Ditemukan 1340 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : akib ajis ajir ajab ayib
Putus : 09-03-2015 — Upload : 20-03-2015
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 1104/PID.SUS/2014/PN.JKT.TIM
Tanggal 9 Maret 2015 — : DWI GUNAWAN Als DANANG Als WIJAYA Als WIRANTO
276145
  • kerjanya dibantu oleh Fungsi Staf yakni :e Subbid TAMWIL QODIMAH BARAT/ Bendahara: dijabat olehMANSUR als MAMAN .e Subbid IDAROH QODIMAH BARAT/Y bag Administrasi: dijabat olehRAMELAN als PAMBUDI.e Subbid KHIDMAT QODIMAH BARAT/ Pelayanan : dijabat olehFICOHal 59 dari 177 Hal Put No. 1104/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim.6060e Subbid TAQWTYAH QODIMAH BARAT/Kerohaniyan : dijabat olehsdr DARUe AQQI : Bertugas melakukan pembinaan terhadap anggota yangtidak aktif Dijabat oleh BEJO .e ISOBAH BARAT: Dijabat oleh AJIB
    QODIMAH BARAT : yang dijabat oleh ABDURRAHMAN alsCAHYONO dalam kerjanya dibantu oleh Fungsi Staf yakni:e Subbid TAMWIL QODIMAH BARAT/ Bendahara: dijabat olehMANSUR als MAMAN .e Subbid IDAROH QODIMAH BARAT/Y bag Administrasi: dijabat olehRAMELAN als PAMBUDI.e Subbid KHIDMAT QODIMAH BARAT/ Pelayanan : dijabat olehFICOe Subbid TAQWIYAH QODIMAH BARAT/Kerohaniyan : dijabat olehsdr DARUe AQQI : Bertugas melakukan pembinaan terhadap anggota yangtidak aktif Dijabat oleh BEJO .e ISOBAH BARAT: Dijabat oleh AJIB
    QODIMAH BARAT: yang dijabat olehABDURRAHMAN als CAHYONO dalam kerjanyadibantu oleh Fungsi Staf yakni:e Subbid TAMWIL QODIMAH BARAT/ Bendahara: dijabat olehMANSUR als MAMAN .e Subbid IDAROH QODIMAH BARAT/Y bag Administrasi: dijabat olehRAMELAN als PAMBUDI.e Subbid KHIDMAT QODIMAH BARAT/ Pelayanan : dijabat olehFICOe Subbid TAQWIYAH QODIMAH BARAT/Kerohaniyan : dijabat olehsdr DARUe AQQI : Bertugas melakukan pembinaan terhadap anggota yangtidak aktif Dijabat oleh BEJO .e ISOBAH BARAT: Dijabat oleh AJIB
Putus : 21-10-2020 — Upload : 08-12-2020
Putusan PN SERANG Nomor 71/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Srg
Tanggal 21 Oktober 2020 — SUHAIDI Lawan PT. ALUPRIMA PACIFIC INDUSTRIES
25379
  • Srgdapat membicarakan masalah tersebut kepada kepala Bagian Extrusion(Sdr Ajib.
Register : 24-08-2021 — Putus : 09-09-2021 — Upload : 09-09-2021
Putusan PTA BANDUNG Nomor 238/Pdt.G/2021/PTA.Bdg
Tanggal 9 September 2021 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
780
  • Sebelah Barat

    :

    Rumah Milik Adat Ajib (JB.03/04)

    Sebelah Timur

    :

    Jalan Azalia;

    yang perolehannya pada tahun 2014 sesuai Akta Jual Beli Nomor 67/2014 tanggal 20 Mei 2014 dihadapan Wati Musilawati, S.H.

Register : 23-10-2017 — Putus : 20-02-2018 — Upload : 27-03-2018
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 16/G/2017/PTUN.BKL
Tanggal 20 Februari 2018 — Penggugat:
SERANI WAHID
Tergugat:
BUPATI SELUMA
12161
  • Putusan No. 16/G/2017/PTUN.BKLDalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama :1.MIRIN AJIB, S.H., M.H., Kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Asisten Pemerintahandan Kesra pada Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma),beralamat di Jalan Soekarno Hatta No. 1 Pematang AurTais Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu;NURPADLIYA, S.H., Kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Kepala Bagian Hukumpada Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma), beralamatdi Jalan Soekarno Hatta
Register : 03-08-2023 — Putus : 12-09-2023 — Upload : 15-09-2023
Putusan PN PATI Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Pti
Tanggal 12 September 2023 — Penuntut Umum:
1.Indah Kurnianingsih, S.H
2.Eko Yulianto, S.H., M.H
Terdakwa:
ABDUL MALIK bin MAKSUM
141138
  • 1 (satu) Paspor nomor: E3547808 atas nama MEXQI SAPUTRA.
  • 1 (satu) Paspor nomor: E3549490 atas nama MOH LUQI FIRMANSYAH.
  • 1 (satu) Paspor nomor: E3251471 atas nama SUBUR.
  • 1 (satu) Paspor nomor: E3251469 atas nama AHMAD MUHARIYANTO.
  • 1 (satu) Paspor nomor: E3251107 atas nama MOH AJIB SULTHON.
  • 1 (satu) Paspor nomor: E3549252 atas nama MUHAMAT SAEUN.
  • 1 (satu) paspor nomor C1198415 atas nama SUGIYANTO.
  • 1 (satu) paspor nomor B7793187 atas nama MOH AJIB SULTHON.
  • 1 (satu) paspor nomor B6838977 atas nama MASHADI.
  • 1 (satu) paspor nomor B6995970 atas nama ABDUL MALIK.
  • 1 (satu) paspor nomor B0089204 atas nama MOHAMMAD KHOLIL.
  • 1 (satu) paspor nomor B1847457 atas nama SUBUR.
Register : 16-10-2017 — Putus : 07-03-2018 — Upload : 14-03-2018
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 132/G/2017/PTUN.BDG
Tanggal 7 Maret 2018 — Penggugat:
1.NURAENI
2.MUMUN
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor
Intervensi:
Perusahaan Umum PERUM Pembangunan Perumahan Nasional
8987
  • ;e Bahwa tanah Para Penggugat tersebut berbatasan dengantanah milik Marjai/Ajib yang telah melakukan pelepasan hakkepada pemegang hak dalam sertipikat a quo, sehinggadengan Tergugat tidak melaksanakan ketentuan ini didugamenjadi penyebab tanah milik Para Penggugat masuk kedalam sertipikat a quo ;e Bahwa, merujuk pada ketentuan Pasal 18 (1) PP No.24 Tahun 1997 pada ayat (1) dan (4) maka sangat jelas bahwa selakupemilik tanah yang berbatasan dengan tanah yang dimohondiwajibkan untuk memberikan persetujuan
Register : 09-01-2018 — Putus : 15-03-2018 — Upload : 30-04-2019
Putusan PA PURWOKERTO Nomor 0120/Pdt.G/2018/PA.Pwt
Tanggal 15 Maret 2018 — Penggugat melawan Tergugat
50
  • M E N G A D I L I

    1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;

    2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

    3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ( Dicky Setia Prihatma bin Ajib

Register : 21-05-2019 — Putus : 12-09-2019 — Upload : 24-09-2019
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 107/G/2019/PTUN.BKL
Tanggal 12 September 2019 — Penggugat:
SAHARDIN, S.Pd.
Tergugat:
BUPATI SELUMA
15982
  • MIRIN AJIB, S.H., M.H. jabatan Asisten Pemerintahan dan KesraSetda Kabupaten Seluma 5 222222 2. NURPADLIYA, S.H. jabatan Kepala Bagian Hukum Setda KabupatenS@IUMA j 222 o enn nnn ene n nnn n ence ene nen ene nn nn enn nn nn enna ncnnennnnenenneeHal. 1 dari.75 halamanPutusan Perkara Nomor :107/G/2019/PTUN.BKL3. SAPARUDIN, S.H. jabatan Kasubag Sosialisasi dan Bantuan HukumBagian Hukum Setda Kabupaten Seluma ;4.
Putus : 02-08-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PN MAKASSAR Nomor 354/Pid.B/2011/PN.Mks
Tanggal 2 Agustus 2011 — LA ODE BALI, SH
11547
  • ada sekitar 100 meterdari lokasi tanah PU dengan luas 7.400 M2 tetapitanah tersebut sudah dibagi kepada ahli warisnya ;Bahwa untuk menghilangkan keraguan kita ukur ulang dandari hasil rapat didapat 16 Ha milik PU;Bahwa selisi yang didapat setelah diadakan pengukuranulang selisihnya ada 2 (dua) hektar ;Bahwa ternyata ada pihak pihak yang keberatan ;Bahwa yang keberatan adalah Pemerintah Propinsi denganalasan itu tanahnya ;Bahwa waktu rapat tidak dilapor karena sudah ada wakildari PU yaitu) saleh Ajib
    sebagai salah satu kepalaseksi di PU;Bahwa dari wakil PU mengatakan kalau lewat dari 16 Habukan milik PUitu kata Saleh Ajib ;Bahwa saksi berpedoman dengan Sertifikat Hak Pakaimilik PU dan pengembalian batas dan saat itu keraguraguan tidak ada ;Bahwa kira kira lebih dari 1 (satu) bulan ditender135lokasi tersebut dan saksi dengar 2 (dua) kaliditender dan terder ke 2 (dua) tidak selesaibangunanya karena sudah di kompling oleh PU ;Bahwa saksi tidak tahu tentang pembayaran jual belitanah tersebut;Bahwa
Register : 08-02-2018 — Putus : 10-04-2018 — Upload : 25-09-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 103/PDT/2018/PT DKI
Tanggal 10 April 2018 — Pembanding/Penggugat : PT Pertamina Patra Niaga Diwakili Oleh : WAHYU GUMILAR,SH,DKK
Terbanding/Tergugat : PT BUMI ASRI PRIMA PRATAMA
Terbanding/Turut Tergugat : ANDI BASTA SETYAWAN LAREKENG, SE
238448
  • bermareral, S578 =ajib Tid, Rama Tanggal Suerfpe! rn taeq WIESTI MUSTIKA K. terlebih mengangkat mereka sebagai : Direktur Operasional dan Direktur Keuangan BAPP.Pengiiman KW ITAMSIAHVORCE & FAKTUR PAJAK stasnamaPT. Burn Aari PrimaPratamail.
Putus : 28-11-2013 — Upload : 16-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2470 K/Pdt/2012
Tanggal 28 Nopember 2013 — HUSNA G. ZAHIR, DKK. VS PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA;
10584 Berkekuatan Hukum Tetap
  • perbuatan melanggar hukum di dalam hukum perdata.Uraian di atas menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri JakartaPusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatanpara Penggugat, sehingga gugatan para Penggugat hamsdinyatakan tidak dapat diterima.Pasal 134 HIR menyebutkan sebagai berikut: Jika Perselisihan itu suatuperkara yang tidak termasuk kekuasaan Pengadilan Negeri, maka padasetiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu apat diminta supaya Hakimmenyatakan dirinya tidak berkuasa, dan Hakim ajib
Putus : 25-03-2015 — Upload : 08-04-2015
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 1105/PID.SUS/2014/PN.JKT.TIM
Tanggal 25 Maret 2015 — MUHAMMAD YUSUF ALIAS KUSWOYO ALIAS SU’UD RUSLI
227188
  • Subbid KHIDMAT QODIMAH BARAT/ Pelayanan : dijabat olehFICOe Subbid TAQWIYAH QODIMAH BARAT/Kerohaniyan : dijabat olehsdr DARUe AQQI : Bertugas melakukan pembinaan terhadap anggota yangtidak aktif Dijabat oleh BEJO .e ISOBAH BARAT : Dijabat oleh AJIB .e ISOBAH TIMUR : ISKANDAR alias SALMAN.e THOLIAH QODIMAH BARAT : dijabat oleh DANANG als WIJAYADalam pelaksanaan tugasnya saksi dibantu oleh beberapa Divisi yakni :a DIVISI PELAYANAN : Dijabat ILYAS als HAMID.Dalam kerjanya DIVISI PELAYANAN membawahi
    dalam kerjanya dibantu oleh Fungsi Staf yakni :Subbid TAMWIL QODIMAH BARAT : Bendahara dijabat olehMANSUR als MAMAN Warga Bekasi.Subbid IDAROH QODIMAH BARAT : Administrasi dijabat olehRAMELAN als PAMBUDI warga Lampung.Subbid KHIDMAT QODIMAH BARAT: Pelayanan dijabat oleh FICOwarga Jogjakarta.Subbid TAQWIYAH QODIMAH BARAT: Kerohaniyan dijabat olehsdr DARU warga Jogjakarta.AQI : Bertugas melakukan pembinaan terhadap anggota yang tidakaktif Dijabat oleh BEJO warga Bekasi.ISOBAH BARAT: Dijabat oleh AJIB
Register : 19-09-2013 — Putus : 22-01-2014 — Upload : 18-08-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 103/G/2013 /PHI/PN.BDG
Tanggal 22 Januari 2014 — NENG LIA; TITIN HERYANI; RODE MARTHA; KURNIA;SARI RAMAYANTI; LAWAN; PT.NAGAI PLACTIC INDONESIA;
1129
  • Pasal 151 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, yang menyebutkan :(2) Dalam hal segcila upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidakdapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja M>ajib dirundingkan olehpengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabilapekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggola serikat pekerja/buruh.(3) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud pada ciyat (2) benarbenar tidakmenghasilkan persetujuan
Register : 27-11-2013 — Putus : 13-02-2014 — Upload : 10-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 71/Pid.SUS/TPK/2013/PN.Jkt.Pst
Tanggal 13 Februari 2014 — Pidana Korupsi - JONAIDI SYAHRI - MUCHLIS THOHIR
12880
  • Pertemuan tersebutselain dihadiri oleh para Anggota DPRD Kabupaten Seluma, juga dihadirioleh ERWIN PAMAN, MIRIN AJIB (Kabag Hukum Kabupaten Seluma) danALI AMRA (Direktur PT PSP).e Dalam pertemuan tersebut H.
    Pertemuan tersebutselain dihadiri oleh para Anggota DPRD Kabupaten Seluma, juga dihadirioleh ERWIN PAMAN, MIRIN AJIB (Kabag Hukum Kabupaten Seluma) danALI AMRA (Direktur PT PSP).Dalam pertemuan tersebut H.
Register : 10-05-2019 — Putus : 16-09-2019 — Upload : 24-09-2019
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 89/G/2019/PTUN.BKL
Tanggal 16 September 2019 — Penggugat:
TRIE DESKA RUSMAN, S.T.
Tergugat:
BUPATI SELUMA
9456
  • Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 April2019;Selanjutnya disebut sebagai betteeeeeeeeneeeees PENGGUGAT,Halaman 1Putusan No.89/G/2019/PTUN.BKL LAWAN BUPATI SELUMA, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta No. 01 PematangAurTais Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu, dalam hal inimemberi kuasa kepada:1.NamaJabatan: AnggotaMajelisKehormatan NotarisWilayahProvinsiKepulauanRiau ;NamaJabatan: AnggotaMajelisKehormatan NotarisWilayahProvinsiKepulauanRiau ;NamaJabatan: AnggotaMajelisKehormatan Notaris MIRIN AJIB
Register : 19-09-2013 — Putus : 22-01-2014 — Upload : 31-08-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 103/PDT/G/2013 /PHI/PN.BDG
Tanggal 22 Januari 2014 — Neng Lia, Cs. ; Lawan; PT.NAGAI PLACTIC INDONESIA
8110
  • Pasal 151 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, yang menyebutkan :(2) Dalam hal segcila upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidakdapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja M>ajib dirundingkan olehpengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabilapekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggola serikat pekerja/buruh.(3) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud pada ciyat (2) benarbenar tidakmenghasilkan persetujuan
Putus : 01-06-2015 — Upload : 03-06-2015
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor Putusan Provisi 91/Pdt.G/2015/PN Jkt.Utr
Tanggal 1 Juni 2015 — DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLONGAN KARYA (DPP GOLKAR), baik yang dihasilkan oleh Musyawarah Nasional (Munas) VIII Partai Golkar di Pekanbaru tanggal 5 s.d. 8 Oktober 2009, maupun yang dihasilkan oleh Munas IX Partai Golkar di Bali tanggal 30 November s.d. 4 Desember 2014; Dalam hal ini diwakili oleh: 1. Ir. ABURIZAL BAKRIE selaku Ketua Umum DPP Partai Golkar Periode 2009-2015 maupun Ketua Umum DPP Partai Golkar Periode 2014-2019; 2. IDRUS MARHAM selaku Sekretaris Jendral DPP Partai Golkar Periode 2009-2015 maupun Sekretaris Jendral DPP Partai Golkar Periode 2014-2019; Beralamat di Kantor DPP Partai Golkar di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc.; 2. Zulkarnain Yunus, S.H., M.H.; 3. Agus Dwiwarsono, S.H., M.H.; 4. Gamal Resmanto, S.H.; 5. Widodo Iswantoro, S.H.; 6. Samsudin, S.H.; 7. Kristian Masiku, S.H.; 8. Justinus Tampubolon, S.H.; 9. Janter Manurung, S.H.; 10. Eggar Duara Prabhowo, S.H.; 11. Yudha Rangga, S.H.; 12. Mansur Munir, S.H.; 13. Arfa Gunawan, S.H.; 14. Gousta Feriza, S.H.; 15. Sururudin, S.H.; 16. Rozy Fahmi, S.H.; 17. Nur Syamsiati Duha, S.H.; 18. Eddi Mulyono, S.H.; 19. Deni Aulia Ahmad, S.H.; 20. Adria Indra Cahyadi, S.H.; 21. Bayu Nugroho, S.H.; 22. Yuri Kemal Fadlullah, S.H., M.H.; 23. Gugum Ridho Putra, S.H.; 24. Rubhen Emerson Alfredho, S.H.; Masing-masing Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam TIM KUASA HUKUM PARTAI GOLKAR dari Kantor Hukum IHZA & IHZA Law Firm, beralamat di 88 Kasablanka Office Tower, Tower A, Lantai 19, Kota Kasablanka, Jl. Casablanca Kav. 88, Jakarta 12870, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2015; L A W A N 1. H.R. AGUNG LAKSONO dan ZAINUDDIN AMALI, masing-masing selaku Panitia MUNAS ANCOL tanggal 6 s.d. 8 Desember 2014, dan masing-masing serta berturut-turut selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jendral DPP Partai Golkar Hasil MUNAS Ancol tanggal 6 s.d. 8 Desember 2014, beralamat di Kantor DPP Partai Golkar di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Lawrence T.P. Siburian, S.H., M.H., LLM; 2. Purwoko J. Soemantri, S.H., M.Hum.; 3. Victor W. Nadapdap, S.H., M.BA., M.M.; 4. J.S. Simatupang, S.H.; 5. Maruahal Efendi Manurung, S.H.; 6. Taufik Irawan, S.H.; 7. Horas M.T. Siagian, S.H.; 8. Saut Lumbanraja, S.H.; 9. M. Jaya Butar-butar, S.H., M.H.; 10. Andre M. Uniputty, S.H., M.H.; 11. Alexander Laka Duma, S.H.; 12. Irwan, S.H.; 13. Ichwan Setiawan, S.H.; 14. Sangga Sinambela, S.H., M.H.; 15. Linda Sugianto, S.H.; 16. Yusman Arifin, S.H.; 17. Yanda Zaihifni Ishak, S.H., M.Sc., Ph.D.; 18. Supriadi Syarif, S.E., S.H., M.H.; 19. Unoto Dwi Yulianto, S.H., M.H.; 20. Abdul Fakhridz, S.H., M.H.; 21. Drs. Firmansyah, S.H., M.H.; 22. Jannes L. Toruan, S.H.; 23. Rudolf Valentino Djoe, S.H.; 24. Partogi Baringin Manurung, S.H.; 25. M. Hekki Mikhail, S.H., M.Kn.; 26. Endhiza Yoza Hidayat, S.H.; 27. Simon Manurung, S.H.; 28. Rezky Danaya S. Manurung, S.H.; 29. Pither Singkali, S.H., M.H.; 30. Nikson Gaus Lalu, S.H.; 31. Daniel Tunapa M, S.H.; 32. Vinsensius H.R., S.H.; 33. Adi Satria Noer, S.H.; 34. Fahmi Hanafiah, S.H.; Masing-masing Advokat, Konsultan Hukum dan Asisten Advokat dari TIM ADVOKASI HUKUM PARTAI GOLKAR (TAHPG), dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor DPP Partai Golkar yang berkedudukan di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2015; 2. MUHAMMAD BANDU dan PRIYONO JOKO ALAM, masing-masing selaku Wakil Ketua dan Wakil Sekretaris DPD Partai Golkar Jakarta Utara, yang mengatasnamakan dirinya selaku Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Jakarta Utara, yang turut serta menghadiri dan berpartisipasi dalam MUNAS IX Partai GOLKAR tanggal 6 Desember 2014 s.d. tanggal 8 Desember 2014 di Ancol, beralamat di Kantor DPD Partai Golkar, Jalan Walang Baru No. 12 Jakarta Utara, secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II; MUHAMMAD BANDU dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Lawrence T.P. Siburian, S.H., M.H., LLM; 2. Purwoko J. Soemantri, S.H., M.Hum.; 3. J.S. Simatupang, S.H.; 4. Maruahal Efendi Manurung, S.H.; 5. Taufik Irawan, S.H.; 6. Horas M.T. Siagian, S.H.; 7. Saut Lumbanraja, S.H.; 8. M. Jaya Butar-butar, S.H., M.H.; 9. Andre M. Uniputty, S.H., M.H.; 10. Alexander Laka Duma, S.H.; 11. Irwan, S.H.; 12. Ichwan Setiawan, S.H.; 13. Linda Sugianto, S.H.; 14. Pither Singkali, S.H., M.H.; 15. Yanda Zaihifni Ishak, S.H., M.Sc., Ph.D.; 16. Supriadi Syarif, S.E., S.H., M.H.; 17. Drs. Firmansyah, S.H., M.H.; 18. Jannes L. Toruan, S.H.; 19. Rudolf Valentino Djoe, S.H.; 20. Partogi Baringin Manurung, S.H.; 21. M. Hekki Mikhail, S.H., M.Kn.; 22. Endhiza Yoza Hidayat, S.H.; 23. Simon Manurung, S.H.; 24. Rezky Danaya S. Manurung, S.H.; 25. Nikson Gaus Lalu, S.H.; 26. Iskandar, S.H., S.E., M.H.; 27. Nana Sumarna, S.H.; 28. Adi Satria Nofi, S.H.; 29. Daniel Tonapu Masileu, S.H.; 30. Vincen Rautealo, S.H.; 31. Duma Barrung, S.H., M.H.; 32. Elyas M. Situmorang, S.H.; 33. Muhammad Yusuf Sahide, S.H.; Masing-masing Advokat, Konsultan Hukum dan Asisten Advokat dari TIM ADVOKASI HUKUM PARTAI GOLKAR (TAHPG), dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor DPP Partai Golkar yang berkedudukan di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2015; PRIYONO JOKO ALAM dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Lawrence T.P. Siburian, S.H., M.H., LLM; 2. Purwoko J. Soemantri, S.H., M.Hum.; 3. Victor W. Nadapdap, S.H., M.BA., M.M.; 4. J.S. Simatupang, S.H.; 5. Maruahal Efendi Manurung, S.H.; 6. Taufik Irawan, S.H.; 7. Horas M.T. Siagian, S.H.; 8. Saut Lumbanraja, S.H.; 9. M. Jaya Butar-butar, S.H., M.H.; 10. Andre M. Uniputty, S.H., M.H.; 11. Alexander Laka Duma, S.H.; 12. Irwan, S.H.; 13. Ichwan Setiawan, S.H.; 14. Sangga Sinambela, S.H., M.H.; 15. Linda Sugianto, S.H.; 16. Yusman Arifin, S.H.; 17. Yanda Zaihifni Ishak, S.H., M.Sc., Ph.D.; 18. Supriadi Syarif, S.E., S.H., M.H.; 19. Unoto Dwi Yulianto, S.H., M.H.; 20. Abdul Fakhridz, S.H., M.H.; 21. Drs. Firmansyah, S.H., M.H.; 22. Jannes L. Toruan, S.H.; 23. Rudolf Valentino Djoe, S.H.; 24. Partogi Baringin Manurung, S.H.; 25. M. Hekki Mikhail, S.H., M.Kn.; 26. Endhiza Yoza Hidayat, S.H.; 27. Simon Manurung, S.H.; 28. Rezky Danaya S. Manurung, S.H.; 29. Pither Singkali, S.H., M.H.; 30. Nikson Gaus Lalu, S.H.; 31. Daniel Tunapa M, S.H.; 32. Vinsensius H.R., S.H.; 33. Adi Satria Noer, S.H.; Masing-masing Advokat, Konsultan Hukum dan Asisten Advokat dari TIM ADVOKASI HUKUM PARTAI GOLKAR (TAHPG), dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor DPP Partai Golkar yang berkedudukan di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2015; 3. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, dalam hal ini YASONNA H. LAOLY, beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta 12940, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H. selaku PLT. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2015; DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H. selanjutnya memberikan Kuasa Substitusi kepada: 1. Tehna Bana Sitepu, S.H., M.Hum.; Direktur Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 2. Baroto, S.H., M.H.; Kepala Sub Direktorat Hukum Tata Negara Sub Direktorat Hukum Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 3. Nur Yanto, S.H., M.H.; Kepala Seksi Pendaftaran Partai Politik Sub Direktorat Hukum Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 4. Ani Turbiana, S.H.; Kepala Seksi Analisa dan Pertimbangan Hukum Sub Direktorat Hukum Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 5. Josi Besar Sugiarto, S.H., M.H.; Kepala Sub Direktorat Pewarganegaraan Sub Direktorat Pewarganegaraan Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 6. Agus Riyanto, S.H., M.H.; Kepala Sub Direktorat Kewarganegaraan Sub Direktorat Pewarganegaraan Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 7. A. Ahsin Thohari, S.H., M.H.; Kepala Seksi Penyelesaian Pewarganegaraan Direktorat Hukum Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 8. Tjasdirin, S.H., M.H.; Kasubbag Tata Usaha Direktorat Hukum Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 9. Oryza, S.H.; Analis Pertimbangan Hukum dan Advokasi Partai Politik pada Direktorat Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 10. Ahmad Gelora Mahardika, S.I.P.; Analis Pertimbangan Hukum dan Advokasi Partai Politik pada Direktorat Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 11. Imam Choirul Muttaqin, S.H., M.H.; Analis Pertimbangan Hukum pada Direktorat Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 12. Dharmawan Hendarto, S.H.; Dokumentasi Hukum pada Subdit Hukum Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 30 Maret 2015;
196138
  • AJIB SHAH, S.Sos dan Sekertaris DPD 1 : H.
Register : 25-04-2019 — Putus : 26-09-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 80/G/2019/PTUN.BKL
Tanggal 26 September 2019 — Penggugat melawan Tergugat
136100
  • MIRIN AJIB, S.H. M.H., pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,jabatan Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Seluma ;5. NURPADLIYA, S.H., pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,jabatan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Seluma;6. SAPARUDIN, S.H., pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,jabatan Kasubbag Sosialisasi dan Bantuan HukumBagian Hukum Setda Kabupaten Seluma ;7. DEVI HERLINA, S.H., pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,jabatan Kasubbag PerundangUndnagan Bagian Hukum Setda Kabupaten Seluma ; dan8.
Register : 18-04-2013 — Putus : 14-05-2014 — Upload : 16-02-2017
Putusan PN AMLAPURA Nomor 23/ PDT.G/ 2013/ PN. Ap.
Tanggal 14 Mei 2014 —
12755
  • yangmerupakan w arga Negara asing sepakat membeli beberapa bidang tanah serta Hotel diIndonesia dengan meminjam nama Tergugat Il yang merupakan Warga NegaraIndonesia, jika nanti perusahaan Penanaman Modal Asing telah selesai, maka Tergugat dan Tergugat Il akan menyerahkan beberapa bidang tanah dan sebuah Hotel bernamaDacing Dragon kepada Perusahaan PMA tersebut ;58Menimbang, bahw a berdasarkan Undangundang Penanaman Modal Asing No.25 Tahun 2007 pasal 5 ayat (2) yang berbunyi Penanaman Modal Asing w ajib
Register : 29-11-2019 — Putus : 04-08-2020 — Upload : 10-08-2020
Putusan PTUN MEDAN Nomor 299/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 4 Agustus 2020 — Penggugat:
PT. Ira Inti Graha Diwakili ABDULLAH SONY BATUBARA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG
Intervensi:
1.Putra sembiring Meliala
2.Jhon indra Sembiring
3.Purnama Sembiring
4.Bahagia Sembiring Meliala
5.Rostawaty Sembiring
18273
  • Sebelah Timur berbatasan dengan/tanah: Ajib Tanjung = 34,1Meter.Hal. 16 Putusan Nomor : 299/G/2019/PTUNMDN1 Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah: Mertes Ginting =127,7 Meter. Sebelah Barat berbatasan dengan tanah: PT. Iralnti Graha = 32Meter.3. SK Camat Nomor: 593.83/72/1996, tanggal 02 September 1996,yang dikeluarkan oleh Drs. R. Aman Tarigan, selaku Camat Sunggal,berdasarkan jual beli antara Daman Br Tarigan sebagai Pihak dengan Yopie S. Batubara selaku Direktur Utama PT.