Ditemukan 4330 data
Urut Berdasarkan
Register : 10-08-2017 — Putus : 05-09-2017 — Upload : 26-09-2017
Putusan PA MEMPAWAH Nomor 132/Pdt.P/2017/PA.Mpw Tanggal 5 September 2017 — 1.Kuat Sujatmiko bin Sumar Priyono
2.Leni Marlinati binti Ade Saputra
18 — 2
18 — 2
No. 132/Pdt.P/2017/PA Mpw.pernikahannya di KUA meskipun Para Pemohon mengetahui perihalkewajiban pencatatan tersebut, sementara Para Pemohon sendiri tidakpernah datang dan menanyakan perihal syarat administrasi pernikahan keKUA setempat, karenanya Para Pemohon terbukti dengan sengajamelalaikan kewajiban tersebut;Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di muka, permohonanPara Pemohon telah ternyata tidak beralasan, karenanya agar tidakmenimbulkan preseden yang buruk di tengah masyarakat tentang
Putus : 11-02-2015 — Upload : 17-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1001/B/PK/PJK/2014 Tanggal 11 Februari 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs
50 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
50 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
pernah diserahkan sebelumnya dalam proses keberatan,maka Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) telah menyalahiaturan dan melakukan perbuatan melawan hukum, namun bila PemohonPeninjauan Kembali (semulaTerbanding) tidak mempertimbangkan buktibukti tersebut dan di kemudian hari Majelis membatalkan koreksi PemohonPeninjauan Kembali (semulaTerbanding) karena mengabaikan Pasal 26A ayat(4) maka akan terjadi banyak kerugian Negara yang ditimbulkan.e Bahwa pembataln koreksi ini juga akan memberikan preseden
pernah diserahkan sebelumnya dalam proses keberatan,maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah menyalahiaturan dan melakukan perbuatan melawan hukum, namun bila PemohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak mempertimbangkan buktibukti tersebut dan di kemudian hari Majelis membatalkan koreksi PemohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) karena mengabaikan Pasal 26Aayat (4) maka akan terjadi banyak kerugian Negara yang ditimbulkan.Bahwa pembatalan koreksi ini juga akan memberikan preseden
pernah diserahkan sebelumnya dalam proses keberatan, makaPemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah menyalahi aturan danmelakukan perbuatan melawan hukum, namun bila Pemohon PeninjauanKembali (semula Terbanding) tidak mempertimbangkan buktibukti tersebut dandi kemudian hari Majelis membatalkan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) karena mengabaikan Pasal 26A ayat (4) maka akan terjadibanyak kerugian Negara yang ditimbulkan.Bahwa pembatalan koreksi ini juga akan memberikan preseden
mempertimbangakan buktibukti yang tidak pernah diserahkan sebelumnya dalam proses keberatan, makaPemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah menyalahi aturan danmelakukan perbuatan melawan hukum, namun bila Pemohon PeninjauanKembali (semula Terbanding) tidak mempertimbangkan buktibukti tersebut dandi kemudian hari Majelis membatalkan koreksi Terbanding karenamengabaikan Pasal 26A ayat (4) maka akan terjadi banyak kerugian Negarayang ditimbulkan.Bahwa pembatalan koreksi ini juga akan memberikan preseden
Register : 10-06-2019 — Putus : 10-07-2019 — Upload : 16-07-2019
Putusan PA SAMBAS Nomor 201/Pdt.P/2019/PA.Sbs Tanggal 10 Juli 2019 — Pemohon melawan Termohon
14 — 3
14 — 3
ParaPemohon mengetahui perihal kewajiban pencatatan tersebut, sementaraPara Pemohon sendiri tidak pernah datang dan menanyakan perihal syaratadministrasi pernikahan ke KUA setempat, karenanya Para Pemohonterbukti dengan sengaja melalaikan kewajiban tersebut dengan tidakmengindahkan segala hukum, undangundang, peraturan serta dasar danfalsafah negara yang sah;Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di muka, permohonanPara Pemohon telah ternyata tidak beralasan, karenanya agar tidakmenimbulkan preseden
Register : 22-05-2017 — Putus : 13-06-2017 — Upload : 10-07-2017
Putusan PA MEMPAWAH Nomor 94/Pdt.P/2017/PA.Mpw Tanggal 13 Juni 2017 — 1.Nurjali bin H. Abd. Hakim
2.Nuraini binti Mat Hori
23 — 6
23 — 6
No. 94/Pdt.P/2017/PA Mpw.menimbulkan preseden yang buruk di tengah masyarakat tentang lembagaitsbat nikah di pengadilan agama dan agar masyarakat lebih berhatihatidan/atau tidak mengabaikan aturan yang telah ditetapbkan undangundang,Majelis Hakim bersepakat menolak permohonan Para Pemohon;Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini termasuk dalamlingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 jo.
Register : 10-09-2019 — Putus : 02-10-2019 — Upload : 09-10-2019
Putusan PA SAMBAS Nomor 326/Pdt.P/2019/PA.Sbs Tanggal 2 Oktober 2019 — Pemohon melawan Termohon
17 — 2
17 — 2
Senyatanya dalam perkara permohonan Para Pemohon penyebabtidak tercatatnya pernikahan Para Pemohon ialah karena saat itu ParaPemohon masih di bawah umur, karenanya Para Pemohon terbukti dengansengaja melalaikan kewajiban tersebut dengan tidak mengindahkan segalahukum, undangundang, peraturan serta dasar dan falsafah negara yangsah;Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di muka, permohonanPara Pemohon telah ternyata tidak beralasan, karenanya agar tidakmenimbulkan preseden yang buruk di tengah
Register : 01-10-2019 — Putus : 30-10-2019 — Upload : 30-10-2019
Putusan PA BATULICIN Nomor 296/Pdt.P/2019/PA.Blcn Tanggal 30 Oktober 2019 — Pemohon melawan Termohon
13 — 10
13 — 10
bahwa berdasarkan hal tersebut maka dalampernikahan Pemohon dengan Pemohon II telah tidak terpenuhi salahsatu ketentuan hukum (syarat) untuk dilaksanakannya pernikahan yaknikarena usia Pemohon dan Pemohon II yang belum cukup, karenaHal. 5 dari 8 hal Penetapan Nomor 296/Pat.P/2019/PA.Blicnseharusnya sebelum menikah Pemohon II harus memperoleh dispensasimenikah terlebih dahulu dari dari pengadilan sebagaimana ketentuanhukum yang disebutkan di atas, selain itu jika dikabulkan maka akanmenimbulkan preseden
Register : 04-10-2021 — Putus : 27-10-2021 — Upload : 17-11-2021
Putusan DILMILTI III SURABAYA Nomor 64-K/PMT.III/BDG/AD/X/2021 Tanggal 27 Oktober 2021 — Pembanding/Oditur : SAHRONI HIDAYAT, SH
Terbanding/Terdakwa : Dwi Partono
223 — 73
Terbanding/Terdakwa : Dwi Partono
223 — 73
Bahwamenurut Oditur Militer demi tidak terulangnya perbuatantersebut dan supaya tidak menjadi preseden buruk bagipembinaan prajurit TNI AD lainnya, maka dimohonkan agarputusan pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa sesuaidengan tuntutan oditur militer yakni Pidana pokok penjaraselama 10 (Sepuluh) bulan dan Pidana Tambahan Dipecat daridinas TNI AD atau apabila Majelis Hakim Banding berpendapatlain, maka mohon putusan seadiladilnya.Bahwa terhadap Memori Banding dari Oditur Militer, PenasihatHukum
Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menaggapi keberatanKeempat yang menguraikan menurut Oditur Militer selakupenuntut umum demi tidak terulangnya perbuatan tersebut danSupaya tidak menjadi preseden buruk bagi pembinaan prajuritTNI AD lainnya, maka dimohonkan agar putusan pidana yangdijatuhkan kepada diri terdakwa sesuai dengan tuntutan oditurmiliter yakni Pidana pokok penjara selama 10 (Sepuluh) bulandan Pidana Tambahan Dipecat dari dinas TNI AD atau apabilaMajelis Hakim Banding berpendapat lain
Register : 26-11-2019 — Putus : 23-12-2019 — Upload : 26-12-2019
Putusan PA SAMBAS Nomor 630/Pdt.P/2019/PA.Sbs Tanggal 23 Desember 2019 — Pemohon melawan Termohon
63 — 4
63 — 4
penyebab tidak tercatatnya pernikahan Para Pemohon ialahkarena saat itu Pemohon II merasa malu, karena sudah hamil, meskipun ParaPemohon mengetahui perihal kKewajiban pencatatan tersebut, karenanya ParaPemohon terbukti dengan sengaja melalaikan kewajiban tersebut dengan tidakmengindahkan segala hukum, undangundang, peraturan serta dasar danfalsafah negara yang sah;Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di muka, permohonanPara Pemohon telah ternyata tidak beralasan, karenanya agar tidakmenimbulkan preseden
Register : 27-02-2019 — Putus : 28-03-2019 — Upload : 11-07-2019
Putusan PA SAMARINDA Nomor 503/Pdt.G/2019/PA.Smd Tanggal 28 Maret 2019 — Penggugat melawan Tergugat
8 — 8
8 — 8
ofsocial engineering) yang produknya dijadikan rujukan masyarakat, tidak dapatmengesahkan perikahan yang terlarang karena mempunyai halanganperkawinan, atau pernikahan yang melanggar hukum, atau pernikahan yangtidak mempunyai kekuatan hukum, karena hal itu akan menjadi preseden burukbagi masyarakat yang bisa dijadikan rujukan untuk menikah poligami di bawahtangan;Hal. 5 dari 7 hal.
Register : 28-09-2020 — Putus : 20-10-2020 — Upload : 26-10-2020
Putusan PA SAMBAS Nomor 566/Pdt.P/2020/PA.Sbs Tanggal 20 Oktober 2020 — Pemohon melawan Termohon
17 — 1
17 — 1
Penetapan No. 566/Pdt.P/2020/PA.SbsMenimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di muka, permohonanPara Pemohon telah ternyata tidak beralasan, karenanya agar tidakmenimbulkan preseden yang buruk di tengah masyarakat tentang lembagaitsbat nikah di pengadilan agama dan agar masyarakat lebih berhatihatidan/atau tidak mengabaikan aturan yang telah ditetapkan undangundang,permohonan Para Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (N.O/NietOnvantkelijk Verklaard);Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan
Register : 19-01-2017 — Putus : 01-03-2017 — Upload : 11-10-2019
Putusan MS TAKENGON Nomor 17/Pdt.P/2017/MS.Tkn Tanggal 1 Maret 2017 — Pemohon melawan Termohon
12 — 4
12 — 4
hukum sebagaimanadikehendaki oleh ketentuan tersebut di atas, karena itu permohonan Pemohon dan II dinyatakan tidak dapat dipertimbangkan;Menimbang, bahwa Majelis hakim berpendapat bahwa tindakan Pemohon dan Il yang menikah di bawah tangan dan usia pernikahannpun belummencapai 19 tahun bagi Ssuami dan 16 tahun bagi isteri dan juga tidak dilakukansesuai dengan aturan yang berlaku, maka jika tindakan semacam ini ditolerirakan terjadi kekacauan dan pertentangan hukum yang pada glirannya akanmemberikan preseden
Register : 15-08-2017 — Putus : 05-09-2017 — Upload : 26-09-2017
Putusan PA MEMPAWAH Nomor 135/Pdt.P/2017/PA.Mpw Tanggal 5 September 2017 — 1.M. Zaki bin Majri
2.Suryana binti Sawwir
23 — 4
23 — 4
Senyatanya dalam perkara permohonan ini, Para Pemohonmengetahui perihal kewajiban pencatatan tersebut, sementara ParaPemohon tidak pernah datang dan menanyakan perihal syarat administrasipernikahan ke KUA setempat, karenanya Para Pemohon terbukti dengansengaja melalaikan kewajiban tersebut;Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di muka, permohonanPara Pemohon telah ternyata tidak beralasan, karenanya agar tidakmenimbulkan preseden yang buruk di tengah masyarakat tentang lembagaitsbat nikah di
Putus : 10-08-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 437 K/PID/2017 Tanggal 10 Agustus 2017 — Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Bantul ; ERI TRI UTAMI;
36 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
36 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 437 K/PID/2017Pertimbangan Majelis Hakim yang menjatuhkan vonis hanya 10 (sepuluh) hari hanyadengan mendasarkan putusannya karena Terdakwa dalam keadaan hamil adalah kelirusebab seolah membenarkan orang dalam keadaan hamil dapat melakukanpenganiayaan sehingga vonis yang dijatuhkan tidak akan membuat orang jera danbahkan dapat menjadi preseden buruk di masyarakat bahwa orang yang sedang hamilmelakukan tindak pidana akan dimaafkan di dalam hukum;Bahwa dari uraian tersebut di atas, maka nyatalah
Putus : 14-11-2012 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 388 K/TUN/2012 Tanggal 14 Nopember 2012 — TINA vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DUMAI, dk
36 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
36 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tampubolon selakuPengacara Tergugat II Intervensi1 sekitar awal September 2011, makahal itu sesuatu yang bisa bersifat bias dan menimbulkan ketidakpastianhukum karena selain tidak ada parameter (terminology) yang pasti akanpengetahuan tersebut, juga batasan pengetahuan dimaksud dapatmenimbulkan preseden yang ambivalen terkait dengan perhitunganHalaman 13 dari 25 halaman. Putusan Nomor 388 K/TUN/201214tenggang waktu dalam pengajuan gugatan.
Putusan Nomor 388 K/TUN/201218menimbulkan preseden yangambivalen terkait denganperhitungan tenggang waktudalam pengajuan gugatan.Barangkali bila keberadaanPeradilan Tata UsahaNegara adalah sesuatu yangbaru dalam TatananPeradilan di Indonesia makahal ini bisa saja diterimasebagai bentuk toleransi darisosialisasi keberadaanPengadilan Tata UsahaNegara, akan tetapikenyataannya = PengadilanTata Usaha Negara sudahlama menghiasi danmemberikan warna padaTatanan Peradilan diIndonesia sehingga alasanPenggugat
Tampubolon selakuPengacara Ahue sekitar awal September 2011, maka hal itu sesuatu yangbisa bersifat bias dan menimbulkan ketidakpastian hukum karena selaintidak ada parameter (terminology) yang pasti akan pengetahuan tersebut,juga batasan pengetahuan dimaksud dapat menimbulkan preseden yangambivalen terkait dengan perhitungan tenggang waktu dalam pengajuangugatan.
Putus : 30-11-2006 — Upload : 25-01-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 946K/PDT/2002 Tanggal 30 Nopember 2006 — SURES KUMAR,; NANGARI SEMBIRING GK.,PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA Cq MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA Cq GUBERNUR KEPALA DAERAH TK. I SUMATERA UTARA DI MEDAN Cq WALIKOTA KDH TK. II MEDAN DI MEDANCq KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN KOTAMADYA MEDAN,
27 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
27 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
nilainilai kKeadilan sehingga terkesan bersikap diskriminatif dalam menilaiperkara a quo dengan menghukum TergugatTergugat membayar gantirugi kepada Penggugat, sedangkan yang menabrak mobil TergugatTergugat/Pemohon Kasasi adalah Penggugat asal ;Bahwa selain itu) dalam perkara a quo bukan sematamatamempersalahkan tentang perselisihan jumlah biaya perbaikan kendaraanmilik Penggugat sebagaimana pertimbangan hukum Pengadilan NegeriMedan halaman 10 alinea 6 ;Bahwa putusan judex facti akan memberikan preseden
Register : 13-08-2015 — Putus : 01-09-2015 — Upload : 11-09-2015
Putusan PA MEMPAWAH Nomor 482/Pdt.G/2015/PA.Mpw. Tanggal 1 September 2015 — Imam MUhadi vs Utik Susiani
74 — 11
74 — 11
of social engineering), maka pembiaranterhadap pernikahan di bawah tangan yang dengan sengaja melanggarundangundang dengan meluruskan permohonan ijin poligami Pemohon yangnyatanyata telah menikah dengan istri keduanya tersebut justru dapat menjadisebuah preseden buruk bagi masyarakat yang berakibat masyarakat denganmudah melanggar aturan;Menimbang, bahwa Pemohon yang sudah menikah dengan istrikeduanya tersebut seharusnya mengajukan permohonan isbat nikah denganmendudukkan istri keduanya bersamasama
Putus : 19-10-2016 — Upload : 30-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 807 K/PID/2016 Tanggal 19 Oktober 2016 — Darman Pasaribu
45 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
45 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
mempertimbangkan sumpah danjabatan dengan demikian Majelis Hakim dalam pertimbangannya dalammemutus perkara tidak berdasar dan tanpa mencerminkan rasa keadilanmasyarakat sehingga sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Agung menolakputusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dan mengadili Sendiri perkara ini.Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi telah menunjukan suatukekeliruan yang nyata jika Majelis Hakim dalam pertimbangannnya tidakmenghukum/membebaskan perbuatan mereka Terdakwa yang dapatmenimbulkan preseden
dan materil dan visum tersebut dibuat denganmempertimbangkan sumpah dan jabatan dengan demikian Majelis Hakim dalampertimbangannya dalam memutus perkara tidak berdasar dan tanpamencerminkan rasa keadilan masyarakat sehingga sepatutnya Majelis HakimMahkamah Agung menolak Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi danPengadilan Tinggi Medan telah menunjukan suatu kekeliruan yang nyata jikaMajelis Hakim dalam pertimbangannnya hanya menghukum ringan danmembebaskan Terdakwa lainnya yang dapat menimbulkan preseden
Register : 04-10-2019 — Putus : 06-11-2019 — Upload : 22-11-2019
Putusan PA SAMBAS Nomor 379/Pdt.P/2019/PA.Sbs Tanggal 6 Nopember 2019 — Pemohon melawan Termohon
12 — 1
12 — 1
No. 379/Pdt.P/2019/PA.Sbstidak mengindahkan segala hukum, undangundang, peraturan serta dasardan falsafah negara yang sah;Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di muka, permohonanPara Pemohon telah ternyata tidak beralasan, karenanya agar tidakmenimbulkan preseden yang buruk di tengah masyarakat tentang lembagaitsbat nikah di pengadilan agama dan agar masyarakat lebih berhatihatidan/atau tidak mengabaikan aturan yang telah ditetapkan undangundang,permohonan Para Pemohon harus dinyatakan tidak
Register : 14-12-2016 — Putus : 23-03-2017 — Upload : 11-04-2019
Putusan PA GUNUNG SUGIH Nomor 1318/Pdt.G/2016/PA.Gsg Tanggal 23 Maret 2017 — Penggugat melawan Tergugat
7 — 6
7 — 6
of social engineering), makapembiaran terhadap perceraian yang tidak memenuhi ketentuan dapat menjadisebuah preseden buruk bagi masyarakat yang pada akhirnya dapat berakibatpada menurunnya sakralitas perkawinan karena lembaga perkawinandipermainkan dan orang dapat bercerai sesuka hatinya dengan cara yangmudah;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonanPemohon harus dinyatakan tidak beralasan dan tidak berdasar hukum,karenanya Majelis Hakim sepakat menolak permohonan cerai Pemohon
Register : 18-08-2015 — Putus : 03-09-2015 — Upload : 07-11-2015
Putusan PA MEMPAWAH Nomor 284/Pdt.P/2015/PA.Mpw Tanggal 3 September 2015 — Roni bin Badwi dan
Khadijah binti Sarkawi
22 — 3
22 — 3
tersebut mengandung unsur kesengajaan untuktidak taat hukum;Hal. 5 dari 7 Penetapan No. 0284/Pdt.P/2015/PA.Mpw.Menimbang, bahwa ketika Pemohon II tidak memenuhi syarat nikah,maka seharusnya Pemohon Il melengkapinya, dan tidak sebaliknyamelanggar hukum;Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan sebagai alat rekayasasocial (tool of social engineering), maka pembenaran terhadap pernikahan dibawah tangan yang dengan sengaja melanggar hukum denganmengesahkannya melalui itsbat nikah dapat menjadi sebuah preseden