Ditemukan 1409 data
102 — 51
penilaianKomisi Penilai AMDAL Provinsi Sumatera Utara tanggal 11 Nopember 2008terhadap Analisis Dampak Lingkungan Hidup, Rencana Pengelolaan LingkunganHidup Kegiatan Pembangunan Lapangan Panas Bumi dan Pembangunan PLTPSarulla Kapasitas 330 MW di Kabupaten Tapanuli Utara yang merekomendasikan2627persetujuan kelayakan lingkungan hidup atas kegiatan pengembangan lapanganpanas bumi dan pembangunan PLTP Sarulla kapastitas 330 MW ;Bahwa hasil penilaian Komisi Penilai AMDAL Provinsi Sumatera Utara yangmenjadi cikal
142 — 71
WirelessIndonesia (yang merupakan cikal bakal Penggugat)seharusnya Penggugatmenyadari kewajibannya untuk dikenakan tarif = BHPPita Frekuensi Radio sama dengan PenyelenggaraJaringan Bergerak Seluler hasil seleksi (lelang)di Pita 2,1 GHz ;Bahwa menurut hukum perubahan nama badanusaha dari PT. Indoprima Mikroselindo menjadiPT. Smart Telecom, dengan Presiden Direkturyang sama (semula menjabat sebagai PresidenDirektur PT. Wireless Indonesia yang beraliansidengan PT.
123 — 20
dengan bangunan diatasnya seperti bangunan Dayah Putri,maka dalam Faraidh ini pihak penggugat tidak perlu oleh majelis hakimmelakukan pengosongan atau pembongkaran yang mengakibatkanbangunan Dayah hancur atau rusak, akan tetapi penggugat inginkan apabilapara tergugat beritikat baik, bahwa tanah yang ada bangunan Dayahdiatasnya diserahkan semuanya kepada penggugat dengan alasan demikelanjutan dayah tersebut yang telah kami bina bersama dengan Almarhum(Abu Panton) serta Penggugat lestarikan sebagai cikal
69 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
Asia (cikal bakal PT. AsiaTropikal) saksi Ludia bertugas dibagian administrasikeuangan, adalah sesuaidengan latar belakang pendidikan yang dikuasai saksi;Sebagai yang bertugas dibagian administrasikeuangan Saksi Ludia berwenangmelihat dokumendokumen penting perusahaan, termasuk dokumen yangberkaitan dengan aset perusahaan, baik aset bergerak maupun aset tidakbergerak. Saksi juga bertugas membayar gaji karyawankaryawan;Saksi Ludia bekerja di perusahaan CV.
RUSTAM
Tergugat:
BUPATI DOMPU
55 — 53
kepada pejabatpembinaan kepegawaian pusat dan pejabat pembinaan kepegawaian daerah bisadilakukan verifikasi terhadap kelulusan tetapi saksi tidak tahu apakah hal tersebutdinyatakan di SK Tim Verifikasi dan Tim Pemantau, saksi menerima SK danmenerima perintahndan menjalankan prosedur dan mekanisme yang diisyaratkan,sedangkan terbentuknya SK, regulasinya seperti apa saksi tidak paham;Putusan Nomor 29/G/2017/PTUN.MTR 65 Bahwa Saksi tidak mengetahui latar belakang surat Menpan yang kemudianmenjadi cikal
ROSMARIANI
Tergugat:
BUPATI DOMPU
49 — 37
Kemenpan kepada pejabatpembinaan kepegawaian pusat dan pejabat pembinaan kepegawaian daerahbisa dilakukan verifikasi terhadap kelulusan tetapi saksi tidak tahu apakah haltersebut dinyatakan di SK Tim Verifikasi dan Tim Pemantau, saksi menerimaPutusan Nomor 32/G/2017/PTUN.MTR 67SK dan menerima perintahdan menjalankan prosedur dan mekanisme yangdiisyaratkan, sedangkan terbentuknya SK, regulasinya seperti apa saksi tidakpaham; Bahwa Saksi tidak mengetahui latar belakang surat Menpan yangkemudian menjadi cikal
SUKARMIN
Tergugat:
BUPATI DOMPU
45 — 36
adalah berdasarkan surat dari Kemenpan kepada pejabatpembinaan kepegawaian pusat dan pejabat pembinaan kepegawaian daerahbisa dilakukan verifikasi terhadap kelulusan tetapi saksi tidak tahu apakah haltersebut dinyatakan di SK Tim Verifikasi dan Tim Pemantau, saksi menerimaSK dan menerima perintahdan menjalankan prosedur dan mekanisme yangdiisyaratkan, sedangkan terbentuknya SK, regulasinya seperti apa saksi tidakpaham; Bahwa Saksi tidak mengetahui latar belakang surat Menpan yangkemudian menjadi cikal
MUHAMAD SARIFUDDIN
Tergugat:
BUPATI DOMPU
44 — 31
adalah berdasarkan surat dari Kemenpan kepada pejabatpembinaan kepegawaian pusat dan pejabat pembinaan kepegawaian daerahbisa dilakukan verifikasi terhadap kelulusan tetapi saksi tidak tahu apakah haltersebut dinyatakan di SK Tim Verifikasi dan Tim Pemantau, saksi menerimaSK dan menerima perintahdan menjalankan prosedur dan mekanisme yangdiisyaratkan, sedangkan terbentuknya SK, regulasinya seperti apa saksi tidakpaham;Bahwa Saksi tidak mengetahui latar belakang surat Menpan yangkemudian menjadi cikal
114 — 143
dan menyatakan dengan tegas, benar bahwa selaindari tapak rumah dimaksud, tidak ada lagi harta warisan apapun yang adadalam penjagaan Penggugat .Point ketujuhTerakhir, Bahwa keseluruhan Tergugattergugat dalam jawaban replikatau duplik ini berharap agar kiranya terhadap seluruh hartaharta peninggalanAlm M.Lanun Panjaitan dan Almh Nurhani siagian dapatlah dibagi secara Islam,adil dan sepantasnya melalui Yang Mulia Majelis Hakim pada PengadilanAgama Kisaran ini, sehingga kedepannya tidak ada lagi cikal
214 — 132
Simbolon masih lahir di Parmonangan (kampung awal Oppu RajaUtar Simbolon);Bahwa setelah Oppu Raja Utar marhuta di Lumban Buntu, letaknyamerupakan perlintasan umum dari dan ke Pangururan (sebagai pusatpemerintahan dan Onan/pekan) Oppu Togang menganggap lokasi tempattinggalnyadi Parmonangan tidak lagi strategis dan fleksibel dengan aktifitasnyabepergian dengan kudanya, lalu meminta ijin dan persetujuan Oppu Raja UtarSimbolon agar diperbolehkan mendirikan rumah persinggahan di huta LumbanBuntu, itulah cikal
MULYADI
Tergugat:
1.PT BTPN CAB.MANNA
2.Ka.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA dan LELANG BENGKULU
3.SARDINO SUPRIADI
107 — 38
,M,Kn, selakuNOTARIS/PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) sebagaipihak yang telah membuat dan menerbitkan serta bertanggungjawabatas diterbitkannya Akta Hak Tanggungan No : 00043/2013, Aktahak Tanggungan II Nomor 000395 dan Akta Hak Tanggungan IIINomor 00209 yang merupakan cikal bakal dilakukannya penjualanlelang yang dimintakan pembantalan oleh PENGGUGAT sepatutnyasecara hukum ditarik sebagai pihak dalam perkara ini.
109 — 10
Sebidang tanah kebun, berlokasi di Mbaru Kulon (Kebun Cikal) sudahdijual oleh Almarhum R. Soekoyo;2.9. Sebidang tanah sawah, berlokasi di Ciblegedo, Sertifikat atas nama R.Soekoyo;2.10. Sebidang tanah sawah, berlokasi di Kenti, Girik/Petuk;2.11. Sebidang tanah sawah, berlokasi di Mbaru Tengah, sudah dijual untukmembayar hutang Almarhum R. Soekoyo.Tanahtanah sebagaimana tersebut diatas belum pernah dibagi waris.3.
HAMDAN
Tergugat:
BUPATI DOMPU
186 — 74
adalah berdasarkan surat dari Kemenpan kepada pejabatpembinaan kepegawaian pusat dan pejabat pembinaan kepegawaian daerahbisa dilakukan verifikasi terhadap kelulusan tetapi saksi tidak tahu apakah haltersebut dinyatakan di SK Tim Verifikasi dan Tim Pemantau, saksi menerimaSK dan menerima perintahdan menjalankan prosedur dan mekanisme yangdiisyaratkan, sedangkan terbentuknya SK, regulasinya seperti apa saksi tidakpaham; Bahwa Saksi tidak mengetahui latar belakang surat Menpan yangkemudian menjadi cikal
292 — 50
Hal tersebut dapat dibuktikan padawaktu orang tua Termohon dalam memberikan keterangan sebagaisaksi di dalam persidangan yang hanya menjelekan Pemohon sajadan tanpa merasa bersalah sedikitoun bahwa sejatinya cikal bakalhancurnya kehidupan keluarga Pemohon dan Termohon adalah andilorang tua Termohon sendiri;7.
MUSTAKIM
Tergugat:
BUPATI DOMPU
52 — 29
adalah berdasarkan surat dari Kemenpan kepada pejabatpembinaan kepegawaian pusat dan pejabat pembinaan kepegawaian daerahbisa dilakukan verifikasi terhadap kelulusan tetapi saksi tidak tahu apakah haltersebut dinyatakan di SK Tim Verifikasi dan Tim Pemantau, saksi menerimaSK dan menerima perintahdan menjalankan prosedur dan mekanisme yangdiisyaratkan, sedangkan terbentuknya SK, regulasinya seperti apa saksi tidakpaham; Bahwa Saksi tidak mengetahui latar belakang surat Menpan yangkemudian menjadi cikal
SARINAH
Tergugat:
BUPATI DOMPU
60 — 50
adalah berdasarkan surat dari Kemenpan kepada pejabatpembinaan kepegawaian pusat dan pejabat pembinaan kepegawaian daerahbisa dilakukan verifikasi terhadap kelulusan tetapi saksi tidak tahu apakah haltersebut dinyatakan di SK Tim Verifikasi dan Tim Pemantau, saksi menerimaSK dan menerima perintahdan menjalankan prosedur dan mekanisme yangdiisyaratkan, sedangkan terbentuknya SK, regulasinya seperti apa saksi tidakpaham; Bahwa Saksi tidak mengetahui latar belakang surat Menpan yangkemudian menjadi cikal
Federassi Kurash Indonesia (FERKUSHI) diwakili oleh Krisna Bayu
Tergugat:
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Intervensi:
FERKUSHI (A.Hafil Fuddin, SH,SIP, MH)
321 — 224
mungkin jika cabang olahraga tersebut mengadakanMunaslub tidak mengundang KONI, dan pasti Ketua KONI hadir ataumewakilkan jika diundang;Bahwa KONI tidak mengetahui kegaduhan di Ferkushi;Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada surat pencabutan ke KONI atautidak;Bahwa Ketua KONI punya anggotanya, ternyata tibatiba berubah, KONIpunya kewajiban menjelaskan bahwa yang benar adalah anggota yangresmi terdaftar di KONI, sebelum tanggal 6 April KONI tidak pernahmenerima laporan tentang adanya kegaduhan;Bahwa cikal
349 — 322
paraanggota untuk melaksanakan pelatihanmenembak setiap hari sebagaimana yangditekankan oleh para pimpianan atau petinggiorganisasi termasuk saksi SALIM als JIMIyang mewajibkan bagi para anggota ToliahQodimah untuk belajar menembak setiapharinya, agar anggota terbiasa memegangsenjata serta memiliki ketrampilan dalammenembak, adapun jenis senjata gas tersebut,buatan atau rakitan dengan pendorongogsigen, peluru mengunakan gotri dengankaliber 7 atau 8 mm, karena anggota ToliahQodimah dipersiapkan sebagai cikal
lempar pisautidak untuk seluruh anggota JI, untuk anggota diluar Tholiah Kodimah Baratjenis olah raga tidak ditentukan atau tidak diwajibkan semua materi diikutinamun dipersilahkan untuk memilih, sedangkan khusus anggota TholiahKodimah Barat diwajibkan untuk berlatih menembak, melempar pisau dansumpit (menulup).Bahwa hanya para anggota Tholiah saja yang diwajibkan untuk berlatihmenembak, melempar pisau maupun (menulup), Karena anggota Tholiahadalah yang diharapkan oleh organisasi nantinya menjadi cikal
YATI DIMIATI
Tergugat:
BUPATI DOMPU
54 — 42
adalah berdasarkan surat dari Kemenpan kepada pejabatpembinaan kepegawaian pusat dan pejabat pembinaan kepegawaian daerahbisa dilakukan verifikasi terhadap kelulusan tetapi saksi tidak tahu apakah haltersebut dinyatakan di SK Tim Verifikasi dan Tim Pemantau, saksi menerimaSK dan menerima perintahdan menjalankan prosedur dan mekanisme yangdiisyaratkan, sedangkan terbentuknya SK, regulasinya seperti apa saksi tidakpaham; Bahwa Saksi tidak mengetahui latar belakang surat Menpan yangkemudian menjadi cikal
MUHAMAD HUSNI
Tergugat:
BUPATI DOMPU
44 — 37
adalah berdasarkan surat dari Kemenpan kepada pejabatpembinaan kepegawaian pusat dan pejabat pembinaan kepegawaian daerahbisa dilakukan verifikasi terhadap kelulusan tetapi saksi tidak tahu apakah haltersebut dinyatakan di SK Tim Verifikasi dan Tim Pemantau, saksi menerimaSK dan menerima perintahdan menjalankan prosedur dan mekanisme yangdiisyaratkan, sedangkan terbentuknya SK, regulasinya seperti apa saksi tidakpaham; Bahwa Saksi tidak mengetahui latar belakang surat Menpan yangkemudian menjadi cikal