• Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) tanda Daftar UsahaPerdagangan (TDUP) pupuk anorganik.3. Nomor pokok Wajib Pajak (NPWP.294. Surat keterangan domisili.5. KTP yang mewakili badan usaha atau badan hukum.6. Pernyataan yang berhak menandatangani surat dalam rangkapendaftaran pupuk.7. Agen yang ditunjuk oleh pemilik formulator yang berasal dari luarnegeri.8. Surat tanda daftar/sertifikat merek dari instansi yang berwenang.9. Pemilik formula yang bersangkutan/penerima kuasa.10.

  Akte pendirian perusahaan;2.Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) tanda Daftar UsahaPerdagangan (TDUP) pupuk anorganik.. Nomor pokok Wajib Pajak (NPWP.. Surat keterangan domisili.. KTP yang mewakili badan usaha atau badan hukum.nou & W.Pernyataan yang berhak menandatangani surat dalam rangkapendaftaran pupuk.7. Agen yang ditunjuk oleh pemilik formulator yang berasal dari luarnegeri.8. Surat tanda daftar/sertifikat merek dari instansi yang berwenang.9.

  Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) tanda Daftar UsahaPerdagangan (TDUP) pupuk anorganikNomor pokok Wajib Pajak (NPWP)Surat keterangan domisili.KTP yang mewakili badan usaha atau badan hukum.Aun kwPernyataan yang berhak menandatangani surat dalam rangkapendaftaran pupuk.7. Agen yang ditunjuk oleh pemilik formulator yang berasal dari luarnegeri.8. Surat tanda daftar/sertifikat merek dari instansi yang berwenang.9. Pemilik formula yang bersangkutan/penerima kuasa.10.

  Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) tanda Daftar UsahaPerdagangan (TDUP) pupuk anorganikNomor pokok Wajib Pajak (NPWP)Surat keterangan domisili.KTP yang mewakili badan usaha atau badan hukum.Au ewPernyataan yang berhak menandatangani surat dalam rangkapendaftaran pupuk.7. Agen yang ditunjuk oleh pemilik formulator yang berasal dari luarnegeri.8. Surat tanda daftar/sertifikat merek dari instansi yang berwenang.9. Pemilik formula yang bersangkutan/penerima kuasa.10.

  di Pusatperlindungan Varietas Tanaman dan perizinan Pertanian Kementrianpertanian sesuai dengan surat Permentan Nomor 43/Permentan/SR.140/8.2011 Tentang Syarat dan tata cara pendaftaran pupuk anorganik, dan berdasarkan ketentuan Pasal 4 Permentan Nomor 43/permentan/SR.140/8/2011 permohonan pendaftarannya dapatdiajukan oleh perseorangan atau badan hukum Indonesia denganmemenuhi persyaratannya yaitu :1.Akte pendirian perusahaan;2.Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) tanda Daftar UsahaPerdagangan (TDUP

• meyakinkanInvestor jika MUHAMMAD ZAHROWI telah melakukan koordinasidengan Dinas Pariwisata Kab.Madiun maka saksi menebitkan SuratKeterangan tersebut;Bahwa Nilai kekuatan hukum Surat Keterangan yang Nomor:556/41/402.112/2017 yang ditanda tangani saksi tersebut hanyasebagai keterangan jika di Ds.Banjarsari Wetan Kec.DaganganKab.Madiun akan dibangun wahana wisata kolam pemancingan sajadan tidak bisa digunakan sebagai ijin pembangunan wahanapemancingan Watu Dakon Resort;Bahwa Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP

  Madiun tepatnya sebagai Kepala BidangPeyananan Terpadu dan Pengelohan Data Informasi sejak Januari2018 dengan tugas diantaranya sebagai penyelenggara pelayananperijinan dan pengolahan serta pengumpulan data informasi.Sedangkan ruang lingkup pelayanan perijinan ada 33 ljin yang dapatdiproses sesuai kewenangan saksi diantaranya IMB, TDP, SIUP,TDUP, TDG, Reklame, Makam, Kesehatan, Apotik, Klinik, Balai LatihanKerja;Bahwa saksi tidak pernah menerima berkas permohonan perijinan dariterdakwa selaku pemilik

  Sedangkanruang lingkup pelayanan perijinan ada 33 Ijin yang dapat diprosessesuai kewenangan ahli diantaranya IMB, TDP, SIUP, TDUP, TDG;Bahwa SIUP adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatanusaha perdagangan yang terdiri dari SIUP Mikro, SIUP Kecil, SIUPMenengah dan SIUP Besar;Bahwa Tanda Daftar Perusahaan adalah daftar catatan resmi yangdiadakan menurut atau berdasarkan ketentuan undangundang atauperaturanperaturan pelaksanaannya, dan memuat halhal yang wajibdidaftarkan oleh setiap perusahaan

  Pariwisata mekanismenya pemohon mengajukanpermohonan ke DPMPTSP dan selanjutnya permohonan ditambahdengan IMB dan Rekomendasi Teknis dari Dinas Pariwisata diprosesoleh Komtek (Komisi Teknis) dan apabila dinyatakan benar secaraadministrasi dan teknis maka jin baru diterbitkan dan versi OSS 1.1setelah setelah terbit NIB pasti akan diketahui usaha yang dilakukanatau dimohonkan oleh pemohon dan jika dibidang pariwisata makaakan ada rekomendasi teknis dari Dinas Priwisata terkait penerbitanatau pengefektivan TDUP

• Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal,Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi;Halaman 2 dari 15 Hal, Putusan Nomor 0157/Pdt.G/2016/PA.BbScanned by CamScanner me dengan keadaan rumah langga seperti djeiagnar 0) wasggugat sudah tidak mermiliki harapan akan dapat tdup tirbali bersama Tergugat untuk mermbina rurnah tangga yang behagsmasa yang akan datangBahwa berdasarkan alasan/dalildalil tersebut, Penggugat mernonorkepada Ketua Pengadilan Agama Baubau, Ca.

• Muba dengan dibuktikan Surat Tanda Daftar Usaha Kebun Nomor : 001/DISBUN/TDUP/II/2010 tanggal 15 Februari 2010 dari Dinas Perkebunan Kab. Mubaserta lahan tersebut sudah mempunyai surat kepemilikan yang sah milik saksi korbanCandra Wijaya Jap Als Acun berupa sertifikat dengan nomor dan namanya sebagaiberikut : 1. No SHM 716 atas nama Cek Besah 2. No SHM 729 atas nama MarijamAjub 3.

• M E N G A D I L I

  1. Menyatakan Terdakwa SIRIH Binti WARGINI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membuka hiburan karaoke yang tidak terdaftar dan tidak memiliki ijin tanda daftar usaha pariwisata (TDUP);
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan

• di tempat kasir menunggu pemain yang akan menukarkan tiketdengan hadiah;Bahwa Indra Purnama dan Akbar Udin yang berperan sebagai pekerjalapangan atau wasit sedang berada di Ezone bertugas melayanipenukaran hadiah apa bila ada pemain yg menang (cancel) lalumenyerahkan hadiah kepada pemain dan mengambil coin cancelkemudin menyerahkan kepada kasir; .Bahwa sesuai dengan ijin yang diberikan Pemerintah Kota Batam melaluiKepala Badan Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu PintuNomor:125/BPMPTSPBTM/TDUP

  tiketdengan hadiah;Halaman 16 dari 45 Perkara Pidana No. 736/Pid.B/2017/PN BTMe Bahwa Indra Purnama dan Akbar Udin yang berperan sebagai pekerjalapangan atau wasit sedang berada di Ezone bertugas melayanipenukaran hadiah apa bila ada pemain yg menang (cancel) lalumenyerahkan hadiah kepada pemain dan mengambil coin cancelkemudin menyerahkan kepada kasir; .e Bahwasesuai dengan ijin yang diberikan Pemerintah Kota Batam melaluiKepala Badan Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu PintuNomor:125/BPMPTSPBTM/TDUP

  tempat kasirmenunggu pemain yang akan menukarkan tiket dengan hadiah, Indra Purnamadan Akbar Udin yang berperan sebagai pekerja lapangan atau wasit sedangberada di Ezone bertugas melayani penukaran hadiah apa bila ada pemain ygmenang (cancel) lalu menyerahkan hadiah kepada pemain dan mengambil coincancel kemudin menyerahkan kepada kasir;Menimbang, bahwa sesuai dengan ijin yang diberikan Pemerintah KotaBatam melalui Kepala Badan Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu SatuPintu Nomor:125/BPMPTSPBTM/TDUP

• tandatangan pejabat dan capdinas ; Setelah eksportir/PPJK mendapatkan NPE, kemudian barang ekspordapat dimasukkan ke dalam kawasan pabean dengan terlebin dahulumemperlihatkan NPE kepada Petugas Bea dan Cukai yang mengawasipemasukan barang ekspor dipintu masuk kawasan pabean danselanjutnya barang ekspor siap untuk dikirim ke Luar Negeri ;Setiap perusahaan dapat melakukan ekspor barang melalui Kantor Bea danCukai apabila perusahaan eksportir tersebut telah mempunyai Tanda DaftarUsaha Perdagangan (TDUP

  Baswara Nitisara yang memiliki TandaDaftar Usaha Perdagangan (TDUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)yang berwenang melakukan ekspor ;Bahwa sebagai pelaksana dari ekspor dalam perkara a quo adalah PT.

  MultiMitra Benua, JUSTIN SIAHAAN sebagai Direktur yang dalam aturan eksporimpor disebut Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabean (PPJK) dalampelaksana tugasnya harus mendapat kuasa dari Perusahaan yangmempunyai izin ekspor yang memiliki (TDUP) untuk melakukan ekspor atasbarang dari pemilik Komoditi yang diekspor ;Bahwa yang ternyata diekspor oleh PT.

• Central Hiburan Gembira Baru (CHGB) yang berdiri sejaktanggal 2 juli 2005 yang bergerak dibidang lingkup industri rekaman suaradalam bentuk cakram optic; Sertifikat Merek dengan nomorIDM000044984, tertanggal penerimaan permohonan 22 Desember 2003dan Surat dari Departemen hukum dan Ham tentang sertifikat merktertanggal, 9 Agustus 2005; Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) KecilNomor : 510/3750/402.4.12/2003, tanggal 27 Oktober 2003; Tanda DaftarUsaha Perdagangan (TDUP) Nomor : 1565/13 1/TDUP/X/1998

• Putusan perkara No.214/PHI.G/2012/PN Jkt Pst.UndangUndang di Bidang Usaha Hukum Perusahaan, PemakaianNama PT, Tata Cara Mendirikan PT, Tata Cara PendaftaranPerusahaan, TDUP, dan SIUP cetakan ke1, Hlm. 8, yangmembahas tentang Bentuk Dasar Badan Usaha diSingapura (Bukti T7), yang berbunyi sebagai berikut : Bentuk ini terlihat pada nama perusahaannya memakaisingkatan Pte (Private)...Ketidakjelasan Penggugat dalam menyebutkan identitasTergugat, mengakibatkan timbulnya keambiguan atas pihakdalam perkara

  ,dalam bukunya Berbagai Peraturan danPelaksanaan UndangUndang di BidangUsaha Hukum Perusahaan, PemakaianNama PT, Tata Cara Mendirikan PT, TataCara Pendaftaran Perusahaan, TDUP, danSIUP cetakan ke1, HIm. 8; Bukti T8:Fotokopi sesuai dengan aslinya TandaDaftar Perusahaan Perseroan Terbatas No.09.03.1.70.72521 tertanggal 30 September Bukti T9a:Fotokopi sesuai dengan aslinya DoktrinHukum M.

• M E N G A D I L I :

  1. MenyatakanTerdakwa RAHMAT CAHYONO seperti tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan Membuka Usaha Salon & SPA belum ada TDUP (Tanda Daftar Usaha Pariwisata) sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2010 tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran

• 1. Menyatakan Terdakwa Sigit Purwoko seperti tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah/tidak bersalah melakukan perbuatan : Membuka Usaha ayam geprek dan susu belum memiliki TDUP.Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Peraturan Daerah.

• belum dinyalakan;

• 1 (satu) buah Korek api gas merk G2000;
• 1 (satu) buah flashdisk merk Kingston kapasitas 8 gb warna merah dan silver;

Dirampas untuk dimusnahkan;

• 1 (satu) unit kapal dengan nama Dirga Kabila 19801 dengan ciri khusus : GT.20 berbahan dasar kayu dengan ukuran : P x L x D (M) : 15,00 x 3,50 x 1,00;
• 1 (satu) buah buku kesehatan kapal / Ship Health Book;
• 1 (satu) lembar Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP

  ) kapal wisata tetap nomor : 556.1/183/TDUP-KW/XII/ PRBUD/2021;

• 1 (satu) lembar pas besar nomor : PK.205/17/6/KSOP.MRE-18 beserta 1 (satu) lembar halaman pengukuhan;
• 1 (satu) buah buku / surat grose akta pendaftaran kapal nomor : 34 tanggal 16 Mei 2018 dengan tanda pendaftaran kapal : 2018 OOn No. 34/L;
• 2 (dua) buah kunci kontak;
• 1 (satu) lembar surat ukur dalan negeri nomor :46/OOM;
• 1 (satu) unit sekoci berbahan dasar fiber dengan 1 (satu) buah mesin

• (asli) No. 0166/1015/TDUP/IV/1999 Tgl. 27 April 1999;Tanda Daftar Perusahaan/TDP (asli) No. 101 426 001 83 Tanggal 29April 1999;Tanda Anggota Dekopin (asli) No.

  Pengangkatan danTugas Manager tahun2008 (asli) NomorSkep /018/KBMT AT/11/2008, Tgl 01 Maret2008;Akta Pendirian tahun1998 (asli) Nomor : 60/BH/KDK. 10. 15/XII/1998, Tgl 09Desember 1998;Pengesahan PerubahanAnggaran Dasar tahun2001 (asli) Nomor : 20/PAD/KDK.10.15/IV/2001, Tgl 26 April2001;Nomor Pokok WajibPajak (asli) Nomor :1.895.015.4425 Atasnama Koperasi BMTATTAAWUN;Surat Jjin UsahaPerdagangan/SIUP(asli) Nomor503/0166/PK/XI/ 2007,Tgl. 30 November2007;Tanda Daftar UsahaPerusahaan/TDUP(asli) No. 0166

  /1015/TDUP/IV/1999 Tgl. 27April 1999;Tanda DaftarPerusahaan/TDP (asli)No. 101 426 001 83Tanggal 29 April 1999;24 Tanda AnggotaDekopin (asli) No.Skep/028/dekopinda/PA/2000, Tgl. 28Februari 2000;25 Surat Jjin TempatUsaha (asli) Nomor :503/Sk/167//B/1999,Tgl 10 Mei 1999;26 Tanda DaftarPerusahaan KoperasiTeregistrasi (asli) No :101 426 500 183, Tgl.03 Desember 2007;27 Surat jin MendirikanBangunan (asli) no.503/644/SK.330/DPTLH.Tsm/2008, Tgl. 19Februari 2008;28 Berita AcaraKonsorsium (Fotocopy) Tgl. 17

  Pengangkatan danTugas Manager tahun2008 (asli) NomorSkep /018/KBMT AT/11/2008, Tgl 01 Maret2008;Akta Pendirian tahun1998 (asli) Nomor : 60/BH/KDK. 10. = 15/XII/1998, Tgl 09Desember 1998;Pengesahan PerubahanAnggaran Dasar tahun2001 (asli) Nomor : 20/PAD/KDK.10.15/IV/2001, Tgl 26 April2001;Nomor Pokok WajibPajak (asli) Nomor :1.895.015.4425 Atasnama Koperasi BMTATTAAWUN;Surat Jjin UsahaPerdagangan/SIUP(asli) Nomor503/0166/PK/XI/ 2007,Tgl. 30 November2007;81 Tanda Daftar UsahaPerusahaan/TDUP(asli) No

  . 0166/1015/TDUP/IV/1999 Tgl. 27April 1999;82 Tanda DaftarPerusahaan/TDP (asli)No. 101 426 001 83Tanggal 29 April 1999;83 Tanda AnggotaDekopin (asli) No.Skep/028/dekopinda/PA/2000, Tgl. 28Februari 2000;84 Surat Ijin TempatUsaha (asli) Nomor :503/Sk/167//B/1999,Tgl 10 Mei 1999;85 Tanda DaftarPerusahaan KoperasiTeregistrasi (asli) No :101 426 500 183, Tgl.03 Desember 2007;86 Surat jin MendirikanBangunan (asli) no.503/644/SK.330/DPTLH.Tsm/2008, Tgl. 19Februari 2008;87 Berita AcaraKonsorsium (Fotocopy

• M E N G A D I L I :

  1. Menyatakan bahwa Terdakwa YULIANA APSARI SUHARINI dengan identitas seperti tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No 15 Tahun 2012 tentang Pengusaha yang tidak memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana

• Renggugat/Pembarding bukanmengurus/memohonkan TDUP (Tage Dattar Usaha Pariwisata) yangharus menunjukkan jenis kegiatn usa hanya; Bahwa berdasarkan ne tal tersebut sebagaimana lengkapnya dalammemori banding, PerlggugatPembanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi 7: ata Usaha Negara Jakarta untuk memutus sebagai berikut: *. 5 1.

• Luwu Utara tersebut merupakan perairan pedalamannya serta terrnasukwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia ;Bahwa yang diwajibkan memiliki izin untuk penangkapan ikan di wilayah perairanIndonesia adalah yang menggunakan kapal penangkap ikan diatas 5 (lima) gros ton,sedangkan kapal penangkap ikan di bawah 5 (lima) gros ton tidak diwajibkan untukmemiliki izin dan hanya tanda daftar usaha perikanan (TDUP), sebagimana di jelaskandalam pasal 8 Peraturan Menteri Perikanan dan Kelautan Nomor 14

  Luwu Utara tersebut merupakan perairan pedalamannya sertaterrnasuk wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia ;Bahwa benar yang diwajibkan memiliki izin untuk penangkapan ikan di wilayah perairanIndonesia adalah yang menggunakan kapal penangkap ikan diatas 5 (lima) gros ton,30sedangkan kapal penangkap ikan di bawah 5 (lima) gros ton tidak diwajibkan untukmemiliki izin dan hanya tanda daftar usaha perikanan (TDUP), sebagimana di jelaskandalam pasal 8 Peraturan Menteri Perikanan dan Kelautan

  Luwu Utara tersebut merupakan perairan pedalamannya sertaterrnasuk wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia ;Bahwa benar yang diwajibkan memiliki izin untuk penangkapan ikan di wilayah perairanIndonesia adalah yang menggunakan kapal penangkap ikan diatas 5 (lima) gros ton,sedangkan kapal penangkap ikan di bawah 5 (lima) gros ton tidak diwajibkan untukmemiliki izin dan hanya tanda daftar usaha perikanan (TDUP), sebagimana di jelaskandalam pasal 8 Peraturan Menteri Perikanan dan Kelautan Nomor

• M E N G A D I L I :

  1. Menyatakan Terdakwa Karla Ekarani seperti tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan menyelenggarakan usaha simetri cafee belum dilengkapi tanda daftar usaha pariwisata (TDUP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2010 tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Peraturan Daerah ;

  2.

• MENGADILI:

  1. Menyatakan Terdakwa IE SIOE TJAI seperti tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan Membuka Usaha Rumah Makan Gulai Kepala Ikan belum memiliki TDUP;
  2. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2010 tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Peraturan Daerah;
  3. Menghukum Terdakwa

• Menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usahahiburan dan rekreasi yang meliputi terbukanya kesempatan yangsama dalam berusaha, memfasilitasi dan memberikan kepastianhukum dan Pasal 12 Peraturan Bupati Nomor 87 tahun 2017 tentangPetunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan danRekreasiPeraturan Bupati Sragen Nomor 87 tahun 2017, yangmenyebutkan jangka waktu Penyelesaian Permohonan TDUP palinglama 3 (tiga) hari kerja setelah

  Bahwa Obyek gugatan bukan merupakan keputusan tata usaha Negaramelainkan surat jawaban yang disampaikan Tergugat sebagai PejabatTata Usaha Negara yang berwenang memberikan jawaban berdasarkanketentuan peraturan perundangundangan yang pada subtansinyajawaban tersebut disampaikan dengan alasan: Permohonan Penggugat kepada tergugat sebenarnya sudah tidak bisaditerima karena masa izin zensho family karaoke sudah kadaluwarsaper tanggal 12 Januari 2016; Usaha Zensho Family Karaoke belum didaftarkan dalam TDUP

  Menciptakan iklim yang kondusif untukperkembangan usaha hiburan dan rekreasi yang meliputi terbukanyakesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi dan memberikankepastian hukum dan Pasal 12 Peraturan Bupati Sragen No.87 Tahun 2017yang berbunyi jangka waktu penyelesaian Permohonan TDUP paling lama 3(tiga) hari kerja setelahn Permohonan diterima dengan lengkap dan benar,Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan PermohonanPerpanjangan Izin pada

• Kami dapat melakukan izin perubahan untuk Citra Club Pub Dan Karaokeyang sebelumnya atas nama Nanang Turmuzi ke atas nama Ni Putu HariTrisnawati, A.Md, hanya terkait izin badan usahanya saja (SIUP, TDP, TDUP,ITPMB), tetapi menunda untuk menerbitkan izin perubahan untuk IzinMendirikan Bangunan (IMB) sampai persyaratan yang dimintalengkap/terpenuhi.

  aspek prosedural sekaligus substansi atas diterbitkannya objeksengketa sebagai berikut ;Menimbang, bahwa terhadap perubahan nama dalam izinizin atas tempatusaha CITRA CLUB PUB AND KARAOKE maka prosedur sebagaimana terteradalam ketentuan pasal 16,17,18 dan 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah,menurut Majelis Hakim telah terpenuhi segala unsurnya hal ini diwujudkan dengantelah diterbitkannya izinizin berupa IMB, SIUP, TDP, TDUP