• SBY. terlebih dahulu akan mempertimbangkanmengenai jenis/tipe wewenang yang dimiliki oleh Kepala Desa dalam halpengangkatan Perangkat Desa berdasarkan hukum administrasi;Menimbang, bahwa wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahandiperoleh melalui atribusi, delegasi dan mandat, hal ini sejalan denganketentuan Pasal 11 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 TentangAdministrasi Pemerintahan yang diundangkan pada tanggal 17 Oktober 2014;Hal 13 Putusan No. 267/B/2018/PT.TUN.SBYMenimbang, bahwa apakah kewenangan

  pengangkatan Perangkat Desaoleh Kepala Desa merupakan kewenangan yang bersifat atribusi, delegasi,dan/atau mandat, hal ini perlu dituntaskan oleh karena berkaitan dengantanggung gugat (/iability/responsibility) di depan Pengadilan Administrasi;Menimbang, bahwa pada prinsipnya peraturan perundangundangan dibidang hukum administrasi sifatnya tersebar di berbagai peraturan perundangundangan dan susunannya bertingkat mengikuti pola hierarkhi peraturanperundangundangan (ius nose imperium) ; "Menimbang

  Dikonsultasi ke Camat atas nama Bupati/Walikota.Menimbang, bahwa terhadap isuisu hukum tersebut di atas dapatdiberikan jawaban sebagai berikut :Menimbang, bahwa terhadap isu hukum ke1 (satu) dapat diberikanpertimbangan hukum dan jawaban sebagai berikut ; bahwa atas nama ataulazim disingkat a.n. dalam hukum administrasi merupakan ciri dari wewenangmandat, hal ini diperjelas di dalam Penjelasan Pasal 14 ayat (4) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sebagaiberikut : Wewenang Mandat

  ,untuk beliau (u.b), melaksanakan mandat (m.m), dan melaksanakan tugas3Menimbang, bahwa pemberian entitas atas nama merupakan ciri knasatau unsur pembeda dengan wewenang atribusi dan delegasi, ketika entitasatas nama tidak dimaknai sebagai suatu mandat, maka batas antarawewenang atribusi dan delegasi dengan mandat akan menjadi hilang danaMenimbang, bahwa dalam hal wewenang didasarkan atas mandattidakterjadi pelimpahan wewenang didalamnya.

  Robby Iswanto Sebagai PerangkatDesa Dalam Jabatan Sekretaris Desa Cabean, Kecamatan Demak,Kabupaten Derrrak (touletii 1211) jemssese cece nen nnce tte ee raeeneeermnenneadalah Bupati Demak, oleh karena wewenang yang dimiliki oleh Kepala DesaCabean adalah wewenang mandat dari Bupati Demak berdasarkan ketentuanPasal 49 ayat (2) UndangUndang Nomor6 Tahun 2014 Tentang Desa jo Pasal1 angka 12 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan KeduaAtas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan

• Schilder, pada Mandat tidak terdapat suatupemindahan kewenangan tetapi pemberi mandat (mandator) memberikankewenangan kepada organ lain (mandataris) untuk membuat keputusan ataumengambil suatu tindakan atas namanya, Mandat terjadi jika organpemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atasnamanya.

  Pada mandat tidak terjadi peralihan tanggung jawab, melainkantanggung jawab tetap melekat pada sipemberi mandat, oleh karena mandatmerupakan suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan. Pelimpahan inibermaksud memberi wewenang kepada bawahan untuk membuat keputusanatas nama (a.n.) pejabat tata usaha negara yang memberi mandat.Keputusan itu merupakan keputusan pejabat tata usaha negara yangmemberi mandat.

  Dengan demikian tanggung jawab dan tanggung gugattetap pada pemberi mandat 5 2 no ono nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nen nnn nnn nnn nnn noe nee ene ne ne(3) Berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam ayat(2), pemrakarsa mengajukan permohonan izin kepadaBupati/Walikota. j 222 enon nnn eon(4) Bupatimalikota melakukan evaluasi terhadap hasil kajianyang diajukan oleh pemrakarsa sebagaimana dimaksudGAIAM GAL (8). pa nnn nnn nnn nnn nnn nnn(5) Apabila berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksuddalam

• dan saksitidak loyal dan pernah saksidan Penggugat ikut RAT bulan April 2013 mewakili anggota tetapi saksi dan Penggugat diusir;Bahwa sepengetahuan saksi sistim pengangkatan kerja di KPUM berupaMandat atau Nota Dinas dan siapa saja yang berprestasi langsungdiangkat menjadi Mandor, saksi dan Penggugat dianggap berprestasi sehingga diangkat menjadi karyawan;Bahwa selain dari gaji saksi dan Penggugat tidak ada diberi uang makan, sebab uang makan sudah digabung dengan gaji;Bahwa sepengetahuan saksi Mandat

  adalah berupa Nota Tugas dan ada masa berlakunya;Bahwa sepengetahuan saksi ada sekali pernah perubahan gaji naik 20%, dan langsung maik tidak pakai surat;Bahwa sepengetahuan saksi selama bertugas Penggugat tidak pernahmelakukan perbuatan tercela dan tidak pernah mendapat teguran; Halaman 13 dari 29Putusan PHI Nomor 105/G/2013/PHI MdnBahwa sepengetahuan saksi dasar diangkat menjadi Pegawai tetap adalahberupa Mandat 6 (enam) bulan dan selama percobaan tidak dapat gaji dan baru dapat gaji setelah 1

  Berman Situmeang :Bahwa saksi kenal Penggugat sejak tahun 1990 di Terminal Amplas sebagaimandor yakni sejak saksi sebagai supir angkot tahun 1990 sampaiBahwa saksi tahu Penggugat jadi Mandor sejak Terminal Amplas dibuka;Bahwa tugas Penggugat adalah memberangkatkan Angkot dari Amplas ke Pinang Baris;Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat diangkat sebagai Mandor denganMandat dan saksi pernah melihat Mandat dari Pengurus KPUM; Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat terima gaji tiap bulannya, tetapi saksitidak

  dantiap 6 bulan sekali diganti, dan saksi tidak pernah lihat SK Penggugat hanya Mandat saja yang saksi tahu;Halaman 14 dan 29Putusan PH!

  oleh Pengurus KPUMuntuk menjadi mandor per 6 bulan sekali, atas usulan para supir dansepengetahuan saksi seluruh mandor pakai mandat; Bahwa saksi berjumpa dengan Penggugat kalau ada mengurusurus supir danpada rapat setiap bulan, kadangkadang 2 bulan sekali baru jumps; Bahwa saksi tidak digaji dari kantor KPUM;Bahwa saksi ada menyimpan di Koperasi yakni Rp.4.000,/hari dan dapatdipergunakan untuk simpan pinjam kalau ada keperluan; Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau mandor diberhentikan pakai

• korban dimnta olehterdakwa supaya menuruti ucapan atau menghafalkan katakata yang terucap dari mulutterdakwa;Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 643/Pid.B/2015/PN.SkySetelah itu terdakwa MARDI BIN MUJADI dan saksi korban Suryadi BinNingcek pergi dari makam tersebut lalu terakwa mengajak untuk pindah hotel lain laluterdakwa meminta kembali uang sebesar Rp.7.000.000, (tujuh juta rupiah) kepada saksikorban dan keesokan harinya saksi korban meninggalkan hotel karena berdasakanketerangan terdakwa ia mendapat mandat

  dari Syekh Ririn, setelah itu terdakwamenyuruh saksi korban untuk pulang ke Palembang sambil membawa sebuah tas yangGosberisikan barangbarang dan terdakwa kembali mengatakan kepada saksi korban ituuang Rp.750.000.000, (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan batangan mas setelah itusaksi korban pulang ke Palembang namun setibanya di Palembang terdakwa kembalimeminta uang kepada saksi korban dengan alasan untuk uang mandat atas pesan SekhRirin sebesar Rp5.000.000, (lima juta rupiah) dan Rp.3.500.000

  rupiah) kepada Saksi dan keesokan harinya Saksimeninggalkan hotel karena berdasakan keterangan Terdakwa ia mendapatmandat dari Syekh Ririn, dan menyuruh Saksi untuk pulang ke Palembangsambil membawa sebuah tas yang berisikan barangbarang dan Terdakwakembali mengatakan kepada Saksi itu uang Rp.750.000.000, (tujuh ratus limapuluh juta rupiah) dan batangan mas setelah itu Saksi pulang ke Palembang ;Bahwa setibanya Saksi di Palembang Terdakwa kembali meminta uang kepadaSaksi dengan alasan untuk uang mandat

  dari 18 Putusan Nomor 643/Pid.B/2015/PN.Skymeninggalkan hotel karena berdasakan keterangan Terdakwa ia mendapatmandat dari Syekh Ririn, dan menyuruh Saksi untuk pulang ke Palembangsambil membawa sebuah tas yang berisikan barangbarang dan Terdakwakembali mengatakan kepada Saksi itu uang Rp.750.000.000, (tujuh ratus limapuluh juta rupiah) dan batangan mas setelah itu Saksi pulang ke Palembang ;Bahwa benar setibanya Saksi di Palembang Terdakwa kembali meminta uangkepada Saksi dengan alasan untuk uang mandat

  dariSyekh Ririn, dan menyuruh Saksi untuk pulang ke Palembang sambil membawa sebuahtas yang berisikan barangbarang dan Terdakwa kembali mengatakan kepada Saksi ituuang Rp.750.000.000, (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan batangan mas setelah ituSaksi pulang ke Palembang dan setibanya Saksi di Palembang Terdakwa kembalimeminta uang kepada Saksi dengan alasan untuk uang mandat atas pesan Sekh Ririnsebesar Rp5.000.000, (lima juta rupiah) dan Rp.3.500.000, (tiga juta lima ratus riburupiah) hingga

• SBY. terlebin dahulu akan mempertimbangkanmengenai jenis/tipe wewenang yang dimiliki oleh Kepala Desa dalam halpengangkatan Perangkat Desa berdasarkan hukum administrasi;Menimbang, bahwa wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahandiperoleh melalui atribusi, delegasi dan mandat, hal ini sejalan denganketentuan Pasal 11 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 TentangAdministrasi Pemerintahan yang diundangkan pada tanggal 17 Oktober 2014;Menimbang, bahwa apakah kewenangan pengangkatan Perangkat Desaoleh Kepala

  Desa merupakan kewenangan yang bersifat atribusi, delegasi,dan/atau mandat, hal ini perlu dituntaskan oleh karena berkaitan dengantanggung gugat (/iability/responsibility) di depan Pengadilan Administrasi;Menimbang, bahwa pada prinsipnya peraturan perundangundangan dibidang hukum administrasi sifatnya tersebar di berbagai peraturan perundangundangan dan susunannya bertingkat mengikuti pola hierarkhi peraturanperundangundangan (ius nose imperium);Menimbang, bahwa peraturan perundangundangan yang

  Dikonsultasi ke Camat atas nama Bupati/Walikota.Menimbang, bahwa terhadap isuisu. hukum tersebut di atas dapatdiberikan jawaban sebagai berikut :Menimbang, bahwa terhadap isu hukum ke1 (satu) dapat diberikanpertimbangan hukum dan jawaban sebagai berikut ; bahwa atas nama ataulazim disingkat a.n. dalam hukum administrasi merupakan ciri dari wewenangmandat, hal ini diperjelas di dalam Penjelasan Pasal 14 ayat (4) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sebagaiberikut : Wewenang Mandat

  ,Hal 10 Putusan No. 261/B/2018/PT.TUN.SBYuntuk beliau (u.b), melaksanakan mandat (m.m), dan melaksanakan tugasMenimbang, bahwa pemberian entitas atas nama merupakan ciri khasatau unsur pembeda dengan wewenang atribusi dan delegasi, ketika entitasatas nama tidak dimaknai sebagai suatu mandat, maka batas antarawewenang atribusi dan delegasi dengan mandat akan menjadi hilang danMenimbang, bahwa dalam hal wewenang didasarkan atas mandat tidakterjadi pelimpahan wewenang di dalamnya.

  DesaRaji Nomor : 141/11/2018, Tentang Pengangkatan Saudara Muchammad FajarSetiawan Sebagai Perangkat Desa Jabatan Sekretaris Desa Raji, KecamatanDemak, Kabupaten Demak, tertanggal 14 Maret 2018 beserta LampiranKeputusan Kepala Desa Raji Nomor :141/11/2018 tertanggal 14 Maret 2018Tentang Daftar Tunjangan Lainnya/ Tanah Bengkok Perangkat Desa RajiJabatan Sekretaris Desa, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak (T. 26)adalah Bupati Demak, oleh karena wewenang yang dimiliki olen Kepala DesaRaji adalah wewenang mandat

• ./2006 merupakan perwujudan dari mandat dari Pasal(4) Undangundang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak PenjuaBarang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 18 Tahun 2e keharusan tanggal Faktur Pajak yang urut diatur dalam Lampiran I angka 5.a.

  Juncto Pasal 8 ayat (1) PER159/PJ./2006 tidadengan Pasal 13 ayat (4) Undangundang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak PenjuaBarang Mewah Nomor 18 Tahun 2000 juncto Pasal 2 ayat (1) huruf a PER159/PJ./2006;e Undangundang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah NeTahun 2000 memberikan mandat kepada Tergugat untuk menetapkan saat pembuatan,ukuran, pengadaan, tata cara penyampaian dan tata cara pembetulan Faktur Pajak namiuntuk menetapkan tata cara pengisian keterangan pada Faktur

  antara Kode Transaksi, Kode Status FaktuStandar, atau mata uang yang digunakan dalam transaksi;bahwa PER159/PJ./2006 adalah ketentuan tentang saat pembuatan, bentuk, ukuran, pengadaan, tpenyampaian dan tata cara pembetulan Faktur Pajak standar sehingga tidak ada pertentangan deng:13 ayat (4) Undangundang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah NTahun 2000;bahwa atas sengketa Undangundang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas BarangNomor 18 Tahun 2000 tidak memberikan mandat

  untuk menetapkan tata cara pengisian keterangFaktur Pajak kepada Direktur Jenderal Pajak Majelis berpendapat:bahwa PER159/PJ./2006 merupakan perwujudan dari mandat dari Pasal 13 ayat (4) Undang.Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barangsebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 18 Tahun 2000 untuk perseperti diatur padaPasal 13 ayat (5) Undangundang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak PertaNilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana

• Bahwa pada tanggal 04 Juli 2008 Pemohon dan Pemohon II telahmelangsungkan perikahan menurut agama Islam di Ohoi Wirin,Kecamatan Hoat Sorbay, Kabupaten Maluku Tenggara;Penetapan Nomor 0255/Padt.P/2017/PA.TI Halaman 1 dari 10 hal.Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Bapak Imam Masjid OhoiWirin setelahn mendapat mandat dari Ayah kandung Pemohon II, dengansaksi nikah masingmasing bernama Selamat Fernatubun dan Abu KasimFernatubun, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp 5.000, (Lima riburupiah

  tahun, agama Islam,pendidikan terakhir Madrasah Aliyah, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggalOhoi Wirin Kecamatan Hoat Sorbay, Kabupaten Maluku Tenggara, dandibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :% Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Pemohon Il;oo Bahwa Pemohon dan Pemohon II adalah suamiistri yangmenikah sejak tanggal 04 Juli 2008 dan Saksi menghadiri pernikahantersebut;eo Bahwa yang menjadi wali nikah dalam perkawinan tersebutadalah Bapak Imam Masjid Ohoi Wirin setelan mendapat mandat

  Fernatubun, umur 35 tahun, agamaIslam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal diOhoi Wirin, Kecamatan Hoat Sorbay, Kabupaten Maluku Tenggara, dan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :% Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Pemohon Il; Bahwa Pemohon dan Pemohon II adalah suamiistri yangmenikah sejak tanggal 04 Juli 2008 dan Saksi menghadiri pernikahantersebut; Bahwa yang menjadi wali nikah dalam perkawinan tersebutadalah Bapak Imam Masjid Ohoi Wirin setelah mendapat mandat

  keterangan SaksiSaksi tersebut telahmemenuhi syarat materiil sesuai maksud pasal 309 R.Bg;Penetapan Nomor 0255/Padt.P/2017/PA.TI Halaman 5 dari 10 hal.Menimbang, berdasarkan bukti 2 (dua) orang Saksi Pemohon danPemohon II terbukti fakta kejadian sebagai berikut : Bahwa Pemohon dengan Pemohon II menikah sejak tanggal 04 Juli2008 di Ohoi Wirin, Kecamatan Hoat Sorbay, Kabupaten Maluku Tenggara; Bahwa yang bertindak sebagai wali dalam pernikahan tersebut adalahBapak Imam Masjid Ohoi Wirin setelah mendapat mandat

• Dengan rincian :

  1. 206 (dua ratus enam) lembar surat suara di dalam kotak
  2. 75 (tujuh puluh lima) lembar surat suara sisa :
  3. 69 (enam puluh sembilan) lembar belum ditulis
  4. 6 (enam) lembar sudah tertulis dan tercoblos
  5. 1 (satu) lembar surat mandat saksi partai politik DPP-PDI Perjuangan atas nama SARCE LONTONAUNG.

• 1 (satu) lembar surat mandat saksi partai politik DPP-NASDEM Kota Jayapura atas nama JULIAN HOROTA.

• 1 (satu) lembar surat mandat saksi partai politik PKN cabang Kota Jayapura atas nama ALFA YUNIAR RIEUPASSA.
• 1 (satu) lembar surat mandat saksi partai politik GOLKAR Kota Jayapura atas nama FRANSISKA APASERAY.
• 1 (satu) lembar surat mandat saksi partai politik GERINDRA Kota Jayapura atas nama NURHAWA TUANANG.
• 1 (satu) lembar surat mandat saksi partai politik PKB Kota Jayapura atas nama MARIA A. MATURBONGS.

• 2 (dua) lembar surat mandat saksi partai politik PKS Kota Jayapura atas nama MUHAMMAD FADLI.

Yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Jap atas nama Terdakwa MARIA ANGGELINA MATURBONGS, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

3. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

• Dengan rincian :

1. 206 (dua ratus enam) lembar surat suara di dalam kotak
2. 75 (tujuh puluh lima) lembar surat suara sisa :

• 69 (enam puluh sembilan) lembar belum ditulis
• 6 (enam) lembar sudah tertulis dan tercoblos
• 1 (satu) lembar surat mandat saksi partai politik DPP-PDI Perjuangan atas nama SARCE LONTONAUNG.

• 1 (satu) lembar surat mandat saksi partai politik DPP-NASDEM Kota Jayapura atas nama JULIAN HOROTA.
• 1 (satu) lembar surat mandat saksi partai politik PKN cabang Kota Jayapura atas nama ALFA YUNIAR RIEUPASSA.
• 1 (satu) lembar surat mandat saksi partai politik GOLKAR Kota Jayapura atas nama FRANSISKA APASERAY.
• 1 (satu) lembar surat mandat saksi partai politik GERINDRA Kota Jayapura atas nama NURHAWA TUANANG.

• 1 (satu) lembar surat mandat saksi partai politik PKB Kota Jayapura atas nama MARIA A. MATURBONGS.
• 2 (dua) lembar surat mandat saksi partai politik PKS Kota Jayapura atas nama MUHAMMAD FADLI.

• TM No.009/TM/XI/01 tanggal 01November 2001 dan selaku Advisor JS, Negosiator dan dokumentasikomersial berdasarkan Surat Mandat Tertanggal 18 Maret 2003, baik secarasendirisendiri maupun bersamasama antara lain dengan Drs.

  dan ABDI BUCHARY danFREDDY SUALANG setuju, kemudian setelah disetujui FREDDYSUALANG Adendum Surat Mandat tersebut ditandatangani J SARUANdan JHONNY ISHAK ;Hal. 21 dari 47 hal.

  Fotocopy Surat Nomor : 029/TM/III/03 tanggal 18 Maret 2003 PerihalSurat Mandat sebagai Advisor dalam rangka penyelesaian hutangPT. Pengembangan Pariwisata Sulawesi Utara di BPPN ;2. Fotocopy Addendum Surat Mandat Nomor 029/TM/III/03 tanggal 18Maret 2003 tertanggal 20 Maret 2003 ;3. Asli surat Pengangkatan dari Direktur PT.TRIBRATA MITRA Nomor :009/TM/01 tanggal 1 November 2001 atas nama AMRIL BUDIMANMUCHTAR ;4.

  Menetapkan barang bukti yang diajukan oleh:c) Yang diajukan oleh penuntut umum berupa:1.Fotocopy Surat Nomor : 029/TM/III/03 tanggal 18 Maret 2003Perihal Surat Mandat sebagai Advisor dalam rangka penyelesaianhutang PT. Pengembangan Pariwisata Sulawesi Utara di BPPN ;Fotocopy Addendum Surat Mandat Nomor 029/TM/III/03 tanggal 18Maret 2003 tertanggal 20 Maret 2003 ;Asli surat Pengangkatan dari Direktur PT.

  Foto copy Surat Nomor : 029/TM/III/03 tanggal 18 Maret 2003 PerihalSurat Mandat sebagai Advisor dalam rangka penyelesaian hutang PT.Pengembangan Pariwisata Sulawesi Utara di BPPN ;. Foto copy Addendum Surat Mandat Nomor 029/TM/III/03 tanggal 18Maret 2003 tertanggal 20 Maret 2003 ;. Asli surat Pengangkatan dari Direktur PT.TRIBRATA MITRA Nomor :009/TM/01 tanggal 1 November 2001 atas nama AMRIL BUDIMANMUCHTAR ;.

• Bab syarat sahnya Keputusan, Pasal 55 Ayat(1) berbunyi Setiap Keputusan harus diberi alasan pertimbanganyuridis, sosiologis, dan filosofis yang menjadi dasar penetapankeputuSan, 2 nnn n nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nen nn nce nneBahwa Tergugat dalam bekerja dan/atau melaksanakan tugasberdasar atas mandat, pengangkatan dan/atau Keputusan KepalaBagian layanan pengadaan barang/jasa Sekretariat Daerah kotaSemarang Nomor : 050/460/201 9;Bahwa Tergugat sebagaimana Angka (28) tidak berwenang

  dalammenerbitkan dan/atau mengambil keputusan khususnya keputusanpenetapan pemenang' pekerjaan peningkatan sistem poldertawangmasmadukoro Nomor : 13/Syspol.tawangmasmdkoroHalaman 17 dari 64 halaman Putusan Nomor : 58/G/2019/PTUN.SMG30.DPU/PJ12a/2019 tanggal 24 April 2019, hal ini bertentangan denganUU No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 14Ayat (4), Ayat (7) dan Ayat (8) yang berbunyi:Pasal 14 Ayat (4) berbunyi: "Badan dan/atau Pejabat Pemerintahanyang menerima mandat harus menyebutkan

  atas nama Badandan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan mandat.

  Pasal 14 Ayat (7) berbunyi: "Badan dan/atau Pejabat Pemerintahanyang memperoleh wewenang melalui mandat tidak berwenangmengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yangberdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi,kepegawaian dan alokasi anggaran. Pasal 14 Ayat (8) berbunyi: "Badan dan/atau Pejabat Pemerintahanyang memperoleh wewenang melalui mandat tanggung jawabkewenangan tetap pemberi mandat.

• Bahwa pemohon PK yang ditunjuk berdasarkan Nota Dinas dari DirekturAkademi Farmasi Nomor 892.2/25/b/2012, kalau ditinjau dari HukumAdministrasi Negara, Pemohon PK dapat digolongkan sebagai orangyang menjalankan Kewenangan Mandat, yang berarti perintah(opdracht), mandat tentang Kewenangan diartikan dengan PemberianKuasa (lazimnya bersamaan dengan perintah) oleh organ yangmemberi wewenang itu kepada yang lain yang akan melaksanakan atasnama tanggung jawab yang memberi mandat.

  Menurut Heinrichsebagaimanadikutip Agussalim Andi Gajong Mandat dapat berupaopdracht (suruhan) pada suatu alat perlengkapan (organ) yangmelaksanakan kompentensinya sendiri, maupun tindakan hukum olehpemegang suatu wewenang memberi kuasa penuh (volmacht) kepadaSuatu. subjek lain untuk melaksanakan kompetensi atas nama sipemberi mandat, jadi si penerima mandat bertindak bukan untuk danatas nama dirinya melainkan atas nama pemberi mandat:.

  Yang menjadi Novum disini adalah ketentuanyang telah dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah antaraPemerintah Aceh dengan Akademi Farmasi yang diwakili oleh DirekturAkademi Farmasi yaitu Ermeyda, CH, SE. tahun 2012 tidak menjadiperhatian atau pengkajian lebih mendalam Siapa yang bertanggungjawab terhadap pelanggaran Naskah Perjanjian Hibah, karenaPemohon Peninjauan Kembali bukanlah pihak dalam Naskah PerjanjianHibah tersebut, tapi pemohon Peninjauan Kembali hanya melaksanakanperintah atau mandat

  dariatasannya, Terdakwa/terpidana/Pemohon PK bukan orang punya kewenanganmenentukan dalam penggunaan dana hibah, tapi yang bertanggungjawabadalah atasannya yaitu Ermeyda CH SE, selaku Pemberi Mandat atau atasanlangsung sebagaimana diatur dalam Hukum Administrasi Negara menyangkutHal. 36 dari 40 hal.

  Pemohon Peninjauan Kembali ditunjukberdasarkan nota Dinas dart Direktur Akademi Farmasi Nomor 892.2/25/b/2012.Dari segi hukum administrasi Pemohon Peninjauan Kembali digolongkan orangyang melaksanakan Kewenangan mandat atau melaksanakan perintah;Bahwa perbuatan yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali bukanmerupakan perbuatan administratif tetapi perbuatan pidana dari menggunakan/mengelolah dana hibah sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah)tidak sesuai dengan ketentuan dan peruntukan

• Putusan Nomor : 150/G/2017/PTUNBDGSaksi menyatakan dalam dictum ke 3 dalam Keputusan TUN iniseharusnya ada fasilitas kedua pihak dipanggil selama 6 bulan ini, apahasil yang 6 bulan ini 2 pihak itu seperti apa sehingga mencegahpencabutan ijin tersebut ;Saksi menyatakan mandat itu tidak terjadi pelimpahan kewenangantanggung jawab tetap pada penyandang mandate, penerima mandat tidakbertanggung jawab, sedangkan delegasi itu terjadi pelimpahankewenangan sehingga tanggung jawab akan beralih ke penerima

  , Pasal 14 :(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Mandat apabila : a. ditugaskan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan di atasnya; danb. merupakan pelaksanaan tugas rutin. ...dan seterusnya ; (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menerima Mandat harusmenyebutkan atas nama Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yangmemberikan Mandat.Menimbang, bahwa untuk mengetahui dasar kewenangan badan/pejabat TataUsaha Negara yang berkaitan dengan Izin Mendirikan Bangunan di Kota Bogor,harus

  Putusan Nomor : 150/G/2017/PTUNBDGdelegasi yang antara lain, disebutkan dalam Pasal 13 ayat 2 huruf b dan c, sertaCiriciri mandat yang antara lain disebutkan dalam Pasal 14 ayat (4) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah ;Menimbang, bahwa S.F.

  Selanjutnya, ditinjau dari segitanggungjawab dan tanggunggugatnya, pada delegasi tanggungjawab dantanggunggugatnya beralin kepada delegataris, sedangkan pada mandat tetapberada pada pemberi mandat (mandans).

  Akhirnya, ditinjau dari segi kemungkinanpemberi wewenang berkehendak menggunakan kembali wewenang tersebut, padadelegasi pemberi wewenang (delegans) tidak dapat menggunakan wewenang itulagi kecuali setelah ada pencabutan dengan berpegang pada asas contrariusactus, sedangkan pada mandat pemberi wewenang mandat (mandans) setiap saatdapat menggunakan sendiri wewenang yang dilimpahkan itu ;Menimbang, bahwa dari mencermati bukti T28, berupa rekaman videoUnjuk Rasa di Balaikota Bogor tanggal 29 Agustus

• ./2006 merupakan perwujudan dari mandat dari Pasal(4) Undangundang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak PenjuaBarang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 18 Tahun 2e keharusan tanggal Faktur Pajak yang urut diatur dalam Lampiran I angka 5.a.

  Juncto Pasal 8 ayat (1) PER159/PJ./2006 tidadengan Pasal 13 ayat (4) Undangundang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak PenjuaBarang Mewah Nomor 18 Tahun 2000 juncto Pasal 2 ayat (1) huruf a PER159/PJ./2006;e Undangundang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah NeTahun 2000 memberikan mandat kepada Tergugat untuk menetapkan saat pembuatan,ukuran, pengadaan, tata cara penyampaian dan tata cara pembetulan Faktur Pajak namiuntuk menetapkan tata cara pengisian keterangan pada Faktur

  Kode Transaksi, Kode Status FaktuStandar, atau mata uang yang digunakan dalam transaksi;bahwa PER159/PJ./2006 adalah ketentuan tentang saat pembuatan, bentuk, ukuran, pengadaan, tpenyampaian dan tata cara pembetulan Faktur Pajak standar sehingga tidak ada pertentangan deng:13 ayat (4) Undangundang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah NcTahun 2000;bahwa atas sengketa Undangundang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas BarangNomor 18 Tahun 2000 tidak memberikan mandat

  untuk menetapkan tata cara pengisian keterangFaktur Pajak kepada Direktur Jenderal Pajak Majelis berpendapat:bahwa PER159/PJ./2006 merupakan perwujudan dari mandat dari Pasal 13 ayat (4) Undang.Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barangsebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 18 Tahun 2000 untuk perseperti diatur padaPasal 13 ayat (5) Undangundang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak PertaNilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana

• ./2006 merupakan perwujudan dari mandat dari Pasal(4) Undangundang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak PenjuaBarang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 18 Tahun 2e keharusan tanggal Faktur Pajak yang urut diatur dalam Lampiran I angka 5.a.

  Juncto Pasal 8 ayat (1) PER159/PJ./2006 tidadengan Pasal 13 ayat (4) Undangundang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak PenjuaBarang Mewah Nomor 18 Tahun 2000 juncto Pasal 2 ayat (1) huruf a PER159/PJ./2006;e Undangundang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah NcTahun 2000 memberikan mandat kepada Tergugat untuk menetapkan saat pembuatan,ukuran, pengadaan, tata cara penyampaian dan tata cara pembetulan Faktur Pajak namtuntuk menetapkan tata cara pengisian keterangan pada Faktur

  Kode Transaksi, Kode Status FaktuStandar, atau mata uang yang digunakan dalam transaksi;bahwa PER159/PJ./2006 adalah ketentuan tentang saat pembuatan, bentuk, ukuran, pengadaan, tpenyampaian dan tata cara pembetulan Faktur Pajak standar sehingga tidak ada pertentangan deng:13 ayat (4) Undangundang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah NcTahun 2000;bahwa atas sengketa Undangundang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas BarangNomor 18 Tahun 2000 tidak memberikan mandat

  untuk menetapkan tata cara pengisian keterangFaktur Pajak kepada Direktur Jenderal Pajak Majelis berpendapat:bahwa PER159/PJ./2006 merupakan perwujudan dari mandat dari Pasal 13 ayat (4) Undang.Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barangsebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 18 Tahun 2000 untuk perseperti diatur padaPasal 13 ayat (5) Undangundang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak PertaNilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana

• DirekturJenderal Pajak Kementerian Keuangan RI;Menimbang, bahwa atas objek sengketa dan jabatan yangmengeluarkan objek sengketa di atas, maka untuk menentukan subjek hukumTergugat perlu berpedoman pula pada UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014tentang Administrasi Pemerintahan, pada ketentuan Pasal 14 ayat 4, mengatur:Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan yang menerima Mandat harusmenyebutkan atas nama Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan yangmemberikan Mandat.

  Lebih lanjut pada bagian penjelasan, dijelaskan bahwa:Wewenang Mandat dilaksanakan dengan menyebut atas nama (a.n), untukbeliau (u.b), melaksanakan mandat (m.m), dan melaksanakan tugas (m.t).Kemudian pada ketentuan Pasal 14 ayat 8, mengatur: Badan dan/ atau PejabatPutusan Perkara Nomor:2/G/2021/PTUN.SMGHalaman 9Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Mandat tanggung jawabKewenangan tetap pada pemberi Mandat;Menimbang, bahwa dari uraian di atas, dipahami bahwa dalam perkaraini hanya terdapat

  Direktur JenderalPajak Kementerian Keuangan RI (mandat);Menimbang, bahwa atas objek sengketa tersebut apabila dihubungkandengan ketentuan Pasal 1 angka 12 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara, menurut Majelis Hakim bahwa seharusnya yangdidudukkan sebagai subjek hukum Tergugat dalam gugatan Penggugattersebut hanya Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI(sebagaimana gugatan Penggugat didudukkan sebagai

• 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, maka secaraformal dapat diterima;alasan kasasiMenimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasidalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:KEBERATAN PERTAMA :Bahwa Penggugat/Pemohon Kasasi tidak sependapat dan sangat keberatan denganJudex Facti Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yangmenyatakan *Surat Mandat

  Sedangkan penerima mandat lainnya dibuat tidak memuat secara lengkapidentitas para penerima mandat dan semua penerima mandat tidak disebutkan sebagaiHalaman 17 dari 23 halaman.

  Putusan Nomor 574 K/TUN/PILKADA/2015penghubung (LO) di Desa mana atau Kecamatan mana, bahkan ada suratsurat mandatyang tidak menyebutkan tanggal pembuatan surat mandat tersebut, sehingga menurutMajelis Hakim SuratSurat Mandat yang demikian mengandung cacat yuridis;Alasan Hukumnya :Bahwa alasan tersebut tidak masuk akal, oleh karena Para Penggugat/Para PemohonKasasi telah diberi kepercayaan oleh masyarakat Bolaang Mangondow Selatan yangberpenduduk 64.421 jiwa untuk pasangan calon Bupati dan Wakil

  terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan JudexFacti sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam menerapakan hukum denganpertimbangan sebagai berikut: Bahwa Penggugat tidak dapat memenuhi dukungan 10 % dari jumlah pendudukKabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebagaimana ketentuan Pasal 41 ayat (2)huruf a UndangUndang Nomor 8 Tahun 2015, karena hanya sebagian kecil yangmemuat secara jelas identitas penerima mandat

  , sedangkan penerima mandat lainnyatidak memuat secara lengkap identitas penerima mandat dan tidak disebutkansebagai penghubung;e Bahwa di samping itu alasanalasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaianhasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidakdapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaanpada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahanHalaman 21 dari 23 halaman.

• No. 550 PK/Pdt/2009Provinsi Nusa Tenggara Barat (bidang agama) yang bernama I KETUT DRANA, SH,yang pada pertemuan tersebut orangtua Penggugat memberikan mandat penuh untukrencana investasinya di Lombok kepada Bapak I Ketut Drana, SH di hadapan saksi saksi : 1. I Wayan Sudarma, anggota Kepolisian yang bertugas di Polda NTB ; 2.

  IKomang Wedrana dan Tergugat sendiri saat itu juga hadir;Bahwa inti dari mandat tersebut adalah sebagai berikut:e Bahwa orang tua Penggugat memberikan kepercayaan penuh kepada Bapak I KetutDrana, SH untuk mengelola dananya yang akan dipergunakan sebagai Investasi diLombok hanya saja masalah pembelian/transaksinya menggunakan nama I MADEASTI SUKARTIKA (Tergugat);Lebih lanjut dijelaskan oleh orang tua Penggugat saat itu bahwa seluruh danapembelian tanah tanah di Lombok adalah milik orang tua Penggugat

  tulus yang diberikan oleh almarhumorang tua Penggugat kepada Tergugat justru disalahgunakan, hal ini terbukti Tergugatberniat/beritikad tidak baik dan berusaha menjauhkan hubungan antara orang tuaPenggugat dengan Bapak I Ketut Drana, SH, sebagai bukti terhadap pembayaran tanahtanah point 5.4 ; 5.5 ; 5.6, dan 5.7 Tergugat berusaha potong kompas dan berhubunganlangsung dengan orang tua Penggugat padahal mestinya sesuai dengan amanatalmarhum harus melalui Bapak I Ketut Drana, SH yang sudah diberi mandat

  tetap Unkracht van gewijsde);Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;: Mohon putusan lain yang seadil adilnya;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsiyang pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut:I.Gugatan Penggugat salah alamat, error in subyekto maupun error in obyekto.Bahwa Tergugat membeli tanah/obyek sengketa tidak pernah berhubungan maupunmenerima dana/uang dari orang tua Penggugat maupun dari Bapak I Ketut Drana,SH sebagai orang yang diberi mandat

  No. 550 PK/Pdt/2009c Tidak masuk akal dalam sebuah kerja sama yakni antara pemilik modal (IKetut Sukarata), penerima mandat/pengelola modal (I Ketut Drana, SH danyang beratas nama (I Made Asti Sukartika/Pemohon PK) dilakukan tanpaperjanjian dan ikatanikatan yang sah secara tertulis;Bahwa oleh karena demikian perbuatanperbuatan hukum yang dilakukansebagaimana keteranganketerangan saksi Penggugat/Termohon PK yang bernamaI Ketut Drana, SH dan I Komang Wedrana adalah merupakan perbuatan hukumfiktif dan

• HalamanMenimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Eksepsi dari PihakPembanding / Tergugat dan pokok perkara dalam sengketa Tata Usaha Negaraini, terlebin dahulu Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan TanggungGugat ( /iability / Responsibility ) yaitu siapakah yang harus di gugat dalam kaitandengan terbitnya obyek sengketa dalam perkara ini ; Menimbang, bahwa kewenangan Badan dan / atau Pejabat TataUsaha Negara dalam Hukum administrasi diperoleh melalui 3 ( tiga ) cara yaitu :ATRIBUSI, DELEGASI dan MANDAT

  Halaman 9 dari 15 HalamanMenimbang, bahwa terhadap isuisu hukum tersebut dapat diberikanjawaban sebagai berikut : 22+ 22222 22202 Jawaban terhadap hukum ke 1 (satu).Menimbang, bahwa atas nama (mandatum) atau sudah lazimdisingkat a.n . dalam hukum administrasi adalah pemberian tugas bukanpengalihan wewenang dari suatu pejabat kepada pejabat lainnya, dalam halwewenang didasarkan atas Mandat, maka tanggung gugat ada pada PemberiMandat, bukan pada Penerima Mandat ; Jawaban terhadap isu hukum ke 2 (dua

  Halaman 11 dari 15 HalamanMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebutdiatas Majelis Hakim Banding berkesimpulan dan berpendapat bahwakewenangan Kepala Desa dalam Pengangkatan Perangkat Desa di dasarkan atas nama Bupati / Walikota ( Mandat ), maka yang mempunyai tanggung gugatadalah Pemberi Mandat dalam hal ini Bupati/Walikota, dengan demikian yangharus di gugat adalah Bupati / Walikota bukan Kepala Desa ,berdasarkanpertimbangan tersebut isu hukum ke 3 ( tiga ) Sudah terjawab ;Menimbang

• Raimin telah mendapatkan mandat dari ayah Pemohon II untuk mengakadkan nikahnyaPemohon II dengan Pemohon 1;o Bahwa ayah Pemohon II juga yang bernama bapak H.

  Raimin yang telah mendapatkan mandat untuk menjadi wali nikah Pemohon denganPemohon dari ayah Pemohon II dan ayah Pemohon II juga hadir dalam majelis akan nikah; o Bahwa yang menjadisaksisaksinya waktu Pemohon dan Pemohon II nikah adalah saudara Kudin dan saudara Saali Alim dengan maharnyaberupa perhiasan emas (kalung) seberat 7,6 gram dan telan dibayarkan; o Bahwa pernikahan Pemohon denganPemohon II sampai sekarang belum tercatat;mengetahui adanya pernikahan Para Pemohon karena saksisaksi hadir

  RaiminKarena telah mendapatkan mandat untuk mengakadkan nikahnya Pemohon II dengan Pemohon dari BapaknyaPemohon II bernama H.Emur bin Kidan dengan disaksikan oleh saudara Kudin dan saudara Saali Alim dengan maharperhiasan emas berupa kalung seberat 7,6 gram tetapi perkawinannya belum atau tidak tercatat pada pihak yangberwenang ;Menimbang, bahwa dalam perkara ini untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukanbukti surat/bukti tertulis berupa bukti yang diberi kode P 1 dan P2 di

  Raimin yang telah mendapatkan mandat dariayahnya Pemohon II yang bernama H. Emur; Bahwa ayahnya Pemohon II yang bernama bapak H.

  Raimin karena telah mendapatkanmandat untuk mengakadkan nikahnya Pemohon II dengan Pemohon dari ayahnya Pemohon II yang bernama bapak H.Emur dengan disaksikan oleh saksisaksi yang bernama saudara Kudin dan saudara Saali Alim dengan mahar berupaperhiasan emas (kalung) seberat 7,6 gram tetapi perkawinannya belum atau tidak tercatat pada pihak yang berwenang;Menimbang, bahwa wali dari pernikahan Para Pemohon adalah wali yang telah mendapatkan mandat dari waliyang sesungguhnya dan wali yang sesungguhnya