AIDI SUTRISNO VS PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (Persero) CABANG PEMATANGSIANTAR cq UNIT LAYANAN MODAL MIKRO (ULaMM),KISARAN

PUTUSANNomor 506 K/Pdt.SusBPSK/2016DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus sengketa konsumen pada tingkat kasasimemutuskan sebagai berikut dalam perkara:AIDI SUTRISNO, bertempat tinggal di Dusun VI Proyek SmallHolder Park, Sei Balai, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batubara;Pemohon Kasasi dahulu Termohon keberatan/Pengadu;LawanPT PERMODALAN NASIONAL MADANI (Persero) CABANGPEMATANGSIANTAR cq UNIT LAYANAN MODAL MIKRO(ULaMM),KISARAN yang diwakili

UNIT LAYANAN MODAL MIKRO di UlaMMTALANG, DK

UNIT LAYANAN MODAL MIKRO di UlaMMTALANG, berkedudukan di Jalan Raya Kajen 147, TalangKabupaten Tegal, diwakili oleh Annifah Zarhusnah selakuPemimpin Cabang Tegal, yang menerima Kuasa dariDirektur Utama Parman Nataatmadja berdasarkan SuratKuasa Nomor: SKU127/PNMDIR/VIII/15 tanggal 7 Agustus2015, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Raharjodan kawankawan selaku karyawan dari PT. PermodalanNasional Madani (Persero), berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 8 September 2015;2.

Permodalan Nasional Madani Persero Unit Layanan Mikro Ulamm Kantor Unit Kediri Gringging,Dkk

Permodalan Nasional Madani Persero Unit Layanan MikroUlamm Kantor Unit Kediri Gringging, bertempattinggal di Jalan Raya Gringging No.125Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri Jawa Timur,sebagai Tergugat ;2. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang KPKNL Malang,bertempat tinggal di JI.S.Supriyadi No.157 Malang,sebagai Tergugat Il;3. Sunardi, bertempat tinggal di Toko Tunggal Motor JI. A.

Bahwa, hal tersebut disetujui oleh Sdra.ABDUL HARIS selaku Kepala KantorUnit PT.Permodalan Nasional Madani (PERSERO) Unit Layanan Mikro(ULaMM) Kantor Unit Kediri Gringging, namun Sertifikat Hak Milik (SHM)no.770 yang terletak di Desa Kaliboto Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri,dengan luas 224 M2, atas nama SITI ALFIAH dengan batasbatas ; Sebelah timur : Tanah Milik Sadikan Sebelah barat : Tanah milik Siti Alfiah Sebelah utara : Jalan Sebelah selatan : Tanah Milik Siti Alfiahbelum dikembalikan dan

PUTERA CIPTA KREASI PRATAMA;MELAWANKETUA POKJA VI UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH KOTA BATAM;

PuteraCipta Kreasi Pratama, berdasarkan Akte Pendirian Perusahaan No. 46 ,Tanggal 17 Juli 2009, dihadapan Notaris Arunee Oliva Depary, SH ;Selanjutnya disebut sebagai ..................e cece eee Penggugat ;Melawan:KETUA POKJA VI UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASAPEMERINTAH KOTA BATAM, berkedudukan di Jalan Engku PutriNo. 17, Batam, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada :1 Demi Hasfinul Nasution, SH,M.Si, Jabatan Kepala BagianHukum Sekretariat Daerah Kota Batam;2 Nurul Yuni, SH.

hukum menurut prosedur dan mekanisme hukum yang berlaku21oleh aparat penegak hukum yang berwenang agar supremasi hukum dapatditegakkan ;Bahwa untuk menghindari kerugian Penggugat dan negara serta timbulnyakonsekwensi hukum yang lebih meluas dikemudian hari, maka Penggugat mohonkiranya Bapak Ketua dan atau Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha NegaraTanjung Pinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menetapkan,yaitu pembatalan atau menyatakan tidak sah Surat Keputusan Ketua Pokja VIUnit Layanan

BintiDapur 12 Kecamatan Sagulung (DAK + Pendamping ) ( Lanjutan )Tahun Anggaran 2012 tanggal 22 Mei 2012, Kota Batam ;Berdasarkan hal tersebut diatas maka Penggugat mohon kepada KetuaPengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang dan atau Majelis Hakim yangmengadili perkara a quo mengabulkan halhal sebagai berikut :DALAM PERMOHONAN PENANGGUHAN :Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan KetuaPokja VI Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Batamtentang Surat Penetapan

Binti Dapur 12 KecamatanSagulung (DAK + Pendamping ) ( Lanjutan ) Tahun Anggaran 2012 tanggal 22Mei 2012, Kota Batam ;Menyatakan sah dan tetap berlaku serta mengikat Penetapan Pengadilan TataUsaha Negara Tanjung Pinang yang berisi penundaan pelaksanaan SuratKeputusan Ketua Pokja VI Layanan Pengadaan Barang dan Jasa PemerintahKota Batam tentang Pengumuman Surat Penetapan Pemenang Lelang pada PaketPeningkatan Jalan Kampung Becek Menuju Kantor Lurah Sei.

Binti Dapur12 Kecamatan Sagulung (DAK + Pendamping ) ( Lanjutan ) Tahun Anggaran2012 tanggal 22 Mei 2012, Kota Batam ;Menyatakan sah dan tetap berlaku serta mengikat Penetapan Pengadilan TataUsaha Negara Tanjung Pinang yang berisi penundaan pelaksanaan SuratKeputusan Ketua Pokja VI Unit Layanan Pengadaan Barang dan JasaPemerintah Kota Batam Tahun Anggaran 2012 tentang Pengumuman SuratPenetapan Pemenang Lelang pada Paket Peningkatan Jalan Kampung BecekMenuju Kantor Lurah Sei.

LILIK HENDRAYANI, VS KEPALA OPERASI DAN KEPALA BAGIANLAYANAN KREDIT CABANG BANK CENTRALASIA KANTOR CABANG JOMBANG DK

HASNAENI H VS PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO),KANTOR LAYANAN MODAL MIKRO (ULaMM) CabangTODDOPULI, DKK

UNIT LAYANAN MODAL MIKRO (ULaMM) AEK KANOPAN

UNIT LAYANAN MODAL MIKRO (ULaMM)AEK KANOPAN, yang diwakili oleh Pemimpin Cabang DarmaRizaldi, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 234,Aek Kanopan, dalam hal ini memberi kuasa kepada IqbalPrameswhara, dan kawan, Para Karyawan PT.

Ayat (5) menyebutkan Jasa adalahsetiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakanbagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen;Bahwa berdasarkan perjanjian tersebut Pemohon Kasasi hanyamendapatkan pinjaman sebesar Rp185.385.350,00 (seratus delapanpuluh lima juta tiga ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus lima puluhHalaman 14 dari 19 hal. Put.

Unit Layanan Modal Mikro (UlaMM) AekHalaman 16 dari 19 hal. Put.

Permodalan NasionalMadani (Persero Cabang Rantauprapat Cq Unit Layanan Modal Mikro(UlaMM)/Termohon Kasasi/Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha;Halaman 17 dari 19 hal. Put.

Unit Layanan Modal Mikro ULaMM
Tergugat:
IMAM ARIFIN

Unit Layanan ModalMikro (ULaMM) Sumberpucung yang beralamat dan berkedudukan di JI. JendralSudirman No. 23, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang, Jawa Timur,dalam hal ini diwakili oleh Iwan Prasetyoadji, S.H. dan Andika Cahyo Bintoro,S.H., berdasarkan Surat Tugas Nomor : S002/PNMMLG/LGLWIL 11/VII/19tanggal 10 Juli 2019 dan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU002/PNMMLG/LGLWIL 11/VII/19 tanggal 10 Juli 2019, untuk selanjutnya disebutPENGGUGAT ;LawanNama > IMAM ARIFIN.

Permodalan Nasional Madani(Persero) berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, melalui KantorCabang Malang, Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM)Sumberpucungdengan nominal pinjaman sebesar Rp. 50.000.000.

Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM)Sumberpucung yang beralamat dan berkedudukan di JI.

Permodalan Nasional Madani(Persero) berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, melalui KantorCabang Malang, Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM)Sumberpucung dengannominal pinjaman sebesar Rp. 50.000.000.

TOMBANGLAWANTERGUGAT :POKJA 6 KONSTRUKSI PADA UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) BARANG/JASA PEMERINTAH KOTA GUNUNG SITOLI

Moawo Jaya Mandiri dan Penggugat jugamendapat balasan Surat Sanggahan Banding melalui Email tanpa SuratResmi dari Pokja 6 Konstruksi pada Unit Layanan Pengadaan (ULP)Barang/Jasa Pemerintah Kota Gunung Sitoli Tahun Anggaran 2017Pada tanggal 23 Mei 2017 serta Penggugat Baru mengetahui adabalasan Surat Sanggahan Penggugat tersebut Pada tanggal 26 Mei2017 karena balasan tidak berdasarkan surat resmi, dimana Pokja 6Konstruksi pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/JasaPemerintah Kota Gunung Sitoli Tahun

DASAR ALASANALASAN DIAJUKANNYA GUGATAN OBJEKSENGKETA ADALAH SEBAGAI BERIKUT :Bahwa terbukti Pokja 6 Konstruksi pada Unit Layanan Pengadaan(ULP) Barang/JJasa Pemerintah Kota Gunung Sitoli Tahun Anggaran 2017telah melakukan beberapa Maal Administrasi dalam Pelaksanaan Lelangantara lain:Hal 7 Putusan Perkara Nomor 78/G/2017/PTUNMDNBahwa Pokja 6 Konstruksi pada Unit Layanan Pengadaan (ULP)Barang/Jasa Pemerintah Kota Gunung Sitoli Tahun Anggaran 2017yang dihunjuk berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala

Satu Tiga Mandiritersebut, dimana Pokja 6 Konsiruksi pada Unit Layanan Pengadaan(ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kota Gunung Sitoli Tahun Anggaran2017, PPK dan PT.

Satu Tiga Mandiri dapat diterima;Bahwa oleh karena telah dibatalkannya Pemenang Lelang (Pertama)tersebut, maka Pokja 6 Konstruksi padaUnit Layanan Pengadaan (ULP)Barang/JJasa Pemerintah Kota Gunung Sitoli Tahun Anggaran 2017melakukan Proses Pelelangan ke Il (dua) berdasarkan PengadaanBarang/Jasa Nomor : 05/PKT.10/P.06Konst/ULP/2017 tanggal 07 Mei2017;Bahwa Pada Pelelangan ke Il (dua) ini Pihak Pokja 6 Konstruksi padaUnit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kota GunungSitoli Tahun Anggaran

FotocopyWebsite http://lpse.qunungsitolikota.go.id/eproc/ rekanan/lelangpeserta/16524, selanjutnya ditandai dengan (Bukti P 9)Pengaduan Nomor : 015/PT.STM/V/2017 kepada Pokja 06Konstruksi Unit Layanan BarangJJasa Pemerintah Gunung Sitolitertanggal 18 Mei 2017, selanjutnya ditandai dengan. (Bukti P 10) ;Sanggahan Nomor : 024/SGH/PT.T/V/2017 kepada Pokja 06Konstruksi Unit Layanan BarangJJasa Pemerintah Gunung Sitolitertanggal 22 Mei 2017, selanjutnya ditandai dengan.

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO) CABANG PEMATANGSIANTAR cq UNIT LAYANAN MODAL MIKRO (ULaMM) TANJUNG BALAI tersebut;

UNIT LAYANAN MODAL MIKRO (ULAMM) TANJUNG BALAI VS LINDAWATI BR SIREGAR

UNIT LAYANAN MODAL MIKRO(ULAMM) TANJUNG BALAI, diwakili oleh Pimpinan Cabang JimiFirmansyah, berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja Nomor 32Tanjung Balai dalam hal ini diwakili oleh Ray Sepriadi dan kawankawan, Para Karyawan dari PT Permodalan Nasional Madani(Persero), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2016;Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan;LawanLINDAWATI BR SIREGAR, bertempat tinggal di Dusun VII AekSongsongan, Desa Aek Songsongan, Kecamatan AekSongsongan Kabupaten Asahan, Provinsi

melakukan tindakan wanprestasi tidak melakukankewajiban pembayaran atas kredit yang telah diberikan Pemohon Kasasi dan inimerupakan jurisdiksi Pengadilan Negeri sehingga Badan PenyelesaianSengketa Konsumen (BPSK) tidak berwenang memeriksa dan mengadiliperkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, MahkamahAgung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasidari Pemohon Kasasi PT Permodalan Nasional Madani (Persero) CabangPematangsiantar cq Unit Layanan

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang UndangNomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PTPERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO) CABANGPEMATANGSIANTAR cq UNIT LAYANAN

AHMAD MIRZA HUSAIN, DKK VS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) ULIN BANJARMASIN, DK

Nomor 602 K/Pdt.SusPHI/2019Para Pemohon Kasasi;LawanBADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) RUMAH SAKITUMUM DAERAH (RSUD) ULIN BANJARMASIN, yang diwakilioleh Direktur dr. Hj. Suciati, M.Kes., berkedudukan di JalanJenderal Ahmad Yani Km. 2, Nomor 43, Kelurahan Sungai Baru,Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, ProvinsiKalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepadaAde Adhyaksa, Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatanselaku Pengacara Negara, beralamat di Jalan D.I.

Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM) Flamboyan Kampar

Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM)Flamboyan Kampar, yang diwakili oleh Pemimpin CabangPekanbaru Hikmah Yetty, berkedudukan di Jalan Lintas FlamboyanDesa Gading Sari, Kabupaten Kampar, dalam hal ini memberikuasa kepada Wisnu Kamulyan dan kawan, Para KaryawanPT Permodalan Nasional Madani (Persero), berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 28 Maret 2016,sebagai Termohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan;DanMAIMUNAH DONGORAN, bertempat tinggal di Tebing LestariRT/RW 003/003 Desa Tebing Lestari, Kecamatan Tapung

Surat Panggilan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk)Kabupaten Batu) Bara Nomor 69/PG/BPSK/BB/I/2016 tertanggal12 Januari 2016, Perihal Panggilan Persidangan atas nama PelakuUsaha/Pimpinan Pelaku Usaha/Pimpinan PT Permodalan NasionalMadani (Persero) Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM) FlamboyanKampar, pada hari Kamis/tanggal 21 Januari 2016;b.

Surat Panggilan Sidang Arbitrase Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 247/PGARBI/JSIII/BPSKBB/II/2016 tertanggal 16 Februari 2016, Perihal PanggilanPersidangan atas nama Pelaku Usaha/Pimpinan PT PermodalanNasional (Persero) Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM) FlamboyanKampar, pada hari Jumat/tertanggal 26 Februari 2016;c.

Surat Panggilan Sidang Arbitrase Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 268/PGARBII/JSIll/BPSKBB/II/2016 tertanggal 24 Februari 2016, Perihal PanggilanPersidangan atas nama Pelaku Usaha/Pimpinan PT PermodalanNasional Madani (Persero) Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM)Flamboyan Kampar, pada hari Kamis/tanggal 03 Maret 2016;Sehingga Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten Batubara berpendapat bahwa Pelaku Usaha telah melepaskanhaknya untuk bersidang

Reka Esti Utama
Tergugat:
1.Ketua Pokja IX Unit Layanan Pengadaan Bagian Layanan Barang dan Jasa Setda Kota Semarang
2.PPK Kegiatan Pembangunan Fasilitas Publik Pekerjaan Pembangunan Kawasan Pasar Johar Tahap Dua

KETUA POKJA IX UNIT LAYANAN (ULP) BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA SEKDA KOTA SEMARANG;Tempat Kedudukan : Jalan Pemuda Nomor: 148 Semarang;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 183.14/909/2018. Tanggal 09 November 2018 memberi kuasa kepada;Nama : DWI SAMUDJI, S.H. M.Hum; Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri Semarang; Penetapan Pencabutan Perkara Nomor : 145/G/2018/PTUN.SMG. Halaman 1 dari 10 HalamanAlamat : JL.

Penggugat:
PT,SARANA BAKTI UTAMA
Tergugat:
ULP ( unit layanan Pengadaan ) pati up.Pokja 4 UKPBJ Pati

Layanan Purnajual (apabila dipersyaratkan)6. Asuransi7. Tenaga Ahli Teknis8. Bagian Pengadaan yang diSUBKONTRAKAND. Formulir Rekapitulasi perhitungan Tingkat Komponen DalamNegeri (TKDN)E. Data Kualifikasi4.

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI PERSERO UNIT LAYANAN MIKRO ULAMM KANTOR UNIT KEDIRI GRINGGING, DKK

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI PERSEROUNIT LAYANAN MIKRO ULAMM KANTOR UNITKEDIRI GRINGGING, berkedudukan di Jalan RayaGringging Nomor 125, Kecamatan Grogol, KabupatenKediri, Jawa Timur;2. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DANLELANG KPKNL MALANG, beralamat di Jalan S. SupriyadiNomor 157 Malang;3. SUNARDI, bertempat tinggal di Toko Tunggal Motor, JalanA.

PerdataIWAN SUTADI SIDARTA Sebagai PenggugatSebagaiPT PLN Distribusi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta Unit Layanan Salatiga

Pembanding/Penggugat : FEBRI EDWARDI Diwakili Oleh : FEBRI EDWARDI
Terbanding/Tergugat : UNIT LAYANAN PENGADAAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Tertanggal 2 Agustus 2018,selanjutnya disebut Pembanding semula sebagai Penggugat ;MELAWANULP (Unit Layanan Pengadaan), Pokja (Kelompok Kerja) 24 danPokja (Kelompok Kerja) 25 ULP (Unit Layanan Pengadaan)Kab. Tanjab Barat, berkedudukan di Jalan Jendral SudirmanNo. 182 Kuala Tungkal Kecamatan Tungkal Ilir KabupatenTanjung Jabung Barat, dalam hal ini memberikan tugas kepadaEko Riandhika, A.md, Andri, Amd.Kom, Edi Sunardi, ST,Joko Pareng, ST, dan M.

lelang sangatlan membuat Tergugat terkejut dandiperlakukan tidak adil, sebab perbuatan Tergugat sebelum mengeluarkandan menentukan Pemenang lelang Tergugat Berdasarkan Tahapan proseslelang Tergugat terlebin dahulu megundang Penggugat selaku Pesertalelang untuk mengikuti proses tahapan Pembuktian kualifikasi ( short list);Bahwa Tergugat dengan sengaja untuk tidak mengundang Penggugatdalam mengikuti tahapan Pembuktian yang seharusnya menjadi kewajibanTergugat selaku Pokja 24 dan Pokja 25 ULP ( Unit Layanan

PERMODALAN NASIONAL MANADI (PERSERO) UNIT LAYANAN MODAL MIKRO (ULaMM) KANTOR UNIT GORANG GARENG;

KEPALA UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) PAPUAKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHANRAKYATPROVINSI PAPUA, DK VS LUSYE TALANE, A.Md.,

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor8/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja KementerianPekerjaan Umum, dan terakhir Berdasarkan Surat Keputusan MenteriPekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 646/KPTS/M/2014tentang Penetapan Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan PelaksanaanPengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik (EProcurement) di Lingkungan Pekerjaan Umum dan PerumahanRakyatyang telah ditetapbkan dan diberi kewenangan kepadaLingkungan Unit Layanan Pengadaan (ULP) untuk membentuk danmenetapkan

Putusan Nomor 194 K/TUN/201613.3.13.4Anggaran 2015 dibatalkan; Untuk melanjutkan proses pelelangan APBNP yang sementaradihentikan berdasarkan Surat Kepala Unit Layanan Pengadaan(ULP) Papua NomorNomor UM.0103Bj/321 tanggal 8 April2015, maka Kepala SNVT PJPA Papua Provinsi PapuaMerauke menerbitkan Surat Keputusan Kelompok Kerja (Pokja)yang baru terlampir;Kepala SNVT PJPA Papua Provinsi Merauke selaku pejabat baruyaitulr.

Putusan Nomor 194 K/TUN/2016Keputusan Kementerian Pekerjaan Umum Dan PerumahanRakyat Unit Layanan Pengadaan (ULP)Papua No.08/KPTS/ULP/2015 tanggal 18 Pebruari 2015 (APBN PerubahanTA. 2015) yang menetapkan Penggugat sebagai Ketua POKJARawa Merauke;23.2.Asas Tertio Penyelenggaraan Negara;Bahwa Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan RakyatUnit Layanan Pengadaan (ULP) Papua telah bertindak tanpamemperhatikan landasan keteraturan, keserasian dankeseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara,karena

Keputusan Kementerian PekerjaanUmum Dan Perumahan Rakyat Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP)Papua, Nomor08/Kpts/Ulp/2015, Tanggal 18 Februari 2015, TentangPenetapan Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Sumber Daya Air ProvinsiPapua Tahun Anggaran 2015 APBNP, dengan Susunan KelompokKerja (Pokja) Rawa Merauke sebagai berikut:1.

THOMASSETIABUDI ADEN, M.Sc.Eng yang ditempatkan sebagai TERGUGAT;Oleh sebab itu kami berpendapat telah terjadi kKesalahan Pihak sebagaiTergugat.Kemudianjika membaca gugatan Penggugat, maka seharusnya TergugatKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYATKEPALA UNIT LAYANAN PENGADAAN ( ULP ) PAPUA bukanlahsebagai TERGUGAT.

POKJA UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP); 2. BUPATI KABUPATEN LEBONG, PROVINSI BENGKULU

Nama Jabatan : POKJA UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)Dinas Pekerjaan Umum Kab. Lebong ProvinsiBengkuluBerkedudukan : Jl. Raya Komplek Perkantoran Tubei, LebongProvinsi BengkuluSelanjutnya disebut sebagai ............ TERGUGAT 2. Nama Jabatan : BUPAT KABUPATEN = LEBONG, PROVINSBENGKULUBerkedudukan : Jl. Raya Tanjung Agung Tubei, Lebong,Provinsi BengkuluSelanjutnya disebut sebagai .............

Bahwa Penggugat adalah peserta pelelangan pascakualifikasipaket pekerjaan (BM 01) PEMBUKAAN/PEMBANGUNAN RUAS JALANTANJUNG AGUNG SIMPANG PAGAR AGUNG DANAU LIANG dengan Nilaitotal HPS Rp.25.500.000.000, (Dua Puluh Lima Miliar LimaRatus Juta Rupiah) dengan Sumber Pendanaan ADHOCK TahunAnggaran 2011, yang telah digugurkan secara sepihak,diskriminatif dan tidak objektif oleh Tergugat (PokjaPekerjaan Konstruksi Unit Layanan Pengadaan (ULP) Dinas PekerjaanUmum Kabupaten Lebong), dengan uraian singkat yang

Hari Selasa;Bahwa Penggugat telah melakukan Pemasukan Penawaran HariSenin O06 Juni 2011 dari jam 09.00 s.d 12.00 Wib;Bahwa Penggugat telah mengikuti Pembukaan Penawaran HariSenin O06 Juni 2011 dari jam 13.00 s.d Selesai;Bahwa Penggugat telah mengikuti Hasil Pembukaan penawaranyang juga diikuti sebanyak 20 (dua puluh) perusahaan (buktiterlampir) ;Bahwa pada tanggal 22 Juni 2011 Penggugat menerima suratKeputusan Pemenang Lelang yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu: Pokja Pekerjaan Konstruksi Unit Layanan

Telah mengakibatkan Penggugat dikalahkansecara sepihak, diskriminatif dan tidak objektif oleh PokjaPekerjaan Konstruksi Unit Layanan Pengadaan (ULP) Dinas PekerjaanUmum Kabupaten Lebong, begitu juga dengan dikeluarkannya objekgugatan 2 yaitu. : ( Surat Jawaban sanggahan banding yangdikeluarkan oleh Bupati Lebong selaku Kepala Daerah kabupatenLebong Nomor: 620/861/DPU/2011 tanggal 19 Juli 2011 perihalJawaban Sanggahan Banding Paket PekerjaanPembukaan/Pembangunan Ruas Jalan Tanjung AgungSimpang PagarAgung