CITRA MULIA PERKASA, berkedudukan di Dusun Sioteng, KelurahanPagaitan, Kecamatan Ogodeide, Kabupaten Tolitoli, ProvinsiSulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor21/Pdt.G.S/2020/PN Tli tanggal 6 Oktober 2020 tentang Penunjukan Hakim Tunggal;Setelah membaca Surat Gugatan yang diajukan Penggugat;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung(Perma) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan

Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor21/Pdt.G.S/2020/PN.Tli dalam register perkara;3. Memerintahkan pengambilan sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat;Demikianlah ditetaokan pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020, oleh YudithFitri Dewanty, S.H., sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa danmemultus perkara ini;Panitera Pengganti, Hakim,Vincencius Tambariki Yudith Fitri Dewanty, S.H.Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 16/Pat.P/2020/PN Tli

,tanggal 18 Maret 2019, dengan amar sebagai berikut: Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ,Pembanding Il semula Tergugat VI, Pembanding III semula Tergugat IV,Pembanding IV semula Tergugat VII, Pembanding V semula Tergugat Il,dan Pembanding VI semula Tergugat III:Dalam Provisi: Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor21/Pdt.G/2017/PN Tnr., tanggal 9 Oktober 2018 yang dimohonkanbanding tersebut;Dalam Eksepsi: Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb

Nomor21/Pdt.G/2017/PN Tnr., tanggal 9 Oktober 2018 yang dimohonkanbanding tersebut;Dalam Pokok Perkara: Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor21/Pdt.G/2017/PN Tnr., tanggal 9 Oktober 2018 yang dimohonkanbanding tersebut;Dengan Mengadili Sendiri: Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapatditerima; Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biayaperkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkatbanding ditetapbkan sebanyak Rp150.000,00

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor21/Pdt.G/2017/PN Tnr., tanggal 9 Oktober 2018;5.

Sei Rampah Kab.Halaman dari 21 Putusan Nomor : 21/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Tbt.Serdang Bedagai Sumatera Utara,berdasarkan Penetapan Hakim Nomor21/Pid.Sus.Anak/2017/PNTht;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor21/Pid.SusAnak/2017/PN TBT tanggal 12 Oktober 2017 tentang penunjukan Hakim;Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara dari Kejaksaan Negeri SerdangBedagai No: B120/N.2.14/Epp.2/10/2017 tanggal 12 Okteber 2017;Telah membaca Laporan Penelitian Kemasyarakatan Bapas Tebing Tinggitanggal

Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor21/G/2017/PTUNJBI, tanggal 11 April 2018, yang dimohonkan banding;3. Berkas Perkara, suratsurat bukti dan suratsurat lain yang berhubungandengan sengketa ini; 2ee ene n nnn ene nen nn nen nnn nennnnnnnenneenens4.

Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara MedanNomor 123/Pen.HS/2018/PT.TUNMDN, tanggal 6 Agustus 2018, tentangPenetapan Hari SidanG; omen nn nnnnnnnemnn nn enn nn nnmnme nance nnnnmnmensTENTANG DUDUK SENGKETA Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMedan mengambil alin keadaankeadaan dan duduk sengketa sebagaimanadisebutkan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor21/G/2017/PTUNJBI tanggal 11 April 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Pemberitahuan dan Penyerahan MemoriBanding Nomor 21/G/2017/PTUNJBI pada tanggal 7 Mei 2018; Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Tergugat/Pembanding,Penggugat/Terbanding telan mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 21Mei 2018, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jambipada tanggal 21 Mei 2018 dan telah diberitahukan kepada Tergugat/PembandingHalaman 4, Putusan Nomor : 123/B/2018/PT TUNMDNFormul02/proksi01/KIMdengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor21

gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (NietOntvankelijk Verklaard);Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlahRp2.235.000,00 (dua juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);Menimbang, bahwa dari Akta Pernyataan Permohonan BandingNomor 3/Akta.Pdt.B/2021/PN Pyh yang dibuat oleh Panitera PengadilanNegeri Payakumbuh, ternyata bahwa pada tanggal 5 April 2021 kuasa ParaPembanding semula Para Penggugat telah mengajukan permohonanbanding terhadap putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor21

Membebankan biaya perkara banding ini kepada Pembanding.Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelahmemeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara bersertasalinan resmi putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor21/Pdt.G/2020/PN Pyh tanggal 23 Maret 2021, memori banding dari ParaPembanding semula Para Penggugat dan kontra memori banding dari ParaTerbanding semula Para tergugat ternyata tidak ada halhal baru yang perludipertimbangkan lagi, semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis

Hakimtingkat pertama dengan tepat dan benar berdasarkan faktafakta hukumdipersidangan;Menimbang, bahwa dengan demikian alasanalasan banding/keberatan yang dikemukakan oleh kuasa Para Pembanding semula ParaPenggugat dalam memori bandingnya tidak dapat melemahkan ataumembatalkan putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor21/Pdt.G/2020/PN Pyh tanggal 23 Maret 2021 yang dimohonkan bandingtersebut, sehingga oleh karenanya memori banding dari kuasa ParaPembanding semula Para Penggugat tersebut haruslah

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor21/Pdt.G/2020/PN Pyh tanggal 23 Maret 2021 yang dimohonkan bandingtersebut.3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayarbiaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat bandingditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 oleh kamiH. Rohendi S.H.

Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor21/G/2017/PTUN Mdo, hari Rabu tanggal 13 September 2017, yangdimohonkan banding;3.

memutuskan pokokperkara telah tepat dan benar oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Makassar mengambil alih pertimbangan Majelis HakimPengadilan Tata Usaha Negara Manado tersebut menjadi pertimbangan MajelisHakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam memutusperkara ini di tingkat banding;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atasbahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manadotelah tepat dan benar dengan demikian putusan perkara Nomor21

Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor21/G/2017/PTUN Mdo. tanggal 13 September 2017 yang dimohonkanbanding tersebut;3.

Pdt.SusMerek/2020/PN Niaga Jkt.PstDEMI KEADILAN BERDASARKAN KET UHANAN YANG MAHA ESAKami, Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri JakartaPusat yang memeriksa dan mengadili perkara Hak Kekayaan IntelektualMerek;Setelah Membaca:1.Penetapan Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,tanggal 23 April 2020, Nomor 21/Pdt.SusMerek/2020/PN Niaga Jkt.Pst,tentang penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;Penetapan Hakim Ketua Majelis, tertanggal 23 April 2020, Nomor21

Menyatakan sah Pencabutan Gugatan yang terdaftar di KepaniteraanPengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor21/Pdt.SusMerek/2020/PN Niaga Jkt.Pst;3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat untuk mencatat perintah pencabutan tersebut di dalamRegister perkara;4.

Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor21/G/2020/PTUN.Mdo, tanggal 19 Nopember 2020, yang dimohonkan banding;3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMakassar Nomor 44/PEN.HS/2021/PTTUN Mks, tanggal 12 April 2021, tentangMusyawarah Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;4.

Tinggi Tata Usaha NegaraMakassar, Nomor 44/PEN.HS/2021/PTTUN Mks, tanggal 12 April 2021, tentangPersidangan yang terbuka untuk umum untuk pembacaan putusan5, Berkas perkara banding yang di dalamnya berisi kelengkapan suratsurat yangberkaitan sebagaimana tersebut dalam bundel A dan bundel B serta suratsuratlain yang berhubungan dengan sengketa ini;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMemperhatikan dan menerima keadaankeadaan mengenai duduk perkara sepertiterurai dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor21

Putusan Nomor 44/B/2021/PTTUN Mks.Penggugat Prinsipal, Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa HukumTergugat II Intervensi;Menimbang, bahwa sesuai Akta Permohonan Banding Nomor21/G/2020/PTUN.Mdo, Penggugat/Pembanding telah menyatakan bandingterhadap putusan tersebut pada tanggal 30 Nopember 2020 maka permohonanbanding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) harisebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 123 ayat (1) UndangUndang Nomor 5Tahun 1986, tentang Peradilan Tata

., tanggal 30 Agustus 2019tentang Penunjukan Panitera Pengganti;Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor21/G/2019 /PTUN. SBY tanggal 24 Juni 2019 ; PUTUSAN NO. 198/B/2019/PTTUN.SBYHalaman 2 dari 9 halaman3. Berkas perkara banding yang berisi kelengkapan suratsurat tersebutdalam Bundel A dan Bundel B, serta suratsurat lain yangberhubungan dengan sengketa tata usaha negara ini; 4.

Bandingtertanggal 1 Juli 2019, permohonan banding tersebut telah diberitahukankepada Tergugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan PernyataanBanding Nomor : 21/G/2019/PTUN.SBY. tertanggal 1 Juli 2019 ;Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat/ Pembanding mengajukanmemori banding tertanggal 30 Juli 2019 yang diterima di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 30 Juli 2019 dantelah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding sesuai dengan SuratPemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor21

mohon agar Majelis HakimPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya supaya memutuskanPUTUSAN NO. 198/B/2019/PTTUN.SBYHalaman 4 dari 9 halamanyang pada intinya : Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya Nomor: 21/G/2019/PTUN.SBY, tanggal 24 Juni 2019 ;Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Surabaya kepada para pihak telah diberikesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara dengan SuratPemberitahuan untuk Melihat Berkas Perkara Nomor21

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan Pencabutan terhadapberkas perkara perdata Gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan PengadilanNegeri Teluk Kuantan dengan Nomor Register 21/Pdt.G/LH/2019/PN Tlk secaraHalaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 21/Pdt.G/LH/2019/PN TIktertulis yang dituangkan dengan surat tanggal 20 Mei 2020 surat Nomor :11/YRM/V/2020dan dibacakan pada persidangan hari Kamis, tanggal 28 Mei 2020yang pada pokoknya menyatakan :Penggugat menyatakan mencabut gugatan dalam Perkara Register Nomor21

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Gugatan Nomor21/Pdt.G/LH/2019/ PN Tlk dari Penggugat;2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Teluk Kuantan untukmencoret perkara gugatan Nomor 21/Pdt.G/LH/2019/PN Tlk tersebut, daridalam daftar register perkara;3.

tanggal 15 Desember 2020 dan kepada Terbanding/ semula Pembantahserta kepada Turut Terbanding/ semula Turut Terbantah Tersita telah diberikankesempatan untuk memeriksa berkas sebagaimana dalam relaas pemberitahuandan dan memeriksa berkas, masing masing pada hari Jumat tanggal 11Desember 2020;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding/ semulaTerbantah Penyita telah diajukan pada tanggal 03 Nopember 2020 terhadapPutusan Pengadilan Negeri Sampit Klas IB Perkara Perdata Nomor21

wajib diajukan oleh Pemohon banding, demikian jugaHalaman4 dari 8 Putusan Nomor 13/PDT/2021/PT PLKkontra memori banding, oleh karena itu permohonan banding sah dan dapatditerima dan perkara diperiksa ulang secara keseluruhan (vide Putusan MA No.663 K/Sip/1971 dan Putusan MA No. 3135 K/Pdt/1983);Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membacadan mempelajari berkas perkara tersebut beserta suratsurat yang terlampir,salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sampit Klas IB Perkara Perdata Nomor21

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor21/Pdt.Bth/2020/PN.Spt tanggal 26 Oktober 2020;3. Menghukum Pembanding/ semula Terbantah Penyita untuk membayar biayaperkara di Tingkat Banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh riburupiah);Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Tingg!

Nyak Arif Dusun Melur, Gampong Belakang,Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat;Pengadilan Negeri tersebut;Telanh membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri MeulabohNomor 21/Pdt.G.S/2018/PN Mbo, tanggal 2 Juli 2018 tentang PenunjukanHakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;Telah membaca Penetapan Hakim yang mengadili perkara Nomor21/Pdt.G.S/2018/PN Mbo tanggal 3 Juli 2018 tentang penetapan Hari sidang;Telah membaca relas panggilan yang telah disampaikan oleh jurusitasecara sah dan

permohonan dari Penggugat melalui kuasa hukumnyayang disampaikan dalam persidangan Perihal Pencabutan Gugatan SederhanaNomor 21/Pdt.G.S/2018/PN Mbo tanggal 25 Juni 2018;Halaman 1 dari 3 penetapan Nomor 21/Pdt.G.S/2018/PN Mbo.Menimbang bahwa para pihak telah di panggil secara sah dan patut danpihak tergugat tidak hadir ke persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan;Menimbang, bahwa Pihak Penggugat melalui kuasa hukumnya telahmengajukan Permohonan pencabutan perkara gugatan sederhana Nomor21

Isumeng, Tempat tanggal lahir Wette, 25 / 04 / 1924, jenis kelamin lakilaki,tempat tinggal dahulu Ugi Baru, Desa Ugi Baru, Kecamatan Wonomulyo,sekarang Ugi Baru, Desa Ugi Baru, Kecamatan Mapilli, pekerjaan ibu rumahtangga, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;Pengadilan Negeri Tersebut;Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali tanggal 2Oktober 2018 Nomor 21/Pdt.G.S/2018/PN.Pol. tentang Penunjukan Hakim;Setelah membaca Penetapan Hakim tanggal 2 Oktober 2018 Nomor21/Pdt.G.S/2018

/PN.Pol. tentang Penetapan hari sidang;Setelah membaca Berkas Gugatan Perkara Perdata Nomor21/Pdt.G.S/2018/PN.Pol.

Srl.Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pada hariSenintanggal O06 Januari 2020, Penggugat datang menghadap KuasaHukumnya di persidangan, selanjutnya pada persidangan tersebut KuasaHukum Penggugat mengajukan Permohonan Pencabutan Perkara Nomor21/Pdt.G/2019/PN Srl.

M.H. masingmasing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat PenetapanKetua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor21/Pen.Pdt.G/2019/PN Srl. tanggalHalaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 21/Padt.G/2019/PN Srl.08 November 2019, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 13Januari 2020 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketuadidampingi para Hakim Anggota dengan dihadiri oleh DEDEK MARINTABARUS, S.H.

Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, anak bermasalah denganhukum dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa anak bermasalah dengan hukum telah didakwa olehPenuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat(1) ke4 KUHPidana jo Pasal 81 ayat (2) UndangUndang Nomor 11 tahun 2012 tentangSistem Peradilan Anak, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor21

Sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatuyang merupakan bahagian dari harta benda yang mempun yai nilai ekonomis ;Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor21/Pid.SusAnak/201 6/PN PbrMenimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dipersidanganbahwa Anak Amel Lia Als.

Beni Bin Samadi untukmenjualkan sepeda motor tersebut ke daerah lipatkain ;Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor21/Pid.SusAnak/2016/PN PbrMenimbang, bahwa dari uang hasil penjualan sepeda motor curian tersebutdibagi 4 dengan bagian masingmasing yakni saksi saksi Beni Herianto Als.

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anakbermasalah dengan Hukum dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;Menetapkan Anak bermasalah dengan Hukum tetap berada dalam tahanan;Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah rekaman CCTV Home Stay Pondok Harmony.Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor21/Pid.SusAnak/201 6/PN PbrTetap terlampir dalam berkas perkara. 1 (satu) helai celana jeans warna biru merk Prada.Dirampas untuk dimusnahkan6.

Delismawati Rinaldi Triandiko, S.H., M.HHalaman 19 dari 19 Putusan Nomor21/Pid.SusAnak/201 6/PN Pbr

Pekanbaru tanggal 4 Maret 2021 Nomor 51/PDT/2021/PT PBR, Tentangpenunjukan Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkaratersebut ditingkat banding;Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 51/PDT/2021/PT PBRTelah membaca berkas perkara tanggal 19 Januari 2021 Nomor21/Pdt.G/2020/PN.Rhl, serta suratsurat yang bersangkutan denganperkara ini :TENTANG DUDUK PERKARA :Menerima dan mengutip keadaankeadaan mengenai dudukperkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan PengadilanRokan Hilir

Nomor21/Pdt.G/2020/PN Rhi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan NegeriRokan Hilir; Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepadaTerbanding dahulu Penggugat tanggal 5 Pebruari 2021;Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut disertaidengan memori banding tertanggal 16 Pebruari 2021 yang diterimadi Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 16 Pebruari 2021; Memoribanding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semulaPenggugat tanggal 19 Pebruari 2021;Menimbang, bahwa kepada para pihak telah

diajukan olehPembanding semula Tergugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dandengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undangundang,maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat dalam memoritertanggal 16 Pebruari 2021 yang pada pokoknya berbunyisebagai berikut :Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 51/PDT/2021/PT PBRMenerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding tersebut;Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor21

Gugatan Penggugat Kabur Karena Penggugat Tidak Memiliki LegalStanding;Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan TataUsaha Negara Tanjungpinang dengan Putusan Nomor21/G/2017/PTUNTPI, tanggal 14 Maret 2018, kemudian di tingkat bandingputusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMedan dengan Putusan Nomor 108/B/2018/PT.TUNMDN, tanggal 26 Juli2018 dan di tingkat kasasi putusan tersebut dikuatkan oleh MahkamahAgung dengan putusan Nomor 612 K/TUN/2018, tanggal 21 November2018

terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 31 Desember 2018,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali disertai dengan alasanalasannya yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinangtersebut pada tanggal 27 Juni 2019:Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali disertai dengan pengajuan novum sebagaimana BeritaAcara Sidang Pengambilan Sumpah atas Penemuan Bukti Baru Nomor21

memberikan putusan sebagai berikut:1.Menerima Permohonan dan Memori Peninjauan Kembali ini untuksebagian dan/atau seluruhnya;Menyatakan alasanalasan dan tuntutan Peninjauan Kembali dariPemohon Peninjauan Kembali ini dapat diterima;Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor612 K/TUN/2018, tertanggal 21 November 2018 Juncto PutusanPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor108/B/2018/PT.TUNMEDAN tertanggal 26 Juli 2018 Juncto PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor21

2020 dalam persidanganPengadilan Negeri Mataram yang terbuka untuk umum yang memeriksa danmengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap :BERNARD ADONIA P.PANE, SE,pekerjaan Direktur PT.BPR RamotGanda, alamat Jl.Ahmad Yani No.15 Narmada, LombokBarat;dalam kedudukannya selaku wakil dari PT.BPR Ramot Ganda,berkedudukan di Jalan Ahmad Yani No.15 Narmada, Lombok Barat,berdasarkan Surat Tugas Nomor : 02/ST.GS/BPR.RG/IX/2020 tanggal 8September 2020, menurut surat gugatan perkara Nomor21

/Pdt.GS/2020/PN.Mir sebagai Penggugat ;DANSUMARNI, tempat/tanggal lahir, Karang Subagan, 1 Juli 1970, JenisKelamin Perempuan, bertempat tinggal di Dusun Karang SubaganRt.005,Kelurahan Pemenang Barat, Kecamatan Pemenang, KabupatenLombok Utara, pekerjaan Pedagang ;ROZIANTO, tempat/tanggal lahir, Karang Subagan, 31 Desember 1992,Jenis Kelamin Lakilaki, bertempat tinggal di Dusun Karang SubaganRt.005,Kelurahan Pemenang Barat, Kecamatan Pemenang, KabupatenLombok Utara,menurut surat gugatan perkara Nomor21

Mayjen S.Parman No. 84 Kota KendariSulawesiTenggara, semula disebut sebagai Penggugatsekarang Terbanding.Pengadilan Tinggi tersebut,Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yangberhubungan dengan perkara ini :TENTANG DUDUKNYA PERKARAMengutip serta memperhatikan uraianuraian tentanghal yang tercantum dalam turunan resmi putusan pengadilanNegeri Kolaka tanggal 19 Mei 2011 Nomor21/Pdt.G/2010/PN.KLk yang amar selengkapnya berbunyi sebagaiberikut :I.

Menghukum PARA TERGUGAT KONVENSI / PARAPENGGUGAT DALAM REKONVENSI tersebut untukmembayar segala biaya yang timbul dalampemeriksaan perkara ini yang terhitung sebesarRp.276.000, (dua ratus tujuh puluh enam ribuPUPAE) go mon rm win in wn omMembaca akta pernyataan Permohonan Banding yangdibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kolaka yang menyatakanbahwa pada tanggal 23 Mei 2011 Tergugat/Pembanding telahmengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus' olehPengadilan Negeri Kolaka tanggal 19 Mei 2011 Nomor21

Keberatan/dahulu Pemohon Informasi untukmembayar biaya perkara sejumlah Rp. 254.000,00 (dua ratus lima puluhempat ribu rupiah.Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraSerang tersebut diucapkan dengan dihadiri Pemohon Keberatan pada tanggal30 Agustus 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Keberatan melaluikuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2017, diajukanpermohonan kasasi secara lisan pada tanggal 13 September 2017,sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor21

Bahwa benar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor21/G/KI/2017/PTUNSRG baru kami terima pada hari Senin, tanggal 4Halaman 7 dari 16 halaman.

Putusan Nomor 521 K/TUN/KI/2017prosedur dan seharusnya ditolak oleh Komisi Informasi Provinsi Banten.Dengan demikian, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor21/G/KI/2017/PTUNSRG Juncto Putusan Komisi Informasi Provinsi BantenNomor 005/I/KIBANTENPS/2017 sangatlah layak dan pantas untukdibatalkan;.

Dengan demikian, Putusan Pengadilan TataUsaha Negara Serang Nomor 21/G/KI/2017/PTUNSRG Juncto PutusanKomisi Informasi Provinsi Banten Nomor 005/I/KIBANTENPS/2017sangatlah layak dan pantas untuk dibatalkan;Bahwa benar pada amar Putusan Poin 1 (satu) Putusan Nomor21/G/K1/2017/PTUNSRG Majelis Hakim Menolak PermohonanKeberatan dari Pemohon Keberatan, padahal pada halaman 47 Putusana quo Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkanpertimbangan pada halaman 4547 Putusan a quo, maka Majelis Hakimberpendapat

Keberatan Pemohon telah memenuhi syaratsyarat formal....Dengan demikian, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor21/G/KI/2017/PTUNSRG Juncto Putusan Komisi Informasi Provinsi BantenNomor 005/I/KIBANTENPS/2017 sangatlah layak dan pantas untukdibatalkan;Halaman 14 dari 16 halaman.