Ditemukan 1439 data
25 — 21
Belum lagi penghasil dari Jasa Pelayanan PengembalianRadiologi yang kebetulan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensimerupakan orang Radiologi;Disamping itu Kami yakin bahwa, Tergugat Rekonpensi/PemohonKonpensi pasti menginginkan hal yang terbaik bagi anakanaknya agarnantinya memiliki masa depan yang lebih baik dari pada kedua orangtuanya yang harus berpisah karena perceraian.8.
40 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
SelamaPemohon Banding memproduksi cathode yang kualitasnya sesuai denganstandar internasional, penentuan premium akan didasarkan pada "annualbenchmarking premium" yang dikeluarkan oleh Codelco, sebuahperusahaan penghasil cooper yang terbesar di dunia;Bahwa begitu pula halnya dengan Slime, Buyer menegoisasikan harga Slimeberdasarkan harga pasar wajar pada saat penjualan produk tersebut.
Yogi Fransis Taufik SH
Terdakwa:
DANG VAN AN
112 — 35
i api yang dahulu dikenal sebagai penghasil ikanterbesar di Indonesia dan sebagai catatan hingga tahun 2000 ronaperairan masih belum menunjukan adanya perbaikan/ perubahan ( masihkeruh ).Menimbang, bahwa dari alasanalasan sebagaimana terurai dalamparagraph di atas, Hakim Anggota Joko Supraptomo, A.pi,M.M. berpendapatdalam perkara ini hal yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa adalah dakwaanalternatif kKedua penuntut;Menimbang, bahwa walau pun terdapat perbedaan pendapatsebagaimana diuraikan di atas
42 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Karena penyerahan dari unit penghasil Kecambah Kelapa Sawitdapat diketahui dengan pasti, maka Pajak Masukan dalam rangka penyerahanKecambah Kelapa Sawit tidak dikreditkan;ii Bahwa Pemohon Banding terdaftar sebagai Pengusaha Kena Paiak (PKP) di kantorPelayanan Pajak Pemohon Banding Besar Satu sejak awal berdirinya KPP WajibPajak Besar yaitu tahun 2002. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan perpajakanmaka secara otomatis pelaporan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai adalahtersentralisasi.
FARIDA HERYANI, S.Pd
Tergugat:
WALIKOTA JAMBI
202 — 121
keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.(2) Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Peraturan Perundangundangan tertentu dapat berisi asas lain sesualHalaman 16 dari 54 halaman Putusan Perkara Nomor : 13/G/2019/PTUN.JBI17.18.19.20.dengan bidang hukum Peraturan Perundangundangan yangbersangkutan.Karena dalam Keputusan Objek Sengketa tidak disebutkan hakhakyang harus Penggugat perdapat dan tidak mempertimbangkankepentingan dari anak dan keluarga Penggugat yang masih perlumendapat penghasil
24 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 570/B/PK/Pjk/2017Bahwa membandingkan perlakuan pada butir 1) dan 2)di atas terlinat jelas ada ketidakadilan dalam bebanpajak yang ditanggung antara perkebunan penghasilTBS dan pabrik CPO pada 2 (dua) badan usahaterpisah, dengan apabila perkebunan penghasil TBSdan pabrik CPO merupakan bagian dari unit usahadalam 1 badan usaha seperti yang terjadi padaTermohon Peninjauan Kembali (Ssemula PemohonBanding);Bahwa dalam hal peran unit perkebunan dan peran unitpengolahan dilakukan oleh perusahaan
170 — 418
Adapun penghasil limbah dalam perkara ini adalahTERGUGAT .
selaku penghasil limbah tertanggal 6 Agustus 2012 dan buktiP9 berupa surat perjanjian jual beli limbah Non B3 pada PT.
Terbanding/Terdakwa : PARIDAH Binti HAPSAH
174 — 92
Laut, berasal dari:Halaman 7 dari 133 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUSTPK/2021/PT BJMBPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial);pasien umum;pelayanan gratis;pihak ketiga;Bahwa kemudian jasa pelayanan BLUD RSUD Hadji Boejasin PelaihariKabupaten Tanah Laut didistribusikan: 5% : untuk dana pengembangan;e 95 % : untuk remunerasi,hal ini sesuai Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor: 26 Tahun 2012tentang Sistem Remunerasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah HadjiBoejasin Pelaihari, Pasal 8 ayat (1) berbunyi setiap penghasil
pelayanan BLUD RSUD Hadji Boejasin PelaihariKabupaten Tanah Laut, berasal dari: BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial); pasien umum; pelayanan gratis;e pihak ketiga;Bahwa kemudian jasa pelayanan BLUD RSUD Hadji Boejasin PelaihariKabupaten Tanah Laut didistribusikan: 5% : untuk dana pengembangan;e 95 % : untuk remunerasi,hal ini sesuai Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor: 26 Tahun 2012tentang Sistem Remunerasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah HadjiBoejasin Pelaihari, Pasal 8 ayat (1) berbunyi setiap penghasil
pelayanan BLUD RSUD Hadji Boejasin PelaihariKabupaten Tanah Laut, berasal dari: BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial); pasien umum; pelayanan gratis;e pihak ketiga;Bahwa kemudian jasa pelayanan BLUD RSUD Hadji Boejasin PelaihariKabupaten Tanah Laut didistribusikan: 5% : untuk dana pengembangan; 95 % : untuk remunerasi,hal ini sesuai Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor: 26 Tahun 2012tentang Sistem Remunerasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah HadjiBoejasin Pelaihari, Pasal 8 ayat (1) berbunyi setiap penghasil
84 — 14
Penggugat tersebut sehingga menjadi rusak karenapenggalian tambang, dan mengenai dampak air yang tercemar juga harusdibuktikan apakah pencemaran air tersebut penyebabnya adalah akibatkegiatan penambangan Tergugat tergugat atau bukan, serta harusdibuktikan secara ilmiah apakah air yang tercemar tersebutmengakibatkan pohon pohon sagu tersebut menjadi rusak atau mati.Selain itu Penggugat harus dapat membuktikan atau menggambarkan danmenjelaskan secara rinci andil atau peran masingmasing Tergugat20sebagai penghasil
34 — 15
Diperkirakan Penggugat akan menerima Gaji/Penghasil lebihkurang setiap bulannya sebesar Rp6.500.000,d.
40 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Karenapenyerahan dari unit penghasil Kecambah Kelapa Sawit dapatdiketahui dengan pasti, maka Pajak Masukan dalam rangkapenyerahan Kecambah Kelapa Sawit tidak dikreditkan;. bahwa Pemohon Banding terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak(PKP) di Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Satu sejak awalberdirinya KPP Wajib Pajak Besar yaitu tahun 2002. Oleh karena itusesuai dengan ketentuan perpajakan maka secara otomatis pelaporankewajiban Pajak Pertambahan Nilai adalah tersentralisasi.
107 — 53
tanah kasDesa Selorejo dengan PARA PENGGUGATHalaman 31 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 214/Pat.G/2020/PN KpnBahwa benar TERGUGAT adalah Kepala Desa Selorejo, Kecamatan DauKabupaten Malang periode 20072013.Bahwa benar TERGUGAT pernah membuat kesepakatan sewa menyewalanan tanah kas Desa Selorejo dengan PARA PENGGUGAT, pada sekitartahun 2012, dengan maksud untuk ditanami jeruk, dengan maksud agartanah kas desa tersebut memiliki nilai ekonomi yang tinggi, serta dapatmenjadi ikon desa sebagai penghasil
45 — 12
dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujuddan berharga, yang memiliki nilai ekonomis;Menimbang, bahwa Pasal 101 KUHP telah mengatur yangdimaksud dengan ternak adalah semua binatang yang berkuku satu,binatang memamah biak, dan babiMenimbang, bahwa Pasal 1 angka 5 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan KesehatanHewan mengatur Ternak adalah Hewan peliharaan yang produknyadiperuntukan sebagai penghasil
1.Purwati
2.Dwi Sugeng Wiyono
3.Ali Machrus
4.Waliadi
Tergugat:
1.Didik Budi Hermanto
2.Bambang Soponyono
3.Kepala Desa Selorejo
146 — 87
Bahwa benar TERGUGAT pernah membuat kesepakatan sewamenyewa lahan tanah kas Desa Selorejo dengan PARA PENGGUGAT,pada sekitar tahun 2012, dengan maksud untuk ditanami jeruk, denganmaksud agar tanah kas desa tersebut memiliki nilai ekonomi yang tinggl,serta dapat menjadi ikon desa sebagai penghasil buah jeruk, sebabternyata diketahui bahwasannya lingkungan Desa Selorejo Kecamatan Dausangat potensial untuk ditanami jeruk.4.
21 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengeahan Kelape SowWisi Beobean PeajiehCPP Py OOP PK PrH CPP DE OP PK PP Pio & 1c O 7GVickie HitLike cite 7IRS ol HBR ERKET io cm 230 3 "2 boule ba * Bahwa membandingkan perlakuan pada butir 1) dan 2)di atas terlinat jelas ada ketidakadilan dalam bebanpajak yang ditanggung antara perkebunan penghasilTBS dan pabrik CPO pada 2 (dua) badan usahaterpisah, dengan apabila perkebunan penghasil TBSdan pabrik CPO merupakan bagian dari unit usahadalam 1 badan usaha seperti yang terjadi padaTermohon Peninjauan
828 — 581
Yang dimaksud dengan Pengumpulan limbah B3 menurut Pasal 1ayat 13 PP 18/1999 adalah Kegiatan mengumpulkan limbah B3 dari penghasil limbah B3 denganmaksud menyimpan sementara sebelum diserahkan kepada pemanfaatdan / atau pengolahan dan / atau penimbun limbah B3 ; Dengan kata lain, izin pengumpulan limbah hanya bersifat satu jeniskegiatan saja, yaitu pengumpulan limbah yang dihasilkan pihak oleh lain.Praktiknya izin pengumpulan diberikan kepada perusahaan pengolah limbah ;Bahwa Obyek Sengketa pada
57 — 9
dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujuddan berharga, yang memiliki nilai ekonomis;Menimbang, bahwa Pasal 101 KUHP telah mengatur yangdimaksud dengan ternak adalah semua binatang yang berkuku satu,binatang memamah biak, dan babiMenimbang, bahwa Pasal 1 angka 5 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan KesehatanHewan mengatur Ternak adalah Hewan peliharaan yang produknyadiperuntukan sebagai penghasil
44 — 13
sebanyak 3 (tiga) ton dengan menggunakan mesin giling dan mesinoven kemudian ditambah Kalium 20 (dua puluh) sak/25 (dua puluh lima) kgsetelah kering ditambah sulfur 20 (dua puluh) sak/50 (lima puluh) kgselanjutnya dikumpulkan untuk dilakukan pengayaan supaya halus dan ratasetelah itu dilakukan pengemasan ke dalam karung goni plastik ukuran 50(lima puluh) kg dengan nama pupuk NKCL AGRITRAN;e Bahwa pembuatan pupuk NKCL yang benar bahan baku adalah dari NaCl(Natrium Klorida) dan NH4CooH (Urea) sebagai penghasil
16 — 1
Dengan ini Pemohon merasa bahwa Termohon tidak menghargaijerih payahnya dalam bekerja, sementara Pemohon adalah penghasil utamadalam keluarga karena Termohon telah di PHK dari tempat ia bekerja saatitu karena alasan bangkrut.Termohon tidak menyetujui untuk memberikan sebagian kecil penghasilanyang diperoleh oleh Pemohon untuk orang tua Pemohon dan Termohon,sebagai tanda kasih dan pengabdian seorang anak dan menantu kepadaorang tua dan mertuanya, namun Termohon menolak karena menganggaphal ini tidak
25 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 771/B/PK/Pjk/2017pajak yang ditanggung antara perkebunan penghasilTBS dan pabrik CPO pada 2 (dua) badan usahaterpisah, dengan apabila perkebunan penghasil TBSdan pabrik CPO merupakan bagian dari unit usahadalam 1 badan usaha seperti yang terjadi pada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);3) Bahwa dalam hal peran unit perkebunan dan peran unitpengolahan dilakukan oleh perusahaan yang sama(Termohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding)), dan Pajak Masukan atas pupuk