pendapat bahwa keterangan saksitersebut adalah benar;5Saksi: SETIA BUDI SEMBIRING, berjanji pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa Saksi kenal dengan ERLIANA BR GINTING yang mana ERLIANA BRGINTING merupakan kakak ipar saksi, dan saksi kenal ERLIANA BRGINTING sejak menikah dengan abang saksi DALAN UKUR SEMBIRING;Bahwa Saksi tidak ingat tahun berapa abang saksi DALAN UKUR SEMBIRINGmenikah dengan ERLIANA BR GINTING yang mana pemberkatan pernikahanabang saksi di lakukan di Gereja Pancur Batu dan Adatnya

pendapat bahwa keterangan saksitersebut adalah benar;6 Saksi: RAKUTTA SEMBIRING, berjanji pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa Saksi kenal dengan ERLIANA BR GINTING yang mana ERLIANA BRGINTING merupakan kakak ipar saksi, dan saksi kenal ERLIANA BRGINTING sejak menikah dengan abang saksi DALAN UKUR SEMBIRING;Bahwa Saksi tidak ingat tahun berapa abang saksi DALAN UKUR SEMBIRINGmenikah dengan ERLIANA BR GINTING yang mana pemberkatan pernikahanabang saksi di lakukan di Gereja Pancur Batu dan Adatnya

Bahwa dari hasilpengukuran tersebut telah pula dibuat peta, oleh tim masyarakat hukum adat yangditandatangani oleh Kepala Suku Sakai Banun Botuah diketahui oleh KepalaDesa dan Ketua BPD Harapan Baru kemudian turut pula bertanda tangan dariKepala Suku Banun Selapan terhadap ke absahan lokasi tanah milik adat yangterletak di Desa Harapan Baru yang dirampas dan dirusak Hutan Adatnya danTanah milik I, adatnya secara melawan hukum dimaksud UURI No .41 tahun1999 tentang Kehutanan dalam Pasal 78 tentang

Tua Kampungnya, oleh merekamenyebutnya sebagai Tua Golo;Bahwa dalam pengturan dan Penataan atas bidang tanah untukkeperluan warga tetap melalui prosedur hukum adat, dan yang sangatberwenang untuk member/menyerahkan bidang tanah kepada wargaadalah ULAYAT dan dapat dilakukan oleh TUA GOLO setelah mendapatpersetujuan/mengetahui PEMANGKU ULAYAT;Bahwa persekutuan warga masyarakat adat Nanga Nae, telah lamadiberi wewenang oleh PEMANGKU ULAYAT, untuk melayani kebutuhanatas tanah bagi warga masyarakat adatnya

Bahwa kajian hukum dalam Putusan perkara a quo Majelis hakim amattergesagesa dan tidak mencermati seutuhnya dan memahami kewenanganTugas dan Fungsi Fungsionaris Adat/Pemangku Ulayat yang secara hukumadat mempunyai wewenang dalam memberikan dan/atau menyerahkanbidang tanah adat kepada warga masyarakat adat di dalam wilayahpersekutuan adatnya dengan cara sirih pinag atau dalam bahasa adatManggarai dengan bentuk melalui Kapu Manuk dan berupa Uangseperlunya, dan cara ini berlaku secara turun temurun

masih kuat dan /Putusan Nomor 73/Padt/2017/PT KPG Halaman 54atau masih berlaku hukum adatnya yang kenyataan masih hidup secaraturun temurun sampai sekarang ; BAHWA berdasarkan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 2 ayat(4)dan3 UU No.5 tahun 1960 tersebut diatas, MAKA pada kenyataanNya ,MASYARAKAT MANGGARAI Flores Nusa Tenggara Timur MASI/HHIDUP HUKUM ADATNYA dan SANGAT KUAT untuk ditaati dandijalankan dalam segala kepentingan apa saja ; termasuk dalam halpengaturan tentang tanah ; BAHWA KARENA

Tua Golo adalah sbb:e PEMANGKU ULAYAT memiliki wewenang secara langsung dalammemberikan atau menyerahkan bidang tanah kepada warga masyarakatadat ;e Sedangkan Tua Golo dapat pula mempunyai wewenang setelah lebihdahulu mendapat persetujuan dan / atau mengetahui oleh PEMANGKUULAYAT ; Tetapi ada dibeberapa tempat / kampung langsung adapendelegasian,karena secara geografis kewilayahan masih sulitberkomunikasi , sehingga Tua Golo berwenang mengatur danmenyerahkan bidang tanah kepada warga masyarakat adatnya

LBJkhususnya dalam mencermati seutuhnya dan memahami kewenanganTugas dan Fungsi Fungsionaris Adat / Pemangku Ulayat yang secarahukum adat mempunyai wewenang dalam memberikan dan/ataumenyerahkan bidang tanah adat kepada warga masyarakat adatdidalam wilayah persekutuan adatnya dengan cara sirih pinang ataudalam bahasa adat manggarai dengan bentuk melalui Kapu Manuk(meminta dengan menggunakan ayam jantan) dan berupa uangPutusan Nomor 73/Padt/2017/PT KPG Halaman 70seperlunya, dan cara ini berlaku secara

perempuan calon istrinya danmenyampaikan maksudnya kemudian orang tua si gadis akan memintaagar dibawakan terlebih dahulu siri pinang yang oleh adat dinamakanwua taa diri mipin artinya siri pinang untuk mengetahui firasat melaluimimpi; Pano Ahu/ Ahu Watin: pada tahap ini biasanya keluarga calon priamengutus seseorang keluarganya untuk menjejaki Kemungkinan untukdapat berbicara dari hati ke hati dengan orang tua dan perempuan yangingin dipersunting; Poto Wua Taa: artinya peminangan atau dalam bahasa adatnya

membayaruntuk memulihkan atau membuatnya menjadi baik dan bermanfaat kembali.Jadi harus bayar lagi: moke, seekor babi dan beras; Bahwa Ahli menerangkan apabila seorang lakilaki yang sudah hidupbersama, disetubuhi perempuan tersebut kemudian menolak menikahiperempuan tersebut, maka perempuan tersebut dapat melaporkan kepadapemangku adat dan dalam proses penyelesaian sengketa tersebut makakepada lelaki tersebut dituntut untuk membayar kepada perempuantersebut berupa : enam butir emas atau istilah adatnya

Bahwa Ahli menerangkan jika belum melakukan hubungan badan dansudah berada dirumah orang harus cepat menyampaikan dan kalau sudahterlalu lama harus melaporkan ke keluarga atau orang tua; Bahwa Ahli menerangkan jika ketidak hadiran pihak lakilaki yangsebelumnya sudah ada kesepakatan, maka semua persiapan dariperempuan tersebut menjadi basih yang dalam bahasa Adat disebut AraHeman Tua Niluk sangsi adatnya bayar 1 (satu) ringgit; Apabila pertemuan delegasi Perempuan dan Lakilaki tidakdilaksanakan untuk

Kalau hubungan mereka sudah terjadi maka proses selanjutnyaadalah hantaran kepada keluarga perempuan yang disebut denganwua taa puur pook; Bahwa Ahli menerangkan jika perempuan yang melakukan pencemarannama baik, denda adatnya 2 (dua) ekor kuda, sama dengan lakilaki yangmencemar nama baik; Tutur ropo harang blaan = berbicara terlalu cepat dan kemudianmencemarkan nama baik; Kalau tidak melakukan pencemaran nama baik, maka akan dilakukandalam istilah adat disebut Hapu Waet Meang Hok Mata Miak yangartinya

Bahwa dalam proses penyelesaian sengketatersebut maka kepada lelaki tersebut dituntut untuk membayar kepada perempuantersebut berupa : enam butir emas atau istilah adatnya bahar ena, yang dirincipelanggarnya sebagai berikut: Lete ata ohan piren: secara harafia artinya menginjak tikar orang arti kiasan:meniduri/bersetubuh dangan anak perempuan orang denda satu butir emas; Pleba ata lonin glaran artinya memeluk bantal orang / bantal itu identic denganperempuan: denda satu butir emas: Hok wae meang:

Putusan Nomor 471 K/TUN/2016 Bahwa tidak ada satupun bukti yang menunjukan dalam Persidanganterbuka Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dimanaPenggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi telah melepaskan Hak AtasTanah Adatnya kepada Ny. Yosephina Burmades.

Namun dalam perkara ini, Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi selaku pemilik Hak Atas Tanah Adat tersebut tidakpernah melepaskan Hak Tanah adatnya kepada Tergugat IlHalaman 15 dari 17 halaman.

Selain itu dikenal pula masyarakat hukum adat yaitu sekelompok orangyang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatupersekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasarketurunan;Menimbang, bahwa di Indonesia hukum adat terbagi menjadi 19lingkungan hukum adat (rechtsringen). Satu daerah yang garisgaris besar,corak dan sifat hukum adatnya seragam disebut sebagai rechtskring.

Sedangkan yang dimaksud denganmasyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatananHalaman 34 dari Halaman 42 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2018/PN Enrhukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karenakesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan;Menimbang, bahwa Putu Oka Ngakan, et al (Dinamika ProsesDesentralisasi Sektor Kehutanan di Sulawesi Selatan, halaman 13)mendefinisikan tanah ulayat (hak kolektif/beschikkingscrecht) sebagai tanahyang dikusai secara bersama

tanah sengketakarena Penggugat juga merupakan orang yang berhak untuk mengelolahtanah sengketa tersebut;Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi, dapat dipahami bahwa untukpengaturan urutan giliran dan lamanya giliran untuk mengerjakan/mengolahtanah sengketa tidak diketahui, sehingga kembali menjadi pertanyaan apabilabenar terhadap tanah sengketa tersebut berlaku hukum adat, mengapa untukmengetahui urutan giliran dan lamanya giliran untuk mengerjakan tanahsengketa tidak diketahui oleh masyarakat adatnya

Keterangan saksi Tergugat/Pembanding DEMIANUS MAXIMILANAFFAR yang jabatan adatnya sebagai Kepala Suku Affar sekaligusjuga yang menandatangani suratsurat yang dijadikan bukti olehPenggugat dengan kode P4 dan P5;d. Keterangan saksi ORGENES MERAUJE (bukan KORNELESMERAUJE seperti yang tertulis di Putusan halaman 22), sebagaiTokoh Masyarakat Adat EnggrosTobati.e.

Keterangan saksi Tergugat/Pembanding DEMIANUS MAXIMILANAFFAR yang jabatan adatnya sebagai Kepala Suku Affar sekaligusjuga yang menandatangani suratsurat yang dijadikan bukti olehPenggugat dengan kode P4 dan P5;d. Keterangan saksi ORGENES MERAUJE (bukan KORNELESMERAUJE seperti yang tertulis di Putusan halaman 22), sebagaiTokoh Masyarakat Adat EnggrosTobati.Halaman 10 Putusan Nomor 42/PDT/2021/PT JAP.e.

Bahwa menurut sejarah Buton yang dikutip dari buku Daarul Butuunisejarah dan adatnya yang berjasa adalah :Wa Ode Wau:Bhonto GunduGundu Mancuana La balawo;Mojina Kalao Abdullah;1.23. Bhontona Laompo Lasanginda;45.

dan tidak sesuai dengan Fakta Hukum dipersidangan yaitu buktibukti surat Para Pemohon Banding / semula ParaPenggugat, Keterangan saksi Para Penggugat dan Para Tergugat, sertakondisi keadaan Tanah yang di sengketakan Aquo; riil di Lapangan karenatelah mempertimbangkan sbb :Menimbang bahwa setelan Membaca surat putusan Nomor15/Pdt.G/2020/PN Psw bahwa pertimbangan hukum tersebut diatas salahdan sanggat keliru karena sbb:1.1Bahwa bukti surat P21 berupa Foto copy sesuai dengan aslinyasejaran Buton dan Adatnya

Bahwa terhadap keberatan para Pembanding/para Penggugat pada poin 1.1menyatakan bahwa bukti surat P.1 berupa foto copy sesuai dengan aslinyayaitu sejarah Buton dan adatnya yang menerangkan tentang orangorang yangHalaman 19 dari 27 halaman Putusan NOMOR 26/PDT/2021/PT KDIberjasa pada zaman Kesultanan Buton yang diberi penghargaan, sedangkanatas nama La Habinu dan Wa Budila tidak pernah ada tercantum.Bahwa terhadap bukti surat para Pembanding/para Penggugat bertanda P.1tersebut adalah merupakan akta

sewaktu pulang dariSibolga;Bahwa saksi korban tidak ada mendatangi rumah mertua saksi korbanuntuk melihat anak saksi korban, tapi anakanak saksi korban yangmendatangi saksi korban kerumah ibu saksi korban;Bahwa saksi korban tidak ada niat lagi untuk bisa rujuk kembali kepadaterdakwa karena sudah terlalu sakit dan keterlaluan yang dilakukankepada saksi korban;Bahwa saksi korban dan terdakwa dijodohkan bukan pacaran;Bahwa ada acara adat sewaktu saksi korban dan terdakwa menikah;Bahwa yang memberi biaya adatnya

sewaktu saksi korban dan terdakwamenikah adalah pihak dari terdakwa;Bahwa adat dikampung saksi korban masih kuat dan lakilaki yang harusbayar biaya adatnya bukan pihak perempuan;Bahwa menurut adat setelah pernikahan selesai, perempuan harusdibawa kerumah lakilaki;Bahwa saksi korban tinggal sekarang dirumah ibu saksi korban;Bahwa jarak rumah ibu saksi korban dengan rumah mertua saksi korbanjauh sekali;e Bahwa akibat yang saksi korban alami dari perbuatan suami saksi korbanadalah mengalami luka gores

(lima ribu lima ratussebelas meter persegi), dengan pembayaran ganti rugi sebesar108Rp. 15.925.000, (lima belas juta sembilan ratus dua puluhlima ribu rupiah), yang dibuat dan ditanda tangani dihadapanCamat Kepala Wilayah Kecamatan Cikarang, dan disaksikan olehsaksi Kepala Desa Sukamahi serta Staf Desa Sukamahi, danterhadap hal tersebut Awin Iyan mennyerahkan alas hak atastanah milik adatnya berupa~ girik Nomor 1012/2285, kepadaPenggugat, yang kemudian oleh Penggugat dijadikan salah satudasar untuk

bukti T7 = T.II.Int.2 2) ;Menimbang, bahwa berdasarkan~ keterangan saksi AwinTyan yang memberikan keterangan dibawah sumpah, padapersidangan yang terbuka untuk umum, tanggal 23Maret 2011, saksi mengaku telah menjual tanah milik adatnyakepada Ade Suhaya, dan kemudian oleh Ade Suhaya,~ dijualkepada Penggugat, saksi juga mengakui' bukti yang diajukanoleh Penggugat, bukti P6, berupa Surat Pernyataan PelepasanHak Atas Tanah untuk Kepentingan Swasta, kepada Penggugat danpada saat menjual tanah = milik adatnya

tersebut saksimenyerahkan girik yang dimilikinya tas tanah milik = adatNomor : 1012/2285, Persil 60, Klas 44, jenis sawah padatanggal 18 Maret 2009, dan saksi juga mengakui photo yangterlampir pada bukti P6 tersebut adalah photo dirinya yangdibuat pada saat membuat Surat Pernyataan Pelepasan Hak AtasTanahnya untuk Penggugat, dan kemudian saksi juga menjualtanah milik adatnya yang sama kepada Ornadi tetapi tidakmenyerahkan alas hak atas tanah milik adatnya/girik, karenaalas hak atas tanah milik adat

Karna, yang memberikan keterangan dibawah sumpah padapersidangan yang terbuka untuk umum, tanggal 2 Maret 2011,saksi mengaku telah menjual tanah milik adatnya kepada H.Nerin, kemudian H. Nerin menjual kepada Penggugat, dan saksijuga mengakui bahwa saksi juga menjual tanah milik adatnyatersebut kepada dr.

Suroso (Tergugat II Intervensi 1) tanpasurat atau alas hak atas tanah milik adatnya berupa girikNomor 1257, sebagaimana yang tercantum dalam Akta Jual BeliNomor : 186/JB/15/V/2000, dan saksi menyatakan hanya menjualsecara lisan saja tanpa menunjukkan alas hak atas tanah milikadatnya (vide bukti T5 = T.Il.Int.1 4)Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan bukti P8 danbukti P9, berupa Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani. tanggal 12 Oktober 2010, oleh Jaenal Abidin SE,selaku Kepala Desa Sukamahi

MURINI WOOD INDAH INDUSTRISECARA MANUAL didapat luasnya kurang lebih 2.100 Ha yang Hutan Adatyang dirusak (dimusnahkan) berikut tanah milik Adatnya diusahai dandikuasailah tanp Hak dimaksud dengan UUPA No. 5 tahun 1960mtermaktubHUKUM AGRARIA BERDASARKAN HUKUM ADAT JO. PeraturanPERMEN AGRARIA No. 5 tahun 1999 tentang pengakuan HAK ULAYAT,yang mana PT.

penyerahn dengan perjanjian untuk izin HGU oleh masyarakat HUKUMADAT SUKU SAKAI BTHINBOTUAH yang berdomisili di Desa Harapan baru,Bhawa dari hasil pengukuran tersebut telah pula dibuat PETA, oleh TIMmasyarakat HUKUM ADAT yang ditandatangani oleh KEPALA SUKU SAKAIBATHIN BOTUAHdiketui oleh Kepala desa dan Ketua BPD HARAPAN BARU,kemudian turut pula bertanda tangan dari Kepala suku BATHIN SELAPANterhadp ke ABSAHAN LOKASI tanh milik ADAT yang terletak di Desa HarapanBaru yang dirampas dan dirusak hutan Adatnya

.13.320.000.000, dan hasil Palawija dari Tanamanjagung yang digalakkan oleh pemerintah satu tahun setelah tanaman padi13daratan, hasil panca jagung minimal 4.000 kg/Hektar x 2100 Ha x 12 tahun =8400 Ton x 12 Rp.1.000/kg = Rp.10.080.000.000, Maka ganti rugi kerugiandari Sektor tanaman padi ladang selama 6 bulan panen tambak tanamanjagung per panen.3 Bahwa Penggugat menyampaikan tuntutan ganti rugi dari hilangnya AsetHutan Adat sebesar Rp.10.500.000.000, + Aset pertanian masyarakat daritanah milik Adatnya

individual dan final, yangmempunyai kekuatan hukum yang sepihak berlakunya danharus ditaati dan berlaku bagi si individu yang disebutkandi dalam keputusan atau pihak ketiga yang berkepentinganatas keputusan itu dalam arti sertipikat itu mengikat untuksemua pihak yang terkait dengan sertipikatBahwa UndangUndang Dasar 1945 Pasal 18 b ayat 2memang mengakui adanya kesatuan masyarakat hukumadat di Indonesia, tetapi pengakuan itu membutuhkansyarat, syarat itu. misalnya ada wilayah adat, adamasyarakat adatnya

, ada lembaga adatnya, dalam hal initerutama misalnya peradilan adatnya, kemudian syaratyang ditentukan juga bahwa masyarakat hukum adat ituuntuk mempunyai kewenangan secara formil dalam hukummembutuhkan pengakuan dari Pemerintah Daerah, kalauyang agak tegas ada di undangundang Kehutanan(penjelasan), kemudian ada peraturan Menteri Kehutanan,bahwa pengakuan masyarakat hukum adat itu dilakukanmelalui peraturan daerah, belakangan kemudian adaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 Tahun 2012 yangdiucapkan

sebenarnyauntuk adanya kepastian hukum terhadap sebuah keputusanpemerintah dalam hal ini Sertipikat Hak Milik atas tanah,bahwa jika dalam waktu 5 (lima) tahun itu jika tidak adayang mengajukan keberatan atau sejenisnya maka sertipikattersebut mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan tidakbisa diganggu gugat lagi; Bahwa kalimat masih ada dalam ketentuan pasal 3UndangUndang Agraria tersebut, itu yang diganti olehputusan Mahkamah Konstitusi dengan kalimat masihhidup, bahwa masih ada masyarakat hukum adatnya

adakelembagaan adat, ada wilayah adat, dari segi itusebenarnya penguasaan masyarakat hukum adat atas tanahatau sejenisnya sifatnya komunal, kemudian kalau kita lihatdari kepemilikan, bahwa kepemilikan tanah bisa didasarkanhukum adat, hukum adat yang dimaksudkan adalah adat,misalnya membuka lahan itu diakui, kalau di Jambinamanya Pancung Alas itu diakui sebagai sebuah cikalbakal atau asal usul dari suatu tanah yang kemudianmenjadi hakBahwa kriteria keberadaan tanah adat yaitu adanyamasyarakat hukum adatnya

, ada wilayah hukum adatnya,adat istiadat yang diPakai, misalnya lembaga peradilanadatnya masih ada maka itulah yang dikatakan adanyaHalaman 103masyarakat hukum adat berikut harta kekayaan masyarakathukum adat itu, jika itu tidak ada atau setidaktidaknyatidak berjalan pengertian Mahkamah Konstitusi tidakhidup lagi maka tidak ada yang namanya masyarakathukum adat; Berdasarkan pengetahuan ahli, bahwa kasus ini sebenarnyadiawali dari adanya sertipikat hak milik atas tanah Tahun2003, artinya kalau kita

Bahwa, terhadap dalil PENGGUGAT angka 1 s/d angka 5haruslah ditolak dan dikesampingkan karena tidak beralasan danberdasarkan hokum;Bahwa perlu Majelis Hakim ketahui tanah obyek sengketa yangdimaksud oleh PENGGUGAT berasal dari tanah adat milik AlmarhumABDULLAH NAMUDAT selaku pemilik tanah adat yang tidak jelaskepemilikan adatnya.

untukmelakukan tindakantindakan tertentu sebagaimana diuraikandiatas;Dipenuhinya ketiga persyaratan tersebut secara kumulatif, kiranyacukup obyektif sebagai kriteria penentu masih ada atau tidaknya hakulayat terkait dengan perkara a quo;Bahwa, berdasarkan dalildalil tergugat sebagaimana tersebut diataspada angka 2 dan 3 Jawaban a quo, maka keliru sekali jika terhadaptanah adat hanya dimiliki oleh seseorang, dalam hal ini adalahAlmarhum ABDULLAH NAMUDAT yang tidak jelas statusnya di dalampertuanan adatnya

Dalam Negeri telah mengeluarkan Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman PengakuanDan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Permendagri No.52/2014).Bahwa pengertian Masyarakat Hukum Adat sesuai denganPermendagri No. 52/2014 tersebut sebagaimana dalam Pasal 1 angka1 Permendagri No. 52/2014 mengatur pengertian masyarakat hukumadat sebagai berikut:Masyarakat Hukum Adat adalah Warga Negara Indonesia yangmemiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonissesuai hukum adatnya

Hal ini menunjukkan penggugatbukanlah hidup berkelompok namun merupakan satu individuyang bermukim di tempat yang berjauhan dengan obyekterperkara.Terbukti bahwa karakter Hidup Berkelompok Secara HarmonisSesuai Hukum Adatnya tidak terpenuhi oleh PENGGUGAT.Memiliki Ikatan Pada Asal Usul Leluhur dan atau KesamaanTempat Tinggal.Bahwa obyek terperkara yaitu di wilayah tanah seluas 73.000 m2yang terletak di JI Jawa Kelurahan Gang Buntu kecamatan MedanTimur sejak dahulu tidak merupakan asalusul dari suatu

Bahwa sejalan dengan pengertian masyarakat hukum adat, tentangHak Ulayat kesatuan masyarkat hukum adat diatur dalam pasal 1angka 2 Permen Agraria No. 18/19 yaitu:Halaman 32 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 504/Pat.G/2019/PN MdnHak Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat atau yang serupaitu adalah hak Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang bersifatkomunal untuk menguasai, mengelola dan/atau memanfaatkan,serta melestarikan wilayah adatnya sesuai dengan tata nilai danhukum adat yang berlaku.Pasal 1

angka 2 Permen Agraria No. 18/19 tersebut menegaskanbahwa hak kesatuan masyarakat hukum adat bersifat komunal danuntuk melestarikan wilayah adatnya.

Mengenai wilayah adat ini, makaPENGGUGAT kalaupun merupakan masyarakat adat Quod Nonmakasangat diragukan wilayah adatnya ada di Kelurahan Gang BuntuKota Medan, oleh karena PENGGUGAT merupakan suku Karo yangsecara turun temurun tidak berada di Kota Medan, melainkan diwilayah Kabupaten Karo.Selanjutnya dikaitkan dengan Hak ulayat masyarakat hukum adat,Peraturan menteri Agraria No. 18/19Pasal 2 angka 2 dan 3 mengaturmengenai persyaratan sebagai hak ulayat masyarakat hukum adatsebagai berikut:(2) Hak

menghormati kesatuankesatuan masyarakat hukum adat besertahakhak tradisionalnya termasuk dalam hal ini Keris, Tombak, Sumpit,Mandau, Badik, Parang / Pedang, Rencong dalam Adat Kutai adalahBarang Pusaka (Merkwaardigheid);Bahwa halhal yang bersifat Sakral berdasarkan UndangUndang KerajaanKutai Kartanegara Ing Martadipura dalam PANJ SELATEN tertuang dalamPasal : Pasal 1 : Yang bernama Kerajaan Kutai Kartanegara IngMartadipura ialah beRaja, Bermentri, Berorang Besar, BerhuluBalang, Berhnukum dengan Adatnya

rantaunya, Berpanglima angkatanperbalannya; Pasal 6 : Yang dinamakan adat yang diadatkan, yaituUndangUndang Negeri dan Kerajaan, tempat mengatur danmenghukum desa rakyat serta rajanya; Pasal 7: Yang dinamakan adat yang teradat, yaitu yangberlakupada satu kaum dan daerah, misalnya adat daerahModang, Bahau, Tunjung, Benua, Basap dan sebagainya,TidakBoleh Kita MencelaAdat mereka karenasudahterdapat dengan kaumnya, Siapapun jua yang menyalahinyanamanyadisebutmenggulingkan tatanannamanya dandihukum dengan adatnya

Polisi yang dengan lantangmenyatakan bahwa Tidak Ada Kesultanan Kutai disini, akandilakukan Sanksi Adat Kutai sebagaimana yang diatur dan melanggarPasal 7 PANJI SELATEN yang berbunyi Yang dinamakan adat yangteradat, yaitu yang berlaku pada satu kaumdandaerah,misalnya adat daerah Modang, Bahau, Tunjung, Benua, Basapdan sebagainya, Tidak Boleh Kita Mencela Adat mereka karenasudahterdapat dengan kaumnya, sSiapapun jua yangmenyalahinya namanya disebut menggulingkan tatanan namanyadan dihukum dengan adatnya

Bua Tampo, Bua Rante Dada, dan Bua Patengko, yangada adalah Tongkonan Saruran dan fungsinya dalam wilayah Adat TongkonanSangpulo adalah wakil atau bahasa adatnya bali arana (wakil) TongkonanRante Tampo, Penggugat belum pernah dipilih dan dilantik menurut adat ataukombongan sebagai To Parengnge Tongkonan Saruran, sehingga menurutadat Penggugat sebagai To Parengnge belum resmi secara adat, karena itudasar dan alasan gugatan Penggugat pada angka 1 adalah tidak benar danharus ditolak ;23Bahwa dalil Penggugat

Dan waktu itu saya hanyaditelepon PUANG KAPALA ;Bahwa nama acara Rambu Tuka untuk peresmian to parengnge bernamamarara banua, itu termasuk Rambu Tuka ;Bahwa fungsi seorang parengnge di dalam tongkonan / masyarakat adalahParengnge memerintah di dalam wilayah adatnya karena Tampo dulu kalamerupakan tanah kosong. Kemudian datang TOBO dan LULLUNG, sehinggadalam wilayah Tampo ada 2 aluk / adat. Alukna sangdasaratu / aluk puang danalukna sandapitunna dari Marinding.

Satu daerahyang garisgaris besar, corak dan sifat hukum adatnya seragam disebutnya sebagairechtskring. Setiap lingkungan hukum adat tersebut dibagi lagi dalam beberapa bagianyang disebut Kukuban Hukum (Rechtsgouw). Bahwa dari ke19 lingkungan hukumadat tersebut, terdapat Tana Toraja sebagai salah satu Lingkungan hukum adat yangada di Indonesia ;Menimbang, bahwa Dr.

Wilayah/daerah bagian TimurUtara, merupakan daerah adat yangdinamakan Padang diAmbel (Padang=daerah, di Ambei = dipimpin olehPenguasa Ambe) dan dinamakan daerah adat Peka Amberan dimanaPenguasa Adatnya bergelar Ambe atau SiaAmbe atau SiaAmbe Pong.b.

Wilayah/daerah bagian Barat, merupakan daerah adat yang dinamakanPadang diMadikai (diMadikai = dipimpin oleh Madika) dan dinamakandaerah adat Padang Kamadikaan dimana Penguasa Adatnya bergelarMadika ;Dahulu seorang pemegang kekuasaan (penguasa adat) memangku tugas peradatan tertentu, ia dinobatkan sebagai pakar (bidaa) didalam wilayah adatnya,la selalu didatangi anggota masyarakat untuk menerima petunjuk dan perintahtertentu atas setiap masalah tertentu yang terjadi diwilayah adatnya.

Haruna ;= Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Basuki Rahmat, Sorong Klamono ;= Sebelah Barat berbatasan dengan patok (tanah adat MargaKalagison) ;Bahwa sepengetahuan Penggugat, Marga/ Keret Kalagison tidak pernahmenjual/menukar/melepaskan/mengalihkan tanah adatnya termasuktanah objek sertifikat in casu kepada orang lain selain kepadapenggugat termasuk kepada SUTAAT sebagai pemilik awal sertifikat incasu maupun kepada Christian Gosal ;Bahwa tanah yang di lepaskan kepada Penggugat oleh pemilik

Dengan demikian berdasarkan sertipikat incasu (obyek gugatan a quo) dapat dilihat dasar penetapan pemberian HakGuna Bangunan pada tanah obyek sertipikat in casu adalah berasal daritanah negara, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan bahwa keret/marga Kalagison tidak pernah menjual/menukarkan/melepaskan/mengalinkan tanah adatnya termasuk tanah obyek sertipikat in casu20kepada orang lain adalah tidak benar dan tidak ada hubungannya dengansertipikat in casu (obyek gugatan a quo) ;.

Dengan demikian berdasarkan sertipikat in casu(obyek gugatan a quo) dapat dilinat dasar penetapan pemberian HakGuna Bangunan pada tanah obyek sertipikat in casu adalah berasaldari tanah negara, sehingga dalil Penggugat yang menyatakanbahwa keret/marga Kalagison tidak pernah menjual/menukarkan/melepaskan/ mengalihkan tanah adatnya termasuk tanah obyeksertipikat in casu kepada orang lain adalah tidak benar dan tidak adahubungannya dengan sertipikat in casu (obyek gugatan a quo) ;.

Pemohon berkeberatan atas PerdaRTRW Kaltim karena adanya penetapan jalur kereta api yangmelewati wilayah masyarakat adat di Kabupaten Paser.Pemohon berpendapat bahwa penetapan jalur kereta api iniakan mengganggu aktivitas masyarakat adat Desa KepalaTelake dalam menjalankan ritual adatnya. Selain itu,penetapan jalur kereta api akan merusak beberapa saranaritual masyarakat adat di Desa Kepala Telake;k.

Pemohon berpendapat bahwapenetapan jalur kereta api ini akan mengganggu aktivitasmasyarakat adat dalam menjalankan ritual adatnya;13. Bahwa Para Pemohon Keberatan tersebut di atas merupakanperseorangan yang telah memenuhi klasifikasi sebagaiperorangan Warga Negara Indonesia (WNI) yang bertempattinggal di wilayah Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimanaterbukti melalui bukti identitas Kartu Tanda Penduduksebagaimana diuraikan di atas;14.

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 tahun 2009;Halaman 6 dari 10; Putusan nomor 1087/Pat.G/2018/PA.BglMenimbang, bahwa yang menjadi dalil dalam gugatan Penggugat adalahrumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaranyang sulit didamaikan, yang disebabkan saat menikah saja, Tergugat terlambatsehari dari waktu yang ditentukan dengan alasan ibunya sakit, tetapi Tergugatdatang sendiri tanopa membawa apaapa sebagai lamaran/peningsetsebagaimana adatnya

Kemudian secara hukum Adat di Bali Knususnya diDesa Adat Bale Agung Kerambitan Pemohon Kasasi sah telah melakukanperceraian secara Adat ; Bahwa dengan adanya perceraian sah secara Adat termohon Kasasi saatsekarang ini status hukum Adatnya telah menjadi kekuasaan orang tuakandungnya dirumah kelahirannya di Jalan Gunung Batur No.14 Denpasar,untuk itu Pemohon Kasasi didalam memori kasasi ini mengajukan SuratKeterangan dari Bendesa Adat Bale Agung Kerambitan tertanggal 4Desember 2004 terlampir sebagai