Ditemukan 2001 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 04-10-2007 — Upload : 21-09-2011
Putusan PN SUKOHARJO Nomor 113/Pid/B/2007/PN.SKH
Tanggal 4 Oktober 2007 — SLAMET Bin SASTRO SUWITO
4115
  • Pendataan Sosial Ekonomi Penduduk2005 (PSEOS5LS) atas nama Bambang DwiMargono dkk., Wahyono dkk, Sri Wahyunidkk tahap susulan di KelurahanNgadirejo, Bambang Dwi Margono, Dkktahap susulan di Ds. NgemplakdanWahyono dkk. tahap pertama di Ds.Ngemplak ; b.
    Pendataan Sosial Ekonomi Penduduk tahun 2005Cc.57(PSE.0O5.RT) atas nama Bambang Dwi Margono,' Ngatini,Wahyono, Manguyu Parto Ijoyo, Widodo, Sri Wahyuni, HeriWibowo, dan Sutiman tahap susulan di KelurahanNgadirejo, Bambang Dwi Margono tahap' susulan di DesaNgemplak, an Wahyono tahap pertama di Ds.Tanda terima Kartu Kompensasi BBM atas nama Bambang Dwi Margono No.331112000500511 ; Ngatini No.33111200500393; Wahyono No.33111200500430; Manguyu Parto Ijoyo No.33111200500368; Widodo No.331112000500478;
    Pendataan Sosial Ekonomi Penduduk 2005 (PSEO05 LS)atas nama Bambang Dwi Margono dkk., Wahyono dkk, SriWahyuni dkk tahap susulan di Kelurahan WNgadirejo,Bambang Dwi Margono, Dkk tahap susulan di Ds. Ngemplakdan Wahyono dkk. tahap pertama di Ds.Ngemplak ; b.
    Pendataan Sosial Ekonomi Penduduk tahun 2005(PSE.05.RT) atas nama Bambang Dwi Margono,' Ngatini,Wahyono, Manguyu Parto Ijoyo, Widodo, Sri Wahyuni, HeriWibowo, dan Sutiman tahap susulan di KelurahanNgadirejo, Bambang Dwi Margono tahap' susulan di DesaNgemplak, an Wahyono tahap pertama di Ds.Ngemplak ; e.
    Wahyuni dkk tahap susulan diKelurahan Ngadirejo, Bambang Dwi Margono, Dkk tahapsusulan di Ds. Ngemplak dan Wahyono dkk. tahap131pertama di Ds. Ngemplak ; b. Pendataan Sosial Ekonomi Penduduk tahun 2005(PSE.05.RT) atas nama Bambang Dwi Margono, Ngatini,Wahyono, Manguyu Parto Ijoyo, Widodo, Sri Wahyuni,Heri Wibowo, dan Sutiman tahap susulan di KelurahanNgadirejo, Bambang Dwi Margono tahap susulan di DesaNgemplak, an Wahyono tahap pertama di Ds.c.
Putus : 14-04-2015 — Upload : 21-10-2015
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 69/Pid.B/2015/PN.Blb
Tanggal 14 April 2015 — IMAN SUGIAMAN,S.Sos.Msi
307
  • YUSUP TAULO SE, namun dalam kenyataannya dengan uang yangdikeluarkan saksi korban se besar Rp 150.000.000, (seratus lima puluhjuta rupiah) dalam tahap seleksi Akademis saksi HADI FIRMANSYAHNUGRAHA tidak lulus akan tetapi terdakwa masih menyuruh ke mbalisaksi korban untuk menyiapkan uang tambahan sebesar Rp50.000.000, (lima puluh juta rupiah) dengan alasan terdakwa akanmenghubungi team pusat supaya saksi HADI FIRMANSYAH NUGRAHAbisa mengikuti susulan testIPDN dan terdakwa menjanjikan kepadasaksi korban
    YUSUP TAULO SE, namun dalam kenyataannya dengan uang yangdikeluarkan saksi korban sebesar Rp 150.000.000, (seratus lima puluhjuta rupiah) dalam tahap seleksi Akademis saksi HADI FIRMANSYAHNUGRAHA tidak lulus akan tetapi terdakwa masih menyuruh ke mbalisaksi korban untuk menyiapkan uang tambahan sebesar Rp50.000.000, (lima puluh juta rupiah) dengan alasan terdakwa akanmenghubungi team pusat supaya saksi HADI FIRMANSYAH NUGRAHAbisa mengikuti susulan testIPDN dan terdakwa menjanjikan kepadasaksi korban
    juta rupiah)dalam tahap seleksi Akademis saksi Hadi Firmansyah Nugraha tidaklulus .Bahwa benar terdakwa masih menyuruh kembalisaksi Yan Maryantountuk menyiapkan uang tambahan sebesar Rp 50.000.000, (limapuluh juta rupiah) dengan alasan terdakwa akan menghubungi teampusat supaya saksi Hadi Firmansyah Nugraha bisa mengikuti susulantest IPDN dan terdakwa menjanjikan kepada saksi korban bahwabilamana ada uang sebesar Rp 50.000.000, (lima puluh juta rupiah)tersebut yang bersangkutan akan bisa mengikuti susulan
    test IPDN dan terdakwamenjanjikan kepada saksi korban bahwa bilamana ada uang sebesarRp 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) tersebut yang bersangkutan akanbisa mengikuti susulan seleksi masuk sekolah IPDN, selanjutnya saksi YanMaryanto menyerahkan kembali uang sebesar Rp 50.000.000, (lima puluhjuta rupiah) secara transfer ke Bank Mandiri Atas nama terdakwa dengannomor rekening 130001122046 akan tetapi saksi Hadi Firmansyah Nugrahatidak bisa mengikutikembali seleksi pendidikan tahapan selanjutnya
Register : 20-09-2016 — Putus : 18-10-2012 — Upload : 20-09-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 67/Pdt.G/2012/PN Mdn
Tanggal 18 Oktober 2012 — - PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (Persero) (PENGGUGAT) - BENNY HALIM (TERGUGAT)
12662
  • Sehingga terhadapTergugat dikenakan tagihan susulan sebesar Rp.169.278.760, (Seratusenam puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratusenam puluh rupiah.Bahwa berdasarkan datadata tersebut diatas Tergugat dikenakan tagihansusulan sebesar Rp.169.278.760, (seratus enam puluh sembilan juta duaratus tujun puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) dan Tergugat14.15.16.17.18.mempunyai kewajiban untuk membayar tagihan susulan ini akibat dariperbuatan Tergugat yang melakukan pengerusakan
    Bahwa Tergugat patut dihukum membayar denda sebesar 5% sebagaidenda dari keterlambatan membayar tagihan susulan sebesar Rp169.278.760, (seratus enam puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluhdelapan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah). dan ini diatur dalamKeputusan Direksi PT.PLN(Persero) No.234 K/DIR/2008.Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut diatas, maka selanjutnyaPenggugat mohon agar Pengadilan Negeri Medan segera memanggil pihakpihakyang berperkara untuk bersidang pada hari yang telah ditetapkan
    Menghukum Tergugat agar membayar tagihan susulan dari hasil temuanTeam P2TL sebesar Rp.169.278.760, (seratus enam puluh sembilan jutadua ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) tunai.7. Menghukum Tergugat agar membayar denda keterlambatan sebesar 5%perbulan sebagai denda keterlambatan membayar tagihan susulansebesar Rp.169.278.760. Sejak perkara didaftarkan sampai denganperkara berkekuatan Hukum Tetap.8.
    PLN (Persero) Cabang Medan, Tim Analisadan Evaluasi telah menentukan besaran tagihan yang harus dibayar oleh Tergugat ;Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Penentuan Kasus Dan PerhitunganTagihan Susulan Pelanggaran Pemakaian Tenaga Listrik Tim Operasi Khusus P2TLRutin Tahun 2011 PT.
    A8 Medan, maka petitum angka 2 haruslah ditolak ;Menimbang, bahwa mengenai pembayaran denda 5 % (lima prosen) per bulansetiap keterlambatan membayar tagihan susulan sebesar Rp. 169.278.760,, menurutMajelis Hakim dapat dikabulkan, oleh karena Tergugat telah dinyatakan melakukanperbuatan melawan hukum sebagaimana pertimbangan sebelumnya dengan tujuanuntuk menjamin Tergugat tidak terlambat membayar tagihan susulan sebagaimanapetitum angka 6 ; Namun menurut majelis adalah adil bila denda tersebut harusdihitung
Register : 18-09-2013 — Putus : 26-09-2013 — Upload : 27-04-2021
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 35/PID.SUS-TPK/2013/PT YYK
Tanggal 26 September 2013 — Pembanding/Jaksa Penuntut : Basaria Marpaung,SH. Diwakili Oleh : UJIANTARI RAHMANIARSI, SH
Terbanding/Terdakwa : SUPARDI BIN ADI SUWITO
Terbanding/Terdakwa : TULUS BIN ADI MIYARTO
Terbanding/Terdakwa : RIBUT RIYANTO Bin ATMODIMEJO
159100
    1. 1 (satu) bendel fotocopy Data By Name Pokmas Berat Susulan Kec. Dlingo, Pendampingan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Paska Gempa Bumi, Konsultan Manajemen Kabupaten Paket VI.
    2. 1 (satu) bendel Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 82 yang terdiri dari :
      1. 1 (satu) lembar fotocopy Rekening Bank BRI An. Pokmas Terong 82 dan fotocopy KTP Sokinem, Manto Wiyono dan Nurjadi.
    Bahwa untuk pelaksanaan pemberian dana Bantuan LangsungMandiri (BLM) program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempabumi susulan di Desa Terong, Kecamatan Dlingo tersebut, Lurah DesaTerong yaittu SUDIRMAN, S.E. alias SUDIRMAN ALVIAN binGIMAN MUH.
    Bahwa untuk program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempabumi susulan di Desa Dlingo tersebut Lurah Desa Terong yaituSUDIRMAN,BLE, wecccsoonsnnnnonnneenaonnencenmonnesS.E. alias SUDIRMAN ALVIAN bin GIMAN MUH.
    sedangkan POKMAS bertugasmenyusun usulan pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumahdengan didampingi oleh Fasilitator; Bahwa dalam pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksipasca gempa bumi kategori rumah rusak berat susulan di Desa Dlingo,Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, PT.
    DAWAMI) untuk melaksanakan kembali tugas sebagai tim Fasosdalam program Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca gempa bumi susulan diDesa Terong; Bahwa Tim Fasos yaitu Terdakwa I SUPARDI Bin ADISUWITO danTerdakwa II TULUS Bin Alm.
    LILIKKARNAEN, MT bin BUDI DARMA di rumahnya di Jalan KaliurangYogyakarta; Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2007, penerimaan dana BantuanLangsung Mandiri (BLM) susulan Tahap IT untuk kategori rusak beratsebesar 60% dari jumlah keseluruhan (60% x Rp.15.000.000, =Rp.9.000.000,) masuk ke rekening masingmasing PokMas di BRI UnitDlingo : Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2007, para pengurus seluruh PokMasdikumpulkan oleh tim Fasos untuk menerima pencairan dana BantuanLangsung Mandiri (BLM) susulan Tahap II di
Putus : 28-06-2012 — Upload : 13-02-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 349 K/Pdt/2012
Tanggal 28 Juni 2012 — Ny. Hj. ZURAINI H. MAKRUB vs. PT. PLN (PERSERO) WILAYAH S2JB CABANG PALEMBANG RAYON RIVAI
4334 Berkekuatan Hukum Tetap
  • K/DIR/20087 tanggal 11 Agustus 2008 terhadap TergugatRekonvensi/Penggugat Konvensi dikenakan denda berupa Tagihan Susulan sebesarRp.16.750.630, (enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu enam ratus tiga puluhrupiah) sesuai dengan Berita Acara Penetapan Tagihan Susulan Nomor114/29042010 yang dibuat oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi padatanggal 29 April 2010, dengan rincian sebagai berikut :e Biaya Ganti KwH Meter 1 Phasa 5/20 Rp.183.400,e Biaya Ganti Pembatas Arus Rp.31.000,e Biaya Segel
    Pengadilan Negeri Palembang supaya memberikan putusan sebagaiberikut :AtauA Dalam Pokok Perkara1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untukseluruhnya;2 Menyatakan sita jaminan yang diletakkan Pengadilan Negeri Palembangadalah sah dan berharga;3 Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telahmelakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagiPenggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;4 Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayartagihan susulan
    kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sesuaiBerita Acara Penetapan Tagihan susulan Nomor : 114/29042010tanggal 29 April 2010 sebesar Rp.16.750.630, (enam belas juta tujuhratus lima puluh ribu enam ratus tiga puluh rupiah) ditambah bunga 5 %sejak diterbitkannya Berita Acara penetapan tagihan susulan tersebutsampai dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi melaksanakankembali kewajibannya membayar tagihan susulan tersebut;5 Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayarkewajiban
Register : 10-12-2015 — Putus : 08-06-2016 — Upload : 28-07-2016
Putusan PN SUKOHARJO Nomor 222/Pid.Sus/2015/PN Skh
Tanggal 8 Juni 2016 — IRAWAN ANDRY SUMAMPAUW
288497
  • Irawan Handy Sumampauw;26. 1(satu) lembar Data teknis Potential Transformer (PT) dan Current Transformer (CT) yang terpasang di ID pelanggan 520532605019 atas nama Irawan Handy Sumampauw;27. 1 (satu) lembar Data teknis kWh Meter merk Actaris SL 7000 yang terpasang di ID pelanggan 520532605019 atas nama Irawan Handy Sumampauw;28. 1 (satu) lembar Data pemadaman listrik di area Grogol bulan Desember 2012 sampai dengan bulan Januari 2014;29. 1 (satu) berkas Surat Tagihan Susulan
    maka jika ada kelebihandalam menggunakan tenaga listrik yang tidak seharusnya maka PT PLN(Persero) bisa melakukan Tagihan Susulan dan PT PLN (Persero) bisamelakukan daya paksa yaitu dalam hal pemutusan arus listrik bukanpidana, sehingga PT PLN (Persero) kurang tepat jika melakukan upayapidana karena berdasarkan perjanjian ada yang mengatur tentang TagihanSusulan dan jika Tagihan Susulan tersebut ditaginkan tetapi tidak dibayarmaka PT PLN (Persero) melakukan gugatan Perdata, karena PT PLN(Persero
    . milyar dan belum Terdakwa bayar dengan alasankarena Terdakwa baru sajaikut menyelesaikan tagihansusulan di Pabrik sehingga Terdakwa belum mampu;Bahwa di Pabrik ada Tagihan Susulan sebesar 3,2milyar, yang motifnya kata P2TL sama terbaca nol adaP2TL ada pemberitahuan dan sekarang sudah lunasterbayar (selesai);Bahwa pada pabrik CV Bima Polyplast milik kakakterdakwa juga pernah dibebani tagihan susulan sebesarsekitar 3,2 Milyard dengan permasalahan yang sama, dansaat itu ditangung bersama oleh terdakwa
    sebesar sekitar 3.2 Milyard , dan terdakwa mintaagar dilakukan pengecekan lokasi terlebih dahulu untuk melihat kondisikelistrikan di pabrik, tetapi hal tersebut tidak dipenuhi oleh pihak PLNsebelum Tagihan Susulan dibayar, dan saat itu pihak PLN menyatakanapabila Tagihan Susulan tidak dibayar maka sambungan listrik akandiputuskan, sehingga selanjutnya terdakwa melakukan Negosiasi danmenandatangani Kesanggupan membayar Tagihan Susulan sebesarsekitar Rp. 3,2 Milyard secara mencicil;3.
    menggunakan tenagalistrik yang tidak seharusnya maka PT PLN (Persero) bisa melakukanTagihan Susulan dan PT PLN (Persero) bisa melakukan daya paksa yaitudalam hal pemutusan arus listrik bukan pidana, sehingga PT PLN(Persero) kurang tepat jika melakukan upaya pidana karena berdasarkanperjanjian ada yang mengatur tentang Tagihan Susulan dan jika TagihanSusulan tersebut ditagihkan tetapi tidak dibayar maka PT PLN (Persero)melakukan gugatan Perdata, karena PT PLN (Persero) merupakan BadanUsaha Milik
    BIMA POLYPLAST luntukmembayar Tagihan Susulan sebesar sekitar Rp 3.200.000.000, (tigamilyard dua ratus juta rupiah) , dan CV. BIMA POLYPLAST mintaagar dilakukan pengecekan lokasi terlebin dahulu untuk melihat kondisikelistrikan di pabrik, tetapi hal tersebut tidak dipenuhi oleh pihak PLNsebelum Tagihan Susulan dibayar, dan saat itu pihak PLN menyatakanapabila Tagihan Susulan tidak dibayar maka sambungan listrik akandiputuskan, sehingga selanjutnyaCV.
Register : 01-03-2019 — Putus : 18-09-2019 — Upload : 16-10-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 46/Pdt.G/2019/PN Pbr
Tanggal 18 September 2019 — Penggugat:
PT Global Sukses Mandiri
Tergugat:
PT PLN Area Pekanbaru
7336
  • tertanggal 24Januari 2019, namun terhadap surat penggugat ini, tergugat tidak pernahmenanggapinya;Bahwa dari beberapa pertemuan antara penggugat dengan tergugatdan/atau surat menyurat tidak ada solusi penyelesaian atas permasalahanpemutusan arus listrik ini dan serta tidak pernah ada rincian penghitungandenda (tagihan susulan) yang sesuai aturan yang berlaku diberikan kepadaPenggugat selaku Pelanggan/ Konsumen, karena oleh sebab itu Penggugatmohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara aquo
    , Pemutusan Sementaradan Pembongkaran Rampung.Bahwa adapun perhitungan Tagihan Susulan P2TL pada persilPENGGUGAT bukanlah merupakan perhitungan daya tenaga listrikyang tidak terukur melainkan suatu rumusan perhitungan yang telahdiatur dalam Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya MineralRepublik Indonesia Nomor 27 tahun 2017 tentang Tingkat MutuPelayanan Dan Biaya Yang Terkait Dengan Penyaluran Tenaga ListrikOleh PT Perusahaan Listrik Negara jo.
    Peraturan Direksi PT PLN(Persero) Nomor : 088Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban PemakaianTenaga Listrik (P2TL) dan telah disahkan oleh Pemerintah melaluiKeputusan Direktur Jenderal.Bahwa terhadap Temuan Pelanggaran Golongan Ill (P Ill) pada persilPENGGUGAT dikenakan sanksi Tagihan Susulan sebesar Rp295.037.576, (Dua ratus sembilan puluh lima juta tiga puluh tujuh ribu limaratus tujuh puluh enam Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :BIAYA BEBAN DAN PEMAKAIAN KWH1.
    O88Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban PemakaianTenaga Listrik (P2TL).Dengan demikian, secara jelas dan nyata PENGGUGAT telahmemenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum = sebagaimanadimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undangundang Hukum Perdata(Burgerlijk Wetboek).Adanya kerugianBahwa terhadap Pelanggaran Golongan Ill (P Ill) yang dilakukanPENGGUGAT dikenakan sanksi berupa Pemutusan Sementara,Pembongkaran Rampung dan Tagihan Susulan.
    Memerintahkan PENGGUGAT untuk membayar Tagihan Susulan P2TLsebesar Rp 295.037.576, (Dua ratus sembilan puluh lima juta tiga puluh tujuhribu lima ratus tujuh puluh enam Rupiah);4. Memerintahkan PENGGUGAT untuk membayar biaya penyambungan danbiaya lainnya sebesar sebesar Rp 45.713.114, (empat puluh lima juta tujuhratus tiga belas ribu seratus empat belas rupiah);5.
Register : 19-09-2013 — Putus : 04-10-2013 — Upload : 13-10-2014
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 33/TIPIKOR/2013/PTY
Tanggal 4 Oktober 2013 — 1. JAKA SULISTYO Bin HADI SISWANTO ; 2.NURYANTO S.Pd Bin YATNO PRAWOTO ; 3NGATINI Binti ATMOWIYADI
5844
  • Bahwa selanjutnya uang dari hasil pemotongan dana Bantuan LangsungMandiri (BLM) susulan Tahap sejumlah Rp.725.000.000, (tujuh ratus duapuluh lima juta rupiah) yang diterima oleh terdakwa JAKA SULISTYO BinHADI SISWANTO dan terdakwa Il NURYANTO, S.Pd Bin YATNOPRAWOTO tersebut oleh terdakwa JAKA SULISTYO Bin HADI SISWANTOdan terdakwa Il NURYANTO, S.Pd Bin YATNO PRAWOTO langsungdiserahkan kepada saksi IIM IBRAHIM, ST (fastek yang ditugasi olen KMKIr.
    LILIKKARNAEN, MT bin BUDI DARMA (Daftar Pencarian Orang) di rumahnya diJalan Kaliurang Yogyakarta;Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2007, penerimaan dana BantuanLangsung Mandiri (BLM) susulan Tahap Il untuk kategori rusak beratsebesar 60% dari jumlah keseluruhan (60% x Rp.15.000.000, =Rp.9.000.000,) masuk ke rekening masingmasing PokMas di BRI UnitDlingo dengan rincian sebagai berikut : No Nama Jumlah No.rekening Jumlah (Rp)PokMas anggota1. Terong 73 15 33221133 135.000.000,2.
    ADI MINYARJO dan untukpelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumikategori rumah rusak berat susulan di Desa Terong, Kecamatan Dlingo,Kabupaten Bantul selanjutnya mengumpulkan warga calon penerima dana37bantuan di rumah saksi SUDIRMAN, SE alias SUDIRMAN ALVIAN binGIMAN MUH.
    ADI MYARJO, untuk menerima pencairan dana BantuanLangsung Mandiri (BLM) susulan Tahap tersebut LANQSUNG .............
    Bahwa selanjutnya uang dari hasil pemotongan dana Bantuan LangsungMandiri (BLM) susulan Tahap sejumlah Rp.725.000.000, (tujuh ratus duapuluh lima juta rupiah) yang diterima oleh terdakwa JAKA SULISTYO BinHADI SISWANTO dan terdakwa Il NURYANTO, S.Pd Bin YATNOPRAWOTO tersebut oleh terdakwa JAKA SULISTYO Bin HADI SISWANTOdan terdakwaIl NURYANTO, S.Pd Bin YATNO PRAWOTO langsungdiserahkan kepada saksi IIM IBRAHIM, ST (fastek yang ditugasi olen KMKIr.
Register : 24-10-2019 — Putus : 13-11-2019 — Upload : 13-11-2019
Putusan PT TANJUNG KARANG Nomor 142/PID/2019/PT TJK
Tanggal 13 Nopember 2019 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : AGUS BUDIYANTO, SH BIN NGAJIONO.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : Parit Purnomo, SH
6621
  • Tulang Bawang, saat ituTerdakwa memberikan informasi kepada Saksi korban Ilham yangmerupakan honorer SatPol PP, tentang adanya PengumumanPengangkatan Honorer Kategori K2 Susulan di Kab. Tulang Bawang,saat itu Terdakwa berkata Mau tidak kamu mengikuti kategori 2Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor:142/Pid./2019/PT.
    Tjk.3pengangkatan CPNS susulan, karena saya memiliki rekan yangdapat mengangkat kamu menjadi CPNS, namun saat itu Terdakwatidak menyebutkan siapa rekan yang dimaksudnya tersebut, laluTerdakwa kembali membujuk dan merayu Saksi korban Ilham denganberkata Init kesempatan loh dek, mumpung ada, mendengar haltersebut Saksi korban Ilham berkata Saya kan belum cukup honorsaya, yang mencukupi kan tahun 2005 sedangkan saya baru 2008(belum cukup masa kerja untuk masuk kedalam karegori honorer K2),lalu Terdakwa
    Tulang Bawang, saat ituTerdakwa memberikan informasi kepada Saksi korban Ilham yangmerupakan honorer SatPol PP, tentang adanya PengumumanPengangkatan Honorer Kategori K2 Susulan di Kab.
    Tulang Bawang,saat itu Terdakwa berkata Mau tidak kamu mengikuti kategori 2pengangkatan CPNS susulan, karena saya memiliki rekan yangdapat mengangkat kamu menjadi CPNS, namun saat itu Terdakwatidak menyebutkan siapa rekan yang dimaksudnya tersebut, laluTerdakwa kembali membujuk dan merayu Saksi korban Ilham denganberkata Ini kesempatan loh dek, mumpung ada, mendengar haltersebut Saksi korban Ilham berkata Saya kan belum cukup honorsaya, yang mencukupi kan tahun 2005 sedangkan saya baru 2008(belum
    Tjk.12yang dijanjikan oleh terdakwa dan uang yang telah diterima Terdakwa darisaksi Ilham Ferdianyah juga tidak ada dikembalikan oleh Terdakwa;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut maka Majelishakim Tingkat banding berpendapat bahwa unsur unsur menguntungkandiri sSendiri atau orang lain telah terbukti secara syah dan menyakinkan :Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan, terdakwa telahmenyampaikan kepada saksi Ilham Ferdianyah agar mengikuti katagori 2pengangkatan CPNS susulan dengan
Upload : 01-06-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2439 K/PID.SUS/2010
Terdakwa; Lexi F Dotulong
7827 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PLN Persero No. 68.K / 010 /DIR / 2000 tanggal 26 April 2000 tentang Penertiban Penggunaan TenagaListrik (P2TL), maka untuk tagihan susulan terhadap calon pelanggan yanglistriknya sudah tersambung / menyala namun belum keluar No.
    Rekeningadalah termasuk pelangaran golongan c dengan perhitungan untuk 900 VA(Watt) sebagai berikut :6 (waktu penggunaan tenaga listrik x 720 (80 per hari dalam satu bulan x 24kerja dalam 1 hari) x 0,85 (factor daya / perbedaan sudut antara tegangan danarus) x 0,9 (daya kontrak (900 Va) dibagi 1000) = 3.305 KWH ;3.305 x Rp 495 (tarif dasar listrik (TDL) 2003 = Rp 1.635.975,Biaya lain (materai Rp 6000 administrasi, material) =Rp 168.500,Jumlah = Rp 1.804.475,Sehingga tagihan susulan terhadap 1 (satu
    No. 2439 K/PID.SUS/2010 antara tahun 2004 sampai dengan tahun 2006 seluruhnya telah adapenyambungan listrik / menyala namun dalam waktu tersebut belum keluarnomor rekening listrik ;Maka total tagihan susulan, yaitu untuk 900 VA sebesar Rp 1.804.475, x 47(calon pelanggan) = Rp 84.810.325, (delapan puluh empat juta delapan ratussepuluh ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) ;Akibat dari perobuatan Terdakwa tersebut yang tidak bekerja atau tidakmelaksanakan pekerjaannya sebagaimana prosedur yang harus
    Nomor : 021.K / 0599 / DIR / 1995 tanggal 23 Mei1995 tentang Pedoman dan Petunjuk Tata Usaha Pelanggan, maka dengandisambungkan aliran listrik kepada para calon pelanggan ada biaya operasionalPLN yang sudah dikeluarkan untuk calon pelanggan tersebut, hal inimengakibatkan PLN menderita kerugian (negara dirugikan) sebesar Rp16.962.300, (enam belas juta sembilan ratus enam puluh dua ribu tiga ratusrupiah) untuk Biaya Penyambungan dan Uang Jaminan Pelanggan (BP / UJL)dan ditambahkan dengan tagihan susulan
    PLN Persero No. 68.K / 010 /DIR / 2000 tanggal 26 April 2000 tentang Penertiban Penggunaan TenagaListrik (P2TL), maka untuk tagihan susulan terhadap calon pelanggan yanglistriknya sudah tersambung / menyala namun belum keluar No. Rekeningadalah termasuk pelanggaran golongan c dengan perhitungan untuk 900 VA(Watt) sebagai berikut :Hal. 12 dari 27 hal. Put.
Putus : 07-06-2010 — Upload : 14-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1533 K/Pid.Sus/2008
Tanggal 7 Juni 2010 — Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Martapura ; M. HAMLY.AS bin ASMAIL
4729 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 1533 K/Pid.Sus/20082001 tanggal 21 Desember 2001 dan dalam kedudukannya sebagai PetugasPendata Bantuan Langsung Tunai (BLT) susulan tahap Il pada ProgramKompensasi Pengurangan Subsidi BBM (PKPSBBM) di Desa Benua Anyar ST.Kecamatan Astambul Berdasarkan Surat Tugas Kepala Badan Pusat StatistikKabupeten Banjar Nomor 63033.016 tanggal 11 Agustus 2005 pada WaktuBulan Oktober 2005 sampai dengan Bulan Juni 2006 atau setidaktidaknyadalam tahun 2005 sampai dengan tahun 2006 bertempat di Desa Benua AnyarST
    Kecamatan Astambulmendapat pemberitauan bantuan tunai susulan tahap Il pada ProgramKompensasi Pengurangan Subsidi BBM (PKPSBBM) yang dananya berasaldari Anggaran Pendapatan Negara (APBN) tahun anggaran 2006sebagaimana Intruksi Presiden (INPRES) nomor 12 tahun 2005 tanggal 10September 2005 tentang Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai kepadaRumah Tangga Miskin yang merupakan tindak lanjut BLT tahap terhadapRumah Tangga Miskin yang benarbenar tidak terdata pada saatpencacahan BLT tahap .
    HAMLY AS bin ASMAIL sebagaipembakal turun dari jabatannya dikarenakan Terdakwa tidak membagikandana BLT susulan kepada Penerima BLT;Bahwa kemudian uang dana bantuan BLT sejumlah 11 (sebelas) penerimaBLT oleh Terdakwa M.HAMLY AS bin ASMAIL diserahkan. Yaitu an.HADWAH, AHYANI, SYAIPUDIN, diserahkan di rumah mereka masingHal. 4 dari 19 Hal. Put. No. 1533 K/Pid.Sus/2008masing. Sedangakan an.
    Kecamatan Astambulmendapat pemberitauan bantuan tunai susulan tahap Il pada ProgramKompensasi Pengurangan Subsidi BBM (PKPSBBM) yang dananya berasaldari Anggaran Pendapatan Negara (APBN) tahun anggaran 2006sebagaimana Intruksi Presiden (INPRES) nomor 12 tahun 2005 tanggal 10September 2005 tentang Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai kepadaRumah Tangga Miskin yang merupakan tindak lanjut BLT tahap terhadapRumah Tangga Miskin yang benarbenar tidak terdata pada saatpencacahan BLT tahap I.
    HAMLY AS bin ASMAIL sebagaipembakal turun dari jabatannya dikarenakan Terdakwa tidak membagikandana BLT susulan kepada Penerima BLT;Bahwa kemudian uang dana bantuan BLT sejumlah 11 (sebelas) penerimaBLT oleh Terdakwa M.HAMLY AS bin ASMAIL diserahkan. Yaitu an.HADWAH, AHYANI, SYAIPUDIN, diserahkan di rumah mereka masingmasing. Sedangakan an. SYAHIDA, RAHMI, MUSA DAN MARJANI,diserahkan oleh Terdakwa kepada ketua RI masingmasing ditambah olehSekdes.Hal. 8 dari 19 Hal. Put.
Register : 18-10-2011 — Putus : 05-11-2009 — Upload : 18-10-2011
Putusan PN PALU Nomor 708/PID.B/2008/PN.PL
Tanggal 5 Nopember 2009 — PETRUS PANGEMANAN
10647
  • empat) buah kwhmeter bongkaran ;- Tanda bukti penyetoran uang ke BNI Cabang Parigi sebanyak Rp.20.894.380,- (dua puluh juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus rupiah) ;- Tanda bukti penerimaan uang sejumlah Rp.10.125.000,- (sepuluh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) ;- Berkas sambungan baru/instalasi listrik sebanyak 25 orang pelanggan ;- Berita Acara Pemeriksaan (I'2TL) untuk 4 orang pelanggan/sambungan baru illegal;- 3 (tiga) rangkap daftar nama-nama pelanggan tagihan susulan
    PLN CabangPalu) Nomor 132/462/MCPA/2008 tangggal 30 Mei 2008 dari215 pelanggan, sambungan baru illegal pada bulan Juli2008 dad 215 pelanggan kurang lebih 25 pelangga.n telahdilegalkan dengan melengkapi berkas permohonan~ danmembayar BP/UJL masing masing sebesar Rp. 405.000, danmembayar tagihan susulan (I'S) berdasarkan pemakaianterakhir sesuai tertera pada kWh meter.Bahwa perbuatan terdakwa PETRUS PANGEMANAN telahmengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar kuranglebih Rp. 76.950.000 (tujuh puluh
    PLN CabangPalu) Nomor = 132/462/MCPA/2008 tangggal 30 Mei 2008dari 215 pelanggan sambungan baru illegal kuranglebih Zs pelanggan telah dilegalkan denganmelengkapi berka.s permohonan dan membayar BP/UJLmasing masing sebesar Rp. 405.000, dan membayaxtagihan susulan (TS) berdasaxkan pemakaian terakhiryang tertera pada kWh meter.Bahwa perbuatan terdakwa PETRUS P,ANGEMAN.AIV telahmengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar kuranglebih Rp. 76.950.000, (tujuh puluh enam juta sembilanratus lima puluh
    Sosialisasi Surat Keputusan Direksi PT PLN(Persero) Nomor : 68.K/010/DIR/2000 tanggal 26 April2000 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik(P2TL), Tagihan Susulan dan Pemutusan SambunganTenaga Listrik yang dilaksanakan di wilayah PLNRanting Parigi pada tahun 2007 ;a0): Surat Manager PLN Cabang Palu Nomor393/160/PA/2008 tanggal 30 Oktober 2008 berikut satubundel berkas penyelesaian sambungan illegal =;51.
    , dan bagi pelangganyang sudah membayar tagihan susulan tersebut barulahditerbitkan rekening listriknya ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi, keterangan terdakwa dan barang bukti serta buktisurat yang diajukan terdakwa di persidangan, makaterungkap adanya fakta fakta hukum sebagai berikut Bahwa benar terdakwa adalah karyawan PT PLN(I'ersero) yang pernah menjabat sebagai Manager PLNRanting Parigi berdasarkan Surat Keputusan GeneralManager PT.
    , ternyata kebijakan GeneralManager PT PLN (Persero) Wilayah Suluttengo telahdilaksanakan oleh saksi Alexander J Sangi selakuManager PLN Ranting Parigi yang baru, dengan memungutsegala biaya dan tagihan PLN atas sambungan baru yangtelah dilegalkan tersebut ;Menimbang, bahwa dengan dilegalkannya sambunganbaru tersebut dan telah diterbitkannya rekening listrikatas nama pelanggan yang bersangkutan, maka menurutMajelis semua biaya dan tagihan susulan yang harusdibayar kepada pihak PLN adalah sepenuhnya
Register : 11-05-2021 — Putus : 29-07-2021 — Upload : 15-09-2021
Putusan DILMIL II 10 SEMARANG Nomor 29-K/PM.II-10/AD/V/2021
Tanggal 29 Juli 2021 — Oditur:
Reman, S.H., M.H.
Terdakwa:
Dony Setiawan
13662
  • Saksi adalah korban yang dijanjikan Terdakwa dapat masukpendidikan Secaba Kowad TA 2020 secara susulan denganmemberikan sejumlah uang kepada Terdakwa dan antara Saksidengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/famili.2.
    Kowad Bandung positifcovid19 sehingga Saksi masih bisa ikut Secara susulan untukmenggantikan siswa yang terkena covid19 tersebut.6.
    Putusan Nomor 29K/PM II10/AD/V/2021Menimbangorang yang sedang pendidikan Secaba Kowad tahun 2020 terkenacovid19 dan pasti dikeluarkan dari pendidikan sehingga bisadigantikan oleh Saksi4 secara susulan dan Terdakwa jugamengatakan mempunyai orang dalam yang bisa membantumenerima Saksi4 secara susulan serta Terdakwa juga mengatakankepada Saksi3 bahwa uangnya akan dikembalikan jika Saksi4tidak diterima Secaba Kowad sehingga kemudian Saksi3 maumengirimkan uang yang diminta oleh Terdakwa.25.
    Merry DianaSafitri (Saksi4) dapat masuk pendidikan Secaba Kowad tahun 2020secara susulan serta barang bukti suratsurat yaitu berupa lembaranHal. 58 dari 96 Hal.
    Merry Diana Safitri (Saksi4) ke pendidikan Secaba Kowadtahun 2020 tersebut melalui jalur khusus secara susulan masukpendidikan karena ada beberapa orang anggota yang sudah lulusdan sedang menjalani pendidikan Secaba Kowad di Bandungterdapat 6 (enam) orang yang terkena Covid 19 sehingga tidak bisamelanjutkan pendidikan dan pasti dikeluarkan dari pendidikan danselanjutnya dapat digantikan oleh Saksi4 dengan cara susulan,namun Terdakwa meminta syarat keluarga Saksi4 harus membayarHal. 61 dari 96 Hal
Register : 04-04-2013 — Putus : 20-05-2013 — Upload : 27-04-2021
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 5/PID.SUS-TPK/2013/PT YYK
Tanggal 20 Mei 2013 — Pembanding/Terbanding/Jaksa Penuntut : Hj. Heni Indri Astuti, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Juni Junaidi, S,Ag MPd I Bin Daliran Diwakili Oleh : WIDODO, SH.I
5129
  • ----------------------------------------------
  • 1 bendel foto copy yang sudah dilegalisir Data By Name Pokmas Berat Susulan Kec. Dlingo Pendampingan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Paska Gempa Bumi Konsultan Manajemen Kabupaten Paket VI Lokasi Kabupaten Bantul 02 (Kec. Jetis, Kec. Imogiri Dan Kec.
    20062007sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TahunAnggaran 2007 Nomor : 0224.0/06903.0//2007 tanggal 05 Maret 2007 dengannama satuan kerja Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Propinsi DIY KodeSatker 962724 total senilai Rp.1.367.879.072.000, (Satu trilyun tiga ratus enampuluh tujuh milyar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh puluh dua riburupiah), yang salah satunya dilaksanakan di wilayah Desa Dlingo, KecamatanDlingo, Kabupaten Bantul untuk kategori rumah rusak berat susulan
    Bahwa dalam pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempabumi kategori rumah rusak berat susulan di Desa Dlingo, Kecamatan Dlingo,Hal 5 dari 69 halaman, No. 05/Tipikor/2013/PTYKabupaten Bantul, terdakwa selaku Lurah Desa Dlingo bertindak sebagaiPenanggung Jawab Pelaksanaan (PJP) dengan tugas pokok sebagai berikut :a. Bersamasama dengan Konsultan Manajemen Kabupaten (KMk) dan fasilitator(Sepanjang sudah terikat kontrak) memfasilitasi pembentukan pokmas. b.
    Konsultan Manajemen Kabupaten (KMK) yang ditunjuk satker untukmemberikan bantuan teknis yang meliputi pengelolaan program, sosialisasi danrapat koordinasi, pemahaman pedoman teknis rumah tahan gempa,pemahaman pedoman administrasi pencairan dana, supervise lapangan danmembantu penyelesaian terhadap pengaduan masyarakat.Bahwa dalam pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempabumi kategori rumah rusak berat susulan di Desa Dlingo, Kecamatan Dlingo,Kabupaten Bantul, PT.TIT MATRA TUJUTAMA
    Bahwa setelah melalui tahap verifikasi di tingkat Kabupaten Bantul, di wilayahDesa Dlingo, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul terdapat 315 (tiga ratus limaHal 7 dari 69 halaman, No. 05/Tipikor/2013/PTYbelas) kepala keluarga selaku penerima bantuan (by name) rehabilitasi danrekonstruksi pasca gempa bumi kategori rumah rusak berat susulan yangdikelompokkan menjadi 25 (dua puluh lima) pokmas, dengan rincian sebagai berikut : 2222 nnn nnnnnn nnnnnnnnn nn nnnnnn nn nnn nnn nn nn nnn cc nncnnnneNama Nama
Register : 27-08-2019 — Putus : 17-10-2019 — Upload : 18-10-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 392/Pdt/2019/PT MDN
Tanggal 17 Oktober 2019 — Pembanding/Tergugat : PT.FAMFIT BUGAR NUSANTARA
Terbanding/Penggugat : PT. PLN Persero Area Medan
9673
  • Hasil Uji Eror KWH Meter dengan Calmet T 30 Eror KWH meternya E= 36,38% maka jelas menjadi kewajiban dan tanggung jawabTergugat.Sehingga terhadap Tergugat dikenakan Tagihan Susulan sebesarRp.434.318.520, (empat ratus tiga puluh empat juta tiga ratus delapanbelas ribu lima ratus dua puluh rupiah).Bahwa berdasarkan datadata tersebut diatas maka Penggugat mohonkepada Bapak Hakim yang terhormat agar Tagihan Susulan pada tgl.19Februari 2018 kepada Tergugat sebesar Rp. 434.318.520, (empat ratustiga puluh
    Bahwa pada dasarnya gugatan kepada Tergugat adalah memintaagar Tergugat membayarkan tagihan susulan kepada Penggugatsebesar Rp.434.318.520, (empat ratus tiga puluh empat juta tigaratus delapan belas ribu lima ratus dua puluh rupiah);2.
    Bahwa jika memperhatikan gugatan Penggugat yang mendalilkanjumlah besaran tagihan susulan sebesar Rp.434.318.520,(empat ratus tiga puluh empat juta tiga ratus delapan belas ribulima ratus dua puluh rupiah), tidak merincikan secara jelasperhitungan jumlah tagihan susulan yang ditujukan kepadaTergugat, sehingga dalil gugatan Penggugat tentang tagihansusulan tersebut adalah kabur dan tidak jelas (vide Putusannomor 97/PDT/2014/PT.R);3.
    Menghukum Tergugat agar membayar Tagihan Susulan dari HasilTemuan Team P2TL sebesar Rp.434.318.520,(empat ratus tiga puluhempat juta tiga ratusdelapan belas ribu lima ratus dua puluh rupiah).6.
    Bahwa terhadap tagihan susulan sebesar Rp.434.318.520, (empat ratustiga puluh empat juta tiga ratus delapan belas ribu lima ratus dua puluhrupiah)tidak ada secara jelas merincikan nilai tagihan susulan tersebutHalaman 23 dari 43.
Putus : 14-10-2019 — Upload : 20-01-2020
Putusan PN MENGGALA Nomor 311/Pid.B/2019/PN.Menggala
Tanggal 14 Oktober 2019 — AGUS BUDIYANTO, SH Bin NGAJIONO
5822
  • Tulang Bawang, saat itu Terdakwa berkata Mau tidak kamumengikuti kategori 2 pengangkatan CPNS susulan, karena sayamemiliki rekan yang dapat mengangkat kamu menjadi CPNS, namunsaat itu Terdakwa tidak menyebutkan siapa rekan yang dimaksudnyatersebut, lalu Terdakwa kembali membujuk dan merayu Saksi korban Ilhamdengan berkata Ini kesempatan loh dek, mumpung ada, mendengar haltersebut Saksi korban Ilham berkata Saya kan belum cukup honor saya,yang mencukupi kan tahun 2005 sedangkan saya baru 2008 (belumcukup
    Tulang Bawang, saat ituHalaman 5 dari 30 Putusan Nomor 311/Pid.B/2019/PN.MglTerdakwa memberikan informasi kepada Saksi korban Ilham yangmerupakan honorer SatPol PP, tentang adanya PengumumanPengangkatan Honorer Kategori K2 Susulan di Kab.
    Tulang Bawang, saatitu Terdakwa berkata Mau tidak kamu mengikuti kategori 2pengangkatan CPNS susulan, karena saya memiliki rekan yang dapatmengangkat kamu menjadi CPNS, namun saat itu Terdakwa tidakmenyebutkan siapa rekan yang dimaksudnya tersebut, lalu Terdakwakembali membujuk dan merayu Saksi korban Ilham dengan berkata Inikesempatan loh dek, mumpung ada, mendengar hal tersebut Saksikorban Ilham berkata Saya kan belum cukup honor saya, yangmencukupi kan tahun 2005 sedangkan saya baru 2008 (belum
    dengan berkata mau tidak kamumengikuti kategori 2 pengangkatan CPNS susulan, karena saksi memilikirekan yang dapat mengangkat kamu jadi CPNS namun AGUSBUDIYANTO tidak menyebutkan siapa rekan yang dimaksudnyatersebut.
    Tulang Bawang,saat itu Terdakwa memberikan informasi kepada Saksi Ilham yang merupakanhonorer SatPol PP, tentang adanya Pengumuman Pengangkatan HonorerKategori K2 Susulan di Kab.
Register : 28-02-2019 — Putus : 22-05-2019 — Upload : 05-11-2019
Putusan PN MEDAN Nomor 619/Pid.B/2019/PN Mdn
Tanggal 22 Mei 2019 — Penuntut Umum:
Sarona Silalahi
Terdakwa:
TENGKU AWALUDDIN TAUFIQ
11639
  • 1 (satu) lembar asli surat Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Medan Nomor : 589/12.71-300/VI/2016 tanggal 15 Juni 2016 perihal Surat Susulan Mohon Penjelasan dan Klarifikasi atas Grant Sultan No. 254, 255, 256, 258 dan 259 kepada AFRIZON, S.H., M.H Advokat R & Partners Lawyer and Legal Consultan.
  • 1 (satu) rangkap asli surat AFRIZON, SH, MH kantor R &Partners Lawyers and Legal Consulting agenda No 1995 tanggal 1 Juni 2016 kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Medan hal Surat Susulan Mohon Penjelasan dan Klarifikasi atas Grant Sultan No. 254, 255, 256, 257, 258 dan 259.
  • Fotokopi Surat Kantor Pertanahan Kota Medan Nomor : 589/12.71-300/VI /2016, tanggal 15 Juni 2016, Perihal : Surat Susulan Mohon Penjelasan Dan Klarifikasi atas Grant Sultan No. 254, 255, 256, 258 dan 259.
  • Fotokopi Surat Drs. Tengku Azan Khan, MSc tanggal 22 Oktober 2015, Hal : Mohon Penjelasan dan Klarifikasi atas Grant Sultan No. 254, 255, 256, 258 dan 259.
  • Fotokopi Surat R &Partners Lawyer and Legal Consulting, April 2016, Hal : Surat Susulan Mohon Penjelasan dan Klarifikasi Atas Grant Sultan No. 254, 255, 256, 257, 258 dan 259.
  • Fotokopi Soerat Perdamaian.
  • Fotokopi Surat Pengangkatan Drs. Tengku Azan Khan tanggal 28 Januari 1992.
  • Fotokopi Salinan Penetapan No. 236/PEN/1990/1990/PA.MDN tanggal 12 April 1990, dikembalikan kepada PPK Jalan Toll Medan-Binjai melalui Ir. Fainir Wisnu Sitompul.
    barang bukti berupa : 1 (Satu) lembar asli Surat Kementerian Agraria dan Tata Ruang / BadanPertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Medan Provinsi SumateraUtara Nomor : 2253/12.71600.13/VIII/ 2018 tanggal 21 Agustus 2018perihal Penjelasan Keabsahan Grant Sultan No. 254, 255, 256, 257A, 258dan 259 kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara.o 1 (satu) lembar asli surat Badan Pertanahan Nasional Kantor PertanahanKota Medan Nomor : 589/12.71300/VI/2016 tanggal 15 Juni 2016 perihalSurat Susulan
    Mohon Penjelasan dan Klarifikasi atas Grant Sultan No. 254,255, 256, 258 dan 259 kepada AFRIZON, S.H., M.H Advokat R & PartnersLawyer and Legal Consultan.o 1 (satu) rangkap asli surat AFRIZON, SH, MH kantor R & PARTNERSLAWYERS and LEGAL CONSULTING agenda No 1995 tanggal 1 Juni2016 kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Medan halSurat Susulan Mohon Penjelasan dan Klarifikasi atas Grant Sultan No. 254,255, 256, 257, 258 dan 259.o 1 (satu) bundel asli gugatan perdata di Pengadilan Negeri
Register : 14-01-2015 — Putus : 23-07-2015 — Upload : 06-08-2015
Putusan PN KLATEN Nomor 2/Pdt.G/2015/PN Kln
Tanggal 23 Juli 2015 — H. BAMBANG KUNCORO Vs 1.PT. PLN (PERSERO) DISTRIBUSI JAWA TENGAH DAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA YANG BERKEDUDUKAN DI SEMARANG CQ. PT PLN (PERSERO) AREA KLATEN, dkk.
5418
  • Kin. dilakukan karaeana waktu pemeriksaan P2TLditemukan cukup bukti telah terjadi pelanggarandan dituangkan didalam Berita Acarapemeriksaan P2TL.6 Bahwa mengenai besaran tagihan susulan yangdikenakan kepada PENGGUGAT telahdilaksanakan berdasarkan Pasal 21 ayat (1)Keputusan Direksi PT.
    enam puluh dua rupiah),belum termasuk pajakpajak sesuai denganketentuan yang berlaku.Rumusan tersebut tetap dan tidak dapat diubahdengan alasan apapun karena mengenai besarantagihan susulan telah ditetpkan berdasarkanperaturan perundangundangan yaitu, PeraturanMenteri Energy dan Sumber Daya Mineral Nomor09 tahun 2011 tentang ketentuan Pelaksanaan TarifTenaga Listrik yang disediakan oleh PerusahaanPersero (Persero) PT.
    Perusahaan Listrik Negara.Berdasarkan halhal tersebut diatas, makapelaksanaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik(P2TL) sebagaimana Berita Acara PemeriksaanP2TL Nomor 0002581 tanggal 02 Desember 2014serta sanksi pengenaan Tagihan Susulan P2TLadalah sah dan berdasarkan hukum, sehinggapermohonan PENGGUGAT untuk dibebaskan dariTagihan Susulan P2TL dan dinyalakan kembalialiran listriknya tidak dapat diterima.Bahwa PENGGUGAT~ dalam gugatannyamendalilkan TERGUGAT I, TERGUGAT II danTURUT TERGUGAT telah
    E T tidakenya Bee RENOCUGAT Qk. daRii . kditerima (Tish COREA ESAS ber aard) san membayar2 Menghukum PENGGUGAT untuk meiner biayatagihan susulan sebesar Rp. 10.902.962.00k. oePermatass (sepuluh juta sembilan ratus dua ribuI. DALAM POKOK ERK ARS cnam puluh dua rupiah)., Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;1 Meneriffdt@aiPaaiyek ORO T PAAR GEUA CTHARg elurunkygntuan yang berlaku.
    Susulan P2TL sebesar Rp.10.902.962,00 (sepuluh juta sembilan ratus dua ribu sembilan ratus enam puluhdua rupiah), dengan demikian maka petitum gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat.
Register : 10-07-2017 — Putus : 16-08-2017 — Upload : 09-10-2017
Putusan PN PASAMAN BARAT Nomor 11/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN.Psb
Tanggal 16 Agustus 2017 — -PT. PLN PERSERO RAYON SIMPANG EMPAT -LAWAN -ABDUL MAJID
351166
  • Pelanggan tidak melunasi Tagihan Susulan dan Biaya P2TL lainnyasesuai jangka waktu atau tahapan yang telah ditetaplan pada SPH.Penyambungan kembali dilakukan apabila proses administrasi telah diselesaikanoleh pelanggan di kantor PT PLN (Persero) Rayon Simpang Empat sesuaidengan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Direksi PT PT PLN (Persero) No. 088Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik yang berbunyi :Penyambungan kembali bagi Pelanggan yang telah dikenakan PemutusanSementar dilakukan paling
    lama 2 (dua) hari kerja apabila Pelanggan telahmembayar Tagihan Susulan, Biaya P2TL Lainnya atau telah menandatanganiSPH dan telah melunasi angsuran pertama..
    Bahwa mengingat TERMOHON KEBERATAN adalah pelanggan/konsumenPEMOHON KEBERATAN maka. pelanggaran yang dilakukan olehTERMOHON KEBERATAN adalah pelanggaran Perdata sehingga cukupHalaman 5 dari 32 halamanPutusan Perkara Perdata No.11/Pdt.SusBPSK/2017/PN.Psbdikenakan biaya tagihan susulan disertai dengan pemutusan sementara aliranlistrik dibangunan TERMOHON KEBERATAN..
    Pembayaran Tagihan Susulan;d. Pembayaran Biaya P2TL Lainnya.Pasal 16 ayat (1) :Pemutusan Sementara dilaksanakan kepada Pelanggan apabila :Halaman 11 dari 32 halamanPutusan Perkara Perdata No. 11/Pdt.SusBPSK/2017/PN.Psba. Pada waktu pemeriksaan P2TL ditemukan cukup bukti telahteradi Pelanggaran pada Pelanggan dan dituangkan dalamBerita Acara Hasil Pemeriksaan P2TL;b.
    Asli Perhitungan Tagihan Susulan P2TL atas nama Pelanggan Abdul Majid, IDPel. 132600801809 berdasarkan Aplikasi Pelayanan Penaggan Terpusat(AP2T), telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda PK2;3. Fotocopy Berita Acara Hasil Pemeriksaan Penertiban Pemakaian TenagaListrik (P2TL( ~ Instalasi/Sambungan Listrik 1 Fasa Nomor001.27.03/P2TL/DEI03/RSPE/2017V pada tanggal 27 Maret 2017, telahdisesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnyadiberi tanda PK3;4.
Putus : 10-12-2013 — Upload : 25-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2372 K/Pdt/2013
Tanggal 10 Desember 2013 — Drs. GIRI SABDA,SH, Dkk vs IMAM MUHAMMAD TAUFIK, Dkk
4828 Berkekuatan Hukum Tetap
  • seluruh fakta serta sertaalasanalasan yang menjadi dasar pertimbangan dalam putusannya tersebut.Alasan Hukumnya:Bahwa sebagaimana berdasarkan memori banding Pembanding/Pembantahsekarang Pemohon Kasasi sebagaimana berdasarkan Memori Bandingtertanggal 15 Februari 2013 yang telah diterima Pengadilan Negeri Klas 1ABandung tertanggal 19 Februari 2013 dan sebagaimana berdasarkan Suratyang diterbitkan Pengadilan Negeri Klas A Bandung tertanggal 20 Februari2013 Nomor W11.U1/680/HT.02.02/II/2013 perihal susulan
    Nomor 2372 K/Pdt/2013bahwa Majelis Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Jawa Barat tidak benarbenarmenelitidan membaca memori banding yang diajukan oleh Pembanding semulapara Pembantah sekarang Pemohon Kasasi.Bahwa hal tersebut juga dibuktikan berdasarkan surat yang diterbitkanPengadilan Negeri Klas A Bandung tertanggal 13 Maret 2013 NomorW11.01/983/HT.02.02/I11/2013 perihal susulan pengiriman relaasPemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 320/PDT.G/2012/PN/Bdg Jo.
    Nomor 148/PDT.B/2012/PN.Bdg, hal mana Pengadilan Negeri Klas A Bandung baru mengirimkan berkas perdata susulan yaitu:Relas pemberitahuan memori banding dari Pembanding yang diberitahukankepada:> CV. Thirafi Perkasa (Terbanding/Turut Terbantah l) pada tanggal27 Februari 2013.> Imam Muhammad Taufik (Terbanding I/Turut Terbantah ) pada tanggal27 Februari 2013.> PT. Bank Bri Syariah Cq.