Ditemukan 1420 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 27-08-2018 — Putus : 14-11-2018 — Upload : 04-12-2018
Putusan PN BENGKULU Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl
Tanggal 14 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
DWI PRANOTO, SH
Terdakwa:
Drs.ICHWAN YUNUS.MM.,CA.,CPA
9538
  • 1 (satu) bendel dokumen pencairan belanja bantuan parpol kepada Partai Kedaulatan Kabupaten Mukomuko;
    107. 1 (satu) bendel dokumen pencairan belanja bantuan parpol kepada Partai Kedaulatan Kabupaten Mukomuko;
    108. 1 (satu) bendel dokumen pencairan belanja bantuan parpol kepada Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Mukomuko;
    109. 1 (satu) bendel dokumen pencairan belanja bantuan parpol kepada Partai Demokrat
    Kabupaten Mukomuko;1 (Satu) bendel dokumen pencairan belanja bantuan parpol kepadaPartai Barisan Nasional Kabupaten Mukomuko;1 (Satu) bendel dokumen pencairan belanja bantuan parpol kepadaPartai Kedaulatan Kabupaten Mukomuko;1 (Satu) bendel dokumen pencairan belanja bantuan parpol kepadaPartai Kedaulatan Kabupaten Mukomuko;1 (Satu) bendel dokumen pencairan belanja bantuan parpol kepadaPartai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Mukomuko;1 (Satu) bendel dokumen pencairan belanja bantuan parpol kepadaPartai Demokrat
    175 Hal Putusan Nomor : 86/Pid.SusTPK/2018/PN Bg106.107.108.109.110.111.112.113.114.115.116.117.118.119.120.121.122.123.124.1 (Satu) bendel dokumen pencairan belanja bantuan parpol kepadaPartai Kedaulatan Kabupaten Mukomuko;1 (Satu) bendel dokumen pencairan belanja bantuan parpol kepadaPartai Kedaulatan Kabupaten Mukomuko;1 (Satu) bendel dokumen pencairan belanja bantuan parpol kepadaPartai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Mukomuko;1 (Satu) bendel dokumen pencairan belanja bantuan parpol kepadaPartai Demokrat
Register : 08-05-2014 — Putus : 18-09-2014 — Upload : 30-10-2014
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 94/G/2014/PTUN-JKT
Tanggal 18 September 2014 — dr. KORNELIUS KODI METE, DKK;I. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, II. 1. MARKUS DAIRO TALU, S.H, 2. Drs. NDARA TANGGU KAHA
12541
  • Jacob Malo Bili, B.Sc (Wakil Bupati Incumbent), dengan Johanes MillaMesa Geli, SE, MM (Paket Manis) diusung oleh Partai Demokrat.2. PasanganNo.urut 2 dr. Kornelius Kodi Mete (Bupati Incumbent)dengan Drs. Daud Umbu Moto (Paket Konco ole Ate) diusung olehPartai Demokrasi Indonesia Perjuangan.3. Pasangan No. Urut 3 Markus Dairo Talu, SH dengan Drs. NdaraTanggu Kaha (Paket MDTDT) diusung oleh Partai Golkar, PartaiHalaman 64 dari 202 halaman.
Putus : 24-10-2012 — Upload : 08-10-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 56/Pid.Sus/2012/PN.TIP.SMG
Tanggal 24 Oktober 2012 — TITIK KIRNANINGSIH, SE Binti MITRO HARJONO
15159
  • Namun~ kelanjutannya saksi tidakmengetahuinyaBahwa adapun pihak DPR RI yang dihubungi oleh saudaraARIF BUDIANTO dalam rangka mendapatkan anggarantersebut diatas adalah saudari FEBY dari partai Demokrat danwakiu itu saksi pernah ditelpon dalam rangka keperluantersebut perlu dikirim ke DPR RI surat dan proposalnyapembangunan JLS tersebut.Bahwa benar saksi mengirimkan proposal kegiatanpembangunan JLS tersebut sesuai dengan telpon dari saudariFEBY.a.227e Bahwa besarnya nilai anggaran dari pemerintah
    Cholid Assad) untukmengirimkan proposal pengajuan anggaran tersebut ke DPRRI dengan Tembusan Depdagri, Kementrian PU, KementrianKeuangan dan Bappenas;Bahwa saksi pernah bertemu dengan FEBBY (anggota DPRRI dari Partai Demokrat) di Hotel Quality Salatiga bersamasaudara ARIF BUDIANTO dan yang dibicarakan adalahbagaimana cara mendapatkan anggaran dana insfrastrukturdari APBN Perubahan dengan cara mengirim proposal dankelengkapan lainnya.
    Bahwa pada tahun 2008 sampai sekarang yang menjabatsebagai Koordinator ULP pada Pemkot Salatiga adalah Drs.SUSENO GUNAWI, MM (Kabag Administrasi PembangunanKota Salatiga).Bahwa anggaran untuk kegiatan pekerjaan pembangunan JalanLingkar Selatan Kota Salatiga TA. 2008 Paket STA 1+800 s/dSTA 8+350 adalah sebagai berikut :Nama kegiatan : Pembangunan jalanNama pekerjaan : Pembangunan jalan lingkar selatan (JLS) PaketSTA1+800 s.d Paket STA 8+350Lokasi Kota SalatigaSumber dana : APBN (Dana Aspirasi Partai Demokrat
    KADIInternasional atau pihak lain.Bahwa keterangan lain yang akan Saksi berikan kepadapemeriksa sehubungan dengan perkara tersebut adalah Padatahun 2007 telah datang kekantor Saksi anggota DPRD KotaSalatiga periode 20042009 (Arief dari Partai Demokrat)menawarkan proyek khusus kepada saksi selaku Kepala DPUtetapi tidak ditanggapi Saksi..
Register : 18-08-2015 — Putus : 23-06-2016 — Upload : 27-02-2017
Putusan PN AMBON Nomor 31 / Pid. Sus / TPK / 2015 / PN – Amb
Tanggal 23 Juni 2016 — Dra. Hj. Maimunah Kabalmay
8853
  • Fraksi Demokrasi Kebangsaan Indonesia (Partai PDIP, Partai Demokrat,Partai Bintang Reformasi, Partai Pelopor, Partai Nasional BantengKemerdekaan, Partai Pemuda Indonesia, Partai Keadilan dan PersatuanIndonesia).
    Fraksi Demokrasi Kebangsaan Indonesia (terdiri dari PDIP,Demokrat, PBR, Pelopor, PKPI dan PNBk).
    ), Fungsi Legislasi dalam hal menyangkutpembuatan Undang undang/Peraturan Daerah, Fungsi Anggaran/ Budgetingbersama Pemerintah Daerah Menetapkan Anggaran Pendapatan BelanjaDaerah Tahun berkenan.Bahwa fraksi fraksi dan komisi komisi dalam keanggotaan DPRD Kota Tual,yaitu: ada 3 (tiga) fraksi dalam keanggotaan DPRD Kota Tual, antara lain :vFraksi Partai Golkar (Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, PartaiPemuda Indonesia, dan Partai P3l).Fraksi Demokrasi Kebangsaan Indonesia (Partai PDIP, Partai Demokrat
    antar daerah dandengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.Secara umum dapat disebutkan bahwa Tugas DPRD Kota Tual melingkupi :Legislasi, Budget, Pengawasan.Bahwa fraksi fraksi dan Komisikomisi dalam keanggotaan DPRD Kota Tual,yaitu:vvvFraksi pada DPRD Kota Tual periode 2009 s/d 2014 yaitu :Fraksi Partai Golkar (terdiri dari PAN, PPI, PPPI).Fraksi Partai Islam (terdiri dari Partai Keadilan Sejatera dan Partai BulanBintang).Fraksi Demokrasi Kebangsaan Indonesia (terdiri dari PDIP, Demokrat
    Fraksi Partai Islam (terdiri dari Partai Keadilan Sejatera dan Partai BulanBintang).vy Fraksi Demokrasi Kebangsaan Indonesia (terdiri dari PDIP, Demokrat,PBR, Pelopor, PKPI dan PNBk).Bahwa komisi komisi dalam keanggotaan DPRD Kota Tual, sebagai berikut : Komisi A, membidangi Pemerintahan dan Hukum; Komisi B, membidangi Ekonomi dan Kesejahteraan ; KomisiC, membidangi Keuangan dan Pembangunan.Bahwa Komposisi Fraksi Demokrasi Kebangsaan Indonesia dan KomposisiKomisi C DPRD Kota Tual, terdiridari :Komposisi
Putus : 20-05-2014 — Upload : 14-07-2014
Putusan PN CIBINONG Nomor 91/Pdt.G/2013/PN.Cbn.
Tanggal 20 Mei 2014 — -YUSUF TONGKENG -Para Ahli Waris TAN EN TJENG x -TAN EN TJANG -JAMES T. A. HARTONO -M. ASNAWI -Drs, ADE HIDAYAT -Kepala Kantor Pertanahan Nasional Wilayah Kabupaten Bogor
15094
  • Foto copy Surat dari Hendra Kepada DPR RI Fraksi Partai Demokrat, diberitanda T1 23;24. Foto copy Surat Undangan, diberi tanda T1 24 ;25. Foto copy Surat No.913/FPDIP/DPR.RI/XII/2007, diberi tanda T1 25;26. Foto copy Surat No.6201262, Perihal Pengaduan, diberi tanda T1 26;27. Foto copy Surat dari James T.A. Hartono, diberi tanda T1 27 ;28. Foto copy Surat Panggilan Polisi dari Sektor Gunung Sindur, diberi tanda T1 28;29.
Putus : 15-04-2014 — Upload : 14-10-2014
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 87/Pid.B/2014/PN Jkt.Ut
Tanggal 15 April 2014 — Terdakwa I IMAM AHMAD, Terdakwa II DODDY dan Terdakwa III D. PETRUS SUPARDJO
6823
  • JAYA MANDIRI, Sdra SRIJANTOTJOKROSUDARMO yang mengaku sebagai rekan bisnis Terdakwa DODDYdan aktif di Partai Demokrat, Sdra DAHRIN alias A TIAN yang mengakusebagai pengusaha dan teman dekat dari Sdra SRIJANTO TJOKROSUDARMO,dan Sdra HERY yang mengaku atau dikenalkan sebagai orang yang anntinyaakan menjadi utusan atau kurir Terdakwa IMAM AHMAD dalam urusanmengambil dan mengantar dokumen dan barang yang berkaitan denganpelaksanaan pekerjaan atau proyek.e Bahwa Saksi ke Cepu dalam rangka membicarakan
    PERTAMINAEP Cepu, atasan dari Terdakwa IMAM AHMAD.cDAHRIN: pengusaha dari Jakarta yang mempunyai proyek di beberapadepartemen, kenalan atau teman Terdakwa DODDY.dSRIJANTO: pengusaha dan aktif di Partai Demokrat, kenalan atau teman SdraDAHRIN dan Terdakwa DODDY.e HERRY: mengaku bekerja di bidang pengurukan.
Register : 11-08-2016 — Putus : 05-12-2016 — Upload : 11-04-2017
Putusan PN BENGKULU Nomor 39/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl
Tanggal 5 Desember 2016 — B.M. HAFRIZAL,SH.M.SI.Bin Z. HASAN
9880
  • 1 (satu) bendel dokumen pencairan belanja bantuan parpol kepadaPartai Barisan Nasional Kabupaten Mukomuko;106)1 (satu) bendel dokumen pencairan belanja bantuan parpol kepadaPartai Kedaulatan Kabupaten Mukomuko;107)1 (satu) bendel dokumen pencairan belanja bantuan parpol kepadaPartai Kedaulatan Kabupaten Mukomuko;108)1 (satu) bendel dokumen pencairan belanja bantuan parpol kepadaPartai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Mukomuko;109)1 (satu) bendel dokumen pencairan belanja bantuan parpol kepadaPartai Demokrat
    Kabupaten Mukomuko;1 (satu) bendel dokumen pencairan belanja bantuan parpol kepadaPartai Barisan Nasional Kabupaten Mukomuko;1 (satu) bendel dokumen pencairan belanja bantuan parpol kepadaPartai Kedaulatan Kabupaten Mukomuko;1 (satu) bendel dokumen pencairan belanja bantuan parpol kepadaPartai Kedaulatan Kabupaten Mukomuko;1 (satu) bendel dokumen pencairan belanja bantuan parpol kepadaPartai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Mukomuko;1 (satu) bendel dokumen pencairan belanja bantuan parpol kepadaPartai Demokrat
Register : 18-08-2015 — Putus : 23-06-2016 — Upload : 27-02-2017
Putusan PN AMBON Nomor 32 / Pid. Sus / TPK / 2015 / PN – Amb
Tanggal 23 Juni 2016 — Ade Ohoiwutun, S. AP
10572
  • Amb).Bahwa tugas dan kewenangan saksi selaku Wakil DPRD Kota Tual samadengan anggota lainnya yaitu, Pengawasan Terhadap Pemerintah Daerah,Legislasi dalam hal menyangkut Peraturan Daerah, Anggaran dalam hal inimembahas dan menetapkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.Bahwa ada 3 (tiga) fraksi dalam keanggotaan DPRD Kota Tual, yaitu : Fraksi Partai Golkar (Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, PartaiPemuda Indonesia, dan Partai P3l).vy Fraksi Demokrasi Kebangsaan Indonesia (Partai PDIP, Partai Demokrat
    Fraksi Demokrasi Kebangsaan Indonesia (terdiri dari PDIP,Demokrat, PBR, Pelopor, PKPI dan PNBk).Komisikomisi dalam keanggotaan DPRD Kota Tual, sebagai berikut:Komisi A, membidangi Pemerintahan dan Hukum;xs & &Komisi B, membidangi Ekonomi dan Kesejahteraan ; Komisi C, membidangi Keuangan dan Pembangunan.Bahwa saksi termasuk dalam Fraksi Partai Golkar selaku Ketua Fraksi, dansaksi juga termasuk dalam Komisi B yang membidangi Ekonomi danKesejahteraan dengan jabatan sebagai Anggota Komisi B.Bahwa Tugas
    dandengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.Sedangkan Fungsi DPRD, sebagai berikut:vvvvSONvFungsi sebagai Legislasi.Fungsi sebagai Badan Anggaran/ Budget.Fungsi sebagai Pengawasan.Bahwa benar fraksifraksi dan komisikomisi dalam keanggotaan DPRDKota Tual, antara lain :Fraksi pada DPRD Kota Tual periode 2009 s/d 2014 yaitu :Fraksi Partai Golkar (Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, PartaiPemuda Indonesia, dan Partai P3l).Fraksi Demokrasi Kebangsaan Indonesia (Partai PDIP, Partai Demokrat
    Fraksi Partai Islam (terdiri dari Partai Keadilan Sejatera dan Partai BulanBintang).vy Fraksi Demokrasi Kebangsaan Indonesia (terdiri dari PDIP, Demokrat,PBR, Pelopor, PKPI dan PNBk).Bahwa komisi komisi dalam keanggotaan DPRD Kota Tual, sebagai berikut : Komisi A, membidangi Pemerintahan dan Hukum; Komisi B, membidangi Ekonomi dan Kesejahteraan; Komisi C, membidangi Keuangan dan Pembangunan.Bahwa Komposisi Fraksi Demokrasi Kebangsaan Indonesia dan KomposisiKomisi C DPRD Kota Tual, terdiridari :Komposisi
    Sus / TPK / 2015 / PN Amb).Sedangkan Fungsi DPRD, sebagai berikut : Fungsi sebagai Legislasi, Fungsisebagai Badan Anggaran / Budget, Fungsi sebagai Pengawasan.Bahwa benar Fraksifraksi dan Komisikomisi dalam keanggotaan DPRD KotaTual Tahun 2010, yaitu :Fraksi fraksi dalam keanggotaan DPRD Kota Tual,sebagai berikut:~ Fraksi Partai Golkar (Partai Golkar, Partai Amanat Nasional).~ Fraksi Demokrasi Kebangsaan (Partai PDIP, Partai Pemuda Indonesia,Partai Demokrat, Partai Pelopor, Partai Nasional Banteng
Putus : 10-07-2017 — Upload : 23-11-2017
Putusan PN KENDARI Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi
Tanggal 10 Juli 2017 — SHARIFA
358403
  • ;Bahwa dua bulan setelah Proposal dikirim, yakni sekitar bulan Juli 2012,saksi bersama La Ode Rafiun ke Jakarta dengan maksud bertemu denganbeberapa Anggota DPRRI yang berasal dari Sulawesi Tenggara,diantaranya MARLINAWATI (PPP), UMAR ARSAL (Demokrat), YANHERIZAL (PKS), menyampaikan Proposal untuk menerima Dana BantuanUnit Sekolah Baru, yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2013,namun dari para Anggota DPRRI tersebut, kami mendapatkan informasibahwa Dana Bantuan Unit Sekolah Baru (USB) APBN Tahun
Register : 14-12-2011 — Putus : 07-03-2012 — Upload : 19-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 95/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg
Tanggal 7 Maret 2012 — Ir.Drs. H.DIDIN SAHIDIN NJ. MSP
9713
  • di koran Informatika.Kwitansi pembayaran majalah Berita Indonesia.Kwitansi pembayaran Tabloid Trik bulan April 2008.Kwitansi pembayaran Surat Kabar Dialog bulan Mei 2008.Kwitansi pembayaran Koran Madina bulan Mei 2008.Kwitansi pembayaran koran sangsaka bulan Mei 2008.Kwitansi pembayaran koran tempo bulan Maret 2008.Kwitansi pembayaran Majalah Mangle bulan Maret 2008.Kwitansi pembayaran iklan SKM Input.Kwitansi pembayaran majalah Berita Indonesia edisi april 2008.Kwitansi pembayaran koran Media Demokrat
    edisi April 2008.Kwitansi pembayaran tabloid Trik bulan Maret 2008.Kwitansi pembayaran ucapan iklan di Media KPK bulan Mei 2008.Kwitansi pembayaran ucapan iklan di Media KPK bulan April 2008.Kwitansi pembayaran Tabloid Formas bulan Mei 2008.Kwitansi pembayaran Media Demokrat bulan Mei 2008.Kwitansi pembayaran pada Harian Jaya Pos.Kwitansi pembayaran langganan koran Inspirasi.Kwitansi pembayaran langganan majalah AlHaqqu bulan Mei 2008.Kwitansi pembayaran langganan Koran Pasopati bulan Mei 2008.Kwitansi
    edisi April 2008.Kwitansi pembayaran tabloid Trik bulan Maret 2008.Kwitansi pembayaran ucapan iklan di Media KPK bulan Mei 2008.Kwitansi pembayaran ucapan iklan di Media KPK bulan April 2008.Kwitansi pembayaran Tabloid Formas bulan Mei 2008.Kwitansi pembayaran Media Demokrat bulan Mei 2008.Kwitansi pembayaran pada Harian Jaya Pos.Kwitansi pembayaran langganan koran Inspirasi.Kwitansi pembayaran langganan majalah AlHaqqu bulan Mei 2008.Kwitansi pembayaran langganan Koran Pasopati bulan Mei 2008.
Register : 24-03-2016 — Putus : 09-06-2016 — Upload : 28-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 32/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt Pst
Tanggal 9 Juni 2016 — Pidana Korupsi - ABDUL KHOIR
415167
  • Ada 11 Kapoksi di Komisi V yang mengusulkan, masingmasing terdiri dari beberapa Anggota.Bahwa Kapoksi PDIP Yoseph Umarhadi, Kapoksi Golkar Muhidin,Kapoksi Gerindra Muhammad Nizar Zahro, Kapoksi Demokrat MichaelWattimena, Kapoksi PAN Andi Taufan Tiro, Kapoksi PKB MuhamadHal. 43 dari 289 hal.
    Michael Wattimena (Wakil KetuaKomisi V DPR dari Fraksi Demokrat), Sdr. Lasarus (Wakil Ketua KomisiV DPR dari Fraksi PDIP), Muhidin Mohamad Said (Wakil Ketua KomisiHal. 121 dari 289 hal. PUTUSAN Nomor : 32/Pid.Sus/TPK/2016/PN.JKT.PST.V DPR dari Fraksi Golkar), Yudi Widiana Adia (Wakil Ketua Komisi VDPR dari Fraksi PKS), Sdr. Yoseph Umarhadi (Kapoksi dari Fraksi PDIP), Sdr. Moh. Nizar Zahro (Kapoksi dari Fraksi Gerindra), Sdr. AndiTaufan Tiro (Kapoksi dari Fraksi PAN), Sdr.
    DPR hanyamendengar, Gubernur langsung menyampaikan kepada eksekutif.Bahwa pimpinan komisi V ada FARY DJEMI dari Gerindera, MUHIDINM SAID dari fraksi Golkar, MICHAEL WATTIMENA dari fraksi Demokrat,YUDI WIDIANA dari fraksi PKS dan LASARUS dari fraksi PDIP.Bahwa untuk rapat komisi biasanya dengan surat resmi.Bahwa membenarkan keterangannya dalam BAP Nomor 14, antara 26Oktober 2015 s.d tanggal 17 Oktober 2015 rapat yang Saksi ikutisifatnya sudah menetapkan alokasi anggaran untuk Kementerian PUPR,sedangkan
Register : 26-03-2019 — Putus : 15-08-2019 — Upload : 06-12-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 344/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 15 Agustus 2019 — Penuntut Umum: 1.Drs. YOHANES G., SH. 2.YOKI ADRIANUS, SH. 3.AGUSTINUS OC. M., SH. 4.A. YUSUF IBRAHIM, SH., MH. 5.MOH. IRYAAN MUHIDIN, SH., MH. 6.BUDI KURNIAWAN, SH. 7.ANDRI S, SH 8.PRIYO W., SH. Terdakwa: BAGUS BAWANA PUTRA als. bagnatara
706587
  • Selanjutnya saksi jugamenemukan berita di detiknews dengan judul: KPU Cek Kabar 7Kontainer Surat Suara yang sudah tercoblos di Tanjung Priok, dimana isiberitanya adalah mengenai Cuitan dari Wasekjen Partai Demokrat AndiArief di akun Twitternya.
Putus : 16-05-2016 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 599 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 16 Mei 2016 — AFRIYANTI BELINDA, S.H. pgl YANTI
8355 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Syair, M.M. dan berkata Yantitolong buatkan perjalanan dinas melaksanakan bimbingan teknis untukfraksi demokrat ditambah Zulkardianto dan Al Ermon ke kota Makassardan Terdakwa menjawab Bahwa untuk pelaksanaan bimbingan teknistidak bisa dilaksanakan di kota Makassar karena biaya tiket melebihi dariProtap Bupati bahwa kemudian saksi Mardinas berkata Buat sajalah,bahwa saya ketua DPRD disini, tugasmu hanya membuat saja danmembayarkan biaya perjalanan setelah itu Terdakwa membuatkan SuratPerintah Perjalanan
    Dinas untuk fraksi demokrat dan ditambah denganZulkardianto dan Al Ermon sebanyak 10 (Sepuluh) orang dalam rangkapelaksanaan Bimbingan Teknis di Kota Makasar, dengan uang jalandengan jumlah sebanyak Rp121.500.000,00 (seratus dua puluh satu jutalima ratus ribu rupiah).Bahwa Terdakwa pada tanggal 10 Agustus 2011 mentransfer uang darirekening Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Painannomor rekening 0400.0207.129828 atas nama Arfianty Belinda denganjumlah sebanyak Rp20.000.000,00 (dua puluh
    Syair, M.M. dan berkata Yantitolong buatkan perjalanan dinas melaksanakan bimbingan teknisuntuk fraksi demokrat ditambah Zulkardianto dan Al Ermon ke kotaMakassar dan Terdakwa menjawab Bahwa untuk pelaksanaanbimbingan teknis tidak bisa dilaksanakan di kota Makassar karenabiaya tiket melebihi dari Protap Bupati banwa kemudian saksiMardinas berkata Buat sajalah, bahwa saya ketua DPRD disini,tugasmu hanya membuat saja dan membayarkan biaya perjalanansetelah itu Terdakwa membuatkan Surat Perintah Perjalanan
    Dinasuntuk fraksi demokrat dan ditambah dengan Zulkardianto dan AlErmon sebanyak 10 (sepuluh) orang dalam rangka pelaksanaanHal. 14 dari 593 hal.
    karenabiaya tiket melebihi dari Protap Bupati banwa kemudian saksiMardinas berkata Buat sajalah, bahwa saya ketua DPRD disini,tugasmu hanya membuat saja dan membayarkan biaya perjalanansetelah itu Terdakwa membuatkan Surat Perintah Perjalanan Dinasuntuk fraksi demokrat dan ditambah dengan Zulkardianto dan AlErmon sebanyak 10 (sepuluh) orang dalam rangka pelaksanaanBimbingan Teknis di Kota Makasar, dengan uang jalan dengan jumlahHal. 22 dari 593 hal.
Register : 23-04-2014 — Putus : 24-07-2014 — Upload : 02-09-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 11/Tipikor/2014/PT PBR
Tanggal 24 Juli 2014 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : H.M. RUSLI ZAINAL Diwakili Oleh : EVA NORA SH.,MH dan Rekan
Terbanding/Pembanding/Jaksa Penuntut : RIYONO, SH. M. Hum, Dkk
11954
  • (BB I415 / BB II235);Fotokopi legalisir 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor04/ND/FPD/III/2012, tanggal 7 Maret 2012, perihal penyampaian namanama anggota yang duduk dalam Panitia KhususPON 2012, dari Ketua Fraksi Demokrat kepada Ketua DPRDPropinsi Riau. (BB I416 / BB II236);Fotokopi legalisir 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor 61/ND/FPDI/III/2012, tanggal 6 Maret 2012, perihal Panitia KhususHalaman 186 dari 681 hal. Putusan.
    (BB I37 / BB II35);Asli 1 (satu) lembar Nota Dinas DPRD PropinsiRiau Fraksi Demokrat, nomor 09/ND/FDP/IV/2012, dari KetuaFraksi Demokrat, kepada Yth. Ketua DPRD Propinsi Riau, tanggal02 April 2012, perihal penundaan rapat paripurna dewan, ditandatangani Rita Zahara.(BB I38 / BB II36);Asli 1 (satu) lembar Nota Dinas DPRD PropinsiRiau Fraksi Gabungan, nomor 15/ND/FGB/IV/2012, dari KetuaFraksi Gabungan DPRD Propinsi Riau, kepada Yth.
    (BB I415 / BB II235);Fotokopi legalisir 1 (satu) lembar Nota DinasNomor O4/ND/FPD/III/2012, tanggal 7 Maret 2012, perihalpenyampaian namanama anggota yang duduk dalam PanitiaKhusus PON 2012, dari Ketua Fraksi Demokrat kepada KetuaDPRD Propinsi Riau.
    Ketua Fraksi Demokrat DPRDPropinsi Riau, tanggal 03 April 2012, perihal Minta penjelasanketidakhadiran Paripurna Rolling Komisi dan Alat KelengkapanDewan. Ditandatangani Drs. H.MJohar Firdaus, M.Si.
    (BB I415 / BB II235);Fotokopi legalisir 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor04/ND/FPD/III/2012, tanggal 7 Maret 2012, perihal penyampaiannamanama anggota yang duduk dalam Panitia Khusus PON2012, dari Ketua Fraksi Demokrat kepada Ketua DPRD PropinsiRiau.
Register : 03-11-2015 — Putus : 25-11-2015 — Upload : 22-08-2019
Putusan PT PADANG Nomor 27/PID.TPK/2015/PT PDG
Tanggal 25 Nopember 2015 — Pembanding/Terbanding/Jaksa Penuntut : DIMAS ADITYA, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : RAHMAT REALSON, SH.MM Diwakili Oleh : HANKY MUSTAV SABARTA, S.H., M.H.
10163
  • Bahwa pada Tanggal 25 Juli 2011 sekira pukul 09.00 Wib Saksi ArfiantyBelinda Pgl Yanti dipanggil oleh saksi Drs.Mardinas N.Syair MM dan berkataYanti tolong buatkan perjalanan dinas melaksanakan bimbingan teknisuntuk fraksi demokrat ditambah Zulkardianto dan Al Ermon ke kotaMakassar dan Saksi Arfianty Belinda Pgl Yanti menjawab Bahwa untukpelaksanaan bimbingan teknis tidak bisa dilaksanakan di kota Makassarkarena biaya tiket melebihi dari Protap Bupati bahwa kemudian saksiHalaman 6 dari 585Putusan
    Nomor 27/TIPIKOR/2015/PT.PDGMardinas berkata Buat sajalah, bahwa saya ketua DPRD disini, tugasmuhanya membuat saja dan membayarkan biaya perjalanan setelah itu SaksiArfianty Belinda Pgl Yanti membuatkan Surat Perintah Perjalanan Dinasuntuk fraksi demokrat dan ditambah dengan Zulkardianto dan Al Ermonsebanyak 10 (Sepuluh) orang dalam rangka pelaksanaan Bimbingan Teknisdi Kota Makasar, dengan uang jalan dengan jumlah sebanyakRp.121.500.000.
    Bahwa pada Tanggal 25 Juli 2011 sekira pukul 09.00 Wib Saksi ArfiantyBelinda Pgl Yanti dipanggil oleh saksi Drs.Mardinas N.Syair MM dan berkataYanti tolong buatkan perjalanan dinas melaksanakan bimbingan teknisuntuk fraksi demokrat ditambah Zulkardianto dan Al Ermon ke kotaMakassar dan Saksi Arfianty Belinda Pgl Yanti menjawab Bahwa untukpelaksanaan bimbingan teknis tidak bisa dilaksanakan di kota Makassarkarena biaya tiket melebihi dari Protap Bupati bahwa kemudian saksiMardinas berkata Buat sajalah
    , bahwa saya ketua DPRD disini, tugasmuhanya membuat saja dan membayarkan biaya perjalanan setelah itu SaksiArfianty Belinda Pgl Yanti membuatkan Surat Perintah Perjalanan Dinasuntuk fraksi demokrat dan ditambah dengan Zulkardianto dan Al ErmonHalaman 14 dari 585Putusan Nomor 27/TIPIKOR/2015/PT.PDGsebanyak 10 (Sepuluh) orang dalam rangka pelaksanaan Bimbingan Teknisdi Kota Makasar, dengan uang jalan dengan jumlah sebanyakRp.121.500.000.
    Bupati bahwa kemudian saksiMardinas berkata Buat sajalah, bahwa saya ketua DPRD disini, tugasmuhanya membuat saja dan membayarkan biaya perjalanan setelah itu SaksiArfianty Belinda Pgl Yanti membuatkan Surat Perintah Perjalanan Dinasuntuk fraksi demokrat dan ditambah dengan Zulkardianto dan Al Ermonsebanyak 10 (Sepuluh) orang dalam rangka pelaksanaan Bimbingan Teknisdi Kota Makasar, dengan uang jalan dengan jumlah sebanyakRp.121.500.000.
Register : 16-07-2021 — Putus : 21-10-2021 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 21 Oktober 2021 — Penuntut Umum:
MUH. HERI OKTA SAPUTRO, S.H.
Terdakwa:
FIRDAUS, S.Pd.
15070
  • saksimenyerahkan dokumen berupa surat pernyataan pengalihan penguasaan atassebidang tanah, selain itu juga surat pengakuan hak tanah serta surat pernyataanuntuk dicap dan ditanda tangani oleh saksi AKBAR selaku Kepala Desa Pituluayaitu tertanggal 5 Maret tahun 2018.sekitar akhir bulan November 2017 diacara hajatan Aqiqah anaknya MUSLIADI(Staff di Desa Mikuasi) di Desa Watuliwu yang juga dihadiri beberapa anggotaDPRD Kolaka Utara, antara lain KANNA (anggota DPRD Fraksi Golkar),SURAHMAN (wakil ketua DPRD fraksi Demokrat
Putus : 28-03-2016 — Upload : 19-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 978 K / PID.SUS / 2015
Tanggal 28 Maret 2016 — DEBY DEBORA PANGEMANAN, DKK
102225 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 978 K/PID.SUS/2015ST dirumahnya ketua DPRPB di Bumi Marina Manokwari namun dalamwaktu bersamaan Terdakwa DEBY DEBORA PANGEMANAN jugamenerima titipan pinjaman dari 5 anggota dan ketua Fraksi Demokrat DPRPByaitu Terdakwa II Emelia Simorangkir sebesar Rp. 100.000.000, TerdakwaIX Aminadab Asmuruf sebesar Rp. 100.000.000, Terdakwa XIX Silas Kaafsebesar Rp. 100.000.000, Darius Harra, S.Pd sebesar Rp. 150.000.000,Robert M Nauw sebesar Rp. 175.000.000, selanjutnya uang tersebutTerdakwa bawa pulang ke
Register : 25-08-2020 — Putus : 10-11-2020 — Upload : 13-11-2020
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 951/Pid.B/2020/PN Jkt.Tim
Tanggal 10 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
BUCHARI TUASIKAL, S.H.
Terdakwa:
DEASY ARYANTINA ALS ECI
13749
  • HARI TANJUNG untuk melaporkan bahwa MUHAMMADGHANIA PRIJATNA ingin bertemu terlebih dahulu dengan HARI TANJUNG.Bahwa saksi menerangkan untuk waktu pertemuan saksi lupa namun untuk tempatyang saksi ingat di Kantor Nasional Demokrat yang beralamat di Gondang Dia,Jakarta yang hadir dalam pertemuan tersebut seingat saksi adalah saksi sendiri,MUHAMMAD GHANIA PRIJATNA, HARI TANJUNG dan beberapa orang teman sdr.HARI TANJUNG yang saksi tidak tahu identitasnya.
Register : 06-08-2018 — Putus : 09-01-2019 — Upload : 22-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 9 Januari 2019 — Penuntut Umum:
RONALD F.W., SH.
Terdakwa:
MADE MEREGAWA
391153
  • belum pasti, namanya tender bisasaja ada suatu miss, kalau pun ada ya diproses saja, tidak selalu proyekayng diberikan M Nazaruddin itu berhasil.Saksi pernah bertemu Mindo Rosalinda sebagai Direktur Marketing PTAnugrah dan saksi tidak kenal dengan Clara Maureen.Bahwa saksi bertemu M Nazaruddin sebanyak 3x (tiga kali) yaitu:Pertemuan yang pertama pada tahun 2009 untuk perkenalanperusahaan kami, kemudian.Pertemuan kedua pada bulan Agustus 2010 di Warung Buncit karenasaksi mendengar informasi Partai Demokrat
    akan membangun KantorPusat di daerah Pasar Minggu, kemudian saksi minta karena iniDemokrat SBY sebagai presiden yang akan membuat perusahaan kamiakan lebih baik kalau kami mendapatkan proyek tersebut sangatprestisius, oleh karena itu saksi datang dan minta M EL IDRIS agarmengantar saksi ke M Nazaruddin dan Saksi mengatakan kalau bisakantor partai Demokrat kami yang akan mengerjakan karenaperusahaan kami lebih cepat dan bekerja lebih baik dibandingkanBUMN.Pertemuan ketiga pada awal tahun 2011 di
    yangkomunikasi terkait dengan fee.Saksi tahu ada fee dari Konsultan Perencana karena saksi yang mintafee kepada Kontraktor, kemudian M EL IDRIS mengatakan nanti kitasampaikan kepada Konsultan, kemudian M EL IDRIS kasi No HP pakBambang dari Arkonin agar menghubungi sendiri dan dari PT ARKITEKTEAM EMPAT Pak Mahdiar Zamxami, akhirnya mereka ada kasi titipmelalui M EL IDRIS dan M EL IDRIS memberikan fee kepada keuanganYulianis.Waktu itu saksi tidak mengetahui jabatan M Nazaruddin, tetapi diaseringsering ke Demokrat
    Saksi tidak pernah bertanya.M NAZARUDDIN pada waktu proyek berjalan belum anggota DPR RI,masih pengusaha tetapi sudah masuk di Partai Demokrat.
Register : 24-02-2011 — Putus : 07-02-2012 — Upload : 24-07-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 114/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 7 Februari 2012 —
15590
  • Oleh karena perbuatan melawanhukum juga melingkupi perbuatan pidana, maka tuntutan perbuatanmelawan hukum terhadap seseorang yang diduga melakukan pelanggaranpasal pidana dapat diajukan sewaktuwaktu tanpa harus menunggudilakukannya proses pemeriksaan pidana atas kasus tersebut.Lebih lanjut sejalan dengan hal tersebut diatas, Mantan Jaksa Agung danHakim Agung, Abdul Rahman Saleh (dalam tulisannya yang berjudulDuduk Perkara Kasus Soeharto di website resmi Uni Sosial Demokrat,htto://wwwunisosdem.org