secara sah dan meyakinkan menuruthukum.Oleh karena semua unsur dakwaan kedua melanggar Pasal 112 ayat 1UU No. 35 Tahun 2009 telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka jelaslahbahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana MenyimpanMenguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan Bukan Tanaman JenisShabu Menimbang, bahwa Majelis Hakim memutuskan perkara ini, perludipertimbangkan halhal yang memberatkan dan meringankan terdakwa :Hal hal yang memberatkan : e Terdakwa tidak menghiraukan ajuran

Nomor 731 K/Pdt.SusPHI/2014Bahwa telah diupayakan penyelesaiannya oleh Mediator HubunganIndrustrial dengan memberikan kesempatan kepada kedua belah pihakuntuk menyelesaikan perkaranya secara musyawarah dan mufakat,tetapi tidak mencapai kesepakatan;Bahwa sebagaimana tindak lanjut sesuai dengan ketentuan yangberlaku Mediator Hubungan Industrial memberikan ajuran secara tertulisdengan terlebih dahulu mempertimbangkan keterangan dan datadatayang disampaikan para pihak;Bahwa perkerja Pipin Suryati telah

Nomor 599 K/Padt.SusPHI/201715.Bahwa karena pihak Tergugat tidak mengindahkan hasil mediasi dansebagai bentuk penyelesaian pada tahap mediasi, selanjutnya pada tanggal10 November 2015 Mediator Hubungan Industrial Kota Mataram telahmengeluarkan Anjuran atas kasus perselisihan tersebut dengan Nomor:560/276.F/Sosnakertrans tertanggal 10 November 2015.16.Bahwa atas ajuran Mediator tersebut, pihak Tergugat tidak mengindahkandan tidak mau melaksanakannya, sehingga untuk dapat memperoleh hakhak yang telah

dalam Pasal 93 ayat (3) dan Berdasar UndangUndang No. 2Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 1/Pdt.SusPHI/2021/PN MamTahun 2004 tentang PPHI Pasal 94 Penggugat berhak mengajukan gugatansekali lagi;Bahwa pada tanggal 7 Juni 2018 Mahkamah Agung RI menerbitkan suratNo. 1452/PAN/ HK.03/VI/2018 antara lain menyebutkan untuk mengajukanGugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial dapat menggunakan salinananjuran No.252/PHIJSK/XI/2017 tanggal 30 Nopember 2017 yang dilegalisiroleh pejabat yang berwewenang, salinan ajuran

menganjurkanterdakwa SUHARDI bin SAWIREJO melakukan pengambilan ataupenarikan secara tunai uang milik saksi SUMARNI dengan caramenyalahgunakan kekuasaan atau martabatnya sebagai kakak kandungsaksi SUMARNI dan memberikan perintah atau ijin kepada saksiSUHARDI bin SAWIREJO untuk melakukan pengambilan / penarikansecara tunai uang milik saksi SUMARNI sebesar Rp 3.000.000 (tiga jutarupiah) tanpa seijin saksi SUMARNI sebagai pemilik uang.Bahwa mengetahui saksi SUHARDI bin SAWIREJO telah melakukanpemblokiran atas ajuran

olehDisnakersos Kota Balikpapan telah dikeluarkan Anjuran No. 567/1976/Disnakersos.3/V/2012 tanggal 15 Mei 2012 yang intinya Disnakersos Kota Balikpapan telah menolak dalil dalil Tergugat dan menganjurkan agar Tergugat membayar uang kepada Penggugat sebagaiberikut:= Uang Pesangon 9 x Rp. 1.842.000, = Rp. 16.578.000,00Perawatan 15 % x Rp. 29.472.000,00 =Rp. 4.420.800,00= Upah bulan Maret dan April 2012 =Rp. 3.684.000.00Rp. 37.576.800,00Jawaban nomor 6. adalah : Bahwa pihak Perusahaan telah menerima ajuran

Bahwa Penggugat secara resmi telah menyatakan menerima Anjuran dari Disnakersos KotaBalikpapan, namun Tergugat ternyata telah menolak Anjuran dari Disnakersos KotaBalikpapan, maka dengan demikian Penggugat menggunakan haknya untuk melakukan10.11.Bahwa Perusahaan tidak mengikuti ajuran dari pihak Disnaker Sos, karena Pihak tetapmengikuti aturan pemutusan hubungan kerja dengan Penggugat yang didasarkan padaPerjanjian Kerja Bersama Pasal 9 ayat (3) juncto Pasal 168 ayat (1) dan (2) Undang undangNo.

Kemudian para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkanpenyelesaian perselisihan ini di Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Surabaya;Bahwa Penggugat melalui kuasanya dengan surat No. 33/PRES/MLG/G/IV/2007 tanggal 20 April 2007 perihal jawaban ajuran, telah memberikanjawaban atas anjuran Mediator PHI pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Malangyaitu "menerima anjuran",Bahwa sampai 10 hari batas waktu untuk menjawab anjuran Mediatorterlewati, pihak Tergugat tidak pernah menyampaikan

yangditetapkan Disnakertrans) Tergugat tidak melaksanakan apa yang diajurkan olehSuku Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Provinsi Banten tersebut sehinggakami mengajukan gugatan ini;Bahwa pada prinsipnya kami menyetujui anjuran yang ditetapkan oleh SukuDinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Provinsi Banten, tetapi ada perbaikan dalamhal pembayaran upah selama tidak dipekerjakan, karena upah yang tidakdibayarkan oleh Tergugat adalah sejak bulan Februari 2013, sehingga total yangbelum dibayarkan sampai saat ajuran

Timur Asri Lestari dan Penggugatperihal panggilan ketiga yang mana pertemuannya pada tanggal 9 Nopember 2009 dilakukanperundingan tersebut tidak ada hasil ;Bahwa pada tanggal 2 Nopember 2009 Pegawai Mediator mengeluarkan Ajuran yangbunyinya di PHK dan diberi hak 2 kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), 1 kali ketentuan Pasal 156ayat 3 serta 1 kali ketentuan Pasal 156 ayat 4, lalu kemudian Penggugat menjawab anjurantersebut pada tanggal 7 Desember 2009, kemudian keluarlah risalah perundingan pada 22Desember

Namunapabila perundingan bipartit tersebut tidak mencapai kesepakatan/persetujuaan maka pengusaha hanya dapat melakukan PHK setelahmemperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian hubungan industrial);10.Bahwa mediasi yang dilakukan oleh Mediator pada Dinas Tenaga KerjaKabupaten Sleman gagal sehingga Mediator mengeluarkan Ajuran, No.560/0398 tertanggal 14 Juli 2017 dari Dinas Tenaga Kerja PemerintahKabupaten Sleman dan berdasarkan pertimbangan hukum dankesimpulan mediator, yaitu :1) Bahwa perusahaan

Yyk11.Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan kesimpulan Mediator(Gugatan point 12), Mediator Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Slemanmengeluarkan Ajuran, No. 560/0398 Tertanggal 14 Juli 2017:1) Agar pihak pengusaha dapat memberikan uang pesangon, uangpenghargaan masa kerja dan uang penggantian hak denganperhitungan yang terlampir dalam anjuran tertulis ini;2) Agar pihak pengusaha dapat membayarkan gaji pihak pekerja untukperiode bulan Juni 2017 dengan besaran sebgaimana yang telahdiperjanjikan antara

Starlight Prime Thermoplast telah dipailitkan padabulan April 2017;Menimbang bahwa sebelum perselisihan hubungan industrial ini sampaiPengadilan Hubungan Industrial Yogyakarta telah dilakukan beberapa kaliusaha penyelesaian baik melalui perundingan Bipartit dan juga melalui Tripartit,yaitu dengan melalui Mediasi oleh Mediator yang berwenang sebagaimanadengan Ajuran, Nomor 560/0398 Tertanggal 14 Juli 2017 dari Dinas TenagaKerja Pemerintah Kabupaten Sleman serta keterangan Saksi Sdr.

April 2013yang ditandatangai oleh WAHYU AMRLISE, dengan hasil penimbangan 2 (dua) paket besarnarkotika jenis ganja dan 6 (enam) paket besar ganja dengan berat 7221,2 (tujuh ribu duaratus dua puluh satu koma dua) gram yang disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium ;Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.Menimbang, bahwa Majelis Hakim memutuskan perkara ini, perlu dipertimbangkanhalhal yang memberatkan dan meringankan terdakwa :Hal hal yang memberatkan : e Terdakwa ridak menghiraukan ajuran

POKOK PERKARA1.Bahwa Tergugat menolak seluruh dalildalil Penggugat kecualimengenai halhal yang diakui secara tegas kebenarannya olehTergugat dalam persidangan.Bahwa Tergugat secara tegas menolak dalildalil Penggugat padaangka 6 dan 14 gugatannya yang pada intinya menyatakanPenggugat pada tanggal 20 Januari 2015 segera melapor kepada14Tergugat agar di pekenakan kembali, namun tidak di tanggapidalil gugatan Penggugat tersebut sangatlah mengadaada.Karena :Bahwa perlu Tergugat sampaikan dimana terhadap ajuran

Kota Batam tertangal 16 Januari2015 Tergugat menyatakan menolak = anjuran tersebutsebagaimana surat tergugat No. 001/PTEAdmin/01/2015Tertanggal 27 Januari 2015 yang di tujukan kepada Dinas TenagaKerja Kota Batam, hal ini sebagaimana diatur sesuai Undangundang No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian PerselisihanHubungan Industrial pada pasal 23 Huruf (d) menyatakan :Pihak yang tidak memberikan pendapatnya sebagai di maksudpada huruf (c) di anggap menolak anjuran tertulisMaka dengan Tergugat menolak ajuran

Oleh karenanya mediator pada Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten Banyuwangi mengeluarkan surat Nomor :567/299/429.107/2018 perihal ajuran tanggal 23 juli 2018 yangmenganjurkan :a.

Pada tanggapan ajuran tersebut Tergugat menyatakandanmenegaskan menolakanjuranDisnakerBanyuwangi untukmembayarkan Uang Pesangon kepada Penggugat sebesar Rp164.450.000, dikarenakan anjuran mengenai pemberian Uang Pesangon itu tidak memiliki dasar hukum dan sangat mengadaada.Anjuran disnaker tersebut tidak memenuhi rasa keadilan bagi Tergugat.Dimana dalam sidang mediasi dan dicatatkan dalam anjuran Penggugattelah mengakui segala kesalahan berat yang telah diperbuat olehTergugat, namun disnaker tidak

KIUdengan imbalan sejumlah uang; Bahwa di depan persidangan atas perkara Sudibyo bin Ali Taslan ini, Ejonaliasa Jojon bin Kaspul Rawi juga menjadi saksi yang keterangannyadidengar di depan persidangan yang pada intinya telah memanen buahsawit karena ajuran dari Terdakwa Sudibyo bin Ali Taslan dan di depanpersidangan pun Terdakwa Sudibyo membenarkan keterangan dari Ejonalias Jojon bin Kaspul Rawi, sehingga dalam hal ini jelas lah sudah jikaTerdakwa Sudibyo bin Ali Taslan merupakan atau berperan sebagaiuitlokker

., sesuai anjurandengan isi ajuran Nomor 560/DKKTPHIJ /2016/458.4 tertanggal 1September 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja danTrasmigrasi Kabupaten Bengkalis telah diterima Penggugat maupunTergugat isi Anjuran tersebut sama sekali tidak pernah diindahkan bahkanterkesan didiamkan oleh Tergugat sampai gugatan ini diajukan;Bahwa dengan tidak diindahkannya anjuran Dinas Tenaga Kerja DanTrasmigrasi Kabupaten Bengkalis oleh Tergugat sehingga merugikanPenggugat maka berdasarkan alasan hukum supaya

diatas, maka Penggugat mengajukan keberatan dansekaligus mohon penyelesaian atas PHK yang terjadi kepada DINAS SOSIALDAN TENAGA KERJA Kabupaten Kampar dengan melalui Surat Nomor :567/DSTKPHI/2013/480 tertanggal 8 April 2013 yang di mediatori olehHERIZAR, SE menyatakan agar Pihak Perusahaan dan Pekerjamelaksanakan kewajibannya selama putusan Lembaga PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial belum ditetapbkan sesuai dengan ketentuanpasal 155 ayat (2) UndangUndang No. 13 TahunBahwa sesuai dengan isi ajuran

mengajukan keberatan dansekaligus mohon penyelesaian atas PHK yang terjadi kepada Dinas Sosial DanTenaga Kerja Kabupaten Kampar dengan melalui Surat Nomor 567/DSTKPHI/2013/1245 tertanggal 13 September 2013 yang dimediatori oleh Herizar, SEmenyatakan agar pihak Perusahaan dan Pekerja melaksanakan hak dankewajiban selama pemutusan Lembaga Penyelesaian Perselisihan HubunganIndustrial (PPHI) sebelum ditetapkan sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat 2UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003;Bahwa sesuai dengan isi ajuran

tetap mempekerjakan pekerja/operatorregular untuk menjalankan mesin apabila ada pekerja/operatorregular yang tidak masuk kerja;Agar pihak Pengusaha berkoordinasi dengan pihak PengawasKetenagakerjaan Balai Pelayanan Pengawas KetenagakerjaanWilayah IV Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi JawaBarat, sebagaimana hasil akhir Nota Pemeriksaan Khusus yangtelah diterbitkan;Agar kedua belah pihak memberikan jawaban atas anjuran iniselambatlambatnya dalam jangka waktu 10 hari kerja setelahditerimanya ajuran

, tidak menghormatiproses dan upaya hukum yang sedang berjalan dalam tingkat Tripartit di DinasTenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bandung Barat, serta tidakmenghargai sikap hukum daripada Penggugat atas penolakan kedua SuratAjuran 560/712/HIS/VIII/2018, tanggal 20 Agustus 2018, dan Surat Anjuran No.560/404/HIS/V/2018, tanggal 24 Mei 2018 oleh Disnakertrans KabupatenBandung Barat;Bahwa, apabila Tergugat II tidak puas terhadap sikap hukum atas penolakandaripada Penggugat terhadap kedua Surat Ajuran

tinggalmasingmasing, atas panggilan mana Penggugat dan Tergugat telah hadir secarain persone di persidangan;Menimbang, bahwa di depan persidangan, Majelis Hakim telah berusahamendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali sebagai suami isteri danmengurungkan niatnya untuk berceral, akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa oleh karena anjuran damai yang diupayakan MajelisHakim tidak berhasil, maka Majelis memerintahkan agar para pihak yangberperkara secara in persone menempuh upaya mediasi dan atas ajuran

Bahwa Penggugat menolak atasAjuran tersebut dan Tergugat sampai saat ini tidak menjawab Ajuran dariDinasoskertran Kab.Bogor.Bahwa karena gugatan ini diajukan telah memenuhi syarat sebagaimanadi atur dalam Pasal 5 jo Pasal 81 jo Pasaf 83 ayat (1) UU No,2 Tahun 2004,maka Penggugat mohon agar gugatan mi dapat di terirna.Adapun duduk perkaranya adafah sebagai berikut :1. Bahwa Penggugat Sdr.