perdata tersebut harus diselesaikan terlebihdahulu dalam Peradilan umum.Dengan demikian oleh karena gugatan Para Penggugat dalam perkara aquoadalah merupakan sengketa keperdataan yang mengandung sengketakepemilikan tanah yang harus diajukan di Peradilan Umum, maka gugatanHalaman 22 Putusan No. 56/G/2017/PTUNMDNPara Penggugat dalam perkara aquo haruslah ditolak atau setidaktidaknyatidak dapat diterima.Bahwa berdasarkan seluruh alasan hukum di atas, jelas dan tegas dalamperkara a quo masih terdapat sengketa

kepemilikan tanah, maka olehkarenanya cukup beralasan hukum apabila Eksepsi TERGUGAT tentangkewenangan mengadili haruslah dinyatakan diterima.Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untukmenyatakan gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaktidanya dinyatakangugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet onvantkelijke verklaard).GUGATAN PENGGUGAT KADALUWARSABahwa TERBUKTI gugatan Para Penggugat tertanggal 08 Mei 2017 adalahtelah kadaluwarsa atau telah lewat tenggang waktu (Lewat

;Bahwa dari dalil Posita sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugatyang demikian, maka tuntutan yang terkandung didalam dalil gugatanPenggugat tersebut, adalah tentang adanya Perselisihan Keperdataanmengenai kepemilikan tanah objek sengketa antara Penggugat denganPara Tergugat II Intervensi 4 s/d 12 atau dengan Pihakpihak lain yangtelah menjual tanah objek sengketa kepada Para Tergugat II Intervensi 4s/d 12, yaitu Tentang Sengketa Kepemilikan Tanah Objek Sengketa,Pertanyaannya, apakah objek tanah

paling berhak atas Tanah ObyekSengketa , maka Penggugatlll ( Ario Damar Priojati ) melakukanHalaman 6 dari 38 Putusan Nomor 75/PDT/2019/PT YYKPemblokiran / Keberatan Penerbitan Sertifikat Letter C Nomor : 32/AmbPersil 84 b Klas Il Luas 780 M2 ( tanah Obyek sengketa ) tertanggal 26Januari 2018, sehingga sampai sekarang rencana Penerbitan SertifikatLetter C Nomor : 32/Amb Persil 84 b Klas Il Luas 780 M2 ( tanahObyek sengketa ) oleh Turut TergugatIl masih ditunda, demi adanyakepastian Hukum tentang sengketa

kepemilikan tanah AQuo;9.

Nomor 2650 K/Pdt/2015daluarsa dan ketentuan yang diatur dalam Pasal 32 PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah tidakberlaku dalam hal ada sengketa kepemilikan tanah, sehingga eksepsitersebut tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak dapat diterima;"Padahal dalil eksepsi mengenai kadaluarsa/lewat waktu yang telah paraPemohon Kasasi sampaikan merupakan dalil eksepsi yang nyatanyatasangat beralasan hukum, yaitu berdasarkan pada ketentuan peraturanperundangundangan sebagai

Bahwa, sesuai azas "kepatutan" seharusn ng Pengugatannya pada perkara aquo adalah tuntutan pengembalian uang dari Tergugat sebesar Rp. 50 juta kepada Penggugat, bukan sengketa kepemilikan tanah. atauperbuatan melawan hukum karena, sesuai denoan azas diatas, "orang" yangmempunyai kesalahan (schuld) tidak boleh diadili 2 (dua) kali atas perkara yangsama (ne bis In idem) ;Gugatan Penggugat Penggugat "NE BIS IN IDEM" atauEXCEPTIO RES JUDICATA (exceptie van gewisjde).Majelis Hakim yang kami muliakan,22

Tanggapan mengenai Eksepsi Gugatan Penggugat Tidak Jelasdan kabur (Exceptie Obscuur Libel).Bahwa Penggugat menolak secara tegas dalil Eksepsi Tergugat IIpada angka 3, karena:Bahwa Penggugat telah menyebutkan dengan jelas ObjekTerperkara sebagaimana Nomor Sertifikat Hak Milik, denganmenyebutkan secara lengkap alamat Objek Terperkara;Bahwa Tergugat II telah salah menafsirikan mengenai batasbatas tanah, karena penyebutan batasbatas tanah hanyadiperuntukan pada Gugatan Sengketa Kepemilikan Tanah,sedangkan

Namun upaya penyelesaiandimaksud sama sekali tidak membuahkan kesepakatan diantara Para Pihaksehingga pihak Kecamatan menyarankan agar silang sengketa kepemilikantersebut diselesaikan melalui jalur Pengadilan ;12.Bahwa meskipun silang sengketa kepemilikan tanah terperkara antara ParaPenggugat dengan Para Tergugat belum menemukan titik penyelesaian,namun secara sepihak Penggugat IIV dan VI telah berupaya mengajukanpermohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik kepada Badan PertanahanNasional (BPN) Kabupaten

menjual serta mengajukan gugatangugatan kepada Penggugat;Bahwa pada tanggal 25 November 2004, berdasarkan Akta Pengikatan JualBeli No. 47, Tergugat Il melakukan perjanjian pengikatan jual beli denganTergugat atas tanah SHM (Pengganti) No. 120/Setia Asih, dan padatanggal 25 November 2004 berdasarkan Akta Kuasa untuk Menjual No. 48,Tergugat II memperoleh kuasa untuk menjual dari Tergugat atas tanahSHM (Pengganti) No. 120/Setia Asih, padahal diketahuinya bahwa atastanah tersebut terdapat permasalahan/sengketa

kepemilikan tanah; Halaman 11 dari 71 halaman putusan Nomor 498/PDT/2016/PT BDG42.43.44.45.46.47.PMH yang Dilakukan Tergugat III;48.49,Bahwa kemudian bersamasama dengan Tergugat I, Tergugat Ilmengajukan gugatan dengan perkara No. 126/Pdt.G/2005/PN.JKT.UTmengenai sengketa tanah tersebut, dan diputuskan oleh Majelis Hakimbahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima (niet on venkalijke verklaard); Bahwa bersamasama dengan Tergugat , Tergugat II kembali mengajukangugatan perkara No. 193/Pdt.G/2006/PN.BKS

Gugatan para Penggugat Kurang Pihak:Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut di atas, dalamrepliknya Para Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa paraPenggugat menolak dalil eksepsi ini oleh karena dalam gugatan paraPenggugat bukanlah sengketa waris tetapi sengketa penguasaan tanahtanpa hak;Menimbang, setelan menelaah serta memperlajari jawabjinawabyang diajukan para pihak, maka Majelis Hakim menilai gugatan yangdiajukan para Penggugat mengenai sengketa kepemilikan tanah dimanamenurut para

Bahwa masih adanya sengketa kepemilikan tanah tersebut juga diakuloleh Para Penggugat, vide Posita Gugatan Para Penggugat, halaman 11,huruf B, dalam mana Para Penggugat antara lain mendalilkan:Seeeee sertifikat SHM. No.177/75/Bayangkari, luas 5.060 m2 atas nama alm.Moh. Rasoeis, sebagaimana telah diubah menjadi sertifikat SHM.No.09424/ Pulogebang, tertanggal 3 April 2018, Surat UkurNo.00042/2018, Tgl...., luas 5.060 m2 atas nama Moh.

batasbatas sebagai berikut:Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Gang : 4.20 m;Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Kuburan 12.70 m;Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Jefri Chrisyanto : 4.20 m;Sebelah Barat berbatasan dengan jalan Pajak : 12.70 m; Bahwa kios nomor 1 dan nomor 2 dikuasai oleh Tergugat Il, kios nomor 3dikuasai oleh Tergugat Ill dan kios nomor 4 dikuasai oleh Tergugat IVsebagai tempat berjualan;Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belahpihak adalah mengenai sengketa

kepemilikan Tanah sebagaimana disebutkandalam gugatan Penggugat;Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka MagjelisHakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu, yaitu aoakah Penggugat dapatmembuktikan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa tersebut adalah milikPenggugat;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugatberkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telahmengajukan bukti berupa bukti P1 sampai dengan

Bahwa mengingat dalam hal Keputusan Tata Usaha Negara yangberkaitan dengan sengketa kepemilikan tanah tidak termasuk wewenangPengadilan Tata Usaha Negara, melainkan wewenang Peradilan Umum.Sehingga sangat mendasar dan beralasan apabila gugatan Penggugattersebut dinyatakan tidak dapat diterima. 2. Daluwarsa (Exceptio Temporis)a.

junctoPasal 1 angka 10 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang PerubahanKedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan TataUsaha Negara;Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbanganhukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa padaperkara Nomor: 32/G/2014/PTUN.BJM. merupakan Sengketa Tata UsahaNegara yang menjadi wewenang absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negaradan dapat langsung diperiksa, diputus, serta diselesaikan tanpa harusmenunggu penyelesaian sengketa

kepemilikan tanah yang telah, sedang, atauakan berlansung di Peradilan Umum.

Bahwa dalam perkara ini memang benar yang ditampilkan sebagai objeksengketa Tata Usaha Negara adalah produk Putusan Tergugat entah ituberupa perubahan sertifikat Hak Milik No. 02766/Lengkong Gudangataupun No. 1901.a/600.7.36.13/ XI/2016 tanggal 2 November 2016, akantetapi "Fundamentum Petendinya adalah mengenai sengketa kepemilikantanah, yang didalilkan tentang sengketa kepemilikan tanah untukHalaman 40 dari 98 Halaman Putusan Perkara Nomor : 54/G/2016/PTUNSRGmenentukan sejatinya siapa pemilik tanah

IV;Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyimpulkan bahwa permasalahanantara para pihak adalah mengenai peralihnan hak atas tanah yang dilakukanpada tahun 2016 sehingga hak milik tersebut beralih menjadi atas nama TergugatIl, bukan mengenai permasalahan penerbitan sertifikat tersebut, sehingga MajelisHakim berpendapat bahwa dalil eksepsi tersebut tidak beralasan hukum danpatut untuk ditolak;DALAM POKOK PERKARAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yangpada pokoknya adalah mengenai sengketa

kepemilikan tanah agar Tergugat IImengembalikan objek perkara berupa tanah dan bangunan rumah di atasnyakepada Penggugat yang terletak di Jalan Medan Tebing Tinggi / Jalan Negara,Dusun VIII, Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang BedagaiProvinsi Sumatera Utara yang telah terdaftar dengan Sertitikat Hak Milik Nomor1089 atas nama S.H.

ayat(2) HIR TIDAK ADA SATUPUN dari pihak TERGUGAT yang digugat olehPENGGUGAT berada di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.Pasal 118 ayat (2) HIR menyebutkan :Jika Tergugat lebih dari seorang sedangkan mereka tinggal di dalam DaerahHukum Pengadilan Negeri yang berbeda maka gugatan diajukan kepada Ketuapengadilan Negeri tempat dnggal salah seorang tergugat menurut pilihanpenggugat.Selain itu yang menjadi pokok permasalahan gugatan yang diajukan olehPENGGUGAT adalah sebenarnya mengenai Sengketa

Kepemilikan Tanah yangberada di Kubang Sari Desa Pulo Merak Kecamatan Ciwandan Cilegon SerangBanten.Bahwa berdasarkan halhal yang telah diuraikan oleh TERGUGAT II diatasmaka SECARA HUKUM Pengadilan Negeri Jakarta Selatan HARUSMENYATAKAN DIRI TIDAK BERWENANG MENGADILI DANMEMERIKSA PERKARA PERDATA INI.

bahwa defenisi tuntutan provisi adalah agar ada tindakansementara mengenai hal yang tidak termasuk pokok perkaraHalaman 39 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 507/Pdt.G/2020/PN MdnMenimbang, bahwa setelahn mempelajari tutntutan provisi penggugat,majelis berkesimpulan bahwa tuntutan provisi ini telah memasuki materi pokokperkara, sehingga dengan demikian tuntutan provisi tersebut ditolak.DALAM POKOK PERKARA.Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang padapokoknya adalah mengenai sengketa

kepemilikan tanah dan rumah.Menimbang, bahwa inti pokok gugatan penggugat adalah sepertidibawah ini sebagai berikut :1.

Persil 207 CitangkoloRT.005 RW.002 Desa Kujangsari, Kecamatan Langensari, Kota Banjar, seluas 95Bata, dimana ternyata menurut Penggugat telah diterbitkan sertifikat atas nama TergugatI oleh Turut Tergugat I;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat pada pokoknya adalahmerupakan sengketa kepemilikan tanah dan bukan sematamata pembatalan sertifikattanah (yang merupakan produk Badan/Pejabat Tata Usaha Negara), maka menuruthemat Majelis, sepanjang mengenai gugatan perbuatan melawan hukum dan cacathukum

bertanggung jawab dan mencarikan solusi sebagaibentuk tanggung jawab moral Tergugat akibat kelalaian Tergugat mencabutobyek sengketa, bukan bersikap pasif dan membiarkan Penggugat menanggungkerugian dalam memperjuangkan keadilan dengan mengajukan gugatan kePengadilan Tata Usaha Negara Serang.Halaman 29 dari97 halaman, Putusan No. 57/G/2015/PTUNSRG30Terlebih dahulu pada masa kepemimpinan Bapak Hendarman Supandji pernahdibentuk tim eksaminasi yang bertugas untuk menyelesaikan konflik pertanahanagar kasus sengketa

kepemilikan tanah tidak sertamerta dibebankan kepadapengadilan untuk menyelesaikannya.Selain itu ketentuan Pasal 10 UndangUndang No. 30 Tahun 2014 tentangAdministrasi Pemerintah juga mengatur mengenai AsasAsas UmumPemerintahan yang Baik yang menurut Penggugat melengkapi ketentuan dalamUndangUndang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahanyang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.Asasasas tersebut antara lain yaitu: 1.

C. 501; danTanah Negara yang menjadi dasar penerbitan HGB No. 9/Jatinegara Kaumdimana Penggugat bukan pihak dan perbuatan hukumnya terjadi jauhsebelum (1972) Penggugat membeli tanah obyek sengketa pada tahun 2000.Sedangkan mengenai sengketa kepemilikan tanah obyek sengketa sudahdiputus dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. No. 155/Pdt/G/2003/PN.Jkt.Tim. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 355/Pdt/2006/PT. DKI Jo.