yang sadar antara HASAN yang menyediakan saranaberupa rekening BCA dan ATM BCA beserta nomor PIN nya yang diserahkankepada Terdakwa oleh Terdakwa kemudian rekening BCA, ATM dan PiNnyatersebut diserahkan kepada ISMADI SETYAWAN yang merupakan PetugasBea Cukai yang bertugas di Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II untukmembantu Terdakwa memasukkan barangbarang berupa handphone blackberryberbagai type melalui Bandara Sultan Mahmud Badaruddin Il Palembang sebagaisarana untuk memberikan sejumlah uang suap

Tanggung Jawab Subyek/ Pemberi Suap.2 (dua) lembar tabel Proyek Sentul Resort periode 01 Jan 25 Okt2011 yang diantaranya berisi Perijinan Yohan Tjin Lokasi Hotel diSentul.1 (satu) bundel odner berwarna biru yang berjudul PeraturanKehutanan.1 (satu) lembar draft bermaterai Surat Persetujuan DewanKomisaris No. 013/BoCBJA/VIII/2012 tanggal 08 Agustus 2012,atas nama KWEE CAHYADI KUMALA (Komisaris Utama) dan HAMIDMUNDZIR (Wakil Komisaris Utama) PT.

maka akan jatuh menjadipenyuapan;Batas antara Pasal 423 KUHP sekarang disadur menjadi Pasal 12 e UndangUndang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 junctoUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 muncul dalam perkara maritanMenteri Perikanan dan Kelautan Rokhmin Dahuri, Dia didakwa Primair Pasal12 e (berasal dari Pasal 423 KUHP) yang biasa disebut delik knevelavanyatau pemerasan dalam jabatan dan Subsidiair Pasal 11 (berasal dari Pasal418 KUHP) yang biasa disebut penyuapan pasif (menerima suap

Agustus 2012 atau padawaktuwaktu lain yang tidak bisa ditentukan lagi dalam tahun 2011 sampaidengan 2012, bertempat di rumah saksi NYUARTI di Desa Mulyo HarjoKecamatan Moilong Kabupaten Banggai atau setidaktidaknya pada suatutempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk dimana PengadilanTindak Pidana Korupsi Sulawesi Tengah pada Pengadilan Negeri Paluberwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini "setiap gratifikasi kepadaPegawai Negeri atau Pengelenggara Negara dianggap pemberian suap

sejumlah Rp.25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah).Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut dipersidangan berupa surat, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnyasebagai beriikut:a. 2 (dua) lernbar Surat (Surat kaleng) tanggal 20 Desember 2017 daricalon generasi penerus TNI ditujukan kepada Danrindam Jaya.Terhadap barang bukti berupa 2 (dua) lernbar Surat (Surat kaleng) tanggal20 Desember 2017 dari calon generasi penerus TNI ditujukan kepadaDanrindam Jaya tentang adanya suap

tidakada penyelesaiannya dan konflik ini juga mengakibatkan menurunkanwibawa Mahkamah Agung Republik Indonesia karena masih harusterlibat untuk kepentingan Organisasi Advokat tertentu. danmengabaikan Organisasi Advokat lainnya ;Bahwa, Para Penggugat dalam perkara Nomor 440/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Tmr mengaku Advokat yang berasal dari PERADI yang telahmenikmati Undang undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat bagiOrganisasinya sendiri sehingga beberapa Advokatnya melakukanperbuatan melawan hukum berupa suap

Bahwa menurut Saksi dampak dari penyalahgunaanwewenang yang dilakukan oleh Terdakwa dapat merugikanorganisasi TNI AL, karena penempatan jabatan personel TNI ALdilakukan tidak sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yangberlaku melainkan sesuai dengan pesanan atau keinginan dariorang yang mempunyai kepentingan tertentu dengan caramenerima sesuatu atau suap/gratifikasi sebagai imbalan.Atas keterangan Saksi13 yang dibacakan tersebut di atas,Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu Terdakwa tidakmempunyai peluang

perkara ini ;Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Tingkat Banding menambahkanbeberapa pertimbangan terkait kedudukan terdakwa dalam kasus ini sebagaiMenimbang, bahwa manakala diruntut secara jelas kasus ini maka akan terjawabbagaimana peran atau kedudukan terdakwa dalam kasus ini sebagaimana dimaksudkanoleh pasal 55 ayat (1) KUHP dalam dakwaan perkaraMenimbang, bahwa sebagimana terungkap dalam perkara ini dimana terdakwalahyang menyediakan dana atau disebut sebagai penyandang danadalam pemberian suap

menyatakan :Terdakwa ARFAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana korupsi secara bersama sama dan berlanjutsebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Bahwa dengan tidak menyebutkan secara jelas Pasal yang telahdilanggar oleh Terdakwa, hal ini bisa menimbulkan rasa sedih dari pihakkeluarga dekat yaitu orang tua, istri, anakanak Terdakwa yangberanggapan ayah mereka adalah seorang Koruptor padahal sangatjelas perbedaan antara korupsi murni dengan perkara suap

surat panggilan yang cacat hukum tersebutmengakibatkan Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan juga menjadi cacathukum; Bahwa Tindak pidana korupsi itu ada 30 (tiga puluh) perbuatanpelanggaran korupsi, dai 30 (tiga puluh) perbuatan pelanggara korupsi itukemudian dikerucutkan menjadi 7 (tujun) perbuatan pelanggaran korupsiyang pertama adalah korupsi yang berkaitan kerugian keuangan negara,yang kedua korupsi yang berkaitan dengan penggelapan dalam jabatan,yang ketiga korupsi yang berkaitan dengan suap

padawaktu lain dalam Tahun 2011 s/d pertengahan tahun 2012, bertempat di KantorKesehatan Pelabuhan Kelas Pekanbaru di Kantor Kesehatan PelabuhanKelas Il Pekanbaru Jalan Kaharuddin Nasution No.27 Kota Pekanbaru ProvinsiRiau atau setidaktidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam DaerahHukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pekanbaru pada Pengadilan NegeriPekanbaru, telah melakukan atau turut serta melakukan, setiap gratifikasikepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dianggap pemberian suap

Bahwa selanjutnya Terdakwa memintakepada Saksi agar kasus tersebut diselesaikansecara musyawarah, namun saat itu tidak mungkinSaksi menerima suap kemudian Saksimenggunakan trik agar Terdakwa percaya, Saksimenahan 3 (tiga) galon jerigen dan 3 (tiga) lagidibawa oleh Terdakwa.8.

Akhmat Zaenuri, MM selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan potongtahanan tidaklah memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidanakorupsi, padahal tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umumcukuplah ringan yaitu selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan potongtahanan, karena terdakwa telah terbukti sebagai pelaku utama ( pelakuhal 89 dari 95 hal Put.No.28/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smglangsung ) yang menyerahkan uang suap ( uang pelicin ) sejumlahRp.304.000.000, (tiga ratus empat juta rupiah) dan Rp.40.000.000,(empat

berkepentingansebagaimana dimaksud Pasal 80 KUHAP adalah pihak korban atasterjadinya suatu kejahatan, artinya pihak yang berkepentingan di sinihanya dapat dimaknai negara atau pihak pelapor atas terjadinyatindak pidana, terlebih lagi dalam tindak pidana korupsi;Selain itu, pertimbangan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yangmengaitkan penetapan Tersangka Anggodo Widjojo (Terbandingsemula Pemohon praperadilan) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK) dengan dakwaan pasal tindak pidana korupsi berupapercobaan pemberian suap

inga kanan, di bawah kedua mata terdapat bekas luka cakarandan mengeluh kesakitan pada bagian dada dan sesak nafas;Bahwa ketika saksi datang Anak Korban REHAN meminta minum karenadari pagi belum makan dan minum, kemudian saksi memberikan minuman airputin sebanyak 3 (tiga) gelas air mineral dan beberapa suap nasi namunAnak Korban REHAN sulit untuk menelannya, lalu Anak Korban REHANsempat duduk sambil ngobrol tetapi matanya tetap terpejam, kemudian saksiHalaman 22 dari 57, Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak

didaerah hukum Pengadilan Tindak Pidana KorupsiHalaman 18 dari 56 Halaman Putusan No.2/PID.TPK/2017/PT.SMRKalimantan Timur di Samarinda, dan tempat kediaman sebagian besar saksiyang dipanggil lebih dekat ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi KalimantanTimur di Samarinda, sehingga berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP makaPengadilan Tindak Pidana Korupsi Kalimantan Timur di Samarinda berwenangmemeriksa dan mengadili setiap gratifikasi kepada pegawai negeri ataupenyelenggara negara dianggap pemberian suap

Andi Hamzah dalam bukunyaPemberantasan korupsi melalui hukum pidana Nasional dan Internationalpengertian korupsi secara harfiah itu dapat ditarik kesimpulan, SesungguhnyaKorupsi itu sebagai suatu istilah yang sangat luas artinya, seperti disimpulkandalam Encyklopedia Americana korupsi itu suatu yang buruk dengan berbagairagam artinya, Sekarang di Indonesia jika orang berbicara mengenai korupsi pastiyang terpikir hanya perbuatan jahat yang menyangkut keuangan negara dan suap,masih belum banyak orang

Mengingat pasal yang diterapkan terdapat duaperbedaan yaitu hukum pidana umum dan hukum pidana khusus, tentuyang akan dipilin adalah ketentuan hukum pidana khusus, karenasejatinya dengan diberlakukannya ketentuan Undangundang RepublikIndonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UndangundangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi, maka ketentuan tentang penyuapan baik suapaktif maupun suap pasif tidak lagi bersandar pada KUHP.Bahwa pembuktiannya Oditur

No. 31 PK/Pid.Sus/2016Bahwa apabila ada pemberian karena adanya indikasi unsurpaksaan atau tekanan atau pemerasan maka pemberian tersebutbukan konstruksi dari suap karena suap itu kepentingannya pastiada pada pemberi suap.Bahwa apabila penerima suap yang meminta maka hal tersebut,UndangUndang sudah menentukan sendiri dan itu termasukdalam ranah tindak pidana lain dan bukan suap.Bahwa apabila ada permintaan dari penerima suap maka haltersebut bukan suap karena suap itu pasti inisiatif dari pemberisuap.Bahwa

atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangandengan kewajiban dalam jabatannya, jadi pada dasarnya harusbisa dibuktikan adanya perbuatan atau yang ditujukan adanyaperbuatan yang bertentangan dengan kewajiban dari penerima.Apabila penerima berbuat sesuai dengan ketentuan dan proseduryang berlaku dalam kapasitas jabatannya maka hal tersebut pastibukan suap.Bahwa menurut ahli, dari rumusan Pasal 5 Ayat (1) UndangUndang tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang menentukanbahwa yang dimaksud dengan suap

Dengan demikian apa pun kata memberi maka inisiatifberasal dari Pemberi.Bahwa apabila adanya inisiatif dari Penerima maka hal tersebutmerupakan Pemerasan.Bahwa perbedaan antara Pemerasan dengan menerima suap,yaitu apabila pemerasan maka penerima suap akan berbuatHal. 807 dari 1005 hal. Put.

No. 31 PK/Pid.Sus/2016sesuai dengan kewajiban dalam jabatannya kalau diberikansesuatu, sedangkan dalam penyuapan penerima suap harusberbuat atau tidak berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengankewajiban dalam jabatannya atau bertentangan denganjabatannya, jadi penerima suap melakukan perbuatan yangmenyimpang dari kewajiban dalam jabatannya.Bahwa apabila seseorang melakukan perbuatan yang sesuaidengan kewajibannya maka hal tersebut pasti bukan suap, karenasuap tidak mungkin dilakukan oleh orang yang

merupakan Suap sebagaimana diatur dalam pasal 5 Ayat (1)Undangundang Tindak Pidana Korupsi, karena inisiatif bukan dariPemberi tetapi insiatif berasal dari Anggota DPRD Propinsi Riau.Karena permintaan uang lelah sebesar Rp.1.800.000.0000,00 (satumiliar delapan ratus juta rupiah) dimana tahap pertama diberikansebesar Rp.900.000.000,00 (Sembilan ratus juta) untuk pembahasan,sedangkan tahap kedua diberikan sebesar Rp.900.000.000,00(Sembilan ratus juta) pada saat pengesahan.Bahwa dalam Pengesahan Raperda

menyatakan Terdakwa secara sah dan meyakinkanbersalah atas dakwaan Kesatu Primair dan Kedua Primair, pidanapenjara dan denda sesuai dengan Judex Kedua di luar Rp.6.250.000.000, (enam miliar dua ratus lima puluh juta rupiah), danmenetapkan uang Rp.10.000.000.000, (sepuluh miliar rupiah) tetapdalam rekening Penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi qq.Wa Ode Nurhayati untuk dipakai dalam perkara lain;Bahwa Majelis Hakim Judex Jurist yang menguatkan putusan Judex factiterhadap tindak pidana suap

Oleh karena itu Pemohon PENINJAUAN KEMBALI tidakmempunyai mens rea dalam tindak pidana suap sebagaimana dakwaanPenuntut Umum. Hal tersebut sesuai dengan fakta persidangan dankesaksian di bawah sumpah;D.

.2.250.000.000,(dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);Bahwa uang yang diterima Terdakwa melalui SEFA ditempatkan dalamrekening Terdakwa maupun rekening SEFA sebagai tempat penampungan, danTerdakwa mengetahui uang yang diterimanya itu dalam kaitan denganPekerjaan, kKedudukan atau jabatan selaku anggota Badan Anggaran DPR RIagar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yangbertentangan dengan kewajibannya;Bahwa bertolak dari fakta tersebut menunjukkan bahwa hasil tindakpidana korupsi (Suap

UndangUndangTindak Pidana Korupsi sebagai tindak pidana asal, pidana pokok atau predicatcrime (vide pasal 2 ayat (1) UndangUndang Tindak Pidana Pencucian Uang)yang secara hukum wajib dipertanggungjawabkan Terpidana/ PemohonPeninjauan Kembali yaitu sebesar Rp.6.750.000.000, (enam miliar tujuh ratuslima puluh juta rupiah);Bahwa sesuai fakta hukum di persidangan, tentang uang lainnya sebesarRp.10.000.000, (sepuluh miliar rupiah) di persidangan tidak terungkap kalauuang tersebut berasal dari tindak pidana korupsi (Suap