./2006 merupakan perwujudan dari mandat dari Pasal(4) Undangundang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak PenjuaBarang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 18 Tahun 2e keharusan tanggal Faktur Pajak yang urut diatur dalam Lampiran I angka 5.a.

Juncto Pasal 8 ayat (1) PER159/PJ./2006 tidadengan Pasal 13 ayat (4) Undangundang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak PenjuaBarang Mewah Nomor 18 Tahun 2000 juncto Pasal 2 ayat (1) huruf a PER159/PJ./2006;e Undangundang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah NeTahun 2000 memberikan mandat kepada Tergugat untuk menetapkan saat pembuatan,ukuran, pengadaan, tata cara penyampaian dan tata cara pembetulan Faktur Pajak namiuntuk menetapkan tata cara pengisian keterangan pada Faktur

Kode Transaksi, Kode Status FaktuStandar, atau mata uang yang digunakan dalam transaksi;bahwa PER159/PJ./2006 adalah ketentuan tentang saat pembuatan, bentuk, ukuran, pengadaan, tpenyampaian dan tata cara pembetulan Faktur Pajak standar sehingga tidak ada pertentangan deng:13 ayat (4) Undangundang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah NcTahun 2000;bahwa atas sengketa Undangundang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas BarangNomor 18 Tahun 2000 tidak memberikan mandat

untuk menetapkan tata cara pengisian keterangFaktur Pajak kepada Direktur Jenderal Pajak Majelis berpendapat:bahwa PER159/PJ./2006 merupakan perwujudan dari mandat dari Pasal 13 ayat (4) Undang.Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barangsebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 18 Tahun 2000 untuk perseperti diatur padaPasal 13 ayat (5) Undangundang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak PertaNilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana

Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, saat itusaksi Yudianto berkeinginan untuk melakukan pembayaran di Balai DesaLemberang namun Terdakwa menolaknya dengan alasan jika Terdakwa sudahmempunyai mandat penuh dari Kepala Desa Lemberang untuk melakukantransaksi ini sehingga saksi Yudianto mempercayainya dan menyerahkan uangsejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa,namun pada hari Minggu tanggal 20 Juli 2014 ketika karyawan saksi Sutrisnosedang menebang pohon Akasia/Kronis

dan pohon Jati yang sudah dibayartersebut diberhentikan oleh warga Desa Lemberang karena ternyata Terdakwatidak pernah mendapat mandat dari Desa Lemberang untuk menjual pohonpohon tersebut;Akibat perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan kerugian bagi saksiSutrisno senilai lebih kurang Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378KUHP;AtauKEDUABahwa ia terdakwa Adji Siswanto bin Suwarjo pada hari dan tanggal yangtidak dapat diingat lagi

tercapai kesepakatan harga sejumlahRp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang penyerahanuangnya disaksikan pula oleh saksi Misrun dan saksi Darso;Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa sebelumnya pernah menjualpohonpohon kayu milik desa namun pembelinya bukan Saksi;Bahwa Saksi mau membeli pohonpohon kayu milik Desa Lemberangtersebut oleh karena Terdakwa sering mengatakan kepada Saksi kalausemua ini atas pengetahuan Kepala Desa sehingga Saksi semakin yakinkalau Terdakwa sudah mendapatkan mandat

sejumlah Rp2.500.000,00 (dua jutalima ratus ribu rupiah) yang penyerahan uangnya di rumah Saksi dandisaksikan pula oleh saksi Darso;Bahwa pada saat dilakukan penebangan pohonpohon kayu tersebut,ada orang yang menghentikannya yaitu saksi Imam yang menanyakanizin penebangan dari Kepala Desa Lemberang namun karena izin ituternyata tidak ada maka kemudian kayukayu tersebut dibawa/diamankanke Polsek Sokaraja;Bahwa ketika di Polsek Sokaraja, Saksi baru mengetahui jika Terdakwatidak memiliki izin dan mandat

,Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas Terdakwa telahmembohonginya;Bahwa dalam peristiwa tersebut saksi Yudianto telah memberikan uangmilik saksi Sutrisno sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus riburupiah) kepada Terdakwa untuk membeli pohonpohon kayu milik DesaLemberang yang berada di sepanjang jalan Desa lLemberangKarangtengah yang mana sebelumnya Terdakwa mengatakan kalaudirinya sudah mendapatkan mandat penuh dari Kepala Desa Lemberanguntuk menjual pohonpohon kayu tersebut;Bahwa antara

Ketua Umum berhalangan, maka dapatdiwakilkan oleh pejabat ketua umum berdasarkan surat mandat yang diberikanoleh ketua umum ) (vide Bukti P8, P8A)3. Bahwa benar TERGUGAT II Sdr. Jerry Kasenda STh adalah Wakil SekretarisJenderal DPP PDS yang sah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum danHam RI No. M.HH14.AH.11.01 Tahun 2010 Tanggal 02 November 2010, danSurat Keputusan DPP PDS No. 001/SK/DPP PDS/VIII/2013 Tanggal 29 Agustus2013.

(vide SK DPP PDS NO.I6/SK DPP PDS/X/2010 tanggal 20 Oktober 2010Bab VI ayat (4) huruf c berbunyi : apabila pada butir a Sekretaris Jenderalberhalangan, maka dapat diwakilkan oleh pejabat Sekretaris Jenderalberdasarkan surat mandat yang diberikan oleh Sekretaris Jenderal atau KetuaUmum), (vide Bukti P9, P9A)4. Bahwa benar TERGUGAT telah mengeluarkan surat keputusan pemberhentianmasingmasing kepada Sdr. Pdt Yefta Berta STh, Sdr.

Hal mana sesuai Surat Keputusan DPPPDS NO.0I16/SK DPP PDS/X/2010 tanggal 20 Oktober 2010 BAB VI ayat (4)huruf (b) yang berbunyi : Apabila pada butir (a) Ketua umum berhalangan makadapat diwakilkan oleh pejabat Ketua Umum berdasarkan surat mandat yangdiberikan oleh Ketua Umum.Bahwa untuk menjamin kelancaran tugastugas partai maka TERGUGAT IIadalah Sah sebagai wakil Sekretaris Jenderal DPP PDS yang diberi mandat olehPelaksana Harian Ketua Umum untuk menanda tangani suratmenyurat DPPPDS dikarenakan

Jenderal berhalangan, maka dapat diwakilkanoleh pejabat sekretaris Jenderal berdasarkan surat mandat yang diberikan olehSekretaris Jenderal atau Ketua Umum.Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang menanda tangani surat keputusanmengatas namakan Dewan Pimpinan Pusat bukan tidak berdasar melainkansudah sesuai mekanisme dan ketentuan di internal partai, dimana TERGUGAT Idapat menanda tangani suratsurat atas nama DPP PDS dengan dasar SK DPPPDS NO.026/SK/DPP PDS/VI/2013 Tanggal 14 Juni 2013 sah karena di

Surat Keputusan DPP PDS No. 026/SK/DPPPDS/VI/2013 tanggal 14 Juni 2013 tentang Pengangkatan Pelaksana HarlanKetua Umum DPP PDS.Menyatakan Sah Surat Keputusan DPP PDS No. 001/SK/DPP PDS/VIII/2013tanggal 29 Agustus 2013 tentang mandat untuk menanda tangani suratmenyurat DPP PDS.5. Menyatakan sah SK DPP PDS masingmasing SK Nomor 005.A/SK/DPPPDS/VIII/2013, SK DPP PDS Nomor 004.A/SK/DPP PDS/VIII/2013, SK DPP PDSNomor 006.A/SK/DPP PDS/VIII/2013 masingmasing tertanggal 29 Agustus2013.6.

TM No.009/TM/XI/01 tanggal 01November 2001 dan selaku Advisor JS, Negosiator dan dokumentasikomersial berdasarkan Surat Mandat Tertanggal 18 Maret 2003, baik secarasendirisendiri maupun bersamasama antara lain dengan Drs.

dan ABDI BUCHARY danFREDDY SUALANG setuju, kemudian setelah disetujui FREDDYSUALANG Adendum Surat Mandat tersebut ditandatangani J SARUANdan JHONNY ISHAK ;Hal. 21 dari 47 hal.

Fotocopy Surat Nomor : 029/TM/III/03 tanggal 18 Maret 2003 PerihalSurat Mandat sebagai Advisor dalam rangka penyelesaian hutangPT. Pengembangan Pariwisata Sulawesi Utara di BPPN ;2. Fotocopy Addendum Surat Mandat Nomor 029/TM/III/03 tanggal 18Maret 2003 tertanggal 20 Maret 2003 ;3. Asli surat Pengangkatan dari Direktur PT.TRIBRATA MITRA Nomor :009/TM/01 tanggal 1 November 2001 atas nama AMRIL BUDIMANMUCHTAR ;4.

Menetapkan barang bukti yang diajukan oleh:c) Yang diajukan oleh penuntut umum berupa:1.Fotocopy Surat Nomor : 029/TM/III/03 tanggal 18 Maret 2003Perihal Surat Mandat sebagai Advisor dalam rangka penyelesaianhutang PT. Pengembangan Pariwisata Sulawesi Utara di BPPN ;Fotocopy Addendum Surat Mandat Nomor 029/TM/III/03 tanggal 18Maret 2003 tertanggal 20 Maret 2003 ;Asli surat Pengangkatan dari Direktur PT.

Foto copy Surat Nomor : 029/TM/III/03 tanggal 18 Maret 2003 PerihalSurat Mandat sebagai Advisor dalam rangka penyelesaian hutang PT.Pengembangan Pariwisata Sulawesi Utara di BPPN ;. Foto copy Addendum Surat Mandat Nomor 029/TM/III/03 tanggal 18Maret 2003 tertanggal 20 Maret 2003 ;. Asli surat Pengangkatan dari Direktur PT.TRIBRATA MITRA Nomor :009/TM/01 tanggal 1 November 2001 atas nama AMRIL BUDIMANMUCHTAR ;.

Bahwa Orang tua ISMAIL AHAYA berdomisili di Kabupaten Gorontalo Utara,oleh sebab itu Orang Tua ISMAIL AHAYA telah memberikan mandat kepadapemohon untuk mewakili kKedudukan mereka selaku orang tua/wali dalam SeleksiPenerimaan Calon Prajurit TNIAD tersebut dengan pertimbangan bahwa pemohonberdomisili tetap di Kab.

Namun untuk mengikuti seleksi penerimaan tersebut diperlukan adanyapenetapan wali sebagai salah satu persyaratan administrasi dalam SeleksiPenerimaan Calon Prajurit TNIAD tersebut; Bahwa Orang tua ISMAIL AHAYA berdomisili di Kabupaten Gorontalo Utara,oleh sebab itu Orang Tua ISMAIL AHAYA telah memberikan mandat kepadapemohon untuk mewakili kKedudukan mereka selaku orang tua/wali dalam SeleksiPenerimaan Calon Prajurit TNIAD tersebut dengan pertimbangan bahwa pemohonberdomisili tetap di Kab.

Namun untuk mengikuti seleksi penerimaan tersebut diperlukan adanyapenetapan wali sebagai salah satu persyaratan administrasi dalam SeleksiPenerimaan Calon Prajurit TNIAD tersebut; Bahwa Orang tua ISMAIL AHAYA berdomisili di Kabupaten Gorontalo Utara,oleh sebab itu Orang Tua ISMAIL AHAYA telah memberikan mandat kepadapemohon untuk mewakili kedudukan mereka selaku orang tua/wali dalam SeleksiPenerimaan Calon Prajurit TNIAD tersebut dengan pertimbangan bahwa pemohonberdomisili tetap di Kab.

Tojo Unauna dan melaporkan keberadaannya pada Kepala Desasetempat dan menyampaikan maksud dan tujuannya kepada terdakwa Ilselaku ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) padaTPS 1 degan cara menyerahkan mandat sebagai saksi partai Demokrat danFormat/ model A5 KPU, dan juga pada hari Selasa tanggal 08 April 2014sekitar pukul 12.00 wita saksi FIRDAUS Alias DAUS juga menemuiterdakwa Ill selaku ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara(KPPS) pada TPS 2 dan menyerahkan surat mandat sebagai

Morowali;Bahwa saksi pergi ke Kabupaten Tojo UnaUna pada tanggal 24 Maret2014 dan sampai di Desa Uematopa pada tanggal 08 April 2014;Bahwa saksi pada waktu sampai di desa Uematopa bertemu denganKepala Desa dan menyerahkan Formilir A5 dan mandat sebagai saksiPartai Demokrat dan Kepala Desa menyarankan kepada saksi agar ketemudengan Ketua KPPS pada TPS 1 Desa Uematopa yakni terdakwa YarisBuheli dan saksi menyerahkan formulir A5 dan Mandat sebagai saksiPartai Demokrat tersebut dan terdakwa Yaris Buheli

menerima formulir A5dan Mandat sebagai saksi Partai Demokrat;Bahwa saksi mengurus formulir A5 sebelum berangkat ke Kabupaten TojoUnauna namun formulir A5 nanti menyusul dan bersamaan dikirim denganmilik sdr.

Morowali.Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 April 2014 sekitar pukul 12.00 witasaksi FIRDAUS Alias DAUS menemui terdakwa III selaku ketua KelompokPenyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada TPS 2 dan menyerahkansurat mandat sebagai saksi partai Demokrat dan Format A5 KPU sebagaipemberitahuan akan mencoblos di TPS 2 di Desa Uematopa Kec.Ulubongka Kab.

Tojo Unauna, sedangkan saksi SAMSUDIN DATU ADAMmenemui terdakwa II selaku ketua Kelompok Penyelenggara PemungutanSuara (KPPS) pada TPS 1 dan juga menyerahkan mandat sebagai saksipartai Demokrat dan Format/ model A5 KPU kepada Terdakwa II sebagaipemberitahuan akan mencoblos di TPS 1 di Desa Uematopa Kec.Ulubongka Kab.

Bahwa Pemilik Lahan (Bapak Sutoyo) Mau menjual Tanahnya danmenyerahkan Mandat Kepada Bapak Sulur yang beralamatkan di DesaNglembu Kecamatan Sambi Kabupaten Boyolali yang tidak lain adalahSaudara Sendiri. Karena Bapak Sutoyo Bertempat tinggal di Sulawesi.2. Kemudian Bapak Sulur Selaku pemegang mandat memberikan Surat KuasaKepada Bapak Tukiman untuk menjualkan lahannya atas Nama SutoyoHalaman 5 dari 33 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2018/PN Byl.dengan Luas Lahan 1.667 m?

total hargakeseluruhan Rp.250.000.000, (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)kemudian sebagai tanda jadi dibayar untuk tahap pertama sebesarRp.75.000.000, (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) sebagai Panjar olehsaudara Wijaya dan diterima olen Pak Tukiman sebagai pemegang mandatsebagaimana bukti Kwitansi terlampir dan sisanya akan dilunasi 5 (lima) hariberikutnya atau paling lama 2 (Dua) Minggu berikutnya bilang saudaraWijaya kemudian pembayaran tersebut kami beritahukan kepada pak Sulurselaku yang diberi mandat

Dan sudah terjadi kesepakatan harga yangberbeda dengan kesepakatan bersama dengan kami (pemegang mandat)diawal pembicaraan.8.

Sebagai dasar gugatan pada Posita 5 (Lima) itu tidak benar yangsebenarnya adalah fotocopy sertifikat beserta surat mandat telah kamitunjukan dari awal pembicaraan hal yang tidak masuk akal sehat kalautidak ada surat mandat kok terjadi pembayaran uang tahap pertama atauuang muka dan tentang saudari filia (yang mengaku pembeli) yang inginbertemu dengan pemilik tidak diijinkan oleh kami itupun tidak benar yangtidak mau ketemu adalah pemilik lahan yaitu saudara Sutoyo, karenasudah memberikan mandat penuh

Menyatakan secara sah bahwa uang pembayaran tahap pertama / panjarsebesar Rp.75.000.000, (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) adalah milikpemilik lahan bersama mediator / pemilik mandat dikarenakan yangingkar janji/ oneprestasi adalah saudara Wijaya yang membayar uangmuka tersebut dan tidak bisa melunasi pembayaran sesuai dengankesepakatan.Apabila yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadillperkara ini berpendapat lain mohon agar memberikan putusan yang seadiladilnya.Menimbang, bahwa atas Jawaban

Morowali a.n BupatiMorowali tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 14 ayat 4UndangUndang No. 30 Tahun 2014 Tentang AdministrasiPemerintahan yang menyebutkan: Badan dan/atau PejabatPemerintahan yang menerima Mandat harus menyebutkan atasnama Badan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Mandat;18.

yang dimaksud tidak secara langsung tetapipemberian delegasi itu melalui Kepala Daerah yang bersangkutan;Bahwa mengenai mandat, praktek pemerintahan sudah merupakankonvensi ketatanegaraan kita, cukup perintah, telepon seorang Bupatikepada Sekretaris sudah memberikan efentif bagi pemerintahan;Bahwa benar dasar dari Mandat tersebut tidak menggunakan surat;Bahwa dasar dari pertanggung jawaban yang dikeluarkan atau ditafsirkanoleh penerima mandat adalah atas nama;Bahwa Sekretaris Kabupaten mengeluarkan

;Menimbang bahwa mengenai Mandat, Pasal 14 UndangUndang Nomor30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menentukan:(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperolehMandat apabila:a.

memperoleh kewenangan secara langsung dari redaksi pasaltertentu dalam peraturan perundanganundangan, pada delegasi tidak adaHalaman 63 dari 70 halaman Putusan Nomor 7/G/2018/PTUN.PLpenciptaan wewenang, yang ada hanya pelimpahan wewenang yang dilakukanharus berdasarkan undangundang dan telah terjadi peralihnan tanggung jawabkepada penerima delegasi, pada Mandat penerima mandat (mandataris) hanyabertindak untuk dan atas nama pemberi mandat (mandans), merupakanperintah untuk melaksanakan, kewenangan

, sehingga terkait pertanggungjawaban penerbitan surat tersebut tetap merupakan tanggung jawab daripemberi mandat yakni Bupati Morowali karena dalam Mandat tidak terjadiperalihan tanggung jawab kepada penerima mandat;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di iatas,Majelis Hakim menilai bahaw Rekomendasi Nomor 848/188/KPU/IV/20018,tanggal 29 Maret 2018 (vide bukti P10=T5), Surat Nomor800/22/BKPSDMD/2018, Perihal: Rekomendasi, tanggal 8 April 2018 (vide buktiP11=T6) dan Surat Nomor

Putusan Nomor : 150/G/2017/PTUNBDGSaksi menyatakan dalam dictum ke 3 dalam Keputusan TUN iniseharusnya ada fasilitas kedua pihak dipanggil selama 6 bulan ini, apahasil yang 6 bulan ini 2 pihak itu seperti apa sehingga mencegahpencabutan ijin tersebut ;Saksi menyatakan mandat itu tidak terjadi pelimpahan kewenangantanggung jawab tetap pada penyandang mandate, penerima mandat tidakbertanggung jawab, sedangkan delegasi itu terjadi pelimpahankewenangan sehingga tanggung jawab akan beralih ke penerima

, Pasal 14 :(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Mandat apabila : a. ditugaskan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan di atasnya; danb. merupakan pelaksanaan tugas rutin. ...dan seterusnya ; (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menerima Mandat harusmenyebutkan atas nama Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yangmemberikan Mandat.Menimbang, bahwa untuk mengetahui dasar kewenangan badan/pejabat TataUsaha Negara yang berkaitan dengan Izin Mendirikan Bangunan di Kota Bogor,harus

Putusan Nomor : 150/G/2017/PTUNBDGdelegasi yang antara lain, disebutkan dalam Pasal 13 ayat 2 huruf b dan c, sertaCiriciri mandat yang antara lain disebutkan dalam Pasal 14 ayat (4) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah ;Menimbang, bahwa S.F.

Selanjutnya, ditinjau dari segitanggungjawab dan tanggunggugatnya, pada delegasi tanggungjawab dantanggunggugatnya beralin kepada delegataris, sedangkan pada mandat tetapberada pada pemberi mandat (mandans).

Akhirnya, ditinjau dari segi kemungkinanpemberi wewenang berkehendak menggunakan kembali wewenang tersebut, padadelegasi pemberi wewenang (delegans) tidak dapat menggunakan wewenang itulagi kecuali setelah ada pencabutan dengan berpegang pada asas contrariusactus, sedangkan pada mandat pemberi wewenang mandat (mandans) setiap saatdapat menggunakan sendiri wewenang yang dilimpahkan itu ;Menimbang, bahwa dari mencermati bukti T28, berupa rekaman videoUnjuk Rasa di Balaikota Bogor tanggal 29 Agustus

I1V/b, Ketua Bagian Farmakologi, Fakultas Kedokteran UniversitasSam Ratulangi, sebelum masa jabatan selesai (2012 2016)vide P.1 = T.1) ; 22 nn nn nn enn nn nnn nnn nen Bahwa Surat Keputusan objek sengketa tersebut adalah SuratKeputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang ditandatanganioleh Rektor Universitas Sam Ratulangi atas nama Menteri (vide P.1 =T.1) artinya Rektor mendapat mandat untuk menandatangani SuratKeputusan Menteri tersebut ; Bahwa dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Pejabat penerima kuasa menandatangani keputusankepegawaian ataS nama Menteri Pendidikan danKebudayaan...dsSt ... ; Bahwa kewenangan Rektor untuk menandatangani KeputusanKepegawaian tersebut bersumber dari mandat yang diberikan olehMenteri Pendidikan dan Kebudayaan ; Bahwa dalam objek sengketa in litis tetap menggunakan Kop SuratMenteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, artinyakewenangan mengangkat dan memberhentikan pejabat administrasitertentu merupakan kewenangan Menteri Pendidikan

dan KebudayaanRepublik Indonesia ; Menimbang, bahwa menurut penjelasan pasal 53 ayat 2 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, untukmenguji objek sengketa antara lain dari segi kewenangan; apakah PejabatTata Usaha Negara itu berwenang menerbitkan Surat Keputusan yangdisengketakan tersebut dan apakah kewenangan tersebut bersifat delegasiatau Mandat ; $= = nnn ne an nnn nnn nnn n nn enn en ennMenimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut dimuka,Rektor Universitas Sam

Ratulangi/Tergugat menandatangani Surat Keputusanobjek sengketa berdasarkan mandat dari Menteri Pendidikan danKebudayaan Republik Indonesia dengan demikian yang harus bertanggungjawab terhadap Surat Keputusan objek sengketa tersebut tetap ada padaMenteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia ;Menimbang, bahwa oleh karena yang seharusnya didudukkan sebagaiTergugat dalam perkara ini adalah Menteri Pendidikan dan KebudayaanRepublik Indonesia yang berkedudukan di Jakarta, maka Pengadilan TataUsaha

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakanurusan pemerintahan di bidang kesekretariatannegara.Pasal 2(1) Dalam penanganan gugatan perdata dan gugatan tatausaha negara kepada Presiden, Presiden dapatmemberi mandat kepada Menteri untuk menerbitkanSurat Kuasa Khusus.(2) Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud padaayat (1) diberikan kepada Jaksa Agung.(3) Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud padaayat (2) diberikan dengan hak substitusi.(4) Pemberian mandat sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditetapkan

Bab syarat sahnya Keputusan, Pasal 55 Ayat(1) berbunyi Setiap Keputusan harus diberi alasan pertimbanganyuridis, sosiologis, dan filosofis yang menjadi dasar penetapankeputuSan, 2 nnn n nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nen nn nce nneBahwa Tergugat dalam bekerja dan/atau melaksanakan tugasberdasar atas mandat, pengangkatan dan/atau Keputusan KepalaBagian layanan pengadaan barang/jasa Sekretariat Daerah kotaSemarang Nomor : 050/460/201 9;Bahwa Tergugat sebagaimana Angka (28) tidak berwenang

dalammenerbitkan dan/atau mengambil keputusan khususnya keputusanpenetapan pemenang' pekerjaan peningkatan sistem poldertawangmasmadukoro Nomor : 13/Syspol.tawangmasmdkoroHalaman 17 dari 64 halaman Putusan Nomor : 58/G/2019/PTUN.SMG30.DPU/PJ12a/2019 tanggal 24 April 2019, hal ini bertentangan denganUU No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 14Ayat (4), Ayat (7) dan Ayat (8) yang berbunyi:Pasal 14 Ayat (4) berbunyi: "Badan dan/atau Pejabat Pemerintahanyang menerima mandat harus menyebutkan

atas nama Badandan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan mandat.

Pasal 14 Ayat (7) berbunyi: "Badan dan/atau Pejabat Pemerintahanyang memperoleh wewenang melalui mandat tidak berwenangmengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yangberdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi,kepegawaian dan alokasi anggaran. Pasal 14 Ayat (8) berbunyi: "Badan dan/atau Pejabat Pemerintahanyang memperoleh wewenang melalui mandat tanggung jawabkewenangan tetap pemberi mandat.

./2006 merupakan perwujudan dari mandat dari Pasal(4) Undangundang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak PenjuaBarang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 18 Tahun 2e keharusan tanggal Faktur Pajak yang urut diatur dalam Lampiran I angka 5.a.

Juncto Pasal 8 ayat (1) PER159/PJ./2006 tidadengan Pasal 13 ayat (4) Undangundang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak PenjuaBarang Mewah Nomor 18 Tahun 2000 juncto Pasal 2 ayat (1) huruf a PER159/PJ./2006;e Undangundang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah NcTahun 2000 memberikan mandat kepada Tergugat untuk menetapkan saat pembuatan,ukuran, pengadaan, tata cara penyampaian dan tata cara pembetulan Faktur Pajak namtuntuk menetapkan tata cara pengisian keterangan pada Faktur

Kode Transaksi, Kode Status FaktuStandar, atau mata uang yang digunakan dalam transaksi;bahwa PER159/PJ./2006 adalah ketentuan tentang saat pembuatan, bentuk, ukuran, pengadaan, tpenyampaian dan tata cara pembetulan Faktur Pajak standar sehingga tidak ada pertentangan deng:13 ayat (4) Undangundang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah NcTahun 2000;bahwa atas sengketa Undangundang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas BarangNomor 18 Tahun 2000 tidak memberikan mandat

untuk menetapkan tata cara pengisian keterangFaktur Pajak kepada Direktur Jenderal Pajak Majelis berpendapat:bahwa PER159/PJ./2006 merupakan perwujudan dari mandat dari Pasal 13 ayat (4) Undang.Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barangsebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 18 Tahun 2000 untuk perseperti diatur padaPasal 13 ayat (5) Undangundang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak PertaNilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana

Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah paman Pemohon II yang bernamaPAMAN PEMOHON II setelah mendapat mandat dari ayah kandung Pemohon II.Saksi nikahnya masingmasing bernama :a. SAKSI NIKAH 1, umur tahun, agama Islam, pekerjaan jualan, tempat kediaman di KotaPasuruan.b.

Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena sebagai paman Pemohon I ;Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tahun 2006 secara Agama Islamdi rumah USTADZ YANG MENGAKAD NIKAH, dengan wali paman Pemohon II yangbernama PAMAN PEMOHON II setelah mendapat mandat dari ayah kandung Pemohon IIdengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) dan disaksikanoleh 2 orang saksi;Bahwa status Pemohon I adalah jejaka sedang Pemohon II adalah perawan dan antarakeduanya tidak ada

Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena sebagai tetangga Para Pemohonb.Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tahun 2006 secara Agama Islamdi rumah USTADZ YANG MENGAKAD NIKAH, dengan wali paman Pemohon II yangbernama PAMAN PEMOHON II setelah mendapat mandat dari ayah kandung Pemohon IIdengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) dan disaksikanoleh 2 orang saksi;Bahwa status Pemohon I adalah jejaka sedang Pemohon II adalah perawan dan antarakeduanya tidak

Bahwa pada mulanya Para Pemohon telah menikah secara Syari'at Islam pada tanggal 24 Maret2006 di rumah ustadz YANG MENGAKAD NIKAH, dengan wali nikah paman Pemohon IIyang bernama PAMAN PEMOHON II setelah mendapat mandat dari ayah kandung PemohonII di hadapan 2 orang saksi bernama SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2;2. Bahwa setelah menikah mereka dikaruniai satu orang anak lakilaki yang diberi nama ANAK 13.

1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, maka secaraformal dapat diterima;alasan kasasiMenimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasidalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:KEBERATAN PERTAMA :Bahwa Penggugat/Pemohon Kasasi tidak sependapat dan sangat keberatan denganJudex Facti Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yangmenyatakan *Surat Mandat

Sedangkan penerima mandat lainnya dibuat tidak memuat secara lengkapidentitas para penerima mandat dan semua penerima mandat tidak disebutkan sebagaiHalaman 17 dari 23 halaman.

Putusan Nomor 574 K/TUN/PILKADA/2015penghubung (LO) di Desa mana atau Kecamatan mana, bahkan ada suratsurat mandatyang tidak menyebutkan tanggal pembuatan surat mandat tersebut, sehingga menurutMajelis Hakim SuratSurat Mandat yang demikian mengandung cacat yuridis;Alasan Hukumnya :Bahwa alasan tersebut tidak masuk akal, oleh karena Para Penggugat/Para PemohonKasasi telah diberi kepercayaan oleh masyarakat Bolaang Mangondow Selatan yangberpenduduk 64.421 jiwa untuk pasangan calon Bupati dan Wakil

terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan JudexFacti sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam menerapakan hukum denganpertimbangan sebagai berikut: Bahwa Penggugat tidak dapat memenuhi dukungan 10 % dari jumlah pendudukKabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebagaimana ketentuan Pasal 41 ayat (2)huruf a UndangUndang Nomor 8 Tahun 2015, karena hanya sebagian kecil yangmemuat secara jelas identitas penerima mandat

, sedangkan penerima mandat lainnyatidak memuat secara lengkap identitas penerima mandat dan tidak disebutkansebagai penghubung;e Bahwa di samping itu alasanalasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaianhasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidakdapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaanpada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahanHalaman 21 dari 23 halaman.

Yudinantir, M.Si) dengan saudara Dugan, S.Pi,dan saudara Dugan, S.Pi bertindak menjual tanah berdasarkan SURATPERNYATAAN KUASA/MANDAT dari para ahli waris dari almarhum IRIS IMAN danalmarhumah TINE DULIN, tanggal 5 September 2005,dan dalam surat kuasatersebut disebutkan bahwa tanah yang dijual oleh Dugan dan para ahli waris adalahtanah yang terletak di Km. 16/17 Jalan Tjilik Riwut dengan ukuran 60 meter x 400Meter = 24.000 Meter Kuadrat berdasarkan bukti kepemilikan tanah yaituVerklaringdiatas segel

Yudinantir, M.si yang diakuioleh Atue Nelson dan dalam Keputusan Damang Kepala Adat tersebut diatasdikatakan bahwa MENGAKUI tanah milik DUGAN,S.Pi berdasarkan SuratPernyataan Kuasa/Mandat Ahli Waris tanggal 5 September 2005 berdasarkanbukti kepemilikan tanah yaitu Verklaring diatas Segel Tahun 1962 Nomor : 45/KP/1962, Tanggal 19 Pebruari 1962 dengan Surat Pernyataan PenyerahanSebidang Tanah berdasarkan Surat Verklaring Nomor : 49/KP/1962 Tanggal19 Februari 1962 Dengan Ganti Rugi tanggal 20 Desember

Dugan.S.Pi tanggal 5 September 2005, sesuai denganaslinya, diberi tanda (P2a);Perbaikan ketikan nomor Verklaring terketik No.45/KP/1962 dalam Surat Pernyataan Kuasa/Mandat, PotoCopy dariPotocopy, diberi tanda (P2b);Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah dari sdr.

Surat Pernyataan Kuasa/Mandat, tanggal 5 September 2005 an. Dugan,S.Pi, fotocopy dari fotocopy, diberi tanda(T.l.dan T.Il1);2. Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah dari saudara Dugan S.Pi kepada saudara Drs. Yudinantir M.Si,tanggal 20 Desember 2007, fotocopy dari fotocopy, diberi tanda (T.I dan T.II 2);3. Surat Keterangan Ahli Waris Sintan Asie, tanggal 24 September 2012, sesuai dengan aslinya, diberi tanda (T.I danT.ll 3);4.

(bukti surat diperlihatkan dipersidangan); Bahwa ya benar, ada surat kuasa mandat bukti surat (T1) tanda tangan saya;Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, kedua belah pihak akan menanggapi dalamkesimpulannya ;4.

No. 188/PDT/2019/PT.MKSBahwa dipandang dan berguna mempertegas bahwa sumber kewenanganBupati Mamuju, Tergugat III/Terbanding IIl mengeluarkan Keputusan BupatiMamuju Nomor: 18845/154/KPTS/III/2016/BPKAD tanggal 11 Maret 2016dalam Hukum Administrasi Negara disebut MANDAT.

Dalam Pasal 1 angka 24Undangundang Nomor: 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan,merumuskan bahwa, Mandat adalah pelimpahan wewenang dari Badan atauPejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan atau PejabatPemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugattetap berada pada Pemberi Mandat.Bahwa pemberi mandat adalah Bupati Mamuju, Tergugat III/ Terbanding IIIdisebut Mandatum, penerima mandat adalah ABDUL GAFUR, S.E., Tergugat I/Pemohon Banding disebut Mandataris

TindakanTergugat I/ Pemohon Banding meminjam uang Rp.460.000.000, (Empat RatusEnam Puluh Juta Rupiah) kepada Penggugat / Terbanding yang telahmendapat persetujuan dari Tergugat Il/Terbanding II selaku PenggunaAnggaran, menurut hukum harus dipandang sebagai menjalankan tugas atauperintah atasan atau Mandatum (pemberi mandat).

(Mandataris) dari pemberi mandat (Mandatum), dalam hal ini Tergugat III/Terbanding III selaku Bupati Mamuju.

Tugas boleh dilimpahkan, tetapi tanggungjawab tidak boleh, tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada padapemberi mandat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 24Undangundang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Raimin telah mendapatkan mandat dari ayah Pemohon II untuk mengakadkan nikahnyaPemohon II dengan Pemohon 1;o Bahwa ayah Pemohon II juga yang bernama bapak H.

Raimin yang telah mendapatkan mandat untuk menjadi wali nikah Pemohon denganPemohon dari ayah Pemohon II dan ayah Pemohon II juga hadir dalam majelis akan nikah; o Bahwa yang menjadisaksisaksinya waktu Pemohon dan Pemohon II nikah adalah saudara Kudin dan saudara Saali Alim dengan maharnyaberupa perhiasan emas (kalung) seberat 7,6 gram dan telan dibayarkan; o Bahwa pernikahan Pemohon denganPemohon II sampai sekarang belum tercatat;mengetahui adanya pernikahan Para Pemohon karena saksisaksi hadir

RaiminKarena telah mendapatkan mandat untuk mengakadkan nikahnya Pemohon II dengan Pemohon dari BapaknyaPemohon II bernama H.Emur bin Kidan dengan disaksikan oleh saudara Kudin dan saudara Saali Alim dengan maharperhiasan emas berupa kalung seberat 7,6 gram tetapi perkawinannya belum atau tidak tercatat pada pihak yangberwenang ;Menimbang, bahwa dalam perkara ini untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukanbukti surat/bukti tertulis berupa bukti yang diberi kode P 1 dan P2 di

Raimin yang telah mendapatkan mandat dariayahnya Pemohon II yang bernama H. Emur; Bahwa ayahnya Pemohon II yang bernama bapak H.

Raimin karena telah mendapatkanmandat untuk mengakadkan nikahnya Pemohon II dengan Pemohon dari ayahnya Pemohon II yang bernama bapak H.Emur dengan disaksikan oleh saksisaksi yang bernama saudara Kudin dan saudara Saali Alim dengan mahar berupaperhiasan emas (kalung) seberat 7,6 gram tetapi perkawinannya belum atau tidak tercatat pada pihak yang berwenang;Menimbang, bahwa wali dari pernikahan Para Pemohon adalah wali yang telah mendapatkan mandat dari waliyang sesungguhnya dan wali yang sesungguhnya

HalamanMenimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Eksepsi dari PihakPembanding / Tergugat dan pokok perkara dalam sengketa Tata Usaha Negaraini, terlebin dahulu Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan TanggungGugat ( /iability / Responsibility ) yaitu siapakah yang harus di gugat dalam kaitandengan terbitnya obyek sengketa dalam perkara ini ; Menimbang, bahwa kewenangan Badan dan / atau Pejabat TataUsaha Negara dalam Hukum administrasi diperoleh melalui 3 ( tiga ) cara yaitu :ATRIBUSI, DELEGASI dan MANDAT

Halaman 9 dari 15 HalamanMenimbang, bahwa terhadap isuisu hukum tersebut dapat diberikanjawaban sebagai berikut : 22+ 22222 22202 Jawaban terhadap hukum ke 1 (satu).Menimbang, bahwa atas nama (mandatum) atau sudah lazimdisingkat a.n . dalam hukum administrasi adalah pemberian tugas bukanpengalihan wewenang dari suatu pejabat kepada pejabat lainnya, dalam halwewenang didasarkan atas Mandat, maka tanggung gugat ada pada PemberiMandat, bukan pada Penerima Mandat ; Jawaban terhadap isu hukum ke 2 (dua

Halaman 11 dari 15 HalamanMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebutdiatas Majelis Hakim Banding berkesimpulan dan berpendapat bahwakewenangan Kepala Desa dalam Pengangkatan Perangkat Desa di dasarkan atas nama Bupati / Walikota ( Mandat ), maka yang mempunyai tanggung gugatadalah Pemberi Mandat dalam hal ini Bupati/Walikota, dengan demikian yangharus di gugat adalah Bupati / Walikota bukan Kepala Desa ,berdasarkanpertimbangan tersebut isu hukum ke 3 ( tiga ) Sudah terjawab ;Menimbang

./2006 merupakan perwujudan dari mandat dari Pasal(4) Undangundang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak PenjuaBarang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 18 Tahun 2e keharusan tanggal Faktur Pajak yang urut diatur dalam Lampiran I angka 5.a.

Juncto Pasal 8 ayat (1) PER159/PJ./2006 tidadengan Pasal 13 ayat (4) Undangundang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak PenjuaBarang Mewah Nomor 18 Tahun 2000 juncto Pasal 2 ayat (1) huruf a PER159/PJ./2006;e Undangundang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah NeTahun 2000 memberikan mandat kepada Tergugat untuk menetapkan saat pembuatan,ukuran, pengadaan, tata cara penyampaian dan tata cara pembetulan Faktur Pajak namtuntuk menetapkan tata cara pengisian keterangan pada Faktur

Kode Transaksi, Kode Status FaktuStandar, atau mata uang yang digunakan dalam transaksi;bahwa PER159/PJ./2006 adalah ketentuan tentang saat pembuatan, bentuk, ukuran, pengadaan, tpenyampaian dan tata cara pembetulan Faktur Pajak standar sehingga tidak ada pertentangan deng:13 ayat (4) Undangundang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah NxTahun 2000;bahwa atas sengketa Undangundang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas BarangNomor 18 Tahun 2000 tidak memberikan mandat

untuk menetapkan tata cara pengisian keterangFaktur Pajak kepada Direktur Jenderal Pajak Majelis berpendapat:bahwa PER159/PJ./2006 merupakan perwujudan dari mandat dari Pasal 13 ayat (4) Undang.Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barangsebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 18 Tahun 2000 untuk perseperti diatur padaPasal 13 ayat (5) Undangundang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak PertaNilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana