Ditemukan 1401 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : cukai citas cikmat cikgu civil
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Formil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XIV/2016 Tahun 2016
3234 — 1284
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
  • Untuk itu, frasa pemufakatan jahat dalam Pasal 15UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 harus dimaknai dan ditafsirkankembali oleh Mahkamah Konstitusi untuk memenuhi syarat /ex certakarena ketidakpastian hukum dalam istilah pemufakatan jahat dapatmenjadi cikal bakal kesewenangwenangan negara terhadapnya rakyatnyasebagaimana yang dialami Pemohon..Bahwa yang dimaksud dengan delik kualitatif (kwaliteitsdelict/delictapropria) adalah delikdelik yang
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata
Register : 21-10-2015 — Putus : 16-12-2015 — Upload : 17-07-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 273/PDT/2015/PT MKS
Tanggal 16 Desember 2015 — Pembanding/Tergugat : PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk
Terbanding/Penggugat : H. NASRUDDIN MUIN
Turut Terbanding/Tergugat : LASMARIA ERTAULI GULTOM
Turut Terbanding/Tergugat : PITERS DJAJAKUSTIO, SH
Turut Terbanding/Tergugat : JIMMY HAM
Turut Terbanding/Tergugat : ALBERT SIMON DUMANAW, SH
100 — 47
  • No.273/PDT/2015/PT.MksFAKTA PERISTIWAKetua/Majelis HakimPengadilan Tinggi Yth.Melengkapi uraian pada bagian pertama dan kedua, bersama inikami uraikan pula FAKTA PERISTIWA tentang cikal bakal lahirnyaGugatan Perdata ini, untuk menjadi pertimbangan hukum olehKetua/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam mencermati FAKTA HUKUMyang termuat didalam keseluruhan alat bukti yang telah diajukan dandipertimbangkan dalam Putusan No. 21/Pdt.G/2014/PN.SGM sebagaiberikut :1. bahwa untuk pertama kalinya, pada tahun
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 20-01-2020 — Putus : 26-03-2020 — Upload : 27-03-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 43/Pdt/2020/PT MDN
Tanggal 26 Maret 2020 — Pembanding/Penggugat I : PERUSAHAAN UMUM PERUM PERIKANAN INDONESIA
Terbanding/Tergugat : Hong Tat
Turut Terbanding/Penggugat II : PERUSAHAAN UMUM PERUM PERIKANAN INDONESIA CABANG BELAWAN
51 — 61
  • Gabion itudijadikan Menteri Pertanian RI menjadi Pelabuhan PerikananHalaman 49 dari 115 Putusan Nomor 43/Pdt/2020/PT MDNNusantara Belawan yang sekarang bernama Pelabuhan PerikananSamudera Belawan disingkat dan dikenal dengan PPS Belawan;Bahwa pada tahun 1989 berdirilah Perusahaan Umum (Perum)Prasarana Perikanan Samudera yang memiliki cabang di Belawandikenal dengan Perusahaan Umum (Perum) Perikanan NusantaraBelawan sebagai cikal bakal yang di kemudian hari berubah namamenjadi Perum Perikanan Indonesia
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 11-10-2021 — Putus : 16-12-2021 — Upload : 16-12-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 440/Pdt/2021/PT MDN
Tanggal 16 Desember 2021 — Pembanding/Tergugat I : Ketua Serikat Tolong Menolong Mempertahankan Hak STM MH VETERAN PURNAWIRAWAN ABRI Diwakili Oleh : LETTU Chk J. GIRSANG, SH
Pembanding/Tergugat II : Serikat Tolong Menolong Mempertahankan Hak STM MH VETERAN PURNAWIRAWAN ABRI Diwakili Oleh : LETTU Chk J. GIRSANG, SH
Terbanding/Penggugat : PT UNITED ORTA BERJAYA diwakili oleh Direkturnya JONAS atau MUHAMMAD ADLI PURBA
Terbanding/Turut Tergugat I : ALWIJAYA AW
Terbanding/Turut Tergugat II : PT. HEFADA BUANA INDAH
Terbanding/Turut Tergugat III : Drs. ARMYN alias DOKTORANDUS ARMYN
Terbanding/Turut Tergugat IV : PT. PETISAH PUTRA
Terbanding/Turut Tergugat V : ALWI, SH
Terbanding/Turut Tergugat VI : CAMAT PERCUT SEI TUAN
Terbanding/Turut Tergugat VII : PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG Cq. BUPATI DELI SERDANG
Terbanding/Turut Tergugat VIII : PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA UTARA Cq. GUBERNUR SUMATERA UTARA
Terbanding/Turut Tergugat IX : MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
Terbanding/Turut Tergugat X : PT. IMO REKSA PERKASA
Terbanding/Turut Tergugat XI : PT. BANK TABUNGAN NEGARA Persero Tbk
Terbanding/Turut Tergugat XII : BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL, Kepala Group Divisi Penjualan Asset Kredit I, Asset Manajemen Kredit Badan Penyehatan Perbankan Nasional BPPN
Terbanding/Turut Tergugat XIII : PT. PANGRIBTA GRAHA SARANA
Terbanding/Turut Tergugat XIV : KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG
Terbanding/Turut Tergugat XV : KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SUMATERA UTARA
Terbanding/Turut Tergugat XVI : KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL
Turut Terbanding/Tergugat III : KEPALA DESA MEDAN ESTATE
282 — 299
  • ImoReksa Perkasa (selanjutnya disebut "Turut Tergugat X") tersebut tertuangsecara terang, tegas dan jelas dalam surat Gubernur Kepala DaerahHalaman 51 dari 103 halaman Putusan nomor 440/Pdt/2021/PT MDNTingkat Sumatera Utara (selanjutnya disebut "Turut Tergugat VIII")Nomor : 648/3158 tanggal 05 Pebruari 1987 yang ditujukan kepadaTurut Tergugat X dengan tembusan Kepala Direktorat Agraria ProvinsiSumatera Utara yang selanjutnya menjadi cikal bakal diterbitkannyaSurat Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Pengadilan PN SORONG Pidana Khusus Lain-lain
Register : 02-07-2020 — Putus : 02-03-2021 — Upload : 04-04-2021
Putusan PN SORONG Nomor 156/Pid.Sus/2020/PN Son
Tanggal 2 Maret 2021 — GIDON TITIRLOBY
306 — 175
  • Pada intinyaKoperasi tersebut di dirikan awalnya harus memilik anggota Primer terlebihdahulu sebanyak 20 (dua puluh) orang, kKemudian dapat saya tambahkan terkaitbeberapa hal yang mana saya diminta menjadi Ahli pada hari ini, pada PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1995 dimana diawali dengan program dari WorldPutusan Nomor: 156/Pid.Sus/2020/PN.Son hal 58 dari 88Bank yang mendorong untuk lahirnya Koperasi, mendorong PemerintahIndonesia untuk memperbaharui Undangundang, kemudian menjadi cikal bakallahirnya
Pengadilan PN TANAH GROGOT Perdata
Register : 07-02-2019 — Putus : 03-09-2019 — Upload : 18-11-2019
Putusan PN TANAH GROGOT Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Tgt
Tanggal 3 September 2019 — Penggugat:
1.Dra. NOORHAYATI, MT., MM.
2.DIDIN DIDAYADI
3.NOR HIDAYAT, SE.,Msi.
4.NOOR SUSILAWATI, S.St.
5.NOR SUMIATI
6.NURUL WAHIDAH
7.LUSSY MARLIA SARI
8.HADIATUN
9.HAMPIUN
10.SYAMSUDIN MAULANA
11.BADRIANSYAH
12.PUSAIDI
13.SYAMSURI
14.ARIPINSYAH
15.JUMIATI
Tergugat:
PT KIDECO JAYA AGUNG
166 — 60
  • sebelum ditunjuk dan ditatasebagai Kawasan Hutan, Tata Batas serta Koordinat KawasanHutan; Penetapan Kawasan HutanPada saat negara menetapkan wilayah tertentu menjadi KawasanHutan maka Wilayah tersebut menjadi wilayah Terlarang/Terbatasyang tidak dapat dimasuki oleh siapapun yang tidak memilki Izin;Bahwa dalam hal wilayah tertentu telah ditetapbkan menjadi KawasanHutan maka wilayah tersebut menjadi Kawasan Terbatas yangmelarang orang/masyarakat untuk masuk Kawasan Hutan, hal inilahyang menjadi cikal
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN
Register : 08-10-2019 — Putus : 03-03-2020 — Upload : 11-03-2020
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 29/G/2019/PTUN.JPR
Tanggal 3 Maret 2020 — Penggugat:
Ir. SUHAEDI, M.Si
Tergugat:
BUPATI MERAUKE
114 — 71
  • Jadi bukan memukulrata artinya dengan filosopi Undangundang ASN berarti setiapASN yang ada kaitannya dengan tipikor pasti ada hubungannyadengan jabatan, mengenai keputusan PPK mungkin tidak adadisinggung karena itu hak masingmasing PPK untuk menentukanapakah itu diberhentikan atau tidak;Bahwa cikal bakal SK ini adalah sifatnya pemerintah dalammelaksanakan asasasas umum pemerintahan yang baik, SK inidibuat oleh BKN yang buat drafnya dan sudah disetujui, kenapa inikeluar yang menurut tata urutan peraturan
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 16-03-2020 — Putus : 20-05-2020 — Upload : 26-05-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 123/Pdt/2020/PT MDN
Tanggal 20 Mei 2020 — Pembanding/Penggugat I : PERUSAHAAN UMUM PERUM PERIKANAN INDONESIA Diwakili Oleh : PERUSAHAAN UMUM PERUM PERIKANAN INDONESIA
Terbanding/Tergugat : Iskandar Kenanga
Turut Terbanding/Penggugat II : PERUSAHAAN UMUM PERUM PERIKANAN INDONESIA CABANG BELAWAN
49 — 28
  • Gabion itu dijadikan MenteriPertanian RI menjadi Pelabuhan Perikanan Nusantara Belawan yangsekarang bernama Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan disingkatdan dikenal dengan PPS Belawan;Bahwa pada tahun 1989 berdirilah Perusahaan Umum (Perum)Prasarana Perikanan Samudera yang memiliki cabang di Belawandikenal dengan Perusahaan Umum (Perum) Perikanan NusantaraBelawan sebagai cikal bakal yang di kemudian hari berubah namamenjadi Perum Perikanan Indonesia Samudera Cabang Belawan (ic.Penggugat II) seperti
Pengadilan PN TARUTUNG Perdata Tanah
Register : 16-03-2012 — Putus : 28-11-2012 — Upload : 17-10-2013
Putusan PN TARUTUNG Nomor 12/Pdt.G/2012/PN.Trt.
Tanggal 28 Nopember 2012 — PERDATA -HANNES LUMBAN TOBING............. PENGGUGAT - BUPATI TAPANULI UTARA .............. TERGUGAT I - TORANG LUMBAN TOBING ........... TERGUGAT II
125 — 27
  • Parlindungan menyatakan bahwa istilah HakPengelolaan diambil dari bahasa Belanda, yaitu Beheersrecht, yang diterjemahkanmenjadi Hak Penguasaan;Menimbang, bahwa cikal bakal Hak Pengelolaan telah ada semenjak sebelumberlakunya UndangUndang No. 5 Tahun 1960 yang dikenal dengan Hak Penguasaan yangdiatur oleh Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan TanahtanahNegara.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Merek
Putus : 25-11-2015 — Upload : 13-10-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 723 K/Pdt.Sus-HKI/2015
Tanggal 25 Nopember 2015 — PT SANTOS JAYA ABADI VS 1. SOEDOMO MERGONOTO, DKK
344 — 643 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dengandemikian jelas bahwa cikal bakal Merek Kapal Api (Logo) termasukMerekMerek Kapal Api Lainnya ialah Kopi Tjap Kapal Api milik Alm.Go Soe Loet;Bahwa semasa Alm. Go Soe Loet masih hidup, beliau sangatmenyadari akan pentingnya keberadaan suatu merek di dalam duniaperdagangan. Oleh karena itu setelah masa jangka waktuperlindungan merek Kopi Tjap Kapal Api habis, beliau kemudianmelakukan perpanjangan pada Tergugat Ill (dh.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 10-04-2013 — Putus : 13-02-2014 — Upload : 12-09-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 221/PDT.G/2013/PN.JKT Sel
Tanggal 13 Februari 2014 — PT CHINA Yl DA GANG TAI MINERAL INDONESIA ("PT CYD"), Lawan 1. Notaris YAN ARMIN, S.H., 2. HERRY ONGSO, 3. RUDI SALIM, 4. DAVID SUSANTIO, 5. BUDY WIDJAJA, 6. PO AGUS SUSANTIO 7. POHANDI DJAMILLAH 8. KARMAN TANDANU 9. WAHYUDI WIDJAJA 10. LAU ANDY LEO 11. SAMSIUR SAUDJANA 12. ARIFIN WIJAYA 13. PT SUNG PUTRA PERSADA ("PT SPP"),
627 — 251
  • Bahwa, terlebih dahulu kami jelaskan latar belakang atau cikal bakal Penggugat Rekonpensi/TergugatV Konpensi, Tergugat Il, Ill, MV, VI, Vil, dan VIII Konpensi menjadi pemegang saham di PT SungPutera Persada dapat dijelaskan sebagai berikut:a. Penggugat Rekonpensi/Tergugat V Konpensi pertama kali bertemu dan kenal dengan sdr.
    AHU18986.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 7 Mei 2009.Cikal bakal Penggugat Rekonpensi/Tergugat V Konpensi, Tergugat Il, Ill, IV, V1, VII, dan VIII Konpensi pemahhendak menjual sahamsaham miliknya di PT Sung Putera Persada kepada Tergugat Rekonpensi/PenggugatKonpensi, dapat dijelaskan sebagai berikut:a. Berdasarkan kesepakatan dalam pembicaraan antara Tergugat II s/d Vill Konpensi dengan sdr.
Pengadilan PTUN SERANG TUN Pertanahan
Register : 18-01-2016 — Putus : 08-06-2016 — Upload : 10-06-2016
Putusan PTUN SERANG Nomor 2/G/2016/PTUN-SRG
Tanggal 8 Juni 2016 — REGINA MELAWAN: 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG SELATAN 2. PT. SINAR SUKSES LESTARI
92 — 41
  • mengadili perkara ini untukdapat mencermati, meneliti dasar gugatan ini lebih lanjut karenamengandung klasifikasi dasar gugatan yang tdak beritikat baik ; fakta riilmembuktikan sudah 22 (Dua Puluh Dua Tahun), kedua Sertifikat dasarterbit (SHGB 2274/Babakan dan SHGB 2272/Babakan terbit) yaitu padatahun 1994, sehingga penggugat wajib membuktikan dimanakeberadaannya ketika itu, sampai tidak mengetahui munculnya sertifikatdasar, SHGB NO. 2274/Babakan dan SHGB NO. 2272/Babakan, yangkemudian merupakan cikal
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN
Register : 26-02-2020 — Putus : 02-07-2020 — Upload : 03-07-2020
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 10/G/2020/PTUN.BNA
Tanggal 2 Juli 2020 — Penggugat:
PT. Daya Primamega Utama Diwakili Oleh Tjugito Kusuma
Tergugat:
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Aceh
Intervensi:
Direktur PT. Aceh Power Energy Abadi diwakili oleh H. Nyak Ge Yani Paripurna Razali
781 — 458
  • milyar rupiah);34.Bahwa, Penggugat dalam melakukan kegiatan sejak Tahun 2014 sampaidengan 2019 telah memenuhi kewajiban yang ditetapbkan oleh UndangUndang tentang prosedur perizinan diantaranya kewajiban membayarPajak, laporan kerja Tahunan, dan kelengkapan kebutuhan lainnya yangmenjadi kewajiban Penggugat sebagaimana ditetapkan oleh UndangUndang;Tindakan Tergugat Bertentangan dengan AsasAsas Umum PemerintahanYang Baik (AAUPB)35.Bahwasannya Algemene Beginselen van Behoorllijke Bestuur (ABBB)adalah cikal
Pengadilan PN MAGELANG Pidana Umum
Register : 04-04-2018 — Putus : 25-06-2018 — Upload : 02-07-2018
Putusan PN MAGELANG Nomor 33/Pid.B/2018/PN Mgg
Tanggal 25 Juni 2018 — Penuntut Umum:
1.AKSA DIAN AGUNG, SH
2.NURBADI YUNARKO, SH
Terdakwa:
RM TRIYANTO PRASTOWO SUMARSONO bin R. SOEBARDO
112 — 28
  • /PN Mgg2. 1 (satu) Surat Kekancingan Asalusul Sultan Hamengku Buwono VIItertanggal 29 April 2004;3. 1 (Satu) lembar Tepas Darah Dalem Karaton Ngayogyakarta Hadiningratangka 313/T.D/M.2003 tertanggal 07 Januari 2003;4. 1 (satu) Surat Keterangan No. 145/30/KT.I/2012 yang dikeluarkan olehPenmerintah Kota Yogyakarta Kecamatan Kraton Kelurahan Patehan yangtelah pula dibubuhkan tandatangan dari Lurah Patehan dan Camat Kraton;5. 1 (satu) lembar Skematis kronologis, historis yuridis hukum (Subyekhukum) cikal
Pengadilan PN MEDAN Perdata
Register : 04-06-2018 — Putus : 11-04-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan PN MEDAN Nomor 338/Pdt.G/2018/PN Mdn
Tanggal 11 April 2019 — Penggugat:
1.PERUSAHAAN UMUM PERUM PERIKANAN INDONESIA
2.PERUSAHAAN UMUM PERUM PERIKANAN INDONESIA CABANG BELAWAN
Tergugat:
ZULFAHRI SIAGIAN
47 — 8
  • Gabion itu dijadikan MenteriPertanian RI menjadi Pelabuhan Perikanan Nusantara Belawan yangsekarang bernama Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan disingkatdan dikenal dengan PPS Belawan;Bahwa pada tahun 1989 berdirilah Perusahaan Umum (Perum)Prasarana Perikanan Samudera yang memiliki cabang di Belawandikenal dengan Perusahaan Umum (Perum) Perikanan NusantaraBelawan sebagai cikal bakal yang di kemudian hari berubah namamenjadi Perum Perikanan Indonesia Samudera Cabang Belawan (ic.Penggugat II) seperti
Pengadilan PN BREBES Pidana Khusus Pencucian Uang
Register : 04-06-2015 — Putus : 28-10-2015 — Upload : 05-02-2016
Putusan PN BREBES Nomor 58/Pid.Sus/2015/PN Bbs
Tanggal 28 Oktober 2015 — - 1. ARIS BAMBANG SUWITO BIN TJASBARI - 2. YUWONO ADI NUGROHO BIN RIYANTO
370 — 134
  • Larikan Barat Pekalongan Kota.7. 76240696 39142406 FIQIH ATHAINI, Kalirejo Pekalongan8. 76240638 39142408 RINI HARTATIK, DK Wonorojo Brebes9. 76281574 39142450 CASMUNI, Dukuh Bungkus Pekalongan10. 76281835 39142460 FATONI, Perum Pepabri Pekalongan11. 76424504 39142591 ARIS PRIYANTO, Dusun Karangjati Pekalongan12. 76424559 39142592 SAREH KEMBOR, DK Lemahabang Pekalongan13. 76424131 39142594 SUJATNO DK Kaso Cikal Pekalongan14. 76424238 39142600 GUWONO DK Kejamas Pekalongan15. 76494398
    Larikan Barat Pekalongan Kota.FIQIH ATHAINI, Kalirejo PekalonganRINI HARTATIK, DK Wonorojo Brebes838.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.76281574 3914245076281835 3914246076424504 3914259176424559 3914259276424131 3914259476424238 3914260076494398 3914265476535643 3914268476565869 3914270276578173 3914271976581462 39142737CASMUNI, Dukuh Bungkus PekalonganFATONI, Perum Pepabri PekalonganARIS PRIYANTO, Dusun Karangjati PekalonganSAREH KEMBOR, DK Lemahabang PekalonganSUJATNO DK Kaso Cikal PekalonganGUWONO
    Larikan Barat Pekalongan Kota.FIOIH ATHAINI, Kalirejo PekalonganRINI HARTATIK, DK Wonorojo BrebesCASMUNI, Dukuh Bungkus PekalonganFATONI, Perum Pepabri PekalonganARIS PRIYANTO,PekalonganSAREH KEMBOR,PekalonganSUJATNO DK Kaso Cikal PekalonganGUWONO DK Kejamas PekalonganTAR'AN, DK Ploso PekalonganROMADHON, Krapyak Kidul Gg. 8 NO 9 Rt.03/03ISMOYOWATI Wonoyoso Gg. 4 No. 161 Rt.08/03KUNDIARTI DK Kulu Timur PekalonganAMAT NASOCHA Klego GG 3 Rt.07/01 PekalonganAMALIA DONA SISKA, Perumnas Doro Kenconoasri29621
    Larikan Barat Pekalongan Kota.FIQIH ATHAINI, Kalirejo PekalonganRINI HARTATIK, DK Wonorojo BrebesCASMUNI, Dukuh Bungkus PekalonganFATONI, Perum Pepabri PekalonganARIS PRIYANTO, Dusun Karangjati PekalonganSAREH KEMBOR, DK Lemahabang PekalonganSUJATNO DK Kaso Cikal PekalonganGUWONO DK Kejamas PekalonganTAR'AN,DK Ploso Pekalongan. 76535643 39142684 ROMADHON, Krapyak Kidul Gg. 8 NO 9 Rt.03/03 PekalonganISMOYOWATI Wonoyoso Gg. 4 No. 161 Rt.08/03 PekalonganKUNDIARTI DK Kulu Timur PekalonganAMAT NASOCHA
Pengadilan PT BENGKULU Pidana Khusus
Register : 18-02-2021 — Putus : 25-03-2021 — Upload : 25-03-2021
Putusan PT BENGKULU Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PT BGL
Tanggal 25 Maret 2021 — Pembanding/Terdakwa : MALIDIN.S.Sos Als MALIN Als DIN Bin SENA LAM.Alm
Terbanding/Penuntut Umum : OKTALIAN DARMAWAN,SH
271 — 179
  • selanjutnya Terdakwa menerbitkan SuratPengalihan/Pemindahan Penguasaan Tanah (SPPT) atas tanahHalaman119 dari 132 Halaman Putusan Nomor 1/Pid.SusTPK/2021/PT BGL16.17.18.tersebut, pengelolaan administrasi pertanahan ini sangat penting untukmenjaga aset Negara maupun untuk kepentingan perlindungan hakhakatas tanah milik siapapun namun pada kenyataannya hal tersebut tidakdilakukan oleh Terdakwa;Meskipun SKT tidak dikenal dalam peraturan perundangundanganbidang ke agrarian namun keberadaan SKT merupakan cikal
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Formil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 Tahun 2014
5525 — 3757
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
  • OPENING STATEMENTMeskipun katakata due process of law tidak ditemukan dalam Magna Carta,namun piagam ini yang umumnya dipandang sebagai cikal bakal Due Process ofLaw. Sebagaimana kita pahami dari catatan sejarah bahwa due process of law inidiadopsi sebagai perjanjian pribadi antara Raja John dan para baron yangmelakukan pemberontakan pada tahun 1215.
Pengadilan PT DENPASAR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 21-06-2016 — Upload : 21-07-2016
Putusan PT DENPASAR Nomor 63/PDT/2016/PT.DPS
Tanggal 21 Juni 2016 — PT. BALILYSTA KARYAUTHAMA sebagai Pembanding L a w a n ; 1. HAJI RIDWAN, SH sebagai Terbanding I 2. HAJI IMAM SUNARDHI sebagai Terbanding II 3. I MADE SUARDIKA sebagai Terbanding III 4. YULIA RAHMADHANY sebagai Terbanding IV 5. TUTIK DANAKUSUMA, SH sebagai Terbanding V 6. GUSTI MADE ERNI SALIHATI, SH sebagai Terbanding VI 7. BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIAc.q. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Badung sebagai Turut Terbanding
62 — 20
  • tersebutmenyebabkan gugatan Pembanding menjadi bias dan tidak jelas.Bahwa pertimbangan majelis tersebut adalah keliru, dan untuk ituPembanding dalam hal ini akan membahas secara rinci, terstruktur danjelas sehingga majelis hakim pemeriksa perkara pada PengadilanTinggi Denpasar dapat memahami dengan sebenarbenarnya terhadapfakta hukum dalam perkara aquo;Bahwa terkait dengan identitas direktur yang harus dicantumkan dalamgugatan Pembanding, yang menurut hemat majelis hakim PengadilanNegeri Denpasar merupakan cikal
Pengadilan PN SUMBER Pidana Umum
Register : 31-10-2018 — Putus : 18-01-2019 — Upload : 09-05-2019
Putusan PN SUMBER Nomor 421/Pid.B/2018/PN Sbr
Tanggal 18 Januari 2019 — Penuntut Umum:
KUSTRIYO, S.H.
Terdakwa:
SUGIHARTONO Alias SINO SUGIHARTO NOTO NEGORO
1426 — 2259
  • Dimana saat itu dikenal dengan sistem BookEntry Registry (BER) sebagaimana diatur dalam PBI Nomor4/10/PBI/2002 tentang Sertifikat Bank Indonesia dan SE No. 4/20/DPMperihal Tata Cara Penerbitan, Perdagangan dan Penatausahaan SertifikatBank Indonesia;Bahwa Sistem BER merupakan cikal bakal dari BISSSS.