Ditemukan 1445 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 09-09-2019 — Putus : 06-09-2019 — Upload : 09-09-2019
Putusan PT DENPASAR Nomor 92/PDT/2019/PT.DPs
Tanggal 6 September 2019 — I WAYAN SUDANA, DKK MELAWAN PT SHARANDY LAND
16898
  • Issu yang sensitif ini disebarkanluaskan kemanamana sehingga membuat banyak oknum pejabatpusat maupun daerah yang salah faham.
Putus : 20-11-2017 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2634 K/Pid.Sus.LH/2016
Tanggal 20 Nopember 2017 — EDDY SUTJAHYO BUSIRI T1; Ir. MARJAN NASUTION T2; ANAS MUDA SIREGAR T3;
930421 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016Pembakaran terjadi pada waktu dilakukan pekerjaan LANDCLEARING bukanpada saat pembukaan lahan karena pada kondisi lahan /andclearing arealyang sangat sensitif.
    Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016Bahwa baik pembersihan lahan yang sudah dipakai (landclearing) maupunpembukaan lahan keduanya menghasilkan produk dalam bentuk RUMPUKJALUR sangat sensitif dan berpotensi bersar menyebabkan terjadinyakebakaran olah sentuhan manusia.Alasan Judex Facti sependapat keterangan saksi YAHYA selaku Kontraktorpemupukan di PT SPS dan saksi ZULHAM yang dikuatkan ahli GEDEPUTU KARWADI, ahli GUNAWAN DJAJAKIRANA selaku ahli gambut padapokoknya menyatakan akibat kebakaran di lahan
    Berdasarkan fakta hukum kesalahan yang dilakukanpara terdakwa pihak perusahaan PT SPS yaitu adanya kelalaian/culfa pihakketiga kontraktor dan perusahaan untuk mengawasi/mengontrol hasilpembersihan lahan (landclearing) dalam bentuk RUMPUKAN JALUR yangsangat sensitif memicu terjadi hot spot dan menyulut terjadikan kebarakanoleh tangan manusia.
Register : 20-12-2017 — Putus : 13-08-2018 — Upload : 13-08-2018
Putusan PA PEKANBARU Nomor 1832/Pdt.G/2017/PA.Pbr
Tanggal 13 Agustus 2018 — Penggugat vs Tergugat
2213
  • Beberapa kali membicarakanpermasalahan sensitif di depan anakanak. Bahkan justrumengarahkananakanak untuk ikut memojokkan Pemohon,sampai kedua anak pertama berkata dan mengirimkan pesankepada Pemohon, Terima kasih ya Ayah yang baik yang sudahmeninggalkan kami, Kalau Ayah jahat sama kami kayak gitukami juga bisa lebih jahat, Ayah udah transfer bunda belum?
Register : 10-09-2013 — Putus : 09-01-2014 — Upload : 26-02-2014
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 154/G/2013/PTUN-JKT
Tanggal 9 Januari 2014 — Ir. SOEDARDJO, SA;KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
5332
  • tersebut terkait presensi Penggugat dan mengingatPasal 9 Angka 11 huruf c dari Peraturan Pemerintah 53/2010 ; penurunanpangkat setingkat lebih rendah selama (satu) tahun bagi Pegawai NegeriSipil Dikhususkan untuk yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama26 (dua puluh enam) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kerja, namunPenggugat menyatakan bahwa jika hal tersebut benar terjadi dapat diakibatkankarena:Alat presensi handkey rusak yang menjadi perdebatan sejak tahun 2007, alattersebut terlalu sensitif
Register : 21-05-2015 — Putus : 26-06-2015 — Upload : 30-08-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 10/Tipikor/2015/PT PBR
Tanggal 26 Juni 2015 — Pembanding/Jaksa Penuntut : SYAFRIL, SH
Pembanding/Terdakwa : Drs. MULYAWARMAN MUIS, MM Diwakili Oleh : SAFRIYANTIO REFA, SH. MH, dkk
9050
  • .*) Bagi perusahaan nasabah/calon nasabah yang usahanyadiperkirakan mempunyai dampak sensitif yang tinggi terhadaplingkungan, maka fasilitas kredit hanya dapat dipertimbangkanapabila perusahaan tersebut mempunyai jjin AMDAL dari instansiyang berwenang.Persyaratan legalitas usaha tersebut agar disesuaikan denganbidang usahanya berdasarkan ketentuan perundangundangan yangberlaku. Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. MULYAWARMAN MUIS. MM, Ir.
Register : 21-05-2015 — Putus : 29-06-2015 — Upload : 02-09-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 11/Tipikor/2015/PT PBR
Tanggal 29 Juni 2015 — Pembanding/Jaksa Penuntut : SYAFRIL, SH
Pembanding/Terdakwa : Drs. AHMAD FAUZI, MBA Diwakili Oleh : JHON P SIMANJUNTAK, SH.MH, Dkk
8046
  • .*) Bagi perusahaan nasabah/calon nasabah yang usahanyadiperkirakan mempunyai dampak sensitif yang tinggiterhadap lingkungan, maka fasilitas kredit hanya dapatdipertimbangkan apabila perusahaan tersebut mempunyaiiin AMDAL dari instansi yang berwenang.Persyaratan legalitas usaha tersebut agar disesuaikandengan bidang usahanya berdasarkan ketentuanperundangundangan yang berlaku.Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. AHMAD FAUZI MBA, Ir.
Putus : 21-01-2015 — Upload : 14-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 176 PK/Pid.Sus/2014
Tanggal 21 Januari 2015 — Prof.Dr.drg. I GEDE WINASA
298157 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Perbedaan lain adalah terhadaphukum pidana materil masih dibolehkan penafsiran hukum oleh AparaturPenegak Hukum termasuk Hakim, sedangkan terhadap ketentuan hukumpidana formil, Aparatur Penegak Hukum termasuk Hakim tidak diperbolehkanmelakukan penafsiran lain selain apa yang telah ditulis dalam UndangUndang(as posited) sehingga terhadap hukum pidana formil berlaku asas noninterpretable.Ketentuan mengenai tata cara melaksanakan hukum pidana materil termasukpelaksanaan pidana sangat sensitif dan selalu
Register : 03-07-2018 — Putus : 01-08-2018 — Upload : 29-08-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 232/PDT/2018/PT MDN
Tanggal 1 Agustus 2018 — PT BANK BTPN DKK VS JONNY GULTOM
10155
  • , tetapi ternyata Hakim tingkat pertama tidak memiliki kKeraguan sedikitpunterhadap dalil Penggugat sepanjang ini dan tidak menganggapnya sebagaipenyelundupan hukum ;18.Bahwa, Hakim tingkat pertama juga sangat sensitif perinal ketiadaan SuratPermohonan Lelang No. 004/PLEHT/8945/1114 tertanggal 25 Nopember2014, tetapi disisi lain Hakim tingkat pertama sangat tidak perduli walaupundalam perkara ini Penggugat tidak membuktikan perihal perkawinannyadengan fTurut' Tergugat, tetapi Hakim tingkat pertama
Register : 02-05-2018 — Putus : 20-03-2019 — Upload : 27-04-2019
Putusan PA BADUNG Nomor 0074/Pdt.G/2018/PA.Bdg
Tanggal 20 Maret 2019 — Penggugat melawan Tergugat
4216
  • /VII/2018/BALI/RESTA DPS,tertanggal .......... 2018;10.Bahwa pada saat penggerbekan Wil menyatakan bahwa antara Pemohondan dirinya telah melakukan pernikahan sirri dengan menunjukkan bukti14 dari 98 halamanPutusan Nomor xxx/Pat.G/2018/PA Badg.Surat Keterangan Nikah Sirih dengan Penghulu yang bernama Penghulu,tertanggal ......... 2018;11.Bahwa Pemohon adalah orang yang hyper sexual, Pemohon seringmeminta Termohon untuk berfoto dengan pose/gaya yang menggoda danmemperlihatkan bagianbagian sensitif
Register : 07-04-2020 — Putus : 29-09-2020 — Upload : 20-10-2020
Putusan PTUN AMBON Nomor 10/G/2020/PTUN.ABN
Tanggal 29 September 2020 — Penggugat:
Ikra S. Alkatiri
Tergugat:
Rektor Universitas Khairun Ternate
300165
  • Khairunyang dihasilkan;b. tidak ada manfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dankemanusiaan yang dihasilkan;c. dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan nilaietika dan kaidah akademik;d. melanggar hukum dan menggangu kepentingan umum,dikarenakan dilaksanakan tanpa adanya pemberitahuanterhadap pihak kepolisian dan mengganggu ketertibanumum; dane. tidak melindungi dan mempertahankan Bangsa danNegara Indonesia, hal ini nampak pada gagasan yangdisampaikan yaitu pembebasan Papua Barat yangmerupakan isu sensitif
Register : 06-06-2017 — Putus : 06-09-2017 — Upload : 06-01-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 319/PDT/2017/PT.DKI
Tanggal 6 September 2017 — SUMARMIASIH (DIREKTUR PT.SUKHAWATI LOKA FUNERAL) >< PRIMER KOPERASI RUMAH SAKIT PUSAT ANGKATAN DARAT GATOT
8638
  • padahal pokok utamanya permasalahan perkaraaquo adalah adanya kesalahan prosedur tentang Tata carapelaksanaan Kerjasama Pemanfaatan Rumah Duka diatas tananKodam Jaya/Jayakarta.Bahwa dalil PENGGUGAT dalam gugatannya telah mengalamikerugian immateril sebesar Rp. 300.000.000.000,. dengan mendasarialasan PENGGUGAT yaitu dikarenakan perbuatan melawan hukumyang dilakukan oleh PARA TERGUGAT kepada PENGGUGATsehingga nama baik dan kepercayaan masyarakat kepada perusahaanPENGGUGAT menimbulkan tindakan yang sensitif
Register : 16-01-2020 — Putus : 28-07-2020 — Upload : 30-07-2020
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 9/G/2020/PTUN.BDG
Tanggal 28 Juli 2020 — Penggugat:
1.PIMPINAN DAERAH FEDERASI SERIKAT PEKERJA TEKSTIL SANDANG DAN KULIT SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA
2.DEWAN PIMP.DAERAH FED.SERIKAT PEKERJA LOGAM ELEKTRONIK MESIN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA PROV.JABAR
3.PIMP.DAERAH FED.SERIKAT PEKERJA KIMIA ENERGI & PERTAMBANGAN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA PROV.JABAR
4.PIMP.DAERAH FED.SERIKAT PEKERJA ROKOK TEMBAKAU MAKANAN & MINUMAN SERIKAT PEKERJA SEL.INDONESIA PROV.JABAR
5.DEWAN PIMPINAN DAERAH SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA 1992 PROV.JAWA BARAT
6.DEWAN PIMPINAN DAERAH SERIKAT PEKERJA NASIONAL PROVINSI JAWA BARAT
7.DEWAN PIMPINAN WILAYAH GABUNGAN ORGANISASI BURUH SELURUH INDONESIA PROVINSI JAWA BARAT
8.DEW. PIMP.DAERAH FED.SERIKAT PEKERJA KIMIA ENERGI,PERTAMBANGAN,MINYAK,GAS BUMI & UMUM PROV.JABAR
9.KONFEDERASI SERIKAT NASIONAL PROVINSI JAWA BARAT
10.PENGURUS KONGRES ALIANSI SERIKAT BURUH INDONESIA WILAYAH PROV.JAWA BARAT
11.DEWAN PIMPINAN WIL. FEDERASI SERIKAT PEKERJA METAL INDONESIA PROV.JABAR
12.D
Tergugat:
GUBERNUR PROVINSI JAWA BARAT
517782
  • Karena itu industri garmen termasuk sensitif dengan isuinternasional seperti itu.;Produk garmen Jawa Barat telah diekspor ke beberapa negara dalamskala besar, bersaing dengan produkproduk dari provinsi lain dan negaralain. Pada Tahun 2018, nilai ekspor mencapai 1.613 Juta USD. Nilaiekspor tersebut mencapai 0,69% pangsa pasar ekspor dunia. Pangsapasar ekspor Jawa Barat lebih rendah dari Jawa Tengah sebesar 0,82%.
Register : 03-01-2019 — Putus : 27-06-2019 — Upload : 25-09-2019
Putusan PA Gedong Tataan Nomor 7/Pdt.G/2019/PA.Gdt
Tanggal 27 Juni 2019 — Penggugat melawan Tergugat
5332
  • Karena sebagaimana diketahui bersama, hutang adalah perkarayang sangat sensitif dan sering menimbulkan perselisihan di antara suamidan isteri, maka hutang harus disikapi dengan sebaik dan seterbukamungkin oleh suami dan isteri.
Putus : 12-05-2015 — Upload : 30-11-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 77 P/HUM/2014
Tanggal 12 Mei 2015 — PERKUMPULAN MASYARAKAT PEMBAHARUAN PERADILAN PIDANA ATAU INSTITUTE FOR CRIMINAL JUSTICE REFORM (ICJR), DKK VS MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA
242127 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 39 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum AcaraPidana;Bahwa hal serupa juga pernah dikemukankan oleh Mahkamah Konstitusimelalui Putusan No. 5/PUUVIII/2010 pada pengujian Pasal 31 ayat (4)No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yangmenyatakan pengaturan halhal sensitif (pbembatasan hak asasi manusia)seperti penyadapan, haruslah diletakan dalam kerangka UdangUndang,khususnya pada Hukum Acara Pidana (Para 3.14, hal. 62) (Bukti P21);Bahwa dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang
Register : 18-02-2017 — Putus : 08-06-2017 — Upload : 12-09-2017
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 4/Pid.Sus/2017/PN.Pgp
Tanggal 8 Juni 2017 — Jepry Permana alias Jepri bin Laksita
11639
  • Beberapa saat kemudian Hakim Anggota menyentuh Terdakwa menggunakan palu Hakim dengan tidak terlalukeras, dan seketika itu Terdakwa langsung bangun;Bahwa ahli menerangkan terdakwa terbangun karena Terdakwamerasakan tidak nyaman atas sentuhan yang dilakukan oleh HakimAnggota tadi, di mana orang yang sedang disugesti itu sangat sensitif,sehingga apabila ada sentuhan sedikitpun dan bahkan ada suara yangmenyebabkan orang tesebut merasa tidak nyaman maka orang tersebutakan bangun dengan sendirinya;Bahwa
Register : 11-09-2015 — Putus : 11-11-2015 — Upload : 02-12-2015
Putusan DILMIL III 12 SURABAYA Nomor 129-K/PM.III-12/AD/IX/2015
Tanggal 11 Nopember 2015 — - Marsidi, Serda/629981.
8636
  • Padahal sebagai manusia normal, dalam arti tidakidiot, yang masih bisa membedakan yang baik dan buruk, yangboleh dan tidak boleh, Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwaorgan kepala adalah bagian dari tuobuh manusia yang vital, rawan,dan sensitif menerima benturan, yang jika dipukul dengan sekuattenaga menggunakan batu kali berdiameter sekira 12 Cm kepalatersebut pasti akan pecah dan akibatnya pemilik kepala tersebut pastiakan meninggal dunia.
Register : 07-04-2020 — Putus : 29-09-2020 — Upload : 20-10-2020
Putusan PTUN AMBON Nomor 8/G/2020/PTUN.ABN
Tanggal 29 September 2020 — Penggugat:
Arbi M. Nur
Tergugat:
Rektor Universitas Khairun Ternate
457360
  • Khairun yang dihasilkan, tidak ada manfaat bagimasyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan yang dihasilkan,dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan nilai etika dan kaidahakademik, melanggar hukum dan menggangu kepentingan umum,dikarenakan dilaksanakan tanpa adanya pemberitahuan terhadap pihakkepolisian dan mengganggu ketertiban umum, serta tidak melindungi danmempertahankan Bangsa dan Negara Indonesia, hal ini nampak padagagasan yang disampaikan yaitu pembebasan Papua Barat yangmerupakan isu sensitif
Register : 27-11-2013 — Putus : 25-09-2014 — Upload : 18-09-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 700/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 25 September 2014 — MENTERI LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA, melawan PT. SURYA PANEN SUBUR
387383
  • rumpukan.Rumpukan kayu tersebut dibiarkan begitu saja supaya menjadikering di bawah terik sinar matahari dan sebagian besar lagiditemukan dalam keadaan sudah dirumpuk serta sudah terbakar.Ditemukan pula fakta bahwa kanalkanal yang berada di sekitarlokasi kebakaran telah dibangun sebelum kegiatan pembukaanlahan dimulai, dengan demikian air di permukaan tanah gambutakan turun mengalir ke kanal yang menyebabkan lahan gambutrelatif menjadi kering (mengering) sehingga mudah dilakukanpenanaman namun sangat sensitif
    No. 700/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Selpada lubangtanam yangdibuatsebelumnyayang ditandaidengan ajirtanaman tanpapemberian pupukapapun di dalamlubang tanam.8 Bahwa sudah sepatutnya Tergugat mengetahui bahwa adanya /oglog kayu kering di atas lahan gambut yang mengering merupakansumber bahan bakar potensial untuk terjadinya kebakaran sehinggasangat sensitif terhadap kemungkinan terjadinya kebakaran.Namun dikarenakan abu hasil kebakaran dan sisa arang hasilkebakaran dapat digunakan sebagai pengganti kapur dan
Putus : 30-07-2015 — Upload : 02-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1590 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 30 Juli 2015 — ESRON NAPITUPULU
182159 Berkekuatan Hukum Tetap
  • .*) Bagi perusahaan nasabah/calon nasabah yang usahanyadiperkirakan mempunyai dampak sensitif yang tinggi ternadaplingkungan, maka fasilitas kredit hanya dapat dipertimbangkanapabila perusahaan tersebut mempunyai ijin AMDAL dari instansiyang berwenang.Persyaratan legalitas usaha tersebut agar disesuaikan denganbidang usahanya berdasarkan ketentuan perundangundanganyang berlaku;Bahwa perbuatan TERDAKWA ESRON NAPITUPULU bersamasamadengan Ir.
Putus : 10-11-2015 — Upload : 11-05-2016
Putusan PN SAMARINDA Nomor 44/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Smr
Tanggal 10 Nopember 2015 — RIDWAN MELAWAN PT. KALTIM PRIMA COAL
6428
  • Foto copy kwitansi tertanggal 27 Nopember 2014 pembayaran kepadaRadio GWP dari Tergugat Isesuai dengan aslinya diberiTAN 0. ccc eecccecccceccceececeeceueeeceeeeuueeeeeeeeueeeeueecaeeeeeeeaueeueeeeeeeeeaeeeneess P.5B ;Foto penyebaran informasi ataupun keterangan tidak benar melaluipapan pengumuman di Wilayah Operrasional Perusahaan, sesuaidengan aslinya diberi tanda ............cccccecseeeeeseeeeeeeeeeeeeeenees P.6A.B.C.D;Foto copy Pedoman Perilaku halaman 8 Bagian Informasi rahasia danharga yang sensitif