Ditemukan 131 data
132 — 96
IndoasiaCemerlang untuk lokasi Pertambangan di Desa Sungai Cuka,Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi KalimantanSelatan, Kode WilayahKW 118 TW 1 terhadap lokasi seluas 191(seratus Sembilan puluh satu) hektar, dan hartaharta kekayaanTERGUGAT REKONVENSI:;DALAM POVISI Menyatakan dan memerintahkan TERGUGAT REKONVENSI untuk segeramenghentikan seluruh kegiatan operasional pertambangannya di lokasi lahan milikPARA PENGGUGAT REKONVENSI sebagaimana dimaksud dalam PerjanjianPenggunaan Lahan Nomor
157 — 59
Artalindo Wiratama , diberitanda (T.30) ;31 Foto copy Surat Perintah Pembayaran (SPP) Povisi Sumber daya Hutan(PDH) Nomor : 100038 Pematang Rebah, 2 Maret 2010, diberitanda (T.31) ;32 Foto copy Aplikasi Setoran Bank Mandiri untuk setoran PSDHPT.
229 — 90
M E N G A D I L IDALAM EKSEPSI ;- Menolak Eksepsi dari Tergugat I, II, VI dan VII, serta Tergugat IV dan V ;DALAM PROVISI- Menyatakan tuntutan povisi tidak dapat diterima ;DALAM POKOK PERKARA ; Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ; Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II s/d Tergugat VIII telah melakukan perbuatan melawan hukum.
ditolak ;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil pokokgugatannya dengan demikian gugatan Penggugat dikabulkan sebahagian dan paraTergugat pada dasarnya berada di pihak yang kalah maka untuk itu dihukum untukmembayar biaya perkara ini ;Memperhatikan UndangUndang dan peraturan lainnya yang berkaitan denganperkara ini serta PasalPasal dalam Rbg ;MENGADILIDALAM EKSEPSI;e Menolak Eksepsi dari Tergugat I, II, VI dan VU, serta Tergugat IV dan V ;DALAM PROVISIe Menyatakan tuntutan povisi
KOPERASI BINA USAHA KITA
Tergugat:
1.Kementrian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
2.PT.Kallista Alam
Turut Tergugat:
Yayasan Hutan, Alam dan Lingkungan Aceh
215 — 873
Putusan MahkamahAgung RI No. 651 K/Pdt/2015 tanggal 28 Agustus 2015 Jo PutusanPeninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 1 PK/PDT/2017tanggal 18April 2017 sampai putusan gugatan a quo berkekuatan hukum tetap;Menimbang, bahwa terhadap gugatan provisi tersebut Majelis Hakimberpendapat syarat dari suatu gugatan provisi adalah hal yang sangatmendesak untuk segera diputuskan oleh Hakim yang tidak menyangkut pokokperkara;Menimbang, bahwa putusan povisi diatur dalam pasal 180 HIR dan pasal191 RBG disebut
1.Tengku ILyas
2.ABdul Rafar
3.Atip PA
4.M.Amin,SE
5.Siti Hawa
6.Saini
7.Adnan
8.Darma Putra
9.MARIANA
10.Musliadi
Tergugat:
1.Kementrian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
2.PT.Kalista Alam
Turut Tergugat:
Yayasan Hutan, Alam dan Lingkungan Aceh
298 — 242
Aceh Nomor:50/PDT/2014/PT.BNA tanggal 15 Agustus 2014 jo Putusan MARI Nomor 651K/PDT/2015 tanggal 28 Agustus 2015 Jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor1/PK/PDT/2017 tanggal 18 April 2017 sampai gugatan perlawanan (derdenverzet) memperoleh kekuatan hukum yang tetap;Menimbang, bahwa terhadap gugatan provisi tersebut Majelis Hakimberpendapat syarat dari suatu gugatan provisi adalah hal yang sangatmendesak untuk segera diputuskan oleh Hakim yang tidak menyangkut pokokperkara;Menimbang, bahwa putusan povisi
1.Sulaiman
2.Abdul Mutaleb
3.Boinom
4.Nurjani
5.Zulbaidah
6.Nandra
7.Nurmala
8.Tgk. Neh
Tergugat:
1.Kementrian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
2.PT.Kalista Alam
Turut Tergugat:
Yayasan Hutan, Alam dan Lingkungan Aceh
335 — 297
NomorHalaman 89 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Perlawan Nomor 7/Pat.Bth/2019/PN Skm651K/PDT/2015 tanggal 28 Agustus 2015 Jo Putusan Peninjauan KembaliNomor 1/PK/PDT/2017 tanggal 18 April 2017 sampai gugatan perlawanan(derden verzet) memperoleh kekuatan hukum yang tetap;Menimbang, bahwa terhadap gugatan provisi tersebut Majelis Hakimberpendapat syarat dari suatu gugatan provisi adalah hal yang sangatmendesak untuk segera diputuskan oleh Hakim yang tidak menyangkut pokokperkara;Menimbang, bahwa putusan povisi
242 — 104
sesuaidengan ketentuan Pasal 31 UUK semua penyitaan yang telah dilakukan menjadi hapuskarena kepailitan merupakan sita umum :57 Bahwa berdasarkan uraianuraian di atas sudah sudah sepatutnya Majelis Hakim YangTerhormat yang memeriksa perkara a quo untuk menolak seluruh dalildalil dariPenggugat Konpensi atau setidaktidaknya menyatakan dalildalil Penggugat Konpensitersebut tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard)Permohonan Putusan Provisi Tidak Berdasar Hukum :58Bahwa permintaan putusan Povisi
321 — 170
sesuaidengan ketentuan Pasal 31 UUK semua penyitaan yang telah dilakukan menjadi hapuskarena kepailitan merupakan sita umum :57 Bahwa berdasarkan uraianuraian di atas sudah sudah sepatutnya Majelis Hakim YangTerhormat yang memeriksa perkara a quo untuk menolak seluruh dalildalil dariPenggugat Konpensi atau setidaktidaknya menyatakan dalildalil Penggugat Konpensitersebut tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard)Permohonan Putusan Provisi Tidak Berdasar Hukum :58Bahwa permintaan putusan Povisi
87 — 81
saksiberada di luar kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) kabupaten Kepulauan Mentawai saksi dipanggil olehBendaharawan Dinas Kehutanan Kabupaten Kepulauan Mentawai(Masril) untuk datang ke kantornya di Dinas Kehutanan KabupatenKepulauan Mentawai, keurmudian bertempat diteras kantor DinasKehutanan Kabupaten Kepulauan Mentawai Bendaharawan DinasKehutanan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Masril) menjelaskankepada saksi bahwa ada pembagian dana Insentif OperasionalPengelolaan Pemungutan Povisi
;e Bahwa Saksi tidak pernah mengikuti rapat yang membicarakantentang pembagian upah pungut dana Provisi Sumber Daya HasilHutan (PSDH) di Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2005tersebut;e Bahwa Seharusnya Insentif Operasional Pengelolaan Pemungutan Povisi Sumber DayaHutan Dari Dana Perimbangan Sumber Daya Alam Sektor Kehutanan yang saksi ikutterima tersebut digunakan untuk kegiatan Reboisasi dan Pengawasan Hutan;Atas keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa Edison Salelebaja, S.Th tidak menanggapinya
186 — 94
) ;Berdasarkan BUKU PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS DAN ADMINISTRASI PENGADILAN DALAM EMPAT LINGKUNGAN PERADILANBUKU II EDISI 2007 MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA 2009Halaman 161 dari 249 hal.Putusan Nomor :2244/Pdt.G/2020/PA.Dpk.di halaman 425, menerangkan tentang Putusan Provisi sebagai berikut :Putusan Provisi atas permohonan Penggugat Rekonvensi agar dilakukanSuatu Tindakan sementara yang apabila Putusan Provisi dikabulkandilaksanakan serta merta walaupun ada Perlawanan maupun Banding ;Tuntutan Povisi
126 — 143
permohonan provisi Penggugat untukmeletakkan sita jaminan (coservatoir beslag) terhadap 22 (dua puluhdua) unit ruko yang berdiri diatas 25 Sertifikat Hak Milik yangkeseluruhannya terletak di Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, KabupatenBadung, Propinsi Bali (sekarang dikenal dengan nama Kuta Square)(selanjutnya disebut Obyek Sengketa), juga Penggugat tidak dapatmenunjukkan dan tidak dapat memberikan alasanalasan hukum sertabuktibukti hukum yang cukup yang dapat mendukung dalil gugatannya,sehingga permohonan povisi