ajukan ke Pengadilan ini,jauh sebelumnya Penggugat telah berusaha untuk mencari penyelesaianya secarakekeluargaan dengan Para Tergugat, akan tetapi tidak ada penyelesaiannyabahkan telah pula diajukan gugatan yang dikenal dengan perkara perdata Nomor13/Pdt.G/2009/PN.LB.BS dan telah diputus pada tanggal 10 Februari 2010dengan putusan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (nietontvankelijke verklaard);Bahwa kemudian pada tanggal 10 Mei 2008 Penggugat telah membuat suratpermohonan kepada Kerapatan

Adat Nagari Tiku Selatan, Kecamatan TanjungMutiara, Kabupaten Agam untuk penyelesaian kepemilikan tanah yangdisengketakan antara Penggugat dengan Para Tergugat II tersebut, untukpenyelesaian kepemilikan tanah yang disengketakan antara Penggugat denganPara Tergugat II tersebut, untuk Penyelesaian kepemilikan tanah yangdisengketakan antara Penggugat dan Para Tergugat, dan Kerapatan Adat NagariTiku Selatan, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam telah mengadakanpertemuan secara adat sebanyak 4 (

Pertemuan tanggal 8 Juni 2008 di Kantor Wali Nagari Tiku;c Pertemuan tanggal 18 Juni 2008 di Kantor Wali Nagari Tiku;d Pertemuan tanggal 8 Juli 2008 di Kantor Wali Nagari Tiku;Dari ke4 (empat) kali pertemuan tersebut, sehingga pada tanggal 15 Agustus 2008Kerapatan Adat Nagari Tiku Selatan, Kecamatan Tanjung Mutiara, KabupatenAgam telah memutuskan tanh objek sengketa dengan menyatakan bahwa objeksengketa a quo adalah milik Penggugat, akan tetapi Para Penggugat tidak bersediamelaksanakan putusan Kerapatan

(dua ratus meter bujur sangkar) dan segala yangada di atasnya dengan batas sepadan:e Sebelah Utara berbatas dengan kawan tanah ini juga di baliknya tanahSyaliar (Sertifikat SHM Nomor 35 Desa Tiku tertanggal 25 April 2010, SUNomor 10.02.11/2000);e Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Raya Tiku Padang;e Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Musrida;e Sebelah Timur berbatas dengan kawan tanah ini juga yang dikuasai kaumPenggugat;Menyatakan Putusan Kerapatan Adat Nagari Tiku Selatan, Kecamatan TanjungRaya

Menyatakan Putusan Kerapatan Adat Nagari, Kerapatan Adat Nagari Tiku Selatan,Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam, tertanggal 15 Agustus 2008 adalahkuat, sah dan berharga;4. Menyatakan perbuatan para Tergugat II yang telah mendirikan bangunan kedai diatas objek perkara secara tanpa hak dan tanpa izin Penggugat adalah perbuatanmelawan hukum (oncrehtmatige daad);5.

Bahwa Polsek berpendapat belum terjadi tindak Pidana yangdimaksud Penyerobotan.Bahwa kemudian dari Kapolsek dilimpahkan ke Kerapatan Adat Nagari(KAN) Duo Koto pada tanggal 6 Juni 2016.Halaman 2 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2016/PN Lbs7. Bahwa kemudian dari Polsek dilimpahkan ke Kerapatan Adat Nagari(KAN) Cubadak tanggal 6 Juni 2016.8. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2016 KAN Nagari Cubadakmengeluarkan Putusan dan sangat merugikan kepada Pihak Penggugat.9.

Sebelah Timur dengan Sawah Soriomih ;(sekarang Sawah Neli).Dengan Luasnya ; 6125 M2 (enam ribu seratus dua lima Meter bujurSangkar).10.Bahwa dengan menyerobot dan mengambil begitu saja Harta Penggugatmerupakan perbuatan melawan Hukum.11.Bahwa telah diadakan Penyelesaian di KAN (Kerapatan Adat Nagari)mengenai rumah, sawah dan daratan Penggugat banyak yang timbulkejanggalan yang dilakukanakan Ketua KAN tetapi merugikan kepadapihak Penggugat. bahwa dengan Keputusan KAN tersebut Tergugatsudah merasa

Bapak Majelis Hakim yang mulia agar kiranya dapat membatalkan/ tidakmenerima gugatan penggugat secara keseluruhan, karena jika BapakMajelis Hakim menerima/mengabulkan gugatannya maka akanbertentangan dengan keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) NagariCubadak Nomor: 19/KPTS/PDT/CBD/2016 tanggal 12 Agustus 2016.2.

Bapak Majlis Hakim yang mulia tentang tanah sawah, rumah dan daratanitu pusaka tinggi kaum mereka yang jatuh status haknya kepada pihakperempuan dari kaum mereka yaitu Hamidah, karena Hamidah adalahanak perempuan dari pihak perempuan kaum mereka sepanjang adatdalam kampong di alam minangkabau kalo sako jawek pusako turuntemurun sesuai dengan keputusan Kerapatan Adat Nagari CubadakNomor: 19/KPTS/PDT/CBD/2016 tanggal 12 Agustus 2016.4.

Bahwa terhadap permasalahan tersebutjuga sudah pernah diselesaikan melalui Kerapatan Adat Nagari (KAN) NagariCubadak dan pada tanggal 12 Agustus 2016 Kerapatan Adat Nagari (KAN)Nagari Cubadak mengeluarkan Putusan yang sangat merugikan pihakPenggugat. Bahwa perbuatan Tergugat menguasai harta Penggugat tanpaHalaman 13 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2016/PN Lbsmempertimbangkan hak orang lain yang ada didalamnya adalah perbuatanmelawan hukum (onrechtmatige daad).

Koto XI Tarusan, dimana KAN (Kerapatan Adat Nagari)Kenagarian Ampang Pulai Kecamatan Koto XI Tarusan telah memanggilkedua belah pihak sebanyak 3 (tiga) kali panggilan untuk penyelesaiannya,yaitu : Surat panggilan No.

RAFLIS, ISMANIDA, tanggal penerbitan sertipikat28 Januari 2014, juga telah digugat dulunya ke KAN (Kerapatan Adat Nagari)Kenagarian Ampang Pulai Kecamatan Koto XI Tarusan, dimana KAN(Kerapatan Adat Nagari) Kenagarian Ampang Pulai Kecamatan Koto XITarusan telah memanggil kedua belah pihak sebanyak 3 (tiga) kali panggilanuntuk penyelesaiannya, yaitu : Surat panggilan No. VII/07/I/2013/KANAP tertanggal 25 April 2013. Surat panggilan No. 1X/09/I/2013/KANAP tertanggal 07 Mei 2013.

RAJO GANDAM selaku Ketua KAN (Kerapatan AdatNagari) Kenagarian Ampang Pulai Kecamatan Koto XI Tarusan KabupatenPesisir Selatan dan A. MUAR DT.

fotokopi sesuai dengan asli);Surat dari Kerapatan Adat Nagari (KAN)Kenagarian Ampang Pulai Kecamatan Koto XITarusan, Kepada Raflis,Cs, No Surat: 1IX/09/I/2013/KANAP, Perihal Lanjutan Perkara SengketaTanah, tanggal O7 Mei 2013 (fotokopi sesualdengan asll) ;Surat dari Kerapatan Adat Nagari (KAN)Kenagarian Ampang Pulai Kecamatan Koto XITarusan, Kepada Raflis,Cs, No Surat: 1IX/09/I/2013/KANAP, Perihal Lanjutan Perkara SengketaTanah, tanggal 22 Mei 2013 (fotokopi sesualdengan asll) ;Berita Acara Pematokan

Bukti T.Il.Intv16tanah perumahan atas nama RAFLIS CS yangdisampaikan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN)Kenagarian Ampang Pulai Kecamatan Koto XITarusan (fotokopi Sesuai dengan asli) ;Surat Kerapatan Adat Nagari Ampang PulaNomor: 13/KPTS/KANAP/IX/2013, tanggal 12 Juni2013 (fotokopi sesuai dengan asli) ;Surat pernyataan dari Ketua Kerapatan AdatNagari (KAN) Kenagarian Ampang PulaiKecamatan Koto XI Tarusan dan Penghulu Adatkaum Suku Chaniago Solok Payuang DatuakBandaro Itam dalam Kenagarian Ampang Pulai

Rajo Mangkuto Nan Lujua, kedua bidangtanah pusaka tinggi kaum Penggugat tersebut dikuasai dan diolah olehMamak Penggugat yang bernama Bermawi adik dari Samin Dt.RajoMangkuto Nan Lujua yang meninggal tahun 1978;Bahwa sepeninggal Mamak Penggugat yang bernama Bermawi keduabidang tanah harta pusaka tinggi kaum Penggugat tersebut, Penggugatsendiri yang menguasainya sampai dengan tahun 1982, sebelum keluarnyakebulatan Kerapatan Adat Nagari Guguak VIIl Koto, Kecamatan Guguak;Bahwa pada tahun 1981 dengan

RajoMangkuto Nan Lujua, sehingga keluar Kebulatan Kerapatan Adat NagariGuguak VIIl Kota tanggal 4 September 1982 yang menyatakan bahwaTergugat adalah ahli waris dari Samin Dt.Rajo Mangkuto Nan Lujua,sehingga saat itu secara melawan hukum dan tanpa hak, tibatiba Tergugat menguasai kedua bidang tanah harta pusaka tinggi kaum Penggugat di atas,padahal terhadap kebulatan Kerapatan Adat Nagari Guguak VIII Koto telahPenggugat ajukan keberatan dengan surat tanggal 4 September 1982;Bahwa semenjak kedua bidang

Rajo Imbang tertanggal 11 Oktober 2001 yanguntuk selanjutnya diberi tanda dengan P.PK2.;3) Berita Acara Sidang Kerapatan Lembaga Adat Nagari Guguak VIII Kotobertempat di DangungDangung tertanggal 26 Februari 2005 yang untukselanjutnya diberi tanda dengan P.PK3.;4) Surat Kebulatan Kerapatan Lembaga Adat Nagari Guguak VIII Kototentang gelar pusako Dt.

PandukoTuan dalam Surat Kebulatan Kerapatan Lembaga Adat Nagari GuguakVill Koto tentang gelar pusako Dt. Rajo Mangkuto Nan Lujua disudutsuku Pagar Cancang Jorong Kubang Tungkek Nagari Guguak VIII KotoNomor 07/LANGG/VII/2007 atau bukti P.PK4 adalah tanda tanganpalsu atau dipalsukan; Bahwa, Kerapatan Lembaga Adat Nagari Guguak VIIl Koto telahdisalahgunakan oleh pimpinannya untuk kepentingan perorangan secaramemihak serta menyimpang dari tugas dan fungsinya sebagai suatuLembaga Adat Nagari;7.

Berita Acara Sidang Kerapatan Lembaga Adat Nagari (P.PK3) dan4. Surat Kebulatan Kerapatan Lembaga Adat Nagari Guguak VIIl Koto,ditemukan pada bulan Januari 2013, berarti lewat 180 hari dengan suratmengajukan Pemohon Peninjauan Kembali;5. Surat Pernyataan dari Sukindar Dt. Bandaro Kayo tanggal 1 Februari 2013(bukti P.PK5) dan6. Surat Pernyataan dari J.M.Dt. Panduko Tuan tanggal 1 Februari 2013 (buktiP.PK6) berarti dibuat setelah putusan kasasi tanggal 21 Februari 2011;7.

Bahwa Penggugat sudah mengajukan permohonan penyelesaian atas sengketatanah objek perkara berikut Surat Penyerahan Tanah oleh TergugatI kepadaTergugatII tertanggal 1 Mei 2011 kepada Kerapatan Adat Nagari (KAN) GurunPanjang Kecamatan Bayang, yang ditindaklanjuti dengan keluarnya PutusanKAN Gurun Panjang pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2011, yang padaPutusan No. 33/Pdt.G/2011/2N. Pin.

Menguatkan putusan Kerapatan Adat Nagari Gurun Panjang yang menyatakanbahwa tanah terperkara adalah tanah milik kaum Penggugat ;5. Membatalkan surat penyerahan tanah tertanggal 1 Mei 2011 dari TergugatIkepada TergugatII ;6. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada TergugatIdan TergugatII ;Dan/atau bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadiladilnya (exaequo et bono) ;Putusan No. 33/Pdt.G/2011/2N. Pin.

Robbi Maeropen panggilan Robi ;Maka Penggugat (Alwis) mengajukan permohonan kepada Kerapatan AdatNagari (KAN) Gurun Panjang Kecamatan Bayang.

Tepatnya pada hari Jumat 21Oktober 2011 Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang terdiri dari 4 orang timpenyelesaian Adat mengeluarkan keputusan yang bersifat mediasi bahwa keduabelah pihak tidak ada yang dimenangkan ;Ini dibuktikan dalam surat bukti Kerapatan Adat Nagari dan Surat Pernyataandari 4 orang tim penyelesaian adat ;Penggugat (Alwis) mengaku dimenangkan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN)sedangkan keputusan KAN tidak mutlak untuk memenangkan pihak yangbersengketa, bahkan tim penyelesaian adat yang

Meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan untuk menindaklanjuti tentang SuratKeputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Gurun Panjang yang tidak sah danmengandung kontroversi, imi berdasarkan dari Surat Keterangan TimPenyelesaian Adat yang terdiri dari 4 orang yang mana tidak mengetahui samasekali tentang Keputusan Kerapatan Adat Nagari tersebut ;Ini terlampir dalam surat bukti yang diterima Tergugat untuk proses persidanganselanjutnya ;5.

Sukses Jaya Wood yang terletak didusun Silaut Kenagerian Silaut, Kecamatan Lunang Silaut, Kabupaten PesisirSelatan ;Menimbang, bahwa bukti surat P6,bukti surat P7, bukti surat P8 danbukti surat P9 yaitu surat penolakan keberadaan Hutan Tanaman Industri(HTl)yang disampaikan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) Silaut kepada DirekturUtama PT.

Sukses Jaya Wood harus melakukanpembebasan tanah bersama Pemerintah Daerah Tingkat Il Pesisir Selatan ;Menimbang, bahwa bukti surat TK/PR 3.a, yaitu hasil rapat tetanggal 16Desember 2013, antara Kerapatan Adat Nagari dan Ninik Mamak Nagari Silautdengan Humas PT. Sukses Jaya Wood, hasil rapat tersebut di tujukan kepadaPimpinan PT.

Sukses Jaya Wood tidak bisa menampakkan surat Izin tersebut sesuaidengan permintaan oleh pihak Kerapatan Adat Nagari SilautMenimbang, bahwa bukti TK/PR3.e yaitu surat dari Kerapata AdatNagari Silaut yang diketahui oleh Wali nagari Sungai Sirah Silaut, tanggal 13Desember 2014 yang ditujukan kepada Pimpinan PT.

Sukses JayaWood tidak mengurus dan memperpanjang Izinnya ;e Bahwa pihak Kerapatan Adat Nagari Silaut ada meminta kepadaPimpinan PT. Sukses Jaya Wood tentang Izin HTI namun pihak PT.Sukses Jaya Wood tidak bisa menampakkan dan memberikan kepadaKerapatan Adat Nagari Silaut ;e Bahwa Setahu Saksi PT.

Sukses JayaWood tetap mengelola HTI tersebut bahkan banyak surat yang dilayangkan olehKerapatan Adat Nagari Silaut menanyakan tentang izin, PT Sukse Jaya Woodtidak membalasnya dan tidak memberitahukan kepada Kerapatan Adat NagariSilaut ;Menimbang, bahwa PT.

Gugatan Penggugat kurang pihak/tidak lengkap, dengan alasanhukum:Bahwa Penggugat harus menarik Kerapatan Adat Nagari (KAN)Inderapura, dan Wali Nagari Inderapura sekarang Wali Nagari MuaraInderapura Kecamatan Air Pura Kabupaten Pesisir Selatan dalam ProvinsiSumatera Barat sebagai pihakpihak Tergugat;Putusan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Pnn Halaman 7 dari 37 halTanah objek perkara terletak di Kampung Inderapura Utara sekarangbernama Kampung Bukit Bujang Kenagarian Muara Inderapura, sejak tahun1970 ditaruko

/digarap oleh Syofyan Jamil dan Suarni (orang tua kandungTergugat dan II) dan tanah objek perkara merupakan tanah Ulayat NagariInderapura yang diberikan hak penguasaan dan kepemilikannya kepadaSyofyan Jamil dan Suarni, berdasarkan Surat Keputusan Kerapatan AdatNagari (KAN) Inderapura Nomor: 19/KANIND/III2002 tertanggal 19 Maret2002 dan Surat Keterangan Wali Nagari Inderapura Nomor: 54/WNIND/SKT III.2002 tertanggal 20 Maret 2002, diketahui Camat Pancung Soal;2.

Inderapura Surat Ukur tanggal 16 Mei 2002, No.11/Inderapura/2002 luas 17.335 M2 dari Tergugat III telah sesuai denganperaturan perundangundangan yang berlaku, salah satunya berdasarkanSurat Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Inderapura Nomor: 19/KANIND/III2002 Tanggal 19 Maret 2002 dan Surat Keterangan Wali NagariInderapura Nomor: 54/WNIND/SKT.III.2002 tertanggal 20 Maret 2002,diketahui Camat Pancung Soal, sehingga tindakan Tergugat Ill yangmenerbitkan sertifikat hak milik atas nama Syofyan Jamil

sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang masih menjadipengurus Kerapatan Adat Nagari Indrapura; bahwa objek perkara bisa diterbitkan sertifikatnya berdasarkan SuratPTHK dari KAN; bahwa objek perkara ada sertifikatnya, tetapi saksi tidak melihatnya hanyadiberitahu oleh Si En; bahwa Si En 2 (dua) orang beradik kakak yaitu Si En dan Rina; bahwa Si En dan Rina pernah tinggal di atas objek perkara; bahwa sekarang anak Si En yang tinggal di atas objek perkara; bahwa yang membuat rumah yang baru di atas

Nan Panjang; bahwa setelah orang tua Si En meninggal dunia, objek perkara tersebutdigarap oleh Si En; bahwa saksi tidak mengetahui apakah objek perkara tersebut pernahdipermasalahkan sampai Kerapatan Adat Nagari; bahwa saksi pernah melihat bukti T. dan T II2b; bahwa surat Wali Nagari lebih dahulu dari surat PTHK; bahwa surat tanah tersebut baru dibuat tahun 2002 karena untuk membuatsurat harus ada biayanya; bahwa wali nagari tidak ada mempunyai dokumen bahwa objek perkaraadalah tanah nagari; bahwa

Yahya ;Bahwa pada tahun 1999 Tergugat mengajukan gugatanke Kantor/Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lubuk Kilarangan,secara tanpa hak dan tak wenang KAN membatalkan SuratWasiat tanggal 21 Agustus 1983 tersebut dengan demikianlahkeputusan tersebut tidak bernilai hukum mohon dikesampingkan ;Bahwa semenjak tahun 1999 tanah terperkaradirampas dan dikuasai oleh Tergugat tanpa hak, perbutanTergugat jelas merupakan penguasaan tanah terperkara secaramelawan hukum dan merugikan hak Penggugat ;Bahwaberalasan hukum

No. 520PK/Pdt/2007sekarang ini ;Bahwa seperti yang telah Penggugat Rekonvensi uraikanpada konvensi di atas, oleh karena itu Tergugat Tergugat1,2,3,4, dan 5 membawa permasalahan ini kepada KerapatanAdat Nagari Lubuk Kilangan dan pada tanggal 8 November 1999telah diputus oleh Kerapatan Adat Nagari Lubuk Kilangandengan membatalkan Surat Wasiat tanggal 21 Agustus 1983 danmenyatakan bahwa almarhum Yahya adalah sewaris, sepusakodan sekaum dengan Tergugat Tergugat 1,2,3,4 dan 5 ;Bahwa tanpa seizin Penggugat

No. 520PK/Pdt/2007dapat diterima ;Dalam Pokok Perkara Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian ; Menyatakan Surat Wasiat tanggal 21 Agustus 1983 yangdibuat oleh Yahya adalah sah dan kuat menurut hukum ; Menyatakan tanah terperkara adalah sah sebagai milikPenggugat yang diwarisi dari Yahya ; Menyatakan perbuatan para Tergugat menguasali tanahterperkara merupakan perbuatan tanpa hak dan melawanhukum ; Menyatakan Putusan Kerapatan Adat Nagari Lubuk Kilangantanggal 8 November 1999 tidak mempunyai

Yahya meninggal berusia46 tahun.Dengan demikian jelas membuktikan surat wasiattersebut adalah rekayasa Alimah seakan akan seluruhharta yang diwasiatkan tersebut dianggap setara denganjerih payah Alimah merawat Yahya ;3) Pembuatan Surat Wasiat tertanggal 21 Agustus 1983jarak waktunya tak lama setelah itu) Yahya meninggal ;4) Bahwa sesudah ketua KAN menandatanani surat wasiattersebut yang sebenarnya secara formil telah menutupsurat, tetapi ada lagi orang pribadi yang bertandatangan setelah Ketua Kerapatan

Bahwa Mahakamah Agung sangat keliru) dengan putusannyayang mengenyampingkan putusan Kerapatan Adat NagariLubuk Kilangan No. 30/Kep/PA/KAN/LK/XI 1999 yangHal. 13 dari 13 hal. Put.

,M.H
Tergugat:
4.Arman
5.Kerapatan Adat Nagari KAN

Selanjutnya pada tanggal19 Februari 2019 telah dilaksanakan mediasi secara kaukus denganMahariis Dt Jo Magek (Penyanggah) dan Anwar Sutan Marajo, tetapitidak ada kesepakatan damai antara kedua belah pihak;Bahwa pada tangal 11 April 2019, Kantor Pertanahan Kabupaten Kolokmenyurati Kerapatan Adat Nayari (Kerapatan Adat Nagari) SimpangTanjung Nat IV perihal permintaan bantuan penyelesaian sengketaantara kedua belah pihak;Bahwa pada tanggal 1 Mei 2019, diterima balasan surat dari KerapatanAdat Nagari

(Kerapatan Adat Nagari) Simpang Tanjung Nan IV yangintinya menyatakan membatalkan surat gugatan Maharlis Dt.

Fotokopi Surat Keterangan Putus Waris Nomor 09/Kerapatan Adat Nagari/I2016 tertanggal 27 Januari 2016 yang diterangkan oleh Kerapatan AdatHalaman 21 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Kbr10.11.12.Nagari (Kerapatan Adat Nagari) Nagari Simpang Tanjung Nan IV,Kecamatan Danau Kembar, yang diberi tanda P.2;Fotokopi Surat Keterangan Belum Menikah Nomor 140/06/NSPT2016,tanggal 29 Januari 2016 yang diterangkan oleh Wali Nagari SimpangTanjung Nan IV, yang diberi tanda P.3;Fotokopi Surat

di Pekan Selasan,Jorong Lurah Ingu, Nagari Simpang Tanjung Nan IV, Kecamatan DanauKembar tertanggal 1 Juni 2003, yang diberi tanda P.21;Fotokopi dari Legalisasi Surat Nomor:09/HMM/Kerapatan AdatNagari/NSPT2019 perihal Penyelesaian Penuh Tanggung jawab sesualdengan fungsi Kerapatan Adat Nagari Simpang Tanjung Nan IV tertanggal 1Mei 2019 dari Kerapatan Adat Nagari Simpang Tanjung Nan IV yangHalaman 23 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Kbrditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan

Adat Nagari yangdiajukan oleh Penggugat terhadap Nurhamina ketika Saksi Amsri dan ibunyadatang ke kantor Kerapatan Adat Nagari;Bahwa sepengetahuan Saksi Amsri, musyawarah Kerapatan Adat Nagarimemintai keterangan dari Pono Leba mengenai siapa pemilik dari obyekperkara tersebut, yang mana Pono Leba memberi keterangan di musyawarahtersebut bahwa obyek perkara adalah harta pusaka Penggugat karena orangtua Penggugat sejak dahulu telah berladang di obyek perkara tersebut dankarena tanah obyek perkara

Bahwa terhadap 2 (dua) putusan Putusan Adat Kerapatan Adat Lubuk SikarahNagar Solok yang dijadikan dasar pertimbangan oleh Majelis Hakim TingkatPertama adalah putusan yang tidak berlandaskan hukum dan sedangdipersoalkan oleh kaum Eriyanto Dt.Garang karena putusan putusan tersebutdiambil oleh Kerapatan Adat Lubuk Sikarah Nagari Solok hanya dengan sekalipemeriksaan tanpa mempertemukan keduabelah pihak yang bersengketaHalaman 10 dari 12 Putusan Nomor 2/PDT/2019/PT PDG(tanpa proses layaknya diadili),

Bahwa secara yuridis nomatif PeraturanPeraturan Daerah Sumatera Barattelah dengan tegas menyatakan bahwa lembaga Kerapatan Adat Naganadalah lembaga mediasi adat yang memfasilitasi perdamaian bagi pihakpihakyang bersengketa adat, walau dalam kenyataannya masih terdapatkeputusankeputusan Kerapatan Adat Nagan yang memutus sengketa adatyang bersifat mengadili.

Kerapatan Adat Nagari dalam hal ini memposisikanlembaganya sebagai lembaga peradilan yang bisa memutuskan seperti halnyaputusan yang diberikan oleh lembaga peradilan , sebagaimana 2 (dua) putusanyang dikeluarkan oleh Kerapatan Adat Lubuk Sikarah Nagari Solok tersebutdiatas, dan tentu saja putusan yang tidak punya landasan yuridis normatiftersebut seyogyanya tidaklah bisa menjadi pertimbangan bagi Majelis HakimTingkat Pertama in casu perkara aquo;Menimbang, bahwa selanjutnya Kontra Memon banding dan

Menetapkan bahwa Pemohon I ENOS (suami) dan Pemohon II YULIANA (istri) telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 17 April 2011, bertempat di Gereja Kibaid (Gereja Kerapatan Injil Bangsa Indonesia) Jemaat Pos PI Bambamone, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara;3.

Pky, telah mengemukakan halhal sebagai berikut : Bahwa Pemohon dan Pemohon i (Para Pemohon) telah melangsungkan perkawinan secaraagama Kristen di Gereja Kibaid (Gereja Kerapatan Injll Bangsa Indonesia) Jemaat Pos AHambamone, Kec. Pasangkayu, Kab.

tidak hadir dalam acara pernikahan Para Pemohon karena acara tersebut diadakan di Tana Toraja namun saksi mengetahuinya karena sebelum pulang ke Tana TorajaPemohon memberitahu dan pamit kepada saksi dan setelah menikah, Pemohon kemballagi ke Pasangkayu dan sudah bersama istrinya yaitu Pemohon 2 Bahwa Para Pemohon menikah pada tahun ZU namun saksi tidak tahu tanggal dan bulannya; Bahwa didalam bukti surat PV diterangkan bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 7April 20, di Gereja Kibaid (Gereja Kerapatan

Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon memohonagar perkawinannya tersebut disahkan melalui penetapan Pengadilan:Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan saksisaksi yang diajukan oleh ParaPemohon yang saling bersesuaian dan saling menguatkan maka dapat diketahui dan telah menjadifakta hukum bahwa benar Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristenpada tanggal 7 April Zl bertempat di Gereja Kibaid (Gereja Kerapatan

Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya:2 Menetapkan bahwa FPemohon ENDS (suami) dan Pemohon YUIANA (istri) telahmelangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 7 April Zlll, bertempat dibereja Kibaid (bereja Kerapatan Injil Bangsa Indonesia) Jemaat Pos Fl Bambamone, Kec.Pasangkayu, Kab.

Surat Putusan Lembaga Kerapatan Adat Alam MinangKabau Kota Padang yang sesuai dengan Aslinya tetap tertlampir dalam berkas perkara ;

Sumbar(sudah ditebus kembali) serta surat Keputusan dari Kantor Kerapatan AdatNagari (KAN) Limau Manis Nomor : 68 KANLM tanggal 30 Juni 2011;w Akibat perbuatan para terdakwa, kaum suku Piliang (Tasrul Sutan Basa selaku mamakkepala warisnya) tidak bisa melewati tanahnya, dan mengakibatkan Rumpun/batang bambumilk Tasrul Sutan Basa/kaum suku Piliang mati dan sebagian lagi rusak tidak tumbuh lagi,akhirnya para terdakwa dilaporkan kepada pihak yang berwajib untuk proses selanjutnya;w Perbuatan terdakwa

Sumbar(sudah ditebus kembali) serta surat Keputusan dari Kantor Kerapatan AdatNagari (KAN) Limau Manis Nomor : 68 KANLM tanggal 30 Juni 2011; Akibat perbuatan para terdakwa, kaum suku Piliang (Tasrul Sutan Basa selaku mamakkepala warisnya) tidak bisa melewati tanahnya, dan mengakibatkan Rumpun/batang bambumilk Tasrul Sutan Basa/kaum suku Piliang mati dan sebagian lagi rusak tidak tumbuh lagi,akhirnya para terdakwa dilaporkan kepada pihak yang berwajib untuk proses selanjutnya;w Perbuatan terdakwa

Adat Nagari) dan pengurus LKAM(Lembaga Kerapatan Adat Minang Kabau) Kota Padang, saksi pernahmenyidang kan perkara antara masalah tanah terdakwa dengan saksi korban padatahun yang lalu pada tanggal 11 Februari 2012, isi Putusan LKAM kota Padangtersebut dimenangkan oleh kaum para Terdakwa yang menyebutkan bahwa tanahtersebut milk kaum Para Terdakwa,yang hadir dalam sidang di KAN tersebutyaitu KAN juga telah memanggil datukdatuk para terdakwa;Bahwa benar dasar LKAM kota Padang menyidangkan masalah

Adat Nagari) hanya terdakwalihatkan surat batas sepadan, Ketua KAN tidak hadir ke lokasi pada waktu sidangdi KAN (Kerapatan Adat Nagari) tersebut;G.JAM ARTS. ppl.

Surat Putusan Lembaga Kerapatan Adat Alam MinangKabau Kota Padang yangsesuai dengan AslinyaMengungat pasal 191 ayat (2) KUHAP dan pasapasal lain dari peraturan perundanganyang bersangkutan;MENGADILI Menyatakan bahwa para terdakwa 1.BASRI RAJO MUDO Pgl. RAJO MUDO,2.MADDINIR PglLUJANG, 3.MANIADI Pel ACIK, 4JAFRIANTO Pgl.IJAF,5.INDRA SISWAN Pgl IWAN,6.JAMARIS Pgl. MARIS, 7.

Berita acara Penyerahan Ganti Rugi (Adat Diisi Limbago Dituang), tanggal 15Mei 1996, turut menyaksikan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten PesisirSelatan;Bahwa, dari seluruh dokumen tersebut mulai dari Surat Pernyataan Kesepakatanbersama Ninik Mamak/Penghulu Suku Dalam Kerapatan Adat Nagari Lunang,Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tersebut dan Berita AcaraPenyerahan ganti Rugi, diketahui batas yang diserahkan pada PT.

Adat Nagari (KAN) Lunang melalui SuratPernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah, tanggal 15 Mei 1996,mengetahui dan telah dicatat dalam daftar No. 02/V/PH/BPN1996 olehKepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan yang sejak tahun2013 tercatat sebagai Hak Guna Usaha Nomor 8 Tahun 2013 milikPenggugat yang akibat ditelantarkan sebelumnya selama lebih dari 10(sepuluh) tahun, maka Ninik Mamak Penghulu dalam Kerapatan AdatNagari (KAN) Lunang melalui Surat tertanggal 19 Agustus 2006mengajukan permohonan

Bahwa, mulai dari Pasal 6, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 27,Tergugat beserta keluarga Tergugat adalah petani yang berasal dari kaumlemah/miskin yang mendapatkan hak milik penguasaan tanah dari Ninikmamak/Penghulu Suku dalam Kerapatan Adat Nagari Lunang untuk Tergugatlangsungkan kehidupan dan selalu mengusahakan tanah tersebut dengan tidakTergugat terlantarkan atau membuat tanah tersebut tidak bermanfaat denganmengabaikan;7.

Fotokopi Surat Pernyataan/Kesepakatan Bersama Ninik Mamak/Penghulu SukuDalam Kerapatan Adat Nagari Lunang, Kec. Pancung Soal Perwakilan LunangSilaut, Kab. Pesisir Selatan, tertanggal 27 Januari 1996, yang selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai bukti P7;8. Fotokopi Surat Pernyataan Ninik Mamak Penghulu Suku Kerapatan AdatNagari Lunang tertanggal 2 Februari 1996, yang selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai bukti P8;9. Fotokopi Surat Keterangan Kantor Desa Lunang, Kec.

Tio;e Bahwa, setiap orang yang ingin mendapatkan lahan ulayat nagari, harusmembayar adat diisi limbago dituang kepada Kerapatan Adat Nagari Lunang;e Bahwa, penguasaan lahan oleh Para Tergugat didasarkan atas Surat Ijin Tertulisdari Ninik Mamak Kerapatan Adat Nagari Lunang;e Bahwa, surat ijin tersebut dibuat oleh Para Tergugat, Ninik Mamak hanyamenandatangani saja;e Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah Ninik Mamak pernah mengeluarkanSurat Pelepasan hak Atas Tanah Ulayat nagari untuk Para Tergugat;

telah melanggarketentuan pasalpasal 19, pasal 37, dan pasal 38UndangUndang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960jo.Pasal 5 ayat (1), pasal 18 dan pasal 19 peraturanpemerintah Nomor 24 tahun 1997 dan jugabertentangan dengan azasazas Umum pemerintahanyang baik (AAUPB) khususnya azas kecermatanformal, azas Fair Play dan azas larangan bertindaksewenangwenang;bahwa prosedural pengukuran tanah mana yangtermasuk tanah hak ulayat nagari dan mana tanahulayat kaum, harusnya terlebih dahuluada petunjukdari lembaga Kerapatan

Afrizal, Syafri dan Animar telah mengajukan suratpermohonan pendaftaran hak tanah yang ditujukan pada Kepala KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Barat melalui KepalaKantor Pertanahan Kota Pariaman (vide bukti T4, T10 dan T14), denganmelampirkan :1 Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari Naras III Koto (videbuktiT2, T11, dan2 Surat Keterangan Kepala Desa Padang Birikbirik (vide bukti T3,T13 dan4 Surat Pernyataan pelepasan Hak ke Negara (vide buktiBahwa telah dilakukan pengukuran

Putusan Nomor 26/G/2011/PTUNPDGdiketahui bahwa tanah yang dimohonkan pendaftarannya berasal dari tanah negarabekas ulayat nagari Naras III Koto ;Menimbang, bahwa proses pendaftarannya hak atas Tanah yang berasal daritanah negara bekas ulayat nagari Naras III Koto tersebut didasari oleh bukti T2,T11 dan T15 yakni Surat Keputusan tentang persetujuan penyerahan tanah ulayatnagari oleh Ketua Kerapatan Adat Nagari HI Koto kepada Drs.

Putusan Nomor 26/G/2011/PTUNPDGoleh Ketua Kerapatan Adat Nagari III Koto sebagaimana telah yang tertuang dalamSurat Keputusan Ketua Kerapatan Adat Nagari III Koto tentang penyerahan TanahUlayat Nagari menjadi Hak Milik perorangan kepada Drs.

Afrizal, Syafri danAnimar (bukti T2, T11 dan T15), maka Majelis Hakim berpendapat bahwatindakan Ketua Kerapatan Adat Nagari III Koto telah bertentangan dengan ketentuanyang diatur dalam Pasal 8 Peraturan Daerah Provinsi Sumatra Barat Nomor : 6Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, karena menurut ketentuantersebut Tanah Ulayat Nagari hak penguasaannya hanya boleh dikusai oleh NinikMamak Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang dimanfaatkan sebesarbesarnya untukkepentingan masyarakat nagari dengan

Bahwa yangberwenang memeriksa dan memutus mengenai sah atau tidaknya sako/gelaryang disandang seseorang adalah Kerapatan Adat Nagari (KAN)/ Majelis AdatTertinggi dalam Nagari.

Rajo Malanomaka Penggugat harusnya mengajukan gugatan ke Kerapatan Adat Nagari(KAN) Baringin bukan ke Pengadilan Negeri Batusangkar. Disana baru jelashitam putihnya ;Bahwa mengenai gelar dubalang Dt. Rajo Malano yaitu gelar Jenso dilekatkanIntan Gonti anak ketiga Boento kaum kami Tergugat.

Bahwa terhadap dalil Posita Gugatan dan Petitum GugatanPenggugat sebagaimana tersebut pada angka 1 dan 2 diatas,BUKAN KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI yang dalamperkara ini Pengadilan Negeri Batusangkar UNTUKMEMERIKSA DAN MENGADILINYA, melainkan adalahWEWENANG KERAPATAN ADAT NAGARI SETEMPAT dalamhal ini Kerapatan Adat Nagari (KAN) Baringin, dan persoalan Sako adalah termasuk tugas Bestuur / Pemerintah ;Ketentuan ini ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI ;1.

Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Maret 1969 No.250 K/Sip/1968 menyatakan :Perselisihan/persengketaan mengenai gelar seorang penghulu, bukanlahwewenang Pengadilan, melainkan adalah wewenang Kerapatan Adat Nagarisetempat ;2.

Adat Nagari setempat ;Menimbang, bahwa Kerapatan Adat Nagari (KAN) selaku lembaga Adat akanmemeriksa perkara ini dan dalam keputusannya akan menyebutkan bahwa apabilaada pihak yang keberatan atas keputusan Kerapatan Adat Nagari maka dapatmengajukan perkaranya ke Pengadilan Negeri ;Menimbang, bahwa adanya perbedaan pendapat terkait dengan kewenanganPengadilan Negeri dalam mengadili masalah sako dimana pendapat pertamamenyatakan bahwa Pengadilan melainkan wewenang Kerapatan Adat Nagarisetempat, hal

Penggugat:
1.ARMEN PATIGAN ALAM
2.YURNADI SUTAN DI JAMBI
3.HASAN BASRI MANDARO PANJANG
4.SYAMSUAR GINDO MALIN
Tergugat:
KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) SIRUKAM

- Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;- Menetapkan bahwa Pemohon I YAKOBUS (suami) dan Pemohon II YUSPIN (istri) telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 16 Agustus 1998, bertempat di Gereja Kibaid (Gereja Kerapatan Injil Bangsa Indonesia) Jemaat Buntu, Tana Toraja;- Memerintahkan Para Pemohon untuk menyerahkan salinan Penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara untuk mencatat perkawinan

Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon memohonagar perkawinannya tersebut disahkan melalui penetapan Pengadilan:Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan saksisaksi yang diajukan oleh ParaPemohon yang saling bersesuaian dan saling menguatkan maka dapat diketahui dan telah menjadifakta hukum bahwa benar Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristenpada tanggal 16 Agustus 1988 bertempat di Gereja Kibaid (Gereja Kerapatan

Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya:2 Menetapkan bahwa Pemohon YAKQBUS (suami) dan Pemohon Il YUSPIN (istri) telahmelangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 16 Agustus 1998 bertempat dibereja Kibaid (Gereja Kerapatan Injl Bangsa Indonesia) Jemaat Buntu, Tana Toraja; = Memerintahkan Para Pemohon untuk menyerahkan salinan Penetapan ini kepada PegawaiPencatat Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamujultara untuk mencatat perkawinan Para

Kerapatan Adat Nagari (Kan) Kataping sebagai Para Pemohon Kasasi,yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada kepada Erizon SubaraTanjung, S.H., M.H., pada Law Office Erizon & Partners Advocate & LegalConsultants, beralamat di Padang, Sumatera Barat, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 10 Mei 2017 dan 10 November 2017, bermaksudmencabut permohonan kasasi yang telah diajukan pada tanggal 13November 2017, sebagaimana ternyata dari Surat Permohonan KasasiNomor 23/Pdt.G/2016/PN Pmn., terhadap Putusan

:KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) KATAPING, berkedudukan diKataping, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman,Provinsi Sumatera Barat, yang diwakili oleh Ketua, B. Rky.

KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) KATAPING tersebut untukmencabut permohonan kasasi yang diajukan terhadap PutusanPengadilan Tinggi Padang Nomor 109/PDT/2017/PT PDG., tanggal 11Oktober 2017 juncto Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 23/Pdt.G/2016/PN Pmn., tanggal 4 Mei 2017 dalam perkara tersebut; Memerintahkan Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia untukmencoret Permohonan Kasasi Register Nomor 700 K/Pdt/2018 tersebutdari Buku Register Perkara Permohonan Kasasi Perdata; Menghukum Para Pemohon

PADUKO SINARO, bertempat tinggal di JorongSaruaso Timur Nagari Saruaso Kecamatan TanjungEmas Kabupaten Tanah Datar, selanjutnya disebutsebagai Pembanding VIII semula Penggugat VIII;Dalam hal ini, bertindak selaku Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN)Nagari Limo Kaum, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar,Provinsi Sumatera Barat masa jabatan Periode 20172023.

para PENGGUGAT adalah sah selaku KepengurusanKerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Limo Kaum, Kecamatan Lima Kaum,Kabupaten Tanah Datar, Propinsi Sumatera Barat Periode 20172023, secarahukum berdasarkan:Surat Keputusan KAN Nagari Limo Kaum Nomor: 01/IST/KANLK2017tanggal 30 Januari 2017 Tentang Susunan Kepengurusan KerapatanAdat Nagari Limo Kaum Periode Tahun 20172023;Surat Keputusan KAN Nagari Limo Kaum Nomor: 02/KANSKPTS/LK2018 tanggal 03 Januari 2018 Tentang Perubahan Pertama SusunanKepengurusan Kerapatan

Adat Nagari (KAN) Limo Kaum PeriodeTahun 20172023;Surat Keputusan KAN Nagari Limo Kaum Nomor: 02/KANSKPTS/LK2018 tanggal 03 Januari 2018 Tentang Perubahan Kedua SK Nomor 01Tahun 2017 tentang Susunan Kepengurusan Kerapatan Adat Nagari(KAN) Limo Kaum Periode Tahun 20172023;Surat Keputusan KAN Nagari Limo Kaum Nomor: 04/KANSKPTS/LK2018 tanggal 27 Desember 2018 Tentang Perubahan Ketiga SK Nomor01 Tentang Susunan Kepengurusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) LimoKaum Periode Tahun 20172023;Menyatakan perbuatan

Para Tergugat, dengan cara melawan hukum daniktikad tidak baik melakukan membentuk Kerapatan Adat Nagari Limo Kaumdiluar prosedur, adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;3)4)Menyatakan Lembaga Kerapatan Adat Nagari Limo Kaum yangdibentuk dan beranggotakan para Tergugat adalah tidak sah dan Cacathukum;Menghukum para Tergugat menghentikan segala kegiatan/ perbuatanyang mengatas namakan Kerapatan Adat Nagari Limo Kaum;Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 209/PDT/2021/PT PDG7)8)9)

10)5) Menyatakan seluruh perbuatan ataupun produk yang dilakukan olehpara Tergugat atas nama Kepengurusan Kerapatan Adat Nagari (KAN)Limo Kaum adalah tidak sah dan cacat hukum;6) Menghukum para Tergugat untuk mengganti kerugian Materil paraPenggugat yaitu sebesar Rp. 85.600.000, (Delapan puluh lima jutaenam ratus ribu rupiah) dengan rincian :a.