Nomor 1745/M.KOMINFO/HK.02.03/12/2017. Nomor 15/KB/M.KUKM/XII/2017. Nomor 182/9459/SC. Nomor 8 Tahun 2017. Nomor 40/XII/NK/2017. Nomor 8/M/NK/2017. Nomor B/118/XII/2017. Nomor KEP-705/A/JA/12/2017. Nomor 20/KS/BKPM/2017.

RIFANSYAH selaku Direktur Nomor : 02.03/RIL-KA/I/2020, tanggal 02 Januari 2020.35. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Kayu Bulat, Nomor : 03/GS-TL/BASTKB/III/2020, tanggal 4 Maret 2020.36. 1 (satu) lembar fotocopi Surat Perjanjian Kontrak Supply Bahan Baku Kayu Bulat/ Logs antara Hutan Hak Jamid yang diwaliki oleh JAMID selaku Penanggungjawab Kelompok Hutan Hak Desa Tumbang Tanjung dengan UD. Karya Abadi yang diwakili oleh H. RIFANSYAH selaku Direktur UD.

RIFANSYAH selakuDirektur Nomor : 02.03/RILKA/I/2020, tanggal 02 Januari 2020.1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Kayu Bulat, Nomor :03/GSTL/BASTKB/III/2020, tanggal 4 Maret 2020.1 (satu) lembar fotocopi Surat Perjanjian Kontrak Supply Bahan BakuKayu Bulat/ Logs antara Hutan Hak dd yang diwaliki oleh JAMIDselaku Penanggungjawab Kelompok Hutan Hak Desa TumbangTanjung dengan UD. Karya Abadi yang diwakili oleh H. RIFANSYAHselaku Direktur UD.

RIFANSYAH selakuDirektur Nomor : 02.03/RILKA/I/2020, tanggal 02 Januari 2020.1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Kayu Bulat, Nomor :03/GSTL/BASTKB/III/2020, tanggal 4 Maret 2020.1 (satu) lembar fotocopi Surat Perjanjian Kontrak Supply Bahan BakuKayu Bulat/ Logs antara Hutan Hak Jamid yang diwaliki oleh JAMIDselaku Penanggungjawab Kelompok Hutan Hak Desa TumbangTanjung dengan UD. Karya Abadi yang diwakili oleh H. RIFANSYAHselaku Direktur UD.

RIFANSYAH selaku Direktur Nomor :02.03/RILKA/I/2020, tanggal 02 Januari 2020.1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Kayu Bulat, Nomor : 03/GSTL/BASTKB/III/2020, tanggal 4 Maret 2020.1 (satu) lembar fotocopi Surat Perjanjian Kontrak Supply Bahan Baku KayuBulat/ Logs antara Hutan Hak Jamid yang diwaliki oleh JAMID selakuPenanggungjawab Kelompok Hutan Hak Desa Tumbang Tanjung denganUD. Karya Abadi yang diwakili oleh H.

RIFANSYAH selaku DirekturNomor : 02.03/RILKA/I/2020, tanggal 02 Januari 2020.1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Kayu Bulat, Nomor :03/GSTL/BASTKB/III/2020, tanggal 4 Maret 2020.1 (satu) lembar fotocopi Surat Perjanjian Kontrak Supply Bahan BakuKayu Bulat/ Logs antara Hutan Hak Jamid yang diwaliki oleh JAMIDselaku Penanggungjawab Kelompok Hutan Hak Desa TumbangTanjung dengan UD. Karya Abadi yang diwakili oleh H.

RIFANSYAH selaku Direktur Nomor : 02.03/RIL-KA/I/2020, tanggal 02 Januari 2020.35. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Kayu Bulat, Nomor : 03/GS-TL/BASTKB/III/2020, tanggal 4 Maret 2020.36. 1 (satu) lembar fotocopi Surat Perjanjian Kontrak Supply Bahan Baku Kayu Bulat/ Logs antara Hutan Hak Jamid yang diwaliki oleh JAMID selaku Penanggungjawab Kelompok Hutan Hak Desa Tumbang Tanjung dengan UD. Karya Abadi yang diwakili oleh H. RIFANSYAH selaku Direktur UD.

RIFANSYAH selaku Direktur Nomor :02.03/RILKA/I/2020, tanggal 02 Januari 2020.1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Kayu Bulat, Nomor : 03/GSTL/BASTKB/III/2020, tanggal 4 Maret 2020.1 (satu) lembar fotocopi Surat Perjanjian Kontrak Supply Bahan Baku KayuBulat/ Logs antara Hutan Hak Jamid yang diwaliki oleh JAMID selakuPenanggungjawab Kelompok Hutan Hak Desa Tumbang Tanjung denganUD. Karya Abadi yang diwakili oleh H.

RIFANSYAH selaku Direktur Nomor : 02.03/RILKA/I/2020,tanggal 02 Januari 2020.1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Kayu Bulat, Nomor : 03/GSTL/BASTKB/III/2020, tanggal 4 Maret 2020.1 (satu) lembar fotocopi Surat Perjanjian Kontrak Supply Bahan Baku Kayu Bulat/Logs antara Hutan Hak Jamid yang diwaliki oleh JAMID selaku PenanggungjawabKelompok Hutan Hak Desa Tumbang Tanjung dengan UD. Karya Abadi yangdiwakili oleh H. RIFANSYAH selaku Direktur UD.

RIFANSYAH selaku Direktur Nomor : 02.03/RILKA/I/2020, tanggal 02 Januari 2020.35.1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Kayu Bulat, Nomor : 03/GSTL/BASTKB/III/2020, tanggal 4 Maret 2020.36.1 (satu) lembar fotocopi Surat Perjanjian Kontrak Supply Bahan Baku KayuBulat/ Logs antara Hutan Hak Jamid yang diwaliki oleh JAMID selakuPenanggungjawab Kelompok Hutan Hak Desa Tumbang Tanjung dengan UD.Karya Abadi yang diwakili oleh H. RIFANSYAH selaku Direktur UD.

Paket Pelebaran Jalan Rainis Melonguane Beo Esang (MYC),senilai Rp. 175.000.012.842,40 (seratus tujuh puluh lima milyar duabelas ribu delapan ratus empat puluh dua 40/100 rupiah) termasukPajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagaimana Surat Perjanjian NomorHK.02.03/WIL.IILPPK16/722/2015 tanggal 02 Desember 2015 antaraKementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RepublikIndonesia, Direktorat Jenderal Bina Marga dengan PENGGUGGAT;b.

., senilai Rp.80.379.553.000, (delapan puluh milyar tiga ratus tujuh puluh sembilanjuta lima ratus lima puluh tiga rupiah) termasuk Pajak PertambahanNilai (PPN) sebagaimana Surat Perjanjian Nomor HK.02.03/008/PPK.GKOEND/V2016 tanggal O06 Januari 2016 = antaraKementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RepublikIndonesia, Direktorat Jenderal Bina Marga dengan PT ConblocInfratecno yang bersumber dari tahun anggaran 2016;c. Paket 14.

HK.02.03/1/II/07644/2014, tertanggal 28 Mei 2014, buktiT.4;Fotokopi Surat Visum Et Repertum, tertanggal 10 Februari 2018, buktiT.5;Fotokopi Surat Keterangan Pengaduan Komnas Perempuan,tertanggal 23 Februari 2018, bukti T.6;Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan yang dikeluarkan oleh PoldaSumbar, tertanggal 08 Maret 2018, bukti T.7;Foto Kemesraan keluarga Termohon dan Pemohon, bukti T.8;Foto Pemohon di ruko di Kota Batam, bukti T.9;Fotofoto Termohon, bukti T.10;Fotofoto Anak Idalam kondisi sakit, bukti

Bahwa Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RepublikIndonesia bersurat kepada Menteri Keuangan RepublikIndonesia dengan surat tanggal 14 Juli 2014 NomorKN.02.03/III/1181/2014 yang pada intinya menanyakansebagai berikut : Apakah terhadap Aset tanah yang tidak tercatat (belumtercatat) dalam Daftar Inventaris Barang Milik Negaratersebut dapat diterbitkan Surat Keputusan PenghapusanBarang Milik Negara dan Berita Acara Penghapusannya; Apakah terhadap Aset tanah tersebut cukup diterbitkanSurat Pernyataan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKIJakarta Nomor 19/C.23a/31/1.711.53/2017/S tanggal 10Agustus 2017, (fotokopi sesuai legalisir);Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 6April 2001 Nomor S193/MK.02/2001, perihalPenyelesaian perkara ganti rugi tanah RS FatmawatiJakarta, (fotokopi sesuai legalisir);Surat Keterangan Menteri Kesehatan Republik IndonesiaNomor HK/MENKES/405/II/2011 tanggal 23 Februari2011, (fotokopi sesuai legalisir);Surat Sekretaris Jenderal Kementerian KesehatanNomor KN.02.03

., kelimanya memilih alamat pada Kantor Pertanahan KabupatenLima Puluh Kota di Jalan Arisun Nomor 30 Kelurahan Labuh BaruKecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh baik secara bersamasama atau sendirisendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorMP.02.03/25613.07/III/2019 tanggal 13 Maret 2019 yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati tanggal 20 Maret 2019Register Nomor 23/SK/Pdt/2019/PN TjP.

., berdasarkan SuratPerintah Tugas Nomor: 04/ST53.08.UP.02.03/I/2021tanggal 8 Januari 2021, selanjutnya disebut sebagaiTurut Tergugat XX;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara;Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25November 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Ende pada tanggal 4 Desember 2020 dalam Register Nomor33/Pdt.G/2020/PN End, telah mengajukan gugatan

Masyarakat MITRA USAHAMANDIRI, tanggal 1 Juli 2015.dikembalikan kepada BKM Mitra Usaha Mandiri Desa Gondangmanis,Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus melalui SUPARWADI bin MATRIKANKASRANI.Dari NIKEN WIDYASTUTI binti SUGIYANTO (alm)1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerja Nomor : 0679/I/SPK/SNVTPBL/KDS/2012.1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerja Nomor : 0657/II/SPK/SNVTPBL/KDS/2013.1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerja Nomor : 0626/I/SPK/SNVTPBL/KDS/2014.1 (Satu) bendel Surat Perjanjian Kerja Nomor : 0628/HK.02.03

terdiri dari Faskel Lingkungan, Faskel Sosial dan FaskelEkonomi yang dipimpin oleh seorang senior Faskel.Bahwa Faskel merupakan tenaga konsultan/pendamping masyarakat terhadappelaksanaan program pemerintah dalam hal pengentasan/penanggulangankemiskinan di tingkat desa dan atau kelurahan, faskel bekerja secara tim yangberanggotakan beberapa orang yang mempunyai tugas masingmasing.Bahwa untuk dokumen SPK yang saat ini masih tersimpan dan ada pada saksiadalah Surat Perjanjian Kerja Nomor: 0628/HK.02.03

kepada BKM Mitra Usaha Mandiri Desa Gondangmanis,Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus melalui SUPARWADI bin MATRIKANKASRANI.Hal 221 dari 228 Putusan Nomor 59/Pid.SusTPK/2018/PN SmgDari NIKEN WIDYASTUTI binti SUGIYANTO (alm)1.1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerja Nomor : 0679/I/SPK/SNVTPBL/KDS/2012.1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerja Nomor : 0657/II/SPK/SNVTPBL/KDS/2013.1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerja Nomor : 0626/I/SPK/SNVTPBL/KDS/2014.1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerja Nomor : 0628/HK.02.03

Hk.02.03/44.0357/014/SPMK/472, tanggal 21Oktober 2015. dengan lingkup pekerjaan sebagai berikut:Halaman 37 dari 69 Putusan Nomor 93/Pdt/2020/PT MDNMelakukan penilaian terhadap seluruh Objek Pengadaan Tanah sehubungandengan pelaksanaan pembangunan Jalan Tol MedanBinjai, sesuai dengankerangka acuan kerja yang meliputi antara lain:a. Pekerjaan: Penilaian (Appraisal) harga ganti kerugian objek pengadaantanah jalan Tol MedanBinjai.b.

Kardiyono, Pengadministrasi Data Pengendalian Pertanahan;berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 15/SKU3310.100.UP. 02.03/IV/2019tanggal 24 April 2019 dari Kepala Kantor Pertanahan xxxxxxxxxXXXxxx.Selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;5. TERGUGAT 5, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Alamat di Dukuh Singkil RT.014 RW. 007, Desa/Keluraha Taji, Kecamatan juwiring, xxxxxxxxx Xxxxxx, Selanjutnyadisebut sebagai Tergugat V;6. TERGUGAT 6, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Alamat di JI.

., MH.Berdasarkan Surat Tugas No. 675/ST15.04.100.UP.02.03/III/2019 tanggal 29 Maret 2019,untuk selanjutnya disebut sebagai TergugatKonvensi Ill/Tergugat Rekonvensi Il;Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi, alamat Jalan LintasTimur Sengeti, Komplek Perkantoran Kabupaten MuaroJambi, Provinsi Jambi;Dalam hal ini memberi Kuasa kepada Novy DiahRachmanti, S.H., S.

Surat Nomor : 023/KOP/KTF/DPU/X/2012 Perihal Tanggapan atas suratKemenpera No. 223/PW.02.03/9/2012 tertanggal 5 September 2012;168. Surat permintaan Rekonsiliasi dan Pembayaran Subsidi Perumahan melaluiKPR Bersubsidi tahun ke 2 penerbitan bulan Agustus Tahun 2008 sesuai Nomor : 66/KOPKTF. DPU/V1I/2008 tanggal 20 Agustus 2008;169. Surat Perintah Tugas No : 20/SPT/VA/IV/2009 tanggal 21 April 2009;170.

Surat Nomor : 023/KOP/KTF/DPU/X/2012 Perihal Tanggapan atas suratKemenpera No. 223/PW.02.03/9/2012 tertanggal 5 September 2012;168. Surat permintaan Rekonsiliasi dan Pembayaran Subsidi Perumahan melaluiKPR Bersubsidi tahun ke 2 penerbitan bulan Agustus Tahun 2008 sesuai Nomor : 66/KOPKTF. DPU/VII/2008 tanggal 20 Agustus 2008;169. Surat Perintah Tugas No : 20/SPT/VA/IV/2009 tanggal 21 April 2009;170.

Surat Nomor : 023/KOP/KTF/DPU/X/2012 Perihal Tanggapan atassurat Kemenpera No. 223/PW.02.03/9/2012 tertanggal 5 September 2012;168. Surat permintaan Rekonsiliasi dan Pembayaran Subsidi Perumahanmelalui KPR Bersubsidi tahun ke 2 penerbitan bulan Agustus Tahun 2008sesuai Nomor : 66/KOPKTF. DPU/VII/2008 tanggal 20 Agustus 2008;169. Surat Perintah Tugas No : 20/SPT/VA/IV/2009 tanggal 21 April 2009;170.

Asahan sebagaimana Laporan Hasil PemeriksaanTenaga Ahli yang dilakukan oleh Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan(BPFK) Medan Nomor: TU.02.03./III/2112/2014 tanggal 07 April 2014 ;Bahwa berdasarkan semua uraian tersebut diatas, bila dihubungkanperbuatan saksi dr. Herwanto, Sp.B selaku Kepala Dinas Kesehatan KabAsahan dengan terdakwa dr. Irfan Nasution Bin H. Sofyan Nasutionadalah karena saksi dr. Herwanto, Sp.B mempunyai tujuan menyertakanterdakwa dr.

Asahan sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Tenaga Ahli yangdilakukan oleh Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) MedanNomor: TU.02.03./II/2112/2014 tanggal 07 April 2014 ;Bahwa atas perbuatan saksi dr.

Direktif Presiden diPropinsi NTT beserta lampiran Jadwal Acara Rapat Koordinasi.. 1 (Satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Bupati Alor Nomor:PU.600/ 974/2011 tanggal 08 Agustus 2011.. 1 (satu) lembar foto copy surat Kementerian Perumahan Rakyat R.Nomor: 313/DK/ PK.05.01/IX/2011 tanggal 16 September 2011perihal Kesiapan tanah dalam rangka program penyediaan rumahuntuk MBR Direktif Presiden di Provinsi NTT APBNP TA. 2011.. 1 (satu) jepitan foto copy surat Kementerian Perumahan Rakyat R.INomor: UM.02.03

Direktif Presiden diPropinsi NTT beserta lampiran Jadwal Acara Rapat Koordinasi.2. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Bupati Alor Nomor:PU.600/ 974/2011 tanggal 08 Agustus 2011.3. 1 (satu) lembar foto copy surat Kementerian Perumahan Rakyat R.Nomor: 313/DK/ PK.05.01/IX/2011 tanggal 16 September 2011perihal Kesiapan tanah dalam rangka program penyediaan rumahuntuk MBR Direktif Presiden di Provinsi NTT APBNP TA. 2011.4. 1 (satu) jepitan foto copy surat Kementerian Perumahan Rakyat R.Nomor: UM.02.03

Direktif Presiden diPropinsi NTT beserta lampiran Jadwal Acara Rapat Koordinasi.2. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Bupati Alor Nomor:PU.600/ 974/2011 tanggal 08 Agustus 2011.3. 1 (satu) lembar foto copy surat Kementerian Perumahan Rakyat R.Nomor: 313/DK/ PK.05.01/IX/2011 tanggal 16 September 2011perihal Kesiapan tanah dalam rangka program penyediaan rumahuntuk MBR Direktif Presiden di Provinsi NTT APBNP TA. 2011.4194. 1 (satu) jepitan foto copy surat Kementerian Perumahan Rakyat R.Nomor: UM.02.03

No. 219 K/Pid.Sus/2010lima puluh delapan juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) yang telah direvisiterakhir dengan Surat Nomor: S1353/Wpb.03/BD.02.03/2006 tanggal 6November 2006, sehingga alokasi dana untuk Kegiatan P4T menjadi sebesarRp. 15.685.517.000, (lima belas milyar enam ratus delapan puluh lima juta limaratus tujuh belas ribu rupiah) ;Setelah melalui proses pelelangan, pekerjaan fisik Kegiatan P4T untuk LokasiPadang Hilalang Kabupaten Dharmasraya dimenangkan oleh PT.Pembangunan Sumbar

Propinsi SumateraBarat mengelola dana dekonsentrasi berupa Kegiatan Pembinaan PenyiapanPemukiman dan Penempatan Transmigrasi (selanjutnya disingkat P4T) yangberasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2006sebagaimana tertuang dalam DIPA Nomor: 0460.0/02606.1/II/2005 tanggal 31Desember 2005 dengan nilai sebesar Rp. 16.558.137.000, (Enam Belas MilyarLima Ratus Lima Puluh Lima Juta Seratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah) yang telahdirevisi terakhir dengan surat Nomor: S1353/Wpb.03/BD.02.03

dengan MitraPenyalur Koperasi Karyawan Pertamina UPMSI Medan Nomor:23/BRK/RVW/VII/2012, yang beriksikan:e Gambaran Umum Perusahaan dan Mitra Penyalur;e Potensi Pelayanan Kredit Karyawan;e Usulan dan Rekomendasi pelayanan kredit karyawan:Merekomendasikan Koperasi Karyawan Pertamina UPMSI Medan layaksebagai mitra penyalur kredit karyawan tetap PT.Pertamina dan Karyawantetap Koperasi Karyawan Pertamina UPMSI Medan,Syarat dan ketentuan kredit lainnya mengacu kepada Surat Edaran DireksiNomor:003/SE/Dir.02.03

Medan dengan MitraPenyalur Koperasi Karyawan Pertamina UPMSI Medan Nomor:23/BRK/RVW/VII/2012, yang beriksikan:Gambaran Umum Perusahaan dan Mitra Penyalur;Potensi Pelayanan Kredit Karyawan;Usulan dan Rekomendasi pelayanan kredit karyawan:Merekomendasikan Koperasi Karyawan Pertamina UPMSI Medan layaksebagai mitra penyalur kredit karyawan tetap PT.Pertamina dan Karyawan tetap Koperasi Karyawan Pertamina UPMSI Medan.Syarat dan ketentuan kredit lainnya mengacu kepada Surat Edaran DireksiNomor:003/SE/Dir.02.03

di Propinsi NTT beserta lampiran Jadwal Acara Rapat Koordinasi ;2. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Bupati Alor Nomor: PU.600/ 974/2011 tanggal 08 Agustus 2011 ;3. 1 (satu) lembar foto copy surat Kementerian Perumahan Rakyat R.I Nomor: 313/DK/ PK.05.01/IX/2011 tanggal 16 September 2011 perihal Kesiapan tanah dalam rangka program penyediaan rumah untuk MBR Direktif Presiden di Provinsi NTT APBN-P TA. 2011 ;4. 1 (satu) jepitan foto copy surat Kementerian Perumahan Rakyat R.I Nomor: UM.02.03

Direktif Presiden diPropinsi NTT beserta lampiran Jadwal Acara Rapat Koordinasi ;. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Bupati Alor Nomor:PU.600/ 974/2011 tanggal 08 Agustus 2011 ;. 1 (satu) lembar foto copy surat Kementerian Perumahan Rakyat R.Nomor: 313/DK/ PK.05.01/IX/2011 tanggal 16 September 2011 perihalKesiapan tanah dalam rangka program penyediaan rumah untuk MBRDirektif Presiden di Provinsi NTT APBNP TA. 2011 ;. 1 (satu) jepitan foto copy surat Kementerian Perumahan Rakyat R.Nomor: UM.02.03

Direktif Presiden diPropinsi NTT beserta lampiran Jadwal Acara Rapat Koordinasi ;2. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Bupati Alor Nomor:PU.600/ 974/2011 tanggal 08 Agustus 2011 ;3. 1 (Satu) lembar foto copy surat Kementerian Perumahan Rakyat R.Nomor: 313/DK/ PK.05.01/IX/2011 tanggal 16 September 2011perihal Kesiapan tanah dalam rangka program penyediaan rumahuntuk MBR Direktif Presiden di Provinsi NTT APBNP TA. 2011 ;4. 1 (satu) jepitan foto copy surat Kementerian Perumahan Rakyat R.Nomor: UM.02.03

Direktif Presiden diPropinsi NTT beserta lampiran Jadwal Acara Rapat Koordinasi ;2. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Bupati Alor Nomor:PU.600/ 974/2011 tanggal 08 Agustus 2011 ;3. 1 (satu) lembar foto copy surat Kementerian Perumahan Rakyat R.Nomor: 313/DK/ PK.05.01/IX/2011 tanggal 16 September 2011perihal Kesiapan tanah dalam rangka program penyediaan rumahuntuk MBR Direktif Presiden di Provinsi NTT APBNP TA. 2011 ;4. 1 (satu) jepitan foto copy surat Kementerian Perumahan Rakyat R.Nomor: UM.02.03

Direktif Presiden diPropinsi NTT beserta lampiran Jadwal Acara Rapat Koordinasi ;. 1 (Satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Bupati Alor Nomor:PU.600/ 974/2011 tanggal 08 Agustus 2011 ;1 (satu) lembar foto copy surat Kementerian Perumahan Rakyat R.Nomor: 313/DK/ PK.05.01/IX/2011 tanggal 16 September 2011 perihalKesiapan tanah dalam rangka program penyediaan rumah untuk MBRDirektif Presiden di Provinsi NTT APBNP TA. 2011 ;. 1 (Satu) jepitan foto copy surat Kementerian Perumahan Rakyat R.Nomor: UM.02.03

hukum atau dibatalkan;Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara RepublikIndonesia sebagaimana mestinya.Atau, mohon putusan yang seadiladilnya.Menimbang, bahwa untuk mendukung dalildalil permohonannya,Pemohon telah mengajukan suratsurat bukti berupa:1.Fotokopi Keputusan Menteri Kehakiman RI tanggal 23 Juli 1994 NomorC126.HT.03.02Th.1994 tentang Pengangkatan Notaris, yang diberitanda (Bukti P1);Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 15 November2018 Nomor AHU00048.AH.02.03

Undangan Diskusi Nomor UM.02.03/RU/184, tanggal 27 Oktober 2015,(Bukti TI2);Bukti Termohon Il1.10.Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan KawasanPemukiman Provinsi Daerah Khusus Ibukota Nomor 721/2018 tertanggal30 Juli 2018, (Bukti TII1);Fotokopi Notulen Focus Discussion Group (FGD) Rapergub PengelolaanRumah Susun Umum Milik dan Rusun Komersial di Wilayah Provinsi DKIJakarta, tanggal 24 Juli 2018 (Bukti TII2);Fotokopi Notulen Public Hearing Rapergub Pengelolaan Rumah SusunUmum Milik