Bahwa Penggugat mengaku dirinya adalah Pengurus Serikat BuruhSejahtera Indonesia, maka untuk itu. kewajiban hukum Penggugat(berdasarkan Pasal 1865 KUHPerdata) T3 harus memberikan penjelasanPengurus Koordinator Wilayah Konfederasi Serikat Buruh SejahtraIndonesia dan pengurus cabang FSB Hukatan SBSI Kabupaten Tanah Lautitu apa ?

dan apakah pengurus cabang FSBHukatan SBSI ? apakah FSB Hukatan SBSI adalah Federasi Sepak BolaSBSI yang merupakan persatuan kegiatan keolahragaan di bidangsepakbola SBSI ? dan apakah SBSI ini ? Apakah akronim dari Sepak BolaSeluruh Indonesia atau bisa juga adalah Sumbangan Buruh SeluruhIndonesia.

sebagai Pengurus Koordinator Wilayah Konfederasi Serikat BuruhSejahtera Indonesia (KSBSI) Provinsi Kalimantan Selatan dan DewanPengurus Cabang FSB Hukatan SBSI Kabupaten Tanah Laut telah kelirubertindak untuk atas Nama Pengurus anggota Konfederasi Serikat BuruhSejahtera Indonesia (KSBSI) Ex.

Anggota Satpam/Anggota FSB Hukatan SBSI PTIndoraya Everlatex;Alamat : Jalan Jembatan Lama RT. 001 Ds. Pasir Putih,Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, ProvinsiKalimantan Selatan;Menimbang bahwa oleh karena didalam surat kuasa maupun didalamgugatannya Penggugat mencantumkan identitas nama Hamdani denganjabatan Ex. Anggota Satopam/Anggota FSB Hukatan SBSI.

Anggota Satpam/Anggota FSB Hukatan SBSI PT IndorayaEverlatex sama jabatan yang diajukan dalam memori kasasi yang diajukanoleh Pemohon Kasasi/Penggugat sedangkan Judex Facti menulis yangmenjadi dasar dalam putusan Judex Facti pada halaman 18. jabatanPemohon Kasasi/Penggugat adalah Ex Anggota Satpam/Anggota FSBHalaman 14 dari 24 hal. Put. No. 145 K/Pdt.Sus.PHI/2017Hukatan SBSI.

SusPHI/2020/PNMdnuntuk meminta hak pesangon sebagaimana disebut tersebut dalam dalilgugatan a quo.Bahwa terkait dalil pembentukan SBSI oleh Para Penggugat tersebut, Dalamhal ini Para Penggugat tidak pernah ada meminta izin dan ataumemberitahukan terlebin kepada Tergugat ataupun melibatkan Tergugatterhadap rencana maupun tindakan pembentukan SBSI di unit wiayah kerjaTergugat tersebut.

Sehingga Tergugat tidak mengetahui telah adanyadibentuk SBSI oleh Para Penggugat di lingkungan kerja perusahaanTergugat,Selain itu. seandainyapun benar (quadnon) ada dibentuk SBSI tersebutadalah masih sangat meragukan (ic. illegal) di perusahaan Tergugat karenaPara Penggugat juga tidak ada memberitahukan kepada Tergugat tentangtelah dibentuknya SBSI tersebut di lingkungan kerja perusahaan Tergugattersebut.Padahal, seharusnya Para Penggugat memberitahukan terlebih dahulu akanpembentuan SBSI di lingkungan

perusahaan Tergugat dan atau paling tidakmemberikan laporan tentang telah dibentuknya SBSI dimaksud oleh ParaPenggugat.

Hal ini mengingat pembentukan SBSI tersebut berada danmengatasnamakan unit kerja perusahaan Tergugat. Dalam hal ini Tergugatpatut menduga telah terdapat tindakan yang tidak benar / pengelabuanterhadap perusahaan Tergugat dalam pembentukan SBSI tersebut.Bahwa oleh karena tindakan tidak melakukan pekerjaan / mangkir tersebutadalah kemauan dan tindakan Para Penggugat sendiri, maka ParaPenggugat secara hukum telah mangkir dan atau mengundurkan diri dariperusahaan Tergugat tersebut.

diri dari SBSI;Bahwa setelah usai aksi damai, para PENGGUGAT dipanggil pihakTERGUGAT untuk menandatangani Surat Pengunduran Diri, akan tetapiditolak oleh para Penggugat;Halaman 22 dari 36Putusan Nomor 185/Pdt.

No. 574K/Pdt.Sus /2010kuasa kepada : PARULIANSIANTURI, SH. dankawan kawan, paraPengurus DPP FSBHUKATAN SBSI dan DPCFSB HUKATAN SBSI Kab.Ogan Komering Ilir(OKI), berkantor di Jl.Kelelawar No. 44,Kedaton Tanjung KarangBandar Lampung,berdasarkan surat kuasakhusus tanggal 15November 2009, paraPemohon Kasasi dahulupara Penggugat ;melawanPT. WAHYUNI MANDIRA, berkedudukan di Gedung BRIIl Lt. 16, Jalan Jenderal Sudirman No.44 45,Jakarta Pusat 10210 dan Kantor Cabang PalembangJIn. Jaksa Agung R.

No. 574K/Pdt.Sus /2010nomor : 036/PKFSB SBSI/ WMSEK/ X/ 2008dengan perihal pengajuan bipartite kedua terhadap 7 (tujuh) tuntutan padaangka 5 tersebut di atas namunTergugat tidak merespon (Bukti P5).Bahwa berdasarkan pengajuan bipartite sebanyak 2 kalitersebut di atas, maka Pengurus SBSI tanggal 12 Nopember2008 mengajukan tripartite ke Disnakertrans Kab.

Perbuatan Tergugattelah melanggar UndangUndang Nomor 3 Tahun 1992tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) (BuktiP10) ;Bahwa akibat reaksi mogok kerja tersebut, mulaitanggal 6 Desember 2008 dan sepanjang bulan Desember 2008,Januari 2009 Para pengurus SBSI, Para Penggugat dan anggotaSBSI di putus hubungan kerja (PHK) tanpa dasar dan alasanyang jelas bahkan Pengurus SBSI ditangkap dan dipenjarakarena menuntut hak normatif jamsostek ;Bahwa terhadap tuntutan kepentingan mengenai tunjanganuang

No. 574K/Pdt.Sus /2010dan kasus ini dimediasi setelah Pengurus' SBSI, ParaPenggugat dan anggota SBSI di PHK dan terhadap tunggakanjamsostek sepatutnya Disnakertrans OKI memberikan = sanksitegas akan tetapi tidak dilakukan bahkan pengurus dananggota SBSI yang di PHK. ( Bukti P11) ;Bahwa ternyata Tergugat bukan saja melakukan PHKsepihak terhadap pengurus, anggota dan Para Penggugat akantetapi juga pasca mogok kerja tersebut dibulan Desember2008 Tergugat melakukan tindakan pengusiran paksa terhadapkeluarga

Wachyuni Mandira yang juga anggota FederasiHUKATAN SBSI dan telah memberikan kuasa penuh kepadaPengurus SBSI (DPP FSB HUKATAN dan DPC FSB HUKATAN SBSIKab. OKI) dan telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan NegeriPalembang denga Nomor /G/2009/PHI.PLG adalah sah dansesuai dengan Pasal 87/7 UndangUndang No.2 Tahun 2004.dalam hal ini yang di gugat adalah PT.

Para Penggugat dan karyawan lainnya sepakatmembentuk serikat buruh yang tergabung di SBSI yaitu. PengurusKomisariat F KUI SBSI PT.Sinar Gunung Sawit Raya (PK SBSI F KUIPT.SGSR kebun Manduamas) dan terpilih sebagai Ketua sdr.

EdowartSihotang dan Sekretaris Jumsar Barutu;Bahwa tanggal 14 Juni 2011, pengurus SBSI mencatatkan organisasaiSBSI ke Dinas Sosial Tenaga Kerja Kabupaten Tapanuli Tengah denganSurat Nomor 04/PK.PT.SGSR/SBSI/VI/201 1;Bahwa tanggal 5 Juli 2011, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiKabupaten Tapanuli Tengah mengeluarkan Surat Tanda Bukti PencatatanNomor 011/Sosnakertrans/2011 ditandatangani oleh Kepala Dinas SosialTenaga Kerja Dan Transmigrasi Kab.Tapanuli Tengah bapak Drs. PhilipsHutabarat.

SGSR mempunyai anggota 628 orang dan ini menunjukkankesadaran buruh mau menjadi anggota serikat buruh SBSI dan pengurusHal. 3 dari 49 hal.Put.Nomor 402 K/Pdt.SusPHI/201410.komisariat (PK SBSI F KUI PT.SGSR) memberitahu keberadaan SBSI diPT.

SGSR dan sekaligus mengajukan permohonan berunding terkaitdengan kondisi kerja di perusahaan Tergugat akan tetapi permohonanberunding ditolak dan Tergugat tidak bersedia berunding;Bahwa upaya perundingan telah patut disampaikan oleh pengurus SBSI kepihak Tergugat (pimpinan PT. SGSR) akan tetapi memang tidak ada itikadbaik Tergugat menerima perundingan tersebut, sehingga wajar dan patutpengurus SBSI di PT.

PT.SGSR);Bahwa SBSI PT.

Sos, Pengurus DewanPengurus Cabang Federasi Konsturksi Umumdan Informal serikat buruhsejahtera Indonesia (DPC FKUI SBSI) Kabupaten dan Kota Kupangberalamat di Jl. Gunung Meja II/57 Kel. Merdeka Kec. Kota Lama KotaKup ang berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 24/SKPHI/X VI/DPCFKUISBSI/VI/2013 tanggal 10 Juni 2013 yang selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT; w~ === MELAWANPT. SARANA AGRA GEMILANG PUSAT JAKARTA CQ. PT.SARANA AGRA GEMILANG CABANG KUPANG, beralamat di jalanYos Sudarso Kel.

Bahwa kami Tergugat berkeberatan dengan Gugatan Penggugat karenaPerusahaan Tergugat tidak mengenal atau tidak pernah bekerjasama denganDewan Pengurus Cabang Kupang Federasi Konstruksi Umum dan InformalSerikat Buruh Sejahtera Indonesia (FKUI SBSI Kabupaten Kupang dan KotaKupang) ataupun FKUI SBSI Cabang Kupang tidak pernah memberitahukansecara tertulis keberadaannya kepada Tergugat selaku mitrasebagaimana yangdimaksud dalam pasal 23 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2000 TentangSerikat Pekerja / Serikat

Buruh sehingga Gugatan yang diajukan oleh DPCFKUI SBSI Kabupaten Kupang dan Kota Kupang sangat bertentangan denganperaturan perundang undangan yang berlaku sehingga Gugatan Penggugat tersebut tidak berdasarkan atas hukum ; .

; Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau ada organisasi SBSI pada perusahaan Tergugat tersebut ; a ann nenaMenimbang, bahwaselanjutnya untuk membuktikan kebenaran dalildalilbantahannya, dipersidangan Tergugat tidak mengajukan buktibukti surathanya mengajukan dua orang saksi yang keterangannya diambil tanpa disumpah:I.

Tergugat berkeberatan dengan gugatan Penggugat yang dalam hal ini di wakilioleh kuasanya dari Pengurus DPC FKUI SBSI Kabupaten dan Kota Kupang14karena tidak pernah ada pemberitahuan secara tertulis keberadaan anggotanyakepada Tergugat selaku mitra ;2.

KOTABATAM) berdasarkan Surat Keputusan DEWAN PENGURUS PUSATFEDERASI LOGAM, OTOMOTIF, MESIN, INDUSTRI DAN ELEKTRIKELEKTRONIK SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA Nomor :01309/DPPF Lomenik SBSI/KEP/II/ 2013 Tentang SURAT KEPUTUSANDEWAN PENGURUS CABANG FLOMENIK SBSI BATAM (P12)Bahwa Para PENGGUGAT adalah anggota DEWAN PENGURUSCABANG FEDERASI LOGAM, OTOMOTIF, MESIN, INDUSTRI DANELEKTRIKELEKTRONIK SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA,KOTA BATAM (DPC FLOMENIK SBSI KOTA BATAM).

Bringin Lot.323324 Batamindo Muka Kuning Batam, jelas sudah tidak sejalan dan tidak saling mendukungdengan Surat Gugatan PARA PENGGUGAT tanggal 15 Agustus2016 Nomor : 188/DPC/FLMNK/SBSI/BTM/VII/2016 berikutdengan Surat Perbaikan Gugatan tanggal 17 November 2016Nomor : 197/DPC/FLMNK/SBSI/BTM/X1/2016, yang menegaskanmengajukan gugatan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) danHak terhadap PT.

KOTABATAM), karena di tingkat perusahaan TERGUGAT tidak terbentukPengurus Komisariat LOMENIK SBSI ;Bahwa khusus terhadap Kartu Tanda Anggota, maka dalam hal ini perluTERGUGAT tegaskan :A.

2012 tentang StrukturKepengurusan F LOMENIK SBSI adalah sebagai berikut : DPP, DPC, PK danANGGOTA;Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwapada perusahaan Tergugat belum terbentuk PK FLOMENIK SBSI, untuk ituMajelis Hakim akan menyampaikan halhal sebagai berikut :Menimbang bahwa didalam persidangan Para Penggugat tidak dapatmenunjukkan nomor bukti pencatatan PK FLOMENIK SBSI PT.

Cicor Panatecpada Dinas Tenaga Kerja Kota Batam;Menimbang bahwa pada perusahaan Tergugat tidak pernah terbentuk PKFLOMENIK SBSI dan tidak pernah ada pengurus yang memberitahukan secaratertulis tentang keberadaan PK FLOMENIK SBSI PT.

tertanggal 15 Juli 2019 dengan nomorsurat : 59/BISIndustries/HR/VII/19 karena surat kuasa yang diberikanoleh Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 bukan merupakan pelimpahankuasa dari Pihak mantan Pekerja (Tergugat) kepada pihak SBSI namunhanya merupakan surat permohonan biasa serta tidak ada pelimpahankuasa dari Pihak mantan Pekerja (Tergugat) selaku Pemberi Kuasakepada Pihak SBSI selaku Penerima Kuasa untuk mewakili Pihak mantanPekerja (Tergugat) dalam Mediasi di Disnakertrans Kab.

Daniel Adi dan Sadr.Hadi Rahadian dalam surat kuasa tersebut dengan tanda tangan dalamIdentitas mantan Pekerja tersebut (KTP) serta meminta Pihak SBSI untukmerevisi kembali surat kuasa dari Pihak mantan Pekerja sesuai standarformat surat kuasa dimana ada pelimpahan kuasa dari Pihak mantanPekerja kepihak SBSI serta tanda tangan Penerima Kuasa dan PemberiKuasa serta melampirkan Surat Kuasa baru yang sudah direvisi denganbenar pada pertemuan mediasi selanjutnya.Bahwa setelah surat keberatan atas format

surat kuasa dari PihakPekerja (Tergugat) ke Pihak SBSI tertanggal 15 Juli 2019 dengan nomorsurat: 59/BlSIndustries/HR/VII/19 diterima oleh Pihak MediatorDisnakertrans Kab.

Membatalkan surat kuasa Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 kepadaPihak Penerima Kuasa Dewan Pimpinan Cabang Serikat Buruh SejahteraIndonesia (DPC SBSI).2. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;3.

ayat (1) dari KUHPidana;

., DWI EFFENDI dan RISMAWAN LAULA, semua pengurus DPC FSB Kamiparho SBSI Kota Palu dan Lembaga Bantuan Hukum Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (LBH KSBSI) Propinsi Sulawesi Tengah pada kantor Korwil KSBSI Propinsi Sulawesi Tengah yang beralamat di Jalan Sriwijaya Nomor 25 Palu, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Februari 2016 selanjutnya disebut PARA PENGGUGATlawanPT. NARATA PALU CITY Cq.

., DWIEFFENDI dan RISMAWAN LAULA, semua pengurus DPC FSBKamiparho SBSI Kota Palu dan Lembaga Bantuan Hukum KonfederasiSerikat Buruh Sejahtera Indonesia (L.BH KSBSI) Propinsi SulawesiTengah pada kantor Korwil KSBSI Propinsi Sulawesi Tengah yangberalamat di Jalan Sriwijaya Nomor 25 Palu, baik bersamasamamaupun sendirisendiri Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20Februari 2016 selanjutnya disebut PARA PENGGUGATlawanPT. NARATA PALU CITY Cq. HOTEL SANTIKA PALU, alamat kantordi Jalan Moh.

Bahwa surat kuasa khusus Para Penggugat yang diberikan kepadaPengurus DPC FSB Kamiparho SBSI Kota Palu dan Lembaga BantuanHukum Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (LBH KSBI)Propinsi Sulawesi Tengah adalah cacat hukum karena diberikan kepadaorang yang tidak cakap dan/atau berwenang selaku Pengurus yangmewakili DPC FSB Kamiparho SBSI Kota Palu dan Lembaga BantuanHukum Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (LBH KSBI)Propinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Anggaran Dasar dan RumahTangga.Bahwa

(Vide : Yurisprudensi (putusan Mahkamah Agung RI tanggal 16September 1975, Nomor : 116 K/Sip/1973, dalam perkara Marijam BDurakin lawan Siti)Berdasarkan uraian tersebut, surat kuasa khusus yang diberikan ParaPenggugat kepada DPC FSB Kamiparho SBSI Kota Palu danLembaga Bantuan Hukum Konfederasi Serikat Buruh SejahteraIndonesia (LBH KSBI) Propinsi Sulawesi Tengah tidak memenuhisyarat sahnya suatu surat kuasa khusus, dengan kata lain bahwaDPC FSB Kamiparho SBSI Kota Palu dan Lembaga Bantuan HukumKonfederasi

Bahwa Surat Kuasa Khusus Para Penggugat diberikan kepada PengurusDPC FSB Komiparindo SBSI Kota Palu dan Lembaga Bantuan HukumKonfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (LBH KSBSI) PropinsiSulawesi Tengah adalah cacat hukum karena diberikan kepada orangyang tidak cakap dan/atau berwenang berdasarkan Anggaran Dasar danRumah Tangga;b.

dan Deasy Nathalia) adalah anggota yangdibuktikan dari KTA Nomor: 15T00012 2506 007 (Ismail) dan 15T00010 2506007 (Deasy Nathalia) dari Komisariat Kamiparho SBSI Hotel Santika yangtercatat di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Palu) Nomor:251/663/Sosnaker/HI tanggal 23 Juli 2015 dan Komisariat Kamiparho SBSIHotel Santika adalah anggota dari DPC Kamiparho SBSI Kota Palu dan DPCKamiparho SBSI Kota Palu adalah bagian dari struktur DPP FSB KamiparhoSBSI dan DPP FSB Kamiparho SBSI adalah anggota dari

Bahwa adalah tidak sah surat kuasa yang diberikan oleh Tergugat terhadapLBH HUKATAN SBSI, sebab Tergugat tidak membuktikan bahwa dirinyaadalah Anggota Serikat Pekerja Federasi HUKATAN SBSI, ... bahwa suatuHal. 5 dari 11 hal.Put.No. 215 K/Pdt.Sus/2012lembaga khusus diberi ijin Kewenangan khusus, dan tidak bisa menagani halhal diluar kekhususan tersebut.

(dispensasi politik hukum).Oleh sebab itu adalah tidak sah Lembaga Bantuan Hukum FederasiHUKUTAN SBSI melakukan pembelaan terhadap seorang pekerja/ouruh yangtidak menjadi anggota SP Federasi HUKUTAN SBSI, bahwa keabsahanseorang kuasa hukum yang berasal dari suatu organisasi Serikat Pekerjadalam melakukan pembelaan atau beracara di PHI, sah apabila si kuasadapat :a. Menunjukan bukti Surat Keputusan Pengurusan masa periode yang masihberlaku;b.

Bahwa Kartu Tanda Anggota tersebut terbit adalah atas dasar pendaftaranSerikat Pekerja secara sah, bukan semata mata Keputusan pengurus;Bahwa dalam gugatan, Kuasa hukum juga tidak membuktikan adanyarekomendasi resmi dari Ketua SP F HUKUTAN SBSI, organisasi yangmelandasi yang melandasi LBH HUTAN SBSI;.

Bahwa adalah tidak sah surat kuasa yang diberikan oleh Tergugatterhadap L B H F HUKATAN SBSI, sebab Penggugat/Termohon kasasibukan anggota serikat pekerja Federasi HUKATAN SBSI;2.

Oleh sebab itu adalah tidak sah Lembaga bantuan hukum FederasiHUKUTAN SBSI melakukan pembelaan terhadap seorang pekerja/ouruhyang tidak menjadi anggota SP Federasi HUKUTAN SBSI;Oleh sebab itu pertimbangan majelis hakim yang menolak eksepsi Tergugat/Pemohon Kasasi dengan alasan: bahwa sipenerima kuasa adalah seorangAdvokad yang menjadi anggota di LBH Federasi HUKUTAN SBSI adalahkeliru;Hal. 7 dari 11 hal.Put.No. 215 K/Pdt.Sus/2012B.

PENGURUS KOMISARIAT FEDERASI SERIKAT BURUH GARMEN, KERAJINAN TEKSTIL, KULIT DAN SENTRA INDUSTRI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA (PK FSB GARTEKS SBSI) PT. INDAH JAYA TEXTILE INDUSTRYmelawan:1. GUBERNUR BANTEN2. PT INDAH JAYA TEXTILE INDUSTRY

Pajajaran 14 No. 62Kelurahan Gandasari Kecamatan Jatiuwung Kota Tangerang,berdasarkan Surat Keputusan DPC Federasi Serikat BurhGARTEKS SBSI Tangerang Raya Nomor 001/SK/DPCFSBGARTEKS/SBSI/TNG/VII/2016 tanggal 26 Juli 2016;Bahwa gugatan PENGGUGAT aquo pada pokoknya, denganPetitum ;1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.

Indah JayaTextile Industrym dengan Pihak SP/SB PSP SPN dan PK FSBGARTEKS SBSI PT. Indah Jaya Textile Industry;2.

Pengurus Komisariat Federasi Serikat Buruh Garmen, Kerajinan,Tekstil, Kulit Dan Sentra Industri Serikat Buruh Sejahtera Indonesia(PK FSB GARTEKS SBSI) PT.

P2 Kartu Pengenal Perusahaan PT Indah Jaya dari PemberiKuasa atas nama Vivi Yanti dan Sulaeman (fotokopi sesuaifotokopi);as P3 KTA Pengurus Komisariat FSB Garteks SBSI dari PemberiKuasa atas nama Vivi Yanti dan Sulaeman (fotokopi sesuaiasli);4. P4 Surat Keputusan Dewan Pengurus Cabang Federasi SerikatBuruh Garteks SBSI Tangerang Raya Nomor: 001/SK/DPCFSBGARTEKS/SBSI/TNG/VII/2016 = Tentang PengurusKomisariat Federasi Serikat Buruh Garteks SBSI PT.

Bahwa Gugatan aquo diajukan oleh Pengurus Komisariat FederasiSerikat Buruh Garmen, Kerajinan, Tekstil, Kulit dan Sentra IndustriSerikat Buruh Sejahtera Indonesia (PK FSB GARTEKS SBSI) PT IndahJaya Textile Industry (Penggugat) yang dalam hal ini diwakili olehKetua PK FSB GARTEKS SBSI PT Indah Jaya Textile Industry bernamaVivi Yanti dan Sekretaris PK FSB GARTEKS SBSI PT Indah JayaTextile Industry bernama Sulaeman, dan keduanya merupakankaryawan atau buruh pada PT Indah Jaya Textile (Tergugat IlIntervensi

Menyatakan Para Tergugat menggunakan nama SBSI tanpa ijin lisensidari Penggugat merupakan pelanggaran Hak Cipta yang merupakanpelanggaran hukum;3.

Menghukum Tergugat , Tergugat II dan Tergugat II untuk membayarHak Royalti secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesarRp13.714.714.966,86 (tiga belas juta tujuh ratus empat belas ribusembilan ratus enam puluh enam koma delapan enam rupiah) setiapbulan terhitung bulan Juli 2019 hingga Tergugat , Tergugat II danTergugat Ill sampai berhenti menggunakan nama SBSI;4.

Bahwa Para Tergugat pada Konggres ke VIII merubah singkatan,dahulu SBSI (Serikat Buruh Sejahtera Indonesia) sekarang menjadi SBSI(Serikat Buruh Seuruh Indonesia), sesuai Putusan Mahkamah Agung NomorHalaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 772 K/Pdt.SusHKI/2020378 K/Pdt.SusHKI/2015, Para Tergugat dilarang memakai nama SBSIwalaupun merubah singkatan Nama SBSI:Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugatmengajukan eksepsi yang pada pokoknya:Dalam Eksepsi Tergugat 1.

tersebut yangdipergunakan untuk kegiatan SBSI sendiri dan tidak digunakan untukkegiatan komersial ataupun kepentingan yang berkaitan dengankegiatan komersial, dengan demikian sudah tepat pertimbangan JudexFacti menolak gugatan Penggugat; Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensimengajukan gugatan kepada Para Penggugat Rekonvensi/ParaHalaman 6 dari 8 hal.

F.Lomenik Sektor Logam SBSI) PT Maspion Unit Il yang dalam hal iniSaudara Sardi sebagai Wakil Ketua VIII dan Saudara Purwadi sebagaiWakil Ketua, sebagaimana Surat Keputusan Dewan Pengurus CabangFederasi Logam Mesin dan Elektronika Sektor Logam Serikat BuruhSejahtera Indonesia (DPC. F. Lomenik Sektor Logam SBSI) KabupatenSidoarjo Nomor 018/DPC F LomenikLogamSBSI/KEP/SDA/III/2014tanggal 25 Maret 2014;.

Lomenik Sektor Logam SBSI) PTMaspion Unit Ilmengajukan permintaan perundingan bipartit, dan pada haritersebut pada pukul 15.45 WIB terjadi perundingan bipartit yang bertempatdi ruang kantor depan, dan dalam perundingan tersebut pihak Tergugatdiwakili oleh Saudara Yayak T.A selaku Personalia Lisll dan Saudara SenoWidiyantoro selaku Kabag Umum PT Maspion Unit II, sedangkan pihakPenggugat oleh Pengurus Komisariat Federasi Logam Mesin danElektronika Sektor Logam Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (PK.

F.Lomenik Sektor Logam SBSI) PT Maspion Unit II (mohon dilihat bukti (P2),oleh karenanya pertimbangan Judex Facti Majelis Hakim pada halaman 24alinea 2 yang menyatakan bahwa keberadaan surat tugas yangdiperintahkan oleh Termohon Kasasi dahulu Tergugat pada PemohonKasasi dahulu Penggugat tidak ada relevansinya dengan keberadaanPemohon Kasasi dahulu Penggugat sebagai Pengurus Komisariat FederasiLogam Mesin dan Elektronika Sektor Logam Serikat Buruh SejahteraIndonesia (PK. F.

Lomenik Sektor Logam SBSI) PT Maspion Unit Il yangtetap dapat melaksanakan tugasnya sebagai Pengurus Komisariat FederasiLogam Mesin dan Elektronika Sektor Logam Serikat Buruh SejahteraIndonesia (PK. F.

Lomenik Sektor Logam SBSI) PT Maspion Unit II jikatelah selesai melaksanakan kewajibannya sebagai pekerja/buruh.Pertimbangan Majelis Hakim dalam Judex Facti terkait tidak adarelevansinya merupakan pertimbangan yang salah, karena bertentangandengan ketentuan Pasal 28 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentangSerikat Buruh/Pekerja;9.

No.051 PK/Pdt.Sus/2010KIKES SBSI PT. Domas Intiglass Perdana mengajukan surat (Tuntutan) kepadapara Penggugat yang pada intinya meminta agar membuat Perjanjian KerjaBersama (PKB) pemotongan iuran anggota Serikat Buruh melalui Cek OfSystem (COS) dan membahas masalahmasalah lain yang sedang terjadidalam Perusahaan :Bahwa Tergugat tidak mempunyai itikad baik terhadap penyelesaianperkara a quo dengan tidak menggubris surat yang disampaikan oleh PK FKIKES SBSI PT.

Domas Intiglass Perdana ;Bahwa akibat hal tersebut di atas tidak digubris oleh Tergugat, makaPenggugat bersamasama dengan buruh yang lainnya yang dikoordinir PK FKIKES SBSI Tergugat melakukan unjuk rasa sesuai dengan prosedur peraturanperundangundangan yang berlaku (i.c.

Penggugat IIdalam Konvensi sejak tanggal 8 April 2002, keduanya mendapat upah sebesarRp.821.817, (delapan ratus dua puluh satu ribu delapan ratus tujuh belasrupiah) dan keduanya berakhir Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhitungmulai tanggal 8 Juni 2006 karena dikualifikasikan keduanya telahmengundurkan diri atas kemauan sendiri ;Bahwa tidak benar dalil para Tergugat dalam Rekonvensi / paraPenggugat dalam Konvensi yang menyatakan bahwa perkara ini berawal padatanggal 19 Mei 2006, dimana PK F KIKES SBSI

No.051 PK/Pdt.Sus/2010Kependudukan Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Deli Serdang tersebutPK.F./ KIKES.SBSI mengajukan surat permohonan pembuatan PKB No.54 /PK.KIKES / SBSI / DIGP / VII / Ext / 2006 tanggal 20 Juli 2006 dan atas surattersebut Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat dalam Konvensi telahmengundang PK.F.KIKES.SBSI sesuai dengan Surat No.520 / DOMAS / 6.1 /060 / U guna membicarakan rencana perundingan pembuatan PKB padatanggal 04 Agustus 2006 dan sampai saat ini masih terus dilakukan ;

Bahwa mogok kerja yang dilakukan oleh para buruh yang dikoordinir olehPK.F.KIKES, SBSI Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat dalam Konvensiyang dilakukan mulai tanggal 29 Mei 2006 dan tidak diketahui kapanberakhirnya adalah tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 140 ayat (2) huruf (a)UndangUndang No.13 Tahun 2003 ;Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat dalam Konvensi telahmenyampaikan surat kepada Tergugat dalam Rekonvensi / Penggugat dalamKonvensi yaitu surat panggilan kerja secara tertulis dan

Bahwa telah terjadi perubahan nama Serikat Buruh berdasarkan hasilKongres Nasional Ill F KIKES SBSI tanggal 9 s/d 11 September 2007yakni Federasi Kimia dan Kesehatan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia(F KIKES SBSI) menjadi Federasi Serikat Buruh Kimia, Industri Umum,Farmasi, Kesehatan, Ekspedisi, Jasa dan Seni, Swalayan danDepartemen Store (F SB KIKES), vide bukti P18,P17,dan P16, dimanaDPC F KIKES SBSI Kota Medan telah memperoleh Nomor Pencatatandengan Nomor: 90/SPOP/VIII/DTKM/01 tanggal 18 Agustus

Usaha Tarigan adalah Ketuanya, adalahperubahan dari nama DPC F KIKES SBSIl, dan bila diteliti pada koopsurat dimaksud tertera bahwa DPP F SB KIKES di tingkat nasionaladalah anggota (affiliated member of) dari KSBSI (Konfederasi SBSI).. Bahwa keberadaan Pengurus Serikat Buruh di tingkat PerusahaanTergugat atau PKKIKES SBSI unit kerja PT. Sinar OleochemicalInternasional sekarang PT.

SOCI, yang dikuatkan pula oleh keterangan saksisaksi Para Penggugat yang menyatakan bahwa SBSI telah didirikan diPerusahaan Tergugat sejak tahun 2001 dan telah memiliki nomorpencatatan (vide bukti P 15), dimana saksi M. Ramli adalah sekretarisdan saksi Panahatan Pangaribuan mantan ketuanya serta ParaPenggugat adalah merupakan anggotanya (vide Kartu Tanda Anggota)(KTA) Para Penggugat sebagai aggota PK SBSI PT. SOCI terlampirdalam surat gugatan)..

No. 746 K/Pdt.Sus/ 2009agar memiliki Kekuatan pembuktian yang cukup seperti KTA, dengandemikian tidak terdapat bukti yang cukup bahwa Para Penggugat adalahmasih anggota PUK SBSI PT. SOCI.6.

Bahwa dari pertimbanganpertimbangan di atas dikuatkan denganpernyataan saksi yang mantan Ketua PKSBSI, maka ternyata Tergugattidak konsisten dengan pernyataannya tentang keberadaan PKSBSI,disatu sisi membantah keberadaan PUK SBSI dan keanggotaan ParaPenggugat sebagai anggota PUK SBSI, tetapi disisi lain secara tertulismengakuinya, tetapi faktanya Pengurusnya tidak dapat melakukanaktifitas sebagaimana yang seharusnya termasuk untuk mewakillanggotanya yakni Para Penggugat vide Pasal 25 ayat (1) huruf

YASMAN, bertempat tinggal di Krisnowidodo, KecamatanTigeneneng, Kabupaten Pasawaran, Lampung Tengah.dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Parulian Sianturi, SH,dkk, Pengurus DPP FSBHUKATAN SBSI dan Pengurus DPC FSBHUKATAN SBSI Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) berkantor diJalan Cipinang Muara Raya No. 33, Jatinegara Jakarta Timur 13420.berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Juli 2009 ;Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat ;melawan:PT.

Tanggal 29 Oktober 2008 pengurus SBSI menyurati Tergugat dengansurat nomor : 036/PKFSB SBSI/WM/SEK/X/2008 dengan perihalpengajuan bipartit ke dua terhadap 7 ( tujuh ) tuntutan pada angka 5tersebut di atas namun Tergugat tidak merespon (Bukti P5 ).Bahwa berdasarkan pengajuan bipartit sebanyak 2 kali tersebut di atas, makaPengurus SBSI tanggal 12 Nopember 2008 mengajukan tripartit ke Disnakertrans Kab.OKI dengan surat nomor : 045/PKFSB SBSI/WM/SEK/XI/2008 ( Bukti P6 ) untukperundingan tanggal 26 Nopember

2008, namun perundingan tidak dilaksanakan karenapihak Tergugat tidak hadir sedangkan Pengurus SBSI dan Disnakertrans OKI hadir, danoleh Disnakertrans OKI disarankan perundingan dilaksanakan tanggal 27 Nopember2008 dan telah disepakati akan tetapi ternyata tanggal yang sudah disepakati tersebutpihak Tergugat tidak hadir, sehingga perundingan tripartite gagal.Bahwa tanggal 17 Nopember 2008 Pengurus SBSI menyampaikan surat kePimpinan perusahaan PT.

, Para Penggugat dananggota SBSI di putus hubungan kerja (PHK) tanpa dasar dan alasan yang jelas bahkanPengurus SBSI ditangkap dan dipenjara karena menuntut hak nonnative jamsostek.Bahwa terhadap tuntutan kepentingan mengenai tunjangan uang makan dantransportasi telah dimediasi oleh Disnakertrans Propinsi Sumatera Selatan karenapersonil mediator di Disnakertrans OKI pada saat itu tidak /belum ada dan kasus inidimediasi setelah Pengurus SBSI, Para Penggugat dan anggota SBSI di PHK danterhadap tunggakan

WachyuniMandira yang juga anggota Federasi HUKATAN SBSI dan telah memberikan kuasapenuh kepada Pengurus SBSI (DPP FSB HUKATAN dan DPC FSB HUKATANSBSI Kab OKI) dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan HubunganIndustrial Pada Pengadilan Negeri Palembang dengan Register Perkara Nomor :41/G/2009/PHI.PLG adalah sah dan sesuai dengan pasal 87 UndangUndang No.2Tahun 2004. Dalam hal ini yang digugat adalah PT. Wachyuni Mandira.

Bahwa yang menjadi objek gugatan di dalam gugatan a quo adalahKeputusan Tata Usaha Negara berupa Tanda Bukti PencatatanNo. 1510/SPSB/DKKM/2019 atas nama PK FLOMENIK SBSI PT.TEKNOLOGI PENGANGKUTAN INDONESIA (TPI) tanggal 26Februari 2020 (selanjutnya disebut Keputusan Tergugat) yangpada pokoknya telah mencatat dan mengakui Serikat PekerjaFederasi Logam, Mesin dan Elektronik Serikat Buruh SejahteraIndonesia PK F LOMENIK SBSI PT Teknologi PengangkutanIndonesia (Serikat Pekerja FIKSI);2.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat berupaTanda Bukti Pencatatan No. 1510/SPSB/DKKM/2019 atas namaPK F LOMENIK SBSI PT. TEKNOLOGI PENGANGKUTANINDONESIA (TPI) Tanggal 26 Februari 2020;Halaman 16PutusanPerkara Nomor : 71/G/2020/PTUNMDN.3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Tanda Bukti PencatatanNo. 1510/SPSB/DKKM/2019 atas nama PK F LOMENIK SBSIPT.

TEKNOLOGI PENGANGKUTAN INDONESIA (TPI) Tanggal26 Februari 2020dan menghapus PK F LOMENIK SBSI PT.TEKNOLOGI PENGANGKUTAN INDONESIA (TPI) dari daftarcatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh di kota Medan;4.

Bahwa Tanda Bukti Pencatatan No. 1510/SPSB/DKKM/2019 atasnama PK FLOMENIK SBSI PT. TEKNOLOGI PENGANGKUTANINDONESIA (TPI) diterbitkan Tergugat tanggal 26 Februari 2020 (videbukti P 14);2. Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, Penggugat mengetahuiobjek sengketa tanggal 02 Maret 2020 setelah Penggugat menerimaSurat dari Serikat Pekerja melalui Surat No.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa AdministrasiPemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, Majelis Hakimterlebin dahulu) mempertimbangkan kapan sebenarnya Penggugatmengetahui Tanda Bukti Pencatatan No. 1510/SPSB/DKKM/2019 atasnama PK FLOMENIK SBSI PT.

Surat kesepakatan tersebut tidak pernah ditunjukkan/diberitahukankepada kami Para Penggugat dan sengaja dirahasiakan, dan yang anehnyalagi dalam isi surat kesepakatan tentang peraturan kepegawaian di P3Gltersebut adalah diberlakukan surut terutama pada kesepakatan di point IVyang isinya mencabut jabatan/golongan Para Penggugat;Bahwa dalam kesepakatan antara Tergugat dengan Ketua SPBUN danKetua SBSI dari Lukman/Ketua SBSI tersebut, dibuat dengan alasan,sebagai berikut:1.

Sulitnya mengisi beberapa posisi penanggung jawab (Penjab) dankepala urusan/satuan pengendalian intern/kebun percobaan;Dari alasanalasan tersebut di atas sangat jelas tidak ada kaitannya denganpenurunan jabatan/golongan yang diberlakukan kepada Para Penggugat,hal ini terkesan ada niat lain dalam peristiwa penurunan jabatan/golonganPara Penggugat ini;Bahwa dalam kesepakatan antara Tergugat dengan Ketua SPBUN danKetua SBSI dari Lukman/Ketua SBSI tersebut sangat jelas bertentanganHalaman 6 dari 30 hal

Triantati, M.Sc) secara tertulis bahwa demosi/penurunangolongan Para Penggugat melalui SK Direktur P3GI Nomor XXSURKP/12.049/062 merupakan kesepakatan antara management P3Gldengan Serikat Pekerja Perkebunan (SPBUN) dan Serikat Buruh SejahteraIndonesia (SBSI) Komisariat P3GI Pasuruan pada tanggal 11 Oktober 2012.Dan disarankan agar sdri.

Kesepakatan antara management P3GI Pasuruandengan SPBUN dan SBSI tentang peraturan kepegawaian di P3GIPasuruan belum mempunyai kekuatan hukum tetap;Pasal 1 Angka 1 UndangUndang Nomor 21 Tahun 2000 tentangSP/SB, maka kesepakatan antara manajemen P3GI dengan SPBUN dan SBSI yang dibuat tidak mencerminkan kepentingananggota karena melakukan kesepakatan sepihak tanpamembicarakan dengan anggota khususnya anggota yang terkenadampak dari kesepakatan tersebut;Anjuran mediator:1.Berdasarkan Pasal 7 UndangUndang

Industrial untuk akta bukti pendaftaran.Kesepakatan antara management P3GI Pasuruan dengan SPBUNdan SBSI tentang peraturan kepegawaian di P3GI Pasuruan belummempunyai kekuatan hukum tetap, dengan demikian SKPencabutan Surat Keputusan Direktur P3GI (Dr.

Bahwa pemberian surat skorsing untuk menujuPemutusan Hubungan Kerja tersebut terindikasi karena keterlibatanPenggugat Rekonvensi sebagai salah satu Pengurus PK Nikeuba SBSI PT.Damai Indah Golf, Tbk;3.

Pada kesempatan tersebutjuga HRD Manager Tergugat Rekonvensi menanyakan keterlibatanPenggugat Rekonvensi dengan adanya pembentukan Serikat PekerjaNikeuba SBSI PT. Damai Indah Golf, Tok. HRD Manager TergugatRekonvensi lou Winny Rusbandy menyatakan bahwa tindakan PenggugatRekonvensi membantu pembentukan Serikat Pekerja PK Nikeuba SBSI PT.Damai Indah Golf, Tok adalah tindakan yang tidak dibenarkan olehperusahaan Tergugat Rekonvensi.

Sehingga penilaian kinerja yang terindikasi diskriminasididuga karena keterlibatan Penggugat Rekonvensi dalam pembentukan dankeanggotaan Serikat Pekerja PK Nikeuba SBSI PT.

Damai Indah Golf, Tok dan PK Nikeuba SBSI PT.Damai Indah Golf, Tbk. Acaranya adalah klarifikasi permasalahanketenagakerjaan yang terjadi di PT. Damai Indah Golf, Tok dengan adanyasurat ini memberikan penjelasan dan bukti bahwa hubungan industrial yangtidak harmonis antara Perusahaan Tergugat Rekonvensi dan PenggugatRekonvensi terindikasi Karena keterlibatan Penggugat Rekonvensi sebagaipengurus PK Nikeuba SBSI PT.

Damai Indah Golf,Tok dan PK Nikeuba SBSI PT. Damai Indah Golf, Tok sesuai pada Huruf byaitu. Bahwa pihak Managemen PT.

PUTUSANNomor 1027 K/Pdt.SusPHI/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial padatingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:MOHAMMAD YOVAN TASRIK, Kewarganegaraan Indonesia,bertempat tinggal di Bengkong Otorita, Jalan Mentok Nomor 09,Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau,dalam hal ini memberi kuasa kepada Ali Imran dan kawan, ParaPengurus DPC FSB KAMIPARHO SBSI Kota Batam, beralamatKomplek

Bahwa Mohamad Yovan Tasrik adalah anggota Federasi Serikat BuruhMakanan, Minuman, Pariwisata, Hotel dan Tembakau Serikat BuruhSejahtera Indonesia (FSB KAMIPARHO SBSI) Kota Batam dengan NomorKartu Tanda Anggota (KTA) : AG.1899/ BATAM/ 2012, (P 1)Status keanggotaan Penggugat pada FSB KAMIPARHO SBSI Kota Batamini sudah sesuai dengan amanat UU 21 tahun 2000 tentang SerikatPekerja/Serikat Buruh dan AD/ART FSB KAMIPARHO SBSI, (P 2)Halaman 1 dari 22 hal.Put.Nomor 1027 K/Pdt.SusPHI/2017Bahwa DPC FSB KAMIPARHO

SBSI Kota Batam adalah Dewan PengurusCabang Federasi Serikat Buruh Makanan, Minuman, Pariwisata, Hotel danTembakau Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Kota Batam yang sudahtercatat pada Dinas Tenaga Kerja Kota Batam dengan nomor buktipencatatan : 4 /TK4/SP/X/ 2005 tanggal 28 Oktober 2005, (P 3),yang mana ALI AMRAN sebagai Ketua dan SURYA DHARMA SITOMPULsebagai Sekretaris pada DPC FSB KAMIPARHO SBSI Kota Batam sesuaidengan SK DPP FSB KAMIPARHO SBSI Nomor : 065/DPP FSBKamiparho/Int/V/2013 tanggal 04

Surya Dharma SitompulKesemuanya adalah Pengurus DPC FSB KAMIPARHO SBSI KOTABATAM yang beralamat di Komp.

Sedangkan fakta hukum di tingkat perusahaan Tergugat tidak terdapatSP/SB di tingkat Unit Kerja perusahaan;Bahwa atas permasalahan kedudukan "anggota dari PenggugatPRINCIPAL yang telah memberikan surat kuasa khusus secara langsungkepada Pengurus DPC FSB KAMIPARHO SBSI KOTA BATAM, tentunyaharus disesuaikan dengan amanah UndangUndang :a. Undangundang Nomor: 2 Tahun 2004 tentang PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial;b.