bersertifikat, yang berwewenang untuk mengeluarkansertifikat terhadap benih maupun bibit untuk tanaman hutan adalah BalaiPerbenihan Tanaman Hutan (BPTH), namun BPTH wilayah Maluku dan Papuabelum pernah mengeluarkan sertifikasi benin untuk kelompok tani ataupunperorangan, LSM yang ada di wilayah Kabupaten Seram Bagian Timursehingga bibit yang diambil kelompok tani bukanlah berasal dari benih yangbersertifikat sedangkan menurut Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.01/Menhutll/2009 tentang penyelenggaraan perbenihan

tanaman hutan joPeraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.72/MenhutIl/2008 tentang Perubahanatas Peraturan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.01/MenhutIl/2009tentang penyelenggaraan perbenihan tanaman hutan pasal 47 menyebutkan :Setiap benih atau bibit yang beredar harus jelas kualitasnya yangdibuktikan dengan :a.

tanaman hutan joPeraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.72/MenhutIl/2008 tentang Perubahanatas Peraturan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.01/MenhutII/2009tentang penyelenggaraan perbenihan tanaman hutan pasal 47 menyebutkan :Setiap benih atau bibit yang beredar harus jelas kualitasnya yangdibuktikan dengan :a.

. : 154/EKONOMIITU/XII/2007, tanggal 07 Desember 2007.Tanda Registrasi Usaha Perbenihan (TRUP) dari Dinas PerkebunanPropinsi Kaltim, tanggal 28 Agustus 2009.Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor :AHU02790.AH.01.01.

Kaltim No. : 27/SKMB/UPTDPBP/2010, tanggal 10 Februari 20101 (Satu) Surat (Sertifikat Kesehatan tumbuhan antara area) dariDepartemen Petanian Badan Karantina Pertanian No. : 2009,2.007,00.05.K.A 03345, tanggal 17 Juni 2009.1 (Satu) Bendel Surat perintah penyerahan barang (DO) dari PusatPenelitian Kelapa Sawit (PPKS) kepada Perusdes Sesama No. : 01861/MED/KS/VI/2009, tanggal 04 Juni 2009.1 (Satu) (Surat keterangan pemeriksaan ulang) dari Departemen PertanianDirektorat Jenderal Perkebunan Balai Besar Perbenihan

Koperasi PPU.Surat Jjin Bupati Penajam Paser Utara No. : 154/EKONOMIITU/XII/2007, tanggal 07 Desember 2007.Tanda Registrasi Usaha Perbenihan (TRUP) dari Dinas PerkebunanPropinsi Kaltim, tanggal 28 Agustus 2009.Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor :AHU02790.AH.01.01.

Tanda Registrasi Usaha Perbenihan (TRUP) dari Dinas PerkebunanPropinsi Kaltim, tanggal 28 Agustus 2009.5. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor :AHU02790.AH.01.01. Tahun 2008 tanggal 21 Januari 2008 tentang Putusan pidana Tipikor nomor: 21/Pid.

Tanda Registrasi Usaha Perbenihan (TRUP) dari Dinas Perkebunan PropinsiKaltim, tanggal 28 Agustus 2009.Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia NomorAHU02790.AH.01.01.

. : 154/EKONOMIITU/XII/2007, tanggal 07 Desember 2007;Tanda Registrasi Usaha Perbenihan (TRUP) dari Dinas PerkebunanPropinsi Kaltim, tanggal 28 Agustus 2009;Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU 02790.AH.01.01.

K.A 03345, tanggal 17 Juni 2009;1 (Satu) Bendel Surat perintah penyerahan barang (DO) dari PusatPenelitian Kelapa Sawit (PPKS) kepada Perusdes Sesama No. :01861/MED/KS/V1/2009, tanggal 04 Juni 2009;1 (Satu) (Surat keterangan pemeriksaan ulang) dari DepartemenPertanian Direktorat Jenderal Perkebunan Balai Besar Perbenihan DanHal. 30 dari 56 hal. Put.

Tanda Registrasi Usaha Perbenihan (TRUP) dari Dinas PerkebunanPropinsi Kaltim, tanggal 28 Agustus 2009;5. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU 02790.AH.01.01. Tahun 2008 tanggal 21 Januari 2008 tentangPengesahan Badan Hukum Perseroan Menteri Hukum dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia;6. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor481/17.13/PK/III/2008tanggal 07 Maret 2008;7.

K.A 03345, tanggal 17 Juni 2009;1 (Satu) Bendel Surat perintah penyerahan barang (DO) dari PusatPenelitian Kelapa Sawit (PPKS) kepada Perusdes Sesama No. :01861/MED/KS/V1/2009, tanggal 04 Juni 2009;1 (Satu) (Surat keterangan pemeriksaan ulang) dari DepartemenPertanian Direktorat Jenderal Perkebunan Balai Besar Perbenihan DanProteksi Tanaman Perkebunan Medan No. : B.320/LB.620/E.8/PPKS/V1I/2009 , tanggal 17 Juni 2009;5 (Lima) lembar tanda bukti/Slip Setoran modal dari Desa BumiHarapan, Desa Suka raja

Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Surat PerjanjianPengadaan Benih sumber ubi kayu sambung Kegiatansarana prasarana kelembagaan perbenihan/perbibitanperkebunan Tahun Anggaran 2008 Nomor027.3/181.9/L/VIII/2008, pekerjaan Pengadaan BenihSumber Ubi Kayu Sambung Kegiatan Sarana PrasaranaKelembagaan Perbenihan / perbibitan Perkebunan padaDinas Pertanian Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran2008 meliputi pengadaan bibit ubi kayu sambungsejumlah 3.850.000 dengan spesifikasinya yaitu Sambungan dalam keadaan menyatu

Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) SuratPerjanjian Pengadaan Benih sumber ubikayu sambung Kegiatan sarana prasaranakelembagaan perbenihan/perbibitanperkebunan Tahun Anggaran 2008 Nomor027.3/181.9/L/VIII/2008, pekerjaanPengadaan Benih Sumber Ubi KayuSambung Kegiatan Sarana PrasaranaKelembagaan Perbenihan / perbibitanPerkebunan pada Dinas PertanianKabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2008meliputi pengadaan bibit ubi kayusambung sejumlah 3.850.000 dengan5455spesifikasinya yaitu Sambungan dalam keadaan menyatu

Dokumen Pengadaan Barang / Jasa PelelanganUmum Nomor : 027.3/137.1/L/VI/2008 tanggal 30Juni 2008 Paket Pekerjaan/Kegiatan PengadaanBenih Sumber Ubi Kayu Sambung Kegiatan SaranaPrasarana Kelembagaan Perbenihan / PerbibitanPerkebunan TA 2008 pada Dinas PertanianKabupaten Wonogiri;2. Dokumen Kualifikasi Pelelangan Umum Nomor027.3/ 137/L/.

Diporedjo Sarana Utama ;Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Bambang WahyuWidayat, MMselaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menerbitkanSurat Keputusan Nomor : 027.3/178/L/VIII/2008 tanggal 16Agustus 2008 Tentang Penunjukan Penyedia Barang/JasaPengadaan Benih Sumber Ubi Kayu Sambung' Kegiatan SaranaPrasarana Kelembagaan Perbenihan/Perbibitan Perkebunan padaDinas Pertanian Kab.

No.Print 26Benih Sumber Ubi Kayu sambung Bambang AguKergiatan Sarana Prasarana Wahyu 05/0.3.3 stuKelembagaan Perbenihan / Widayat 5/Fd.1/R ssperbibitan Perkebunan Tahun MM b.1/06/ 200Anggaran 2008 Nomor 2009 9027.3/181.9/L/VIII/2008 tanggal20 Agustus 200840 Asli Surat Perihal Pelaksanaan Ir.

LENTERA BUMI KONSTRUKSI, tanggal 29 Oktober 2013

LENTERA BUMI KONSRUKSI Nomor : 005/LBK-JS/XI/2013 tanggal 13 November 2013

LENTERA BUMIKONSTRUKSI KABUPATEN MAMUJU UTARA Nomor:03/LBK/B/2/2013, tanggal 29 Oktober 2013.2) 1(satu) lembar Surat Pernyataan atas nama HASBUDI direktur CV.LENTERA BUMI KONSTRUKSI, tanggal 29 Oktober 20133) 1 (Satu) lembar Tanda Registrasi Usaha Perbenihan No. 525 /2359 / Disbun / 2013, tanggal 01 November 2013.4) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Mutu) Benih Nomor525.29/06/XI/UPTD, tanggal 06 November 2013.5) 1 (satu) rangkap Standar Operasional Prosedur (SOP)Pemeriksaan Kebun Pembibitan Kelapa

MENARA KONSTRUKSI, tanggal 16November 2013Surat Keterangan Bebas Temuan Nomor : 025/HKBT/IX/2013tanggal 26 September 2013Surat Jaminan Suplay Pengadaan Bibit Kelapa Sawit CV.LENTERA BUMI KONSRUKSI Nomor : 005/LBKJS/X1/2013tanggal 13 November 2013Halaman 43 dari 90 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUSTPK/2021/PTMKSMKSSurat Tanda Registrasi Usaha Perbenihan Dinas PerkebunanProvinsi Sulawesi Barat Nomor : 525/2359/Disbun/2013,tanggal 01 Nopember 2013Surat Persetujuan Penyaluran Benih Kelapa Sawit (SP2BKS

LENTERA BUMIKONSTRUKSI KABUPATEN MAMUJU UTARA Nomor:03/LBK/B/2/2013, tanggal 29 Oktober 2013.2) 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan atas nama HASBUDI direktur CV.LENTERA BUMI KONSTRUKSI, tanggal 29 Oktober 20133) 1 (satu) lembar Tanda Registrasi Usaha Perbenihan No. 525 /2359 / Disbun / 2013, tanggal 01 November 2013.4) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Mutu Benih Nomor525.29/06/XI/UPTD, tanggal 06 November 2013.5) 1 (satu) rangkap Standar Operasional Prosedur (SOP)Pemeriksaan Kebun Pembibitan Kelapa

MENARA KONSTRUKSI, tanggal 16November 2013Surat Keterangan Bebas Temuan Nomor : 025/HKBT/IX/2013tanggal 26 September 2013Surat Jaminan Suplay Pengadaan Bibit Kelapa Sawit CV.LENTERA BUMI KONSRUKSI Nomor : 005/LBKJS/X1I/2013tanggal 13 November 2013Surat Tanda Registrasi Usaha Perbenihan Dinas PerkebunanProvinsi Sulawesi Barat Nomor : 525/2359/Disbun/2013, tanggal01 Nopember 2013Surat Persetujuan Penyaluran Benih Kelapa Sawit (SP2BKS)Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Nomor525/1182/XI/Disbun/

dihukum untuk membayar biayaperkara.DALAM POKOK PERKARA :DALAM KONPENS :Halaman 15 dari 60 Putusan Nomor 77/Pdt/2017/PT YYKTeBahwa Tergugat membantah, menyangkal dan menolak kerasseluruh dalil dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat, kecualiyang secara tegas diakui kebenarannya dalam jawaban ini.Bahwa sengketa dalam perkara ini bermula karena Tergugat (DinasKehutanan dan Perkebunan DIY) mendapatkan bantuan DAKKementrian Pertanian tahun anggaran 2016, untuk pembangunangedung UPTD Balai Pengembangan Perbenihan

penandatanganan perjanjiannyadikuasakan kepada Tergugat Il ) untuk sosialisasi rencanapembangunan gedung kantor UPTD BPS3KP. 15 warga hadir padaacara sosialisasi tersebut, walaupun ada beberapa orang wargayang mewakilkan.22.Menanggapi dalil gugatan Penggugat point 9 :Bahwa tidak benar dalil gugatan point 9, sengketa dalam perkaraini bermula karena Tergugat ( Dinas Kehutanan dan PerkebunanDIY ) mendapatkan bantuan DAK Kementrian Pertanian tahunanggaran 2016, untuk pembangunan gedung UPID BalaiPengembangan Perbenihan

Bahwa Para Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biayaperkara.DALAM POKOK PERKARA :1.Bahwa Tergugat Il membantah, menyangkal dan menolak kerasseluruh dalil dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat, kecualiyang secara tegas diakui kebenarannya dalam jawaban ini.Bahwa sengketa dalam perkara ini bermula karena Tergugat ( DinasKehutanan dan Perkebunan DIY ) mendapatkan bantuan DAKKementrian Pertanian tahun anggaran 2016, untuk pembangunangedung UPTD Balai Pengembangan Perbenihan dan PercontohanKehutanan

Menanggapi dalil gugatan Penggugat point 9 :Bahwa tidak benar dalil gugatan point 9, sengketa dalam perkaraini bermula karena Tergugat ( Dinas Kehutanan dan PerkebunanDIY ) mendapatkan bantuan DAK Kementrian Pertanian tahunanggaran 2016, untuk pembangunan gedung UPID BalaiPengembangan Perbenihan dan Percontohan Kehutanan danPerkebunan (BP3KP) dengan lokasi di obyek sengketa yaitu sisibarat Kantor DISHUTBUN DIY di Jl.

Jalan Talasapang No. 27 (0411-881177/081355945643/081355506692) Kodya Makassar- 10610 tanggal 25-09-2015;36. 1 (satu) Lembar Foto Copy ASPANJI (Asosiasi Pengusaha Pengadaan Barang dan Jasa Indonesia) Kartu Tanda Anggota Nomor : 404-40401-03214, tanggal 27 Januari 2015;37. 1 (satu) Lembar Foto Copy Sertifikat Kompetensi Dan Kualifikasi Perusahaan Bidang Pertanian Nomor : 404-40401-2934, Nomor Akreditasi : 02002-000042, tanggal 31 Desember 2015;38. 1 (satu) Lembar Foto Copy Tanda Registrasi Usaha Perbenihan

(TRUP) No./ 99/TRUP/DISHUTBUN/2015, tanggal 6 April 2015;39. 1 (satu) Lembar Foto Copy Tanda Registrasi Usaha Perbenihan No. 525/1343/Disbun, tanggal 29 Desember 2014;DITETAPKAN LEBIH LANJUT DALAM PERKARA ATAS NAMA TERDAKWA HASANUDDIN8.

SARANAINDONESIA, Alamat Jalan Talasapang No. 27(0411881 177/081355945643/081355506692) Kodya Makassar 10610 tanggal25092015.36)1 (Satu) Lembar Foto Copy ASPANuJI (Asosiasi Pengusaha Pengadaan Barangdan Jasa Indonesia) Kartu Tanda Anggota Nomor : 4044040103214, tanggal27 Januari 2015.37)1 (satu) Lembar Foto Copy Sertifikat Kompetensi Dan Kualifikasi PerusahaanBidang Pertanian Nomor : 404404012934, Nomor Akreditasi : 02002000042,tanggal 31 Desember 201538) 1 (satu) Lembar Foto Copy Tanda Registrasi Usaha Perbenihan

(TRUP) No./ 99/TRUP/DISHUTBUN/2015, tanggal 6 April 2015.39)1 (satu) Lembar Foto Copy Tanda Registrasi Usaha Perbenihan No. 525/1343/Disbun, tanggal 29 Desember 2014.DIGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN ATAS NAMA TERDAKWA Ir.

. : 154/EKONOMIITU/XII/2007, tanggal 07 Desember 2007.Tanda Registrasi Usaha Perbenihan (TRUP) dari Dinas PerkebunanPropinsi Kaltim, tanggal 28 Agustus 2009.Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor :AHU02790.AH.01.01.

Kaltim No. : 27/SKMB/UPTDPBP/2010, tanggal 10 Februari 20101 (Satu) Surat (Sertifikat Kesehatan tumbuhan antara area) dariDepartemen Petanian Badan Karantina Pertanian No. : 2009,2.007,00.05.K.A 03345, tanggal 17 Juni 2009.1 (Satu) Bendel Surat perintah penyerahan barang (DO) dari PusatPenelitian Kelapa Sawit (PPKS) kepada Perusdes Sesama No. : 01861/MED/KS/VI/2009, tanggal 04 Juni 2009.1 (Satu) (Surat keterangan pemeriksaan ulang) dari Departemen PertanianDirektorat Jenderal Perkebunan Balai Besar Perbenihan

Koperasi PPU.Surat Jjin Bupati Penajam Paser Utara No. : 154/EKONOMIITU/XII/2007, tanggal 07 Desember 2007.Tanda Registrasi Usaha Perbenihan (TRUP) dari Dinas PerkebunanPropinsi Kaltim, tanggal 28 Agustus 2009.Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor :AHU02790.AH.01.01.

Tanda Registrasi Usaha Perbenihan (TRUP) dari Dinas PerkebunanPropinsi Kaltim, tanggal 28 Agustus 2009.5. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor :AHU02790.AH.01.01. Tahun 2008 tanggal 21 Januari 2008 tentangPengesahan Badan Hukum Perseroan Menteri Hukum dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia.6.

. : 154/EKONOMIITU/XII/2007,tanggal 07 Desember 2007.Tanda Registrasi Usaha Perbenihan (TRUP) dari Dinas Perkebunan PropinsiKaltim, tanggal 28 Agustus 2009.Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor :AHU02790.AH.01.01.

K.A 03345,tanggal 17 Juni 2009.1 (Satu) Bendel Surat perintah penyerahan barang (DO) dari Pusat PenelitianKelapa Sawit (PPKS) kepada Perusdes Sesama No. : 01861/MED/KS/VI/2009, tanggal 04 Juni 2009.1 (Satu) (Surat keterangan pemeriksaan ulang) dari Departemen PertanianDirektorat Jenderal Perkebunan Balai Besar Perbenihan Dan Proteksi29.30.31.32,33.34.35.36.37.38.39.Tanaman Perkebunan Medan No. : B.320/LB.620/E.8/PPKS/VI/2009,tanggal 17 Juni 2009.5 (Lima) lembar tanda bukti/Slip Setoran modal dari

Koperasi PPU.Surat Ijin Bupati Penajam Paser Utara No. : 154/EKONOMIITU/XII/2007,tanggal 07 Desember 2007.Tanda Registrasi Usaha Perbenihan (TRUP) dari Dinas Perkebunan PropinsiKaltim, tanggal 28 Agustus 2009.Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia NomorAHU02790.AH.01.01.

Tanda Registrasi Usaha Perbenihan (TRUP) dari Dinas Perkebunan PropinsiKaltim, tanggal 28 Agustus 2009.Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia NomorAHU02790.AH.01.01.

tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanNegeri Surabaya, telah melakukan, menyuruh lakukan atau turut sertamelakukan atau turut serta beberapa perbuatan, yang masingmasingmerupakan kejahatan namun ada hubungannya sedemikian rupa hinggaharus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan maksudmenguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual,menukarkan atau membebani dengan credit verbaand sesuatu hak tanahIndonesia, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau perbenihan

Agoeng mengirimkan suratpermohonan Sertifikasi mutu bibit Nomor 80/CV.AG/III/2011 tanggal15 Maret 2011 kepada Balai Perbenihan Tanaman Hutan (BPTH)Wilayah Maluku dan Papua di Ambon untuk dilakukan Sertifikasianakan jenis Gmelina dan Mahoni sebanyak 351.972 (tiga ratus limapuluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh dua) batang sedangkanuntuk Jambu Mete sebanyak 39.108 (tiga puluh sembilan ribu seratusdelapan) batang yang berlokasi di tempat persemaian CV.

Agoeng tersebut maka Kepala BalaiPerbenihan Tanaman Hutan (BPTH) Wilayah Maluku dan Papuamengeluarkan Surat Perintah Tugas (SPT) Nomor PT.258/BPTH.MP1/2011 tanggal 07 Juni 2011 sehingga pada tanggal 13 Juni 2011 timdari Balai Perbenihan Tanaman Hutan (BPTH) Wilayah Maluku danPapua yaitu Saksi Benny Daly, S.Hut. M.Si melakukan pemeriksaanmutu bibit yang berlokasi ditempat persemaian CV.

/BPTH.MP 3/2011 dan keterangan hasil pemeriksaanmutu bibit Nomor : KT.468/BPTH.MP 3/2011 yang diterbitkan oleh BalaiPerbenihan Tanaman Hutan Maluku dan Papua (BPTH) Maluku danPapua pada tanggal 16 Juni 2016 maka jumlah anakan yang memenuhisyarat untuk disertifikasi adalah sebagai berikut:* AnakanMahoni : 36.665 Batang+ Anakan Gmelina : 52.764 BatangBahwa untuk anakan Jambu Mete sejumlah 39.108 (tiga puluhsembilan ribu seratus delapan) batang tidak bisa dilakukanpemeriksaan mutu bibit oleh Balai Perbenihan

Agoeng mengirimkan suratpermohonan Sertifikasi mutu bibit Nomor 80/CV.AG/III/2011 tanggal15 Maret 2011 kepada Balai Perbenihan Tanaman Hutan (BPTH)Halaman 47 daril15 hal.Putusan Nomor 15/PID.SUSTPK/2017/PT AMBWilayah Maluku dan Papua di Ambon untuk dilakukan Sertifikasianakan jenis Gmelina dan Mahoni sebanyak 351.972 (tiga ratus limapuluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh dua) batang sedangkanuntuk Jambu Mete sebanyak 39.108 (tiga puluh sembilan ribu seratusdelapan) batang yang berlokasi di tempat

Tanda Registrasi Usaha Perbenihan (TRUP) dari Dinas PerkebunanPropinsi Kaltim, tanggal 28 Agustus 2009.5. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor :AHU02790.AH.01.01.

Tanda Registrasi Usaha Perbenihan (TRUP) dari Dinas PerkebunanPropinsi Kaltim, tanggal 28 Agustus 2009.5. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU02790.AH.01.01.

K.A 03345, tanggal 17 Juni 2009.1 (Satu) Bendel Surat perintah penyerahan barang (DO) dari PusatPenelitian Kelapa Sawit (PPKS) kepada Perusdes Sesama No.01861/MED/KS/VI/2009, tanggal 04 Juni 2009.1 (Satu) (Surat keterangan pemeriksaan ulang) dari DepartemenPertanian Direktorat Jenderal Perkebunan Balai Besar Perbenihan DanProteksi Tanaman Perkebunan Medan No.B.320/LB.620/E.8/PPKS/VI/2009 , tanggal 17 Juni 2009.5 (Lima) lembar tanda bukti/Slip Setoran modal dari Desa BumiHarapan, Desa Suka raja, Desa

Agoeng mengirimkan suratpermohonan Sertifikasi mutu bibit Nomor : 80/CV.AG/II/2011 tanggal 15Maret 2011 kepada Balai Perbenihan Tanaman Hutan (BPTH) WilayahMaluku dan Papua di Ambon untuk dilakukan Sertifikasi anakan jenisGmelina dan Mahoni sebanyak 351.972 (tiga ratus lima puluh satu ribusembilan ratus tujuh puluh dua) batang sedangkan untuk Jambu Metesebanyak 39.108 (tiga pulun sembilan ribu seratus delapan) batang yangberlokasi di tempat persemaian CV.

M.Si selaku selaku Pejabat Pelaksana TeknisKegiatan (PPTK) dilokasi pembibitan Kecamatan Waeapo Kabupaten Burudan pembibitan yang saat itu dilakukan dokumentasi dan dicatat jumlahnyaoleh Umar Latuconsina, SE ternyata bukan anakan yang diperuntukanuntuk pekerjaan Reboisasi dan Pengkayaan pada Dinas KehutananKabupaten Buru Selatan akan tetapi anakan tersebut sudah disertifikasioleh Balai Perbenihan Tanaman Hutan (BPTH) Wilayah Maluku dan Papuauntuk siap disalurkan kepada 17 (tujun belas) Desa di Kabupaten

Agoeng mengirimkan suratpermohonan Sertifikasi mutu bibit Nomor : 80/CV.AG/IIV2011 tanggal 15Maret 2011 kepada Balai Perbenihan Tanaman Hutan (BPTH) WilayahMaluku dan Papua di Ambon untuk dilakukan Sertifikasi anakan jenisGmelina dan Mahoni sebanyak 351.972 (tiga ratus lima puluh satu ribusembilan ratus tujuh puluh dua) batang sedangkan untuk Jambu Metesebanyak 39.108 (tiga puluh sembilan ribu seratus delapan) batang yangberlokasi di tempat persemaian CV.

M.Si selaku selaku Pejabat PelaksanaTeknis Kegiatan (PPTK) dilokasi pembibitan Kecamatan WaeapoKabupaten Buru dan pembibitan yang saat itu dilakukan dokumentasi dandicatat jumlahnya oleh Saksi Umar Latuconsina, SE ternyata bukan anakanyang diperuntukan untuk pekerjaan Reboisasi dan Pengkayaan pada DinasKehutanan Kabupaten Buru Selatan akan tetapi anakan tersebut sudahdisertifikasi oleh Balai Perbenihan Tanaman Hutan (BPTH) Wilayah Malukudan Papua untuk siap disalurkan kepada 17 (tujuh belas) Desa

Perbenihan Dirjen TanamanPangan;1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Pencairan CBNtahun 2011 (Map Biru);1 (satu) Buku Laporan Keuangan Semester II TA.2008 Bagian Anggaran 062, Belanja Subsidi NonBBM dan Transfer Lainnya;1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Pencairan PSOSubsidi Benih PT. Sang Hyang Seri TA. 2010 Tahap senilai Rp. 13.743.597.460.;1 (satu) bundel Dokumen Pencairan PSO SubsidiBenih dan Profit Margin PT.

Sesuai dengan Revisi ke4tanggal 27 Desember 2010 untuk Belanja Subsidi Benih Padi, Kedelai,Jagung Hibrida & Jagung Komposit sebesar Rp.60.164.086.000,sedangkan untuk Anggara tahun 2011 terdapat penandatangananperjanjian kerjasama, yaitu1.Perjanjanjian kerjasama Public Servise Obligation (PSO) KegiatanSubsidi Benih TA 2011 antara Direktur Perbenihan selakuPenanggungjawab Teknis Kegiatan Subsidi Benih dan PengelolaanCadangan Benih Nasional pada Satuan Kerja Direktorat JenderalTanaman Pangan selaku

;Bahwa perencanaan alokasi subsidi benih ditentukan berdasarkan hasil rapatantara Kementerian Keuangan dan Kementerian Pertanian yang dilakukaberdasarkan evaluasi tingkat penyerapan;Bahwa ada pedoman teknis dan pengawasan dalam kegiatan tersebut, dmanatugas tersebut berada pada direktorat yang membawahi kegiatan tersebut ;Bahwa benar sebelum saksi menjabat sebagai Direktur Perbenihan, sudah adakegiatan subsidi benih tersebut ;Bahwa Direktur Perbenihan tidak mempunyai kewajiban untuk pengecekanpelaksanaan

subsidi benih tersebut, dimana Direktur Perbenihan hanyamasalah teknis saja ;Bahwa jumlah subsidi benih yang menjadi PSO PT SHS hanyalah sebagiankecil dari jumlah kebutuhan benih petani, dimana masih banyak perusahaanyang mempunyai bidang usaha dibidang perbenihan ;Bahwa BPSB melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Dirjend TanamanPangan CC Direktur Perbenihan secara berkala dalam bentuk laporanbulanan ;Bahwa saat ini Indonesia sudah mencapai swasembada pangan ;Bahwa Saksi menjadi Direktur Pertanian

. : 154/EKONOMIITU/XII/2007, tanggal 07 Desember 2007.Tanda Registrasi Usaha Perbenihan (TRUP) dari Dinas PerkebunanPropinsi Kaltim, tanggal 28 Agustus 2009.Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor :AHU02790.AH.01.01.

Kaltim No. : 27/SKMB/UPTDPBP/2010, tanggal 10 Februari 20101 (Satu) Surat (Sertifikat Kesehatan tumbuhan antara area) dariDepartemen Petanian Badan Karantina Pertanian No. : 2009,2.007,00.05.K.A 03345, tanggal 17 Juni 2009.1 (Satu) Bendel Surat perintah penyerahan barang (DO) dari PusatPenelitian Kelapa Sawit (PPKS) kepada Perusdes Sesama No. : 01861/MED/KS/VI/2009, tanggal 04 Juni 2009.1 (Satu) (Surat keterangan pemeriksaan ulang) dari Departemen PertanianDirektorat Jenderal Perkebunan Balai Besar Perbenihan

Koperasi PPU.Surat jin Bupati Penajam Paser Utara No. : 154/EKONOMIITU/XII/2007,tanggal 07 Desember 2007.Tanda Registrasi Usaha Perbenihan (TRUP) dari Dinas Perkebunan PropinsiKaltim, tanggal 28 Agustus 2009.Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor :AHU02790.AH.01.01.

Koperasi PPU.Surat Jjin Bupati Penajam Paser Utara No. : 154/EKONOMIITU/XII/2007, tanggal 07 Desember 2007.Tanda Registrasi Usaha Perbenihan (TRUP) dari Dinas PerkebunanPropinsi Kaltim, tanggal 28 Agustus 2009.Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor :AHU02790.AH.01.01.

. : 154/EKONOMIITU/XII/2007, tanggal 07 Desember 2007.Tanda Registrasi Usaha Perbenihan (TRUP) dari DinasPerkebunan Propinsi Kaltim, tanggal 28 Agustus 2009.Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor :AHU02790.AH.01.01.

Koperasi PPU.Surat ljin Bupati Penajam Paser Utara No. : 154/EKONOMIITU/XII1/2007, tanggal 07 Desember 2007.Tanda Registrasi Usaha Perbenihan (TRUP) dari DinasPerkebunan Propinsi Kaltim, tanggal 28 Agustus 2009.Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaNomor : AHU02790.AH.01.01.

K.A 03345, tanggal 17 Juni 2009.1 (Satu) Bendel Surat perintah penyerahan barang (DO) dariPusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) kepada Perusdes SesamaNo. : 01861/MED/KS/VI/2009, tanggal 04 Juni 2009.1 (Satu) (Surat keterangan pemeriksaan ulang) dariDepartemen Pertanian Direktorat Jenderal Perkebunan BalaiBesar Perbenihan Dan Proteksi Tanaman Perkebunan Medan No.: B.320/LB.620/E.8/PPKS/V1I/2009 , tanggal 17 Juni 2009.5 (Lima) lembar tanda bukti/Slip Setoran modal dari Desa BumiHarapan, Desa Suka raja

tempatkedudukan salah satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sesuai ketentuanPasal 54 ayat (2) huruf b di atas, maka keputusan yang dikeluarkan oleh duaBadan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut harus mempunyai hubungankausalitas;5 Dalam sengketa a quo, objek gugatan I tanggal 4 Januari 2013 yang dikeluarkanoleh Tergugat I perihal Ralat Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.45/MenhutII/Rhs/2012, pada intinya meralat jabatan Penggugat sebagai Staf padaBPDAS Serayu Opak Progo menjadi staf pada Balai Perbenihan

(Penggugat) NIP.19780610 200112 2 005 dari Staf pada BPDAS Serayu Opak Progo di Yogyakartamenjadi Staf pada Balai Perbenihan Tanaman Hutan (BPTH) Jawa Madura diSumedang;5.

Pelaksanaan penelitian genetika, pemuliaan, perbenihan dan pemanfaatanplasma nutfah tanaman jagung, sorghum, gandum dan serealia potensiallainnya;c. Pelaksanaan penelitian morfologi, fisiologi, ekologi, entomologi, danfitopatologi tanaman jagung, sorghum, gandum dan serealia potensiallainnya;d. Pelaksanaan penelitian komponen teknologi sistem dan usaha agribisnistanaman jagung, sorghum, gandum dan serealia potensial lainnya;e.

biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan mendapatkan, menagih,dan memelihara penghasilan kena pajak dapat dikurangkan dari penghasilanbruto.bahwa Biaya Jasa Management Fee mengacu kepada Management ServiceAgreement efektif tanggal 2 Januari 2008 yang ditandatangani oleh OAMdengan Pemohon Banding, dimana OAM memberikan jasa manajemen yangdiperlukan atas permintaan Pemohon Banding, mencakup antara lain saranumum dalam penelitian (metodologi, pendekatan), saran tentang manajementreasury, saran tentang perbenihan

Merencanakan kegiatan Perbenihan di PT.Pertani (Persero).2. Mengkoordinasikan kegiatan perbenihan ke daerahdaerah di wilayahSumbagut.3.

kepersidangan karena ada dugaan tindak pidanakorupsi yang dilakukan oleh Terdakwa tentang pengadaan bantuanCadangan Benih Nsional ( CBN) benih kedelaiBahwa saksi pada tahun 2012 menjabat sebagai Kepala Unit ProduksiBenih Meureudu PT PertaniBahwa Benih kedelai yang dijual oleh Terdakwa ke PT.Pertani adalahsebanyak 520 Ton dengan Harga Rp. 8.500, ( delapan ribu lima ratusrupiah) per tonnya.Bahwa pada tahun 2012 saksi berkerja di PT.Pertani (Persero) sebagaikepala unit Produksi Benih Meureudu cabang perbenihan

sumbagut padadivisi perbenihan PT.Pertani (persero), dan saksi diangkat berdasarkanPetikan Surat Keputusan direksi PT.Pertani (Persero) NomorSK.247/KEK/02.14 tanggal 02 April 2012, serta saksi bertanggung jawabkepada kepala cabang produksi benih PT.Pertani ( Persero) wilayahSumbagut, yang memberikan wewenang kepada saksi pada saat itu adalahdireksi atau direktur utama PT.Pertani ( Persero)ada kerja sama antaraTerdakwa dengan PI .Pertani dengan /Nomor ' Kerjasama429/SPKSKBK/XII/2011 tanggal 15 Desember

Pertani SumateraUtara dengan jabatan pada tanggal 29 Juli 2011 menjabat sebagaibendahara finansiil Cabang Produksi Benih Sumatera Bagian Utara padaDivisi perbenihan PT.PERTANI (Persero), berdasarkan Surat KeputusanDireksi P,PERTANI (Persero) Nomor : SK.882/KEK/02.04 tanggal 29 Juli2011 dan saksi menjabat sampai dengan tanggal 22 Oktober 2012 dengantugas sebagai berikut :1. Menerima uang dan menyalurkan uang atau melakukan pembayaranatas nama kepentingan perusahaan.2.

Lsselaku satgas perbenihan PT.PERTANI (Persero) Sumbagut, dan dapatsaksi jelaskan bahwa saksi tidak pernah melihat dan tidak pernah tahutentang surat tersebut sebelumnya, namun setelah di perlihatkan olehpemeriksa barulah saksi tahu tentang surat tersebut; Bahwa saksi tidak dapat memperlihatkan bukti pembayaran jual benihkedelai antara saksi dengan Terdakwa dengan jumlah sebesar Rp.871.080.000, ( delapan ratus tujuh puluh satu juta delapan puluh riburupiah);Terhadap keterangan saksi tersebut,Terdakwa