Saksi : HENGKI SOPUTANBahwa saksi pernah sebagai Perangkat Desa/Kelurahan Ranomutyaitu menjabat Kaur Pembangunan dan Sekretaris Kelurahan sejaktahun 19811 ;Bahwa saksi pernah hadir dan menandatangani Surat PernyataanDan Pengakuan (vide Bukti P.7) di Kantor Notaris ThreesjeSembung, SH pada tanggal 14 Juni 2001 ;Bahwa pada tanggal 14 Juni 2001, yang hadir di Kantor Notarispada waktu itu adalah NETTY GEISBERTHA LASUT, EYMELY NANCYPASEKI (Anak dari Netty Geisbertha Lasut), Lurah Ranomut danWELLY LEIDEN

27 Desember1979 No. 192 K/Ks/1979 telah menerima keberatan memoriJaksa/Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwaPengadilan Negeri telah salah menerapkan hukum denganmenyatakan perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidanamelainkan suatu hubungan hukum keperdataan, sehingga menyatakanmembebaskan Terdakwa dari segala dakwaan, sedangkanseharusnya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum(mohon diperhatikan buku Yurisprudensi Indonesia, diterbitkan olehMahkamah Agung RI, penerbitan 19811

BWS) /Tergugat tanah tersebut dikuasai oleh RISWAN ;Bahwa salah satu anak INAQ MAHSUN ada yang sudahmeninggal dunia yaitu anak INAQ MAHSUN yang pertama yangbernama TASMIN ;Bahwa tanah yang 8 (delapan) Are tersebut menjadi masalahsejak 2 (dua) bulan yang lalu ;Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa tanah yang 8(delapan) Are tersebut tidak dibagi waris sekalian pada waktuBahwa Saksi mengetahui dari tetangga bahwa tanah INAQMAHSUN tersebut sudah dibagi waris ;Bahwa Tanah tersebut dibebaskan pada tahun 19811

(sesuaidengan photocopy );Surat Penundaan Kenaikan Pangkat An Muhammad Yun AlkahfiNip.19811 0 192002121003 Nomor 800/198/BKDDIKLAT/2009Tanggal 17 Maret 2008. (sesuai dengan photocopy); Surat Petikan Keputusan Pengadilan Negeri Klas IA PalembangTanggal 23 April 2008. (sesuai dengan aslinya); Surat Keberatan Atas SK Pemberhentian dan MengajukanKeberatan Tanggal 18 Agustus 2009.

No. 8 tahun 19811 ; Pasal 19 (1) Apabila upah terlambat di bayar, maka mulai dari harike empat sampai hari ke delapan terhitung dari haridimana seharusnya upah dibayar upah tersebut di tambahdengan 5% ( lima persen) untuk tiap hari keterlambatan.Sesudah hari kedelapan tambahan itu menjadi 1% (satupersen) untuk tiap hari keterlambatannya, denganketentuan bahwa tambahan itu untuk 1 (Satu) bulan tidakboleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari upah yangseharusnya di bayarkan.41.

;Bahwa berdasarkan Kaidah hukumsebagaimana dimaksud YurisprudensiMahkamah Agung No.167 K/Kr/1980Terbit : 19811 Hal. 19 disebutkan bahwa :Kualifikasi dari pada tindak pidanatermaksud dalam pasal 385 (1) KUHPadalah : Dengan maksud hendakmenguntungkan diri sendiri atau orang laindengan melawan hukum telah menjual haktanah Indonesia, sedang ia tahu orang lainyang berhak atas tanah tersebut ;Bahwa Perbuatan Tergugat menyerobotlahan/tanah hak milik Penggugat denganmaksud menguntungkan diri secara melawanhukum

(sesuai denganphotocopy); BuktiBuktiBuktiBuktiBuktiP.8P.9P.10P.11Surat Penundaan Kenaikan Pangkat AnMuhammad Yun Alkahfi Nip.19811 0 192002121003Nomor 800/198/BKD DIKLAT/2009 Tanggal 17Maret 2008. (sesuai denganphotocopy);+ +++ ese eee eeeSurat Petikan Keputusan Pengadilan NegeriKlas JIA Palembang Tanggal 23 April 2008.(sesual dengan aslinya );Surat Keberatan Atas SKPemberhentian dan Mengajukan KeberatanTanggal 18 Agustus 2009.

mengerti bahwa Ahli Bidang Pelayarandipanggil dan diperiksa dipersidangan sehubungan Perkara TindakPidana Perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikananNegara Republik Indonesia yang menggunakan kapal ikan asing BD96633 TS 5 n2n nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn n nnn enn nen neeBahwa Ahli Bidang Pelayaran bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil diBadan Pengelolaan Perbatasan Kabupaten Natuna dan masa dinasAhli Bidang Pelayaran sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak Februaritahun 19811

depan persidangan tersebutTerdakwa melalui Juru Bahasa memberikan pendapatnya bahwasanya atasketerangan ahli tersebut Terdakwa tidak keberatan ; "Ahli Bidang Pelayaran : SAID LUKMAN, S.E, oleh karena tidak dapat dihadirkanoleh Penuntut Umum keterangannya dibawah sumpah di penyidik dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa Ahli Bidang Pelayaran bekerja di Dinas Pehubungan, Komunikasi danInformatika Kabupaten Natuna, masa dinas Ahli Bidang Pelayaran adalah sejakFebruari tahun 19811

, Bukti P.7, Bukti P.7A, Bukti P.8,Bukti P.8A, Bukti P.9 dan Bukti P.9A adalah salah menerapkan hukumpembuktian, sebagaimana yang ditegaskan dalam YurisprudensiMahkamah Agung RI No. 2064 K/Pdt/1991 tanggal 28 Februari 1994yang menyatakan :Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum khususnya dalamhukum pembuktian bahwa legenbewz yang merupakan aanwzingentidak mematahkan bukti sempurna sertifikat hak milik atas tanah yangsudah menurut prosedur ;Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 192 K/Kr/1979, terbit 19811

manajemenoperasional kepada zamzami Jambak seberas Rp. 9.328.689;1 (satu) lembar Fotocopy surat tugas Perencana rehabilitasi ruangKelas.1 (satu) lembar Foto copy berita penentuan Tim Pelaksana rehabilitasiruang Kelas rusak SD 178414 tertanggal 13 mei 20121 (satu) lembar Foto copy surat perintah mulai kerja.5 (lima) lembar Foto copy kwitansi Buku rekening Bank Sumut Norekening 320.02.31.00580011 (satu) lembar Foto copy Lampiran Petikan Keputusan GubernurSumatera Utara No:1734/UPS/IV/1981 tanggal 14 Desember 19811

pembayaran manajemen operasional SD Negeri No. 178209Peatolong;Keputusan Kepala Daerah;Berita Acara Penyediaan Meubilier SD Negeri No. 178209 Peatolong; Putusan Nomor 28/Pid.SusTPk/2017/PT MDN halaman 80529.530.531.532.533.534.535.536.537.538.539.540.541.542.543.544.545.546.Surat Keputusan Kepala Sekolah SD Negeri No. 178209 Peatolong;Permohonan Buka Rekening Tabungan SD Negeri No. 178209Peatolong.1 (satu) lembar Foto copy Petikan Keputusan Gubernur sumatera utaraNo; 1756/UPS/IV/1981 tanggal 14 Desember 19811

manajemen operasional SD Negeri No. 178209Peatolong;Keputusan Kepala Daerah;Berita Acara Penyediaan Meubilier SD Negeri No. 178209 Peatolong; Putusan Nomor 28/Pid.SusTPk/2017/PT MDN halaman 136529.530.531.532.533.534.535.536.537.538.539.540.541.542.543.544.545.546.Surat Keputusan Kepala Sekolah SD Negeri No. 178209 Peatolong;Permohonan Buka Rekening Tabungan SD Negeri No. 178209Peatolong.1 (satu) lembar Foto copy Petikan Keputusan Gubernur sumatera utaraNo; 1756/UPS/IV/1981 tanggal 14 Desember 19811

Putusan Nomor : 235/Pdt.G/2013/PN.JKT.BAR. 1.5.Yurisprudensi Indonesia 19791, halaman 224, putusan MahkamahAgung terlanggal 15 April 1981 No. 1281K/Sip/1979, termuat dalamYurisprudensi Indonesia 19811, halaman 305) ;Jadi sangat jelas :Bahwa esensi dari upaya hukum VERZET (Perlawanan) sebagaimanadimaksud dalam pasal 195 ayat (6), pasal 207 ayat (3), pasal 208 HIRadalah perlawanan terhadap Eksekusi yang BELUM DILAKSANAKANEKSEKUSINYA.

No.1533 K/PID.SUS/2009tindak pidana melainkan suatu hubungan hukum keperdataan, sehinggamenyatakan membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, (mohondiperhatikan buku Yurisprudensi Indonesia, diterbitkan oleh Mahkamah AgungRI, penerbitan 19811 halaman 1722);Bahwa berdasarkan haihal sebagaimana kami uraikan tersebut padabutir 1.1 s/d 1.3, telah kami buktikan bahwa putusan Majelis Hakim PengadilanTinggi Riau Nomor : 18/PID/2009/PTR tanggal 18 Maret 2009 dalam perkaratindak pidana korupsi atas

Bdg8 tahun 19811. Apabila upah terlambat dibayar, maka mulai dari hari keempat sampai hari kedelapanterhitung dari hari dimana seharusnya upah dibayar, upah tersebut ditambah dengan 5%(lima persen) untuk tiap hari keterlambatan. Sesudah hari kedelapan tambahan itu menjadi1 % (satu persen) untuk tiap hari keterlambatan, dengan ketentuan bahwa tambahan ituuntuk 1 (satu) bulan tidak boleh melebihi 50 % (lima puluh persen) dari upah yangseharusnya dibayarkan.24. Bahwa Peraturan Pemerintan No.

Lahir : 35 Tahun / 28 Agustus 19811 ; Jenis kelamin Lakilaki ; 22222 none n nnn n nnn nnnKebangsaan : Indonesia ; 22 n nnn n nnn nnn nn nen neeTempat tinggal : Kampung Yokiwa Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura ;Agama : Kristen Protestan ; 22222220222 22Pekerjaan : Mantan Kepala Kampung Yokiwa Distrik Sentani KabupatenJAYADUlA ; $= 222 one nnn nnn nnn nn eeePendidikan : S 1 (HUKUM) ; 2 nnn nnn nn nnn nnn nen nn nenTerdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN)berdasarkan surat Perintah/

Dalam hal perlawanan dilakukan secara terlambat, yaitu dimanabarang tersebut sudah dilelang atau sudah diserahkan kepada pihakyang menang, maka perlawanan yang diajukan tidak akan berhasildan dinyatakan tidak dapat diterima (lihat putusan Mahkamah Agungtertanggal 24 Januari 1980 No. 393 K/Sip/1975, termuat dalamYurisprudensi Indonesia 19791, halaman 224; putusan MahkamahAgung tertanggal 15 April 1981 No. 1281 K/Sip/1979, termuat dalamYurisprudensi Indonesia 19811, halaman 305);5.

Putusan Nomor 68/PDT/2021/PTPLGKarena pengeluaran sertifikat itu) Sematamata wewenangadministrasi dan bukan wewenang Pengadilan sehinggapembatalannya juga wewenang administrasi, bukan Pengadilan;Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 321 K/Sip/1978, tanggal 31Januari 19811 ;Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk membatalkan surat hakmilik yang dikeluarkan oleh instansi lain;Putusan Mahkamah Agung No. 716 K/Sip/1973 tanggal.

ANGELIKY H DAY,SH.MH. ttd GEDE SUSILA G YASA,SH.Panitera Pengganti,ttdRAUF LANGGAUntuk Turunan Yang Resmi :PANITERA PENGADILAN NEGERI WAINGAPU= BERTHA RIUPASSA =NIP : 19560122 19811 2001Halaman 51 dari 51 putusan nomor 75 / Pid.Sus /2014 / PN.Wgp

Bahwa TERLAWAN I dengan Tegas Menolak dalil Gugatan PELAWANPada Point Nomor (20) dan (21) Hal ini dikarenakan Bukti Otentik atasSertifikat saat ini ;Sertifikat Hak Milik Nomor Hak Milik No ; 02172 Atas NamaPemegang Hak DWI TJAHJONO.Berpedoman dengan memperhatikan Ketentuan Putusan Mahkamah Agungtertanggal 15 April 1981 No 1281 1C/Sip/1979 Termuat dalam YurisprudensiIndonesia 19811 Halaman 305 selanjunya berbunyihalaman 22 dari 52 Putusan Nomor 99/Pat.Plw/2016/PN.

JoPutusan PT Bandung No. 108/1980/Perd/PTB Jo Putusan MARI No.764/K/Sip/19811 ;5.