Ditemukan 127 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : oyon ozan ogan olin osin omon odon ojon obon
Pengadilan PN PALANGKARAYA Perdata
Register : 16-08-2016 — Putus : 22-03-2017 — Upload : 27-03-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk
Tanggal 22 Maret 2017 — Penggugat: 1.Arie Rompas 2.Kartika Sari 3.Fatkhurrohman 4.Afandi 5.Herlina 6.Nordin 7.Mariaty Tergugat: 1.Negara Republik Indonesia Cq. Presiden Republik Indonesia 2.Negara Republik Indonesia Cq. Presiden Republik Indonesia Cq Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia 3.Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Presiden Republik Indonesia Cq. Menteri Pertanian Republik Indonesia 4.Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Presiden Republik Indonesia Cq. Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia 5.Negara Republik Indonesia Cq. Presiden Republik Indonesia cq Menteri Kesehatan Republik Indonesia 6.Negara Republik Indonesia Cq. Presiden Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia cq Gubernur Kalimantan Tengah 7.Negara Republik Indonesia Cq. Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
2543 — 3239
  • amdal danUKLUPL;Menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam nasional danemisi gas rumah kaca;Mengembangkan standar kerja sama;Mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemarandan/atau kerusakan lingkungan hidup;Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai sumber dayaalam hayati dan nonhayati, kKeaneragaman hayati, sumber dayagenetic dan keamanan hayati produk rekayasa genetik;Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai pengendaliandampak perubahan iklim dan perlindungan lapisan ozon
    Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai pengendaliandampak perubahan iklim dan perlindungan lapisan ozon;k. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai B3, limbah sertalimbah B3. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai perlindunganlingkungan laut;m. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai pencemarandan/kerusakan lingkungan hidup lintas batas Negara;n.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 14-08-2018 — Putus : 29-10-2019 — Upload : 11-12-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 448/Pdt.G/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 29 Oktober 2019 — Penggugat:
MIRLANNI SANTOSO
Tergugat:
1.PT. Bank Bumi Arta, Tbk.
2.PT. Balai Lelang Surya
3.PT. Metro Mas Mandiri
Turut Tergugat:
Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat
225 — 311
  • Rasuna Said, Karet Kuningan,Setiabudi Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 September2018, dan untuk Tergugat IV datang menghadap Kuasa Hukumnya Ozon RizkaR. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU 991/MK.6/2018 tertanggal14 September 2018;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaiandiantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjukMakmur, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 26-08-2019 — Putus : 09-04-2020 — Upload : 08-05-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 171/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 9 April 2020 — Penggugat:
1.Steven Hui (dahulu bernama Setiawan Harjono)
2.Xu Jing Nan (dahulu bernama Hendrawan Haryono)
Tergugat:
Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Daerah Khusus Istimewa Jakarta
646 — 1058
  • ., Kepala Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Jakarta ;Ozon Rizka Rizaludin, Pelaksana pada KPKNL Jakarta I;Rinaldo Alexandro Palit, S.H., Pelaksana pada KPKNLJakarta I;Nur Fitriana, Pelaksana pada KPKNL Jakarta I;Waode Ernawati Ajasma, Pelaksana pada KPKNLJakarta I;Leila Yuniar Firdausi, S.H., LL.M., Penanganan PerkaraTk. pada Subbagian Advokasi IIA, Biro Advokasi, Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan;Haenry Waskito Jati, S.H., Penanganan Perkara Tk.
Pengadilan PN PALEMBANG Perdata
Upload : 17-10-2017
Putusan PN PALEMBANG Nomor 234/Pdt.G/LH/2016/PN Plg
KLHK sebagai Penggugat PT. WAIMUSI AGROINDAH, sebagai tergugatr
855 — 520
  • Bertambahnya emisi gas rumah kaca dalam volume sangat besar yangakan terakumulasi di atmosfir dan berpeluang untuk mengakibatkanterjadinya penipisan lapisan ozon dan perubahan iklimb.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 09-10-2013 — Putus : 09-12-2014 — Upload : 08-09-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 464/PDT.G/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 9 Desember 2014 — ABETNEGO PANCA PUTRA TARINGAN,Cs >< NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Presiden Republik Indonesia,Cs
273 — 638
  • LingkunganHidup (selanjutnya disebut UU 32/2009) sebagai berikut :1) Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkunganhidup,a.b.f.y.aa.Pemerintah berwenang:menetapkan kebijakan nasional;menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria;menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alamnasional dan emisi gas rumah kaca;mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalianpencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenaipengendalian dampak perubahan iklim dan perlindunganlapisan ozon
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
3010 — 1564
  • Tentang : Cipta Kerja
  • UKLUPL;f. menyelenggarakan inventarisasi sumber dayaalam nasional dan emisi gas rumah kaca;g. mengembangkan standar kerja sama;h. mengoordinasikan dan melaksanakanpengendalian pencemaran dan/atau kerusakanlingkungan hidup;i. menetapkan dan melaksanakan kebijakanmengenai sumber daya alam hayati dannonhayati, keanekaragaman hayati, sumber dayagenetik, dan keamanan hayati produk rekayasagenetik;j. menetapkan dan wmelaksanakan kebijakanmengenai pengendalian dampak perubahan iklimdan perlindungan lapisan ozon
    perjudian dan/ataukasino;c. penangkapan spesies ikan yang tercantum dalamAppendix I Convention on International Trade inEndangered Species of Wild Fauna and Flora(CITES);d. pemanfaatan atau pengambilan koral danpemanfaatan atau pengambilan karang dari alamyang digunakan untuk bahanbangunan/kapur/kalsium, akuarium, dansouvenir/perhiasan, serta koral hidup atau koralmati (recent death coral) dari alam;e. industri pembuatan senjata kimia; danindustri bahan kimia industri dan industribahan perusak lapisan ozon
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 02-10-2015 — Putus : 11-08-2016 — Upload : 08-08-2018
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 591/Pdt.G-LH/2015/PN JKT.SEL
Tanggal 11 Agustus 2016 — KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA Lawan PT NATIONAL SAGO PRIMA
745 — 975
  • Putusan No.591/Pdt.GLH/2015/PN.Jkt.Sel.Bahwa ahli menerangkan bahwa rezim hukum lingkungan yangpertama kali mengadop prinsip kehatihatian ini adalah Konvensitentang Ozon. Kemudian masuk tahun 1992 di deklarasi Rio, olehdeklarasi Rio ini dijadikan prinsip ke15 Rio Deklarasi Rio;Bahwa ahli menerangkan bahwa apabila ada ancaman yang seriusatau tidak dapat dipulihkan, maka ketidakpastian ilmiah tidak dapatdijadikan alasan untuk tidak mencegah kerusakan. Jadi tetap harusdilakukan adanya pencegahan.