Ditemukan 25664 data
170 — 45
Direktorat Jendral Kekayaan Negara Cq. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bogor
Tergugat:
KEMENTRIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDRAL PERBENDAHARAAN BADAN PENGELOLA DANA LINGKUNGAN HIDUP (BPDLH)
62 — 25
RAGA KARYA PERMATA
Tergugat:
KEMENTRIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDRAL PERBENDAHARAAN BADAN PENGELOLA DANA LINGKUNGAN HIDUP (BPDLH)
AIDILIN ALI
Termohon:
1.Direktur Jendral Pajak
2.KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA
50 — 36
Pemohon:
AIDILIN ALI
Termohon:
1.Direktur Jendral Pajak
2.KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA
INDRA ERSANKO
Termohon:
1.KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDRAL PAJAK JAKARTA UTARA
2.KEPALA KEJAKSAAN TINGGI DKI JAKARTA
381 — 158
Pemohon:
INDRA ERSANKO
Termohon:
1.KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDRAL PAJAK JAKARTA UTARA
2.KEPALA KEJAKSAAN TINGGI DKI JAKARTA
122 — 54
RAGUNA SAKTI MULIA;UNIT LAYANAN PENGADAAN SUB KELOMPOK KERJA BARANG 1 DIREKTORAT JENDRAL BINA GIZI DAN KIA KEMENTERIAN KESEHATAN RI
., KewarganegaraanIndonesia, pekerjaan Advokat, kantor TOM &PARTNERS, beralamat di Plaza MetropolitanRuko Permata Blok A2, Jalan Sultan HasanuddinNo. 26, Tambun, Bekasi, berdasar Surat KuasaKhusus' tertanggal 6 Mei 2015, selanjutnyaCISCDUt .... eee cece eceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees Penggugat;Melawan :UNIT LAYANAN PENGADAAN SUB KELOMPOK KERJA BARANG 1DIREKTORAT JENDRAL BINA GIZI DAN KIAKEMENTERIAN KESEHATAN RI, berkedudukan diHalaman 1 dari 55 halaman Putusan Nomor 106/G/2015/PTUNJKTJalan
5.Ade Arifianto, SH
Tergugat:
1.Kementrian Keuangan Republik Indonesia Cq Direktorat Jendral Kekayaan Negara Direktorat Jendral Kekayaan Negara Lain - lain pada Kementrian Keuangan Republik Indonesia
2.Kementrian Keuangan Republik Indonesia Cq Direktorat Jendral Kekayaan Negara Cq Lembaga Management Aset Negara
Turut Tergugat:
BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) JAKARTA BARAT
112 — 10
Eka Putri Oktarina
5.Ade Arifianto, SH
Tergugat:
1.Kementrian Keuangan Republik Indonesia Cq Direktorat Jendral Kekayaan Negara Direktorat Jendral Kekayaan Negara Lain - lain pada Kementrian Keuangan Republik Indonesia
2.Kementrian Keuangan Republik Indonesia Cq Direktorat Jendral Kekayaan Negara Cq Lembaga Management Aset Negara
Turut Tergugat:
BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) JAKARTA BARAT
124 — 42
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jendral pajak kantor Wilayah DJP Bali, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung SelatanTerhadapH. ERIES JONIFIANTO, SH. MH
706 — 245
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jendral pajak kantor Wilayah DJP Bali, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung SelatanLawanH. ERIES JONIFIANTO, SH. MH
441 — 164 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, DIREKTORAT JENDRAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJP BALI, KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BADUNG SELATAN tersebut;
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, DIREKTORAT JENDRAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJP BALI, KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BADUNG SELATAN, TERHADAP H. ERIES JONIFIANTO, S.H., M.H.
PUTUSANNomor 21 PK/Pdt.SusPailit/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus kepailitan (renvoi prosedur) padapemeriksaan peninjauan kembali telan memutus sebagai berikut dalamperkara:KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,DIREKTORAT JENDRAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJPBALI, KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BADUNGSELATAN, berkedudukan di Jalan Kapten Tantular, Nomor 4,Renon, Denpasar, Bali, diwakili oleh Vincentus Sukamto, Ak.
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi KementerianKeuangan Republik Indonesia, Direktorat Jendral Pajak Kantor WilayahDJP Bali, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Selatan tersebut;2.
SusPailit/2020Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauankembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: KEMENTERIANKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, DIREKTORAT JENDRAL PAJAKKANTOR WILAYAH DJP BALI, KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMABADUNG SELATAN, tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dariPemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembalidihukum untuk membayar biaya
2004 tentangKepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang UndangNomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang UndangNomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telahdiubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan keduadengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI: Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali: KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,DIREKTORAT JENDRAL
136 — 58
KEMENTRIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDRAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR I KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURABAYA WONOCOLOlawanPT. JAFA INDONESIA,
PUTUSANNomor : 08/PKPU/2016/PN.Niaga.SbyDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMajelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkaraPenundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Nomor : 08/PKPU/2016/PN.Niaga.Sbyyang memeriksa dan mengadili keberatan atas Rapat Verifikasi Piutang Pajak danPencocokan Piutang oleh Kementrian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral PajakKantor Wilayah DJP Jawa Timur Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocoloterhadap PT.
JAFA INDONESIA (Dalam Pailit) dalam permohonan yang diajukan oleh : KEMENTRIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDRAL PAJAKKANTOR WILAYAH DJPJAWATIMUR KANTORPELAYANAN PAJAK PRATAMA SURABAYA WONOCOLO,Jalan Jagir Wonokromo Nomor 104 Surabaya, dalam hal inimemberi Kuasa kepada UTAMI.,S.Sos.,MM Dkk berdasarkanSurat Kuasa Khusus tertanggal 11 Nopember 2016. SelanjutnyaCiSebut SDAA ..........ceeeeeeeeeeeeeeeeeteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees PEMOHON ;TERHADAPPT.
33 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : DIREKTUR JENDRAL PAJAK tersebut;
perkara dalam peninjauan kembali;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak serta peraturan perundangundangan yang terkait;MENGADILI,Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali : DIREKTUR JENDRAL
48 — 7
NORDANTO, Tempat lahir di Hikun pada tanggal 10 Nopember 1968, Laki-laki, Tempat tinggal di Jalan Jendral Basuki Rahmat, RT 004, Desa Hikun, Kec. Tanjung, Kab. Tabalong, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta ; --------------------------------------------------II. MARTINI, Tempat lahir di Kambitin Hikun, pada tanggal 24 Desember 1982, Perempuan, Tempat tinggal di Jalan Jendral Basuki Rahmat, RT 004, Desa Hikun, Kec. Tanjung, Kab.
P/2012/PN.TjgDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkaraperkara perdata pada tingkatpertama telah memberikan penetapan sebagai berikut, atas permohonan yang diajukan olehI NORDANTO, Tempat lahir di Hikun pada tanggal 10 Nopember 1968, Lakilaki, Tempat tinggal di Jalan Jendral Basuki Rahmat, RT 004, Desa Hikun, Kec.Tanjung, Kab.
Tabalong, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta ;II MARTINLTempat lahir di Kambitin Hikun, pada tanggal 24 Desember 1982,Perempuan, Tempat tinggal di Jalan Jendral Basuki Rahmat, RT 004, Desa Hikun,Kec. Tanjung, Kab.
LISNAWATI ; n nne nnnBahwa saksi kenal dengan para pemohon, ada hubungan dengan para pemohon,karena para pemohon adalah kakak ipar saksi, dan tidak ada hubungan pekerjaandengan para pemohon ; Bahwa para pemohon tinggal di jalan Jendral Basuki Rahmat, RT 004, Desa Hikun,Kec. Tanjung, Kab.
P.2 merupakan Kartu Tanda Pendudukpemohon ORDANTO dan pemohon MARTINI, bukti surat P.4 merupakan kartu keluargapara pemohon ; Menimbang, bahwa sesuai Undangundang No. 23 Tahun 2006 TentangAdministrasi Kependudukan, bahwa bukti surat P.1, P.2 dan P.3 merupakan identitas resmipenduduk yang didalamnya juga terdapat keterangan menyangkut alamat atau tempattinggal para pemohon ; Menimbang, bahwa di muka persidangan saksi LISNAWATI dan MANSYURmenerangkan bahwa para pemohon bertempat tinggal di jalan Jendral
Tabalong, oleh karenanya dari keterangan keduaorang saksi tersebut dihubungkan dengan bukti surat P.1, P.2 dan P.4 yang salingbersesuaian dan berhubungan serta sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 13 dan 14Undangundang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pengadilanberkesimpulan para pemohon adalah penduduk Kota Tanjung yang bertempat tinggal dijalan Jendral Basuki Rahmat, RT 004, Desa Hikun, Kec. Tanjung, Kab.
123 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
Direktorat Jendral Merek
279 — 241 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menerima permohonan Banding dari Pemohon DIREKTORAT JENDRAL BINA MARGA, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM, PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, tersebut;
Kementerian Pekerjaan Umum, Kepala Sub BagianBantuan Hukum Bidang Bina Marga, Biro Hukum KementerianPekerjaan Umum, Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum, BagianHukum dan Perundangundangan, Setditjen Bina MargaKementerian Pekerjaan Umum, dan Para Staf Biro HukumKementerian Pekerjaan Umum, beralamat di Jalan PatimuraNomor 20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 2 April 2015;Pemohon dahulu Penggugat;MelawanSMCC HUTAMA JOINT OPERATION, berkedudukan diSummitmas Il lantai 12, Jalan Jendral
Santosa, S.H., dan kawankawan, Para Advokatberalamat di Equity Tower, Lantai 12, Sudirman Central BusinessDistrict (SCBD), Jalan Jendral Sudirman Kav.5253, Jakarta 12190,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juli 2015;Termohon dahulu Tergugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Hal. 1 dari 30 hal. Put.
122 — 21
DIREKTUR JENDRAL KEKAYAAN NEGARA CQ. KANTOR WILAYAH DIREKTUR JENDRAL KEKAYAAN NEGARA (DJKN) CQ. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) Tasikmalaya. 2.PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk. (BANK BJB) KANTOR CABANG SINGAPARNA
SUDIN Als DAENG Bin PABEK
Termohon:
kementrian keuangan RI Cq Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea dan Cukai Wilayah Riau
48 — 11
Pemohon:
SUDIN Als DAENG Bin PABEK
Termohon:
kementrian keuangan RI Cq Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea dan Cukai Wilayah Riau
323 — 72
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jendral pajak kantor Wilayah DJP Bali, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung SelatanTERHADAPH. ERIES JONIFIANTO, SH. MH
Terdakwa:
ANDRI Als JENDRAL Bin ENTAH
25 — 4
MENGADILI:
- Menyatakan terdakwa ANDRI Als JENDRAL Bin ENTAH terbukti bersalah melakukan tindak pidana melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum.
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDRI Als JENDRAL Bin ENTAH dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun.
Terdakwa:
ANDRI Als JENDRAL Bin ENTAH
41 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
MUKAROMAH vs KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDRAL KEKAYAAN NEGARAWILAYAH DJKN JAWA TIMUR, KEPALA KANTORPELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANGJEMBER, dk
80 — 4
BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk (tergugat 1)Direktorat Jendral Kekayaan Negara Kanwil DJKN Jawa Tengah dan D.I.Y (tergugat 2)