Ketua Kerapatan Adat Nagari(KAN) Gurun Panjang KecamatanBayang Kabupaten Pesisir Selatancq.

RANGKAYOTANGAH, Ketua Kerapatan Adat Nagari Gurun Panjang AMRAN BUSMANTO DT.RAJO LELO dan fungsionaris nagari yaitu Wali Nagari Gurun Panjang KecamatanBayang Kabupaten Pesisir Selatan ANDI REFLINDO;6.

Bahwa Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Gurun Panjang tidakberkwalitas untuk ditarik selaku Tergugat;Bahwa setelah Para Tergugat baca dengan teliti dan cermati gugatan Penggugatpoint 5, yang menarik Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Gurun Panjang selakutergugat adalah keliru oleh karena KAN dalam hal ini hanya bersifat mengetahuidalam pembuatan ranji Kaum Penggugat, Maka untuk itu gugatan Penggugat tidakdapat diterima (Niet Ontvantkelijk Verklaara);B.

selaku Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN)oleh karena dalil gugatan penggugat terkait Keputusan Ketua Kerapatan AdatNagari (KAN) Gurun Panjang No. 001/KptsKAN/GP/1994 Tanggal 29 Juni 1993dibuat oleh Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) gurun Panjang yang lama (ALIUMAR DT.

Dan Kerapatan Adat Nagari Gurun Panjanghanya membuat perkiraan bahwa berdasarkan keterangan,kesaksian, sebelumnya tanah objek perkara adalah tanah BY.

5 (lima) Surat Kepala BPN Tenggarongtanggal 3 Januari 1994 sebagai alat bukti surat untuk pengajuanpermohonan Peninjauan Kembali (PK) Nomor 11/Pdt.G/1998/PN.Tertanggal 10 April 2003;Bahwa berdasarkan Keppres Nomor 57 tanggal 17 Agustus 1972penulisan huruf U pada katakata Kesultanan dan Sultant pada Suratkantor kerapatan besar Pengadilan Sjaraijah Igama Islam yangseharusnya menggunakan ejaan lama yaitu OE sedangkan legalisir olehNotaris Jakarta Nomor 4701/1950 atas nama saksi Prof.

SudiknoMertokusumo, S.H. menyatakan tidak pernah menandatangani di Suratkantor kerapatan besar Sjaraijah Igama Islam Tenggarong Nomor 291/KKBKKKN/1941 tanggal 1 Januari 1941 karena saksi Prof. Dr. SudiknoMertokusumo, S.H. pada tahun 1950 belum bergelar Prof. Dr dan saksiProf. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. tidak pernah berprofesi sebagaiNotaris;Bahwa berdasarkan ahli Harmansyah selaku karyawan PT.

No. 1624 K/Pid/20123 Menyatakan terhadap barang bukti berupa:aCopy Surat Hibbah Hakim Ketoea Kantor Kerapatan Besar PengadilanSjaraijah Igama Islam Tenggarong Nomor 290/KKBKKKN/1941tanggal 1 Januari 1941 (P.2) yang telah disesuaikan dengan aslinyatanggal 2 September 1998 di Pengadilan Negeri Tenggarong;Copy Surat Zegel Hakim Ketua Kantor Kerapatan Besar PengadilanSjaraijah Igama Islam Tenggarong Nomor 291/KKBKKKN/1941tanggal 1 Januari 1941 terdaftar di Notaris Prof. Dr.

Besar PengadilanSjaraijah Igama Islam Tenggarong Nomor 290/KKBKKKN/1941tanggal 1 Januari 1941 (P2) yang telah disesuaikan dengan aslinyatanggal 2 September 1998 di Pengadilan Negeri Tenggarong;Copy Surat Zegel Hakim Ketua Kantor Kerapatan Besar PengadilanSjaraijah Igama Islam Tenggarong Nomor 291/KKBKKKN/1941tanggal 1 Januari 1941 terdaftar di Notaris Prof.

BesarPengadilan Sjaraijah Igama Islam Tenggarong Nomor290/KKBKKKN/1941 tanggal 1 Januari 1941 (P2), danSurat Zegel Hakim Ketua Kantor Kerapatan BesarPengadilan Sjaraijah Igama Islam Tenggarong Nomor291/KKBKKKN/1941 tanggal 1 Januari 1941 terdaftar diNotaris Prof.

RAJO USALI, Jabatan Rang Tuo Adat Suku MelayuNagari Lubuk Kilangan, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang danselaku Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lubuk Kilangan KotaPadang;2. SYAFRI SADIN. DT. RAJO BASA, Jabatan Rang Tuo Adat SukuMelayu Nagari Lubuk Kilangan, Kecamatan Lubuk Kilangan, KotaHalaman 1 dari 16 Hal. Putusan Nomor 2031 K/Pdt/2014Padang dan selaku Sekretaris Kerapatan Adat Nagari (KAN) LubukKilangan Kota Padang;. ARMANSYAH DT.

Gugatan Para Penggugat dapat dikategorikan dalam bentuk gugatanperwakilan kelompok (class action) yang tidak mempunyai dasar hukum;Bahwa jika dicermati dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 2, yangmenyatakan:Quote:Kesemuanya bertindak dan atas nama Nagari Lubuk Kilangan, KecamatanLubuk Kilangan, Kota Padang dan selaku Pengurus Kerapatan Adat Nagari(KAN) dan Ninik Mamak Nagari Lubuk Lubuk Kilangan, .... dan seterusnya;Unquote;Bahwa jika dicermati pendalilan Para Penggugat tersebut Para Penggugatmendalilkan

September 2013 dibatalkan dalamtingkat banding;Unquote;Bahwa pertimbangan hukum yang demikian jelas pertimbangan hukum yangkeliru dan tidak berdasar hukum, karena Judex Facti Pengadilan NegeriPadang sudah tepat dengan pertimbangan hukum putusannya dan apabiladicermati lebih jauh lagi gugatan TUK/Pembanding/Para Penggugat tentangidentitas TUK/Pembanding/Para Penggugat, tampak jelas dan tandas bahwaTUK/Pembanding/Para Penggugat merupakan Rang Tuo Adat Suku Melayusekaligus juga Ketua dan Sekretaris Kerapatan

Jadi untuk mengajukan gugatan incasu TUK/Pembanding/Para Penggugat tidak perlu lagi surat kuasa khususdari Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lubuk Kilangan, karena gugatan in casudiajukan langsung oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lubuk Kilangan yangdiwakili oleh Ketua dan Sekretarisnya serta Para Ninik Mamak Panghulu 6(enam) Suku;Bahwa sesuai dengan prinsip Kepemilikan Hak Ulayat, maka jelas di kuasaisecara komunal oleh pemilik Ulayat.

Adat Nagari;Bahwa dalam posita gugatan telah dinyatakan secara tegas, bahwaPenggugat dan Penggugat II bertindak sebagai Ketua dan SekretarisKerapatan Adat Nagari, sehingga dengan demikian tidak diperlukan lagi adanyakuasa resmi dari Kerapatan Adat Nagari;Bahwa namun demikian dalam pokok perkara, setelah mencermati/meneliti/memeriksa buktiobukti yang diajukan Para Penggugat/Para TermohonKasasi sangat lemah tidak mampu mendukung dalildalil gugatan ParaPenggugat sendiri.

Bahwa untuk mencari penyelesaian persoalan ini sebelum ParaPenggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Lubuk SikapingPara Penggugat sudah melakukan upaya yaitu dengan membuat laporanpersoalan ini kepada Kerapatan Adat Nagari Cubadak yaitu Tergugat VII,Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XtIl,Tergugat XIII dan Tergugat XIV, akan tetapi persoalan tersebut diputussaja secara sepihak oleh Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX,Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat

XIII dan Tergugat XIVtanpa mempertemukan kedua belah pihak yang berperkara dan juga tanpapersetujuan pemilik ulayat yaitu Good And Happy Rajo Gadumbang ;Halaman 6 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Lbs23.24.25.26.27.Bahwa salah satu tugas dan fungsi Kerapatan Adat Nagari (KAN) adalahmenyelesaikan perkaraperkara perdata adat dan istiadat, termasuk salahsatunya menyelesaikan sengketa tanah ulayat.

Adat Nagari Cubadak yaitu Tergugat VII,Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XIl,Tergugat XIII dan Tergugat XIV, akan tetapi persoalan tersebut diputussaja secara sepihak oleh Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX,Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII dan Tergugat XIVtanpa mempertemukan kedua belah pihak yang berperkara dan juga tanpapersetujuan pemilik ulayat yaitu Good And Happy Rajo Gadumbang ;Bahwa salah satu tugas dan fungsi Kerapatan Adat Nagari (KAN

Adat Nagari, kami Kerapatan Adat Nagari (KAN)Halaman 30 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN LbsCubadak sudah memanggil Sdr.

32 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN LbsKami Tergugat VII sampai dengan Tergugat XIV (Kerapatan Adat NagariCubadak) dalam melaksanakan proses sidang perkara perdata tetapmengutamakan mendahulukan bajanjang naik batanggo turun dan mencarisolusi perdamaian, tetapi jika pihak penggugat dan tergugat tetapbersikukuh, maka Hakim Adat Kerapatan Adat Nagari tetap membuatkeputusan sebagai hasil penetapan menurut sepanjang adat sesuai denganadat di Alam Minangkabau dan dalam perkara dengan

Maka Penggugatmelanjutkan pada KAJ (Kerapatan Adat Jorong) di Koto Malintang;Bahwa di dalam KAJ (Kerapatan Adat Jorong) di Koto Malintang padatanggal 16 Oktober 2009 yang mana Kerapatan Adat Jorong (KAJ)memutuskan bahwa sepanjang adat milik Nursiah dan anakanaknya.Disini jelas KAJ telah memutuskan yang berhak atas tanah objek perkaratersebut adalah Penggugat, tetapi Tergugat IVI tidak juga maumenyerahkan kembali objek perkara tersebut kepada Penggugat;Bahwa dengan tidak dijalaninya putusan Kerapatan

Adat Jorong (KAJ)oleh Tergugat IVI maka Penggugat kembali mengadukan Tergugat IVIke Kerapatan Adat Nagari (KAJ) Koto Tangah Kecamatan TilatangKamang yang mana keputusan dari Kerapatan Adat Nagari (KAN)tertanggang 31 Juli 2010 berbunyi antara lain;a Menyatakan tanah yang disengketakan menjadi hak milik Nursiahturun temurun sampai kepada anak cucu Nursiah;b Menyatakan Tergugat IVI terhitung surat keputusan ini,menyerahkan tanah yang digarap atau ditempati atau dijadikankebun diserahkan kepada Nursiah

Bahwa yangberwenang memeriksa dan memutus mengenai sah atau tidaknya sako/gelaryang disandang seseorang adalah Kerapatan Adat Nagari (KAN)/ Majelis AdatTertinggi dalam Nagari.

Rajo Malanomaka Penggugat harusnya mengajukan gugatan ke Kerapatan Adat Nagari(KAN) Baringin bukan ke Pengadilan Negeri Batusangkar. Disana baru jelashitam putihnya ;Bahwa mengenai gelar dubalang Dt. Rajo Malano yaitu gelar Jenso dilekatkanIntan Gonti anak ketiga Boento kaum kami Tergugat.

Bahwa terhadap dalil Posita Gugatan dan Petitum GugatanPenggugat sebagaimana tersebut pada angka 1 dan 2 diatas,BUKAN KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI yang dalamperkara ini Pengadilan Negeri Batusangkar UNTUKMEMERIKSA DAN MENGADILINYA, melainkan adalahWEWENANG KERAPATAN ADAT NAGARI SETEMPAT dalamhal ini Kerapatan Adat Nagari (KAN) Baringin, dan persoalan Sako adalah termasuk tugas Bestuur / Pemerintah ;Ketentuan ini ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI ;1.

Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Maret 1969 No.250 K/Sip/1968 menyatakan :Perselisihan/persengketaan mengenai gelar seorang penghulu, bukanlahwewenang Pengadilan, melainkan adalah wewenang Kerapatan Adat Nagarisetempat ;2.

Adat Nagari setempat ;Menimbang, bahwa Kerapatan Adat Nagari (KAN) selaku lembaga Adat akanmemeriksa perkara ini dan dalam keputusannya akan menyebutkan bahwa apabilaada pihak yang keberatan atas keputusan Kerapatan Adat Nagari maka dapatmengajukan perkaranya ke Pengadilan Negeri ;Menimbang, bahwa adanya perbedaan pendapat terkait dengan kewenanganPengadilan Negeri dalam mengadili masalah sako dimana pendapat pertamamenyatakan bahwa Pengadilan melainkan wewenang Kerapatan Adat Nagarisetempat, hal

Penggugat:
1.ARMEN PATIGAN ALAM
2.YURNADI SUTAN DI JAMBI
3.HASAN BASRI MANDARO PANJANG
4.SYAMSUAR GINDO MALIN
Tergugat:
KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) SIRUKAM

Selatan berbatasan dengan tanah Barain yang telah dijual kepada AbdulNasir,Barat dengan tanah Dahniar binti Djinar,Timur dengan tanah Allis ;Kedua tumpak tanah tersebut merupakan objek sengketa dalam perkara ini ;e Bahwa tanah sengketa dan tanah yang ada disekitarnya adalah berasal daritanah ulayat nagari, yang asalusulnya adalah sekitar tahun 1971 tanah ulayatnagari yang berlokasi di Padang Tandikat Koto Marapak Nagari Air HajiKecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan oleh NinikMamak/Kerapatan

Menyatakan sah tanah sengketa adalah hak milik Para Penggugat berasal daritanah ulayat nagari yang diperdapat dengan cara adat diisi limbago dituangmenurut sepanjang adat yang berlaku kepada Ninik Mamak/Kerapatan AdatNagari Air Haji, yang disahkan dan disetujui dengan Surat KeputusanKerapatan Adat Nagari (KAN) Air Haji Nomor : 03/SK/KANAH/IV/2005tanggal 21 April 2005 ;4.

Adat Nagari(KAN) Air Haji Nomor : 03/SK/KANAH/IV/2005 tanggal 21 April 2005, karenaPara Penggugat tidak pernah menguasai tanah objek sengketa dan Surat KeputusanKerapatan Adat Nagari Air Haji Nomor : 03/SK/KANAH/IV/2005 tersebut adalahtidak benar karena Kerapatan Adat Nagari Air Haji dari dulunya sampai saat inihanya ada di Jalan Kato Panai Air Haji dan bukan di Jalan Lubuk Buaya Air Haji ;Bahwa tidak benar pada tahun 2003 tanah objek sengketa oleh Para Penggugat parit/pagar dan ditanami dengan

Adat NagariAir Haji dan yang mengajukannya adalah Para Penggugat dan oleh Kerapatan AdatNagari Air Haji telah mengambil kesimpulan menurut sepanjang adat dan hukumPutusan No.26/Pdt.G/2011/PN.Pin.Halaman 11 dari 4112yang berlaku bahwa tanah objek perkara adalah hak dari TergugatB yangdiperdapatnya dari TergugatA dengan jalan jual beli berdasarkan Surat KeteranganJual Beli ;Bahwa tindakan dan perbuatan Para TergugatA dengan TergugatB yang telahmelakukan pembongkaran pagar dan merusak tanaman sawit

Bukti P/3 i Foto kopi Surat Keputusan Kerapatan Adat NagariAir Haji Nomor : 03/SK/KANAH/IV/2005, bertanggal 21 April 2005,sesuai dengan aslinya,Bukti P/4 : Foto kopi Ranji/Silsilah Keturunan Anduang SinaSuku Melayu Padang Tandikat Koto Marapak, bertanggal 3 Agustus 2011,.

Alamrus (Camat Kecamatan Pancung Soal 19982004), saksi Badrizon, saksi Darmonis, saksi Rasadi Rangkayo TamakAlam (Sekretaris Kerapatan Adat Nagari Inderapura 20002003);Berdasarkan permohonan Syofyan Jamil dan Suarni yang sudahmenguasai dan mengelolah tanah sejak 1970, maka nagari memberikanhak untuk dimiliki oleh Syofyan Jamil dan Suarni melalui Kerapatan AdatNagari Inderapura dengan memberikan Surat Keputusan Kerapatan AdatNagari (KAN) Inderapura Nomor : 19 /KANIND/III2002 Tertanggal 19Maret 2002

(Bukti T.1 dan T.llC) dan Surat Keterangan Wali NagariHalama 21 dari 24 halaman Putusan Nomor 54/PDT/2019/PT PDGInderapura Nomor : 54/WNIND/SKT III.2002 Tertanggal 20 Maret 2002(Bukti T.I dan T.IID), diketahui Camat Pancung Soal;Photo copy (Bukti T.I dan T.llC) dan (Bukti T.I dan T.IlD) dipersidangandiperlihatkan kepada saksi dan dibenarkan oleh saksi Kamil Indra(Anggota Kerapatan Adat Nagari Inderapura tahun 2001 2003), saksiDrs.

Alamrus (Mantan Camat Pancung Soal 1998 2004) dan RasadiRangkayo Tamak Alam (Mantan Sekretaris Kerapatan Adat NagariInderapura 2000 2003);Permohonan yang diajukan oleh Syofyan Jamil dan Suarni kepadaKerapatan Adat Nagari Inderapura dan penegasan hak milik kepadaTergugat III Tidak ada kaitannya Surat Pernyataan tanggal 1 Novembwer1977 (Bukti P2);Tergugat Ill menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 10/Ken.

Inderapura yangdigambarkan dengan Surat Ukur tanggal 16 Mei 2002 No.11/Inderapura/2002 luas 17.335 M2 atas nama Syofyan Jamil dan Suarnikarena telah memenuhi syaratsyarat formal Ssesuai dengan peraturandan standar prosedur UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 (LN1960No. 104) yaitu berdasarkan Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari(KAN) Inderapura Nomor : 19 /KANIND/III2002 Tertanggal 19 Maret2002 (Bukti T.!

dan T.IID),diketahui Camat Pancung Soal;e Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Inderapura Nomor :19/KANIND/III2002 Tertanggal 19 Maret 2002 (Bukti T.I dan T.IIC)dipersidangan diperlihatkan kepada saksi Rasadi Rangkayo Tamak Alam(Sekretaris Kerapatan Adat Nagari Inderapura 20002003) dan saksimembenarkan serta mengakui nama dan tandatangan yang terdapatpada surat tersebut adalah nama dan tandatangan saksi;e Surat Keterangan Wali Nagari Inderapura Nomor : 54/WNIND/SKT111.2002 Tertanggal 20 Maret

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Maret2017;Para Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:1.Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untukseluruhnya;Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang tidak mau tunduk dantidak mau menjalankan Putusan Lembaga Kerapatan

,tanggal 14 November 2017 dengan amar sebagai berikut:Dalam Eksepsi:Menolak eksepsi Para Tergugat;Dalam Pokok Perkara:1.2.Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang tidak mau tunduk dantidak mau menjalankan Putusan Lembaga Kerapatan Adat KampungDalam, Kecamatan Hamparan Rawang tersebut serta tetapmenguasai objek sengketa dan objek sengketa Il milik ParaPenggugat adalah perbuatan melawan hukum;Menyatakan secara hukum bahwa Para Penggugat adalah pemilikyang

Nomor 2133 K/Pdt/2018didapat dari warisan kerabat leluhur Penggugat sesuai dengan PutusanLembaga Kerapatan Adat Kampung, sebaliknya Tergugat tidak dapatmembuktikan dalil sangkalannya baik terhadap dalil gugatan Penggugatmaupun terhadap Keputusan Lembaga Kerapatan Adat Kampung;Menimbang, bahwa berdasarkan petimbangan di atas, ternyataputusan Judex FactiPengadilan Tinggi Jambi dalam perkara ini tidakbertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, makapermohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon

Penggugat:
1.NAZARUDDIN
2.ALIMAR
Tergugat:
1.SULI
2.ELIZAR
3.KERAPATAN ADAT NAGARI KAN SUNGAI SARIAK
4.Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Padang Pariaman

KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) SUNGAI SARIAK Kec. VII Koto SungaiSariak Kab. Padang Pariaman. Selanjutnya disebut TERGUGAT III;4. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Padang Pariaman, Korong PadangBaru Nagari Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten PadangPariaman.

tahun 1953,objek sengketa dikelola oleh Sabai dan setelah pergolakan G.30.S PKItahun 1965 objek sengketa telah diambil paksa oleh Tergugat 1 s/dTergugat IV dari kaum Penggugat;Menimbang, bahwa untuk membuyktikan kedua hal tersebut diatas,dimana penggugat telah mengajukan surat bukti berupa P1,P2,P3,P6,P7,P8,P9 dan P10 dimana suratsurat bukti tersebut berupa surat keteranganCan ........ eee eee eee ee eedan surat pernyataan yang dibuat saat perkara mulai digelar ditingkatKerapatan Adat Jorong dan Kerapatan

membuktikan bahwa objek sengketa telah dibeli olehDT.Malano dan Aminah serta tidak dapat membuktikan bahwa objeksengketa telah dirampas oleh Tergugattergugat dari Sabai setelah HusenMalin Mudo meninggal dunia;Menimbang, bahwa surat bukti P4 berupa Keputusan KAJ JorongMalintang dan P5 berupa Keputusan KAN Koto Tangah, yang didasarkankepada bukti P2,P3,P6,P7, P8,P9 dan P10 dimana bukti P4 dan P5tersebut telah menyatakan bahwa objek sengketa adalah milikPenggugat/Terbanding tidak dapat dibenarkan, karena Kerapatan

AdatJorong dan Kerapatan Adat Nagari hanya bersifat untuk menganjurkanperdamaian kepada pihak yang berperkara.

Dimana Kerapatan AdatNagari tidak berwenang untuk menentukan hak milik seseorang, karenasengketa hak milik adalah wewenang sepenuhnya dari badan peradilan,oleh karena itu P4 dan P5 tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian danharuslah dikesampingkanMenimbang, bahwa disamping surat bukti tersebutPenggugat/Terbanding telah mengajukan 4 ( empat) orang saksidipersidangan, dimana saksi dari Penggugat/Terbanding menerangkanluas objek sengketa berbedabeda antara lain saksi 1 menerangkan luasobjek sengketa

Penggugat:
1.ARMEN PATIGAN ALAM
2.YURNADI SUTAN DI JAMBI
3.HASAN BASRI MANDARO PANJANG
4.SYAMSUAR GINDO MALIN
Tergugat:
KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) SIRUKAM

ARMEN PATIGAN ALAM, lahir di Padang pada tanggal 20 Juli 1978 (umur42 tahun), jenis kelamin lakilaki, Agama Islam, pekerjaanwiraswasta, Suku Kutianyie, Kewarganegaraan Indonesia,pendidikan terakhir SMA, beralamat di Jorong Koto TinggaNagari Sirukam Kecamatan Payung Sekaki Kabupaten SolokProvinsi Sumatera Barat NIK : 1401112007780003, selaku Mantidalam Kaum Suku Kutianyie Nagari Sirukam Kecamatan PayungSekaki Kabupaten Solok sekaligus Sekretaris Kerapatan AdatNagari (KAN) Sirukam Kecamatan Payung

Yurnadi, Sutan Di Jambi, sebagai keterwakilan NiniekMamak (Kerapatan Adat Nagari) pada Badan Permusyawaratan NagariSirukam, Akan Dicabut Kembali Dan Diajukan Pengganti Antar Waktu(PAW).5.

Mengembalikan Kepada Sukunya MasingMasing SesualDengan Kesepakatan Sidang, Dan Selain Dari Yang BersangkutanSesuai Dengan Kesepakatan Suku MasingMasing Akan DiterimaKembali Di Kerapatan Adat Nagari Sirukam. Selanjutnya sanksi adatterhadap Penggugat III dan IV adalah ..... Belum Boleh Dibawa Sahilie,Samudiek Di Nagari Sebelum Salah Batimbang, Hutang Ba BayieKepada Nagar'.

Yurnadi, Sutan Di Jambi, mengembalikan kepada sukunyamasingmasing sesuai dengan kesepakatan sidang, dan selain dariyang bersangkutan sesuai dengan kesepakatan suku masingmasingakan di terima kembali di Kerapatan Adat Nagari Sirukam. Terhadap Sdr. Hasan, Mandaro Panjang, Sdr. Syamsuar, Gindo Malin,di berikan sanksi adat, belum boleh di bawa Sahilie, Samudiek dinagari sebelum Salang Batimbang, Hutang Ba Bayie kepada nagari.4. Terhadap Sdr.

Yurnadi, Sutan Di Jambi, sebagai keterwakilan NiniekMamak (Kerapatan Adat Nagari) pada Badan Permusyawaratan NagariSirukam, akan dicabut kembali dan diajukan pengganti antar waktu (PAW).5.

AdatKampung Dalam Kecamatan Hamparan Rawang.Bahwa terhadap sengketa a quo, Lembaga Kerapatan Adat Kampung DalamKecamatan Hamparan Rawang adalah berwenang untuk menyelesaikansengketa yang diajukan oleh para pihak melalui mekanisme hukum adat.Karena sejauh ini Lembaga Kerapatan Adat Kampung Dalam KecamatanHamparan Rawang masih diakui eksistensinya oleh kaum (masyarakat adat)dalam menegakkan normanorma adat(hukum adat).Bahwa kedudukan hukum adat juga diakui dalam hukum nasional, terutamadalam hukum

Pemberian sawah oleh ayah dan ibu kepada anaknya perempuan yang barukawin sebagai bekal hidupnya yang disaksikan oleh pengetua adatpemberian tersebut dibenarkan dalam hukum adat batak (YurisprudensiMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 753K/PDT/2000).Bahwa dengan demikian, lembaga kerapatan adat Desa Kampung DalamKecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh yang merupakan letaklokasi tanah objek sengketa dan objek sengketa Il yang dipilih oleh ParaPenggugat dan Para Tergugat untuk menyelesaikan

segketa ini adalahberwenang untuk menyelesaikannya.Bahwa pada tanggal 17 September 2016, Lembaga Kerapatan Adat KampungDalam Kecamatan Hamparan Rawang dengan nomor: 023/LKAKD/HR/2016memberikan keputusan atas sengketa tersebut, dengan amar sebagai berikut:a.

Jika dikemudian hari salah satu pihak tidak menerima keputusan ini, makasegala bentuk persengketaan yang timbul dikemudian adalah menjaditanggung jawab pihak tersebut.Bahwa atas keputusan yang dikeluarkan oleh Lembaga Kerapatan AdatKampung Dalam Kecamatan Hamparan Rawang tersebut, para Tergugat tidakmau tunduk dan tidak mau menjalankan putusan Lembaga Kerapatan AdatKampung Dalam Kecamatan Hamparan Rawang tersebut, serta tetapmenguasai objek sengketa dan objek sengketa Il dengan cara bercocoktanam

Menyatakan perobuatan para Tergugat yang tidak mau tunduk dan tidak maumenjalankan putusan Lembaga Kerapatan Adat Kampung Dalam KecamatanHamparan Rawang tersebut, serta tetap menguasai objek sengketa dan objeksengketa Il milik para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;Menyatakan secara hukum bahwa para Penggugat adalah pemilik yang sahatas 2 (dua) bidang tanah (sawah) yang terletak di Air Sesat, Desa KampungDalam, Kec. Hamparan Rawang, Kota Sungai Penuh, seluas + 1400 M?

Bahwa untuk mencari penyelesaian persoalan ini sebelum ParaPenggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Lubuk SikapingPara Penggugat sudah melakukan upaya yaitu dengan membuat laporanpersoalan ini kepada Kerapatan Adat Nagari Cubadak yaitu Tergugat VII,Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XtIl,Tergugat XIII dan Tergugat XIV, akan tetapi persoalan tersebut diputussaja secara sepihak oleh Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX,Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat

XIII dan Tergugat XIVtanpa mempertemukan kedua belah pihak yang berperkara dan juga tanpapersetujuan pemilik ulayat yaitu Good And Happy Rajo Gadumbang ;Halaman 6 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Lbs23.24.25.26.27.Bahwa salah satu tugas dan fungsi Kerapatan Adat Nagari (KAN) adalahmenyelesaikan perkaraperkara perdata adat dan istiadat, termasuk salahsatunya menyelesaikan sengketa tanah ulayat.

Adat Nagari Cubadak yaitu Tergugat VII,Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XIl,Tergugat XIII dan Tergugat XIV, akan tetapi persoalan tersebut diputussaja secara sepihak oleh Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX,Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII dan Tergugat XIVtanpa mempertemukan kedua belah pihak yang berperkara dan juga tanpapersetujuan pemilik ulayat yaitu Good And Happy Rajo Gadumbang ;Bahwa salah satu tugas dan fungsi Kerapatan Adat Nagari (KAN

Adat Nagari, kami Kerapatan Adat Nagari (KAN)Halaman 30 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN LbsCubadak sudah memanggil Sdr.

32 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN LbsKami Tergugat VII sampai dengan Tergugat XIV (Kerapatan Adat NagariCubadak) dalam melaksanakan proses sidang perkara perdata tetapmengutamakan mendahulukan bajanjang naik batanggo turun dan mencarisolusi perdamaian, tetapi jika pihak penggugat dan tergugat tetapbersikukuh, maka Hakim Adat Kerapatan Adat Nagari tetap membuatkeputusan sebagai hasil penetapan menurut sepanjang adat sesuai denganadat di Alam Minangkabau dan dalam perkara dengan

Yahya ;Bahwa pada tahun 1999 Tergugat mengajukan gugatanke Kantor/Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lubuk Kilarangan,secara tanpa hak dan tak wenang KAN membatalkan SuratWasiat tanggal 21 Agustus 1983 tersebut dengan demikianlahkeputusan tersebut tidak bernilai hukum mohon dikesampingkan ;Bahwa semenjak tahun 1999 tanah terperkaradirampas dan dikuasai oleh Tergugat tanpa hak, perbutanTergugat jelas merupakan penguasaan tanah terperkara secaramelawan hukum dan merugikan hak Penggugat ;Bahwaberalasan hukum

No. 520PK/Pdt/2007sekarang ini ;Bahwa seperti yang telah Penggugat Rekonvensi uraikanpada konvensi di atas, oleh karena itu Tergugat Tergugat1,2,3,4, dan 5 membawa permasalahan ini kepada KerapatanAdat Nagari Lubuk Kilangan dan pada tanggal 8 November 1999telah diputus oleh Kerapatan Adat Nagari Lubuk Kilangandengan membatalkan Surat Wasiat tanggal 21 Agustus 1983 danmenyatakan bahwa almarhum Yahya adalah sewaris, sepusakodan sekaum dengan Tergugat Tergugat 1,2,3,4 dan 5 ;Bahwa tanpa seizin Penggugat

No. 520PK/Pdt/2007dapat diterima ;Dalam Pokok Perkara Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian ; Menyatakan Surat Wasiat tanggal 21 Agustus 1983 yangdibuat oleh Yahya adalah sah dan kuat menurut hukum ; Menyatakan tanah terperkara adalah sah sebagai milikPenggugat yang diwarisi dari Yahya ; Menyatakan perbuatan para Tergugat menguasali tanahterperkara merupakan perbuatan tanpa hak dan melawanhukum ; Menyatakan Putusan Kerapatan Adat Nagari Lubuk Kilangantanggal 8 November 1999 tidak mempunyai

Yahya meninggal berusia46 tahun.Dengan demikian jelas membuktikan surat wasiattersebut adalah rekayasa Alimah seakan akan seluruhharta yang diwasiatkan tersebut dianggap setara denganjerih payah Alimah merawat Yahya ;3) Pembuatan Surat Wasiat tertanggal 21 Agustus 1983jarak waktunya tak lama setelah itu) Yahya meninggal ;4) Bahwa sesudah ketua KAN menandatanani surat wasiattersebut yang sebenarnya secara formil telah menutupsurat, tetapi ada lagi orang pribadi yang bertandatangan setelah Ketua Kerapatan

Bahwa Mahakamah Agung sangat keliru) dengan putusannyayang mengenyampingkan putusan Kerapatan Adat NagariLubuk Kilangan No. 30/Kep/PA/KAN/LK/XI 1999 yangHal. 13 dari 13 hal. Put.

ajukan ke Pengadilan ini,jauh sebelumnya Penggugat telah berusaha untuk mencari penyelesaianya secarakekeluargaan dengan Para Tergugat, akan tetapi tidak ada penyelesaiannyabahkan telah pula diajukan gugatan yang dikenal dengan perkara perdata Nomor13/Pdt.G/2009/PN.LB.BS dan telah diputus pada tanggal 10 Februari 2010dengan putusan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (nietontvankelijke verklaard);Bahwa kemudian pada tanggal 10 Mei 2008 Penggugat telah membuat suratpermohonan kepada Kerapatan

Adat Nagari Tiku Selatan, Kecamatan TanjungMutiara, Kabupaten Agam untuk penyelesaian kepemilikan tanah yangdisengketakan antara Penggugat dengan Para Tergugat II tersebut, untukpenyelesaian kepemilikan tanah yang disengketakan antara Penggugat denganPara Tergugat II tersebut, untuk Penyelesaian kepemilikan tanah yangdisengketakan antara Penggugat dan Para Tergugat, dan Kerapatan Adat NagariTiku Selatan, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam telah mengadakanpertemuan secara adat sebanyak 4 (

Pertemuan tanggal 8 Juni 2008 di Kantor Wali Nagari Tiku;c Pertemuan tanggal 18 Juni 2008 di Kantor Wali Nagari Tiku;d Pertemuan tanggal 8 Juli 2008 di Kantor Wali Nagari Tiku;Dari ke4 (empat) kali pertemuan tersebut, sehingga pada tanggal 15 Agustus 2008Kerapatan Adat Nagari Tiku Selatan, Kecamatan Tanjung Mutiara, KabupatenAgam telah memutuskan tanh objek sengketa dengan menyatakan bahwa objeksengketa a quo adalah milik Penggugat, akan tetapi Para Penggugat tidak bersediamelaksanakan putusan Kerapatan

(dua ratus meter bujur sangkar) dan segala yangada di atasnya dengan batas sepadan:e Sebelah Utara berbatas dengan kawan tanah ini juga di baliknya tanahSyaliar (Sertifikat SHM Nomor 35 Desa Tiku tertanggal 25 April 2010, SUNomor 10.02.11/2000);e Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Raya Tiku Padang;e Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Musrida;e Sebelah Timur berbatas dengan kawan tanah ini juga yang dikuasai kaumPenggugat;Menyatakan Putusan Kerapatan Adat Nagari Tiku Selatan, Kecamatan TanjungRaya

Menyatakan Putusan Kerapatan Adat Nagari, Kerapatan Adat Nagari Tiku Selatan,Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam, tertanggal 15 Agustus 2008 adalahkuat, sah dan berharga;4. Menyatakan perbuatan para Tergugat II yang telah mendirikan bangunan kedai diatas objek perkara secara tanpa hak dan tanpa izin Penggugat adalah perbuatanmelawan hukum (oncrehtmatige daad);5.

Koto XI Tarusan, dimana KAN (Kerapatan Adat Nagari)Kenagarian Ampang Pulai Kecamatan Koto XI Tarusan telah memanggilkedua belah pihak sebanyak 3 (tiga) kali panggilan untuk penyelesaiannya,yaitu : Surat panggilan No.

RAFLIS, ISMANIDA, tanggal penerbitan sertipikat28 Januari 2014, juga telah digugat dulunya ke KAN (Kerapatan Adat Nagari)Kenagarian Ampang Pulai Kecamatan Koto XI Tarusan, dimana KAN(Kerapatan Adat Nagari) Kenagarian Ampang Pulai Kecamatan Koto XITarusan telah memanggil kedua belah pihak sebanyak 3 (tiga) kali panggilanuntuk penyelesaiannya, yaitu : Surat panggilan No. VII/07/I/2013/KANAP tertanggal 25 April 2013. Surat panggilan No. 1X/09/I/2013/KANAP tertanggal 07 Mei 2013.

RAJO GANDAM selaku Ketua KAN (Kerapatan AdatNagari) Kenagarian Ampang Pulai Kecamatan Koto XI Tarusan KabupatenPesisir Selatan dan A. MUAR DT.

fotokopi sesuai dengan asli);Surat dari Kerapatan Adat Nagari (KAN)Kenagarian Ampang Pulai Kecamatan Koto XITarusan, Kepada Raflis,Cs, No Surat: 1IX/09/I/2013/KANAP, Perihal Lanjutan Perkara SengketaTanah, tanggal O7 Mei 2013 (fotokopi sesualdengan asll) ;Surat dari Kerapatan Adat Nagari (KAN)Kenagarian Ampang Pulai Kecamatan Koto XITarusan, Kepada Raflis,Cs, No Surat: 1IX/09/I/2013/KANAP, Perihal Lanjutan Perkara SengketaTanah, tanggal 22 Mei 2013 (fotokopi sesualdengan asll) ;Berita Acara Pematokan

Bukti T.Il.Intv16tanah perumahan atas nama RAFLIS CS yangdisampaikan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN)Kenagarian Ampang Pulai Kecamatan Koto XITarusan (fotokopi Sesuai dengan asli) ;Surat Kerapatan Adat Nagari Ampang PulaNomor: 13/KPTS/KANAP/IX/2013, tanggal 12 Juni2013 (fotokopi sesuai dengan asli) ;Surat pernyataan dari Ketua Kerapatan AdatNagari (KAN) Kenagarian Ampang PulaiKecamatan Koto XI Tarusan dan Penghulu Adatkaum Suku Chaniago Solok Payuang DatuakBandaro Itam dalam Kenagarian Ampang Pulai

Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk mengembalikan SuratKeputusan Pucuk Pimpinan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Pasar BaruKec. Bayang Kab. Pesisir Selatan No : 38 / GELAR / SAKO / KANPB/BYG/V2017, Tanggal 12 Mei 2017, Tentang ; PengangkatanPenghulu Adat suku Tanjung dalam Payung Panji Datuk Rajo Gandamkepada Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Pasar Baru6.

Rajo Gandam tersebutsekitar 3 (tiga) tahun yang lalu Saksi melantiknya namun yangmelantiknya adalah Saksi.Bahwa sebagai Ketua Pepatah Adat Nagari telah melakukanpengangkatan sesuai prosedur, awal pertamanya dia mengajukan keKerapatan Adat Nagari berdasarkan kesepakatan kaum, jika tidak adakesepakatan kaum maka Kerapatan Adat Nagari tidak akanmemprosesnya.

AdatNagari dan setelah ditandatangani oleh Kerapatan Adat Nagari laluditandatangani oleh Wali Nagari dan Camat;Bahwa pengangkatan Ermanto Dt.

Maka oleh karena itu Kerapatan Adat Nagari sudahmemenuhi persyaratan pengangkatan seorang penghulu dan ituditandatangani oleh kaum dari Dt.

Pesisir Selatan No : 38 /GELAR / SAKO / KANPB/BYG/V2017, Tanggal 12 Mei 2017, Tentang ;Pengangkatan Penghulu Adat suku Tanjung dalam Payung Panji Datuk RajoGandam adalah Batal demi Hukum, menghukum Tergugat Rekonpensi untukmengembalikan Surat Keputusan Pucuk Pimpinan Kerapatan Adat Nagari(KAN) Pasar Baru Kec. Bayang Kab.

Bahwa Penggugat sudah mengajukan permohonan penyelesaian atas sengketatanah objek perkara berikut Surat Penyerahan Tanah oleh TergugatI kepadaTergugatII tertanggal 1 Mei 2011 kepada Kerapatan Adat Nagari (KAN) GurunPanjang Kecamatan Bayang, yang ditindaklanjuti dengan keluarnya PutusanKAN Gurun Panjang pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2011, yang padaPutusan No. 33/Pdt.G/2011/2N. Pin.

Menguatkan putusan Kerapatan Adat Nagari Gurun Panjang yang menyatakanbahwa tanah terperkara adalah tanah milik kaum Penggugat ;5. Membatalkan surat penyerahan tanah tertanggal 1 Mei 2011 dari TergugatIkepada TergugatII ;6. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada TergugatIdan TergugatII ;Dan/atau bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadiladilnya (exaequo et bono) ;Putusan No. 33/Pdt.G/2011/2N. Pin.

Robbi Maeropen panggilan Robi ;Maka Penggugat (Alwis) mengajukan permohonan kepada Kerapatan AdatNagari (KAN) Gurun Panjang Kecamatan Bayang.

Tepatnya pada hari Jumat 21Oktober 2011 Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang terdiri dari 4 orang timpenyelesaian Adat mengeluarkan keputusan yang bersifat mediasi bahwa keduabelah pihak tidak ada yang dimenangkan ;Ini dibuktikan dalam surat bukti Kerapatan Adat Nagari dan Surat Pernyataandari 4 orang tim penyelesaian adat ;Penggugat (Alwis) mengaku dimenangkan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN)sedangkan keputusan KAN tidak mutlak untuk memenangkan pihak yangbersengketa, bahkan tim penyelesaian adat yang

Meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan untuk menindaklanjuti tentang SuratKeputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Gurun Panjang yang tidak sah danmengandung kontroversi, imi berdasarkan dari Surat Keterangan TimPenyelesaian Adat yang terdiri dari 4 orang yang mana tidak mengetahui samasekali tentang Keputusan Kerapatan Adat Nagari tersebut ;Ini terlampir dalam surat bukti yang diterima Tergugat untuk proses persidanganselanjutnya ;5.