Ditemukan 864 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 17-01-2011 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 400/B/PK/PJK/2009
Tanggal 17 Januari 2011 — HIMAWAN NOERDJAJA, S.E., Ak., VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
2714 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No.400/B/PK/PJK/2009Bahwa untuk kelancaran proses banding,Pemohon Banding bersedia menghadir ipersidangan untuk menyampaikan data data dandokumen lain, serta keterangan yangdiperlukan agar banding yang Pemohon Bandingajukan dapat diterima ;Menimbang, bahwa amar putusan PengadilanPajak Jakarta No.Put 15603/PP/PP/M.11/10/2008tanggal 14 Oktober 2008 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut Menolak permohonan bandingPemohon Banding terhadapKeputusan Direktur JenderalPajak Nomor
    Maret 2009telah diberitahu' tentang memori peninjauankembali dari Pemohon Banding diajukan jawabanmemori peninjauan kembali yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Pajak Jakarta padatanggal 15 April 2009 ;Menimbang, bahwa permohonan' peninjauankembal i dari Pemohon Peninjauan KembaliHimawan Noerdjaja, S.E., Ak. diterima diKepaniteraan Pengadilan Pajak Jakarta barulahpada tanggal 5 Maret 2009, sedangkanpemberitahuan isi putusan yang dimohonkanpeninjauan kembali i.c. putusan PengadilanPajak Jakarta No.Put
Putus : 19-02-2008 — Upload : 05-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 43B/PK/PJK/2005
Tanggal 19 Februari 2008 — CV. BUANA ABADI ; DIREKTUR JENDERAL PAJAK
3013 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Buana Abadi, NPWP: 01.278.101.9322000, alamat :Jalan Ikan Tongkol Blok A No. 14, Bandar Lampung;Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap i.c. putusan Pengadilan Pajak tanggal 21 Oktober2004 No.Put. 03879/PP/M.VIII/99/2004 diberitahukan kepada PemohonPeninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding pada tanggal 8 Nopember2004 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahuluPemohon Banding diajukan permohonan peninjauan kembali secaraHal. 3 dari 12 hal. Put.
    karena itu formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telahmengajukan alasanalasan peninjauan kembali yang pada pokoknyaberbunyi sebagai berikut :Bahwa permohonan peninjauan kembali tersebut Pemohon PeninjauanKembali ajukan dengan memperhatikan pasal 77 ayat (3), pasal 91 hurufc, pasal 92 ayat (2) dan ayat (3), Undangundang No. 14 Tahun 2002tanggal 14 April 2002;Bahwa sebagaimana Pemohon Peninjuan Kembali kemukakan,permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak No.Put
Putus : 14-09-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1583/B/PK/PJK/2017
Tanggal 14 September 2017 — PT MISYS INTERNATIONAL FINANCIAL SYSTEMS vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
6438 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa pada halaman 67 paragraf ke5 dari Putusan PengadilanPajak No.Put.39948/PP/M.V/15/2012, Majelis Hakim PengadilanPajak menyatakan bahwa atas asal usul saldo hutang padaMIBS Ltd UK tersebut, Majelis telah meminta kepada PemohonBanding untuk dapat memberikan perincian dari riwayat saldohutang tersebut, akan tetapi Pemohon Banding hanyamemberikan pernyataan seperti diatas yaitu. menurutpengetahuannya tidak ada unsur Corporate Management Chargedan bila ada unsur tersebut juga di tahun 2003, 2004
    Bahwa pada halaman 70 paragraf ke2 dari Putusan PengadilanPajak No.Put.39948/PP/M.V/15/2012, Majelis Hakim PengadilanPajak menyatakan bahwa adapun pendapat Majelis terhadaptidak adanya perjanjian antara Pemohon Banding (PT MIFS)dengan MIBS Ltd adalah bahwa maksud suatu perjanjian yaitumengikat para pihak untuk melaksanakan apa yang diperjanjikandengan hak dan kewajiban seperti yang diatur dalam perjanjiantersebut.
    Pada dasarnya tidakdiperlukan suatu~ bentuk perjanjian tertulis untukmenunjukkan sahnya suatu perjanjian, selama kedua belahpihak telah mencapai kesepakatan secara lisan, buatperjanjian tersebut sah dan mengikat bagi para pihak.Hal tersebut diatas juga telah sejalan dengan pernyataanMajelis Hakim Pengadilan Pajak dalam Putusan PengadilanPajak No.Put.39948/PP/M.V/15/2012 halaman 70 paragrafke2 sebagai berikut: bahwa adapun pendapat Majelisterhadap tidak adanya perjanjian antara Pemohon Banding(PT
    Bahwa pada halaman 73 paragraf ke4 dari Putusan PengadilanPajak No.Put.39948/PP/M.V/15/2012, Majelis Hakim PengadilanPajak menyatakan bahwa berdasarkan penelitian Majelis,terjadinya rugi selisin kurs dari hutang afiliasi ini adalahberhubungan dengan saldo hutang yang dibahas per point a)dan hutanghutang lainnya pada afiliasi, akan tetapi PemohonBanding tidak memberikan jumlah perhitungan rugi selisin kurstersebut, sehingga tidak terlinat berapa saldo hutang dan jenisHalaman 58 dari 63 halaman.
Putus : 19-05-2010 — Upload : 17-02-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 116 K/MIL/2009
Tanggal 19 Mei 2010 — NYOMAN BUDIARTA
258 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Rosyid.Kami mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara ini.Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000, (Sepuluhridu rupiah).Membaca putusan Pengadilan Militer IIl12 Surabaya No.PUT/44K/PM.III12/AL/IV/2008 tanggal 1 April 2008 yang amar lengkapnya sebagaiberikut :Menyatakan : 1. Terdakwa tersebut di atas yaitu : Nyoman Budiarta, SermaKom Nrp 79518 telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana kejahatanPenganiayaan.2.
    Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesarRp.7.500,Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi II Surabaya No.PUT/36K/PMT.1III/BDG/AL/VII/2008 tanggal 22 Juli 2008 yang amar lengkapnya sebagaiberikut :1.Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukanoleh Terdakwa Nyoman Budiarta Serma Kom Nrp 79518.Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer IIIl12 Surabaya Nomor : PUT/44K/PM.III12/AL/IV/2008 tanggal 1 April 2008 sekedar mengenai pidananyasehingga menjadi sebagai berikut : Pidana
Putus : 16-06-2004 — Upload : 23-08-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 58/C/PK/PJK/2004
Tanggal 16 Juni 2004 — PT Apota Wibawa Pratama; Direktur Jenderal Pajak
15566 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Biaya Alat Tulis kantor Bahwa menurut Pemohon Banding biaya alat tulis kantor adalah sebesar Rp. 7.822.815,00 sedangkan menurut Terbanding Rp. 3.267.500,00 sehingga terdapatselisih Rp. 4.555.315,00 ;Jawaban Bahwa koreksi tersebut Pemohon Banding tidak menga kuinya karena yang benar adalah Rp. 7.822.815,00KAPPOS icsseeskarena semua buktinya ada dan telah Pemohon Bandingserahkan ke Terbanding ;Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajaktanggal 4 April 2003 No.Put.00779/PP/HT.V/15/2003 yangtelah
    Bangka Raya No.2 Jakarta Selatan, 12720,tidak dapat diterima ;Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap in casu putusan PengadilanPajak tanggal 4 April 2003 No.Put.00779/PP/HT.V/15/2003 diberitahukan kepada Pemohon Banding yang dikirimkan melalui pos pada tanggal 1 Mei 2003 kemudianterhadapnya oleh Pemohon Banding diajukan permohonanPeninjauankembali secara tertulis ke Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 28 Januari 2004 dengan disertai memori alasanalasannya
Putus : 05-06-2007 — Upload : 26-03-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 49C/PK/PJK/2007
Tanggal 5 Juni 2007 — PT. LANDMARK ; DIREKTUR JENDERAL PAJAK
5736 Berkekuatan Hukum Tetap
  • GatotSubroto No.4042, Jakarta 12190.Termohon Peninjauan Kembali, dahulu Terbanding;Mahkamah Agung tersebut,Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pembanding telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Pajak No.Put.08663/PP/MV/16/2006 tanggal 28 Juli 2006 yang telah berkekuatanhukum yang tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembalidahulu sebagai Terbanding dengan posita perkara sebagai berikut
    No. 49/C/PK/PJK/2007Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, tanpamempertimbangkan alasanalasan permohonan peninjauan kembali lainnyaMahkamah Agung menganggap cukup' alasan untuk mengabulkanpermohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : PT.LANDMARK tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Pajak No.Put.08663/PP/MV/16/2006 tanggal 28 Juli 2006 serta Mahkamah Agungmengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akandisebutkan dibawah ini;Menimbang
Putus : 28-10-2008 — Upload : 15-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 152C/PK/PJK/2007
Tanggal 28 Oktober 2008 — PT. GRAHA PERWIRA PRATAMA ; DIREKTUR JENDERAL PAJAK
2716 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 11.123.900.00 Pajak Pertambahan Nilai Yang Masih Harus Dibayar :Rp. 3.414.880.00Bahwa demikia Surat Banding ini Pemohon Banding buat dengansebenarnya agar dapat dipertimbangkan dan diputuskan seadiladilnyasesuai dengan perhitungan Pemohon Banding Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Kurang Bayar sebesar : Rp. 14.538.780.00, Kredit Pajaksebesar Rp. 11.123.900.00 dan Pajak Pertambahan Nilai yang masih harusdibayar sebesar Rp. 3.414.880.00;Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak tanggal 2 Maret2007 No.Put
    Keputusan Termohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) dengan Nomor KEP018/WPUJ.23/KP.0109/2006tanggal 30 Januari 2006 dan keberatan diterima sebagian dengan jumlahpajak yang masih harus dibayar sebesar Rp. 52.036.660.00.Bahwa atas keputusan tersebut Pemohon Peninjauan Kembali masihkeberatan dan mengajukan permohonan banding dengan surat nomor:186/GPPGPA/IV/2006 tanggal 6 April 2006.Bahwa permohonan banding Pemohon Peninjauan Kembali telahmendapatkan keputusan oleh Pengadilan Pajak dengan putusan No.Put
Putus : 08-07-2008 — Upload : 02-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 105B/PK/PJK/2006
Tanggal 8 Juli 2008 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK ; vs. PT. ATLAS COPCO INDONESIA, diwakili NAZIM ARGUBI Jabatan PRESIDEN DIREKTUR
3111 Berkekuatan Hukum Tetap
  • yang seharusnya: Jumlah(Rupiah)Objek PPh Pasal 4 ayat (2) menurut SPM yang 2.106.361 .328telah dilaporkanPPh Pasal 4 ayat (2) yang harus dibayar 163.521.767PPh Pasal 4 ayat (2) yang telah dibayar 163.521.767PPh Pasal 4 ayat (2) yang harus dibayar NIHIL Kesimpulanbahwa dari alasanalasan banding tersebut diatas, baik alasan materialmaupun formal, dengan ini Pemohon Banding mohon agar permohonanbanding Pemohon Banding dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak tanggal 8 Maret2006 No.Put
    Atlas CopcoIndonesia, NPWP : 01.832.342.8056.000, alamat : Cilandak CommercialEstate Gd. 203, Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap i.c. putusan Pengadilan Pajak tanggal 8 Maret 2006 No.Put.07755/PP/MV/25/2006 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan kembalidahulu Pemohon Banding pada tanggal 21 April 2006 kemudian terhadapnyaoleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding diajukanpermohonan peninjauan kembali
Putus : 27-02-2014 — Upload : 02-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 745/B/PK/PJK/2013
Tanggal 27 Februari 2014 — PT. KRESNA DUTA AGROINDO VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
2814 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Selama proses persidangan, Pemohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) telah dapat membuktikan bahwa atas objek sebesar Rp. 9.458.350.350merupakan biaya jasa konstruksi untuk pembangunan jalan/jembatan yangdikerjakan oleh pihak Kontraktor sehingga seharusnya bukan merupakan objekPPN Pasal 16C.Sebagaimana disebutkan di salinan resmi Putusan Pengadilan Pajak No.Put.26065/PP/M.VI/16/2010 yang diucapkan tanggal 24 September 2010Halaman 17 Alinea ke4 sampai dengan 6 yang menyebutkan bahwa:"Bahwa
    membahas danmeneliti mengenai dokumen faktur pajak yang diterbitkan olek pihak kontraktortersebut.h Mengenai Bukti BaruBerdasarkan Pasal 91 huruf b UU No. 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak,Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dapat mengajukanHalaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 745/B/PK/PJK/201310Permohonan peninjauan kembali apabila terdapat bukti tertulis baru yangpenting dan bersifat menentukan, dengan penjelasan sebagai berikut:e Pada Salinan Resmi Putusan Pengadilan Pajak No.Put
    597.12023 Lapangan Tenis 1 Kurang dari 200 55,057,01124 Rumah Karyawan G2 Tenaga Medis 1 Kurang dari 200 = 52,990,72325 Rumah Dokter Region Kaltim 1 Kurang dari 200 135,822,009Total 3,362,641,921 f Mengenai Bukti Baru:13Berdasarkan Pasal 91 huruf b UU No. 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak,Pemohon PK dapat mengajukan Permohonan peninjauan kembali apabilaterdapat bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menentukan, denganpenjelasan sebagai berikut:e Pada Salinan Resmi Putusan Pengadilan Pajak No.Put
Putus : 14-03-2008 — Upload : 12-09-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 86 K/MIL/2007
Tanggal 14 Maret 2008 — ARPEN RIZAL
4817 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebesarRp.5.000, (lima ribu rupiah).Membaca putusan Pengadilan Militer 103 Padang No.PUT/71K/PM03/AD/VIV2006 tanggal 19 Juli 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut :1.Menyatakan : Terdakwa tersebut diatas yaitu : Nama : ARPEN RIZALPangkat : KOPDA Nrp.3920039910171 terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana : DISERSI DIMASA DAMAP.Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :a.
    Barangbarang : Nihil.Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesarRp.5.000, (lima ribu rupiah).Memerintahkan Terdakwa ditahan.Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi Medan No.PUT/B69/K/AD/PMTVX1I/2006 tanggal 13 Desember 2006 yang amar lengkapnya sebagaiberikut :Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yangdiajukan oleh Terdakwa KOPDA ARPEN RIZAL NRP.3920039910171.Hal. 3 dari8 hal. Put. No. 86 K/MIL/20072.
Putus : 20-04-2011 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 554/B/PK/PJK/2010
Tanggal 20 April 2011 — PT. SURYASEMARANG SUKSES JAYATAMA VS DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,
239 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Gutitan 21 Semarang,berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 April 2010 ;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding ;melawan:DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAL beralamat di JalanJenderal Ahmad YaniBy Pass, Jakarta 13230 ;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding ;Mahkamah Agung tersebut ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarang PemohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak No.Put
    SD/0800005/FR tanggal 7 Desember 2007 ;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak No.Put. 21341/PP/M.XIV/19/2010, tanggal 07 Januari 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebutadalah sebagai berikut :Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur JenderalBea dan Cukai No. KEP1562/BC.8/2008 tanggal 24 Maret 2008 tentang Penetapan atasKeberatan terhadap SPKPBM No. S000532/SPKPN/WBC.06/KP.01/2008 tanggal 28Januari 2008, atas nama PT.
    Putusan Pengadilan Pajak No.Put. 21341/PP/M.XIV/19/2009, tanggal 7 Januari2010 diberitahukan kepada Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembaliyang dikirim melalui Kantor Pos Jakarta Pusat Cap Pos tanggal 5 Maret 2010, kemudianterhadapnya oleh Pemohon Banding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan suratkuasa khusus tanggal 14 April 2010 diajukan permohonan peninjauan kembalisecara tertulis sebagaimana ternyata dari akta permohonan peninjauan kembaliNo.PKA297/SP.52/AB/IV/2010 yang dibuat
Putus : 12-05-2010 — Upload : 18-02-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 139 K/MIL/2009
Tanggal 12 Mei 2010 — NOOR AKHMAD
2212 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesarRp.15.000, (lima belas ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Militer IIl10 Semarang No.PUT/35K/PM.II10/AD/V/2008 tanggal 7 Mei 2008 yang amar lengkapnya sebagaiberikut :1.Menyatakan :Terdakwa Kapten Inf Noor Akhmad Nrp 522686, terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :Setiap orang dilarang membeli hasil hutan yang diduga berasal darikawasan hutan yang diambil secara tidak sah.Memidana Terdakwa oleh karena itu
    Purnomo.Tetap melekat dalam berkas perkara.Barangbarang : 2 (dua) lembar foto mobil Mitsubishi Colt T 120 SS Nopol H7870 RH.Tetap melekat dalam berkas perkara.Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesarRp.10.000 (sepuluh ribu rupiah).Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi Il Jakarta No.PUT/60K/BDG/PMTII/AD/XI/2008 tanggal 18 November 2008 yang amar lengkapnyasebagai berikut :Menyatakan : 1.
Putus : 23-12-2005 — Upload : 21-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 25/B/PK/PJK/2004
Tanggal 23 Desember 2005 — Direktur Jendral Pajak ; PT. Bumi Sumber Sari Sakti
6649 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menurut amar putusan Majelis memutuskan mengabulkan seluruhnyabanding Pemohon Banding, namun dalam kenyataannya berdasarkan prosespersidangan dengan pembuktian putusan tersebut telah bertentangan denganPasal 80 huruf a dan b, sehingga mengabulkan melebihi apa yang dituntutoleh Wajib Pajak ;Dalam diktum Putusan No.Put.00755/PP/M.
    Selain itu Ralat Putusan No.Put.00755/PP/M.VII/18/2003 R tanggal 25 Juli2003 juga mengandung kelemahan karena dasar hukumnya tidak ada,sedangkan dalam Ralat Putusan tersebut ternyata memasukkan muatan yangbersifat material yang tidak pernah dibahas dalam sidangsidang sebelumnyasehingga pada akhirnya merubah ketetapan pajak terutang. Seharusnya ralattersebut hanya berkenaan dengan kesalahan tulis/ketik atau kesalahan hitung(mathermatical fault, penambahan, pembagian, perkalian, pengurangan dll.)
Putus : 30-10-2009 — Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 114/B/PK/PJK/2006
Tanggal 30 Oktober 2009 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK, ; P.T. NEWMONT MINAHASA RAYA,
3317 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No.114/B/PK/PJK/2006709.939.072 702.201.738 Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan PajakJakarta No.Put.07506/PP/M.III/16/2006 tanggal 2 Februari 2006yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagaiberikut :Mengabulkan seluruh permohonan bandingPemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor : KEP24/WP J.07/BD.05/2005 tanggal 7 Januari 2005tentang Keberatan atas Ketetapan PajakNihil Pajak Pertambahan Nilai Masa PajakNovember 2003, Nomor00004/507/03/056/04 tanggal 8 April
    No.114/B/PK/PJK/2006 Pajak Masukan dapatdikreditkan Rp.709.939.072,00 Dibayar dengan NPWPsendiri Rp. 0,00Jumlah Pajak yang dapatdikreditkanRp.709.939.072,00PPN yang lebih dibayarRp.702.201.738,00Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusanPengadilan Pajak Jakarta No.Put.07506/PP/M.III/16/2006tanggal 2 Februari 2006 diberitahukan kepada Terbanding yangdikirim melalui Kantor Pos Jakarta Pusat Stempel Pos padatanggal 24 Februari 2006, kemudian terhadapnya
    Dengan perkataan lain, Undangundang Perpajakan berlaku secara umum kecuali diatursecara khusus dalam Kontrak Karya yang telah disetujuloleh Pemerintah tersebut ;Bahwa selain itu, pernyataan Termohon PeninjauanKembali/ Pemohon Banding dalam surat permohonanbandingnya (sebagaimana tertulis dalam PutusanPengadilan Pajak No.Put.07506/PP/M.III/16/2005 tanggal 2Februari 2006 halaman 4 alinea ke2) yang menyatakanbahwa Kontrak Karya dapat mengalahkanperaturan/ketentuan Pasal 4A ayat (2) UndangUndang No.8Tahun
Putus : 08-12-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 740/B/PK/PJK/2015
Tanggal 8 Desember 2015 — PT. TIRA ANDALAN STEEL vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
3820 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Putusan Pengadilan Pajak No.Put. 39779/PP/M.VIII/99/2012tanggal 13 Agustus 2012, yang kami mohonkan Peninjauan Kembaliyang bunyi putusannya sebagai berikut:Menyatakan permohonan Gugatan Penggugat terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP1135/WPuJ.20/2011 tanggal 12Halaman 5 dari 14 halaman.
    menyatakan permohonan Peninjauan Kembalidapat diajukan antara lain berdasarkan alasan sebagai berikut Apabilaterdapat suatu putusan yang nyatanyata tidak sesuai dengan ketentuanperundangundangan yang berlaku.Bahwa Pasal 92 ayat (3) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002,tentang Pengadilan Pajak menyatakan Pengajuan PermohonanPeninjauan Kembali berdasarkan alasan sebagai dimaksud Pasal 91huruf c huruf d dan huruf e dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulansejak putusan dikirim.Bahwa Putusan Pengadilan Pajak No.Put
    berlaku.Bahwa kekhilapan dan kekeliruan hukum Majelis Hakim yang nyatanyatatersebut terdapat kekeliruan, dalam pertimbangan hukum yangbertentangan atau tidak sesuai dengan hukum dan perundangundanganyang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf e UndangUndangNomor 14 Tahun 2002, tentang Pengadilan Pajak sehinggamenghasilkan putusan yang tidak adil yang dapat merugikan Wajib Pajakyang tidak salah.Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali membaca, memeriksa danmeneliti Putusan Pengadilan Pajak No.Put
Putus : 28-02-2011 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 103/B/PK/PJK/2009
Tanggal 28 Februari 2011 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. NEWMONT MINAHASA RAYA
2512 Berkekuatan Hukum Tetap
  • NEWMONT MINAHASA RAYA, beralamat di MenaraRajawali Lt. 26, Jalan Mega Kuningan Lot # 5.1, Kawasan MegaKuningan, Jakarta 12950 ;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding ;Mahkamah Agung tersebut ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak No.Put.14206/PP/M.III/16/2008, tanggal 30 Mei 2008 yang telah berkekuatan hukumtetap, dalam perkaranya
Putus : 28-02-2011 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 102/B/PK/PJK/2009
Tanggal 28 Februari 2011 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. NEWMONT MINAHASA RAYA
2010 Berkekuatan Hukum Tetap
  • NEWMONT MINAHASA RAYA, beralamat di MenaraRajawali Lt. 26, Jalan Mega Kuningan Lot # 5.1, Kawasan MegaKuningan, Jakarta 12950 ;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding ;Mahkamah Agung tersebut ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak No.Put.14210/PP/M.III/16/2008, tanggal 30 Mei 2008 yang telah berkekuatan hukumtetap, dalam perkaranya
Putus : 27-04-2011 — Upload : 15-09-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 101 K/MIL/2009
Tanggal 27 April 2011 — NGATIMIN
3116 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Satu. buah plastik berisi 3 (tiga) paket sabusabumasing masing seberat 0,27 (nol koma dua tujuh) gram,0,39 (nol koma tiga sembilan) gram, dan 0.3 (nol komatiga) gram.Dimusnahkan.Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp.7.500, (tujuh ribu lima ratus rupiah).Membaca putusan Pengadilan Militer IIIl 18 Madiun No.PUT/25 K/PM.I11 13/AD/V/2008 tanggal 30 Mei 2008 yang amarlengkapnya sebagai berikut1.
    Militer Bahwa khusus tentang dompet warna putih hijau hitam diatas genteng, tidak dapat dipastikan adalah milik siapa,karena dompet plastik model tersebut (sesuai photobarang bukti) bukan dompet laki laki, karenanya tidakdapat dikatakan adalah pasti dompet Terdakwa, karenanyadakwaan berkaitan dengan hal tersebut kepada Terdakwaharus dikesampingkan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat,bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi II Surabaya No.PUT
    /BDG/AD/I/2009 tanggal 7 Januari 2009 yangmenguatkan putusan Pengadilan Militer III 13 Madiun No.PUT/25 K/PM.II1 13/AD/V/2008 tanggal 30 Mei 2008 tidakdapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkandan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebutyang amarnya sebagaimana tertera di bawah ini ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi PemohonKasasi/ Oditur Militer dikabulkan dan TermohonKasasi/Terdakwa tetap dipidana, maka TermohonKasasi/Terdakwa dibebankan untuk membayar
Putus : 23-02-2010 — Upload : 21-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 113 B/PK/PJK/2005
Tanggal 23 Februari 2010 — PT. BENTENG PANCA SANTIKA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
3321 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Put.No. 113 B /PK/PJK/2005tanggal 01 Juli 2005 No.Put. 05851/ PP / M.VI /16/2005yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagaiberikutMengabulkan sebagian permohonan banding PemohonBanding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP061/WPJ.23/KP.0409/2004, tanggal 28 Mei 2004 mengenaiKeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Masa Januari s.d. Desember2002 Nomor 00033/207/02/524/04, tanggal 11 Februari2004, atas nama : PT.
    .0.00 Jumlah Pajak Keluaran yang dipungut sendiri Rp.371.742.000,00Pajak yang dapat diperhitungkan Rp.87.190.000,00 PPN Yang Kurang Bayar Rp.284.552.000,00Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikanke masa pajak berikutnya Rp.0,00PPN Yang Kurang Dibayar Rp.284.552.000,00Sanksi AdministrasiBunga Pasal 13 (2) KUP Rp.105.760.300,00Jumlah yang masih harus dibayar Rp.390.312.300,00Menimbang, bahwa = sesudah putusan yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap i.c. putusan PengadilanPajak tanggal 01 Juli 2005 No.Put
Putus : 19-08-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 48/B/PK/PJK/2013
Tanggal 19 Agustus 2013 — PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VIII VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
3523 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No.Put.0109/PP/A/M.II/16/2002 tanggal 26 April 2002; 2.No.Put.13657/ PP/M.I/16/2008 tanggal 26 April 2008; 3.
    No.Put.13658/PP/M.I/16/2008 tanggal 26 April 2008);Bahwa betapa pentingnya masalah pembahasan akhir pemeriksaan tentu sudahsama sama kita maklumi terutama sejak berlakuknya UU Nomor 28 Tahun 2007,sehingga pencantuman persetujuan Wajib Pajak atas hasil pemeriksaan harusdidasarkan pertimbangan yang sangat hati hati agar tidak menimbulkan kerugianbagi Wajib Pajak;Bahwa dalam Lampiran surat Nomor : PHP70/WPJ.19/KP.0305/2010 (DaftarTemuan Pemeriksaan Pajak Tahun 2008), hasil pemeriksaan PPN yangdiberitahukan