Bengkulu Utara, atau setidaktidaknyapada tempat lain termasuk kewenangan Pengadilan Negeri Arga Makmur dengansengaja melukai berat orang lain, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:e Pada hari senin tanggal 1 Mei 2017 sekira pukul 09.25 WIb terdakwapulang dari kebun dengan membawa sebilah parang menuju rumahnyadan sesampainya dirumah terdakwa, terdakwa mendapati ada suara ributmulut antara saksi Marti Yenopa als Marti Binti Saprudin yangmerupakan isteri terdakwa dengan saksi Kaddimah

Bengkulu Utara, atau setidaktidaknyapada tempat lain termasuk kewenangan Pengadilan Negeri Arga Makmur Melakukanpenganiayaan yang mengakibatkan luka berat, dilakukan oleh terdakwa dengan carasebagai berikut: Pada hari senin tanggal 1 Mei 2017 sekira pukul 09.25 WIb terdakwapulang dari kebun dengan membawa sebilah parang menuju rumahnyadan sesampainya dirumah terdakwa, terdakwa mendapati ada suara ributmulut antara saksi Marti Yenopa als Marti Binti Saprudin yangmerupakan isteri terdakwa dengan saksi

Bengkulu Utara, atau setidaktidaknyapada tempat lain termasuk kewenangan Pengadilan Negeri Arga Makmur Melakukanpenganiayaan, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:e Pada hari senin tanggal 1 Mei 2017 sekira pukul 09.25 WIb terdakwa pulangdari kebun dengan membawa sebilah parang menuju rumahnya dansesampainya dirumah terdakwa, terdakwa mendapati ada suara ribut mulutantara saksi Marti Yenopa als Marti Binti Saprudin yang merupakan isteriterdakwa dengan saksi Kaddimah Wati Binti (alm

Andho Esa Alfarisi;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan ParaPemohon tersebut, Hakim terlebin dahulu mempertimbangkan halhal yangberkenaan dengan kewenangan Pengadilan Negeri Bengkulu dalam menerimadan memutus permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon;Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok masalahperkara ini dan mempertimbangkan buktibukti Para Pemohon, Hakimmempertimbangkan terlebih dahulu tentang kompetensi absolut dan kompetensirelatif perkara ini, dimana berdasarkan

berdasarkan Pasal 4 juncto Pasal 50UndangUndang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dihubungkandengan P2 dan P3 berkenaan dengan identitas Pemohon yang senyatanyatinggal di wilayah Kota Bengkulu, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebutpermohonan Para Pemohon telah memenuhi syarat formil Suatu permohonandan berdasarkan kompetensi relatif dan absolut, permohonan Para Pemohonmenjadi kewenangan Pengadilan Negeri, in casu Pengadilan Negeri Bengkulusehingga permohonan ini dapat diterima untuk

tentang Bea Materai, buktibukti surattersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan menjadi bahanpertimbangan dalam Penetapan ini;Menimbang, bahwa Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orangSaksi di persidangan, yakni Saksi Siti Patimah dan Siti Hujaibah yang masingmasing di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah /anjimenurut agamanya masingmasing;Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenaipermohonan Pemohon, Hakim akan terlebin dahulu mempertimbangkanmengenai kewenangan

Pengadilan Negeri Pelaihari untuk memeriksa, mengadili,dan memutus permohonan Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan Bagian A.

peraturanperundangundangan,Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2020/PN Plisehingga dengan demikian untuk menentukan apakah Pengadilan NegeriPelaihari berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonanPemohon permohonan Pemohon perlu untuk melihat ke dalam peraturanperundangundangan yang mengatur mengenai halhal yang menjadi maksuddan tujuan Pemohon;Menimbang, bahwa mengenai perubahan nama dalam KTP elektronik,maka terdapat 3 (tiga) ketentuan yang dapat menjadi pedoman untukmenentukan kewenangan

Pengadilan Negeri Pelaihari untuk memeriksa,mengadili, dan memutus permohonan Pemohon, yaitu dalam:1.

Sehingga perubahan nama yang tercantum dalamakta tersebut menjadi kewenangan Pengadilan Negeri;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas makaHakim berpendapat perubahan nama dalam Akta Perkawinan Pemohonmerupakan kewenangan Pengadilan Negeri serta Hakim berpendapat dalampermohonan tersebut tidak terdapat indikasi adanya maksud lain selain agarpenggantian nama tersebut sah menurut hukum maka permohonan Pemohoncukup beralasan dan berdasarkan hukum serta tidak melanggar normanormahukum

dalam surat Jawabannya terdiri dari DalamEksepsi, Dalam Pokok Perkara dan Dalam Rekonpensi ;Menimbang, bahwa Jawaban dalam eksepsi tersebut, ternyata disinggungadanya kewenangan Hakim, namun menurut Majelis Hakim bahwa yangdimaksud oleh Tergugat adalah Akta Perkawinan yang dikeluarkan olehKantor Catatan Sipil Kota Surabaya yang dimohonkan pembatalan olehPemohon/Penggugat adalah merupakan kewenangan TUN dan oleh MajelisHakim memandang hal tersebut adalah bukan obyek sengketa TUN,melainkan tetap kewenangan

Pengadilan Negeri Surabaya, sedang butirEksepsi lainnya sudah memasuki materi pokok perkara, sehingga Majelisberpendapat bahwa Eksepsi tersebut, dapat diputus bersamasama pokokperkara ;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalildalil jawabandalam eksepsi, Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang diuraikan olehTergugat dalam Eksepsinya bahwasannya Akta Pekawinan di maksud adalahkewenangan TUN, namun menurut Majelis bahwa hal tersebut bukanlahobyek sengketa TUN, melainkan kewenangan Pengadilan

Negeri Surabaya,dan Eksepsi dalam butir selebihnya menurut Majelis sudah masuk padaMateri Pokok Perkara, sehingga Eksepsi tersebut tidak beralasan hukumkarenanya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;DALAM POKOK PERKARA : Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima danuntuk kelanjutannya pemeriksaan perkara a quo, ternyata disampingPenggugat telah mengajukan permohonan pencabutan perkara tertanggalO02 Maret 2011, juga para pihak tidak hadir pada sidang yang telahditetapkan

Apakah tindakan perbuatan melawan hukum sesuai pasal 1365 KUH Perdatamerupakan kewenangan Pengadilan Negeri Kupang?Jawaban:1. Secara historis gugatan perbuatan melawan hukum (Onrechmatige daad)yang semula dikenal onwetmatigedaad kasus Lindenbow nco menggugatCohen di Landraad yakni Pengadilan Negeri.2.

Ataumerupakan kewenangan Pengadilan Negeri Kupang? Jelaskan?Jawaban:Bahwa kewenangan Pengadilan Tipikor sudah jelas di atur dalam pasal 6 UUNo 46 Tahun 2009 tentang PENGADILAN TIPIKOR, selain itu) bukankewenangannya. Dengan demikian menyangkut gugatan perbuatan melawanhukum dalam tiga perkara tersebut di atas merupakan kewenangan PengadilanUmum / Pengadilan Negeri Kupang.

Apakah tindakan perbuatan melawan hukum sesuai pasal 1365 KUHPerdata merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Kupang?Jawaban:Menurut Ahli, Sesuai pasal 1365 BW/KUH Perdata maka perbuatan melawanhukum merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Kupang untuk mengadilinyabukan Pengadilan Tata Usaha Negara dan juga bukan kewenangan PengadilanTindak Pidana Korupsi.Pertanyaan:14.

Ataumerupakan kewenangan Pengadilan Negeri Kupang? Jelaskan?Jawaban:Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 6 UU No 49 Tahun 2009 sudah jelastersurat bahwa Pengadilan Tipikor untuk mengadili tipikor seperti tersebut diHalaman 23 Putusan Nomor 93/PDT/2020/PT KPGatas bukan mengadili perobuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukumdalam perkara No 281/Pdt.G/2019/PN.

Kpg jo 286/Pdt.G/2019/PN.Kpg jo.291/Pdt.G/2019/PN.Kpg merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Kupangdan bukan kewenangan Pengadilan Tipikor karena Bukan Tipikor serta bukankewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara karena bukan KTUN.PERTANYAAN HAKIM DALAM PERSIDANGAN AHLI PERDATA:15. Dengan adanya dua ketentuan yang berbeda tersebut apakah perludireview dulu atau bagaimana?

Malinau atau setidaktidaknya bertempat dalam wilayahhukum kewenangan Pengadilan Negeri Malinau untuk memeriksa danmengadilinya yang dengan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Tanpa Hak AtauMelawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, MenjadiPerantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan Bukan Tanaman.

Malinau atau setidaktidaknya bertempat dalam wilayahhukum kewenangan Pengadilan Negeri Malinau. untuk memeriksa danmengadilinya yang dengan Percobaan atau Permufakatan jahat Tanpa hak ataumelawan hukum memiliki, menyimpan,menguasai,atau menyediakan Narkotikagolongan bukan tanaman.

Malinau atau setidaktidaknya bertempat dalam wilayahhukum kewenangan Pengadilan Negeri Malinau. untuk memeriksa danmengadilinya yang yang melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotikagolongan bagi diri sendiri.

melawan hukum dengan tidak pernah mencantumkan kerugianapa yang ditimbulkan akibat perbuatan tergugat.c) Gugatan Para Penggugat yang mendasarkan pada perbuatan melawanhukum yang mengakibatkan kerugian kepada para penggugat, makasudah sepantasnya para penggugat wajib mencantumkan uraian kerugiandimaksud dan pada petitumnya (tuntutan) kepada pihak yang telahmerugikannya dan sepantasnya terhadap tergugat diwajibkan untukbertanggung jawab mengganti kerugian dimaksud.d) Gugatan Para Penggugat bukanlah kewenangan

Pengadilan Negeri Rahamelainkan kewenangan Pengadilan Tatausaha Negara karena tanahtersebut telah memiliki Sertifikat tanah yang di keluarkan pejabat Negarayang berwenang;Halaman 5 dari 17 Putusan No. 9/Pdt.G/2020/PN.Rahe) Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak karena dalam perkara tersebutada institusi Negara yakni pertanahan Muna yang seharusnya di masukansebagai pihak dalam sengketa yang dimaksud;Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka terbukti dengan sah danmeyakinkan bahwa gugatan Para Pengugat

kabur, tidak jelas atau obscurlibel, serta bukan kewenangan pengadilan negeri raha untuk mengadili, dankurangnya pihak dalam gugatan, Oleh karena itu Tergugat mohon kepadaMajelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menolakgugatan para penggugat atau setidaktidaknya menyatakan gugatanPenggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).DALAM JAWABAN1.

,menyatakan "kewenangan Pengadilan Negeri dalam perkara perdata meliputisemua sengketa tentang hak milik atau hakhak yang timbul karenanya atau hakHalaman 12 dari 17 Putusan No. 9/Pdt.G/2020/PN.Rahhak keperdataan lainnya kecuali apabila dalam UndangUndang menetapkanPengadilan lain untuk memeriksa dan memutuskan;Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai pokok gugatan para Penggugatadalah tentang sengketa hak atas sebidang tanah yang dikuasai oleh Tergugatdan terletak dahulu di Desa Lasalepa, Kecamatan

Bahwa domisili Tergugat berada di luar wilayah kewenangan Pengadilan Negeri Selayar;2). Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 20 ayat (1) PeraturanPemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksaan UndangUndang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan cerai diajukan di wilayahPengadilan dimana domilisi tempat tinggal tergugat; Dalam hal ini jelasdan terang bahwa domisili tempat tinggal tergugat berada di dalamwilayah kewenangan Pengadilan Negeri Sinjai dan bukan Pengadilan Negeri Selayar;3).

melakukan gugatan cerai terhadaptergugat yang didasarkan pada alasan perkawinan Katholik tersebut adalah tidak memenuhi syarat formil gugatan ;Bahwa berdasarkan dalildalil keberatan eksepsi di atas, tergugatberpandangan bahwa gugatan penggugat tidak memenuhi syarat formiluntuk disidangkan dan diadili di Pengadilan Negeri Selayar; Bahwa hubungan suami isteri antara penggugat dengan tergugat yangmenikah secara Islam dan akan bercerai adalah kewenangan PengadilanAgama untuk memproses perceraiannya, bukan kewenangan

Pengadilan Negeri;Bahwa dengan demikian adalah patut gugatan penggugat dinyatakan tidakdapat diterima (niet onvakelijt verklaard); Dalam Pokok Perkara :Dalam Konvensi ; 1.

Sukarame, Bandar Lampung atau setidaktidaknya pada suatu tempatyang masih termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Tanjung Karangyang berwenang memeriksa dan mengadili, percobaan atau permukafatanHalaman 2 dari 16 Putusan Nomor 1041/Pid.Sus/2020/PN TjkJahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotikatanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual belli, menukar ataumenyerahkan Narkotika Golongan perbuatan tersebut

Sukabumi, Kec.Sukabumi, Bandar Lampung atau setidaktidaknya pada suatu tempat yangmasih termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Tanjung Karang yangberwenang memeriksa dan mengadili, percobaan atau permukafatan jahatuntuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hakatau melawan hukum memiliki, menyimpan, Menguasal atau menyediakanNarkotika Golongan bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukanterdakwa dengan cara sebagai berikut := Berawal pada hari Kamis tanggal 16 April

Sukabumi,Bandar Lampung atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masihtermasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Tanjung Karang yangberwenang memeriksa dan mengadili, menyalahgunakan Narkotikagolongan bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengancara sebagai berikut :; Berawal pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekitar jam 07.00WIB terdakwa dan saksi KONI RIVANTO yang merupakan adik iparterdakwa dimana terdakwa dan saksi KONI RIVANTO tinggal satu rumahdi Jl.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 310 (1) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang LaluLintas dan Angkutan Jalan 202020 no nono nc nn nonc nc ncnenMenimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut dipersidangan Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukankeberatan (eksepsi), baik mengenai keabsahan dakwaan Penuntut Umummaupun mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Blitar untuk memeriksa danmengadili perkara tersebut ; 222 20222222202 22Menimbang, bahwa di

Bahwa untuk pembetulan nama atau perubahan kependudukan tersebutharus terlebih dahulu mendapatkan suatu Penetapan Pengadilan Negerisetempat , dalam hal ini adalah kewenangan Pengadilan Negeri Sidoarjo.7. Bahwa dua nama adalah satu orang yang samaBerhubung halhal tersebut diatas ,Pemohon mohon dengan hormat kepadaKetua Pengadilan Negeri Sidoarjo atau Hakim yang menangani permohonan iniagar berkenan memeriksa Permohonan Pemohon dan selanjutnya berkenanpula memberikan Penetapan sebagai berikut :1.

Samarinda Utara Kota Samarinda atau setidaktidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk di dalam daerahhukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenangmemeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan dengan sengaja danmelawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagianadalah kepunyaan orang Iain, tetapi yang ada dalam penguasaannya bukankarena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antaralain sebagai berikut : Bahwa berawal saat terdakwa

Samarinda Utara Kota Samarinda atau setidaktidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk di dalam daerahhukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenangmemeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan telah membeli,menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarikkeuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan,membawa, menyimpan atau) menyembunyikan sesuatu benda, yangdiketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan,perbuatan

Samarinda Utara Kota Samarinda atau setidaktidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk di dalam daerahhukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenangmemeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan dengan sengajamemalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapunmemberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal itu diketahuioleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian jaminanfidusia,perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai

Karawang yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriKarawang, namun karena terdakwa ditahan dan sebagian besar saksisaksi bertempattinggal lebih dekat pada Pengadilan Negeri Bandung, maka berdasarkan ketentuan Pasal84 ayat (2) UndangUndang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidanamenjadi kewenangan Pengadilan Negeri Bandung untuk memeriksa dan mengadiliperkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, ataumenyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis

Sunter Jaya Kec.Tanjung Priok Jakarta Utara yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanNegeri Jakarta Utara, namun karena karena terdakwa ditahan di rutan kebon waruBandung dan sebagian besar saksisaksi bertempat tinggal lebih dekat pada PengadilanNegeri Kelas IA Bandung , maka berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) UUU RI NO.8 Tahun 1981 tentang KUHAP menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Kelas IABandung untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai Penyalah Guna NarkotikaGolongan I bagi

atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2015 ataudalam tahun 2015 di Perum Parahyangan Kencana Blok H No.12 RT.03 RW.O01Ds.Pananjung Kec.Cangkuang Kab.Bandung atau setidaktidaknya disuatu tempat dalamwilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung di Baleendah, namun karena terdakwabertempat tinggal, ditahan, dan sebagian besar saksisaksi lebih dekat pada PengadilanNegeri Bandung, maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) UndangUndang RI Nomor 8 Tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana menjadi kewenangan

Pengadilan Negeri Bandunguntuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah bersekongkol atau bersepkat untukmelakukan perbuatan secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/ atau membawaPsikotropika, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :e Pada awalnya hari Jumat tanggal 17 April 2015 sekitar pukul 14.00 WIB paraterdakwa diminta oleh saksi ASEP DEDI SOPANDI (yang diajukan dalamberkas terpisah) untuk mengantarkan pesanan Psikotropika jenis tabletALPRAZOLAM sebanyak 1 strip (10

atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2015 ataudalam tahun 2015 di Perum Parahyangan Kencana Blok H No.12RT.03 RW.O01Ds.Pananjung Kec.Cangkuang Kab.Bandung atau setidaktidaknya disuatu tempat dalamwilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung di Baleendah, namun karena terdakwabertempat tinggal, ditahan, dan sebagian besar saksisaksi lebih dekat pada PengadilanNegeri Bandung, maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) UndangUndang RI Nomor 8 Tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana menjadi kewenangan

Pengadilan Negeri Bandunguntuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah bersekongkol atau bersepkat untukmenerima penyerahan Psikotropika selain yang ditetapkan dalam pasal 14 ayat (3) danayat (4), yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :e Pada awalnya hari Jumat tanggal 17 April 2015 sekitar pukul 14.00 WIB paraterdakwa diminta oleh saksi ASEP DEDI SOPANDI (yang diajukan dalamberkas terpisah) untuk mengantarkan pesanan Psikotropika jenis tabletALPRAZOLAM sebanyak 1 strip

di atas ;Menimbang, bahwa menurut petunjuk Mahkamah Agung sebagaimanatermuat dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan TeknisPeradilan Perdata Umum edisi 2007 hal 44 angka 6 disebutkan bahwaPengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkanpermohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundangundangan.Menimbang, bahwa sehubungan dengan petunjuk diatas terlebin dahuluakan dipertimbangkan apakah materi permohonan ini merupakan yurisdiksivoluntair yang merupakan kewenangan

Pengadilan Negeri;Menimbang, bahwa menurut pasal 47 UU No 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan disebutkan anak yang belum berusia 18 Tahun dan belum pernahkawin ada dalam kekuasaan orang tuanya sepanjang mereka tidak dicabutkekuasaan orang tuanya dan kedua orang tuanya tersebut mewakili anaknyamengenai segala perbuatan hukum baik didalam maupun diluar Pengadilan,dari ketentuan pasal di atas jelas terlihat undangundang telah menentukanorang tualah yang mewakili sang anak yang belum berusia 18 tahun untukbertindak

3515171312730003 tanggal 05092017 atas nama RONNYTHERA dan surat bukti P3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga, NomorHalaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 144/Padt.P/2021/PN SDA.3515181810130012 tanggal 22 Oktober 2013, atas nama Kepala KeluargaRONNY THERA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, dapat diketahui bahwa Pemohonbertempat tinggal Palem Selatan IVMC 94 PCI, Waru, Sidoarjo sehinggapermohonan ini sudah tepat diajukan di Pengadilan Negeri Sidoarjo danmerupakan kewenangan

Pengadilan Negeri Sidoarjo ;Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.2 berupa FotokopiKutipan Akta Perkawinan Nomor 35/F/2004 tanggal 6 Desember 2004, antaraRONNY, THERA dengan NIKEN NOPEMBIANA yang dikeluarkan Kepala DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung, dapat diketahulbahwa Pemohon telah menikah dengan NIKEN NOPEMBIANA, dihadapanpemuka agama Kristen Pdt.

Apalagidengan obyek perkara serta pemilihan pengadilan berdasarkan yang adamerupakan kewenangan Pengadilan Negeri Bondowoso untuk mengadili.Perlawanan yang diajukan kabur / tidak jelas (Obscuur Libel) 1. Bahwa, dalam perlawanan yang diajukan oleh Pelawan, Pelawan mendalilkanbahwa pengajuan perlawanan dengan dasar bahwa Pelawan mengajukan kreditpada tanggal 2 Nopeember 2011.2.

timbul sengketa hukum diantarapara pihak;Menimbang, bahwa dari domisili/tempat tinggal Pelawan dan Terlawan IIadalah berada dalam wilayah Pengadilan Negeri Bondowoso, dan juga obyek yangdijadikan jaminan yang di mohonkan untuk di eksekusi lelang oleh Terlawan II adalahjuga di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso serta adaya Clausul sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 Surat Pengakuan Hutang No. 620201001027104tanggal 5 Nopember 2009, maka sudah jelas sengketa diantara para pihak adalahmenjadi kewenangan

Pengadilan Negeri Bondowoso untuk memeriksa dan mengadili;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka eksepsi TerlawanIl yang menyangkut Perlawanan yang diajukan merupakan kewenangan relativePengadilan Negeri Bondowoso adalah beralasan dan dapat diterima;Menimbang, bahwa oleh karena sengketa diantara pihakpihak adalahmerupakan kewenangan Pengadilan Negeri Bondowoso, maka Pengadilan NegeriJember tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi

Rajabasa, BandarHalaman 4 dari 16 Putusan Nomor1214/Pid.Sus/2015/PN.TjkLampung atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalamdaerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Tanjung Karang, percobaanatau permukafatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika danPrekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman,perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan caracara antara lain sebagaiberikut: Berawal pada

Negeri Katon, Kab.Pesawaran atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalamdaerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Kalianda akan tetapi karenaterdakwa ditahan di Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung dan tempatkediaman sebagian saksi yang dipanggil lebin dekat pada tempat PengadilanNegeri Tanjung Karang sehingga berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAPtermasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Tanjung Karang, mereka yangmelakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukanperbuatan

Sehingga untuk membuktikan sah atau tidaknya BPNKabupaten Kupang tidak cermat menarik dan membalkan Sertipikat Nomor :2778 tahun 2018, adalah merupakan kewenangan Pengadilan Tata UsahaNegara, bukan kewenangan Pengadilan Negeri. Sehingga menurut hukumgugatan a quo haruslah diNyatan Tidak Dapat diTerimaB. DALAM KONVENSI :1.

Bahwa berdasarkan uraian diatas sangat terlihat jelas bahwa gugatana quo bukan menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Oelamasi untukmemeriksa, memutus, dan mengadili perkara ini, melainkankewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, sehingga secaraex officio Majelis Hakim sudah sepatutnya menyatakan gugatanPenggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.B. Gugatan Penggugat Obscuur Libel, karena Gugatan yangdigabungkan tunduk kepada kompetensi absolut yang berbeda;1.

Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor: 620 K/Pdt/ 1999 Tanggal 29 Desember1999 yang menegaskan "Bila yang digugat adalah Badan ataupejabat Tata Usaha Negara, dan obyek gugatan menyangkutperbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, sehinggadengan demikian kewenangan untuk memeriksa dan mengadiliperkara tersebut adalah kewenangan Peradilan Tata Usaha Negarabukan kewenangan Pengadilan Negeri;Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 203 /PDT/2021/PT.KPG11.

Pengadilan Negeri,dengan perbuatan melawan hukum Badan dan/atau PejabatPemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad) sebagaimana yangdiatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah danKewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh BadanDan/Atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad) yangmenjadi lingkup kKewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, yangmana apabila gugatan Penggugat dikumulasikan merupakankewenangan absolut yang

Pengadilan Negeri;Bahwa hubungan hukum yang terjadi antara Tergugat III dengantanah yang menjadi objek sengketa hanya hubungan administrasipendaftaran.

PutBahwa, pada hari persidangan yang telah ditetaobkan Para Pemohondatang sendiri menghadap di persidangan;Bahwa, terkait dengan permohonan Para Pemohon Majelis telahberusaha memberikan Penjelasan terhadap Para Pemohon untuk tidakmelanjutkan perkaranya karena permohonan Perubahan Nama / Penggantiannama adalah kewenangan Pengadilan Negeri;Bahwa, selanjutnya Para Pemohon menyatakan mengerti danmemahami Penjelasan tersebut dan selanjutnya menyerahkan kepada MajelisHakim untuk menjatuhkan Putusan yang