Ditemukan 1751 data
8 — 0
, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yangmengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan,percekcekcokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama,salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama denganpihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalamsuatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975;Menim
12 — 2
Pasal 66 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989tentang Peradilan Agama, Pemohon mempunyai legal standing untukmengajukan permohonan perceraian ters ebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertinbanganpertim bangan ters ebutdan karena permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formal suatupermohonan maka terhadap petitum pemohonan Pemohon angka 1 yangmeminta Pengadilan menerima permohonan Pemohon secara formal dapatditerima untuk diperiksa;Menim bang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalahagar
8 — 0
, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yangmengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan,percekcekcokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama,salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama denganpihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalamsuatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975:Menim
9 — 0
, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yangmengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan,percekcekcokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama,salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama denganpihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalamsuatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975:Menim
13 — 2
Sda.Menimbang bahwa untuk membuktikan dalildalilnya Penggugat telahmengajukan alat bukti tertulis yakni Bukti P1 dan P2 serta saksi dan saksi Ilyang selengkapnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang bahwa bukti P1 dan P2 adalah akta otentik yangdikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bemeterai cukup dan cocok denganaslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 165 HIR / 1868 KUHPerdata, memiliki nilai pbembuktian sem purna dan mengikat ;Menim bang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi
19 — 7
dibayar tunai;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, ParaPemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.idan 2 (dua) orang saksi, makaM ajelis Hakim mem berikan pertim bangan sebagai berikut;Menimbang, bahwa perihal bukti surat bertanda P.1i karena telahmemenuhisyarat formildan syarat materil suatu akta autentik, dan telah memenuhisyarat materil dan formil alat bukti surat sehingga secara legal formal alat buktitersebutdapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;Menim
10 — 0
Putusan No 4187/Padt.G/2019/PA.Sdasuatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975:Menim bang, bahwa berdasarkan pertim banganpertim bangan ters ebut diatas, maka dalil gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhiketentuan pasal 39 Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.
12 — 3
Pasal82 ayat (1) dan (4) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernahn hadir dipersidangan, namun demikian dalam setiap persidangan Majelis Hakimtetap berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali denganTergugat dalam membina rumah tangganya, tetapi usaha tersebut tidakberhasil;Menim bang bahwa dari surat gugatan
24 — 22
Unsur Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum ;Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud untuk dimiliki secara melawanhukum adalah telah adanya niat, kehendak, dan tujuan pelaku untuk melakukan perbuatanmenguasai sesuatu benda seolaholah sebagai atau menjadi miliknya sendiri secarabertentangan dengan hak orang yang menjadi pemilik sah sesuatu benda tersebut, dalamartian bertentangan dengan kehendak/keinginan pemiliknya serta tidak ada izin daripemiliknya tersebut;Menim bang, bahwa dalam persidangan
52 — 42
2017;Menimbang, bahwa sebelum berkas sina 19 Poot TinggiPekanbaru, telah diberitahukan kesempatan ajari berkas perkarakepada Jaksa Penuntut Umum maupun ke Terdakwa sebagaimanaternyata dari Surat Panitera Pengadilan N&gett njungpinang masingmasingNomor 24/Akta.Pid.BdgPrk/2017/PN fg tana 22 Oktober 2017;Menimbang, bahwa pees banding dari Jaksa Penuntut Umumtelah diajukan dalam tenggang wakitu dan cara serta syaratsyarat yangditentukan eR aka permintaan banding tersebut secara formaldapat diterima;Menim
11 — 0
;Menim bang, bahwa berdasarkan pertmbanganpertim bangan sebagaimanatersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat telah beralasansesuai dengan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo.
21 — 12
Menim bang, bahwa berdasarkan Surat Izin Nomor 474/02/007/20 1WEKDdikeluarkan oleh Gubemur Sulawesi Selatan tentang Persetujuan untuk7 :elakukan perceraian, Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil earn nentAparatur Negara, Abdi Negara, dan Abdi Masyarakat yang harus menjaditeladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatankepada peraturan yang berlaku.
8 — 0
, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yangmengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan,percekcekcokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama,salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama denganpihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalamsuatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975:Menim
10 — 6
Pasal147 Ayat (2) KompilasiHukum Islam (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003tanggal 8 Juni2005);Menim bang bahwa tentang petitum gugatan Penggugat nomor 3, majelishakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1)Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009,maka biaya akibat perkara inidibebankan kepada Penggugat;Mengingat segala peraturan perundangundangan yang berlaku danhukum syari
9 — 0
Putusan No. 0247 /Padt.G/20 19/PA.Sda.salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama denganpihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalamsuatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975:Menim bang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertim bangan ters ebut diatas, maka dalil gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhiketentuan pasal 39 Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 jo.
9 — 0
pS 5 nM ai sich oi ding Ata tall cal Lal oa Casi lagQL Addl Lgl Lang in Pe Yh ye casa) ae, Logie py opted al ya dowArtinya: Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan buktiyang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumahtangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapanuntuk rukun kembali dan hakim juga tidak mampu mendamaikankedua belah pihak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bain suamiterhadap istrinya ;Menim bang, bahwa dengan merujuk pada Putusan
15 — 2
IbnM ajah Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalildalilperm ohonannnya tersebut;Menim bang, bahwa alat bukti yang berlaku dalam hukum acara perdata adalah surat(bukti tertulis), saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah, sebagaimana disebutkandalam Pasal 284 RBg., ketentuan mana sesuai dengan hukum acara perdata Islam (Lihat:AlSayyid Sabiq, Figh alSunnah (Beirut: Dar alFikr, 1983, Cet.
14 — 1
Putusan No. 3763/Pdt.G/20 18/PA.Sda.Pemohon berdamai dan kembali rukun sebagai suami isteri bersamaTermohon, akan tetapi upaya ters ebut tidak berhasil;Menim bang, bahwa perkara ini termmasuk dalam bidang perkawinan yangdilaksanakan berdasar Hukum slam, maka berdasarkan Pasal 49 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal angka 3/ pasal 49 huruf (a) danpenjelasannya angka (8), maka perkara a quo menjadi kewenangan absolutPengadilan
12 — 0
, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yangmengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan,percekcekcokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama,salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama denganpihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalamsuatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975:Menim
9 — 4
pada sidang lanjutan, hari Senin, tanggal11 Februari 2019, Pengugat hadir menghadap di muka sidang, adapunTergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil ataukuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Tergugat NomorXX/Pdt.G/2019/PA.Btm, tertanggal 06 Februari 2019, Tergugat telah dipanggilsecara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasanyang sah;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka jawabanTergugat tidak dapat didengar di persidangan;Menim