Negara dan bukan sebagaiorang yang menerima / meminta uang kepada pemohon pada prosesHalaman 27 dari 49 Putusan Nomor 46/Pid.

UnsurPegawai negeri atau penyelenggara negara.2. Unsurdengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain.3. Unsur secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakankekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar,atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakansesuatu bagi dirinya sendiri.Ad. 1.

Negara dalam pasal ini adalahPenyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undangundang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yangbersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Yang dimaksud Penyelenggara Negara adalah pejabatnegara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif danpejabat lain yang berfungsi dan tugas pokoknya berkaitan denganPenyelenggara Negara sesuai dengan ketentuan perundang undanganyang berlaku.Menimbang, dari fakta persidangan terungkap bahwa terdakwaHalaman 40 dari 49 Putusan Nomor 46/Pid.SusTPK/2018/PN.

Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;2. Menerima hadiah atau janji;3. Diketahuinya atau Patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebutdiberikan karena kekuasaan atau kewenangannya yang berhubunganHalaman 43 dari 49 Putusan Nomor 46/Pid.SusTPK/2018/PN.

Bagi pegawai negeri atau penyelenggara Negara yangmenerima pemberian atau) janji dengan maksud supayapegawai negeri atau penyelenggara Negara tersebut berbuatatau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yangbertentangan dengan kewajibannya sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 5 ayat (2) Undangundang nomor31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo.

Tangerang PropinsiBanten, atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yangberwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Bagi pegawainegeri atau penyelenggara Negara yang menerima pemberianatau) janji dengan maksud supaya pegawai negeri ataupenyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuatsesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengankewajibannya, perbuatan mana terdakwa lakukan denganrangkaian cara dan perbuatan sebagai berikutBahwa

Negara menurutUndang Undang No.28 thn 1999 tentang Penyelenggaraan Negarayang bersih dan bebas dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme ;Menimbang bahwa oleh karena terdakwa adalah termasukkategori Penyelenggara Negara,sehingga dalam perkara inidapat menjadi subjek hukum sebagai pelaku tindak pidana ;Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur :PegawaiNegeri atau.

Penyelenggara negara ini, telah terpenuhimenurut hukum ; 2.

(dua puluhdelapan juta rupiah ) kepada terdakwa,tanpa ada tanggapandariterdakwa ; Menimbang bahwa dengan keadaan seperti teruraldiatas,jelas telah bertentangan dengan tugas dan jabatannyaselaku Anggota DPRD,yang hams membantu)= masyarakat tanpaadanya imbalan,oleh karena itu unsur Dengan Maksud SupayaPegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut Berbuatatau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, telah terpenuhipula ;5 4.

MM jika CV.Palm Gunung Raya inginmendapatkan proyek atau kegiatan pada Dinas Pendidikan KabupatenPelalawan telah melanggar dan bertentangan dengan Pasal 5 angka 4UndangUndang Nomor : 28 tahun 1999 Tentang PenyelenggaraanNegara yang Bersih dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme yangmenyatakan : Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk tidakmelakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme dan angka 6UndangUndang Nomor : 28 tahun 1999 Tentang PenyelenggaraanNegara yang Bersih dari Kolusi, Korupsi

Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara ;2. Menerima hadiah atau janji ;Halaman 31 dari 51 halaman Putusan Nomor 21/Pid.SusTpk/2017/PN.PBR3. Diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebutdiberikan karena kekuasaannya atau kewenangan yangberhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orangyang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan denganjabatannya,Bahwa secara kronologis unsurunsur tersebut dipertimbangkansebagai berikut :Ad. 1.

Peqawai Negeri atau Penyelenggara Negara ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pegawai Negeri menurutpasal 1 ayat (2) UndangUndang Nomor : 31 tahun 1999 yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor : 20 tahun 2001 adalah.a. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang tentangkepegawaian ;b. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam KUHPidana ;c.

Penyelenggara negara meliputi :1. Pejabat negara pada lembaga tertinggi negara;2. Pejabat negara pada lembaga tinggi negara;3. Menteri;4. Gubernur;5. Hakim;6.Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturanperundangan yang berlaku;7.

Nomor 30Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, makaTerdakwa juga telah memenuhi kualifikasi sebagai Penyelenggara negaraMenimbang, bahwa berdasarkan uraianuraian pertimbangan tersebutdiatas, unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, telah terbukti ;ad. 2.

Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa Il yang pada pokoknyamemohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikanputusan yang seadiladilnya dan seringanringannya terhadap diri Terdakwa dan Terdakwa Ill;Setelah melihat dan memperhatikan segala sesuatu dalam persidangan;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh PenuntutUmum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:Pertama:See Bahwa Terdakwa BAMBANG KARIYANTO dan Terdakwa Il ADAMMUNANDAR selaku pegawai negeri atau penyelenggara

negara yaitu selakuanggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin periode tahun 2014 sampai dengantahun 2019 berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera SelatanNo.490/KPTS/IV2014 tentang Peresmian Pemberhentian dan PeresmianPengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin tanggal 23 Juli2014, pada waktu antara Desember 2014 sampai dengan 19 Juni 2015 ataupada suatu waktu dalam tahun 2014 sampai dengan bulan Juni 2015, bertempatdi Jl.

dan FAISYAR adalah untuk menggerakkan anggotaDPRD Kabupaten Musi Banyuasin masa jabatan Tahun 20142019 melaluiTerdakwa dan Terdakwa Il selaku anggota DPRD Kabupaten MusiBanyuasin dengan maksud agar anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasinmembahas dan mengesahkan APBD Kabupaten Musi Banyuasin TA 2015dan memberikan persetujuan terhadap LKPJ Kepala Daerah KabupatenMusi Banyuasin TA 2014, perbuatan tersebut bertentangan dengankewajiban para Terdakwa selaku anggota DPRD Kabupaten MusiBanyuasin sekaligus Penyelenggara

Negara sebagaimana diatur dalamPasal 5 angka 4 UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 tentangPenyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, danNepotisme, yang berbunyi Setiap Penyelenggara Negara berkevejibanuntuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme dan Pasal5 angka 6 yang berbunyi Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untukmelaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jaweb dan tidakmelakukan perbuatan tercela, tanoa pamrih baik untuk kepentingan pribadi,keluarga

M.M. dalam persidangan ini, melainkan harusdibuktikan terlebin dahulu unsur lain dari Dakwaan tersebutyang merupakan delik inti atau bestandeel delic, yaitu:"Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeriatau Penyelenggara Negara dengan maksud supaya PegawaiNegeri atau Penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidakberbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengankewajibannya";Bahwa untuk membuktikan kesalhan pertimbangan hukumputusan tentang apakah unsur Setiap orang yang terkandungdalam

Bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi yang diajukandi persidangan, ternyata para saksi tidak mengetahuidengan benar fakta tentang Terdakwa melakukan suatuperbuatan yang didakwakan yakni:"Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeriatau Penyelenggara Negara dengan maksud supayaPegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebutberbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yangbertentangan dengan kewajibannya";c.

Unsur memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai NegeriSipil atau Penyelenggara Negara;2.1.2.2.Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dan sangatberkeberatan dengan pertimbangan hukum putusan Judex Factiputusan a quo tentang unsur memberi atau menjanjikan sesuatukepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;Bahwa yang benar, senyatanya tidak pernah ada perbuatansebagaimana yang didakwakan, karena Pemohon Kasasi tidakpernah memberi atau menjanjikan sesuatu kepada alm. HendraFadillah.

Hendra Fadillah telah meninggal duniadan putusannya atas dugaan penerima suap menjadi gugurdemi hukum;Bahwa oleh karena itu, unsur "Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara tersebut tidak terpenuhi. Dengan demikian, pertimbanganMajelis Hakim dalam putusan a quo ADALAH TIDAK BENARDAN TIDAK BERDASARKAN HUKUM, SERTA SALAH DALAMMENERAPKAN HUKUM ATAU SETIDAKTIDAKNYA TELAHHalaman 20 dari 34 hal Put.

Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Calon Legislatif (Caleg) memberi uangkepada almarhum Hendra Fadillah dan Indra Sapuan dengan tujuan HendraFadillah bin Darwansyah selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah(KPUD) Kebupaten Lampung Tengah 2009 2014 (Penyelenggara Negara)berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya demi kepentinganTerdakwa selaku Caleg pada saat itu bisa mendapat suara.

Perbuatan mana dilakukan olehterdakwa dengan caracara sebagai berikut :e Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas,sebelumnya terdakwa mengajak beberapa warga Desa Biru Majuuntuk melakukan beberapa gangguan aktifitas di areal perkebunanPT.Buana Artha Sejahtera dengan cara melakukan kegiatanpermortalan, pemasangan plang bertuliskan Lahan di Inclave olehDPPNI (Dewan Pemantau Penyelenggara Negara Indonesia),menggali lubanglubang dijalan areal perkebunan dan pelaranganuntuk bekerja dengan

menganjurkanmelakukan perbuatan pencurian melanggar ketentuan Pasal 362 Jo Pasal 55 Ayat(1) Ke1 dan 2 KUHP sebagaimana yang kami dakwakan dalam Surat DakwaanTunggal ;2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MULYANI HANDOYO Bin SUPENOberupa pidana penjara 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan dengan dikurangi selamaterdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa untukditahan ;3 Menyatakan barang bukti berupa :e 3 (tiga) buah papan plang yang bertuliskan : Lahan di Inclave olehDPPNI (Dewan Pemantau Penyelenggara

Negara Indonesia) ;e 1 (satu) buah buku sampul batik warna hijau berisi perincianadministrasi keluar masuk uang hasil penjualan buah kelapa sawityang diambil dari areal perkebunan PT.BAS ;Hal. 5 dari 11 halaman Put.

Menetapkan barang bukti berupa : 3 (tiga) buah papan plang yang bertuliskan : Lahan di Inclave oleh DPPNI(Dewan Pemantau Penyelenggara Negara Indonesia) ; (satu) buah alat pemutik buah kelapa sawit (dodos) yang terbuat dari besidengan panjang + 30 (tiga puluh) sentimeter ;dirampas untuk dimusnahkan. 1 (satu) buah buku sampul batik warna hijau berisi perincian administrasikeluar masuk uang hasil penjualan buah kelapa sawit yang diambil dari arealperkebunan PT.BAS ; (satu) buah buku kwitansi yang berisi

Tergugat telah melanggar PeraturanPemerintah No. 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun1990 Tentang Izin Perkawinan da Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipildan pasal 3 UndangUndang No. 28 Tahun 1999 TentangPenyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi danNepotisme yang meliputi 7 Azas yaitu :Azas Kepastian Hukum (Principle of Legal Certainty) ;Adalah azas dalam Negara Hukum yang mengutamakan landasanperaturan perundangundangan, kepatutan dan keadilan dalam setiapkebijakan Penyelenggara

Negara ;Azas Tertib Penyelenggara Negara (Principle of Governanceorderliness) ;Adalah azas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dankeseimbangan dalam pengendalian Penyelenggara Negara =;3.

Kepentingan Umum (Principle of Public Service) ;Adalah azas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan carayang aspiratif, akomodatif dan selektif iAdalah azas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untukmemperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatiftentang Penyelenggaraan Negara dan tetap memperhatikanperlindungan hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara ;Azas Proporsionalitas (Principle of Proportionality) ;Adalah azas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dankewajiban Penyelenggara

Negara ;Azas Profesionalitas (Principle of Professionality) ;Adalah azas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kodeetik dan ketentuan perundangundangan yang berlaku ;Azas Akuntabilitas (Principle of Accountability) ;Adalah azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhirdari kegiatan penyelenggara negara harus dapatdipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagaipemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuanperundangundangan yang berlaku; ...............

Pegawai negeri atau penyelenggara negara;2. Yang menerima hadiah atau janji;2: Padahal diketahui dan patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebutdiberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan denganjabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah ataujanji tersebut ada hubungan dengan jabatannya;halaman 34 dari 47 halamanNomor : 10/PID.SUSTPK/2015/PT.BJM4.

Unsur pegawai negeri atau penyelenggara negara;2. Unsur menguntungkan diri sendiri atau orang;3. Unsur secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakankekuasaannya;4. Unsur memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, ataumenerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakansesuatu bagi dirinya sendiri;5.

Unsur pegawai negeri atau penyelenggara negara;n Menimbang, bahwa pertimbangan tentang unsur pegawai negeri ataupenyelenggara Negara dalam dakwaan alternatif kedua, dipergunakan untukmempertimbangkan hal yang sama dalam dakwaan alternatif kesatu; dengandemikian, maka unsur pegawai negeri atau penyelenggara Negara terpenuhi atasdiri Terdakwa;n Menimbang, bahwa apakah Terdakwa bersalah melakukan perbuatansebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka hal tersebutdibuktikan dan ditentukan oleh

Bahwa, sebagaimana sudah dipertimbangkan, kedua Terdakwaadalah Penyelenggara Negara;2. Bahwa, kedua Terdakwa telah menerima sejumlah uang darimasyarakat peserta projek pensertikatan tanah (Prona);3. Bahwa, uang tersebut adalah biaya yang dibayar masyarakat karenadiwajibkan oleh Terdakwa II sebagai kordinator pelaksanaan projekpensertikatan tanahtanan masyarakat (Prona) tersebut untukmembayarnya, pada hal kegiatan pensertifikatan tersebut tidakmemerlukan biaya (gratis);4.

Bahwa, kedua Terdakwa, adalah penyelenggara Negara;2. Bahwa, kedua terdakwa telah menerima uang dari masyarakatpeserta pensertifikatan tanah projek Prona, sebagai biaya projektersebut, pada hal pensertifikatan projek Prona tersebut tidakmemerlukan biaya (gratis);3. Bahwa, hal tersebut di atas, dimungkinkan, karena perintahmewajibkan dari Terdakwa II sebagai kordinator projek Prona tersebutuntuk membayarnya;4.

LATJE, S.Sos., (diajukan dalam berkas perkara terpisah)masingmasing sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, baikHal. 5 dari 39 Hal. Put.

Pegawai negeri atau penyelenggara negara;2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain;3. Secara melawan hukum= atau = dengan menyalahgunakankekuasaannya;4. Memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar ataumenerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakansesuatu bagi diri sendiri;5. Dilakukan secara bersamasama.Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut, Pengadilan Tinggiakan mempertimbangkannya sebagai berikut :Ad.1.

Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yangmempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat;Sedangkan yang dimaksud Penyelenggara Negara dinyatakan dalamPenjelasan Pasal 5 ayat (2) Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 yang telahdiubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi yaitu Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksuddalam Pasal 2 Undangundang Nomor 28 Tahun

Pegawai negeri atau penyelenggara negara;2. Menerima hadiah;3. Diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagaiakibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukansesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;4. Dilakukan secara bersamasama.Ad. 1.

Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;2. Menerima hadiah atau janji;2: Diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebutdiberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan denganjabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah ataujanji tersebut ada hubungan dengan jabatan;A.

negara, adalahsebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Nomor 28 Tahun1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dariKorupsi, Kolusi, dan Nepotisme,termasuk Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah;Bahwa adapun Penyelenggara Negara menurut UU No. 8 Tahun1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan BebasDari Kosupsi, Kolusi dan Nepotisme berdasarkan ketentuanPasal 2, beserta penjelasannya menyebutkan sebagai berikut:Pasal 2 :Penyelenggara Negara meliputi:1.

negara;Hal 151 dari 257 Hal.

SIMATUPANG, S.H., M.H., dibawah sumpah padapokok mengemukakan pendapat sebagai berikut: Bahwa pengertian Penyelenggara Negara didalam hokumadministrasi negara diatur didalam Pasal 1 angka 1 UU No.28 tahun1999 tentang penyelenggara Negara bebas KKN ataupenyelenggara Negara adalah pejabat Negara yang meninggalkanfungsi dibidang eksekutif, legislatif dan yudikatif serta pejabatlainnya yang mempunyai fungsi penyelenggara Negara sesuaiperaturan perundangundangan.

Negara dengan pejabat Negaraadalah semua pejabat Negara pasti penyelenggara Negara tapitidak semua penyelenggara Negara pasti pejabat Negara,dirumuskan dalam peraturan perundangan pejabat Negara itu diPasal 122 UU no.5 tahun 2014 dilimitatifkan dari Presiden sampaidengan walikota, bupati, peneyelenggara negara dilimitatifkandalam Pasal 2 dari pejabat tertinggi Negara sampai ada pejabatNegara yang ditetapkan peraturan perudangan atau pejabat NegaraHal 196 dari 257 Hal.

Ketikadisebut operasi tentu ada suatu tindakan pendahuluan.Bahwa Barang berupa uang yang tadi dipegang oleh yang bukanpegawai negeri atau penyelenggara negara dijadikan barang buktihasil OTT dibuatkan berita acara penyitaan untuk negara maupunpegawai negeri sedangkan pada penyelenggara negara itu barangsitaan berupa mobil itu ilustrasinya demikian.

negara yang bersifat dan ataumengandung indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme serta melanggartanggung jawab untuk tidak melakukan perbuatan tercela (membenarkanpenyimpangan), yang bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku ;Oleh karenanya tindakan Tergugat tersebut bertentangan denganketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan 6 UndangUndang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersihdan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme ;Bahwa disamping itu penolakan

Tergugat juga telah bertentangan denganketentuan tentang AsasAsas Umum Penyelenggaraan Negara yangmengamanatkan pemerintahan yang bersih (behoorlijk bestuur) ;Sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Angka 1 (Asas Kepastian Hukum),Angka 2 (Asas Tertib Penyelenggara Negara), dan Angka 5 (AsasProporsionalitas) UndangUndang No. 28 Tahun 1999 TentangPenyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, danNepotisme ;9.1.

Bahwa tindakan Post Biddingberupa merubah kriteria yang telahditetapbkan dalam Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 yang telahdilakukan dalam sengketa a quo, merupakan tindakan yangbertentangan dengan kepatutan yang harus diutamakan dalam AsasKepastian Hukum oleh Penyelenggara Negara (Pasal 3 Angka 1) ;9.2. Bahwa tindakan Post Bidding juga merupakan tindakan yangsewenangwenang (wilekeur), bertentangan dengan Asas TertibPenyelenggara Negara (Pasal 3 Angka 2) ;Hal. 11 dari 24 hal. Put.

Bertentangan dengan ketentuanketentuan sebagaimana diaturdalam Pasal 5 angka 4 dan angka 6 UndangUndang No. 28 Tahun1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dariKorupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Pasal 14 ayat (6), Pasal 19 ayat (5),Pasal 27 ayat (5), dan ayat (8), Lampiran Bab V A angka 4 huruf adan b Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 Tentang PedomanPelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai peraturanperundangundangan yang berlaku ;b.

Bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum; Asas TertibPenyelenggaraan Negara (larangan kesewenangwenangan/wilekeur); dan Asas Proporsionalitas (larangan penyalahgunaanwewenang/detournement de pouvoir); sebagaimana diatur dalamPasal 3 angka 1, angka 2, dan angka 5 UndangUndang No. 28Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebasdari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme sebagai AsasAsas UmumPemerintahan Yang Baik ;Hal. 12 dari 24 hal. Put.

Pegawai Negeri atau penyelenggara negara;2. yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain;3. secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya;4. memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potonganatau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.Yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :Ad. 1.

Pegawai Negeri atau penyelenggara negara;Menimbang, bahwa pengertian Pegawai Negeri sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 2Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang TindakPidana Korupsi terdiri dari :e Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara, ataue Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan daerah.Menimbang, bahwa pengertian Penyelenggara Negara sebagaimana ketentuan pasal 1angka 1 Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara

yang Bersih dariKolusi, Korupsi, dan Nipotisme, yang menyebutkan Penyelenggara Negara adalah pejabat Negara22,yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugaspokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara sesuai dengan ketentuan perundangundanganyang berlaku.Menimbang, bahwa unsur ini tidak dapat berdiri sendiri dan harus selalu melekat pada unsurpokoknya, sehingga pembuktian atas unsur ini juga selalu dihubungkan dengan unsur pokoknya;Menimbang

negara ini maka harusdibuktikan terlebih dahulu unsur pokoknya sebagaimana terurai dibawah ini;Ad. 2.

Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu terpenuhi makaunsur ini dianggap terbukti;Menimbang, bahwa oleh karena unsur Pegawai Negeri atau Penyelengara Negara ini telahdipertimbangkan dalam pertimbangan mengenai dakwaan pasal 12 huruf e, maka Majelis tidak akanmengulang pertimbangan mengenai unsur Pegawai Negeri atau Penyelengara Negara ini dan akanlangsung mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan mengenai

bulanFebruari 2012 sampai dengan bulan Agustus 2012 atau setidaktidaknya padakurun waktu dalam tahun 2012 bertempat di Kantor Kantor Dinas PendidikanKabupaten Pasuruan atau setidaktidaknya pada tempattempat lain dimanaPengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya berwenang untuk memeriksa danmengadili perkaranya, baik sebagai yang melakukan atau turut sertamelakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupasehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yaitupegawai negeri atau penyelenggara

negara yang pada waktumenjalankan tugas meminta, menerima, atau memotong pembayarankepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepadakas umum, seolaholah pegawai negeri atau penyelenggara negara yanglain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahaldiketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang, yang dilakukanoleh terdakwa dengan caracara antara lain sebagai berikut :1.Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran(DIPA) Tahun Anggaran 2011 Nomor

bulan Februari 2012 sampaidengan bulan Agustus 2012 atau setidaktidaknya pada kurun waktu dalamtahun 2012 bertempat di Kantor Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruanatau setidaktidaknya pada tempattempat lain dimana Pengadilan TindakPidana Korupsi Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadiliperkaranya, baik sebagai yang melakukan atau turut serta melakukanbeberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehinggaharus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yaitu pegawai negeriatau penyelenggara

negara yang menerima hadiah atau janji padahaldiketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikankarena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan denganjabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiahatau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya, yang dilakukan olehterdakwa dengan caracara antara lain sebagai berikut :1.Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran(DIPA) Tahun Anggaran 2011 Nomor : 0527/02303.1.01/00/2012 tanggal 9Desember

KatamsoNo. 8 Wonosari atau setidaktidaknya pada tempattempat lain masih termasukdalam daerah hukum Pengadilan Tindak pidana Korupsi Yogyakarta, selakuPegawai Negeri atau Penyelenggara Negara telah menerima pemberian atau janjidengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuatatau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengankewajibannya, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan caracara antaralain sebagai berikut : Bahwa pada hari Senin tanggal

KatamsoNo. 8 Wonosari atau setidaktidaknya pada tempattempat lain masih termasukdalam daerah hukum Pengadilan Tindak pidana Korupsi Yogyakarta, selakuPegawai Negeri atau Penyelenggara Negara telah menerima hadiah atau janji,padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagaiakibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatudalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, perbuatan tersebutdilakukan oleh terdakwa dengan caracara antara lain sebagai

KatamsoNo. 8 Wonosari atau setidaktidaknya pada tempattempat lain masih termasukdalam daerah hukum Pengadilan Tindak pidana Korupsi Yogyakarta, selakuPegawai Negeri atau Penyelenggara Negara telah menerima hadiah atau janji13padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikankarena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atauyang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut adahubungan dengan jabatannya, perbuatan tersebut dilakukan

KEDUDUKAN HUKUM PARA PENGGUGAT;1.Bahwa Hak Gugat Warga Negara atau dikenal dalam sistem hukumcommon law dengan Citizen Law Suit dan di dalam sistem hukumcivil law dengan istilah Actio Popularis, adalah suatu gugatan yangdiajukan oleh warga negara atas nama kepentingan publik/kepentinganumum untuk menggugat penyelenggara negara karena tidakmenjalankan kewajiban hukumnya;Bahwa Citizen Lawsuit/Actio Popularis diajukan atas dasar perbuatanmelawan hukum yang mana perbuatan ini dilakukan olehpenyelenggara

KEDUDUKAN HUKUM TERGUGAT ;1.Bahwa OuJK adalah bagian dari Penyelenggara Negara di pemerintahanIndonesia dan telah mendapatkan amanah dan kewenangan dariUndang Undang NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITASJASA KEUANGAN ( Selanjutnya di sebut dengan UU OJK) yangmempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan,pemeriksaan, dan penyidikan di sector jasa kKeuangan sebagaimnanadi maksud didalam pasal 1 angka 1 UU OJK ,yang menyatakanbahwa :Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK

PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING DALAMMENGAJUKAN GUGATAN CITIZEN LAWSUIT1.Bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 2 dan 3 angka 1s.d. 5 menyatakan gugatan perkara a quo adalah gugatan CitizenLawsuit atau Gugatan Warga Negara yang diajukan Penggugatsebagai warga negara yang mewakili kepentingan publik/umumuntuk menggugat penyelenggara negara karena tidak menjalankankewajiban hukumnya.Bahwa dapat kami sampaikan kepada Majelis Hakim bahwaIndonesia belum memiliki landasan hukum mengenai GugatanCitizen

Negara (Keputusan Tata UsahaNegara) yang bersifat konkrit individual dan final karena haltersebut merupakan kewenangan dari peradilan TUN. 7.

Negara dalam pemenuhan hakhak warganegara.

dalam penjelasan Pasal 53 ayat (2)huruf a dan b UU No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata UsahaNegara yo UU No.9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas UndangUndang No.5 Tahun 1986.yang menyebutkan asas umum pemerintahanyang baik meliputi asas kepastian hukum,(yang mengutamakanlandasan peraturan perundangundangan,kepatutan dan keadilan dalamsetiap kebijakan penyelenggaraan negara) asas tertib penyelenggaraannegara (asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dankeseimbangan dalam pengendalian penyelenggara

negara) asasakuntabilitas (asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasilakhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegangkedaulatan tertinggi negara) asas kepentingn umum (asas yangmendahulukan kepentingan umum dengan cara yang aspiratif,akomodatif dan selektif) sebagaimana yang dimaksud dalam Undang Undang No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yangBersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (vide PutusanPengadilan

Kiai Haji Abdullah Syafi'i (Lapangan Rose), Tebet, Jakarta Selatan, atau setidaktidaknya di tempattempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindakpidana korupsi, selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara pada Direktorat Jenderal PajakKementerian Keuangan Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor : KEP747/PJ.12/UP.14/1996 tanggal

29 Februari 1996 yang menduduki jabatan sebagaiKepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi II pada Kantor Pajak Pratama (KPP) Sidoarjo Selatan (eselonIV) berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP1803/PJ/UP.53/2010 tanggal 6 Juli2010 tentang Mutasi Para Pejabat Eselon IV Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak KementerianKeuangan beserta lampirannya, yang berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 38/KMK.01/2011 tanggal 25 Januari 2011 ditetapkan sebagai Penyelenggara Negara di LingkunganKementerian

Keuangan Republik Indonesia, yang menerima pemberian atau janji berupa uangsebesar Rp.280.000.000, (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dari ANTONIUS TONBENG melaluiJAMES GUNARYO BUDIRAHARJO, karena atau berhubungan dengan sesuatu yangbertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya, yaitu karenaTerdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Penyelenggara Negara pada Direktorat JenderalPajak (Ditjen Pajak) telah membantu memberikan data dan atau informasi hasil pemeriksaan

Kiai Haji Abdullah Syafi'i (Lapangan Rose), Tebet, Jakarta Selatan, atau setidaktidaknya di tempattempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindakpidana korupsi, selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara pada Direktorat Jenderal PajakKementerian Keuangan Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak16Nomor : KEP747/PJ.12/UP.14/1996 tanggal

Negara Yang BersihDan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme antara lain adalah:a.

Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam Negara hukum yangmengutamakan landasan peraturan perundangundangan, kepatutandan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara;b. Asas Tertib Penyelenggara Negara adalah asas yang menjadi landasanketeraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalianpenyelenggaraan Negara;c.

Asas Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbanganantara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara;e. Asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yangberlandaskan kode etik dan ketentuan perundangundangan yangberlaku;f.

Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatandan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapatdipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagaipemegang............pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku;Bahwa atas terbitnya Surat Keputusan Bersama Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kabupaten Dairi Dan Bupati Dairi Nomor: 170/5/2013dan Nomor: 903/1/III/2013 tentang Peraturan Daerah Kabupaten DairiTentang

Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja DaerahKabupaten Dairi Tahun Anggaran 2013 tertanggal 27 Maret 2013 telahtidak mengutamakan ketentuan perundangundangan yang berlaku18untuk kepastian hukum, tertib penyelenggara Negara, keterobukaan,proporsionalitas, profesionalitas dan akuntabilitas sehingga melanggarketentuan Undangundang No. 32 Tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah Pasal 187;Asasasas ini mengatur agar Badan/Pejabat Tata Usaha Negarasenantiasa bertindak hatihati agar tidak menimbulkan kerugian

1999 Tentang Penyelenggara Negara yang bersih danbebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Abidin,SE (incumbent) nomor urut 3196).yang cacat hukum tersebut maka Kota Bima akan mengulangkepemimpinan yang melanggar UndangUndang nomor 28 tahun 1999tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi,Kolusi dan Nepotisme.

Adapun UU No. 28Tahun 1999 tentang penyelenggara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusidan nepotisme tidak dimaksudkan untuk membatasi hak konstitusional warganegara yang bersaudara, tetapi dimaksud untuk mengontrol dan mengawasi sertamemberikan hukuman terhadap tindakan setiap penyelenggara negara dalammenjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara negara, khususnyatindakan yang bersifat korupsi, kolusi dan nepotisme yang dipandang dapatmerusak sendisendi kehidupan bernegara dan bermasyarakat

Negara yang68Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;Menimbang ..... ke halaman 64 Menimbang, bahwa di dalam Pasal ayat (5) UndangUndang Nomor 28 Tahun1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi danNepotisme menyebutkan : Nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negarasecara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan/atau kroninyadi atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara; Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat 1 UndangUndang a

quoberbunyi :Penyelenggara negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsieksekutif, legislatif, maupun yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknyaberkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan perundangundanganyang berlaku; Lebih lanjut di dalam Pasal 5 ayat (4) butir ke4 Undangundang a quomenyebutkan : Setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk : 4.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusatberwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan atauturut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandangsebagai perbuatan berlanjut yakni memberi atau menjanjikansesuatu, yaitu berupa uang kurang lebih sebesar SGD600,000.00 (enamratus ribu dolar Singapura), kepada Pegawai Negeri atau PenyelenggaraNegara yaitu Eko Darmayanto dan Mohammad Dian Irwan Nugisra selakuPenyidik Pegawai Negeri Sipil Perpajakan, dengan maksud supayaPegawai Negeri atau Penyelenggara

Negara tersebut berbuat atautidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yaitu agar Eko Darmayantodan Mohammad Dian Irwan Nugisra menghentikan penyidikan perkaraPajak PT The Master Steel Manufactory yang tidak sesuai denganHal 2 dari 92 hal Put.

No.39/PID/TPK/2013/PT.DKIUndangUndang RI Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga AtasUndangUndang RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum danTata Cara Perpajakan yang bertentangan dengan kewajibannya, yaituselaku Penyelenggara Negara (Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perpajakan)dilarang melakukan perbuatan Korupsi, Kolusi dan Nepotismesebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 UndangUndang RI Nomor 28Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dariKorupsi, Kolusi dan Nepotisme