Ditemukan 136579 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pelaksaan pelaksanaan pemaksaan
Penelusuran terkait : Pelaksana verifikasi Penelusuran teknis impor guia Keputusan tim seleksi akhir lsm pelaksana program pidra Pelaksana tugas bupati biak numfor vs dr. eddy leunardus rumbarar; “kepala desa ikut serta sebagai pelaksana kampanye pemilu “; Muhammad sholeh S.h vs kepala bnpb selaku ketua pelaksana gugus tugas percepatan penanganan covid-19; Rosa sabina j. aliandoe Dkk vs kepala unit pelaksana pelayanan terpadu satu pintu kota administrasi jakarta utara; Pt. mitra pembangunan sultra vs kelompok kerja (pokja) b.3.5 balai pelaksana pemilihan jasa konstruksi wilayah sulawesi tenggara tahun anggaran 2022;; 1. mangatas togi butarbutar. 2. bevin butarbutar. 3. mangadar butarbutar vs 1. kepala kantor pertanahan kabupaten toba samosir. 2. badan pelaksana otorita toba; Samsudiredja sunadim vs i. kepala kantor pertanahan kabupaten bandung selaku ketua pelaksana pengadaan tanah. Ii. ppk pengadaan tanah jalan tol cileunyi - sumedang - dawuan i dan soreang - pasir koja;
Pengadilan PN JANTHO Perdata
Register : 20-05-2022 — Putus : 30-05-2022 — Upload : 25-07-2022
Putusan PN JANTHO Nomor 19/Pdt.P-Kons/2022/PN Jth
Tanggal 30 Mei 2022 — Pemohon:
PT.PLN Unit Pelaksana Proyek Sumatera Bagian Utara I
Termohon:
Cut Yeni Mustika
42 — 9
  • Pemohon:
    PT.PLN Unit Pelaksana Proyek Sumatera Bagian Utara I
    Termohon:
    Cut Yeni Mustika
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 28-03-2019 — Upload : 29-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 922 K/Pdt/2019
Tanggal 28 Maret 2019 — ., SELAKU KEPALA KANWIL BPN ACEH SELAKU KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH
15 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., SELAKU KEPALA KANWIL BPN ACEH SELAKU KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH
    ., SELAKU KEPALA KANWIL BPN ACEHSELAKU KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH,berkedudukan di Jalan T. Nyak Arief (Lamgugop), KecamatanSyiah Kuala, Kota Banda Aceh, dalam hal ini memberi kuasakepada Muliadi, S.Si.T., M.M., dan kawankawan, ParaPegawai dan Non Pegawai Negeri Sipil pada Kantor WilayahBadan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh, beralamat di JalanT.
    Selaku Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Aceh Selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah, bertempattinggal di Jalan T. Nyak Arief (Lamgugop), Kecamatan Syiah Kuala, KotaHalaman 4 dari 7 hal. Put.
    Nomor 922 K/Pdt/2019Banda Aceh sebagai Termohon Keberatan;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 PeraturanMahkamah Agung Nomor 3 tahun 2016 tersebut, ditentukan bahwaTermohon Keberatan adalah lembaga pertanahan sebagai lembagapemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidangpertanahan yang terdiri atas Kantor Wilayan Badan Pertanahan NasionalProvinsi atau Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota sesuai hierarkinya yangsecara nyata menjadi ketua pelaksana pengadaan tanah dan instansi yangmemerlukan
Pengadilan PN BANDA ACEH Perdata
Register : 21-03-2023 — Putus : 21-08-2023 — Upload : 01-09-2023
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Bna
Tanggal 21 Agustus 2023 — Penggugat:
Saidi. s
Tergugat:
Gubernur Aceh Cq Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Aceh
101 — 82
  • Penggugat:
    Saidi. s
    Tergugat:
    Gubernur Aceh Cq Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Aceh
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN Tender
Register : 12-02-2014 — Putus : 07-07-2014 — Upload : 22-09-2014
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 08/G/2014/PTUN-PLG
Tanggal 7 Juli 2014 — KARYA SARANA SEJAHTERA ABADI vs PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Bagian Pelaksana Kegiatan Irigasi & Rawa II
127 — 72
  • KARYA SARANA SEJAHTERA ABADI vs PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Bagian Pelaksana Kegiatan Irigasi & Rawa II
    Keduanya WNI,Advokat, dari Kantor Law Firm KOMPAK beralamat diJalan Melati I Blok AB.09, Komplek Griya Abadi MaskrebetKM.10 Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal11 Februari 2014 ; Untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;MELAWANPPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Bagian Pelaksana Kegiatan Irigasi & Rawa IIKEMENTERIAN PU DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR BALAIHalaman dari 40 Putusan No. 08/G/2014/PTUNPLGBESAR WILAYAH SUNGAI SUMATERA VUI SNVT PELAKSANAAN JARINGANPEMANFAATAN AIR SUMATERA
    ;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yangtercantum dalam berita acara Pemeriksaan Persiapan maupun Berita Acara Persidanganmerupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini.; Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimanatersebut diMenimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya telah mengajukan gugatanpembatalan atau dinyatakan tidak sah Keputusan Tergugat, PPK (Pejabat PembuatKomitmen) Bagian Pelaksana Kegiatan Irigasi dan Rawa Kementrian
    Pokok Gugatan termasuk dalam kewenangan mengadili (absolut maupun relatif)Peradilan Tata Usaha Negara ;Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat dan eksepsi sertaJawaban Tergugat, Majelis memperoleh fakta bahwa dalam perkara ini pihak yang menjadisubyek hukum/pihak berperkara adalah Penggugat yang merupakan badan hukum swastayang termasuk kategori Badan hukum perdata dan sebagai pihak Tergugat adalah PPK(Pejabat Pembuat Komitmen) Bagian Pelaksana Kegiatan Irigasi dan Rawa Kementrian
    Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah tersebut merupakan perjanjian tertulis antara Pejabat PembuatKomitmen dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola, sehingga berdasarkanketentuan peraturan perundangundangan di atas, Majelis dapat menarik kesimpulan bahwaprosedur dan tata cara proses pelelangan umum pengadaan Barang/Jasa pemerintahmenurut Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 jo
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 09-04-2019 — Upload : 29-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 917 K/Pdt/2019
Tanggal 9 April 2019 — Selaku Kepala Kanwil BPN Aceh Selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah
21 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Selaku Kepala Kanwil BPN Aceh Selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah
    Selaku Kepala Kanwil BPN Aceh SelakuKetua Pelaksana Pengadaan Tanah, beralamat di Jalan T.Nyak Arief (Lamgugop), Kecamatan Syiah Kuala, Kota BandaAceh, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Muliadi, S.Si.T.
    cukup dan tidak bertentangan dengan hukum, dimana berdasarkanketentuan Pasal 1 angka 7 dan Pasal 6 ayat (1) huruf b Peraturan MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata CaraPengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan NegeriDalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umumsebagai berikut: Bahwa permohonan keberatan Pemohon Keberatan kurang pihak, karenadisamping tidak secara nyata Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasionalProvinsi Aceh selaku Ketua Pelaksana
Pengadilan PN TANGERANG Perdata
Register : 19-05-2016 — Putus : 22-06-2016 — Upload : 12-03-2018
Putusan PN TANGERANG Nomor 365/Pdt.G/2016/PN Tng
Tanggal 22 Juni 2016 — Waminingsih Tergugat: Pelaksana Pengadaan Tanah Pembangunan Ruas Jalan Tol Serpong Cinere
220 — 65
  • WaminingsihTergugat:Pelaksana Pengadaan Tanah Pembangunan Ruas Jalan Tol Serpong Cinere
Pengadilan PN KOTAMOBAGU Perdata
Register : 08-04-2019 — Putus : 16-05-2019 — Upload : 22-05-2019
Putusan PN KOTAMOBAGU Nomor 3/Pdt.G.S/2019/PN Ktg
Tanggal 16 Mei 2019 — PLN Persero Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Up Kotamobagu
52 — 23
  • PLN Persero Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Up Kotamobagu
    PLN(Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3)Kotamobagu, alamat Jalan Paloko Kinalang Nomor 2Kelurahan Kotobangun, Kecamatan KotamobaguTimur, Kota Kotamobagu dalam hal ini memberikanKuasa kepada Leonardo S. Manurung, dkk seluruhnyapegawai PT.
Pengadilan PN TEMANGGUNG Perdata
Register : 09-12-2022 — Putus : 12-01-2023 — Upload : 17-01-2023
Putusan PN TEMANGGUNG Nomor 62/Pdt.G/2022/PN Tmg
Tanggal 12 Januari 2023 — Penggugat:
Dadi Utomo
Tergugat:
Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Jalan Tol Yogyakarta-Bawen Kabupaten Temanggung
82 — 9
  • Penggugat:
    Dadi Utomo
    Tergugat:
    Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Jalan Tol Yogyakarta-Bawen Kabupaten Temanggung
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 16-04-2013 — Upload : 15-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 15 P/HUM/2012
Tanggal 16 April 2013 — ASOSIASI PELAKSANA PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA (AP2TKI) vs KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA,
84 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ASOSIASI PELAKSANA PENEMPATAN TENAGA KERJAINDONESIA (AP2TKI) vs KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGANTENAGA KERJA INDONESIA,
    No. 15 P/HUM/2012mengumpulkan modal, hak untuk berkembang, dan hak untuk meningkatkankwalitas hidup.Ancaman lebih nyata adalah upaya menghilangkan peran PPTKIS untukmelakukan salah satu fungsi penempatan oleh Pelaksana Penempatan TenagaKerja Indonesia Swasta (PPTKIS) berupa perekrutan.
    No. 15 P/HUM/2012Kewenangan yang di berikan oleh undang undang dan peraturan menterikepada pelaksana penempatan TKI swasta (PPTKIS) untuk merekrut calon TKIsesuai uraian diatas, ternyata di kesampingkan oleh termohon melaluiPeraturan kepala BNP2TKI No.
    indonesia guna mewujudkan rasa setia kawan danpersaudaraan antar sesama para pelaksana penempatan tenaga kerjaindonesia ;b) Turut serta berperan aktif dalam mengisi, mewujudkan dilaksanakanyaundang undang dasar 1945 secara nurani dan kesabaran.
    :21.Pelaksana penempatan TKI di luar negeri, terdiri dari;a. Pemerintahb. Pelaksana Penempatan TKI SwastaBahwa Penempatan TKI sebagaimana dinyatakan dalam PermenakertransNo.
    (Bukti P3); Bahwa dengan rumusan Pasal 17 ayat (3) Peraturan kepala BNP2TKI No.PER 28/KABNP2TKI/VII/2007, (Vide; Bukti P1); Pemohon yang selama inimenghimpun dan mempersatukan Para pekerja pelaksana penempatantenaga kerja Indonesia serta berusaha untuk meningkatkan kehidupan danHal. 24 dari 27 hal. Put.
Pengadilan PN YOGYAKARTA Perdata Khusus PHI
Register : 20-11-2012 — Putus : 04-02-2013 — Upload : 17-09-2014
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2012/PN.Yyk
Tanggal 4 Februari 2013 — BADAN PELAKSANA HARIAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA 2. REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
158 — 137
  • BADAN PELAKSANA HARIAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA2. REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
    Berdasarkan SuratKuasa Khusus, tertanggal 15 Agustus 2012 ;Selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;MELAWAN1 BADAN PELAKSANA HARIAN UNIVERSITAS MUHAMMADTIYAHYOGYAKARTA , yang beralamat di Jalan Ring Road Selatan Tamantirto,Kasihan, Kabupaten Bantul (Dahulu) dan sekarang diganti menjadi BADANPEMBINA HARIAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA,yang beralamat di Jalan HOS. Cokroaminoto No.17 Yogyakarta.
    ;Bahwa PIHAK KEDUA sepakat dan sanggup untuk mencabut surat PHK yangberupa Surat Keputusan Pengurus Badan Pelaksana MHarian UniversitasMuhammadiyah Yogyakarta Nomor : 009/SKBPH/UMY/II/2012tentang Pemberhentian sebagai Pegawai Tetap Edukatif/ Dosen tetap FakultasTeknik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta atas nama PIHAK PERTAMA,tertanggal 24 Februari 2012 dan selanjutnya pada saat (hari dan tanggal) yang samaPIHAK PERTAMA sanggup mengajukan permohonan PENSIUN DINI sebagaidosen tetap pada Fakultas
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Putus : 23-06-2023 — Upload : 15-08-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 618 K/Pdt.Sus-BPSK/2023
Tanggal 23 Juni 2023 — PLN UNIT INDUK DISTRIBUSI BARAT UNIT PELAKSANA PELAYANAN PELANGGAN PADANG UNIT LAYANAN PELANGGAN BELANTI VS MAIZARMAN
459 — 304 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PLN UNIT INDUK DISTRIBUSI BARAT UNIT PELAKSANA PELAYANAN PELANGGAN PADANG UNIT LAYANAN PELANGGAN BELANTI, tersebut;
    PLN UNIT INDUK DISTRIBUSI BARAT UNIT PELAKSANA PELAYANAN PELANGGAN PADANG UNIT LAYANAN PELANGGAN BELANTI VS MAIZARMAN
Pengadilan PN JANTHO Perdata Permohonan
Register : 08-09-2021 — Putus : 16-09-2021 — Upload : 27-09-2021
Putusan PN JANTHO Nomor 23/Pdt.P-Kons/2021/PN Jth
Tanggal 16 September 2021 — Pemohon:
PT.PLN Persero Unit Pelaksana Proyek Jaringan Aceh
Termohon:
Mr. XXX II, Tidak Diketahui
77 — 3
  • Pemohon:
    PT.PLN Persero Unit Pelaksana Proyek Jaringan Aceh
    Termohon:
    Mr. XXX II, Tidak Diketahui
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 12-10-2016 — Putus : 14-02-2017 — Upload : 21-06-2017
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 058/G/2016/PTUN.Smg
Tanggal 14 Februari 2017 — MUHAMMAD DJUFRIE As, SKM Melawan Ketua Badan Pelaksana Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Jawa Tengah
127 — 49
  • Menyatakan batal Keputusan Badan Pelaksana Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Jawa Tengah Nomor : 20/BWI-JATENG/NZ/2016 Tentang Pembatalan Keputusan Badan Pelaksana Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Jawa Tengah Nomor : 06/BWI-JATENG/NZ/2014 Tanggal 08 September 2014 Tentang Pergantian Nazhir Tanah Wakaf Yayasan Rumah Sakit Islam Surakarta (YARSIS) Kartasura Kabupaten Sukoharjo, tertanggal 15 September 2016 ; ------------------------------------------------3.
    Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Badan Pelaksana Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Jawa Tengah Nomor : 20/BWI-JATENG/NZ/2016 Tentang Pembatalan Keputusan Badan Pelaksana Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Jawa Tengah Nomor : 06/BWI-JATENG/NZ/2014 Tanggal 08 September 2014 Tentang Pergantian Nazhir Tanah Wakaf Yayasan Rumah Sakit Islam Surakarta (YARSIS) Kartasura Kabupaten Sukoharjo, tertanggal 15 September 2016 ; ------------------4.
    MUHAMMAD DJUFRIE As, SKM Melawan Ketua Badan Pelaksana Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Jawa Tengah
    Taufiq Rusdi meninggal dunia, sehingga diperlukanpergantian dan pendaftaran Nazhir baru oleh Perwakilan BadanWakaf Indonesia Provinsi Jawa Tengah ; Bahwa Badan Pelaksana Perwakilan badan Wakaf IndonesiaProvinsi Jawa Tengah telah menerbitkan SURAT KEPUTUSANBADAN PELAKSANA PERWAKILAN BADAN WAKAFINDONESIA PROVINS JAWA TENGAH Nomor : 06/BWIJATENG/NZ/2014 tentang PENGGANTIAN NAZHIR TANAHWAKAF YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM SURAKARTA(YARSIS) KARTASURA KABUPATEN SUKOHARQJO tertanggal8 September 2014 dan menetapkan
    Mengabulkan Permohonan Penundaan pelaksanaan atas KeputusanBadan Pelaksana Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi JawaTengah Nomor : 20/BWIJATENG/NZ/2016 tentang PembatalanKeputusan Badan Pelaksana Perwakilan Badan Wakaf IndonesiaProvinsi Jawa Tengah Nomor : 06/BWIJATENG/NZ/2014 Tanggal08 September 2014 tentang Pergantian Nazhir Tanah WakafYayasan Rumah Sakit Islam Surakarta (YARSIS) KartasuraKabupaten Sukoharjo Tertanggal 15 September 2016 ; Ih.
    BahwaBWI sebagai Badan Pelaksana pengelola sekaligus pengawassesuai undang undang yang ada berhak untukmemperhentikan dan mengganti nazhir yang dalam hal ini tidaksesuai prosedur dalam pengajuan Nazhir.
    BuktiP1 : Surat Keputusan Badan Pelaksana PerwakilanBadan Wakaf Indonesia Provinsi Jawa TengahNomor : 20/BWIJATENG/NZ/2016, tanggal 15September 2016 tentang PembatalanKeputusan Badan Pelaksana PerwakilanBadan Wakaf Indonesia Provinsi Jawa TengahNomor : 06/BWIJATENG/NZ/2014, tanggal 08September 2014 tentang Pergantian NazhirTanah Wakaf Rumah Sakit Islam Surakarta(YARSIS) Kartasura Kabupaten Sukoharjo(Fotokopi sesuai dengan aslinya); 2 BuktiP2 : Keputusan Badan Pelaksana PerwakilanBadan Wakaf Indonesia
    UndangUndang Nomor41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Juncto Peraturan Pemerintah Nomor :42 Tahun 2006 Tentang Pelaksana UndangUndang Nomor 41 Tahun2004 Tentang Wakaf, Juncto Peraturan BWI Nomor : 4 Tahun 2010Ih.
Pengadilan PN PONTIANAK Perdata
Register : 20-05-2019 — Putus : 11-06-2019 — Upload : 12-06-2019
Putusan PN PONTIANAK Nomor 77/Pdt.G/2019/PN Ptk
Tanggal 11 Juni 2019 — Penggugat:
RUBIANTO
Tergugat:
1.PT.PLN Unit Pelaksana Pelayan Pelanggan
2.SUKAMTO,SE,MBA
28 — 7
  • Penggugat:
    RUBIANTO
    Tergugat:
    1.PT.PLN Unit Pelaksana Pelayan Pelanggan
    2.SUKAMTO,SE,MBA
    PLN (Pesero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan, (P3), Pontianak Alamat JI. Ayani, No. 25, Pontianak.CQ. Manajer PT. PLN (Pesero), Unit Layanan Pelanggan, Siantan, Jl.Khatulistiwa, No. Kelurahan Batulayang, Kecamatan PontianakUtara, Kota Pontianak. Selanjutnya disebut Tergugat I.2. SUKAMTO, SE, MBA., Tempat/tanggal lahir ketapang, 21 April 1977,lakilaki, Agama Budha, Pekerjaan Wiraswasta, KewarganegaraanIndonesia, Alamat Jl. Jendral Urip S.
Pengadilan PN JANTHO Perdata Permohonan
Register : 08-09-2021 — Putus : 16-09-2021 — Upload : 27-09-2021
Putusan PN JANTHO Nomor 24/Pdt.P-Kons/2021/PN Jth
Tanggal 16 September 2021 — Pemohon:
PT.PLN Persero Unit Pelaksana Proyek Jaringan Aceh
Termohon:
Mr. XXX III, Tidak Diketahui
105 — 0
  • Pemohon:
    PT.PLN Persero Unit Pelaksana Proyek Jaringan Aceh
    Termohon:
    Mr. XXX III, Tidak Diketahui
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 09-04-2020 — Upload : 07-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1152 K/Pdt/2020
Tanggal 9 April 2020 — SRI WAHYUNI VS KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA UTARA selaku KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH, dk.
68 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SRI WAHYUNI VS KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA UTARA selaku KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH, dk.
Pengadilan PN JANTHO Perdata Permohonan
Register : 08-09-2021 — Putus : 16-09-2021 — Upload : 16-09-2021
Putusan PN JANTHO Nomor 25/Pdt.P-Kons/2021/PN Jth
Tanggal 16 September 2021 — Pemohon:
PT.PLN Persero Unit Pelaksana Proyek Jaringan Aceh
Termohon:
Mr. XXX IV, Tidak Diketahui
244 — 100
  • Pemohon:
    PT.PLN Persero Unit Pelaksana Proyek Jaringan Aceh
    Termohon:
    Mr. XXX IV, Tidak Diketahui
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN KIP
Register : 23-09-2016 — Putus : 24-11-2016 — Upload : 28-02-2017
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 47/G/KI/2016/PTUN-PLG
Tanggal 24 Nopember 2016 — LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT PUBLIC CONTROL PENGAWAS PEMBANGUNAN PROVINSI SUMATERA SELATAN VS KEPALA SATUAN KERJA PELAKSANA JALAN METROPOLITAN
127 — 37
  • LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT PUBLIC CONTROL PENGAWAS PEMBANGUNAN PROVINSI SUMATERA SELATAN VS KEPALA SATUAN KERJA PELAKSANA JALAN METROPOLITAN
    DESRI, jabatan: Bendahara;Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat LembagaSwadaya Masyarakat Public Control Pengawas PembangunanProvinsi Sumatera Selatan Nomor 29 tanggal 17 Desember 2012;Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON KEBERATAN;MelawanKEPALA SATUAN KERJA PELAKSANA JALAN METROPOLITAN, berkedudukan diJalan Bukit Kenten No. 31 B Palembang;Berdasarkan Surat Kuasa Nomor: HK.02.02/SATKERPJMP/XI/4047 tertanggal 14 Nopember 2016, memberikan kuasaK@Pada: 222 22 non nnn now non nnn nnn nnn nnn eon
    Bahwa beberapa hal yang menjadi pertimbangan Majelis dalam memutus antaralairl @GalaN: ~ =~ n2ne ann mr nnn nnn nemo nnn nem nnn nnnnan manana nnn can mmnnnmnnnann on Termohon tidak memiliki /egal standing sebagai termohon dalam perkara a quooleh karena atasan PPID Daerah di lingkungan Satker Pelaksana JalanMetropolitan Palembang berada di Kementerian Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat, yang notabene merupakan lembaga tingkat pusat yang tidaktermasuk kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera
    dahulu Pemohon Informasi sebagaimana telah terurai dalam duduk perkara(Cl EIN nn nnn nn IMenimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dan dimohonkan pembatalankepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang oleh Pemohon Keberatan/dahuluPemohon Informasi adalah Putusan Ajudikasi Komisi Informasi Provinsi SumateraSelatan Nomor: 018/PTS/KIProv.SumselPS/VIIV2016 tanggal 8 September 2016,antara LSM Pengawasan Pembangunan Publik Control Provinsi Sumsel sebagaiPemohon Informasi melawan Kepala Satuan Kerja Pelaksana
    UndangUndang Nomor14 Tahun 2008, Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RINomor 2 Tahun 2011, oleh karena itu secara formal permohonan keberatan itudinyatakan dapat diterima;2 222 non nnn anne nnn eeeHalaman 27 dari 36 halaman Putusan Nomor: 47/G/KI/2016/PTUNPLG;Menimbang, bahwa terhadap permohonan keberatan dari PemohonKeberatan/dahulu Pemohon Informasi ini, Majelis Hakim memandang perlu untukmemanggil pihak Termohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi (Kepala SatuanKerja Pelaksana
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 09-02-2021 — Putus : 29-03-2021 — Upload : 05-09-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 27/B/2021/PT.TUN.JKT
Tanggal 29 Maret 2021 — Pembanding/Tergugat : KEPALA KANTOR BPN KAB.BEKASI selaku KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH JALAN TOL CIBITUNG-CILINCING Diwakili Oleh : KEPALA KANTOR BPN KAB.BEKASI selaku KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH JALAN TOL CIBITUNG-CILINCING
Terbanding/Penggugat : PT. SINAR INDOJAYA PERMAI (OOD)
95 — 17
  • Pembanding/Tergugat : KEPALA KANTOR BPN KAB.BEKASI selaku KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH JALAN TOL CIBITUNG-CILINCING Diwakili Oleh : KEPALA KANTOR BPN KAB.BEKASI selaku KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH JALAN TOL CIBITUNG-CILINCING
    Terbanding/Penggugat : PT. SINAR INDOJAYA PERMAI (OOD)
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 25-05-2022 — Upload : 09-06-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 818 K/Pdt.Sus-PHI/2022
Tanggal 25 Mei 2022 — KETUA YAYASAN/BADAN PELAKSANA HARIAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALUKU UTARA, DK
67 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KETUA YAYASAN/BADAN PELAKSANA HARIAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALUKU UTARA, DK