), dengan alasan jumlahHalaman 38 dari 207 Putusan No. 05/Pid.SusTPK/2016/PN.Jmbanggaran Gubernur Cup 2013 tidak dapatmenutupi Semua pengeluaran.e Bahwa selanjutnya berdasarkan Berita AcaraPersetujuan TAPD (Tim Anggaran PemerintahDaerah) Nomor 900/204/TAPD tanggal 18Maret 2013 Tim Personalia TAPD meny etujuiusulan pergeseran anggaran kegiatanpembinaan Olahraga yang berkembang diMasyarakat dengan kode kegiatan1.18.1.17.01.20.14 dalam Pos Rekening5.2.2.03.13 belanja transportasi danakomodasi (Divisi

), dengan alasan jumlahanggaran Gubernur Cup 2013 tidak dapatmenutupi Semua pengeluaran.e Bahwa selanjutnya berdasarkan Berita AcaraPersetujuan TAPD (Tim Anggaran PemerintahDaerah) Nomor 900/204/TAPD tanggal 18Maret 2013 Tim Personalia TAPD meny etujuiusulan pergeseran anggaran kegiatanpembinaan Olahraga yang berkembang diMasyarakat dengan kode kegiatan1.18.1.17.01.20.14 dalam Pos Rekening5.2.2.03.13 belanja transportasi danakomodasi (Divisi PSSI) yang semulaanggarannya sebesar Rp 391.720.000,00,

), dengan alasan jumlahanggaran Gubernur Cup 2013 tidak dapatmenutupi semua pengeluaran.e Bahwa selanjutnya berdasarkan Berita AcaraPersetujuan TAPD (Tim Anggaran PemerintahDaerah) Nomor 900/204/TAPD tanggal 18Maret 2013 Tim Personalia TAPD meny etujuiHalaman 68 dari 207 Putusan No. 05/Pid.SusTPK/2016/PN.Jmbleusulan pergeseran anggaran kegiatanpembinaan Olahraga yang berkembang diMasyarakat dengan kode kegiatan1.18.1.17.01.20.14 dalam Pos Rekening5.2.2.03.13 belanja transportasi danakomodasi (Divisi

Bungo tahun 2013 di pos anggaran DisBUDparporasecara total keseluruhan dana Gubernur Cup (PSSI) Rp.312.086.650, (tiga ratus dua belas juta delapan puluh enam ribuenam ratus lima puluh rupiah);e Pergeseran dana atas permohonan Kadis BUDparpora Kab.Bungo yang meminta persetujuan kepada Tim TAPD;e Setelah dibahas dan dikaji oleh tim TAPD dibuat Berita AcaraPersetujuaan TAPD Nomo 900/204.1/TAPD tanggal 18 Maret2013., dimana saksi ikut mendatangani Berita Acara Persetujuantersebut;e Dana tambahan untuk

;Dalam pergeseran anggaran untuk kegiatan Gubernur Cup 2013,TAPD Kab. Bungo membuat Berita Acara Persetujuan TAPD denganNomor 900/294.a/TAPD, tanggal 18 Maret 2013 dan semua anggotaTim menyetujui usulan pergeseran tersebut;KadisBUDparpora Kab.

Kemudian Bappedamembagikan ke OPD guna OPD menyampaikan Rencana KerjaAnggaran (RKA), kemudian dihimpun oleh TAPD gunamemproyeksikan pendapatan maupun belanja. Usulan dari OPDdilakukan seleksi oleh TAPD untuk menyesuaikan kemampuankeuangan daerah, terbit RAPBD kemudian disampaikan kepada Bupatiguna mendapatkan persetujuan.

Sebagai Tim TAPD bersamasama dengan Kepala BPKAD danSekda Kab. Seluma untuk melaksanakan rapat Banggarbersama dengan Tim Banggar dari DPRD Kab. Seluma.Bahwa saksi Tim TAPD Sekretariat DPRD Kab. Seluma pada tahun2017 ada melaksanakan kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan danPerizinan Kendaraan Dinas/ operasional di lingkungan Kab. Seluma;Bahwa saksi selaku Tim TAPD Kab.

koordinasi dan sinkronisasi terkait Rancanagn peraturandaerah tentang APBD berdasarkan RKA SKPD yang telah disampaikandan disempurnakan oleh SKPD;Bahwa saksi dalam melaksanakan tugas sebagai Tim TAPD KabSeluma saksi bertanggungjawab kepada Bupati Seluma Melalui SekdakabSeluma;Bahwa yang ditunjuk menjadi TIM TAPD Kab.

Setelah mendapat persetujuan dariKomisi 3 dikembalikan ke TAPD untuk disusun dan diserahkan keBanggar guna di Paripurnakan. Hasil dari Paripurna DPRD KabupatenSeluma kemudian diserahkan kepada TAPD untuk disampaikan kepadaGubernur Bengkulu guna mendapatkan persetujuan.

Seluma, kemudian anggaran disetujui oleh Dewan dandiserahkan ke TAPD untuk dibahas di Komisi 3, setelah mendapatpersetujuan dari Komisi 3 dikembalikan ke TAPD untuk disusun danHalaman 129 dari 209 Putusan Nomor: 9 /Pid.SusTPK/2020/PN. Bgldiserahkan di Banggar guna paripurnakan. Selanjutnya hasil dariparipurna DPRD Kab. Seluma diserahkan kepada TAPD untukdisampaikan kepada Gubermur guna mendapatkan persetujuan.Setelah mendapatkan persetujuan Gubernur kemudian dikembalikan keBanggar DPRD Kab.

An, selaku Anggotapada TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) berdasarkan SuratKeputusan Bupati Subang Nomor 902/KEP.199DPPKAD/2014 TentangPembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Subang .

No. 250 K/PID.SUS/201710.11.12.13.14.15.16.Kepala SKPD membentuk Tim Evaluasi Usulan Hibah ;Tim evaluasi usulan hibah melakukan evaluasi dan menyampaikanhasilnya kepada Kepala SKPD berupa kajian sebagai bahanrekomendasi ;Kepala SKPD menyusun rekomendasi dan menyampaikan kepadaBupati melalui TAPD ;Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) memberikanpertimbangan terhadap rekomendasi belanja hibah sesuai denganprioritas dan kemampuan keuangan daerah;TAPD menyusun Daftar Nominatif Calon Penerima Belanja

An , selakuAnggota pada TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) berdasarkan SuratKeputusan Bupati Subang Nomor : 902/KEP.199DPPKAD/2014 TentangPembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Subang .

;Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) memberikanpertimbangan terhadap rekomendasi belanja hibah sesuai denganprioritas dan kemampuan keuangan daerah;Hal. 20 dari 177 hal.

Kepala SKPD menyusun rekomendasi dan menyampaikankepada Bupati melalui TAPD ;7. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) memberikanpertimbangan terhadap rekomendasi belanja hibah sesuaidengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah;8. TAPD menyusun Daftar Nominatif Calon Penerima Belanja Hibah(DNCPBH) berdasarkan pertimbangan belanja hibah danrekomendasi belanja ;9. TAPD menyampaikan DNCPBH kepada Bupati disertai denganpertimbangan dan rekomendasi belanja hibah ;10.

berikut:e Pada tanggal 30 November 2009, Komisi Pemilihan Umum ProvinsiBengkulu telah mengajukan usulan Rencana Kerja AnggaranSKPD KPUProvinsi Bengkulu ke Pemda Provinsi Bengkulu dengan surat Nomor :910/0625/KPU/XI/2009 dengan Rencana Kerja dan Anggaran senilaiRp61.923.496.600,00 (enam puluh satu milyar sembilan ratus dua puluhtiga juta empat ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus rupiah).e Setelah melalui pembahasan baik secara intern Pemerintah Daerah melaluiTim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD

Terdakwa tidak pernah dilibatkanbaik dalam proses pencairan dana maupun, dalam penyusunan laporanpertanggungjawaban penggunaan dana hibah kegiatan pemilihanGubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2010;Bahwa RKB yang disusun dan disampaikan kepada Kepala Daerahakan ditampung dalam RKA, lalu RKA itu dibahas TAPD bersama KPUProp (linat Psl. 11 Permendagri No 44 Tahun 2007).

Adakahmomentum pada rapat TAPD ini dilakukan oleh Saksi Dunan untukmeninjau kembali item Sekretariat PPS dalam RKB terdahulu, faktapersidangan membuktikan tidak ada.

Lalu dapatkah secara serta mertahal yang bersifat teknisnya KPU ini dapat dipersalahkan kepada rapatTAPD atau kepada rapat anggarannya Dewan terhormat manakalapada akhirnya menyetujui RAPBD menjadi APBD Untuk diketahuibersama bahwa rapat TAPD sangat jauh berbeda dengan rapatanggaran Dewan karena rapat TAPD lebih detail dan teknis jauh daripolitis.

Kesimpulannya akan fakta ini, Saksi Dunan yang tidak berbuatdemi amanat UndangUndang No 22 Tahun 2007 adalahpenyimpangan murni oleh KPU Provinsi sendiri, dan tidak dapatdikonstatir kepada rapat TAPD atau Rapat Anggaran Dewan;Fakta di atas merupakan fakta perbuatan Terdakwa pada tahapPenyusunan Program dan Anggaran.

Kesimpulan:Untuk meningkatkan Volume Produksi agar seluruhpesanan dari Konsumen terpenuhi, maka KelompokUsaha Bersama (KUBE) AnNazwa layak untukdipertimbangkan sebagai calon penerima danahibah oleh Tim TAPD Kabupaten Tasikmalaya. Bahwa dari Laporan Hasil Evaluasi terhadap Kube AnNazwa tersebutkemudian Diskoperindag Kab.

Hj.EUIS KASWATI, MM (Sekretaris Diskoperindag Kabupaten Tasikmalaya)tanggal 01 Nopember 2013 kemudian Rekomendasi tersebut disampaikankepada Bupati Tasikmalaya melalui TAPD (Team Anggaran PemerintahDaerah) Kabupaten Tasikmalaya.Bahwa yang menjadi dasar penganggaran Hibah Berupa Uang dalam APBDKabupaten Tasikmalaya 2014 adalah Surat Keputusan Bupati TasikmalayaNomor: 900 / Kep27 DPPKAD / 2014 Tanggal 07 Januari 2014, TentangPenetapan Penerima Hibah di Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran2014, setelah

ANGGOTA.Bahwa hasil pertimbangan TAPD atas Rekomendasi Nomor: 517 / 876.A /Koperindag terhadap Kube AnNazwa yaitu dari Rencana Anggaran Biayayang diusulkan oleh Kube AnNazwa sebesar Rp. 237.200.000, (Dua ratustiga pulah tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dan yang selanjutnya telahdirekomendasi oleh SKPD, Kemudian TAPD memberikan pertimbangan agarkepada Kube AnNazwa diberikan Hibah berupa uang sebesar Rp.200.000.000, (Dua ratus juta rupiah) karena disesuaikan dengankemampuan keuangan daerah yaitu berdasarkan

Dedeh evaluasi terhadap KUBE ANNAZWA dilaksanaklan hari Selasa tanggal 22 Oktober 2013;Bahwa berdasarkan evaluasi kelompok KUBE ANNAZWA selama iniberjalan dengan kondisi usaha kurang berkembang denganpermasalahan kekurangan modal usaha, maka untuk meningkatkanvolume produksi KUBE ANNAZWA layak untuk dipertimbangkan sebagaicalon penerima dana hibah oleh Tim TAPD Kab.

Setelah mendapatkan rekomendasi maka Dinas tersebut memberikanproposal tersebut di berikan ke TAPD untuk di Verifikasi atau di seleksiapakah organisasi tersebut dapat diberikan bantuan atau tidak, jika TAPDmenyetujui maka pengajuan proposal tersebut akan di entri di TAPD danakan dimasukkan di anggaran tahun berikutnya.3. Untuk Tahun anggaran berikutnya, si pemberi hibah wajib membuatNPHD (Naskah perjanjian hibah daerah) dan di tanda tangani olehpenerima hibah dan pemberi hibah.b.

Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah (PAPBD)Kabupaten Natuna Tahun Anggaran2011 ;e Bahwa dalam menjalankan tugasnyaTim Anggaran Pemerintah Daerah(TAPD) Kabupaten Natuna tersebutbertanggungjawab kepada BupatiNatuna selaku Kepala Daerah ;e Bahwa sehubungan denganPenyusunan Perubahan AnggaranPendapatan Belanja Daerah(PAPBD), TAPD KabupatenNatuna ada menerima usulantentang kumpulan usulan programkegiatan pembangunan fisik dannon fisik termasuk bantuan hibahdan bantuan sosial yang manaHalaman 123 dari

Yang ada sama saksi notulen rapat atau risalah rapatnyayaitu rapat pada hari senin tanggal 01 Agustus 2011 yaitu rapat kerja denganbupati natuna, setda Natuna, Kepala BPKD Natuna dan Tim TAPD Kab.Natuna.

Kab.Natuna kemudianhasilkesepakatan anggaran yang di susun oleh SKPDdengan tim TAPD dibahas lagi di rapat BanggarDPRD Kab.Natuna untuk disepakati bersamaHalaman 155 dari 338 Putusan Nomor : 34/Pid.Sus/TPK / 2014/PN.Tpgusulan anggaran dari SKPD tersebut kemudiandibuat kedalam rancangan peraturan daerah.Bahwa dalam penentuan anggaran yang sudah di susun oleh SKPD melaluiBAPEDA yang sudah di rapatkan dengan tim TAPD kemudian anggaranLangsung dan tidak langsung yang sudah disusun tersebut di rapatkan

danAnggota DPRD ;Bahwa mekanisme atau proses pembahasan anggaran baik APBD maupunAPBD Perubahan di DPRD adalah berawal dari TAPD (Tima AnggaranPemerintah Daerah) mengirimkan KUA (Kebijakan Umum Anggaran) PPAS(Prioritas Plafon Anggaran Sementara) ke DPRD, selanjutnya dibahas bersamadengan TAPD untuk menetapkan besaran jumlah APBD / APBD Perubahandalam bentuk anggaran global (tidak terinci) yang berisikan : Pendapatan berupa DAK (Dana Alokasi Khusus), PAD (Pendapatan AsliDaerah), DAU (Dana Alokasi

sidang yang dipimpin Saksi JAMAL ABDILLAHselaku ketuaBanggar dan dihadiri TAPD yang langsung dipimpin Sekda Asmaran Hasan (Alm), saatpembahasan DIM (Daftar Inventaris Masalah) Rancangan Perda tentang PerubahanAPBD Kab.

Bengkalis TA. 2012 antara TAPD dan Banggar DPRD Kab. Bengkalis,Banggar DPRD menyampaikan komplain mengenai dana hibah dalam APBD Murni banyaktidak dicairkan adapun komplain yang disampaikan adalah Kenapa dana hibah padaAPBD murni banyak tidak cair sedangkan masyarakat sudah melengkapi dokumen, adamasyarakat kami datang dari jauhjauh ke bengkalis ternyata tidak bisa mencairkan.

.(4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud padaayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.Pasal 9(1) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksuddalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaranhibah dalam rancangan KUA dan PPAS.5.

Masdugi, MSc., MM selaku Ketua TAPD., dengan menyampaikanbahwa Gak Wani Aku yang maksudnya bahwa Sadr. Drs. Masduqi, MSc.,MM.

MM.selaku Sekretaris Daerah / Ketua TAPD Kabupaten Nganjuk, MashudiSatriya Santoso Alias Ayin selaku Wakil Direktur CV. Agung Rejeki, dan EdyPurwanto selaku Direktur CV.

Nganjuk Tahun 2015 dengan pagu anggaransebsar Rp 395.966.000,00 tidak mendapat evaluasi Gubernur supayadilakukan perubahan kegiatan, jumlah dan pagu anggarannya;Bahwa setahu saksi evaluasi Gubernur terhadap Rencana APBD Kab.Nganjuk TA 2015 dilakukan pembahasan di TAPD Kab. Nganjuk, danHalaman 102 Putusan No.185/Pid.Sus/Tpk/2016/PN.Sbydalam Pembahasan di TAPD Ketua TAPD sdr.

perintah tersebut tidak dilaksanakan, Bupatisering memarahi TAPD, bahkan dalam rapat dengan Badan AnggaranDPRD Kab.

sidang yang dipimpin Saksi JAMAL ABDILLAHselaku ketuaBanggar dan dihadiri TAPD yang langsung dipimpin Sekda Asmaran Hasan (Alm), saatpembahasan DIM (Daftar Inventaris Masalah) Rancangan Perda tentang PerubahanAPBD Kab.

Bengkalis TA. 2012 antara TAPD dan Banggar DPRD Kab. Bengkalis, BanggarDPRD menyampaikan komplain mengenai dana hibah dalam APBD Murni banyak tidakdicairkan adapun komplain yang disampaikan adalah Kenapa dana hibah pada APBDmurni banyak tidak cair sedangkan masyarakat sudah melengkapi dokumen, adamasyarakat kami datang dari jauhjauh ke bengkalis ternyata tidak bisa mencairkan.

.(4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud padaayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.Pasal 9(1) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksuddalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaranhibah dalam rancangan KUA dan PPAS..

Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2014 Kepala Dinas PORBUDPAR /DISPORPAREKRAF Kota Tangerang mengirimkan surat Nomor : 927/1387Sekretariat perihal Rekomendasi SKPD atas Usulan Belanja HibahHalaman 5 dari 47 Putusan Nomor 3/PID.SUSTPK/2020/PT BTNOrganisasi Non Pemerintah TA.2015 khususnya pada KONI Kota Tangerangadalah sebesar Rp.8.000.000.000, (delapan miliar rupiah) disampaikankepada Sekretaris Daerah Kota Tangerang selaku Ketua TAPD Cq. DPKD.

Bahwa selanjutnya Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) KotaTangerang melakukan pembahasan bersama Walikota Tangerang dan SKPDterkait dalam hal ini DISPORPAREKRAF (Dinas Pemuda, Olahraga,Pariwisata dan Ekonomi Kreatif) Kota Tangerang dan hasil pertimbanganTAPD tersebut dituangkan dalam berita acara pertimbangan TAPD.

BahwaRekomendasi DISPORPAREKRAF dan TAPD Kota Tangerang dijadikandasar pencantuman Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon PrioritasAnggaran Sementara (PPAS) Pemerintah Daerah Kota Tangerangselanjutnya Penyusunan Reperda (Rancangan peraturan Daerah) tentangAPBD oleh TAPD meliputi BAPPEDA, DPKD, dan unsur Sekretariat DaerahKota Tangerang.

BahwaRekomendasi DISPORPAREKRAF dan TAPD Kota Tangerang dijadikandasar pencantuman Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PlafonPrioritas Anggaran Sementara (PPAS) Pemerintah Daerah KotaTangerang selanjutnya Penyusunan Reperda (Rancangan peraturanDaerah) tentang APBD oleh TAPD meliputi BAPPEDA, DPKD, dan unsurSekretariat Daerah Kota Tangerang.

No. 1153 K/PID.SUS/2017termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Makassar, sebagai Pegawai Negen atau penyelenggaraNegarabaiklangsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalampemborongan, pengadaan, atau persewaan yang pada saat dilakukanperbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus ataumengawasinya, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut,mulanya Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Jenepontomengajukan

Sulawesi Selatan Nomor2500/VIII/2009 tanggal 20 Agustus 2009 dan/atau selaku Ketua Komisi III DPRDKabupaten Jeneponto, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalamdakwaan pertama di atas dengan tujuan menguntungkan din sendiri atau oranglain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atausarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapatmerugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, yang dilakukanTerdakwa dengan cara, mulanya tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD

Halim Sitaba, surat, keteranganTerdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang satu dan lainnyasaling berhubungan telah diperoleh fakta hukum :Bahwa APBD Kabupaten Jeneponto tahun 2013 disusun oleh Tim AnggaranPemerintan Daerah (TAPD) Kabupaten Jeneponto kemudian diajukan keDPRD Kabupaten Jeneponto untuk dibahas bersama dengan BadanAnggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Jeneponto untuk menetapkan KUAdan PPAS TA 2013.

dengan BanggarDPRD terjadi skorsing yang disebabkan adanya program aspirasi DPRDyang oleh banggar DPRD meminta agar dimasukkan atau diakomodasikedalam KUA PPAS 2013 yang disusun TAPD yang menjadi dasarmenyusun RAPBD;Bahwa pada saat itu usulan program aspirasi DPRD tersebut disampaikanlangsung oleh anggota banggar DPRD didalam pembahasan KUA PPAS;Bahwa awalnya dari TAPD menolak usulan tersebut dengan alasan bebananggaran yang masih berat dengan masih adanya utang sebesar Rp26Milyar dan terbentuknya

No. 1153 K/PID.SUS/2017diakomodasi dalam KUA PPAS sehingga wakil ketua TAPD H.Mangga Tmelaporkan hal tersebut kepada sekda kabupaten Jeneponto selaku ketuaTAPD dan kemudian ketua TAPD meminta H.Mangga T melaporkanlangsung kepada Bupati Jeneponto dan tanggapan/jawaban bupati agarprogram aspirasi DPRD tersebut diakomodasi saja dengan meminta agarSKPD terkait diikutkan dalam pemabahasan KUA PPAS, namun mengenaiSKPD, banggar DPRD Kabupaten.

TAPD akan mempelajari hasil pembahasan, jika tidak sesuai atauada keberatan dari TAPD terhadap hasil pembahasan maka TAPDakan menyampaikan keberatan dan dapat meminta pembahasankembali dalam forum Rapat Kerja TAPD dan Banggar;9.

TAPD akan mempelajari hasil pembahasan, jika tidak sesuai atauada keberatan dari TAPD terhadap hasil pembahasan makaTAPD akan menyampaikan keberatan dan dapat memintapembahasan kembali dalam forum Rapat Kerja TAPD danBanggar.9. Setelah disepakati dan tidak ada keberatan dari TAPD, makaGubernur mengirimkan RAPBD yang telah dibahas bersama dantelah diparipurnakan kepada Mendagri.10.

Dokumen pada lembar berikutnya adalahmerupakan bahan bahasan % (setengah) jadi dari Komisi E denganSKPD atau TAPD yang belum diberikan Kode Rekening danNomenklatur, untuk selanjutnya dokumen tersebut akan diserahkankepada TAPD untuk disempurnakan dengan pengisian Kode Rekeningdan nomenklatur.

Setelah BAPPEDA Rapat pembahasan ditingkatBanggar selesai hasilnya disampaikan kepada TAPD denganmengundang TAPD (terdapat tambahan kolom dim bentuk excel), danhasilnya adalah data RAPBP yang sudah ditandatangani oleh masingmasing komisi.(dalam RAPBDP tersebut sudah terdapat kegiatanpengadaan UPS). Kemudian RAPBDP yang dibuat oleh DPRDtersebut dilaporkan TAPD kepada Gubernur dan dibuat berita acarapersetujuaan raperda RAPBDP yang ditandatangani Gubernur danKetua DPRD.

Produk ini belum bersifat final karena akan melalui pembahasankembali berupa sinkronisasi dan pembahasan dengan TAPD.

Kepala SKPD terkait menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepadakepala daerah melalui TAPD, dan TAPD memberikan pertimbangan atasrekomendasi sesuai dengan prioritas dan kKemampuan keuangan daerah.TAPD pada prinsipnya hanya sebatas memberikan pertimbangan ataskemampuan keuangan daerah, oleh karena kelayakan administrasi serta bisadan tidaknya usulan pemohon ditentukan hasil evalusi melalui rekomendasiSKPD terkait.

Tidak ada pertimbangan dari TAPD atas rekomendasi dari SKPD terkaitusulan belanja hibah dari Pemerintah, pemerintah daerah lainnya,perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yangseharusnya dijadikan sebagai dasar pencantuman alokasi anggaran hibahdalam rancangan KUA dan PPAS.Bahwa pada saat Rapat Gabungan antara Panitia Anggaran PemerintahDaerah (TAPD) Kabupaten Jember yang diketuai SUGIARTO SH bersamadengan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Jember yang dipimpin oleh H.

MM, didepan persidangan dibawahSumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena sering rapat bersama.Bahwa mekanisme atau prosedur penganggaran APBD tahun anggaran2015, yaitu : badan anggaran membahas APBD awalnya adanya kebijakanumum anggaran plafon prioritas anggaran sementara (KUA PPAS) dari timanggaran pemerintah daerah (TAPD) kemudian KUA PPAS. tersebutdibahas oleh badan anggaran dengan TAPD, setelah disetujui bersama olehbadan anggaran dan TAPD maka

Memiliki sekretariat tetap Pasal 8 tentang Penganggaran(1) Pemerintah,pemerintahn daerah lainnya, perusahaan daerah,masyarakat dan organisasi kKemasyarakatan dapat menyampaikansecara tertulis kepada kepala daerah(2) Kepala Daerah menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasiusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).(3) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud ayat 2 menyampaikanhasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.(4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimanadimaksud

>,~~o,~Pemerintah, pemerintan daerah lainnya, perusahaan daerah,masyarakat dan organisasi kemasyarakatan Tidak ada Penyampaian hasil evaluasi berupa rekomendasi dariKepala SKPD terkait usulan belanja hibah dari Pemerintah, pemerintahdaerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasikemasyarakatan yang diajukan kepada Bupati melalui TAPD Tidak ada pertimbangan dari TAPD atas rekomendasi dari SKPDterkait usulan belanja hibah dari Pemerintah, pemerintah daerahlainnya, perusahaan daerah, masyarakat

Akhirnya oleh TAPD mengusulkanPengadaan Lahan Jambu Dua untuk mencapai halhal tersebut di atas,kemudian RAPBDP setelah di sepakati oleh TAPD;11.Pada tanggal 10 Oktober 2014 pada rapat Badan anggaran dengan TAPD diHotel Park, Jakarta dilakukan pembahasan tentang APBD Perubahan,awalnya sebenarnya tidak ada pembahasan tentang Jambu Dua, namunoleh Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD mengusulkan/memunculkankembali untuk Jambu Dua anggarannya Rp.55 Milyard, dengan duaalternatif, alternatif Ro. 55 Milyar

Bahwa saksi adalah anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) KotaBogor, diketuai oleh Drs. H.

Pada tanggal 29 September 2014 finalisasi pembahasan antaraBanggar dan TAPD Kota Bogor di gedung DPRD;.

TAPD dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Bogor ADESYARIF HIDAYAT. Saat itu TAPD mengharapkan agar pos anggaranpengadaan lahan PKL bisa dianggarkan kembali dalam APBD 2014.

Pada tanggal 29 September 2014 finalisasi pembahasan antaraBanggar dan TAPD Kota Bogor di gedung DPRD;e.

sidang yang dipimpin Saksi JAMALABDILLAHselaku ketua Banggar dan dihadiri TAPD yang langsung dipimpinSekda Asmaran Hasan (Alm), saat pembahasan DIM (Daftar InventarisHal. 7 dari 217 hal.

;(4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimanadimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuankeuangan daerah;Pasal 9(1) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPDsebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4) menjadidasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUAdan PPAS;1.

Usulan tertulis evaluasi dan rekomendasi kepala SKPD sertapertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada angka (2) dilengkapisebelum persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD atasRancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2012;2.

sidang yang dipimpin Saksi JAMALABDILLAH selaku ketua Banggar dan dihadiri TAPD yang langsung dipimpinSekda Asmaran Hasan (Alm), saat pembahasan DIM (Daftar InventarisMasalah) Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Kabupaten BengkalisTA. 2012 antara TAPD dan Banggar DPRD Kabupaten Bengkalis, BanggarDPRD menyampaikan komplain mengenai dana hibah dalam APBD Murnibanyak tidak dicairkan adapun komplain yang disampaikan adalah Kenapadana hibah pada APBD murni banyak tidak cair sedangkan masyarakatsudah

HERLIYAN SALEH selaku Bupati Bengkalis, sertaAZRAFIANY AZIS RAOF, SH selaku Kepala Bagian Keuangan SekretariatDaerah Kabupaten Bengkalis dan Sekretaris TAPD yang mengajukan danmenyetujul penambahan dana Hibah berdasarkan usulan masingmasinganggota DPRD sebagaimana telah diuraikan diatas adalah merupakanperbuatan melampaui kKewenangannya karena pengusulan dana hibah yangHal. 28 dari 217 hal. Put.

SebagaiSekretaris Daerah tugas pokok saksi adalah membantu Gubernur dalampenyelenggaraan pemerintahan, tata laksana organisasi dan seterusnya, sebagaiSekretaris Daerah saksi juga menjabat selaku Ketua Tim Anggaran PemerintahDaerah (TAPD) Provinsi Sumatera Utara ; Bahwa sebagai Ketua TAPD Provinsi Sumatera Utara saksi ditugaskan olehGubernur.

Sumatera Utara untuk mengkoordinasikan penyusunan APBD,Perubahan APBD dan LPUP ; 2705 2 ono non scene none Bahwa sepengetahuan saksi untuk penyusunan ketiganya baik APBD PerubahanAPBD dan LPJP ditetapkan dengan Perda Provinsi yang merupakan persetujuanbersama antara Gubernur dengan Pimpinan DPRD kemudianpersetujuanbersama tersebut disahkan oleh Menteri Dalam Negeri untuk kemudian disahkanmenjadi Perda ; === 2 292 222 ran nnn nnn nnn nn nnn nen ne en ccc nnn Bahwa selama saksi menjabat selaku Ketua TAPD

anggotaDPRD atau tidak, saksi hanya mengetahui bahwa uang sampai kepada RandimanTarigan, kemudian yang pasti proses pembahasan LPJP 2012 berjalan lancar ; Bahwa sepengetahuan saksi mengapa permintaan dari DPRD harus dipenuhikarena sepengetahuan kalaua tidak dipernuhi maka proses pembahasanakanmenjadi tertunda dan karena permintaan tersebut datang dari anggota DPRD,maka permintaan tersebut harus diupayakan ; Bahwa saksi mengetahui apakah sebelum tahun 2012 pada saat sebelum saksimenjabat sebagai Ketua TAPD

5 =xsseenen neem nentneneienenntnnnienmannnnhnanemementhBahwa sepengetahuan saksi pembahasan pertama kali LPUP TA 2014 padasekitar bulan Mer = dull 2014, sees nea nee ee nieeee enter eeeeenmeeneeneneeREeBahwa seingat saksi dalam rangka pembahasan LPJP TA 2014, setelahmenerima LHP dari BPK, dilakukan rapat klarifikasi antara tim TAPD denganBanggar DPRD di ruangan Banggar DPRD Sumut, kemudian rapat diskors karenabanyak Kepala SKPD yang tidak hadir, kemudian dilanjutkan dengan rapatsetengah kamar di

Atas penyampaian tersebut, saksi mengatakan menolak bernegosiasikembali karena sebelumnya telah ada kesepakatan mengenai jumlah ; Bahwa saksi mengantarkan uang sebesar Rp. 300 juta tersebut pada siangharinya sebelum dilakukan rapat klarifikasi antara TAPD dengan Banggar DPRDBahwa ketika saksi menyerahkan uang, saksi diantarkan oleh anggota DPRDIkrimah Hamidy (PKS) untuk menemui Indra Alamsyah, kemudian Indra Alamsyahmemberikan arahan agar uang diserahkan kepada stafnya, selanjutnya saksiserahkan

., Kepala Bidang PNFI selaku Ketua Tim Bansos dan Hibah menandatanganiSurat Nomor : 849/917/VII/2013 tanggal 17 April 2013 perihal Rekomendasi MohonBansos/Hibah APBDP 2013/APBD Murni 2014 kepada Tim Panitia Anggaran Daerah(TAPD) Provinsi Kalimantan Timur C.qg. Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Timur,dimana dalam lampiran surat tersebut LKP.

Kalimantan Timur No. 849/917/VII/2013 tanggal 17 April 2013 yang ditujukan kepada Tim Panitia Anggaran Daerah (TAPD) pada intinya bahawa lembaga yang tertera dalam Lampiransurat tersebut diantaranya LPK Triton memenuhi syarat untuk dipertimbangkan pemberian Bansos/Hibah Prov.

Kalimantan Timurapabila ada permohonan proposal permintaan dana hibah setelah menerima pendelagasian dari Biro Sosial adalah mengecek persyaratan atas proposal pengajuan dana hibah yang masuk (visitasi) dan membuat rekomendasi yang ditujukan kepada Tim Panitia Anggaran Daetah (TAPD); Bahwa benar pada T.A. 2013 Diknas Pemprov.

Kaltim membuat rekomendasi terkait Proposal yang diajukan LPK Triton dan rekomendasi tersebut diberikan TAPD bersama dengan 3 lembaga lainnya sesuai dengan rekomendasi No. 460/2298/B.Sos/2013 tanggal 4 Februari 2013;Bahwa yang menentukan apakah lembaga disetujui mendapat dana bantuan hibahadalah Tim Panitia Anggaran Daerah (TAPD), setelah itu dilakukan proses lebih lanjut Sesuai dengan prosedur yang berlaku;Bahwa saksi tidak mengetahu bahwa LPK Triton mendapat dana bantuan hibah tahun 2013 sebesar

dan TAPD yang berwenang menentukan berapa jumlah dana yang diberikan;Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi tersebut benar;6.

Akhirnya oleh TAPD mengusulkan PengadaanLahan Jambu Dua untuk mencapai halhal tersebut di atas, kemudianRAPBDP setelah di sepakati oleh TAPD;Pada tanggal 10 Oktober 2014 pada rapat Badan anggaran dengan TAPD diHotel Park, Jakarta dilakukan pembahasan tentang APBD Perubahan,awalnya sebenarnya tidak ada pembahasan tentang Jambu Dua, namunoleh Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD mengusulkan/memunculkankembali untuk Jambu Dua anggarannya Rp. 55 Milyar, dengan duaalternatif, alternatif Rp. 55 Milyar,

Terhadap usulan tersebut TAPD menyetujui usulan alternatif tersebutkarena untuk mengurangi nilai defisit APBD 2015 yang diketahui 800 Milyar,kebetulan pembahasan antara APBD 2015 dengan APBDP hampirberbarengan;Pada hari selasa tanggal 14 Oktober 2014 bertempat di Gedung Dewansekitar jam 13.00 WIB dihadiri seluruh Pimpinan Dewan, Badan Anggaran,dan TAPD, di bahas kembali TAPD dengan Banggar dan di dapati harga 20Milyar, namun Sekda tetap pada posisi angka Rp. 55 M, atau Rp. 40 Milyar,halaman 10 dari

untuk membahas RAPBDP2014, dan saat rapat pembahasan di lakukan beberapa kali dan pada saatpembahasan di ruang rapat Sekda sekitar awal bulan Oktober 2014 tersebutmuncul Rencana Pengadaan Lahan Warung Jambu oleh TAPD dalam hal iniSekda selaku Ketua TAPD dengan alasan Target RPJMD, adanya dana dariPemprov, dan melihat beban APBD 2015 yang di proyeksikan deficit 800Milyard.

Akhirnya oleh TAPD mengusulkan Pengadaan Lahan Jambu Duauntuk mencapai halhal tersebut di atas, kKemudian RAPBDP setelah disepakati oleh TAPD;Pada tanggal 10 Oktober 2014 pada rapat Badan anggaran dengan TAPD diHotel Park, Jakarta dilakukan pembahasan tentang APBD Perubahan,awalnya sebenarnya tidak ada pembahasan tentang Jambu Dua, namun olehSekretaris Daerah selaku Ketua TAPD mengusulkan/memunculkan kemballiuntuk Jambu Dua anggarannya Rp. 55 Milyar, dengan dua alternatif, alternatif Rp. 55 Milyar

Terhadapusulan tersebut TAPD menyetujui usulan alternatif tersebut karena untukmengurangi nilai defisit APBD 2015 yang diketahui 800 Milyar, kebetulanpembahasan antara APBD 2015 dengan APBDP hampir berbarengan;Pada hari selasa tanggal 14 Oktober 2014 bertempat di Gedung Dewansekitar jam 13.00 WIB dihadiri seluruh Pimpinan Dewan, Badan Anggaran,dan TAPD, di bahas kembali TAPD dengan Banggar dan di dapati harga 20Milyar, namun Sekda tetap pada posisi angka Rp. 55 M, atau Rp. 40 Milyar,dan pada akhirnya

. ; 14. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Walikota CilegonNomor : 990/Kep.458-DPPKD/2009 tanggal 31 Desember 2009 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan serta Bendahara Pengeluaran Pembantu di lingkungan PemkotCilegon beserta Lampirannya.15. 1 (satu) lembar asli Jadwal Penyusunan APBD Kota Cilegon TA 2010 yang diterbitkan Sekretaris II TAPD Kota Cilegon Drs.

Kepala BUD DPPKD sebagai KabidPembiayaan Saksi sebagai Wakil Sekretaris TAPD, yang Saksi ketik ituHalaman 58 dari 324 halaman, Putusan Perk.

. ; Bahwa pembahasan terkait pengesahan APBD tahun 2010, yaitu :1).Rapat gabungan antara TAPD dan Banggar tanggal 4 s.d 6 NopemberHalaman 70 dari 324 halaman, Putusan Perk. No. 22/Pid.Sus/TPK/2012/PN.

Setelah muncul RKPD, lalu disusun KUA/Kebijakan Umum Anggarandan PPAS/Prioritas Plafon Anggaran Sementara oleh TAPD/TimAnggaran Pemerintah Daerah, lalu oleh Walikota disampaikan ke DPRDuntuk mendapatkan persetujuan. ; e). Sebelum mendapatkan persetujuan, terlebih dahulu dilakukanpembahasan antara Walikota dan TAPD dengan Tim Anggaran DPRD,setelah dibahas dan disetujui bersama lalu KUA dan PPASditandatangani bersama.; f).

Selanjutnya dilakukan pembahasan/asistensi RKA oleh TAPD bersamasama dengan masingmasing SKPD, hasil pembahasan selanjutnyadimasukkan didalam dalam draf RAPBD.;i). Setelah tersusun draf RAPBD, selanjutnya disampikan secara resmioleh Walikota kepada DPRD untuk dibahas bersama. ; j). Selanjutnya dilakukan rapat gabungan antara TAPD bersama SKPD dengan timanggaran DPRD.;k).

;e Bahwa PPK dari SKPD. ; e Bahwa Saksi tidak tahu panitia pembangunan dermaga trestle Kubangsari,karena bukan kewenangan TAPD. ; e Bahwa DID (Dana Insentif Daerah) ditujukan untuk biaya pendidikan.

), kemudianTAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi SKPD tadi sesuaidengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah, jadi rekomendasikepala SKPD dan pertimbangan TAPD tersebut menjadi dasar pencantumanalokasi anggaran hibah dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran(KUA); Bahwa yang melakukan verifikasi ke lapangan adalah SKPD yangberkaitan; Bahwa seingat saksi pengajuan proposal untuk Pembangunan MerajanSri Arya Kresna Kepakisan nilainya lebih dari Rp 200.000.000, (dua ratusjuta rupiah);Halaman

DEWA PUTU GERIAWAN.Bahwa sebelum disahkannya DPAPPKD (Dokumen PelaksanaAnggaranPejabat Pengelola Keuangan Daerah) untuk tahun anggaran2015 terlebih dahulu ditandatangani oleh 3 orang anggota TAPD yangrinciannya harus sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkungnomor: 6 tahun 2014 tentang APBD Kabupaten Klungkung tahun anggaran2015 dan Peraturan Bupati Klungkung nomor : 30 tahun 2014 tentangpenjabaran APBD tertanggal 30 Desember 2014, setelah DPAPPKDHalaman 52 dari 122 halaman putusan pidana

, kemudian TAPD memberikan pertimbangan atasrekomendasi sesuai dengan Prioritas dan kemampuan keuangan daerah,Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD menjadi dasarpencantuman lokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS(Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara),hibah dalam bentuk uang dicantumkan dalam RKAPPKD dan hibah dalambentuk barang dan jasa dicantumkan dalam RKASKPD;Bahwa untuk saksi KETUT KRISNIA ADI PUTRA dan saksi NI KADEKENDANG ASTITI saksi tidak kenal

(Tim Anggaran Pemerintah Daerah) dimanaSekretaris Daerah sebagai Koordinator TAPD, kemudian TAPD memberikanpertimbangan atas Rekomendasi dari SKPD terkait sesuai dengan prioritasdan kemampuan keuangan daerah, dari Rekomendasi Kepala SKPD danpertimbangan TAPD tersebut menjadi dasar pencantuman alokasi anggaranhibah dalam rancangan KUA (Kebijakan Umum Anggaran) dan PPAS(Prioritas dan Plapon Anggaran Sementara); Bahwa pencantuman alokasi anggaran hibah seperti dimaksud meliputiAnggaran Hibah berupa

Sekretaris DaerahKabupaten Klungkung mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam NegeriNo. 39 tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam NegeriNo. 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosialyang bersumber dari APBD, saksi tidak otomatis duduk dalam TAPD, karenaTAPD ada surat Keputusan Bupati, TAPD Kabupaten mempunyai tugasmengkoordinasikan usulanusulan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)yang sebelumnya telah direkap oleh DPPKA (Dinas Pendapatan, Pengelolakeuangan dan