pen.Pid/2014/PN.JKT.PST tanggal 11 Oktober 2014 yang telahdiperbaharui No. 02/Pen.Pid

Bahwa kelompok Islamic State Of Iraq and Syiria (ISIS) atau DaulahIslamiyah atau Islamic State di Suriah dengan pimpinannya SYEH ABUBAKAR ALBAGDADY berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBBHalaman 47 dari 58 Putusan Nomor 135/Pid. Sus. Teroris/2019/PN Jkt.

Bahwa kelompok Islamic State Of Iraq and Syiria (ISIS) atau DaulahIslamiyah atau Islamic State di Suriah dengan pimpinannya SYEH ABUBAKAR ALBAGDADY berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBBHalaman 53 dari 58 Putusan Nomor 135/Pid. Sus. Teroris/2019/PN Jkt.

semestinya dalam rumah tangga salingmeneladani antara suami istri dalam memenuhi hak dan kewajibannya,begitu pula seyogianya mengetahui peran serta masingmasing agarterhindar dari konflik rumah tangga yang berkepanjangan yang akanmengakibatkan terjadinya pertengkaran.Menimbang, bahwa tatkala rumah tangga sudah terjadi perselisinandan pertengkaran itu menandakan permasalahan dalam rumah tanggasudah memuncak dan sulit untuk diredam lagi sebagaimana dialamiPemohon dan Termohon yang seharusnya mencari resolusi