Penggugat:
ANDI MAHHMUD.T.SP.MMA
Tergugat:
1.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA,CQ.MENTERI DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,CQ.KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN WILAYAH PROVINSI SULAWESI BARAT,CQ.BAPAK BUPATI KABUPATEN POLEWALI MANDAR,CQ.KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR
2.HAJJA MARLIAH

LAILI ANITA >< Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI

Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservaioir Beslag) harta milik Tergugatyaitu Gedung C lantai 10 dan 11 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI5.

Bahwa dalam kompanisi isi gugatan, PENGGUGAT mendudukan Biro Hukum danOrganisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaiHal 20 Putusan No.527/Pdt.G/2015/PN.Jkt.

langsung untukmenentukan kebijakan pendidikan, karena kewenangan penentu kebijakanmerupakan kewenangan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Penggugat mendudukan Biro Hukum danOrganisasi kementerian pendidikan dan Kebudayaan sebagai Tergugatsedangkan Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang sebagai Turut Tergugat;b.

Bahwa sesuai dengan Perpres 14 tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikandan kebudayaan, dinyatakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mempunyaitugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan seriapengelolaan kebudayaan untuk membantu Presiden dalam menjalarkanPemerintahan Negara;Dalam pasal 66 Permendikbud Nomor 11 tahun 2015 tentang organisasi dan tatakerja kementerian pendidikan dan Kebudayaan , Biro Hukum dan Organisasimerupakan badan struktural dengan pemimpinnya Kepala Biro Hukum

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ALOR vs ZET KOLY, A.Ma,Pd

PUT USANNOMOR 195/B / 2016/ PT.TUN.SBY.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA*Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa,memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkatbanding, bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraSurabaya, Jalan Ketintang Madya VI Nomor 2 Surabaya telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATENALOR, tempat kedudukan Kantor DinasPendidikan dan Kebudayaan

MotongbangKalabahi, pekerjaan PNS pada DinasPendidikan dan Kebudayaan KabupatenPilOt teseernrsrnncenncrnanmieasnencauamnattaninasamanenneSilvinus Aka, SH., kewarganegaraanIndonesia, tempat tinggal Jalan Bumi 01,RT 002/RW 04 Kel.

Menyatakan Batal Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikandan Kebudayaan Kabupaten Alor, yaitu : Halaman 3 dari 11 halaman, PUTUSAN NO. 195/B/2016/PTTUN.SBYSurat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan danKebudayaan Kabupaten Alor Nomor46/UP.800/PK/IX/2015 Tanggal 23 September 2015tentang Penataan dan Pemerataan Guru Dalam Jabatandi Lingkungan Dinas Pendidikan dan KebudayaanKabupaten Alor sepanjang atau sebatas atas nama ZetKolly, A.Ma.Pd pada nomor urut 38 ; Surat Nota Kepala Dinas Pendidikan dan KebudayaanKabupaten

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat KeputusanKepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor,YAitU == == 222222 2 nnn nan nnn nn nn nnn nan nnn enn enea.Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan danKebudayaan Kabupaten Alor Nomor46/UP.800/PK/IX/2015 Tanggal 23 September 2015tentang Penataan dan Pemerataan Guru Dalam Jabatandi Lingkungan Dinas Pendidikan dan KebudayaanKabupaten Alor sepanjang atau sebatas atas nama ZetKolly, A.Ma.Pd pada nomor urut 38 ; Surat Nota Kepala Dinas Pendidikan

Menyatakan sah kedua Obyek Sengketa Surat KeputusanKepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor,YAitU : 9= 222 nn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn ce ne nen ce ee nen enn2.1.22.Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan danKebudayaan Kabupaten Alor Nomor46/UP.800/PK/IX/2015 tanggal 23 September 2015tentang Penataan dan Pemerataan Guru Dalam Jabatandi Lingkungan Dinas Pendidikan dan KebudayaanKabupaten Alor ; Surat Nota Kepala Dinas Pendidikan dan KebudayaanKabupaten Alor ditujukan kepada Bendara

KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA;

., Jabatan Sekretaris BadanPengembangan Sumber Daya Budpar Kementerian Kebudayaan danPariwisata, alamat di Jalan Medan Merdeka Barat No. 17, Jakarta;TETI BUDI RACHMIATI, SH., Jabatan Kepala Bagian HukumKementerian Kebudayaan dan Pariwisata, alamat di Jalan MedanMerdeka Barat No. 17, Jakarta;BUDI SUDRADJAT, SH.MM., Jabatan Kepala bagian Perencanaandan Pengembangan Pegawai Kementerian Kebudayaan danPariwisata, alamat di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 17 Jakarta;BURHANUDDIN, S.Sos., Jabatan Kepala

Bagian PerlengkapanKementerian Kebudayaan dan Pariwisata, alamat di Jalan MedanMerdeka Barat No. 17, Jakarta;SRI SUSIATI, SH., Jabatan Kepala Bagian Kepegawaian BadanPengembangan Sumber Daya Budpar Kementerian Kebudayaan danPariwisata, alamat di Jalan Medan Merdeka Barat No. 17, Jakarta;Dr.

MH., Jabatan Direktur AkademiPariwisata Makassar Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata,alamat di Jalan Gunung Rinjani Kota Mandiri, Tanjung BungaMakassar;WWNONARKO, SH., Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan HukumKementerian Kebudayaan dan Pariwisata, alamat di Jalan MedanMerdeka Barat No. 17, Jakarta;HARMANTO, SH., Jabatan Kepala Sub Bagian Inventarisasi danPenghapusan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, alamat diJalan Medan Merdeka Barat Nomor 17 Jakarta;Drs.

AJUB SJARIF, Jabatan Kepala Sub Bagian Rumah Tangga danPerlengkapan Badan Pengembangan Sumber Daya BudparKementerian Kebudayaan dan Pariwisata, alamat di Jalan MedanMerdeka Barat Nomor 17 Jakarta;H.

Putusan Nomor 467 K/TUN/2012dirugikan oleh Tergugat Il Intervensi/Kementerian Kebudayaan DanPariwisata, yakni pada tanggal 27 Juni 2011 Penggugat mengajukanGugatan kepada Tergugat VKepala Kantor Pertanahan Kota Makassardan Tergugat Il Intervensi/Kementerian Kebudayaan Dan Pariwisata,terhitung masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana yangdiisyaratkan dalam Pasal 55 UndangUndang 1986.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA.;Prof. Dr. DONALD A. RUMOKOY, S.H., M.H.;

PUTUSANNOMOR : 312/B/2014/PT.TUN.JKTDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa danmemutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara :MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan,Jakarta Pusat, dalam perkara ini memberikan KuasaKAUSUS Kepada, fesse eeecee tennant emaaaneineeaneANI NURDIANI AZIZAH, S.H., M.Si

Penggugat:
RUDIYANTO
Tergugat:
1.Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata - Pemkab. Indramayu
2.KEPALA SEKSI PENGELOLAAN DESTINASI PARIWISATA, DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA, PEMKAB. INDRAMAYU

Penggugat:
RIDUAN PANJAITAN
Tergugat:
1.KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TOBA SAMOSIR
2.PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN Pada DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TOBA SAMOSIR

LAILI ANITA vs Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, dk

PUTUSANNomor 1402 K/Pdt/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagaiberikut dalam perkara antara:LAILI ANITA, bertempat tinggal di Komplek Batan IndahBlok C Nomor 21 Serpong;Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;LawanBiro Hukum dan Organisasi Kementerian Pendidikandan Kebudayaan RI, diwakili oleh Aris Soviyani, selakuKepala Biro Hukum dan Organisasi, berkedudukan diGedung C lantai 10 Jalan Jenderal Sudirman

Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Bes/ag) hartamilik Tergugat yaitu Gedung C lantai 10 dan 11 Kementerian Pendidikandan Kebudayaan RI:5.

Penggugat:
Wahdini
Tergugat:
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, II. Dr. SURIEL SEMUEL MOFU, S.Pd.,M.Ed.,M.Phil., tersebut;

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, DK vs, Dr. Ir. ONESIMUS KAMBUAYA, M.Si.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan RayaJenderal Sudirman, Gedung D lantai 10, Senayan, Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Muhammad Nuh,Jabatan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan, Republik Indonesia, Selanjutnya memberi kuasa kepada:1. Dr. A. Pangerang Moenta, SH.,MH.,DFM., Jabatan Kepala Biro Hukum dan Organisasi, SekertariatJenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;2. Wolter B.W.

., Jabatan Kepala Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi,Sekertariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;3. lriyanto Nainggolan, SH., Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum II, Biro Hukum dan Organisasi,Sekertariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;4. Mulyanto, SH., Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum I, Biro Hukum dan Organisasi,Sekertariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;5.

., Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum III, Biro Hukum dan Organisasi,Sekertariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;6. Dyah Kisworini, SH., Jabatan Staf pada Bagian Bantuan, Biro Hukum dan Organisasi, SekertariatJenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;7. Didit Junaedi, SH., Jabatan Staf pada Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi,Sekertariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;8.

., Jabatan Staf pada Bagian Bantuan, Biro Hukum dan Organisasi,Sekertariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;9. Ahmad Mudzaffar, SH., Jabatan Staf pada Bagian Bantuan, Biro Hukum dan Organisasi, SekertariatJenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;10. Affan Mohammad, SH., Jabatan Staf pada Bagian Bantuan, Biro Hukum dan Organisasi, SekertariatJenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;Kesemuanya Pegawai Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, JI.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, II. Dr. SURIEL SEMUELMOFU, S.Pd.,M.Ed.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN R.I

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN R.I,berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat:Selanjutnya memberi kuasa kepada:1. MUSLIKH, SH, Kepala Biro Hukum dan Organisasi, SekretariatJenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;2. IRYANTO NAINGGOLAN, SH, Kepala Subbagian Bantuan Hukum Il,Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi, SekretariatJenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;3.

MULYANTO, SH, Kepala Subbagian Hukum , Bagian BantuanHukum, Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat JenderalKementerian Pendidikan dan Kebudayaan;4. LUSIANA MATONDANG, SH, Staf pada Bagian Bantuan Hukum, BiroHukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikandan Kebudayaan;Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 388 K/TUN/20145. DYAH KISWORINI, SH, Staf pada Bagian Bantuan Hukum, BiroHukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikandan Kebudayaan;6.

sebagai Terbanding/Tergugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata bahwasekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telahmenggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat dimuka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atasdalildalil sebagai berikut:OBJEK SENGKETAAdapun yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah:Surat Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan

Hasudungan Butarbutar, Msi sebagai Pegawai Negeri Sipil;Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat yangmenjadi Objek Sengketa dalam perkara a quo yaitu: Surat KeputusanMenteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No.10772/A4.2/KP/2013 tanggal 13 Februari 2013 Tentang PemberhentianTidak Dengan Hormat Ir.

Bahwa atas buktibukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi tersebutbutir 3, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negera Jakartayang memeriksa dan mengadili perkara Judex Facti memberikanpertimbangan hukum pada halaman 34 s/d halaman 35 sebagai berikut:Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara iniadalah Surat Keputusan Menteri Pendidikan Dan kebudayaan RepublikIndonesia No. 10772/A.4.2/KP/2013 tanggal 13 Februari 2013 TentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat Ir.

MH dan Arif Awlan vs Pemerintah RI cq Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI cq Kepala DInas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Selatan Cq Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan OKU Baturaja cq Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 06, Dkk

Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementrian Pendidikan dan2.Kebudayaan RI Cq Kepala Dinas Pendidikan dan KebudayaanProvinsi Sumatera Selatan Cq Kepala Dinas PendidikanKabupaten OKU Baturaja Cq Kepala Sekolah Menengah PertamaNegeri (SGMPN) Nomor 06 di Desa Peninjauan Kabupaten OKU;Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementerian Pendidikan danKebudayaan RI Cq Kepala Dinas Pendidikan dan KebudayaanProvinsi Sumatera Selatan Cq Kepala Dinas PendidikanKabupaten OKU Baturaja

melengkapi syaratsyarat pendaftaran tanahkonversi atau untuk pertama kali seperti: Adanya permohonan bermateraiRp6000,; Letter C, Model D, Model E; Fotokopi KTP yang berlaku; FotokopiPBB + STTS tahun terakhir;Menimbang, bahwa dengan model surat permohonan konversi tidaklengkap dan mal administrasi sebagaimana bukti T..II1 tersebut di atasternyata juga diteruskan dengan dengan bukti surat lain dari Tergugat 3bertanda T.I.3 tentang Permohonan Hak Pakai dari Kepala KantorDepartemen Pendidikan dan Kebudayaan

Tergugat III dan diberi tandaT.NL.2 tercantum pada angka 2 dan 3 sebagai berikut:2) Bahwa atas tanah tersebut secara fisik telah dikuasai dandipergunakan untuk bangunan SLIP N.2 Peninjauan sejak tahun1981;3) Bahwa atas tanah tersebut di atas sejak tahun 1981 telahtercatat sebagai aset dari instansi Kantor Wilayah DepdikbudPropinsi Sumatera Selatan;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pada angka (3) buktiSurat tersebut, mengapa Pemohon penerbitan sertifikat Kepala KantorDepartemen Pendidikan dan Kebudayaan

Rivai Nomor 47 Telepon 354137 Palembang yangditandangani di Palembang tanggal 30 Maret 1999 oleh KepalaKantor Wilayah Depdikbud Propinsi Sumatera SelatanDrs.Suhirman NIP 130 682 641 dengan cap basah Kantor DepartemenPendidikan dan Kebudayaan Kabupaten OKU tanpa tertulis atas namaKakanwil Depdikbud Propinsi Sumatera Selatan yang sebenarnya;Menimbang, bahwa terhadap halhal tersebut di atas maka majelishakim menilai bahwa sebenarnya Tergugat dan Tergugat II tidak cermat,tidak teliti dan memberikan data

Pemohon:
Elektison Somi
Termohon:
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Teluk Segara Kota Bengkulu, untukselanjutnya disebut sebagai PEMOHON;TERHADAP:MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Pintu Satu, Senayan,Jakarta Pusat.Dalam hal ini diwakili oleh Nadiem Anwar Makarim.,Kewarganegaraan Indonesia, Jabataan Menteri PendididanDan Kebudayaan Republik Indonesia ;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 38421/MPK.A/HK/2020, tanggal 30 Maret 2020 telah memberikankuasa kepada:1. Dian Wahyuni, S.H., M.ED.;2. Simul, S.H.;3.

, sedangkan PyB dalam hal iniyaitu Sekretaris Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan.

Bahwa pada tanggal 15 November 2019 Pemohon telah mengajukan SuratPermohonan Pengunduran Diri dari PNS, yang ditujukan kepada Termohonmelalui Sekretaris Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan dengan dasarpertimbangan bahwa Pemohon telah terdaftar sebagai anggota Partai Politikyaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), yang dikirim melaluiEkspedisi JNE, pada tanggal 15 November 2019, dan telah diterima diKementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Penerima a.n.

Surat Permohonan Pengunduran Diri dari PNS dari Pemohonyang ditujukan kepada Termohon melalui Sekretaris JenderalKementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 18November 2019 (Bukti T2); danb.

Elek Tison Somi, S.H., M.HUMkepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Melalui SekretarisHalaman 34 dari 53 halaman. Putusan Nomor 03/P/FP/2020/PTUN.

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI Cq. KANWIL DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA BARAT sekarang DINAS PENDIDIKAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

Penggugat:
AGUSTINUS SIMANGUNSONG, ST
Tergugat:
1.KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TOBA SAMOSIR
2.PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN Pada DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TOBA SAMOSIR

., , dk VS Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI c.q. Kanwil Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat sekarang Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, dkk

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI c.g.Kanwil Departemen Pendidikan dan KebudayaanProvinsi Jawa Barat sekarang Dinas PendidikanPemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, berkedudukandi Jalan Dr. Radjiman, Nomor 6 Bandung, yang diwakilioleh Dr. H. Asep Hilman, M.Pd., Kepala Dinas PendidikanProvinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada:1. H.J.J Budi Prastio, S.H., M.H., Kepala Biro Hukum danHAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, 2.

Penggugat:
Muhammad Saleh Gasin
Tergugat:
Sekretaris Jendral Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Selaku Ketua Tim Pengadaan CPNS Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2021)

., Kewarganegaraan Indonesia, Alamat JalanMohamad Van Gobel No. 58, Desa lloheluma, KecamatanTilongkabula, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo,Pekerjaan Pengacara, dalam hal ini bertindak untuk dan atasnama diri sendiri, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;MELAWAN:SEKRETARIS JENDRAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,RISET, DAN TEKNOLOGI (SELAKU KETUA TIMPENGADAAN CPNS KEMENTERIAN PENDIDIKAN,KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TAHUN 2021) yangberkedudukan di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan

Berkas perkara yang bersangkutan dan datadata awal dari Penggugat;DUDUKNYA SENGKETABahwa, maksud dari gugatan Penggugat adalah agar dinyatakan batalatau tidak sah: Penetapan/Pengumuman Nomor 92313/A.A3/KP.01.00/2021tentang Hasil Akhir Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri SipilKementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2021tertanggal 25 Desember 2021 yang dikeluarkan atau dilakukan olehSekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, danTeknologi (Selaku Ketua

Tim Pengadaan CPNS Kementerian Pendidikan,Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2021) khusus pada lampiranjabatan Asisten Ahli Dosen pada lokasi formasi Universitas Negeri GorontaloFakultas Hukum dengan jenis formasi umum dan pada kualifikasi pendidikanyang dipersyaratkan S2 Hukum Acara atas nama Muhammad Saleh Gasin(Penggugat) dan Julisa Aprilia Kaluku sebagaimana tercantum dalamLampiran 1 dan Lampiran Il dalam Pengumuman Nomor92313/A.A3/KP.01.00/2021 tentang Hasil Akhir Seleksi Penerimaan CalonPegawai

Negeri Sipil Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, danTeknologi Tahun 2021;Bahwa pada tanggal 7 Februari 2022 Majelis Hakim Perkara Nomor:18/G/2022/PTUNJKT telan menerima secara resmi surat permohonanpencabutan gugatan dari Penggugat yang diajukan melalui PelayananTerpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;Bahwa alasan permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugatadalah:1.

Bahwa walaupun Penggugat merasa tidak pelu lagi mengajukan UpayaBanding Administratif, akan tetapi Penggugat tetap berinisiatifmengajukan surat Banding Administratif yang ditujukan kepada MenteriPendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan Judul SuratUpaya Keberatan atas Jawaban Sanggah/Jawaban Keberatan dariSekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, danTeknologi (Selaku Ketua Tim Pengadaan CPNS Kementerian Pendidikan,Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2021) sebagai

Penggugat:
RIDUAN PANJAITAN
Tergugat:
1.KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TOBA SAMOSIR
2.PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN Pada DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TOBA SAMOSIR

Pembanding/Penggugat : Polaris Siregar
Terbanding/Tergugat : Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbudristek)

SEVIANE HENDRIK TIIP, SH VS DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI;

Halini menunjukkan bahwa Oirektur Jenderal Pendidikan Tinggi KementerianPendidikan dan Kebudayaan (Pihak Termohon) tidak mempunyai hubunganapapun dengan permohonan a quo.

Sesuaiketentuan ayat (8) bahwa izin pendirian program studi pada perguruan tinggiumum diberikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;Persyaratan pendirian perguruan tinggi diatur dalam Keputusan MenteriPendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman PendirianPerguruan Tinggi (Lampiran7).

, berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 213/E/O/2012 tentang Penyelenggaraan Program Studi Agroekoteknologi (S1) di LuarDomisili Pada Universitas Andalas di Kampus Dharmasraya tanggal 5 Juni 2012(Lampiran17); dan program studi Peternakan (S1) di Payakumbuh, berdasarkanKeputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 127/E/O/2012 tentangPenyelenggaraan Program Studi Peternakan (S1) di Luar Domisili Pada UniversitasAndalas di Payakumbuh tanggal 20 April 2012 (Lampiran18);3

Sekolah Tinggi Imu Kepolisian menyelenggarakan program studi Kepolisian(S1) semarang, berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor281/E/O/2012 tentang Penyelenggaraan Program Studi Kepolisian (S1) di LuarDomisili Pada Sekolah Tinggi IImu Kepolisian (STIK) di Kampus Akademi KepolisianSemarang (Lampiran19);Berdasarkan uraian di atas bahwa izin penyelenggaraan program studi di luardomisili perguruan tinggi diberikan secara selektif dengan persyaratan yangsangat ketat dan sampai saat

Dengan kata lain, Keputusan Kepala Badan Kepegawaian NegaraNomor 12 Tahun 2002 secara tegas menentukan harus ada izin penyelenggaraanperguruan tinggi dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;Berdasarkan uraian di atas telah jelas bahwa Surat Edaran Direktur JenderalPendidikan Tinggi Nomor 2559/D/T/1997 tanggal 21 Oktober 1997, Nomor 2630/D/T/2000 tanggal 22 September 2000, dan Nomor 1506/D/T/2005 tanggal 16 Mei2005 tidak mempunyai hubungan substansi dengan UndangUndang Nomor 8Tahun 1974 sebagaimana