Ditemukan 759 data

Urut Berdasarkan
 
Upload : 29-12-2016
Putusan PN KAB MADIUN Nomor 213/Pid.Sus/2016/PN.Mjy
GUNADI Bin SOLIKIN
6515
  • seberat 40 kg;- 20 (duapuluh)kg pupuk bersubsidi merk Phonska;- 1 (satu) sak pupuk bersubsidi merk Phonska seberat 5o kg;- 1 (satu) sak pupuk bersubsidi merk Petroganik seberat 40 kg;- Uang tunai Rp.328.000,- (tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;- 3 (tiga) lembar surat yang terdiri dari Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Tanda Daftar Gudang (TDG), Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), an GUNADI;- 1 (satu) bendel surat penunjukan pengecer resmi pupuk bersubsidi No.10/SPJB
    bersubsidi merk Petroganik seberat 40 kg 20 (duapuluh)kg pupuk bersubsidi merk Phonska (satu) sak pupuk bersubsidi merk Phonska seberat 50 kg (satu) sak pupuk bersubsidi merk Petroganik seberat 40 kg Uang tunai Rp.328.000, (tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah)Dirampas untuk Negara; 3 (tiga) lembar surat yang terdiri dari Tanda Daftar Perusahaan (TDP), TandaDaftar Gudang (TDG), Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), an GUNADI; 1 (satu) bendel surat penunjukan pengecer resmi pupuk bersubsidiNo.10/SPJB
    Madiun, selain itu terdakwa jugaditunjuk sebagai pengecer pupuk bersubsidi dari CV.MEKAR JAYA MANDIRI selakudistributor untuk wilayah Kel.Dagangan berdasarkan surat penunjukkan resmiNo.10/SPJB/CV.MJMPKT/I/2016 tertanggal 31 Desember 2015, kemudian pupukbersubsidi tersebut akan diual kepada anggota kelompok tani dari Kec.Dagangan sesuaidengan daftar Rencana Definitif Kelompok Kerja (RDKK) dengan harga sesuai denganHarga Eceran Tertinggi pupuk bersubsidi yang diatur dalam Peraturan Menteri PertanianNo
    Madiun, selain itu Terdakwa jugaditunjuk sebagai pengecer pupuk bersubsidi dari CV.MEKAR JAYA MANDIRI selakudistributor untuk wilayah Kel.Dagangan berdasarkan surat penunjukkan resmiNo.10/SPJB/CV.MJMPKT/I/2016 tertanggal 31 Desember 2015, kemudian pupukbersubsidi tersebut akan diual kepada anggota kelompok tani dari Kec.Dagangan sesuaidengan daftar Rencana Definitif Kelompok Kerja (RDKK) dengan harga sesuai denganHarga Eceran Tertinggi pupuk bersubsidi yang diatur dalam Peraturan Menteri PertanianNo
    Bahwa pupuk bersubsidi yang dijual terdakwa yaitu 1 (satu) sak pupuk bersubsidimerk Phonska seberat 50 kg, 1 (satu) sak pupuk bersubsidi merk Petroganikseberat 40 kg, 20 (duapuluh)kg pupuk bersubsidi merk Phonska, (satu) sakpupuk bersubsidi merk Phonska seberat 50 kg dan 1 (satu) sak pupuk bersubsidimerk Petroganik seberat 40 kg;Bahwa terdakwa ditunjuk sebagai pengecer pupuk bersubsidi dari CV.MEKARJAYA MANDIRI selaku distributor untuk wilayah Kel.Dagangan berdasarkansurat penunjukkan resmi No.10/SPJB
    telah menjual pupuk bersubsidi yaitu 1 (satu) sak pupuk bersubsidi merkPhonska seberat 50 kg, 1 (satu) sak pupuk bersubsidi merk Petroganik seberat 40 kg, 20(duapuluh)kg pupuk bersubsidi merk Phonska, 1 (satu) sak pupuk bersubsidi merkPhonska seberat 50 kg dan (satu) sak pupuk bersubsidi merk Petroganik seberat 40 kg;Menimbang, bahwa terdakwa ditunjuk sebagai pengecer pupuk bersubsidi dariCV.MEKAR JAYA MANDIRI selaku distributor untuk wilayah KelDaganganberdasarkan surat penunjukkan resmi No.10/SPJB
Register : 25-05-2021 — Putus : 07-07-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PT SAMARINDA Nomor 6/PID.TPK/2021/PT SMR
Tanggal 7 Juli 2021 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : Nuriyanto, SP.M.M. Diwakili Oleh : SUPIATNO, SH., MH.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : Johannes H. Siregar, S.H., M.H.
10543
  • Batu Penggal Chemical Industry sebagaiberikut : Kontrak Nomor : 109/SPJB/PenjPU/IX/2005 tanggal 16September 2005 dengan nilai perjanjian sebesar Rp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah). Kontrak Nomor : 110/SPJB/PenjPU/IX/2005 tanggal 22September 2005 dengan nilai perjanjian sebesar Rp.100.000.000, (Seratus juta rupiah).
    Formitra MultiPrakasa dengan Perusda Perkebunan Kaltim Utama Nomor :002/SPJB/FMP/IV/2009, taanggal 24 April 2009.Foto copy Surat Perjanjian Kerjasama Land Clearing antaraPerusda Perkebunan Kaltim Utama dengan PT.
    Batu Penggal Chemical Industry sebagai berikut : Kontrak Nomor : 109/SPJB/PenjPU/IX/2005 tanggal 16 September2005 dengan nilai perjanjian sebesar Rp. 200.000.000, (dua ratusjuta rupiah). Kontrak Nomor : 110/SPJB/PenjPU/IX/2005 tanggal 22 September2005 dengan nilai perjanjian sebesar Rp. 100.000.000, (Seratusjuta rupiah).
    Kontrak Nomor : 111/SPJB/PenjPU/IX/2005 tanggal 24 September2005 dengan nilai perjanjian sebesar Rp. 200.000.000, (dua ratusjuta rupiah).Halaman 40 dari 64, Putusan Nomor 6/PID.TPK/2021/PT SMR Kontrak Nomor : 112/SPJB/PenjPU/IX/2005 tanggal 28 September2005 dengan nilai perjanjian sebesar Rp. 400.000.000, (empatratus juta rupiah).37) Foto copy Surat Perjanjian Kerjasama antara Perusda PerkebunanKaltim Utama Provinsi Kalimantan Timur dengan PT.
    Batu Penggal Chemical Industry sebagaiberikut :Kontrak Nomor : 109/SPJB/PenjPU/IX/2005 tanggal 16September 2005 dengan onilai perjanjian sebesar Rp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah).Kontrak Nomor : 110/SPJB/PenjPU/IX/2005 tanggal 22September 2005 dengan onilai perjanjian sebesar Rp.100.000.000, (Seratus juta rupiah).Kontrak Nomor : 111/SPJB/PenjPU/IX/2005 tanggal 24September 2005 dengan onilai perjanjian sebesar Rp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah).Kontrak Nomor : 112/SPJB/PenjPU/IX/2005 tanggal
Register : 10-09-2018 — Putus : 05-09-2018 — Upload : 10-09-2018
Putusan PT BANTEN Nomor 106/PDT/2018/PT BTN
Tanggal 5 September 2018 — PT. DINAMIKA AGRABANGUN, suatu perusahaan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang dahulu berkedudukan di Menara MTH Jl MT.Haryono Kav.23 Lt.15 Suite 1508 Jakarta Selatan 12820, dan sekarang berkedudukan di Gedung Manggala Wanabakti Gedung V Lantai 2 (samping Fitness Center), Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I sekarang sebagai Pembanding; Dalam hal ini memberi Kuasa kepada Syarif Fadillah.,SH,MH dan Bayu Kendra Herlangga,SH,advocate dan legal consultant pada Law Office SYARIF FADILLAH & PARTNER beralamat di Jalan Raya Jatiwaringin No.12 Pondok Gede,Kota Bekasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 September 2017 didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 15 September 2017 dengan Nomor 1971/Sk. Pangacara/ 2017/PN.Tng; L a w a n: 1. Tn. VIDI ALI AHMAD, beralamat di perumahan Kav.PTB DKI Blok J.12 Nomor: 18, Pondok Kelapa, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I sekarang sebagai Terbanding I ; 2. Ny. WIGUNA DEWI IRAWATI, beralamat di Komplek Hankam Jalan Jalak Nomor 3, RT. 08/RW.022, Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat,selanjutnya disebut sebagai Penggugat II sekarang sebagai Terbanding II, Dalam hal ini Terbanding I, Terbanding II diwakili kuasanya UUS MULYAHARJA, SH, SE, MH, M.Kn dan ISMAR ZAINI, SH, para Advokat pada MULYAHARJA-LUBIS & PARTNER, yang berkantor di Ruko Villa Melati Mas Blok SR.15 No.25, Serpong, Tangerang, Propinsi Banten, Tlp (021) 5385065, Fax (021) 5377269, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 September 2016; 3. PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk cq. KANTOR CABANG JAKARTA KALIMALANG, yang berkedudukan di Jl. Raya Kalimalang Blok Q3, Kav. 6, Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili kuasanya Noor Holis Ihsan, SH, Assosiate Legal Officer PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kanwil Jakarta I, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B-250/KC-V/ADK/11/2016, tertanggal 03 Nopember 2016, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II sekarang sebagai Terbanding III; D a n : RIKA ANDRIANTI, SH, NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH, yang berkantor di Ruko Puri Bintara Regency S Nomor 2, Jl. Bintara Raya, Bintara, Bekasi Barat 17134, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat sekarang sebagai Turut Terbanding;
162254
  • PT.Dinamika Agrabangun), dengan Type rumah 45/90, Cluster Asoka, diPerumahan Yellow Garden, Karang Tengah, Tangerang, sebagaimanatertuang dalam Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) secaradibawah tangan,Nomor: 002/DAB/LG/SPJB/V/2012 pada tanggal 20 Januari 2012, denganharga Rp.456.430.000, (Empat Ratus Lima Puluh Enam Juta Empat RatusTiga Puluh Ribu Rupiah).
    Selanjutnyadalam ketentuan Pasal 7 ayat (7)Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Nomor: 002/DAB/LG/SPJB/l/2012 tanggal20 Januari 2012 aquo berbunyi: bahwa rumah selesai dibangun oleh Pihak Pertama (ic. Tergugat ) dalam jangka waktu paling lama 18 (delapan belas) bulan;. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2012, Penggugat lIldan Tergugat telahmembuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli berdasarkan Akta Pengikatan JualBeli Nomor 91 tanggal 27 Januari 2012 yang dibuat dihadapan TurutTergugat (ic.
    Padahal dalam ketentuan Surat Perjanjian Jual Beli(SPJB) Nomor: 002/DAB/LG/SPJB/V2012 tanggal 20 Januari 2012menyatakan bahwa rumah selesai dibangun oleh Pihak Pertama (ic.Tergugat) dalam jangka waktu paling lama 18 (delapan belas) bulan dimanaharus segera diserahkan kepada Penggugat dan Penggugat Il dalamkeadaan layak huni disertai penyerahan kuncikunci selengkapnya;.Bahwa pada tahun 2013, 2014, 2015 dan 2016, Penggugat danPenggugat Il telah berulang kali menegur (memperingatkan) Tergugat danTergugat
    Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum perjanjianperjanjian yangdibuat oleh Penggugat dan Penggugat Il dengan Tergugat dan Tergugat Il,sebagai berikut : Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Nomor: 002/DAB/LG/SPJB/V/201 2; Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) Nomor B.0061/KCV/ADK/01/2012; Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 91 tanggal 27 Januari 2012; Akta Pengakuan Hutang No.92 tanggal 27 Januari 2012; Akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan tanggal 27 Januari2012;4.
    Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum perjanjianperjanjian yangdibuat oleh Penggugat dan Penggugat Il dengan Tergugat dan Tergugat Il,sebagai berikut : Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Nomor: 002/DAB/LG/SPJB/V2012; Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) Nomor B.0061/KCV/ADK/01/2012; Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 91 tanggal 27 Januari 2012; Akta Pengakuan Hutang No.92 tanggal 27 Januari 2012; Akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan tanggal 27 Januari2012;4.
Register : 17-07-2018 — Putus : 02-08-2018 — Upload : 14-08-2018
Putusan PN MARABAHAN Nomor 104/Pid.Sus/2018/PN Mrh
Tanggal 2 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
DENI NISWANSYAH, SH
Terdakwa:
Noor Laila, SPd Als Laila Binti Rusmadi
6821
  • NOOR LAILA,S.PD ALIAS LAILA BINTI RUSMADIdi sebut Pihak Kedua, Nomor : 048/GSB-SEL/SPJB/2018 tanggal 30 Desember 2017.
  • 1 (satu) berkas Rekapitulasi Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi Per Gapoktan untuk UD. Sama Berjuang untuk Kecamatan Marabahan.

Terlampir dalam Berkas Perkara

  • 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tempat Usaha (Domisili) Nomor : 503/624/Dom/DPMPTSP-BTL/2017 milik UD.
    Untuk tatacara pendistribusian Pupuk yang disubsidi pemerintah adalah dari kiosHalaman 12 dari 26 Putusan No. 104/Pid.Sus./2018/PN.Mrh.pengecer yang mempunyai Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) denganDistributor. Kemudian Kios pengecer melakukan penebusan langsungkepada Distributor secara Tunai.
    Sama Berjuang yaitu sdri.NOOR LAILA,S.PD ALIAS LAILA BINTI RUSMADIdi sebutPihak Kedua, Nomor : 048/GSBSEL/SPJB/2018 tanggal 30Desember 2017;e 1 (satu) berkas Rekapitulasi Rencana Definitif KebutuhanKelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi Per Gapoktan untuk UD.Sama Berjuang untuk Kecamatan Marabahan;e 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Tempat Usaha (Domisill)Nomor : 503/624/Dom/DPMPTSPBTL/2017 milik UD.
    Terdakwa tidak pernah melarang saksi AkhmadGazali Rahman menjual pupuk tersebut.Menimbang, bahwa berdasarkan Permendag RI No: 15/MDag/Per/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk bersubsidi untukHalaman 19 dari 26 Putusan No. 104/Pid.Sus./2018/PN.Mrh.Sektor Pertanian, gudang Sungai Tunjang harus memiliki SPJB (SuratPerjanjian Jual Belt) untuk wilayah Kecamatan Cerbon dengan distributorwilayah Kabupaten Barito Kuala, yakni PT.
    yangdalam hal ini berdasarkan pada SPJB dengan distributor yang ditunjuk olehprodusen yang juga di tunjuk oleh menteri.
    NOORLAILA,S.PD ALIAS LAILA BINT RUSMADIldi sebut Pihak Kedua,Nomor : 048/GSBSEL/SPJB/2018 tanggal 30 Desember 2017.e 1 (satu) berkas Rekapitulasi Rencana Definitif KebutuhanKelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi Per Gapoktan untuk UD.Sama Berjuang untuk Kecamatan Marabahan.Terlampir dalam Berkas Perkarae 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tempat Usaha (Domisili)Nomor : 503/624/Dom/DPMPTSPBTL/2017 milik UD.
Register : 04-01-2017 — Putus : 28-02-2017 — Upload : 23-05-2017
Putusan PN SELONG Nomor -03/Pid.Sus/2017/PN.Sel
Tanggal 28 Februari 2017 — -KHAIDIR TAUFIK RAMDAN
6923
  • IRMA dalam melakukan kegiatan usaha tersebutterdakwa memiliki izin berupa SIUP, SITU, TDP, HO, IMB, SPJB, surat penunjukandari distributor dan RDKK, terdakwa selaku kios/pengecer resmi pupuk bersubsidipemerintah milik terdakwa beralamat di Ds. Sukamulia Kec. Sukamulia Kab.Lombok Timur. Dimana UD. Irma memiliki surat penunjukan dari distributor danRDKK sebagai pengecer resmi pupuk bersubsidi yaitu CV.
    membenarkan bahwa Apabila Produsen, Distributor dan pengecer resmi yang terdaftar di benarkanmenyalurkan pupuk bersubsidi sesuai dengan mekanisme penyaluran lini 1sampai dengan ke lini 4 ( Pengecer ) yang merupakan titik terakhir dalampendistribusian pupuk bersubsidi dan didalam memperjual belikan pupukbersubsidi sesuai dengan kebutuhan yang telah di tuangkan pada RDKK danseorang pengusaha sudah di tunjuk oleh distributor di wilayah yangbersangkutan dan memiliki surat Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB
    IRMA dalam melakukan kegiatan usaha tersebutterdakwa memiliki izin berupa SIUP, SITU, TDP, HO, IMB, SPJB, surat penunjukandari distributor dan RDKK, terdakwa selaku kios/pengecer resmi pupuk bersubsidipemerintah milik terdakwa beralamat di Ds. Sukamulia Kec. Sukamulia Kab.Lombok Timur. Dimana UD. Irma memiliki surat penunjukan dari distributor danHalaman 5 dari 18 Putusan Nomor 03/Pid.Sus/2017/PN. SelRDKK sebagai pengecer resmi pupuk bersubsidi yaitu . CV.
    membenarkan bahwaApabila Produsen, Distributor dan pengecer resmi yang terdaftar di benarkanmenyalurkan pupuk bersubsidi sesuai dengan mekanisme penyaluran lini 1 sampaidengan ke lini 4 ( Pengecer ) yang merupakan titik terakhir dalam pendistribusianpupuk bersubsidi dan didalam memperjual belikan pupuk bersubsidi sesuaidengan kebutuhan yang telah di tuangkan pada RDKK dan seorang pengusahasudah di tunjuk oleh distributor di wilayah yang bersangkutan dan memiliki suratSurat Perjanjian Jual Beli (SPJB
    Sel Bahwa setelah saksi tanyakan kepada Purhandoko membeli pupuk dariTerdakwa berupa Urea, sedangkan NPK Pelangi dan ZA didapatkan dari Samsulyang pembayarannya setelah pupuk laku terjual ; Bahwa selanjutnya saksi melakukan pengembangan ke toko UD IRMA milikTerdakwa yang beralamat di Desa Sukamulia, Kecamatan Sukamulia, KabLombok Timur ; Bahwa saksi menemukan pupuk di toko UD IRMA milik Terdakwa danmenunjukkan surat ijin resmi penjualan pupuk bersubsidi, yaitu berupa SIUP,SITU, TDP, HO, IMB, SPJB
Putus : 19-12-2016 — Upload : 19-01-2017
Putusan PN SIDIKALANG Nomor 164/Pid.Sus/2016/PN.Sdk
Tanggal 19 Desember 2016 — DANIEL PASARELLA SILABAN
22372
  • MARTADIGUNA dan begitu juga UD.SINAR TANI juga membuat laporan sesuai dengan Pasal 6 yang tertuang diSurat Perjanjian Jual Beli (SPJB) antara PD. MARTADIGUNA dengan UD.SINAR TANI;Bahwa benar perbuatan UD. SINAR TANI yang menjual pupuk bersubsidikepada UD. PASARELLA sudah melanggar peraturan Menteri Perdagangandan juga sudah melanggar SPJB antara PD.
    SINAR TANI juga membuat laporan sesuai dengan Pasal 6 yangtertuang di Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) antara CV. Mutiara Agro Lestaridengan UD. SINAR TANI;Bahwa perbuatan UD. SINAR TANI yang menjual pupuk bersubsidi kepadaUD. PASARELLA sudah melanggar peraturan Menteri Perdagangan dan jugasudah melanggar SPJB antara CV. Mutiara Agro Lestari dengan UD.
    Pasarella tidak ada memiliki RencanaDefenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB)dengan pihak distributor karena sudah diputus oleh PD. MARTADIGUNA selakudistributor;Bahwa semua pupuk bersubsidi yang berada di kios pupuk UD. Pasarelladiperoleh dari UD. Sinar Tani milik Saksi Parsaoran Pandiangan yang beralamatdi JI. Boang No.171 Kel. Sidikalang Kec. Sidikalang Kab.
    Unsur sebagai pihak lain selain produsen, distributor dan pengecermemperjualbelikan pupuk bersubsidi:Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan distributor berdasarkan Pasal 1butir 8 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/MDAG/PER/4/2013 tentangPengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian ialahperusahaan perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukumatau bukan badan hukum yang ditunjuk oleh Produsen berdasrkan Surat PerjanjianJual Beli (SPJB) untuk melakukan pembelian
    , penyimpanan, penyaluran danpenjualan Pupuk Bersubsidi dalam partai besar diwilayah tanggungjawabnya;Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan pengecer dalamketentuan yang sama pada Pasal 1 butir 9 ialah perusahaan perseorangan ataubadan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yangberkedudukan di Kecamatan dan/atau Desa, yang ditunjuk oleh Distributorberdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) dengan kegiatan pokok melakukanpenjualan Pupuk Bersubsidi secara langsung
Register : 18-02-2015 — Putus : 27-10-2015 — Upload : 31-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 73/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst
Tanggal 27 Oktober 2015 — UCOK SAMUEL BONAPARTE HUTAPEA >< PT. BUMI HABITAT LESTARI,Cs
24998
  • Bahwa BENAR, pada waktu akan dilakukan penandatangananSURAT PERJANJIAN JUAL BELI (SPJB) TANAH KAVLING besertalampirannya yaitu tepatnya pada tanggal 4 November 2011dimana PENGGUGAT setelah membaca, menolakmenandatangani SURAT PERJANJIAN JUAL BELI (SPJB) TANAHKAVLING beserta lampirannya dengan berbagai alasan diantaranyamengatakan bahwa sebaiknya mengatasnamakan ke 3 (tiga)anaknya yaitu 1.Clementine Kristenesia Bonaparte, 2.Karel EcclesiaBonaparte, 3.Samuella Yerussalem Bonaparte (Bukti T 5a s/d T
    permintaan tersebut,TERGUGAT merasa keberatan karena ke 3 (tiga) anakanaknya,masih dibawah umur dan dibutuhkan syarat tertentu dan jugapermintaan meniadakan pengenaan denda keterlambatan tidakdapat diterima dan akhirnya tidak terjadi penandatanganan SURATPERJANJIAN JUAL BELI (SPJB) TANAH KAVLING besertalampirannya sampai sekarang (Vide Bukti T 4a dan T 4h) ;3.3.
    Lebih lanjut, dengan tidak ditanggapinya Somasipertama, maka PENGGUGAT mengirimkan Somasi kedua padatanggal 24 Oktober 2014 melalui PT.POS Indonesia ...." karenasenyatanya TERGUGAT belum pernah menerima surat Somasi dariPENGGUGAT dimaksud, dan sebaliknya TERGUGAT telah beberapa kalimemberikan teguran kepada PENGGUGAT baik secara lisan maupunsecara tertulis, agar dapatnya menandatangani SURAT PERJANJIANJUAL BELI (SPJB) TANAH KAVLING beserta lampirannya danmembayar denda keterlambatan dan membayar
    Taman Arcadia Mediterania", Tapos;No.00009/SPJBTAM/BHUX1/2011;Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Tanah Kavling"Taman Arcadia Mediterania", Tapos;No.00009/SPJBTAM/BHUX1/2011;Bukti T5a Kutipan Akta Kelahiran an.
    )Tanah Kavling Di Perumahan "Taman Arcadia Mediterania" TaposNo.00009/ SPJBTAM/BHUXI1I/2011 tanggal 4 Nopember 2011 yang tidakditandatangani kedua belah pihak, tidaklah dapat membuktikan bahwaTergugat telah pernah menyerahkan Surat tersebut kepada Penggugatuntuk ditandatangani;e bahwa dalam Lampiran SPJB disebutkan bahwa tata cara pembayaranDP1 tanggal 4112011, DP2 tanggal 29112011;e bahwa dari bukti P5 yaitu Formulir Penyetoran OCBC NISP oleh UcokSamuel B.
Putus : 11-10-2016 — Upload : 05-01-2017
Putusan PN SIDIKALANG Nomor 119/Pid.B/2016/PN Sdk
Tanggal 11 Oktober 2016 — ASSYER SIMANJUNTAK
3615
  • MANIK PRATAMA JAYA dengan UD.ASSYER berdasarkan nomor SPJB : 054/SPJB/PK/I/2015 Tanggal 7januari tahun 2015 dengan wilayah kecamatan Parbuluan KabupatenDairi ;Bahwa BILIHER TAMPUBOLON merupakan penduduk yang berdomisilidi Dusun Hutadame Desa Kalang Simabara Kecamatan SidikalangKabupaten Dairi bukanlah kelompok tani dibawah naungan/wilayahpenyaluran UD.
    MANIK PRATAMA JAYAberdasarkan surat perjanjian jual beli (SPJB) pupuk urea dan organikNomor 054/SPJB/PK/I/2015 tanggal 07 Januari 2015;PUTUSAN Nomor 119/Pid.B/2016/PN Sdk., Halaman 11 dari 33 Halaman.Bahwa adapun sistem pendistribusian pupuk bersubsidi dari kami ke kiospengecer UD. ASSYER adalah Rencana Definitif Kebutunan Kelompok(RDKK) diajukan oleh UD.
    ASSYER berdasarkan nomor SPJB : 054/SPJB/PK/1/2015 Tanggal 7 januari tahun 2015 dengan wilayah kecamatanParbuluan Kabupaten Dairi; Bahwa adapun wilayah tanggungjawab penyaluran pupuk bersubsidi yangdinaungi oleh UD.
    MANIK PRATAMA JAYA berdasarkan SuratPerjanjian Jual Beli (SPJB) pupuk Urea dan Organik Nomor 054/SPJB/PK/I/2015 tanggal 07 Januari 2015;Bahwa Terdakwa memperoleh pupuk jenis Ponska (NPK), ZA dan SP.36dari CV.
    MANIK PRATAMA JAYA berdasarkanSurat Perjanjian Jual Beli (SPJB) pupuk Urea dan Organik Nomor 054/SPJB/PK/I/2015 tanggal 07 Januari 2015, sedangkan pupuk jenis Ponska (NPK), ZAdan SP.36 Terdakwa peroleh dari CV. PRATAMA KARYA berdasarkan SuratPerjanjian Jual Beli (SPJB) pupuk Ponska (NPK), ZA dan SP.36 Nomor 001/PK/P/I/2015 tanggal 7 januari 2015;Menimbang, bahwa pupuk bersubsidi yang distribusikan olehdistributordistributor ke UD.
Register : 13-08-2015 — Putus : 29-09-2015 — Upload : 15-01-2016
Putusan PN CILACAP Nomor 219/Pid.Sus/2015/PN Clp
Tanggal 29 September 2015 — Pidana : - Kusyono Dariman Bin (Alm) Darsono
395
  • 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) antara CV. Mitratama dengan pengecer Kvisyono Dariman nomor : 16/SPJB-CVMRT/I/2014, tanggal 4 Januari 2014; 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Pengecer tahun 2014 nomor : 016/SPP-CVMRT/I/2014;Dikembalikan kepada terdakwa KUSYONO DARIMAN Bin (Alm) DARSONO; 4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);
    huruf d UndangUndang Darurat RI Nomor 7 Tahun 1955 tentangPengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomisebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KUSYONO DARIMAN Bin(Aim) DARSONO dengan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000, (duajuta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;3 Menyatakan barang bukti berupa:e 116 (seratus enam belas) sak pupuk bersubsidi pemerintah jenisUREA ukuran 50 kg;Dirampas untuk Negara.e 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB
    Pengadilan Negeri Cilacap, sebagai Distributor dan Pengecermemperjual belikan Pupuk Bersubsidi di luar peruntukannya dan / atau diluar wilayahtanggung jawabnya, dimana pupuk bersubsidi adalah barang dalam pengawasan, yangdilakukan oleh terdakwa yaitu dengan cara sebagai berikut:*Bahwa terdakwa adalah pengecer Pupuk Bersubsidi berdasarkan SuratPenunjukan sebagai pengecer dengan nomor : 016/SPPCVMRT/I/2014,tertanggal 4 Januari 2014, yang dikeluarkan oleh CV Mitratama selakudistributor dan berdasarkan SPJB
    Mitratama dan SPJB antara terdakwadan CV.
    Mitratama dan SPJB antara terdakwa dan CV.
    Mitratama dan SPJB antaraterdakwa dan CV.
Register : 25-07-2019 — Putus : 04-09-2019 — Upload : 20-09-2019
Putusan PN PRAYA Nomor 150/Pid.Sus/2019/PN Pya
Tanggal 4 September 2019 — Penuntut Umum:
ADIN NUGROHO PANANGGALIH, S.H.
Terdakwa:
NURDIN
8329
  • Bahwa selain itu oleh karena barang yang diperdagangkan olehterdakwa tersebut berupa pupuk bersubsidi, maka untuk dapat membelipupuk tersebut terdakwa harus memiliki Surat Perjanjian Jual Beli(SPJB) dengan distributor yang resmi dan memiliki binaan kelompok taniyang dikuatkan dengan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani(RDKK).
    Bahwa perbuatan terdakwa yang telah melakukan usahaperdagangan tanpa izin usaha, khusus untuk usaha jual beli pupukbersubsidi tanpa Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) dengan distributoryang resmi dan tidak memiliki binaan kelompok tani yang dikuatkandengan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKk).wonnnnnnnn Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 106 jo Pasal 24 ayat (1) UU Nomor : 7 Tahun 2014 Tentang Perdaganganjo. Pasal 21 ayat (2) jo.
    Bahwa benar selain itu oleh karena barang yang diperdagangkan olehterdakwa tersebut berupa pupuk bersubsidi, maka untuk dapat membelipupuk tersebut terdakwa harus memiliki Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB)dengan distributor yang resmi dan memiliki binaan kelompok tani yangdikuatkan dengan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKk).
    Bahwa benar perbuatan terdakwa yang telah melakukan usahaperdagangan tanpa izin usaha, khusus untuk usaha jual beli pupukbersubsidi tanpa Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) dengan distributor yangresmi dan tidak memiliki binaan kelompok tani yang dikuatkan denganRencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK).Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya
    Bahwa benar perbuatan terdakwa yang telah melakukan usahaperdagangan tanpa izin usaha, khusus untuk usaha jual beli pupukbersubsidi tanpa Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) dengan distributoryang resmi dan tidak memiliki binaan kelompok tani yang dikuatkandengan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKk).Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2019/PN PyaMenimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, makamenurut pendapat Majelis Hakim Unsur tanpa memiliki perizinan dibidang
Register : 25-01-2016 — Putus : 27-04-2016 — Upload : 03-10-2016
Putusan PN PADANG Nomor 54/Pid.Sus/2016/PN Pdg
Tanggal 27 April 2016 — H. SUARDI, SR
20329
  • Benar Penyaluran pupuk bersubsidi pemerintah untuk Sumatera Baratyaitu PT.Iskandar Muda (PIM) dan PT.Petrokimia Gresik dengan caramelalui Distributor dan Penyaluran di wilayah tanggungjawab masingmasing, distributor menunjuk perusahaan perseorangan atau badanusaha, baik yang berbentuk badan usaha hukum atau bukan badanhukum sebagai pengecer dengan wilayah tanggungjawab penyaluranpupuk bersubsidi di kecamatan/desa tertentu berdasarkan suratperjanjian jual beli (SPJB).
    Hubungan kerja Distributor dengan Pengecer diatur SPJB sesuaiketentuan umum pembuatan SPJB pupuk bersubsidi antaradistributor dengan pengecer. Pengecer wajidb melasanakan penyaluran pupuk bersubsidiberdasarkan:1. Pengecer bertanggungjawab dan menjamin persediaan atas semuajenis pupuk bersubsidi di Wilayah tanggung jawabnya untukmemenuhi kebutuhan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan olehDistributor.2.
    Hubungan kerja Distributor dengan Pengecer diatur SPJB sesuaiketentuan umum pembuatan SPJB pupuk bersubsidi antara distributordengan pengecer. Bahwa Pengecer wajib melasanakan penyaluran pupuk bersubsidiberdasarkan :1. Pengecer bertanggungjawab dan menjamin persediaan atas semuajenis pupuk bersubsidi di Wilayah tanggung jawabnya untukmemenuhi kebutuhan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan olehDistributor.Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2016/PN. Pag.2.
    Hubungan kerja antara Distribuitor dan pengecer diatur dengan suratperjanjian jual Beli (SPJB) pupuk bersubsidi pemerintah. Bahwa apabila seseorang menjual pupuk bersubsidi tanpa izin diaturdalam pasal 106 UU No.7 Tahun 2014 Tentang perdagangan.
    Yang berbunyi:Pengecer adalah perusahaan perseorangan atau badan Usaha baik yangberbentuk Badan Hukum atau bukan badan Hukum yang berkedudukan diKecamatan dan/ atau Desa yang ditunjuk oleh Distributor berdasarkan SuratPerjanjian Jual Beli (SPJB) dengan kegiatan pokok melakukan penjualan pupukbersubsidi secara langsung hanya kepada Kelompok Tani dan/ atau petani diwilayah tanggung jawabnya;Menimbang, bahwa dari fakta Hukum yang ada Terdakwa sebagaipemilik UD.
Register : 14-03-2017 — Putus : 20-04-2017 — Upload : 10-05-2017
Putusan PT PALEMBANG Nomor 17/PDT/2017/PT.PLG
Tanggal 20 April 2017 —
3614
  • Palembang.Bahwa pada tanggal 8 Februari 2013 (dua ribu tiga belas) Penggugat danTergugat telah sepakat melakukan Perjanjian Jual Beli PeralatanKesehatan No. 051/AML/SPJB/II/2013 untuk pembelian 1 UnitUltrasonography (USG) Type : SonoAce R7LVNONCWEXP Merk :Samsung Medison seharga Rp. 430.000.000, (empat ratus tiga puluhjuta rupiah), 1 unit Meja Operasi Manual Operating Table (stainlees Steel)Type ; TS Merk : Health seharga Rp. 47.500.000, (empat puluh tujuh jutalima ratus ribu rupiah), 1 unit Autoclab
    Bahwa berdasarkan jumlah harga tersebut diatas telah terjadikesepakatan antara Tergugat dengan Penggugat bahwa harga tersebutmendapatkan potongan sehingga Tergugat hanya perlu membayarseluruh alatalat rumah sakit tersebut diatas sejumlah Rp. 542.500.000,(lima ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sesuai denganPasl 4 Perjanjian Jual Beli antara Penggugat dengan Tergugat Nomor :051/AML/SPJB/II/2013.Bahwa terhadap pembayaran alatalat kesehatan tersebut telahdisepakati oleh Penggugat dan
    diatas Penggugat telah seringkalimemberikan teguran dan peringatan baik lisan maupun tulisan untukmelunasi sisa pembayaran tersebut sebesar Rp. 266.000.000, (dua ratusenam puluh juta ruiah).Bahwa berdasarkan hal tersebut terbukti Tergugat telah melakukanperbuatan Wanprestasi terhadap Penggugat karena meskipun Penggugattelah berulangkali memberikan peringatan kepada Tergugat agar segeramelunasi Pembayaran terhadap pembelian Alatalat Kesehatan tersebutsebagaimana Perjanjian Jual Beli Nomor: 051/AML/SPJB
    Graha Mandiri sebagaimana dengan SHM Nomor : 1177tahun 1982 yang terletak di Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat Kota Palembang seluas 619 m2 untuk diletakkan Sita Jaminan oleh JuruSita Pengadilan Negeri Palembang.Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah tidak melaksanakankewajibannya melakukan pembayaran terhadap sisa Pembayaran dariPembelian Alatalat Kesehatan sesuai dengan Surat Perjanjian Jual beliNomor : 051/AML/SPJB/II/2013 tertanggal 8 Februari 2013 merupakansuatu perbuatan Wanprestasi
    Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah tidak melaksanakankewajibannya melakukan pembayaran terhadap sisa pembayaran daripembelian alatalat Kesehatan sesuai dengan Surat Perjanjian Jual Belinomor:051/AML/SPJB/II/2013 tertanggal 8 februari 2013 merupakansuatu perbuatan wanprestasi;3.
Putus : 22-11-2016 — Upload : 09-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1973 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 22 Nopember 2016 — Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Barat ; Hi. Masruri Bin Ahmadi
8262 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Lampung Barat berdasarkanSPJB (Surat Perjanjian Jual Beli) Nomor :002/SPJB.PBM/I/2014 tanggal 06Januari 2014, Adendum SPJB Nomor : 002/ADD/SPJB.PBM/IV/2014 tanggal07 April 2014 dan Adendum II SPJB Nomor : 002/ADD II/SPJB.PBM/XI/2014tanggal 03 Nopember 2014 pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2014 sampaidengan hari Rabu tanggal 31 Desember 2014, atau setidaktidaknya dalamwaktu antara bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Desember 2014, atausetidaktidaknya dalam tahun 2014 bertempat di Kecamatan Air
    keseluruhan pupuk yang diterima oleh kabupaten Lampung Baratadalah sejumlah 25.292 ton dengan rincian sebagai berikut :Urea sebanyak 11.569 tonSP sebanyak 1.975 tonZA sebanyak 1.351 tonNPK sebanyak 7.499 tonOrganik sebanyak 2.898 tonBahwa Kecamatan Air Hitam merupakan salah satu kecamatan yangmenerima alokasi pupuk bersubsidi jenis Urea dengan jumlah 324.100 kgdan terdapat 3 (tiga) pengecer yang menangani penjualan pupuk bersubsidiyaitu Pengecer Enggal Rejo, Bima Motor dan Tania;Bahwa berdasarkan SPJB
    (Surat Perjanjian Jual Beli) Nomor :002/SPJB.PBM/I/2014 tanggal 06 Januari 2014, Adendum SPJB Nomor : 002/ADD/SPVB.PBM/IV/2014 tanggal 07 April 2014 dan Adendum II SPJB Nomor : 002/ADDI/SPJB.PBM/XI/2014 tanggal 03 Nopember 2014 Terdakwa Hi.
    Lampung Barat berdasarkanSPJB (Surat Perjanjian Jual Beli) Nomor :002/SPJB.PBM/I/2014 tanggal 06Januari 2014, Adendum SPJB Nomor : 002/ADD/SPJB.PBM/IV/2014 tanggal07 April 2014 dan Adendum II SPJB Nomor : 002/ADD II/SPJB.PBM/X1/2014tanggal 03 Nopember 2014 pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2014 sampaidengan hari Rabu tanggal 31 Desember 2014, atau setidaktidaknya dalamwaktu antara bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Desember 2014, atausetidaktidaknya dalam tahun 2014 bertempat di Kecamatan Air
    No. 1973 K/Pid.Sus/2016menerima alokasi pupuk bersubsidi jenis Urea dengan jumlah 324.100 kgdan terdapat 3 (tiga) pengecer yang menangani penjualan pupuk bersubsidiyaitu Pengecer Enggal Rejo, Bima Motor dan Tania; Bahwa berdasarkan SPJB (Surat Perjanjian Jual Beli) Nomor :002/SPJB.PBM/I/2014 tanggal 06 Januari 2014, Adendum SPJB Nomor : 002/ADD/SPUB.PBM/IV/2014 tanggal 07 April 2014 dan Adendum II SPJB Nomor : 002/ADDI/SPJB.PBM/XI/2014 tanggal 03 Nopember 2014 Terdakwa Hi.
Register : 16-06-2016 — Putus : 16-11-2016 — Upload : 12-04-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 377/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 16 Nopember 2016 — I. Albert Rudi Yovial Bangun, Pekerjaan Karyawan Swasta, No. KTP 3174102609730005, Alamat di Jl. Sulaiman, Gg. H. Tohir I No. 37, Rt. 002 / Rw. 001, Kelurahan Petukangan Utara, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, selanjutnya disebut sebagai………………………………………………………………Penggugat I; II. Husri Handayani, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, No. KTP 3174104110760008, Alamat Jl. Sulaiman, Gg. H. Tohir I No. 37, Rt. 002 / Rw. 001, Kelurahan Petukangan Utara, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, selanjutnya disebut sebagai ..............………………………………………..Penggugat II;
5833
  • Menyatakan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Apartemen Bintaro Park View Unit Tower A 07 / 11 / 38 No : SR00001108 / BPV / SPJB / 11 / 2014 tanggal 13 November 2014 antara Tergugat dengan Husri Handayani, S.H. (Penggugat II) tidak sah dan tidak berharga dengan segala akibat hukumnya serta batal demi hukum;4.
    View Unit Tower A 07 / 11 / 38 milik Tergugat akan mulaidihitung ketika Para Penggugat telah menerima Pemberitahuan Resmimengenai disetujui atau tidaknya permohonan pembelian ApartemenBintaro Park View Unit Tower A 07 / 11 / 38 milik Tergugat melalui FasilitasKredit Pemilikan Apartemen (KPA) Bank Mandiri dari Tergugat, yangkemudian diberikan jawaban kembali bahwa nantinya dalam PengikatanJual Beli Apartemen Bintaro Park View No : SRO0001108 / BPV / SPJB /11. / 2014 yang akan ditandatangani oleh
    Setelah ada kesepakatan tentang tatacara pembelian apartemen, maka pada tanggal, 6 Oktober 2014 PenggugatIl dan Tergugat menandatangani Surat Pemesanan Apartemen, dan padatanggal, 13 Nopember 2014 menandatangani Perjanjian Pengikatan JualBeli Apartemen Bintaro Park View Nomor :SR00001 100/BPV /SPJB/11 /2014;4.
    Itu pun pembayarannya tidak sesuai dengan jadwal angsuran yangseharusnya sebagaimana ditentukan pada pasal 3 ayat 2 Surat PerjanjianPengikatan Jual Beli Apartemen Bintara Park View Nomor:SR00001 100/BPV/SPJB/1 1/2014Halaman 28 dari 50 Putusan Nomor : 377/Pdt.G/2016/PN. Jkt.Sel.8.
    Jkt.Sel.2.28.29.30.31.32.Bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan perbuatan ingkar janji kepadaPara Penggugat, maka tidak ada alasan putusan yang menghukumTergugat untuk membayar denda kepada Para Penggugat ;Bahwa tidak ada alasan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Apartemen BintaroPark View Nomor: SRO0001100/BPV /SPJB/11 /2014 dinyatakan tidak sahdan dibatalkan, karena tidak ada syaratsyarat perjanjian yang dilanggarsesuail pasal 1820 KUHPerdata.
    Menyatakan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Apartemen Bintaro ParkView Unit Tower A 07 / 11 / 38 No : SROO001108 / BPV / SPJB / 11 /2014 tanggal 13 November 2014 antara Tergugat dengan HusriHandayani, S.H. (Penggugat II) tidak sah dan tidak berharga dengansegala akibat hukumnya serta batal demi hukum;4.
Register : 08-07-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 20-12-2019
Putusan PN BATAM Nomor 146/Pdt.G/2019/PN Btm
Tanggal 18 Desember 2019 — Penggugat:
EDY JOHAN
Tergugat:
1.RIKI LIM
2.PT MAXIMA UNGGUL PERKASA
8673
  • MENGADILI:

    DALAM PROVISI;

    Menolak tuntutan Penggugat dalam provisi;

    DALAM EKSEPSI;

    Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

    DALAM POKOK PERKARA;

    1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk sebagian;
    2. Menyatakan Surat Persetujuan Jual Beli Nomor A4/08/SPJB/MUP-GTR/086/X/2014 tertanggal 13 Oktober 2014 dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli nomor A4/08/PPJB/MUP-GTR/086/X/2014
    MAXIMA UNGGUL PERKASA) baik di dalammaupun di luar pengadilan (Pasal 1 ayat (5) UU No.40 tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas);Bahwa sesuai Surat Persetujuan Jual Beli (SPJB) dan PerjanjianPengikatan Jual Beli (PPJB) yang dibuat antara Tergugat II denganPenggugat, Tergugat bertindak dalam kapasitas dirinya selaku Direkturpada suatu Badan Hukum dan bukan selaku pribadi:Bahwa oleh karena Tergugat II (PT.
    MAXIMA UNGGUL PERKASA) adalahsubjek hukum tersendiri, maka terdapat beberapa tanggung jawab sebagaiBadan Hukum yang terpisah dengan Tergugat (Secara person), SuratPersetujuan Jual Beli (SPJB) dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB)antara Penggugat dengan Tergugat II (PT. MAXIMA UNGGUL PERKASA)yang ditandatangani oleh Tergugat selaku Direktur yang bertindak untukdan atas nama PT.
    Surat Persetujuan Jual beli nomor A4/08/SPJB/MUPGTR/086/X/2014 tertanggal 13 Oktober 2014; danb. Perjanjian Pengikatan Jual Beli nomor A4/08/PPJB/MUPGTR/086/X/2014 tertanggal 13 Oktober 2014 ;(vide bukti P.2 a dan P.2 b) yang didalamnya tercantum beberapa klausuldiantaranya : Harga PERSIL DAN BANGUNAN : Rp. 410.000.000, Uang Muka : Rp. 82.000.000, Sisa pelunasan KPR Bank : Rp. 328.000.000, Booking fee :Rp. 5.000.000.
    Surat Persetujuan Jual beli nomor A4/08/SPJB/MUPGTR/086/X/2014 tertanggal 13 Oktober 2014; danb.
    Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk sebagian;2.Menyatakan Surat Persetujuan Jual Beli Nomor A4/08/SPJB/MUPGTR/086/X/2014 tertanggal 13 Oktober 2014 dan Perjanjian PengikatanJual Beli nomor A4/08/PPJB/MUPGTR/086/X/2014 tertanggal 13 Oktober2014 adalah sah dan mengikat;3. Menyatakan Penggugat adalah konsumen yang beritikad baik;4. Menyatakan Tergugat II telah WANPRESTASI;5.
Register : 09-06-2011 — Putus : 20-07-2011 — Upload : 28-07-2011
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 78/PID.SUS/2011/PTY
Tanggal 20 Juli 2011 — SUCIPTA bin GIMAN
10236
  • Nomor i langgal 1 Maret 2003 dan bertindaksebagai Distributor atau penyalur pupuk urea bersubsidi diwilayah pemasaran Kabupaten Gunungkidu berdasarkan SuratPerjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Antara Perwakilan Pusri D.lI.Yogyakarta Dengan Penyalur Nomor : U001.J/J 15.LA/2004 tanggal 2Januari 2004 dan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk AntaraPT. Pupuk Sriwidjaya Perwakilan D.I.
    KUD Bima 180,00 6,25 173,75Jumlah 1.149,50 204,05 945,45Bahwa selanjutnya pada tahun 2005 terdakwa SUCIPTA bin GIMAN sebagai Distributor pupuk urea bersubsidi berdasarkan SuratPerjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk antara Perwakilan PusriD.l. Yogyakarta dengan Penyalur No. U010.J/J.15.LA/2005tanggal 3 Januari 2005 alokasi yang diberikan oleh PT. PupukSriwidjaya pupuk urea bersubsidi untuk CV.
    Nomor : 01 tanggal 1 Maret 2003 dan bertindaksebagai Distributor atau penyalur pupuk urea bersubsidi' diwilayah pemasaran Kabupaten Gunungkidul berdasarkan SuratPerjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Antara Perwakilan Pusri D.I.Yogyakarta Dengan Penyalur Nomor : U001.J/J 15.LA/2004 tanggal2 Januari 2004 dan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) PupukAntara PT. Pupuk Sriwidjaya Perwakilan D.I. Yogyakarta denganCV.
    Mekar Tani Wonosari 1700,00Jumlah 6424 ,00Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Jual (SPJB) Pupukantara Perwakilan Pusri D.I. Yogyakarta dengan Penyalur No. U001.J/J 15.LA/2004 tanggal 2 Januari alokasi yangdiberikan oleh PT.untuk CV.
    Pupuk Sriwidjaya seharusnya sub Delevery Order (sub DO)dilampiri dengan daftar pengecer namun kenyataannya terdakwamembuat daftar sub Delevery Order (sub DO) kosong atau belumtertera jumlah tonasenya dan jumlah tonasenya diisi denganmenyesuaikan LaporanBulananyang dibuatNOL... cee ee,olehterdakwa; Bahwa selanjutnya pada tahun 2005 terdakwa SUCIPTA bin GIMAN sebagai Distributor pupuk urea bersubsidi berdasarkan SuratPerjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk antara Perwakilan PusriD.l.
Register : 28-06-2013 — Putus : 16-01-2014 — Upload : 27-03-2014
Putusan PN MALANG Nomor 144/Pdt.G/2013/PN.Mlg.
Tanggal 16 Januari 2014 —
6013
  • Telah memperhatikan gugatan, jawaban, Replik dan Duplik lisandari masingmasing pihak ;TENTANG DUDUK PERKARANYA :Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannyatertanggal 28 Juni 2013, yang telah di daftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Malang pada tanggal 28 Juni 2013, dengan Nomorregister perkara : 144/Pdt.G/2013/PN.Mlg, telah mengajukan gugatankepada Para Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :1.Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 9 Januari 2010, sesuai denganSurat Pengikatan Jual Beli (SPJB
    Bahwa Tergugat belum memenuhi prestasi sesuai SuratPengikatan Jual Beli (SPJB) No.001/DAN.GD.SPJB/I/2010,khususnya Pasal 5 dengan Penggugat, maka menurut hukum,Penggugat berhak untuk menuntut Tergugat pemenuhan isidari Surat Pengikatan Jual Beli (SPJB) No.001/DAN.GD.SPJB/1/2010, antara lain sebagai berikut :a. menyerahkan Sertipikat Hak Guna Bangunan milikPenggugat di PERUM Graha Dewata Blok Cluster KutaNo.43, luar tanah standar 150m2, tipe bangunan standar60 m2, Desa Landungsari, Kecamatan Dau,
    (dst).Bahwa Surat Pengikatan Jual Beli (SPJB) bukan merupakan buktiperalihan hak milik.
    SPJB hanyalah suatu bentuk perikatanbersyarat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1253 KUHPerdata menyatakan bahwa :Suatu perikatan adalah bersyarat jika digantungkan padaSuatu peristiwa yang mungkin terjadi dan memang belumterjadi, baik dengan cara menangguhkan berlakunya perikatanitu sampai terjadinya peristiwa itu, maupun dengan caramembatalkan perikatan itu, tergantung pada terjadi tidaknyaperistiwa itu.15.
    SPJB antara Tergugat dengan Penggugat dilakukan tanpapersetujuan tertulis dari Tergugat II oleh karena itumelanggar hukum ;3. Jual Beli yang didalilkan oleh Penggugat tidak dilakukansecara terang dan tunai ;4. Jual Beli tidak dituangkan dalam Akta Jual Beli oleh PPAT.Maka pada dasarnya tidak ada peralihan hak atas tanah ObyekSengketa melalui jual beli, dan jual beli Obyek Sengketa antaraPenggugat dengan Tergugat belum terjadi ;1919.
Putus : 22-08-2011 — Upload : 17-11-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 899 K/PID.SUS//2011
Tanggal 22 Agustus 2011 — PARIYEM Binti JOYO DIMEJO ;
4322 Berkekuatan Hukum Tetap
  • SriMurni Abadi berdasarkan Akta Notaris RM Soerjanto Partaningrat Nomor : 3tanggal 7 Oktober 2003 dan bertindak sebagai distributor atau penyalur pupukPusri berdasarkan Surat Perjanjian Jual beli (SPJB) antara PT.
    SriMurni Abadi berdasarkan Akta Notaris RM Soerjanto Partaningrat Nomor : 3tanggal 7 Oktober 2003 dan bertindak sebagai distributor atau penyalur pupukPusri berdasarkan Surat Perjanjian Jual beli (SPJB) antara PT. Pusri PerwakilanHal. 6 dari 31 hal. Put. No. 899 K/Pid.Sus/2011Dl.
    Toko Subur : Wirobrajan, Yogyakarta.14.Gunawan : Dongkelsari, Ngemplak, Sleman.Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) No. : U002/J15.LA/2005 tanggal 3 Januari 2005, dalam tahun 2005 CV. Sri Murni Abadimendapatkan alokasi pupuk urea bersubsidi sebesar 6.156 ton, namunberdasarkan D/O (Delivery Order) Pupuk dan Laporan Bulanan DistributorHal. 10 dari 31 hal. Put. No. 899 K/Pid.Sus/2011Tahun 2004 CV.
    Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk (SPJB) Pupuk antara PerwakilanPT. Pusri D.l. Yogyakarta dengan penyalur No : U001.B/J15.LA/2004 tanggal 2 Januari 2004.Hal. 17 dari 31 hal. Put. No. 899 K/Pid.Sus/201110.Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk (SPJB) Pupuk antara PT. PUSRIPerwakilan D.l Yogyakarta dengan CV.
    Yogyakarta dengan penyalur No : U001.B/J15.LA/2004tanggal 2 Januari 2004.Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk (SPJB) Pupuk antara PT. PUSRIPerwakilan D.. Yogyakarta dengan CV. Sri Murni Abadi No : U002.B/J15.LA/2005 tanggal 3 Januari 2005.Dikembalikan kepada Terdakwa..
Register : 18-06-2013 — Putus : 16-01-2014 — Upload : 11-06-2014
Putusan PN MALANG Nomor 124/Pdt.G/2013/PN.Mlg.
Tanggal 16 Januari 2014 — ROYKE TANGKA vs PT. Perusahaan Pengembang perumahan (Real Estate, Developer, General Contractor), dkk
16653
  • Dau, Kab.Malang, dengan luas 150 mm, tipe bangunan standart 60m, sebagaimanadisebutkan dalam SURAT PENGIKATAN JUAL BELI (SPJB) No.253/DAN.SPJB.IX/2008 antara Penggugat dan Tergugat Satu serta mengetahuiTergugat Dua yang dibuat di bawah tangan tertanggal 23 September 2008 ;Bahwa berdasarkan hal di atas, Penggugat memiliki hak untuk mengajukangugatan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatigedaad) atas gagalnyaTergugat Satu memenuhi tanggung jawabnya untuk :a. Membuat Akta Jual Beli,b.
    Malang, dengan luas 150 m7, tipe bangunan standart 60m,dengan harga jual yang telah disepakati sebesar Rp.318.000, (tiga ratus delapanbelas juta rupiah) dan diberikan potongan harga oleh Tergugat Satu sebesarRp.3.000.000, (tiga juta rupiah), sehingga menjadi Rp.315.000, (tiga ratuslima belas juta rupiah), yang sesuai tertuang di dalam Surat Pengikatan Jual Beli(SPJB) No. 253/DAN.SPJB.IX/2008, sehingga Penggugat, Tergugat Satu danTergugat Dua terjadi hubungan hukum ;(vide Bukti P2)5.
    rupiah) dan 12Oktober 2008 sebesar Rp.10.000.000, (sepuluh juta rupiah), sehingga sisapembayaran sebesar Rp.295.000, (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah),dapat diangsur selama 23 (dua puluh tiga) bulan, yang mana akan dibayarkansetiap bulannya sebesar Rp.12.826.087, (dua belas juta delapan ratus dua puluhenam ribu delapan puluh tujuh rupiah), dimulai pembayaran pada tanggal 15November 2008 sampai dengan pada 15 September 2010, sebagaimanadisebutkan dalam pasal 2 Surat Pengikatan Jual Beli (SPJB
    Bahwa sejak ditandatangani Surat Pengikatan Jual Beli (SPJB), Penggugatmengetahui kondisi masih berupa tanah kosong dan belum ada berdiribangunan, serta sertifkat tanah masih induk dan belum dilakukanpemecahan/split, maka Tergugat Satu dan Tergugat Dua secara lisan berjanjidalam waktu 6 (enam) bulan (samapi bulan Maret 2009) akan membangunrumah tipe standart 60m dan melakukan pemecahan/split sertifikat agar ndapatdibuatkan akta jual beli ;7.
    ) No.253/DAN.SPJB.IX/2008 ;(vide Bukti P8)Bahwa sesuai dengan pasal 5 Surat Pengikatan Jual Beli (SPJB)No.253/DAN.SPJB.IX/2008, apabila Penggugat telah melunasi seluruhnya,maka Tergugat Satu mempunyai kewajiban sebagai penjual untuk mengurusAkta Jual Beli, IMB, dan balik nama sertifikat tanah dan bangunan yang telahPenggugat beli, akan tetapi Tergugat Satu dan Tergugat Dua tidakmelaksanakannya ;Bahwa bulan Januari 2011 telah lewat ternyata Tergugat Satu dan Tergugat duamasih saja tidak melaksanakan
Putus : 25-11-2011 — Upload : 21-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1903 K / PID.SUS / 2011
Tanggal 25 Nopember 2011 — SUCIPTA bin GIMAN
4840 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Yogyakarta Dengan Penyalur Nomor : U001.J/J15.LA/2004 tanggal 2Januari 2004 dan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Antara PT. PupukSriwidjaya Perwakilan D.I. Yogyakarta dengan CV.
    SPJB antara CV.Saritama dengan pengecer tahun 2005 ;Terlampir dalam Berkas Perkara5.
    Hal iniadalah dapat diihat dari isi perjanjian SPJB dan berikut adendumnya,yakni :(a) SuratSurat Perjanjian Jual Beli (SPJB) pupuk, antara PerwakilanPUSRI D. Yogyakarta dengan Penyalur Nomor: U001.J/J15.LA/2004 tanggal 2 Januari 2004, dan berikut Adendumnya,yakni Adendum SPJB Nomor : U588/J15.LA/2004 tanggal 8November 2004.(b) SuratSurat Perjanjian Jual Beli (SPJB) pupuk, antara PT. PUSRIPerwakilan D. Yogyakarta dengan CV.
    SARITAMA Nomor: U010.J/J15.LA/2005 tanggal 3 Januari 2005, dan berikutAdendumnya, yakni Adendum SPJB Nomor : U009/J15.LA/2004 tanggal 3 Januari 2005.Bahwa dengan merujuk SPJB berikut adendumnya tersebut, makadapat disimpulkan bahwa;(a) Bahwa pertangunggjawaban Terdakwa dalam kaitannya dengandistribusi pupuk bersubsidi ini adalah kepada PT. PUSRIPerwakilan D.I. Yogyakarta.(b) Bahwa selama ini PT.
    PUSRI adalah diwujudkan dengan :1) Surat Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) pupuk, antara Perwakilan PUSRID. Yogyakarta dengan Penyalur Nomor: U001.J/J15.LA/2004 tanggal 2Januari 2004, dan berikut Adendumnya, yakni Adendum SPJB Nomor : U588/J15.LA/2004 tanggal 8 Nopeber 2004.2) Surat Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) pupuk, antara PT. PUSRIPerwakilan D. Yogyakarta dengan CV.