Ditemukan 533940 data
Urut Berdasarkan
Penelusuran terkait :
Uu no 23 tahun 2002
Perlindungan anak (uu 23/2002)
Surat no. 829/pd4/d/pd/2002
Tanggal 15 mei 2002
Surat keputusan no. 821.21/110/09/2002 tanggal 30 april 2002
Keputusan (menteri kehutanan) dengan
nomor : 9983/kpts-ii/2002 tanggat 31 oktober 2002
Surat keputusan ijin pemakaian tanah
no.188.45/1303/402.4.22/2002 tanggal 4 desember 2002
Penetapan tertulis nomor 131.433/10823/012/2002
Pasal 82 uu ri no. 23 tahun 2002
Register : 23-08-2019 — Putus : 05-09-2019 — Upload : 10-09-2019
Putusan PN PATI Nomor 97/Pdt.P/2019/PN Pti Tanggal 5 September 2019 — SUPRIYONO
75 — 25
75 — 25
Memberikan ijin/dispensasi kepada STANLEY YUNICO PETRA anak laki-laki lahir di Pati tanggal 02 Juni 2001, anak pasangan suami isteri Supriyono dan Harsumi (almarhum) untuk melangsungkan pernikahan dengan PUTRI ALIFIA IKHSANIAWATI lahir di Pati tanggal 13 Nopember 2002;3.
Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati setelah salinan penetapan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ini ditunjukkan kepadanya untuk mencatat perkawinan antara STANLEY YUNICO PETRA lahir di Pati tanggal 02 Juni 2001 dengan PUTRI ALIFIA IKHSANIAWATI lahir di Pati tanggal 13 Nopember 2002 dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan akta perkawinannya;4.
Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kabupaten Pati setelah salinan penetapan yangsudah mempunyai kekuatan hukum tetap ini ditunjukkan kepadanyauntuk mencatat perkawinan antara STANLEY YUNICO PETRA lahirdi Pati tanggal 02 Juni 2001 dengan PUTRI ALIFIA IKHSANIAWATIlahir di Pati tanggal 13 Nopember 2002 dalam buku register yangdiperuntukkan untuk itu dan menerbitkan akta perkawinannya;4.
Register : 27-06-2022 — Putus : 27-06-2022 — Upload : 27-06-2022
Putusan PN PATI Nomor 4/Pid.C/2022/PN Pti Tanggal 27 Juni 2022 — IKHA SULYSTYANI
86 — 12
86 — 12
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 1323 — 405
- Tentang : Penetepan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang
Penetepan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang
UndangUndang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KomisiPemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);Dengan Persetujuan BersamaDEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIAdanPRESIDEN REPUBLIK INDONESIAMEMUTUSKAN:UNDANGUNDANG TENTANG PENETAPAN PERATURANPEMERINTAH PENGGANTI UNDANGUNDANG NOMOR 1TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANGUNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISIPEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
MENJADIUNDANGUNDANG.Pasal 1Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi PemberantasanTindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2015 Nomor 31, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5661) ditetapkan menjadiUndangUndang, dan melampirkannya sebagai bagian yangtidak terpisahkan dari UndangUndang ini.Pasal 2UndangUndang ini mulai berlaku' pada tanggaldiundangkan.Agar...
PRESIDENREPUBLIK INDONESIAPENJELASANATASUNDANGUNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 10 TAHUN 2015TENTANGPENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANGUNDANGNOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATASUNDANGUNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISIPEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI MENJADI UNDANGUNDANGUMUMKomisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga negara yangmempunyai tugas dan wewenang dalam pencegahan dan pemberantasantindak pidana korupsi.
Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945 bahwa Peraturan Pemerintah PenggantiUndangUndang harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan RakyatRepublik Indonesia, maka Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi, perlu ditetapkan menjadi UndangUndang.Il.
;Pasal 22 ayat (1) UndangUndang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945;UndangUndang Nomor 30 Tahun 2002 tentangKomisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4250);MEMUTUSKAN:PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANGUNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANGUNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISIPEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI.PasallI...anikyirkes anteSe LEPRESIDENREPUBLIK INDONESIA3Pasal IKetentuan
Register : 07-08-2017 — Putus : 30-10-2017 — Upload : 29-11-2017
Putusan PN PATI Nomor 162 /Pid.Sus/2017/PN Pti Tanggal 30 Oktober 2017 — - MOHAMMAD SHOLIKUL HADI alias GOTO Bin SURAJI
267 — 163
267 — 163
Cahyono Hadi,Sp.OG (K),SH.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 76D Jo Pasal 81 Ayat (1) UU No 35 tahun 2014 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55Ayat (1) Ke1 KUHP.SUBSIDAIRBahwa Terdakwa MOHAMMAD SHOLIKUL HADI Alis GOTO Bin SURAJIbersama dengan Dwi Ramanda alias Mandra (dilakukan penuntutan terpisah)pada hari Senin, 12 Juni 2017 sekitar pukul 21.00 Wib s/d pukul 24.00 Wib atausetidaktidaknya pada suatu waktu dalam
Cahyono Hadi,Sp.OG (K),SH.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 81 Ayat (2) UU No 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat (1)Ke1 KUHP;Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, PenasehatHukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar Keterangan SaksiSaksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknyamenerangkan sebagai
korban Devi Nur Rahma Viyanti didekat rumah korban dan berhasilmenyetubuhi saksi korban Devi Nur Rahma Viyanti hingga 3 kali;Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatutindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruhunsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa berdasarkan Dakwaan Penuntut Umum Terdakwatelah didakwa dengan jenis Dakwaan Subsidairitas, yaitu :PRIMAIR : 81 AYAT (2) UU RI No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas UURI no.23 tahun 2002
tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;SUBSIDAIR : 81 AYAT (2) UU RI No.35 tahun 2014 tentang perubahan atasUU RI no.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;Menimbang, bahwa oleh karena jenis Dakwaan Penuntut Umumberbentuk Dakwaan Subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebin dahulu akanmempertimbangkan Dakwaan Primair, apabila Dakwaan Primair terbukti makauntuk Dakwaan selebihnya yaitu Dakwaan Subsidair tidak perluHalaman 28 dari 37 Putusan Nomor : 162/Pid.Sus/2017/PN Ptidipertimbangkan
No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal55 ayat (1) ke 1 KUHP serta peraturanperaturan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1. Menyatakan MOHAMMAD SHOLIKUL HADI Alis GOTO Bin SURAJItersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana telah melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasanmemaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan oranglain secara bersamasama;Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor : 162/Pid.Sus/2017/PN Pti2.
Register : 13-08-2020 — Putus : 14-09-2020 — Upload : 17-12-2020
Putusan PN PATI Nomor 184/Pid.Sus/2020/PN Pti Tanggal 14 September 2020 — TERDAKWA
535 — 268
535 — 268
olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:1.Menyatakan terdakwa TERDAKWA bersalah melakukan tindak pidanadengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan ataumembujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan oranglain, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertamamelanggar Pasal 81 Ayat (2) UndangUndang RI Nomor 17 tahun 2016tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndangNomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndangNomor 23 Tahun 2002
XXXXXXXXXXXXXXXXtanggal XXXXXXXXXXXXXXX yang ditandatangani oleh DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Pati, anak korban Anak Korban lahirpada tanggal XXXXXXXXXX sehingga pada saat terdakwa menyetubuhianak korban Anak Korban masih berumur + 5 tahun 10 bulan.Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2)UndangUndang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan PeraturanPemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2016 tentangPerubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentangPerlindungan
No.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXxXtanggal XXXXXXXXXXXXXXXyangditandatangani oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pati, anakkorban Anak Korban binti Sukarno lahir pada tanggalXXXXXXXXXXXxXsehingga pada saat terdakwa menyetubuhi anakkorban Anak Korban masih berumur + 5 tahun 10 bulan.Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) JoPasal 76 E UndangUndang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang PenetapanPeraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2016 tentangPerubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002
melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim denganmemperhatikan faktafakta hukum tersebut diatas memilin untuk langsungmempertimbangkan dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalamPasal 81 Ayat (2) UndangUndang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang PenetapanPeraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2016 tentangPerubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002
memberatkan danmeringankan tersebut, maka menurut penilaian Majelis Hakim pidana yang akandijatunkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan inidipandang telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat;Memperhatikan segala ketentuan Perundangundangan yang berkenaandengan perkara ini, knususnya Pasal 81 Ayat (2) UndangUndang RI Nomor 17tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndangNomor 23 Tahun 2002
Register : 01-06-2015 — Putus : 30-06-2015 — Upload : 12-01-2016
Putusan PA PEMATANG SIANTAR Nomor 0151/Pdt.G/2015/PA.PST Tanggal 30 Juni 2015 — Penggugat
Melawan
Tergugat
27 — 1
27 — 1
Register : 25-06-2019 — Putus : 31-07-2019 — Upload : 17-08-2021
Putusan PN PATI Nomor 89/Pid.Sus/2019/PN Pti Tanggal 31 Juli 2019 — RUKAN bin JAMAN
340 — 136
340 — 136
Menyatakan Terdakwa RUKAN BIN JAMAN bersalah melakukan tindakpidana melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan atau membujukanak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 17 tahun 2016Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndangNomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang RINomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang dalam surat dakwaan kedua kami;2.
menyebabkan korban mengalami traumadan mengalami luka robek pada selaput daranya sebagaiman VER nomor :Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2019/PN Pati445/ 0895/ 2019 tanggal 5 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.lwan Prasetyo,Sp.Og.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan PeraturanPemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2016 TentangPerubahan Kedua Atas UndangUndang RI Nomor 23 Tahun 2002
Dalam prosespengobatannya, Terdakwa kemudian menyetubuhi YENI ANGGI SAFITRIsebanyak 12 (dua belas kali) dimana sebanyak 5 (lima) kali dilakukan di MakamMbah Cono yang berlokasi di Dukuh Santi, Desa Gunungsari, KecamatanTlogowungu, Kabupaten Pati dan sebanyak 7 (tujuh) kali di rumah Terdakwayang berlokasi di Desa Klakahkasihan RT. 02 RW. 05, Kecamatan Gembong,Kabupaten Pati;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal1 ke1 UndangUndang Nomor23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Anakadalah
jelas telahmelakukan suatu tipu muslihat kepada YENI ANGGI SAFITRI;Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas maka MajelisHakim berkeyakinan bahwa unsur melakukan tipu muslihat, serangkaiankebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya ataudengan orang lain telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dariPasal 81 ayat (2)UndangUndang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang PenetapanPeraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Republik Indonesia Nomor23 Tahun 2002
anak;Keadaan yang meringankan: Terdakwa bersikap sopan selama persidangan; Terdakwa mengaku bersalah; Terdakwa menyesali perbuatannya; Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi; Terdakwa belum pernah dihukum;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) UndangUndang Republik IndonesiaNomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah PenggantiUndangUndang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002
Register : 23-05-2017 — Putus : 08-06-2017 — Upload : 14-09-2017
Putusan PN PATI Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2017/PN Pti. Tanggal 8 Juni 2017 — ANAK
718 — 527
718 — 527
Khusus (Kandungan Kebidanan)Organ genital Ektrena : Tampak robekan dengan tepi tidak beraturanpada selaput dara arah jam 6 yang sudah mengalami penyembuhan(luka lama)Kesimpulan :Dari fakta fakta yang kami temukan sendiri, telahdiperiksa perempuan umur 15 th, telah didapatkan robekan di jam 6 dankesan merupakan luka lama akibattrauma benda tumpul.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 76D jo pasal 81 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RIno.23 tahun 2002
No.23 tahun 2002 tentangPerlindungan Anak;Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor : 01/Pid.SusAnak/2017/PN PtiMenimbang, bahwa dakwaan: pasal 76 D jo pasal 81 ayat (1) UndangUndang RI No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas UndangUndang RI.No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memiliki unsurunsur sebagaiberikut:1. Setiap Orang2. Telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksaanak melakukan persetubuhan dengannya;Ad.1.
pasalpasalnya, knususnya yang mengatur pemidanaan terhadap anak bermasalahhukum berdasarkan acara persidangan, yang menitik beratkan pada upayameningkatkan reintegrasi anak dan pelaksanaan peranan yang konstruktif anakdalam masyarakat dan demi kepentingan terbaik baik bagi anak serta masadepan anak sebagai generasi penerus dan citacita bangsa;Menimbang, bahwa sebagai implementasi dari konvensi hakhak anakyang telah diratifikasi oleh Negara Republik Indonesia tersebut telah lahir UUNo. 23 tahun 2002
tetang Perlindungan Anak dan telah diamanatkan pula dalamPasal 16 (3) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwapenangkapan, penahanan atau Pidana Penjara Anak hanya dapat dilakukanapabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagaiUpaya Terakhir (The Last Resort), hal ini telah pula di pertegas oleh Prof.
Nomor : 01/Pid.SusAnak/2017/PN PtiHalhal Yang meringankan Anak bersikap sopan, Anak masih muda dan besar harapan dapat memperbaiki dirinya demimasa depan yang lebih baik ; Anak belumpernah dihukum ;Halhal Yang memberatkan : Perbuatan anak meresahkan masyarakat;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut hakimsependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum, bahwa anak telahmelanggar pasal 76 D jo pasal 81 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2014 tentangperubahan atas UU RI no.23 tahun 2002
Register : 07-04-2022 — Putus : 07-04-2022 — Upload : 14-04-2022
Putusan PN PATI Nomor 2/Pid.C/2022/PN Pti Tanggal 7 April 2022 — SUCIPTO Bin KAMSONO
60 — 11
60 — 11
Register : 24-08-2021 — Putus : 04-10-2021 — Upload : 12-10-2021
Putusan PN PATI Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN Pti Tanggal 4 Oktober 2021 — IFIK PURNOMO Bin SUBARI
119 — 0
119 — 0
Register : 02-06-2022 — Putus : 07-07-2022 — Upload : 14-07-2022
Putusan PN PATI Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pti Tanggal 7 Juli 2022 — 1.Mohammad Zaenal Ihwan bin Muhammadun
2.Taufik Ismail Bin Ali Imron
3.Moh Dimas Setyawan bin Ngatmin
315 — 139
315 — 139
Register : 01-07-2019 — Putus : 22-07-2019 — Upload : 31-07-2019
Putusan PN PATI Nomor 69/PDT.P/2019/PN. Pti Tanggal 22 Juli 2019 — AGUNG BUDI PRAMONO,dkk
257 — 203
257 — 203
:o Bahwa Pengangkatan Anak hanya dapat dilakukan untukkepentingan yang terbaik untuk anak;o Bahwa, calon orang tua anak harus seagama dengan agamayang dianut oleh calon anak angkat dan bila asal usul anaktidak diketahui maka agama mayoritas penduduk setempat ;o Bahwa pengangkatan anak oleh Warga Negara Asing hanyadapat dilakukan sebagai upaya terakhir (ultimatum remedium) ;Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 69/Pat.P/2019/PN Pti.Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 39 UndangUndang No. 23Tahun 2002
pencatatanpengangkatan anak bersifat imperative namun dalam petitum Para Pemohontidak disebutkan mengenai pencatatan pengangkatan anak, maka terhadappetitum Para Pemohon tersebut dapatlah dikabulkan, dan akan diperbaikisebagaimana dalam amar Penetapan ;Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon inidikabulkan, maka terhadap terhadap ongkos perkara permohonan inidibebankan kepada Para Pemohon ;Mengingat SEMA Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Anak,Pasal 39 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002
Register : 17-09-2020 — Putus : 28-09-2020 — Upload : 11-11-2020
Putusan PN SUNGAI LIAT Nomor 371/Pid.Sus/2020/PN Sgl Tanggal 28 September 2020 — Penuntut Umum:
ANDRI MARDIANSYAH, SH
Terdakwa:
Adi Als Hadi Bin Alm Muslimin
311 — 132
311 — 132
Menyatakan Terdakwa Adi Als Hadi Bin (Alm) Muslimin terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan kekerasan atauancaman kekerasan, memaksa , melakukan tipu muslihat, melakukanserangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan ataumembiarkan dilakukan perbuatan cabul, sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 82 Ayat (1) UU RI Nomor 23 tahun 2002 yang telahdiubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentangPerlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal82 Ayat (1) UU RI Nomor 23 tahun 2002 yang telah diubah dan ditambahdengan UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan AnakMenimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepadaTerdakwa dan Penasehat Hukumnya untuk mengajukan keberatan, namun Terdakwadan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telahmengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1.
Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan tunggal, yaitu Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 82 Ayat (1) UU RI Nomor 23 tahun 2002 yang telah diubah danditambah dengan UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yangunsurunsurnya;1. Setiap orang2.
muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untukmelakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 82 Ayat (1)UU RI Nomor 23 tahun 2002 yang telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslahdinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidanaMelakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipumuslihat
mengaku bersalah dan berjanjitidak akan mengulangi lagi perouatannya;Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan halhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasanpembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa oleh karena rumusan ancaman pidana dalam 82 Ayat (1)UU RI Nomor 23 tahun 2002
Register : 13-04-2015 — Putus : 26-05-2015 — Upload : 10-08-2015
Putusan PTA SEMARANG Nomor 83/Pdt.G/2015/PTA.Smg Tanggal 26 Mei 2015 — PEMBANDING (dalam Kutipan Akta Nikah tertulis AYAH PEMBANDING), umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat tinggal di Kota Surakarta dalam hal ini diwakili oleh kuasa Hukumnya SRI SUMANTA, SH, dan RETNO EVI ARINI, SH, keduanya Advokat pada ââ¬Ã
ÂSUMAREVA & ASSOCIATESââˆyang berkantor di Jalan Dr. Rajiman No 426 Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Pebruari 2015, semula sebagai TERMOHON sekarang PEMBANDING;
MELAWAN
TERBANDING (dalam Kutipan Akta Nikah tertulis AYAH TERBANDING), umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Kota Surakarta dalam hal ini diwakili kuasanya SUPARNO HADI SAPUTRO, SH., M.Si., Advokat/Konsultan Hukum dan Mediator yang berkantor di Jalan Srigunting No. 7 Gremet RT.05/XI Manahan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Pebruari 2015, semula sebagai PEMOHON sekarang TERBANDING;
121 — 35
121 — 35
PTA.Smg.mengajukannya kembali dalam gugatan tersendiri, sudah barang tentu denganmenyempurnakan gugatannya secara sempurna, sesuai dengan ketentuanhukum acara dalam mengajukan sebuah gugatan ;Menimbang, bahwa sekalipun Termohon/Pembanding tidak menuntutnafkah iddah, maskan dan kiswah serta mutah, akan tetapi karena Termohon/Pembanding tidak terbukti nusyuz, maka berdasarkan Yurisprudensi MahkamahAgung RI Nomor 278 K/AG/1997 tanggal 26 Agustus 1998, Nomor 499 K/AG/2000 tanggal 12 Juni 2003 dan Nomor 2 K/AG/2002
Register : 21-09-2020 — Putus : 09-11-2020 — Upload : 17-11-2020
Putusan PN PATI Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN Pti Tanggal 9 Nopember 2020 — TERDAKWA
495 — 248
495 — 248
Anak korban CINDY ERVANA binti NOOR SAID dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa Anak korban lahir Pati pada tanggal 24 September 2002; Bahwa Terdakwa adalah ayah tiri Anak korban karena menikah dengan ibukandung Anak korban secara siri; Bahwa Anak korban telah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak lebih dari 3(tiga) kali yaitu:e Pada sekitar tahun 2019 sebelum puasa tahun 2019 sekitar pukul 08.00WIB, kejadian yang pertama ketika Terdakwa akan berangkat kerja, Anakkorban datang
, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang PenetapanPeraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 tahun 2016 tentangPerubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 tahun 2002
Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan ataumembujuk anak melakukan persetubuhan dengannya;Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN PtiMenimbang, bahwa unsur unsur tipu muslihat, serangkaian kebohonganatau membujuk anak bersifat alternatif yaitu untuk terpenuhinya unsur tersebutdalam perbuatan Terdakwa cukup apabila salah satu saja dari kualifikasitersebut terpenuhi;Menimbang, bahwa definisi Anak menurut Pasal 1 UndangUndangNomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan
Desa Tajungsari RT 006 RW 006 Kecamatan TlogowunguKabupaten Pati;Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN PtiMenimbang, berdasarkan keterangan Anak korban CINDY ERVANA,keterangan NGATEMI dan keterangan NOOR SAID dikuatkan dengan AktaKelahiran Nomor: 3318CLD070038552 yang dikeluarkan Kantor Kependudukandan Catatan Sipil Kabupaten Pati tanggal 7 Nopember 2007 atas nama CINDYERVANA (terlampir dalam berkas perkara), ternyata Anak korban CINDYERVANA lahir di Pati pada tanggal 24 September 2002
handphone, kalung emas dan antinganting emas, rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengankesengajaan sehingga memenuhi unsur dengan sengaja melakukan tipumuslihat, serangkaian kebohongan dan membujuk anak melakukanpersetubuhan dengannya;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2)UndangUndang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang PenetapanPeraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 tahun 2016 tentangPerubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 tahun 2002
Register : 16-07-2019 — Putus : 28-08-2019 — Upload : 10-09-2019
Putusan PN PATI Nomor 77/Pdt.P/2019/PN. Pti Tanggal 28 Agustus 2019 — SULIHONO SLAMET,dk.
44 — 12
44 — 12
pertimbangan tersebut diatas,Hakim dapat mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan,maka kepada Para Pemohon akan dibebankan untuk membayar biaya yang timbuldalam permohonan ini ;Memperhatikan, UndangUndang Nomor 4 Tahun 2004 jo UndangundangNomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Kitab Undang UndangHukum Perdata (KUH Perdata), Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, HetHerzeine Inlands Reglement (HIR), UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002
Register : 09-01-2019 — Putus : 21-01-2019 — Upload : 01-02-2019
Putusan PN PATI Nomor 7/Pdt.P/2019/PN Pti Tanggal 21 Januari 2019 — ANA SULISTYOWATI
43 — 9
43 — 9
Menetapkan bahwa Pemohon (ANA SULISTYOWATI) adalah ibu kandung dan sebagai wali dari anak bernamaMUHAMMAD FATKHUR ROZAK lahir di Pati tanggal 31 Agustus 2002, dengan ketentuan perwalian ini berakhir jika MUHAMMAD FATKHUR ROZAK telah berumur 18 (delapan belas) tahun atau jika MUHAMMAD FATKHUR ROZAK telah melangsungkan perkawinan atau Pemohon dicabut kekuasaannya; 3.
Register : 25-06-2021 — Putus : 25-06-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 38/Pid.C/2021/PN Lbp Tanggal 25 Juni 2021 — Nama Lengkap : DIMAS ANTONI;
Tempat / Tanggal Lahir : Purwodadi / 01 Februari 2002;
Umur : 19 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Dusun I Desa Pagar Merbau Kecamatan Pagar Merbau Kabupaten Deli Serdang ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar ;
14 — 5
14 — 5
Nama Lengkap : DIMAS ANTONI;Tempat / Tanggal Lahir : Purwodadi / 01 Februari 2002;Umur : 19 Tahun Jenis Kelamin : Laki-laki;Kewarganegaraan : Indonesia;Alamat : Dusun I Desa Pagar Merbau Kecamatan Pagar Merbau Kabupaten Deli Serdang ;Agama : Islam;Pekerjaan : Pelajar ;
(Pasal 209 ayat (2)KUHAP).Nomor 38/Pid.C/2021/PN.Lbp.Catatan dari persidangan terobuka untuk umum Pengadilan Negeri LubukPakam, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan denganacara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa :Nama Lengkap : DIMAS ANTONI;Tempat / Tanggal Lahir : Purwodadi/01 Februari 2002;Umur : 19 TahunJenis Kelamin : Lakilaki;Kewarganegaraan : Indonesia;Alamat : Dusun Desa Pagar Merbau KecamatanPagar Merbau Kabupaten Deli Serdang ;Agama : Islam;Pekerjaan : Pelajar
Register : 15-06-2021 — Putus : 27-07-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 1279/Pid.B/2021/PN Lbp Tanggal 27 Juli 2021 — Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/22 Oktober 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Gereja Desa Percut Kecamatan Percut Sei Tuan
7. Agama : Khatolik
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja
22 — 2
22 — 2
Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/22 Oktober 20024. Jenis kelamin : Laki-laki5. Kebangsaan : Indonesia6. Tempat tinggal : Jalan Gereja Desa Percut Kecamatan Percut Sei Tuan7. Agama : Khatolik8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja
Register : 17-04-2017 — Putus : 20-04-2017 — Upload : 03-05-2017
Putusan PN PURWODADI Nomor 179/Pdt.P/2017/PN Pwd Tanggal 20 April 2017 — .Perdata SUKARNI ;Tempat lahir di Grobogan, 06 Januari 2002, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Mengurus rumah tangga, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Ngragem RT 01 RW 04 Desa Simo Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan ; -----
Selanjutnya disebut sebagai ------------------------- PEMOHON ;
13 — 2
13 — 2
Menyatakan sah pembetulan tanggal kelahiran Pemohon yang semula tertulis 06 Januari 2002 dalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk menjadi tanggal kelahiran 31 Desember 1995 sesuai buku nikah Pemohon ; ---------------3.
.Perdata SUKARNI ;Tempat lahir di Grobogan, 06 Januari 2002, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Mengurus rumah tangga, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Ngragem RT 01 RW 04 Desa Simo Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan ; -----Selanjutnya disebut sebagai ------------------------- PEMOHON ;