design atas mesinmesin genset yang menjadi objekjual beli antara Penggugat sebagai pembeli dan Tergugat I sebagaipenjual, apakah Tergugat I sebagai penjual tidak mengemukakan ataumembenarkan sebagai fakta serta apakah hal tentang cacad design itubelum dipertimbangkan dalam putusan Tergugat II?

;Menimbang, bahwa tentang hal cacad design yang didalilkan olehPenggugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan nya sebagaiberikut:Menimbang, bahwa dari dalil yang dikemukakan oleh Penggugatdalam gugatannya, cacad design atas mesinmesin genset yang dijualoleh Tergugat I kepada Penggugat adalah diketahui dari tidakmampunya mesinmesin genset tersebut menghasilkan power sebesar1745 Kwe untuk jenis mesin genset gas TCG2020V20 karena yangkeluar hanya 1500 Kwe dan sebesar 512 Kwe untuk mesin genset gasjenis

;vide, Putusan PN Jakarta Timur halaman 75 paragraf ke3Menimbang, bahwa adalah juga merupakan fakta hukum dimanatidak mampunya mesin menghasilkan power maksimal sebesarsesuai dengan yang dijanjikan oleh Tergugat I bukan karena salahurus, akan tetapi adalah karena cacad design (design defects) padamesinmesin itu;Bahwa berbeda dengan pertimbangan hukum dalam Jawaban tertanggal 15Januari 2013, Tergugat I, i.e.

Hal ini adalah sebagaimanaberdasarkan pertimbangan hukum PN Jakarta Timur berikut:vide, Putusan PN Jakarta Timur halaman 75 paragraf ke3;Menimbang, bahwa adalah juga merupakan fakta hukum dimanatidak mempunyai mesin menghasilkan power maksimal sebesarsesuai dengan yang dijanjikan oleh Tergugat I bukan karena salahurus, akan tetapi adalah karena cacad design (design defects) padamesinmesin itu;vide, Putusan PN Jakarta Timur halaman 76 paragraf ke4;"Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mencermati

I dalam pemeriksaan sengketa;Bahwa namun demikian pertimbangan hukum PN Jakarta Timur tersebut diatas adalah salah besar karena faktanya perihal cacad design (designdefects ) telah diperiksa atau dipertimbangkan oleh Majelis Arbitrase BANIsebagai berikut /vide, halaman 60 paragraf ke4 dan ke5 Putusan BANIsebagaimana Bukti yang diajukan oleh BANI i.c.

Adanya persesuaian kehendak adalah Fiktif, dengancara Menyalah gunakan keadaan ( het leerstuk van misbruik vanomstandigheden ), Perjanjian Kredit seperti ini tidak memenuhipublisitas dan kepastian hukum belum terpenuhi aturan hukumnya,kalau Perjanjian Pokoknya tidak terpenuhi secara hukum, bagaimanadengan Perjanjian Acessoirnya, seperti SKMHT, APHT dan SHT nyatentu menjadi cacat hukum termasuk Risalah Lelang No.903/2016tanggal 27 Juli 2016 juga cacad hukum, karena Perjanjian pokoknyayaitu Perjanjian

SKMHT DIBUAT TERGUGAT BERSYARAT BERTENTANGANDENGAN PASAL 15 (1) UU NO.4 TAHUN 1996, SEHINGGASKMHTNYA CACAD HUKUM, adapun bunyinya sbb :1.

Bahwa berdasarkan SKMHT yang dibuat Tergugat melalui TurutTergugat I,ll, dan Ill semuanya dibuat bersyarat sehingga SKMHTnyamenjadi cacad hukum sehingga harus dibatalkan.halaman 18 dari 78 putusan Nomor 550/Pdt/2017/PT.BDGVI. PELAKSANAAN LELANG TANGGAL 27 JULI 2016 CACAD HUKUMDAN BERTENTANGAN DENGAN UNDANGUNDANG;1.

Eksekusi Lelang HakTanggungan, apa lagi Tergugat dalam pemasangan APHTnya telahmelanggar ketentuan pasal 11 (c) dan Pasal 13 UUHT No.4 Tahun1996, jelaslah pelaksanaan lelang tanggal 27 Juli 2016 dan RisalahLelang No.903/2016 cacad hukum dan harus dibatalkan sertadikembalikan pada posisi semula;VI.

Terhadap pembeli lelang/TERGUGAT Ill, implikasinya berupa hakpembeli lelang tidak dilindungi oleh hukum yaitu berupa hakhakyang melekat atas hak atas objek lelang yang dibelinya tidakdapat dinikmati dan mengakibatkan Risalah Lelang No.903/2016tanggal 27 Juli 2016 cacad hukumVil.

Penggugat yang sampai saat ini tidakpernah dikembalikan dan akibatnya Penggugat juga telahmengalami kerugian dan akibat ini pula Tergugat harusmenjalanui hukuman di lembaga Pemasayarakatan akibatlaporan Penggugat dengan tuduhan penipuan,Bahwa jika Majelis hakim dengan cara teliti dan bijaksanamempertimbangkan jawaban serta pengakuan para Tergugat tersebutmaka dapat disimpulkan bahwa atas bukti surat P1 dan P5 yangmenjadi sentral pertimbangan Majelis hakim Pengadilan Arga Makmuradalah mengandung cacad

telahdipidananya tergugat atas perjanjian tersebut karena melakukan tindakpidana turut serta melakukan penipuan dan dihukum pidana penjaraselama 2 (dua)tahun dan 6(enam) bulan (untuk mempertegas kembalimaka kami lampirkan photo coipy kutipan putusanPengadilan NegeriArga Makmur No 265/Pid.B/2011/AMBahwa jika Majelis hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur telahmempertimbangkan hal tersebut maka seharusnya Pengadilan NegeriArga Makmur adalah berwenang untuk mengadili perkara aquo karenaperjanian tersebut adalah cacad

Membatalkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Arga MakmurNomor 03/PDt.G/2012/PN.AM tanggal 22 Nopember 2012DALAM EKSEPSIe Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya2223e Menyatakan Pengadilan Negeri Berwenang MengadiliPerkara aquo karena Perjanjian mengandung klausulArbitrase adalah cacad hukum dan tidak sah.DALAM POKOK PERKARAe Mengabulkan Gugatan Penggugat/Pembanding Untukseluruhnyae Meletakkan sita jaminan harta tak bergerak milik ParaTergugat sesuai dengan surat permohonan penyitaanNomor 150

MengadiliPerkara Aquo karena Meskipun ada klausula Perjanjian yangmenyatakan apabila terjadi sengketa antara Penggugat denganTergugugat menunjuk Badan arbitrase untuk menyelesaikan sengketaTetapi karena Perjanjian dimaksud dilakukan dengan rangkaiankebohogan dimana Tergugagat telah dibuktikan bersalah melakukanPenipuan sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Arga makmur No265/ Pid.B/2011/AM dan dijatuhi Pidana 2 (dua) tahun dan 6(enam)bulan maka dengan sendirinya perjanjian tersebut batal demi hukum(cacad

Hakimanggota Majelis Hakim Tinggi Pada Pengadilan Tinggi Bengkuluberpendapat sebagai berikut;Bahwa untuk membuktikan kebenaran dari Keberatan PenggugatPembanding yang menyatakan bahwa Perjanjian antara Penggugatdengan Tergugat cacad hukum maka Hal ini harus dibuktikan terlebihdahulu;Bahwa Untuk membuktikan hal dimaksud harus diketahui pulakapan suatu Perjanjian dinyatakan cacad Hukum, Berdasarkan Pasal1321 Kitab Undangundang hukum Perdata Tiada sepakat sah apabila sepakat itu diberikan karena kehilafan

Bahwa segala Bentuk surat yang dibuat oleh Tergugat Atas tanah ObjekSengketa guna untuk menjadi milik pribadinya ,Merupakan Perbuatanmelawan Hukum, maka segala bentuk surat yang timbul atas tanah objeksengketa menjadi milik Tergugat adalah cacad Hukum, tidak bekekuatanHukum dan Tidak berlaku menurut Hukum .Oleh karena itu para Penggugat Mohon Kepada Yth.

Ketua /Majelis HakimMenyatakan surat yang timbul atas Tanah Objek Sengketa menjadi milikTergugat Adalah cacad Hukum, Tidak Berkekuatan Hukum, dan tidakberlaku menurut Hukum, karena Tanah Objek Sengketa adalah TanahWarisan Alm . Sulaiman dan bukan Tanah milik Tergugat, karena masih adaahli waris yang lain yang mempunyai Hak atas Objek SengketaHalaman 6 dari 24 putusan Nomor 126/Pat.G/2018/MS.

Menyatakan perbuatan Tergugat dalam menerbitkan surat atas tanahobjek sengketa menjadi milik pribadinya adalah perbuatan melawanHukum .dan menyatakan segala bentuk surat yang timbul atas objeksengketa atas nama Tergugat adalah cacad Hukum , tidak berkekuatanHukum dan tidak berlaku menurut Hukum.3. Menyatakan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas objek sengketaadalah sah dan berharga .4. Menyatakan tanah kebun /tanah Lapangan Bola Kaki adalah milik Alm.Sulaiman Alias Leube Leman /Almh.

Ketua /Majelis Hakim Menyatakan surat yangtimbul atas Tanah Objek Sengketa menjadi milik Tergugat Adalah cacad Hukum,Tidak Berkekuatan Hukum, dan tidak berlaku menurut Hukum, karena TanahObjek Sengketa adalah Tanah Warisan Alm.

Menyatakan perbuatan Tergugat dalam menerbitkan surat atas tanahobjek sengketa menjadi milik pribadinya adalah perbuatan melawan Hukumdan menyatakan segala bentuk surat yang timbul atas objek sengketa atasnama Tergugat adalah cacad Hukum, tidak berkekuatan Hukum dan tidakberlaku menurut Hukum; Menyatakan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas objek sengketaadalah sah dan berharga; Menyatakan tanah kebun /tanah Lapangan Bola Kaki adalah milik Alm.Sulaiman Alias Leube Leman /Almh.

Hakim Pengadilan Agama Temanggung selakumediator;Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang ataspertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;Bahwa, atas ermohonan tersebut Termohon juga menjelaskan bahwaTermohon masih menjalankan kewajibannya sebagai isteri dan telahmempunyai 2( dua ) anak dan sampai sekarang Termohon masih sehat tidakmempunyai cacad badan yang tidapat disembuhkan;Bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yangterjadi di persidangan

Pasal 56 ayat (1 Kompilasi Hukum Islam, makapermohonan tersebut menjadi kKewenangan absolut Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa permohonan ijin poligami yang diajukan olehPemohon tidak berdasarkan hukum karena ternyata bahwa Temohon masihmenjalankan kewajibannya sebagi isteri dan telah mempunyai 2 ( dua ) oranganak, dan isteri juga tidak mendapatkan cacad badan yang tidak bisadisembuhkan, sebagaimana ketentuan pasal 4 ayat (2) Undangundang Nomor1 tahun 1974 jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam;Put.

Praperadilantersebut ternyata adanya keberpihakan kepada seseorangyang bernama STEPANUS GINTING yang mengaku sebagai korbanPenganiayaan yang disangka dilakkan oleh anak PemohonPraperadilan oleh karena Tanpa Didukung denganAlat BuktiYang Cukup, sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 21ayat (1) KUHAP;Bahwa dengan demikian Surat Penangkapam dan SuratPenahanan yang diterbitkan oleh Termohon Praperadilan Iselaku Kepala Kepolisian Resort Tanah Karo SektorTigapanah di Tigapanah adalah TIDAK SAH dan CACAD

HUKUMoleh karena Tanpa Didukung denganAlat Bukti Yang Cukupsebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 21 ayat (1)KUHAP;Bahwa oleh karena Surat Penangkapan dan Surat Penahananyang diterbitkan oleh Termohon Praperadilan I selakuKepala Kepolisian Resort Tanah Karo Sektor Tigapanah diTigapanh adalah TIDAK SAH dan CACAD HUKUM sehingga sudahseharusnya menurut hukum terhadap diri anak PemohonPraperadilan harus di lepaskan dari Tahanan KepolisianResort Tanah KaroSektor Tigapanah di Tigapanah (Pasal 82ayat

Menyatakan Tindakan Termohon Praperadilan I yangmenerbitkan Surat Perintah Penangkapan dengan Nomor : SPKap/27/VI1I/2013/Reskrim tanggal 18 Juli 2013 dan SuratPerintah Penahanan Nomor : SP.Han/14/VI1T/2013/RESKRIMtanggal 19 Juli 2013 terhadap diri anak PemohonPraperadilan bernama : ASMADI SEMBIRING tidak sah olehkarena Cacad Hukum;3. Menyatkan tindakan Termohon Praperadilan If danTermohon Praperadilan III melanggar ketentuan Pasal 21 ayat(1) KUHAP;4.

memberikan jawabannya yang pada pokoknya menyatakansebagai berikut:SALIN POKOK PERKARAMenimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil baikpermohonan maupun jawabannya masingmasing, Pemohon danTermohon telah mengajukan alatalat bukti sebagaimanadisebutkan diatas;Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan daripemohon, Hakim menyimpulkan bahwa yang dipermasalahkan dalampermohonan praperadilan ini adalah : apakah benarpenangkapan dan penahanan yang dilakukan terhadap ASMADISEMBIRING tidak sah dan cacad

tersebut denganmengajukan bukti surat T7 yaitu fotocopy PenunjukanPenasehat Hukum untuk ASMADI SEMBIRING tertanggal 18 Juli2013 yang menerangkan bahwa Polsek Tigapanah menunjukFaudu Halwa, SH untuk mendampingi tersangka tersebutsehingga dengan demikian maka dalil Permohonan Pemohontersebut tidak beralasan dan harus ditolak; bahwa Surat Penangkapan dan Surat Penahanan yangditerbitkan oleh Termohon Praperadilan I selaku KepalaKepolisian Resort Tanah Karo Sektor Tigapanah diTigapanah adalah TIDAK SAH dan CACAD

Syamsuddin ;Bahwa keberadaan 5 Sertifikat Hak Milik obyek perkara7atas orang orang tersebut dinilai sebagai orang orang yangtidak berhak atas tanah tersebut dan dinilai penerbitannyamengandung cacad hukum/salah prosedur ;b.

ternak ;Bahwa berdasar a sampai dengan c, Majelis Hakim bandingberpendapat bahwa hubungan hukum dan/atau kepentingan ParaPenggugat atas tanah tersebut terbukti secara sah danmeyakinkan >Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kepentingan ParaPenggugat dalam gugatan ini sebagaimana ditentukan pasal 53(1) Undang Undang No. 5 Tahun 1986 telah ~~ terpenuhi :Menimbang, bahwa karena pasal 53 (1) telah terpenuhimaka Majelis Hakim akan masuk pada pasal 53 (2) Undang UndangNo.5 Tahun 1986 tentang sejauh mana cacad

suratkeputusan pemberian hak tersebut berjangka waktu palinglama 6 bulan setelah tanggal penetapan ;Menimbang, bahwa berdasar a dan b Majelis Hakim bandingmenilai ke 5 Sertifikat Hak Milik objek perkara diterbitkansecara melanggar hukum yaitu melanggar pasal 23, 25dan 28 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentangpendaftaran tanah serta melanggar azas azas umum pemerintahanyang baik yaitu azas kecermatan/ketelitian dan kepatutan ; Menimbang, bahwa dengan demikian dalil Penggugat tentangadanya cacad

Implikasi yuridisnya kedua Akta tersebut di atas cacad hukum,selanjutnya batal demi hukum.5. Bahwa sejak dibuatkan Akta Jual Beli No. 189/Gml/2008 tanggal 09 April 2008untuk Sertifikat SHM. No. 2765 an. Nyonya Munirotun dan Akta Jual Beli No.190/Gml/2008 tanggal 09 April 2008 an.

Edy Haryanto tersebut hingga saat iniPara Penggugat tidak pernah menerima, memegang, memiliki dan menyimpanAktaakta tersebut, melainkan dikuasai secara sepihak oleh pembeli, bahwadalalam Hukum Perdata khususnya Hukum Perjanjian diatur secara jelas dantegas Akta Jual Beli dibuat rangkap 2 yang mempunyai kekuatan hukum yangsama dan diberikan kepada masingmasing para pihak yaitu penjual dan pembeli,dengan demikian kedua Akta Jual Beli tersebut di atas adalah cacad hukum,selanjutnya batal demi hukum.6

Edy Haryanto cacad hukum danbatal demi hukum, maka Jul Santoso tidak berhak balik nama dan tidak berhakmenjadikan hak milik atas tanah dan bangunan dengan Sertifikat SHM No.2765dan Sertifikat SHM No. 2766. Selanjutnya Sertifikat SHM No.2765 dan SertifikatSHM. No.2766 atas nama Jul Santoso, karena sejak 9 April 2008 secara jelas dantegas harus batal demi hukum.7.

Edy Haryanto dan Sertifikat SHMNo.2765 dan Sertifikat SHM No. 2766 atas nama Jul Santoso cacad hukum danbatal demi hukum, maka Sertifikat SHM No.2765 dan Sertifikat SHM No. 2766atas nama Jul Santoso yang dijadikan jaminan hutang Fasilitas Kredit denganPT.BNI (Persero) Tbk. Sentra Kredit Kecil Solo Jl. Ir. Sutami No. 76 Surakarta(Tergugat I) adalah secara jelas, nyata dan tegas dinyatakan juga cacad hukumdan batal demi hukum.

pasti tentang pelaksanaan penjualan secaralelang.12.Bahwa menurut hukum untuk mencapai suatu kepastian hukum Para Penggugatharus di Aanmaning/Somasi dari Pengadilan Negeri dahulu, maka penjualanbarang/benda yang menjadi obyek sengketa tidak akan cacad hukum dan bataldemi hukum.13.Bahwa Para Penggugat belum/tidak pernah mendapat surat dari PengadilanNegeri adanya Sita Eksekusi terhadap barang/benda yang menjadi obyeksengketa yang akan dijual secara lelang.

Bahwa berdasarkan Bab Ketentuan Umum Pasal 1 angka 14 PeraturanMentri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak AtasTanah Negara Dan Hak Pengelolaan yang mengatakan :Pembatalan hak atas tanah adalah pembatalan keputusan pemberiansuatu. hak atas tanah atau sertipikat hak atas tanah karena keputusantersebut mengandung cacad hukum adminisirasi dalam penerbitannyaatau untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperolehkekuatan

Pasal 104 Peraturan Mentri Negara Agraria/KepalaHalaman 40 dari 94 Putusan Nomor 19/Pat.G/2016/PN MowBadan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata CaraPemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan HakPengelolaan yang mengatakan :(1) Pembatalan hak atas tanah meliputi pembatalan keputusanpemberian hak, sertipikat hak atas tanah keputusan pemberian hakdalam rangka pengaturan penguasaan tanah;(2) Pembatalan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diterbitkan karena terdapat cacad

Peraturan Mentri Negara Agraria/KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata CaraPemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan HakPengelolaan yang mengatakan : (1) Pembatalan hak atas tanah dilakukan dengan Keputusan Menteri;(2) Pembatalan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) Menteri dapat melimpahkan kepada Kepala Kantor Wilayah ataupejabat yang ditunjuk;Bahwa berdasarkan Bab VI Tata Cara Pembatalan Hak Atas TanahBagian Kedua Pembatalan Hak Atas Tanah Karena Cacad

HukumAdministratrif Pasal 106 Peraturan Mentri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata CaraPemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan HakPengelolaan yang mengatakan :(1) Keputusan pembatalan hak atas tanah karena cacad hukumadministratif dalam penerbitannya, dapat dilakukan karenapermohonan yang berkepentingan atau oleh Pejabat yangberwenang tanpa permohonan):(2) Permohonan pembatalanhak dapat diajukan atau langsung kepadaMenteri atau Pejabat yang ditunjuk

atau melalui Kepala KantorPertanahan); = 222222 oon nn nnn enn en cee nn nn neeBahwa berdasarkan Pasal 107 Peraturan Meteri Negara Agraria/KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata CaraPemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan HakPengelolaan yang mengatakan : Cacad hukum administratifsebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) adalah:Halaman 41 dari 94 Putusan Nomor 19/Pat.G/2016/PN Mowa.

Permohonan dilampiri data pendukung sebagaimana diatur dalam Pasal 71ayat (2) huruf c dan 4d, antara lain berupa= Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : DPO/54/XII/2011/RESKRIMPOLRES SLEMAN tanggal 7 Desember 2011 ; = Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Ke3Kepolisian Resort Sleman Nomor : B/419/VIII/2013/Reskrim tanggal30 Agustus 2013 ;= Fotokopi SHM No. 603 1/Wedomartani ;= Surat Keterangan lain yang menunjukkan adanya cacad administrasi ;e Bertentangan dengan Peraturan Pemerintah R.I

(c) Dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran peralihan hak ataupembebanan hak yang bersangkutan tidak lengkap ; d...dst : . ......dst ; (f) Perbuatan hukum yang dibuktikan dengan Akta PPAT batal .....dst.Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, seharusnya Tergugatmenolak peralihan hak dari Penggugat kepada IKHSAN , karena := KTP yang dilampirkan adalah KTP fiktif bukan atas nama Penerima= Perbuatan Hukum yang dibuktikan dengan akta PPAT batal, yakni,Akta Jual Beli cacad hukum administrasi,

Tergugat seharusnya menolak pembebanan hak atas nama Bank RakyatIndonesia berkedudukan di Jakarta Pusat, karena : e Merupakan rangkaian tak terpisahkan dari batalnya balik nama/peralihan hak dari I Nyoman Trisantosa kepada Ikhsan ; e Dokumen tidak lengkap, tidak menyertakan KTP yang benar atasnamapemilik hak dalam SHM No.6031/Wedomartani ; e Terdapat perbuatan hukum yang dibuktikan dengan Akta PPAT batal,yakni Akta Kuasa Pembebanan Hak Tanggungan yang cacad hukumadministrasi karena pemberi kuasanya

Oleh karena itu Majelis menilai Penggugat tidak mempunyai kepentinganuntuk mengajukan gugatan terhadap sikap diam Tergugat terhadap Surat PermohonanPenggugat Nomor : Eska26.01.14/TUN tanggal 27 Januari 2014 ;Bahwa keberatan Penggugat/Pembanding adalah sebagai berikute Bahwa judex fakti telah mempertimbangkan bukti formal akta jual beli ( Bukti T6)akan tetapi mengabaikan fakta hukum lainnya terkait cacad hukumnya Akta Jual Belia quo dan proses peralihan hak pada SHM (Bukti P3 = T4 ) ; e Bahwa judex

Mengakibatkan luka berat;Menimbang, bahwa menurut Pasal 90 KUHP maka yang termasukkedalam pengertian luka berat pada tubuh adalah: penyakit atau luka yang tidakdapat diharapkan akan dapat sembuh secara sempurna, atau yang karenanyamenimbulkan bahaya maut atau adanya luka yang membuat senantiasa tidakcakap lagi melaksanakan jabatan atau pekerjaan secara teruS menerus,kehilangan kegunaan dari suatu panca indera, cacad tubuh, terganggunya akalsehat selama waktu lebih dari empat minggu, dan keguguran

atau matinya janindalam kandungan seorang perempuan ;Menimbang, bahwa sedangkan pengertian cacad tubuh adalahhilangnya anggota tubuh atau hilangnya fungsi anggota tubuh yangmenyebabkan suatu akibat yang tetap berupa terganggunya gerak dan aktifitaskehidupan atau membahayakan jiwa;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum diatas diperolehkenyataan akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban menderita lukarobek pada bagian perut dan sempat dirawat di rumah saksi selama empat hari,namun demikian

luka Terdakwa tersebut bukan merupakan penyakit atau lukayang tidak dapat diharapkan akan dapat sembuh secara sempurna, atau yangkarenanya menimbulkan bahaya maut atau adanya luka yang membuatsenantiasa tidak cakap lagi melaksanakan jabatan atau pekerjaan secara terusmenerus, kehilangan kegunaan dari suatu panca indera, cacad tubuh, danterganggunya akal sehat selama waktu lebih dari empat minggu, dengandemikian luka yang diderita oleh saksi korban tersebut menurut hukumbukanlah termasuk dalam kategori

No. 33 PK/TUN/2005.tidak dilakukan oleh Tergugat (Termohon Peninjauankembali), meskipunlangkahlangkah sebelumnya dan sesudahnya semua dilaksanakan, makapenerbitan Surat Keputusan Obyek Sengketa yang berisi hasil PenilaianKemampuan dan Kepatutan terhadap Penggugat (Pemohon Peninjauankembali) tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) PeraturanBank Indonesia No. 2/23/PBI/2000, tanggal 6 Nopember 2000 dengandemikian mengandung cacad hukum; Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan surat keputusan

obyeksengketa tersebut mengandung cacad hukum, maka harus dinyatakanbatal dan kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabutnya, sehinggagugatan Penggugat harus dikabulkan;Bahwa sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung RI .yang memeriksa dan mengadili perkara ini atas Permohonan PemohonPeninjauankembali terhadap obyek sengketa berupa Surat KeputusanDEPUT GUBERNUR SENIOR BANK ~ INDONESIA No,3/60/DGS/DPwBI/Rahasia, tanggal 24 Desember 2001 telah berakhir dantidak berlaku lagi hanya berlaku

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut demi mencapaitujuan yang lebih baik kehidupan perbankan dan memberikan perlindungankepentingan masyarakat luas, maka adanya kekeliruan kecil dalampelaksanaan tahapan ke VII Fit and Proper test yang dinilai oleh JudecFactie sebagai cacad formal tidak harus dijadikan alasan formal untukmembatalkan hasil Fit and Proper Test dimaksud .., dstnya".Bahwa dalam memeriksa dan mempertimbangkan putusan Hakim JudexFactie baik dalam tingkat banding maupun dalam

hasil PembahasanKomite Evaluasi Perbankan kepada Bank dan pihakpihak yang dinilaitidak dilakukan oleh Tergugat (Termohon Peninjauankembali), meskipunlangkahlangkah sebelumnya dan sesudahnya semua dilaksanakan, makapenerbitan Surat Keputusan obyek sengketa yang berisi hasil PenilaianKemampuan dan Kepatutan terhadap Penggugat (Pemohon Peninjauankembali) tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) PeraturanBank Indonesia No. 2/23/PBI/2000, tanggal 6 Nopember 2000 dengandemikian mengandung cacad

hukum.Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan surat keputusan obyeksengketa tersebut mengandung cacad hukum, maka harus dinyatakanbatal dan kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabutnya, sehinggagugatan Penggugat harus dikabulkan..

gugatan point 2 anakanak dari Pewaris Daud Kumeang dan LiesCornelia Ratu ada sejumlah 7 (tujuh) orang dan ada yang sudah meninggalStien Kumeang, Elisa Kumeang, seharusnya semua anakanak dari yangmeninggal ditarik sebagai pihak dalam perkara sebagai ahli waris pengganti ;Bahwa Tergugat memperoleh objek sengketa menerima hibah dari DientjeKumeang karena objek sengketa dalam pembahagian menjadi milik DientjeKumeang, seharusnya Dientje Kumeang ditarik menjadi pihak dalam perkaraEKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT CACAD

HUKUMBahwa gugatan Penggugat cacad hukum atau cacad formil karena didalamposita gugatan Penggugat tidak bertindak menggugat guna kepentinganseluruh ahli waris Pewaris Daud Kumeang dan Lies Cornelia Ratu ;Dalam Pokok PerkaraHalaman 8 dari 24 halaman Putusan No. 468/Pdt.G/2018/PN.Mnd1.

eksepsi dari Tergugat tersebut, MajelisHakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut sudah memasuki pokok perkarayang perlu pembuktian dipersidangan ;Eksepsi Plurium Litis Consortium Bahwagugatan kurang pihak, seharusnya semua anakanak Stien Kumeangdan Elisa Kumeang (Sudah meninggal ) ditarik sebagai pihak sebagai ahliwaris pengganti ; Bahwa Tergugat memperoleh objek sengketa menerima hibah dari DientjeKumeang seharusnya Dientje Kumeang juga ditarik sebagai pihak dalamperkara ini; Bahwa gugatan Penggugat cacad

hukum atau cacad formil karena dalamposita gugatan Penggugat tidak bertindak menggugat guna kepentinganseluruh ahli waris Pewaris Daud Kumang dan Lies Ratu;Halaman 21 dari24 halaman Putusan No. 468/Pdt.G/2018/PN.MndMenimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat tersebut diatas, MajelisHakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim eksepsi Tergugat tentangkurang pihak (litis consortium) dalam gugatan Penggugat adalah beralasanhukum karena Penggugat dalam perkara ini

Kalaupun ada alas hak Para Tergugatterhadap Tanah Sengketa tersebut, tentunya cacad yuridis dan tidaksah, dikarenakan Tanah Sengketa tersebut bukanlah miliknya yang sah,karena bagaimanapun juga yang paling berhak terhadap TanahSengketa tersebut adalah Para Penggugat yang merupakan keturunandari Lok Kewah (Almarhum);. Bahwa perbuatan dari Para Tergugat yang menguasai dan mengerjakanserta mengakui Tanah Sengketa tersebut sebagai miliknya adalahperbuatan melawan hukum;.

Menyatakan hukum, bahwa Para Tergugat tidak berhak sama sekaliterhadap Tanah Sengketa;10.Menyatakan hukum bahwa segala persuratan yang timbul terhadap TanahSengketa dalam bentuk apapun adalah tidak sah dan cacad yuridis,sehingga batal demi hukum;11.Menyatakan hukum bahwa menguasai dan mengerjakan serta mengakuiTanah Sengketa oleh Para Tergugat sebagai miliknya adalah perbuatanmelawan hukum;12.Menyatakan hukum bahwa perbuatan/tindakan Para Tergugat terhadap diriPara Penggugat telah menimbulkan kerugian

Oleh karena perkara diPengadilan Negeri Mataram dengan putusan Nomor 134/Pdt.G/2013/PN.MTR tertanggal 17 Maret 2014 tidak ada, maka tentunya PutusanPengadilan Tinggi Mataram Nomor 86/PDT/2014/PT.MTR. tanggal 11September 2014 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri MataramNomor 134/Pdt.G/2013/PN.MTR. tanggal 17 Maret 2014 menjadi cacad,dikarenakan putusan yang dikuatkan tersebut adalah putusan yang tidakada/putusan yang salah, sehingga sangat wajar dan beralasan hukumapabila Putusan Pengadilan Tinggi

Bahwa penerbitan Keputusan obyek sengekta oleh Tergugatmengandung cacad yuridis karena obyek sengketa tersebut tidak Ssesuaidengan data fisik dan data yuridis. Karena Penggugat sebagai satusatunya ahli waris tidak pemah dimintai persetujuan atau ijin atasterbitnya objek sengketa tersebut, seharusnya Tergugat sebelummenerbitkan obyek sengketa terlebih dahulu melakukan pengumpulanHalaman 5 dari 22 hal.

Penyimpanan daftar unum dan dokumen;Dan juga bertentangan pula dengan Peraturan Menteri Agraria/KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999, bagian keduaPembatalan Hak Atas Tanah karena cacad hukum adminsitrasi, Pasal106 ay at (l)menegaskan :Keputusan pembatalan hak atas tanah karena cacad hukumadministratif penerbitannya, dapat dilakukan karena permohonan yangberkepentingan atau oleh Pejabat yang berwenang tanpa permohonan..Maka dengan demikian secara yuridis penerbitan obyek sengketamengandung

cacad substansi karena tidak sesuai data fisik dan datayuridis ;.

Negara tidak memiliki kewenangan absolutmengadili perkara a quo karena yang menjadi dasar gugatan Penggugat/Pembanding adalah permasalahan Hak/Kepemilikan; Menimbang, bahwa dalildalil gugatan Penggugat/Pembanding adanyakepemilikan terhadap suatu bidang tanah merupakan upaya menunjukkan adanyakepentingan Penggugat/Pembanding terhadap surat keputusan objek sengketasebagaimana syarat formal pengajuan gugatan Tata Usaha Negara vide Pasal 53ayat (1) di atas, dengan alasanalasan gugatan bukan menyangkut cacad

hukumnyaterhadap kepemilikan pihak lain, namun karena cacad hukumnya tindakan hukumadministratif yang dilakukan Tergugat/Terbanding selaku pejabat Tata UsahaNegara dalam menerbitkan keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat HakPakai Nomor : 0001/Parungmulya dan Sertipikat Hak Pakai Nomor : 0002/Parungmulya atas nama Tergugat II Intervensi/Terbanding (vide bukti T II Int15Menimbang, bahwa mencermati gugatan Penggugat/Pembanding a quo,yang dituntut dalam petitumnya adalah keputusan Tata Usaha

Negara berupapembatalan Sertipikat Hak Pakai dan pokok permasalahan bukanlah pengujianmenyangkut cacad hukumnya kepemilikan namun cacad hukumnya tindakanhukum administratif yang dilakukan Tergugat/Terbanding selaku pejabat TataHal. 11 dari 17 hal.

Berdasarkan uraiandalil Hukum tersebut diatas maka Gugatan PENGGUGAT Cacad Formilkarena Error in Subiecto;ll.

Gugatan PENGGUGAT Cacad Formil berupa Obscuur Libel (Kabur/tidak lelas) Bahwa dalam dalil gugatan PENGGUGAT angka 6, adalah dalil yangmengadaada dan tidak berdasar hukum, oleh karena tuntutan atassesuatu hasil yang tidak dirinci berdasar fakta adalah merupakan Gugatanyang tidak mempunyai dasar hukum dan kabur/tidak jelas, yang manaPENGGUGAT tidak menguraikan secara rinci biayabiaya apa saja yangtelah dan akan dikeluarkan serta kerugian apa saja sehingga mencapaiangka yang begitu besar sejumlah Rp

400.000.000. untuk kerugianmateriil dan Rp.800.000.000. untuk kerugian immaterial tidak dijelaskanoleh PENGGUGAT secara rinci;Bahwa antara materi ganti kerugian yang diminta PENGGUGAT pada daliangka 6 dalam Posita dengan dalil angka 5 dan 6 dalam petitum tidak jelasdan tidak singkron sehingga rancu dan membingungkan akibatnya menjadikabur dan tidak jelas, maka sangat patut bila majelis Hakim menyatakanHalaman 5 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pat.G/2015/PN Lwkpula Gugatan PENGGUGAT Cacad

Djarum cabangLuwuk, adalah tidak benar oleh karena TERGUGAT Il bukan karyawan PT.Djarum cabang Luwuk/Sulawesi Tengah; Dalam gugatan PENGGUGAT angka 6, adalah tidak berdasar hukum,olehkarena tuntutan atas sesuatu hal yang tidak dirinci berdasar faktamerupakan Gugatan yang tidak patut dipenuhi; Berdasarkan uraian Hukumtersebut diatas maka Gugatan PENGGUGAT Cacat Formil karenakeliru/salah subjek hukum;Gugatan PENGGUGAT Cacad Formil karena Kabur/tidak Jelas Dalam gugatan PENGGUGAT angka 6, adalah alasan

mencapai angka yang begitu luar biasa sejumlahRp400.000.000. untuk kerugian materiil dan Rp.800.000.000. untukkerugian immaterial tidak dijelaskan oleh PENGGUGAT secara rinci berupaapa saja kerugian immaterial tersebut;Ganti kerugian yang diminta PENGGUGAT pada angka 6 dalam Positadengan alasan angka 5 dan 6 dalam petitum tidak jelas dan tidakbersesuaian sehingga kacau dan membingungkan akibatnya menjadi kaburdan tidak jelas, maka sangat patut bila Majelis Hakim menyatakan pulaGugatan PENGGUGAT Cacad

(limas ribu delapan puluh limameter persegi), Sertifikat Hak Guna Banguanan No. 3738, namun demikian,Halaman 24 Putusan Nomor 505/PDT/2018/PT.DKI16.17.PEMOHON INTERVENSI tidak mendalilkan darimana asal peralinan alashak tanah quo kepada PEMOHON INTERVENSI, dengan demikian SertifikatHak Guna Banguanan No. 3738 harus dinyatakan cacad yuridis atau cacadhukum.

Selain itu, PEMOHON INTERVENSI juga tidak mempunyai AktaPeralihan sebagai alas hak penerbitan Sertifikat Hak Guna Banguanan No.3738, dengan demikian Sertifikat Hak Guna Banguanan No. 3738 harusdinyatakan cacad yuridis atau cacad hukum. Oleh karena itu, dalilPEMOHON INTERVENSI yang memdalilkan tanah milik TERMOHONINTERVENSI / PENGGUGAT sebagai milik dari PEMOHON INTERVENSIharus dinyatakan ditolak.

Maka untuk itu, harus dinyatakan cacad hukumatau cacad yuridis Sertifikat Hak Guna Banguanan No. 3738.Bahwa walaupun KUASA HUKUM = dahulu TERGUGAT ~ sekarangTERMOHON' INTERVENSII belum menjadi KUASA HUKUM dariTERGUGAT REKONVENSI / PEMOHON INTERVENSI ternyata KuasaHukum TERMOHON INTERVENSII / TERGUGAT telah mendalilkanTERGUGAT REKONVENSI / PEMOHON INTERVENSI sebagai pemilikatas tanah a quo dengan batasbatas dan lu% seperti dalampermohonan TERGUGAT REKONVENSI / PEMOHON INTERVENSI.Walaupun demikian,

Dengandemikian, hal tersebut, dinubungkan lagi dengan luas tanah yang sangatjaun berbeda dalam satu giriek justru membuktikan adanya dugaanterjadinya tindak pidana pemalsuan surat maupun keterangan palsu.Dengan demikian, seluruh Akta pendukung penerbitan dan atau Sertifikat HakGuna Banguanan No. 3738 harus dinyatakan cacad yuridis atau cacadhukum.

kepada TERGUGAT REKONVENSI / PEMOHONINTERVENSI atas tanah milik adat Girik C Nomor 193 Persil 91.a Blok S.III,tercatat atas nama RISAN bin KOTET, seluas kurang lebih 6.210 m2 (enamribu dua ratus sepuluh meter persegi), yang oleh umum dikenal terletak diKelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, dengan batasbatas: sebelah Utara Tanah Milik JAHWI, sebelah Timur tanah milik BONCEL, sebelah Selatan tanah milik TIYUNG, sebelah Barat SALURAN AIR.Menyatakan tidak sah menurut hukum dan atau cacad

V memasang hak tanggungan padaTURUT TERGUGAT III oleh karena didasarkan pada perbuatan melawanhukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I, I dan II maupun TERGUGAT Voleh karenanya Sertifikat Hak Tanggungan yang dikeluarkan oleh TURUTTERGUGAT III dinyatakan cacad dan batal demi hukum serta tidak mempunyaikekuatan hukum mengikat bagi siapa saja yang mendapat hak dari padanya .Bahwa, setelah keluarnya Putusan Kasasi Nomor 449/K/Pdt/2008 tertanggal 26September 2008 Tergugat I pada tanggal 02 Juli 2010 telah

Notaries (Turut Tergugat IV) di Jakarta, telah membuktikanbahwa hasil rapat umum pemegang saham luar Biasa tersebut adalah cacad danbatal demi hukum. Dengan demikian sangat beralasan dan berdasarkan hukumapabila Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.

Tranka Kabel Nomor 01 tanggal03 Juli 2010 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat IV dinyatakan cacad danbatal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi siapasaja yang mendapat hak dari padanya.Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum tersebut Penggugat telah dirugikanbaik secara materiil maupun immateriil, kerugian mana patut dan layak harusditanggung oleh Tergugat I, II, III, dan TV untuk seluruhnya.

ALUCO, yangdibuat dibawah tangan bermaterai cukup tertanggal 15 Januari 2007, dengannilai sebesar Rp. 20.509.500.600,9 Menyatakan cacad dan Batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatanhukum mengikat bagi siapa saja yang mendapat hak dari padanya Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 02 Juli 2010 sebagaimana yangdituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.

Notaris (Turut Tergugat IV) di Jakarta, telah membuktikanbahwa hasil rapat umum pemagang saham luar biasa tersebut adalah cacad danbatal demi hukum. Dengan demikian sangat beralasan dan berdasarkan hukumapabila Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.

Bahwa Jual Beli antara TERGUGAT I dengan TERGUGAT I terhadap TANAHSENGKETA milik PENGGUGAT adalah cacad hukum dan Batal Demi Hukum karenaTANAH SENGKETA yang diperjual belikan tersebut adalah milik sah dariPENGGUGAT; 22 222222 2922 n nnn nnn nnn nnn anne nnn =10.Bahwa seharusnya TERGUGAT IV teliti dan cermat dalam memproses PermohonanPensertifikatan yang diajukan oleh TERGUGAT I agar tidak merugikan PENGGUGATsebagai pihak yang berhak atas TANAH SENGKETA.

Bahwa PENGGUGAT kuatir melihat dilokasi TANAH SENGKETA sekarang sedang13.14.didirikan Bangunan oleh TERGUGAT II, untuk itu PENGUGAT mohon agar ketuaPengadilan Negeri Denpasar dan atau Ketua Majelis Hakim yang menyidangkanperkara untuk mengeluarkan PUTUSAN PROVISI agar TERGUGAT II menghentikansementara kegiatan PEMBANGUNAN diatas TANAH SENGKETA sampai perkaradiputus; Bahwa oleh karena dasar penguasaan TERGUGAT II terhadap TANAH SENGKETAadalah berdasarkan AKTA JUAL BELI yang CACAD HUKUM dan BATAL DEMIHUKUM

Menyatakan hukum bahwa Jual Beli TANAH SENGKETA antara TERGUGAT Idengan TERGUGAT II dengan Akta Jual Beli Nomor 21/2011 tanggal 14 Mei 2011yang dibuat dihadapan TERGUGAT III adalah cacad hukum dan batal demi hukum,karena TANAH SENGKETA yang diperjual belikan adalah milik dari PENGGUGAT;6.

Menyatakan hukum bahwa terbitnya perubahan Sertifikat Hak Milik No.777, luas 723M2 dari atas nama TERGUGAT I menjadi atas nama TERGUGAT II yang didasarkanpada Sertifikat Hak Milik No.777 yang tidak sah dan AKTA JUAL BELI No.21/2011tanggal 14 Mei 2011 yang cacad hukum dan batal demi hukum adalah tidak sah dantidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 7.