Ditemukan 133 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : drs.haris drs.hadi drs.haji drs.heri drs.ari drs.hani drs.hardi
Pengadilan PN BANGKO Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 13-10-2016 — Putus : 30-11-2016 — Upload : 17-12-2016
Putusan PN BANGKO Nomor 152/Pid.Sus/2016/PN Bko
Tanggal 30 Nopember 2016 — Supriyanto als Supri bin Sarjito
73 — 11
  • digunakan untukkepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untukreagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkanpersetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat danMakanan;Menimbang, bahwa dalam Lampiran UndangUndang Nomor 35 Tahun2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa methamfetaminatermasuk NarkotikaGolongan nomor urut 61;Menimbang, bahwa dalam buku Narkotika dan Psikotropika DalamHukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi serta Penyuluh Hukum, Drs.Hari
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 02-11-2020 — Putus : 10-12-2020 — Upload : 09-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 586/PDT/2020/PT BDG
Tanggal 10 Desember 2020 — Pembanding/Penggugat I : Tn Irfan l Diwakili Oleh : Sigit Riyanto,SH, Dkk.
Terbanding/Tergugat : PT Bank CIMB Niaga,Tbk
Terbanding/Turut Tergugat I : Notaris di Kota Bogor Ny Natalia Lini Handayani,SH
Terbanding/Turut Tergugat II : PPAT Daerah Kerja Kabupaten Tangerang Ny Dyah Ida Harnani,S.Sos,SH,M.Kn
Terbanding/Turut Tergugat III : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Tangerang II
Terbanding/Turut Tergugat IV : Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional BPN Kota Tangerang Selatan
Turut Terbanding/Penggugat II : Ny Arti Yustinah
179 — 51
  • tempat kedudukan hukum yangtetap dan seumumnya di kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor diBogorVide : Pasal 118 HIR/ pasal 142 RBg ayat (1) dinyatakan Tuntutan perdata,pertama tama yang harus diperiksa di Pengadilan Negeri, dimasukkandengan surat gugatan yang ditandatangani oleh Penggugat ataukuasanya sesuai dengan pasal 123 HIR/ 147 RBg, kepada KetuaPengadilan Negeri yang meliputi daerah hukum dimana Tergugatberdiam, atau jika tidak diketahui kediamannya, maka di tempattinggalnya (Vide : Drs.Hari
    Turut Tergugat, hal ini juga didengarsecara langsung oleh Terbanding/ Tergugat yang hadir dipersidanganVide : Pasal 118 HIR/ pasal 142 RBg ayat (1) dinyatakan Tuntutan perdata,pertama tama yang harus diperiksa di Pengadilan Negeri, dimasukkandengan surat gugatan yang ditandatangani oleh Penggugat ataukuasanya sesuai dengan pasal 123 HIR/ 147 RBg, kepada KetuaPengadilan Negeri yang meliputi daerah hukum dimana Tergugatberdiam, atau jika tidak diketahui kediamannya, maka di tempattinggalnya (Vide : Drs.Hari
    14.Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang tidak tepat, karena gugatan ParaPembanding/ Para Penggugat tidak kurang pihak karena merupakankewenangan Para Pembanding/ Para Penggugat untuk menentukanSiapaSiapa yang digugatnyaVide : Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor : 305 K/ Sip/ 1971tanggal 16 Juni 1971 dalam bukunya Drs.Hari Sasangka,SH,MH danAhmad Rifai,SH dalam berjudul Perbandingan HIR dengan Rbg,CV Mandar Maju, 2005, Bandung, him.2931 dinyatakandinyatakan Pengadilan Tinggi tidak berwenang untuk
    karena jabatanmenempatkan seseorang yang tidak digugat sebagai Tergugat, karenahal tersebut adalah bertentangan dengan azas acara perdata, bahwahanya Penggugatlah yang berwenangVide : Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No.880 K/ Sip/ 1973 tanggal 6Mei 1975 dinyatakan Drs.Hari Sasangka,SH,MH dan Ahmad Rifai,SHdalam bukunya berjudul Perbandingan HIR dengan Rbg, CVMandar Maju, 2005, Bandung, hilm.2931 dinyatakan Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung :Bahwa oleh Hakim pertama ketiga
Pengadilan PN BANGKO Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 13-10-2016 — Putus : 30-11-2016 — Upload : 17-12-2016
Putusan PN BANGKO Nomor 153/Pid.Sus/2016/PN Bko
Tanggal 30 Nopember 2016 — Muhammad Bujang alias Bujang bin Jamaludin
62 — 10
  • digunakan untukkepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untukreagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkanpersetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat danMakanan;Menimbang, bahwa dalam Lampiran UndangUndang Nomor 35 Tahun2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa methamfetamina termasukNarkotika Golongan nomor urut 61;Menimbang, bahwa dalam buku Narkotika dan Psikotropika DalamHukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi serta Penyuluh Hukum, Drs.Hari
Pengadilan PN BANGKO Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 13-10-2016 — Putus : 30-11-2016 — Upload : 17-12-2016
Putusan PN BANGKO Nomor 154/Pid.Sus/2016/PN Bko
Tanggal 30 Nopember 2016 — Muhammad Arifin alias Kifli bin Purnomo
67 — 6
  • digunakan untukkepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untukreagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkanpersetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat danMakanan;Menimbang, bahwa dalam Lampiran UndangUndang Nomor 35 Tahun2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa methamfetamina termasukNarkotika Golongan nomor urut 61;Menimbang, bahwa dalam buku Narkotika dan Psikotropika DalamHukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi serta Penyuluh Hukum, Drs.Hari
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum
Register : 16-11-2022 — Putus : 08-05-2023 — Upload : 09-05-2023
Putusan PN SURABAYA Nomor 2450/Pid.B/2022/PN Sby
Tanggal 8 Mei 2023 — Penuntut Umum:
1.RAKHMAWATI UTAMI, SH
2.NI PUTU PARWATI, SH
Terdakwa:
RACHMAD MASYHURI, SE
75 — 9
  • em>;
  • Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
  • Menyatakan barang bukti berupa:
    1. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat pemesanan kavling blok C-5 Junwangi Krian dari CV.Karya Artha Lestari tanggal 19 Nopember 2016;
    2. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 07 tanggal 14 Januari 2017 yang dibuat di Notaris Drs.Hari
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 27-10-2011 — Upload : 09-02-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1750 K/Pid.Sus/2011
Tanggal 27 Oktober 2011 — MUSHOLIN bin SATIYO ;
53 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hari Sasangka, SH, di atas yang menyatakan"Seorang pejabat Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara yang berbuatsesuatu atau tidak berbuat sesuatu atau yang tidak bertentangan dengankewajibannya dan sudah sesuai dengan jabatannya, tidak bisa dikenaiketentuan Pasal 5 ayat (2) UndangUndang No. 20 Tahun 2001 (Drs.Hari Sasangka, SH, MH, Komentar Korupsi, CV.
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 04-12-2006 — Putus : 19-07-2007 — Upload : 24-04-2014
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 108/G.TUN/2006/PTUN.SBY
Tanggal 19 Juli 2007 — dr. KASAN, dkk melawan KEPALA DINAS PERIJINAN KOTA MALANG
99 — 53
  • Peraturan Daerah hanya ditanda tangani oleh Kepala Daerah dan tidakditandatangani serta pimpinan DPRD karena DPRD bukan merupakan bagian dariPemerintah Daerah, serta secara procedural persetujuan dari Ketua DPRD Kota Malangharus diambil dalam rapat paripurna DPRD Kota Malang, sebagaimana yang termuat92dalam Keputusan DPRD Kota Malang Nomor 19 Tahun 2001 ;Menimbang, bahwa Peta Evaluasi/Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)Kota Malang yang termuat dalam lampiran bukti surat T9 menurut keterangan saksi Drs.HARI
Pengadilan PN REMBANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 25-11-2010 — Upload : 25-07-2011
Putusan PN REMBANG Nomor 95/Pid.B/2010/PN.Rbg
Tanggal 25 Nopember 2010 — H. HENDARSONO Bin SURATMAN PAWIRO HARJO
83 — 23
  • BPR Bank Pasar Rembang periodeSeptember 2005 s/d April 2006 yang dibuat oleh Drs.HARI RIYADI, MM;1 (satu) lembar surat pernyataan H. HENDARSONO, Drs.H. WIRATMOKO, MM, M. ZAHLI, SH, Drs. HARI RIYADI, MMdan MASKURI,SE.MM tertanggal 05 Mei 2007 bermateraidan tandatangan asli ;1 (satu) lembar surat pernyataan H. HENDARSONOtertanggal 03 Juli 2006 bermaterai dan tangantanganasli ;1 (satu) lembar surat Bupati Rembang Nomor700/2647/2005 tanggal 11 Nopember 2005 ditujukankepada H.
Pengadilan PN GRESIK Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 11-04-2012 — Putus : 11-01-2012 — Upload : 11-04-2012
Putusan PN GRESIK Nomor 430/Pid.B/2011
Tanggal 11 Januari 2012 — AMIR DJOEWITO,DK
85 — 66
  • milyar lima ratustujuh puluh juta tujuh ratus empat puluh tujuh ributiga ratus empat puluh tujuh rupiah).Bahwa benar setelah dibuat perubahan perjanjian kreditNomor 14 kemudian diikuti/dilanjutkan dengan perjanjianpemberian jaminan secara fidusia nomor 15.Bahwa benar PT.Nusantara Citra Alam Raya telah membuatdaftar penilaian harga atas persediaan barang Nomor :131/NCAR/LSBCA/2007 Tertanggal 24 September 2007.Bahwa benar PT.Nusantara Citra Alam Raya meminta bantuanpada Kantor Jasa Penilai Publik Drs.HARI
Pengadilan PT SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 29-09-2021 — Putus : 04-11-2021 — Upload : 04-11-2021
Putusan PT SAMARINDA Nomor 10/PID.TPK/2021/PT SMR
Tanggal 4 Nopember 2021 — Pembanding/Terdakwa I : MARDONIUS RAYA Anak Dari RAMPAN Diwakili Oleh : MARDONIUS RAYA Anak Dari RAMPAN
Terbanding/Penuntut Umum : Iswan Noor, S.H.
109 — 65
  • Hal inimengingat terdakwa tidak bisa disumpah selayaknya saksi,namun apabila Penuntut Umum memisah berkas, makaterdakwa dapat disumpah sebagai Saksi Mahkota dantentunya keterangannya dapat diambil untuk memberatkanatau meringankan satu sama lain sesuai peran masingmasing(vide : Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana hal 51 karangan Drs.Hari Sasangka, SH.,MH., dan Lily Risita.,SH.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 14-08-2017 — Upload : 22-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1167 K/PID.SUS/2017
Tanggal 14 Agustus 2017 — SAYUN MARINI Binti SUDARSO WINARTO
84 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hari Widada merasa ada kejanggalan mengenaijumlah setoran angsuran dari kelompok yang tidak wajar yaitu ada angsurandari beberapa kelompok hingga sejumlah 5 (lima) kali angsuran sekaligus,kemudian pada saat di Kantor UPK Lumintu Kecamatan Semanu, saksi Drs.Hari Widada menegur Terdakwa dan menyampaikan kejanggalan tersebutkepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menerangkan bahwa dari angsuran 5(lima) kali sekaligus tersebut dimaksudkan untuk menghilangkan kelompokdari keanggotaan kelompok penerima manfaat
Pengadilan PT YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-02-2017 — Putus : 22-03-2017 — Upload : 23-03-2017
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 1/PID.SUS-TPK/2017/PT YYK
Tanggal 22 Maret 2017 — SAYUN MARINI Binti SUDARSO WINARTO
75 — 31
  • Hari Widada merasa ada kejanggalan mengenaijumlah setoran angsuran dari kelompok yang tidak wajar yaitu ada angsurandari beberapa kelompok hingga sejumlah 5 (lima) kali angsuran sekaligus,kemudian pada saat di Kantor UPK Lumintu Kecamatan Semanu, saksi Drs.Hari Widada menegur terdakwa dan menyampaikan kejanggalan tersebutkepada terdakwa, kemudian terdakwa menerangkan bahwa dari angsuran 5(lima) kali sekaligus tersebut dimaksudkan untuk menghilangkan kelompokdari keanggotaan kelompok penerima manfaat
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-09-2016 — Putus : 09-01-2017 — Upload : 27-04-2017
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Yyk
Tanggal 9 Januari 2017 — SAYUN MARINI Binti SUDARSO WINARTO
94 — 14
  • sudah pernah study tour ke Balidengan dana dari biaya operasional UPK, dikelola oleh Terdakwa sebagaibendahara yang diambil dari keuntungan UPK Lumintu, padahal keuntuganUPK Lumintu itu harus dipergunakan untuk Modal UPK dan untuk kelembagaandan operasional BKAD dan Badan Pengawas serta dana sosial yang harusdikembalikan ke masyarakat sebagaimana keterangan saksi Aris Rahmanto,untuk itu Terdakwa telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Drs.Hari