PERKUMPULAN KOALISI RAKYAT UNTUK KEADILAN PERIKANAN(KIARA), Suatu Organisasi berbentuk Perkumpulan,yang diwakili oleh Abdul Halim, Warga NegaraIndonesia, selaku Sekretaris Jenderal PerkumpulanKoalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA),beralamat di Jalan Tegal Parang Utara Gg. No. 23RT 008, RW. 007, Kelurahan Mampang Prapatan,Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan,berdasarkan Akta Perkumpulan KIARA, Nomor : 29Tanggal 13 Maret 2009 yang dibuat oleh H. DanaSasmita, SH.

Notaris di Jakarta, dan Akta PerubahanAnggaran Dasar Perkumpulan Koalisi Rakyat UntukKeadilan Perikanan (KIARA) Nomor: 4 tanggal 27Agustus 2013, yang dibuat oleh Marliansyah, S.H.Notaris di Jakarta, selanjutnya disebutsebagaiPENGGUGAT VI/ TERBANDING ; 7.

KerjaBersama (PKB) Tahun 20102012 Pasal 51 Ayat (3), kriteria tersebut dibuat dalamStandar Prosedur Perusahaan, dan dalam penentuan kriteria kinerja tidak baik(rendah) tersebut SP/SB dapat memberikan masukan guna penyempurnaan standarprosedur perusahaan tersebut;Bahwa dengan mengacu kepada Perjanjian Kerja Bersama (PKB) tahun 20102012Pasal 59 mengenai ketentuan peralihan yang berbunyi halhal yang belum diaturmenyangkut hubungan kerja dirundingkan dan disepakati terlebih dahulu olehPerusahaan dan Koalisi

Indah Kiat Pulp & Paper Tbk Perawang adalah keliru karenaIsi SOP tersebut yang menyangkut Hubungan Kerjabelum pemah dirundingkan dan disepakati dengan Koalisi SerikatPekerja/Serikat Buruh di PT.

., 3.NihrulBahi AlHaidar, S.H. para Advokat / Konsultan Hukum Koalisi PerempuanRonggolawe Cabang Lamongan, beralamat di JI.

li>

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun;

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menetapkan barang bukti berupa:

• 1 (satu) baju kaos warna putih dengan list warna hijau, warna kuning, warna biru dan warna merah yang terdapat tulisan koalisi

Barang Bukti:1 (Satu) baju kaos warna putih dengan list warna hijau, warnakuning, warna biru dan warna merah yang terdapat tulisan koalisi rakyat TOPBU.Sebilah parang bergagang kayu warna coklat dengan panjangkeseluruhan 67 (enam puluh tujuh) Cm, lebar 5,5 (lima koma lima) Cmbersama dengan sarungnya yang dilapisi kain warna merah.1 (Satu) handphone merk ALDO warna hitam putih.1 (satu) celana pendek warna hitam dengan merk AMMIECOLLECTION.1 (Satu) sim card Telkomsel dengan nomor 085244706557.1 (Satu

dampak yang bisa dialamiTerdakwa dan saksi Siliwai Nurlatu kalau hubungan kami diketahui korbanadalah Terdakwa dan saksi Siliwai Nurlatu bisa dibunuh oleh korban;Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge);Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut:Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN NlaN OQ a FP Ww10.11.12.13.1 (satu) baju kaos warna putih dengan list warna hijau, warna kuning, warnabiru dan warna merah yang terdapat tulisan koalisi

penahanantersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadapTerdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetapberada dalam tahanan;Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidanganuntuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) baju kaos warna putihdengan list warna hijau, warna kuning, warna biru dan warna merah yang terdapattulisan koalisi

Menetapkan barang bukti berupa:1 (Satu) baju kaos warna putih dengan list warna hijau, warna kuning, warnabiru dan warna merah yang terdapat tulisan koalisi rakyat TOP BU;1 (satu) buah parang bergagang kayu warna coklat dengan panjangkeseluruhan 67 (enam puluh tujuh) Cm, lebar 5,5 (lima koma lima) Cmbersama dengan sarungnya yang dilapisi kain warna merah;1 (Satu) handphone merk ALDO warna hitam putih;1 (Satu) celana pendek warna hitam dengan merk AMMIE COLLECTION;1 (Satu) sim card Telkomsel dengan

Dua Mitra Koalisi, dan terdakwa II selaku direktur PT.Dua Mitra Koalisi terikat dengan perjanjian kerja dengan Dinas Mobilitas Pendudukyang perjanjian tersebut masingmasing ditandatangani oleh terdakwa II dengan Ir.Asrin.MP selaku PPTK dan turut diketahui oleh kepala Dinas Ir. Abdul Kadir sebagaipengguna Anggaran;Bahwa perjanjian kerja antara PT. Dua Mitra Koalisi dengan Dinas MobilitasPenduduk yang perjanjian tersebut masingmasing ditandatangani oleh terdakwa IIselaku direktur dan Ir.

Dua Mitra Koalisi dengan DinasMobilitas Penduduk yang perjanjian tersebut masingmasing ditandatangani olehterdakwa II selaku direktur dan Ir. Asrin.MP selaku PPTK yang turut diketahui olehkepala Dinas Ir.

Dua Mitra Koalisi dengan Dinas MobilitasPenduduk yang perjanjian tersebut masingmasing ditandatangani pada tanggal 3Agustus 2007 oleh Terdakwa IJ Andi Muhammad selaku direktur dengan Ir.125Asrin.MP selaku PPTK dan turut diketahui oleh kepala Dinas Ir. Abdul Kadir sebagaipengguna Anggaran.e Bahwa benar, Terdakwa I. Kennedy Husein dengan menggunakan CV.

Mitra Koalisi dan Konsultan Pengawas padaProyek Pembangunan Perumahan Transmigrasi di Desa Blang Dalam Kecamatan TiteuKabupaten Pidie, dengan kata lain adanya aturan yang lebih khusus dan lebih tepat serta dapatdikenakan kepada Para Terdakwa yaitu ketentuan pasal 3 UndangUndang No. 31 tahun 1999jo.

Mitra Dua Koalisi(Konsultan Pengawas) pada Proyek Pembangunan Perumahan Transmigrasi di Desa BlangDalam Kecamatan Titeu Kabupaten Pidie telah memiliki kedudukan;Menimbang, bahwa selanjutnya apakah karena kedudukannya tersebut Para Terdakwamemiliki kewenangan, kesempatan atau sarana ?

O06 XXKecamatan Merakurak Kabupaten Tuban,dalam hal inidikuasakan kepada NAMA .Advokat & Penasehat Hukumyang beralamat kantor di "Koalisi Perempuan RonggolaweTuban" yang beralamat di Jalan XX Kecamatan Tuban,Kabupaten Tuban, sebagai "Penggugat", MELAWANTERGUGAT umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani,tempat tinggal di XX Kecamatan Merakurak KabupatenTuban, sekarang berada di Tahanan Polres Tuban, sebagai"Tergugat"; Pengadilan Agama tersebut ;Setelah membaca dan mempelajari suratsurat

GUSNAR dan memberikantulisan Next #2020 Koalisi Nardem Golkar #Lanjtkan.

pengelolaanlingkungan hidup sesuai dengan amanah UndangUndang Nomor 32Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,maka dengan demikian kapasitas hukum dari Penggugat harusdibuktikan lebih dulu sesuai dengan UndangUndang Nomor 32 Tahun2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebelumdiperiksanya pokok perkara terhadap perkara a quo; Bahwa selain itu, kKapasitas dari Penggugat pun masih sangat diragukankarena dari somasi yang diterima oleh Tergugat, somasi diajukan olehTim Koalisi

Penyelamatan Rawa Tripa (TKPRT) dan Forum Tata RuangSumatera (For Trust) yang ditujukan kepada Gubernur Aceh padatanggal 24 Oktober 2011, jelas bahwa yang mengajukan somasi bukanPenggugat, tetapi anehnya yang Penggugat menyebutnyebut tentangdasar somasi, namun demikian Tergugat dengan itikad baik telahmenanggapi somasi tersebut dengan suratnya Nomor 522/33369 tanggal2 November 2011 untuk melakukan pengkajian dan evaluasi secaratehnis terhadap objek gugatan yang tembusannya disampaikan kepadaTim Koalisi

Bahwa somasi yang diajukan olehTim Koalisi Penyelamatan Rawa Tripa (TKPRT) dan Forum TataruangSumatera (For Trust) yang ditujukan kepada Gubernur Aceh padatanggal 24 Oktober 2011 bukan merupakan upaya penyelesaiansengketa di luar Pengadilan yang dilakukan oleh Penggugat, karenayang mengajukan somasi bukan Penggugat.

Namun demikian Tergugatdengan itikad baik telan menanggapi somasi tersebut dengan suratnyaNomor 522/33369 tanggal 2 November 2011 untuk melakukanpengkajian dan evaluasi secara tehnis terhadap objek gugatan yangtembusannya disampaikan kepada Tim Koalisi dimaksud. Artinya adaproses yang harus ditempuh lebih dahulu, baik proses administratif tahappertama dan kedua, jika memang tidak ditemukan jalan penyelesaianbaru kemudian dapat diajukan gugatan.

Surat dari Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Nomor160/RKP/KPISETNAS/IX/2018 tertanggal 29 September 2018 perihalpengiriman Amicus Curiae;4. Surat dari Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Toleransi, Pemajuan HAM danPembangunan Yang Berkeadilan, tertanggal 26 September 2018, perihalSurat Pengantar Amicus Curiae;5. Surat dari Aliansi Umat Islam (AUI) Kota Tanjung Balai, NomorIstimewa/013/B/AUITB/IX/2018 tertanggal 17 September 2018 perihalPengantar;6.

Advokat /Pengacara yang berabung /dari Koalisi PerempuanRonggolawe Tuban XX Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban,sebagai "Penggugat".,melawanTERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Wiraswasta,tempat tinggal di XX Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban,sebagai "Tergugat.;Pengadilan Agama tersebut.;Telah mempelajari suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini.;Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan para saksi dimukasidang.

tersebutHalaman 11 dari 153 Halaman Putusan Nomor169/G/20 10/PTUNJKT12Penggugat tidak dapat lagi melaksanakan tugas tugasnyadan Penggugat tidak diakui lagi oleh PenyelengggaraNegara/Pemerintah dan institusi institusi lain yangberhubungan dengan pelaksanaan hakhak Politik, danPemerintahan :Adapun kepentingan Penggugat dalam menjalankanPartai selama ini adalahMenjalankan Kegiatan organisasi di Masyarakat, diPemerintahan, sebagaimana maksud dan tujuan dariPPRN di tingkat Pusat, Provinsi, Daerah ;Menjalankan Koalisi

., Advokat/Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum Koalisi LSM dan PengacaraPenegak Hukum dan Kebenaran JI.

Bahwa pada tanggal 14 Juni 2012 Para Penggugat diajukan ataudidaftarkan sebagai Pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati TulangBawang periode 20122017, pada Komisi Pemilinan Umum KabupatenTulang Bawang (Tergugat) oleh beberapa partai politik yang bergabung dantergabung dalam koalisi partai dengan nama Koalisi Tulang Bawang Jaya,dengan menyerahkan surat pencalonan tertanggal 12 Juni 2012 (ModelBKWK.KPU Partai Politik) ;2.

TERRY OKTA WNWAYANTO, SH.Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di KantorLBH KOALISI LSM & PENGACARA JI. Kumpulrejo No. 11,RT.

No. 1141 K/Pid/2012 Bahwa tindakan Terdakwa Rubiah Binti Abdullah menyewakanbangunan yang telah sah menjadi milik saksi korban Bachtiar BinAbdul Hamid kepada Anggota Koalisi Peralihnan Aceh selama 6(enam) tahun dengan harga sewa Rp.2.000.000, (dua juta rupiah)dan uang tersebut telah dinikmati oleh Terdakwa adalah perbuatanpidana, di mana saksi korban Bachtiar Bin Abdul Hamid tidak dapatmenguasai obyek yang telah dibelinya.

Memiliki koalisi yang berasal dari 5 (lima) area kerja : Benete,townsite, concentrator, MMA dan mining;b.

Koalisi terdiri dari 7 (tujuh) orang pekerja anggota SPKEP SPSIPTNNT (Bukti P.2);Bahwa atas dasar pengumuman yang dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan(Tergugat ) tersebut Penggugat dan Tergugat Il serta Tergugat Ill,mendaftarkan diri untuk mengikuti pemilinan Ketua PUK SPKEP SPSIPTNNT periode 2012 sampai dengan 2015;Bahwa pada tanggal 14 sampai dengan 15 Maret 2012, Panitia pemilihanKetua PUK SPKEP SPSI PTNNT periode 2012 sampai dengan 2015(Tergugat ) melakukan verifikasi atas kriteria dan persyaratanpersyaratanbagi

majelis hakim;Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjukkepada halhal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkaraini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalahseperti diuraikan tersebut di atas ;Menimbang, bahwa setelan membaca Surat Kuasa bertanggal 19Februari 2019 yang terkait dengan perkara ini knhususnya yang berhubungandengan Advokat/kuasa bernama Moh Yusuf Bachtiyar SHI dan Subari,S.Sy, berkantor di Advokat & Konsultan Hukum Koalisi

., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Lembaga BantuanHukum Koalisi LSM dan Pengacara Penegak Hukum danKebenaran, beralamat di Jalan Wonodri Kopen Timur III/04,Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7Juli 2017;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Termohon Kasasi/Penggugat telah mengajukan gugatan di depanpersidangan Pengadilan Hubungan

Dua Mitra Koalisi dimana sebenarnya ianya Sadr.MUHAMMAD JAMIN bukan selaku Inspector Konsultan pengawas PT. Dua MitraKoalisi,..........Koalisi, tetapi tenaga kontrak terbatas pada Dinas pengairan Kab. Nagan Raya.Selanjutnya pada tanggal 4 Oktober 2010, Sdr. ISHAK, S.Sos selaku BendaharaPengeluaran Dinas pengairan Aceh dan Sdr.

Dua Mitra Koalisi, tetapi tenaga kontrak terbatas pada Dinas pengairankab. Nagan Raya. Selanjutnya pada tanggal 4 Oktober 2010, Sdr. ISHAK, S.Sos selakuBendahara Pengeluaran Dinas pengairan Aceh dan Sdr.

Dua Mitra Koalisi, sedangkan pekerjaan PT. Aceh MitraInternasional diawasi oleh Konsultan Pengawas PT. Chicuba konsultan.Selain itu ada juga ditunjuk pengawas internal, yaitu Saidon Tanji untuk paket FreeIntake Lueng II Cot Gud dan Pengaman Tebing, sedangkan M.

DuaMitra Koalisi sedangkan ia bukanlah inspektor PT. Dua Mitra Koalisi. MC 4 itusyarat untuk pencairan, pada hal saksi tidak pernah menyuruhnya untukmenandatangani MC 4 tersebut.Saksi tidak ada membuat laporan mingguan.Terhadap pekerjaan yang di dalam air saksi tidak melakukan pengukuran sehinggatidak bisa diketahui apakah sudah sesuai kontrak atau tidak, pada hal seharusnya itutermasuk tugas pengawasan saksi.Tenaga Ahli pada PT.

Dua Mitra Koalisi adalah Afwan Ridha, ST.Progres yang ditandatangani atas nama PT. Dua Mitra Koalisi buat paket pekerjaanpeningkatan Free Intake Lueng III Desa Cot Gud yang dikerjakan oleh PT. TeunomSeupakat Jaya Abadi dan untuk membubuhkan tanda tangan pada progres tersebutharus ada sepengetahuan Konsultan Pengawas, dan saat itu pernah diajukan tetapisaksi menolaknya, karena tidak sesuai dengan kedaan di lapangan.PT.

Mitra Dua Koalisi berkenaan dengan paket pekerjaanpeningkatan Free Intake Lueng III Desa Cot Gud (OTSUS) Kab. Nagan Raya.Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut.1 Ir. Mahmud Bin Alm. H.M. Idris AbasPada tahun 2010 saksi pernah menjabat sebagai Plt.

Dua Mitra Koalisi sedangkan untuk PT. Ikhsan Karsadan PT. Aceh Mitra Internasional diawasi oleh Konsultan Pengawas T. Indra Jayadari CV.