Ditemukan 1098 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : resort resor refra rekor refri refort reforma refor reforman ref.rm report
Penelusuran terkait : Tanah sengketa a quo Penerbitan sertifikat hak pakai Tanah objek land reform
Pengadilan PN CIAMIS Perdata
Register : 17-07-2018 — Putus : 24-07-2018 — Upload : 03-09-2018
Putusan PN CIAMIS Nomor 67/Pdt.P/2018/PN Cms
Tanggal 24 Juli 2018 — Pemohon:
ERIKA MUARIF ABDUL WAHID
19 — 4
  • Agar ketentuanketentuan UndangUndang yang bertujuan membinaperbaikan sosial (Social reform) lebih efektif.4.
Pengadilan PN BALIKPAPAN Perdata
Register : 18-11-2020 — Putus : 27-11-2020 — Upload : 30-11-2020
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 298/Pdt.P/2020/PN Bpp
Tanggal 27 Nopember 2020 — Pemohon:
Puji Lestari
47 — 14
  • Agar ketentuan undangundang yang bertujuan membina perbaikansosial (Social Reform) lebih efektif;4.
Pengadilan PA BANYUMAS Perdata Agama Perceraian
Register : 19-09-2013 — Putus : 19-09-2013 — Upload : 17-12-2013
Putusan PA BANYUMAS Nomor 1228/Pdt.G/2013/PA.Bms
Tanggal 19 September 2013 — pemohon vs termohon
47 — 6
  • JAFFERHUSSAIN (Marriage Breakdown Under The Law Reform Act, 1976 And InIslam : A Comparative View, IIU Law Journal, Vol.
Pengadilan PA BANYUMAS Perdata Agama
Register : 01-04-2015 — Putus : 04-05-2015 — Upload : 24-06-2015
Putusan PA BANYUMAS Nomor 512/Pdt.G/2015/PA.Bms
Tanggal 4 Mei 2015 — PEMOHON - TERMOHON
14 — 1
  • JAFFERHUSSAIN (Marriage Breakdown Under The Law Reform Act, 1976 And InIslam : A Comparative View, IIU Law Journal, Vol.
Pengadilan PA BANYUMAS Perdata Agama
Register : 22-06-2015 — Putus : 03-08-2015 — Upload : 30-09-2015
Putusan PA BANYUMAS Nomor 916/Pdt.G/2015/PA.Bms
Tanggal 3 Agustus 2015 — PEMOHON - TERMOHON
13 — 1
  • JAFFERHUSSAIN (Marriage Breakdown Under The Law Reform Act, 1976 And InIslam : A Comparative View, IIU Law Journal, Vol.
Pengadilan PN TASIKMALAYA Perdata
Register : 27-03-2014 — Putus : 07-04-2014 — Upload : 08-05-2014
Putusan PN TASIKMALAYA Nomor 17/Pdt.P/2014/PN.Tsm
Tanggal 7 April 2014 — HEINE
34 — 13
  • pokoknya yaitu :1 Untuk menetapkan kepastian hukum, bahwa dengan kondisi orang tua sebenarnyayang jelas dan sah menurut Hukum bagi yang berkepentingan, sehinggamemudahkan dalam melakukan hubunganhubungan yang bersifat perdata.17/Pdt.P/2014/PN.Tsm.hal.9 dari 12 hal.102 Akan lebih terjamin ketertiban masyarakat dalam hubungan kekeluargaan sesuaiakhlak, dan etika yang dijunjung tinggi oleh masyarakat, dan Negara.3 Agar ketentuanketentuan UndangUndang yang bertujuan membina perbaikansosial (Social reform
Pengadilan PN MATARAM Pidana Umum
Register : 10-07-2018 — Putus : 06-09-2018 — Upload : 18-09-2018
Putusan PN MATARAM Nomor 433/Pid.B/2018/PN Mtr
Tanggal 6 September 2018 — Penuntut Umum:
1.I KOMANG PRASETYA,SH.
2.EMA MULIAWATI,SH.
Terdakwa:
FREDI ANTON TURNIP
68 — 22
  • Apriadi Abdi Negara, SH keduanya adalah advokat / pengacara yangberkantor di LBH Reform yang beralamat di Jalan Pemuda No. 69 KelurahanDasan Agung Kecamatan Mataram Kota Mataram berdasarkan surat kuasakhusus tanggal 16 Juli 2018 yang telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Mataram pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 denganregister No. 201/SK.PID/2018/PN. Mtr;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca :Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 433/Pid.B/2018/PN.Mtr1.
Pengadilan PA BANYUMAS Perdata Agama
Register : 07-05-2015 — Putus : 08-06-2015 — Upload : 29-07-2015
Putusan PA BANYUMAS Nomor 711/Pdt.G/2015/PA.Bms
Tanggal 8 Juni 2015 — PEMOHON - TERMOHON
11 — 1
  • JAFFERHUSSAIN (Marriage Breakdown Under The Law Reform Act, 1976 And InIslam : A Comparative View, IIU Law Journal, Vol.
Pengadilan PN MATARAM Perdata
Register : 15-04-2021 — Putus : 20-04-2021 — Upload : 21-04-2021
Putusan PN MATARAM Nomor 99/Pdt.P/2021/PN Mtr
Tanggal 20 April 2021 — Pemohon:
Sudi Yahya Husein
27 — 17
  • Agar ketentuanketentuan UndangUndang yang bertujuan membinaperbaikan sosial (social reform) lebih efektif;4.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Putus : 01-08-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 293K/TUN/2017
Tanggal 1 Agustus 2017 — T. ABBAS BANTA BIN ALM. TEUKU AHMAD BANTA, dkk vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ACEH BARAT,
22 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Surat Nomor 84/D/I.6 tanggal 23 April 1965 yang dikeluarkan olehPanitia Land Reform Daerah Tingkat Il. Kabupaten Aceh Barat;c. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK)tanggal 22 April 2010;d. Surat Keterangan Geuchik Gampong Meureubo Nomor:29/SKR/MRB/2010, tanggal 15 Oktober 2010;e. Surat Permohonan Pembatalan Sporadik yang dibuat oleh Drs. H.T.Yuslidan Hasan, tanggal 30 Maret 2011;f. Surat Keterangan Geuchik Gampong Meureubo Nomor:062/MRB/IV/2011, tanggal 12 April 2011;g.
    Surat Nomor 84/D/I.6 tanggal 23 April 1965 yang dikeluarkan olehPanitia Land Reform Daerah Tingkat Il. Kabupaten Aceh Barat;c. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK)tanggal 22 April 2010;d. Surat Keterangan Geuchik Gampong Meureubo Nomor:29/SKR/MRB/2010, tanggal 15 Oktober 2010;e. Surat Permohonan Pembatalan Sporadik yang dibuat oleh Drs. H.T.Yuslidan Hasan, tanggal 30 Maret 2011;Halaman 5 dari 24 halaman. Putusan Nomor 293 K/TUN/201710.f.
Pengadilan PA BANYUMAS Perdata Agama
Register : 06-04-2016 — Putus : 16-05-2016 — Upload : 12-06-2019
Putusan PA BANYUMAS Nomor 0512/Pdt.G/2016/PA.Bms
Tanggal 16 Mei 2016 — Penggugat melawan Tergugat
9 — 4
  • JAFFERHUSSAIN (Marriage Breakdown Under The Law Reform Act, 1976 And InIslam : A Comparative View, IIU Law Journal, Vol.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 29-08-2017 — Upload : 01-08-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1320 K/Pid.Sus/2017
Tanggal 29 Agustus 2017 — AINUL YAQIN BIN MUYASIT, DKK
64 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 1320 K/PID.SUS/201713.Bahwa jika PEMOHON mengutip pernyataan dari SUPRIYADI WEDDYONO Direktur Eksekutif Institute For Criminal Reform(ICJR) dalam tulisannya : Bahwa rumusan Memiliki, menyimpan danmenguasai tersebut menjadikan pasal 111 dan pasal112 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotikasempat disebut oleh Hakim MAHKAMAH AGUNG RIsebagai pasal " KERANJANG", karena itulah Hakimmenyebutkan bahwa penggunaan pasal 111 danpasal 112 harus dilekatkan pada tujuan maupun Niatuntuk apa Narkotika tersebut
    memutus untuk memerintahkan yang bersangkutanmenjalani pengobatan dan/atau perawatan melaluirehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbuktibersalah melakukan tindak pidana Narkotika, atau ;d. menetapkan untuk memerintahakan yangbersangkutan menjalani pengobatan dan/atauperawatan melalui rehabilitasi jika PecanduNarkotika tersebut tidak terbukti bersalahmelakukan tindak pidana Narkotika.13.Bahwa jika PEMOHON mengutip pernyataan dari SUPRIYADI WEDDYONO Direktur Eksekutif Institute For Criminal Reform
    memutus untuk memerintahkan yang bersangkutanmenjalani pengobatan dan/atau perawatan melaluirehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbuktibersalah melakukan tindak pidana Narkotika, atau ;b. menetapkan untuk memerintahakan yangbersangkutan menjalani pengobatan dan/atauperawatan melalui rehabilitasi jika PecanduNarkotika tersebut tidak terbukti bersalahmelakukan tindak pidana Narkotika.13.Bahwa jika PEMOHON mengutip pernyataan dari SUPRIYADI WEDDYONO Direktur Eksekutif Institute For Criminal Reform
    memutus untuk memerintahkan yang bersangkutanmenjalani pengobatan dan/atau perawatan melaluirehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbuktibersalah melakukan tindak pidana Narkotika, atau ;f. menetapkan untuk memerintahakan yangbersangkutan menjalani pengobatan dan/atauperawatan melalui rehabilitasi jika PecanduNarkotika tersebut tidak terbukti bersalahmelakukan tindak pidana Narkotika.13.Bahwa jika PEMOHON mengutip pernyataan dari SUPRIYADI WEDDYONO Direktur Eksekutif Institute For Criminal Reform
Pengadilan PN MEDAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 18-02-2014 — Putus : 23-12-2014 — Upload : 25-11-2015
Putusan PN MEDAN Nomor 75/Pdt.G/2014/PN.Mdn
Tanggal 23 Desember 2014 — - 1. SAMARIA - 2. SARIATI TARIGAN LAWAN - 1. HARBRINDEJIT SINGH DILON atau disebut juga H.S, DILLON - 2. PEMERINTAH RI, DI JAKARTA, Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI., DI JAKARTA Cq. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SUMATERA UTARA DI MEDAN Cq. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG (d/h) KANTOR AGRARIA KABUPATEN DELI SERDANG - 3. PEMERINTAH RI, DI JAKARTA, Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI DI JAKARTA Cq. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SUMATERA UTARA DI MEDAN Cq. KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN - 4. PEMERINTAH RI di JAKARTA, Cq. MENTERI DALAM NEGERI RI., DI JAKARTA Cq. PEMERINTAH DAERAH PROPINSI SUMATERA UTARA DI MEDAN Cq. PEMERINTAH KOTA MEDAN Cq. CAMAT MEDAN JOHOR
118 — 69
  • Menyatakan demi hukum berlaku dan berkekuatan hukum, Surat Keterangan No.120/LR/Ket/1970, tertanggal 2 Februari 1970 yang dikeluarkan oleh Kepala Agraria/ Ketua Badan Pekerja Land Reform Kabupaten Deli Serdang (Turut Tergugat I) jo. Surat keterangan No. 670/ SK/MJ/1979, tanggal 30 April 1979 yang dikeluarkan oleh Camat Medan Johor (Turut Tergugat III) ;4.
Pengadilan PA BANYUMAS Perdata Agama Perceraian
Register : 07-11-2013 — Putus : 31-12-2013 — Upload : 23-06-2014
Putusan PA BANYUMAS Nomor 1489/Pdt.G/2013/PA.Bms
Tanggal 31 Desember 2013 — PEMOHON - TERMOHON
16 — 1
  • JAFFERHUSSAIN (Marriage Breakdown Under The Law Reform Act, 1976 And InIslam : A Comparative View, IIU Law Journal, Vol.
Pengadilan PTA PALANGKARAYA Perdata Agama
Register : 19-02-2021 — Putus : 25-02-2021 — Upload : 25-02-2021
Putusan PTA PALANGKARAYA Nomor 5/Pdt.G/2021/PTA.PIk
Tanggal 25 Februari 2021 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
150 — 53
  • Jaffer Husssain (Marriage Breakdown Under The Law Reform Act,1976 And In Islam: A Comparative View, IU Law Journal, Vol.
Pengadilan PN DOMPU Perdata
Register : 17-03-2021 — Putus : 08-12-2021 — Upload : 09-12-2021
Putusan PN DOMPU Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Dpu
Tanggal 8 Desember 2021 — Penggugat:
2.Rugayah Binti HM.Sidik
3.IBRAHIM BIN H.M.SIDIK
Tergugat:
1.Syafrudin Mansyur
2.AKMAL
3.AMNAH
4.SYAIFUDDIN,SP
5.IR.EMILSRI BUDI
6.Drs.H.CHAERUL INSAN ( H.MPERA)
7.ROBIANSYAH
8.JAKARIAH
9.HIDAYAT
10.Kepala Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dompu
11.Badan Pertanahan Kabupaten Dompu
Turut Tergugat:
HAMZAH
176 — 102
  • Nur Bin Ajrun;Menimbang, bahwa dalam perkembangannya, UndangUndang No. 5Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria kemudianmelahirkan gagasangagasan baru tentang tanah salah satunya adalah tentanglandreform atau agrarian reform dengan tujuan untuk kesejahteraan rakyat.Kemudian pada tahun 1961 lahir peraturan baru yaitu Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan PembagianTanah dan Pemberian Ganti Kerugian.
    Adanya pembaruan agraria atau yang lebih dikenal dengannama reforma agraria (landreform/agrarian reform) merupakan ide ataugagasan terbaik yang pernah lahir dalam rangka mengatasi persoalan tanahdan masalah pengelolaan sumber daya alam;Menimbang, bahwa landreform/ agrarian reform berarti perubahansistem pemilikan dan penguasaan tanah yang lampau diubah dengan sistemtata pertanahan baru yang disesuaikan dengan perubahan dan perkembanganmasyarakat yang sedang giat melaksanakan pembangunan ekonominya
    , diIndonesia program J/andreform/ agrarian reform meliputi Pembatasan luasmaksimum penguasaan tanah; Larangan pemilikan tanah secara absentee atauHalaman 34 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Padt.G/2021/PN Dpugutai; Redistribusi tanahtanah yang selebihnya dari batas maksimum, tanahtanah yang terkena larangan absentee, tanahtanah bekas swapraja dan tanahtanah negara; Pengaturan soal pengembalian dan penebusan tanahtanahpertanian yang digadaikan; Pengaturan kembali perjanjian bagi hasil tanahpertanian
Pengadilan PA BANYUMAS Perdata Agama Perceraian
Register : 12-11-2013 — Putus : 24-12-2013 — Upload : 23-06-2014
Putusan PA BANYUMAS Nomor 1538/Pdt.G/2013/PA.Bms
Tanggal 24 Desember 2013 — PEMOHON- TERMOHON
16 — 2
  • JAFFERHUSSAIN (Marriage Breakdown Under The Law Reform Act, 1976 And InIslam : A Comparative View, IIU Law Journal, Vol.
Pengadilan PN TASIKMALAYA Perdata
Register : 19-09-2014 — Putus : 25-09-2014 — Upload : 06-11-2014
Putusan PN TASIKMALAYA Nomor 57/Pdt.P/2014/PN.Tsm
Tanggal 25 September 2014 — TETI HIDAYATI
89 — 6
  • keperdataan mempunyai fungsi yangpada pokoknya yaitu :a Untuk menetapkan kepastian Hukum, bahwa dengan kedudukan yang jelas dansah bagi yang berkepentinagn mengenai perwalian atas salah satu anggotakeluarga, sehingga memudahkan dalam melakukan hubungan yang bersifatperdata;b Akan lebih terjamin ketertiban masyrakat dalam hubungan kekeluargaan sesuaidengan akhak dan etika yang dijunjung tinggi oleh manusia dan Negara ;c Agar ketentuan uandangunadang yang bertujuan membina perbaikan sosial(social reform
Pengadilan PA CIAMIS Perdata Agama
Register : 03-07-2018 — Putus : 02-08-2018 — Upload : 04-10-2019
Putusan PA CIAMIS Nomor 2355/Pdt.G/2018/PA.Cms
Tanggal 2 Agustus 2018 — Penggugat melawan Tergugat
8 — 1
  • JAFFERHUSSAIN (Marriage Breakdown Under The Law Reform Act, 1976 And In10Islam : A Comparative View, IIU Law Journal, Vol.
Pengadilan PN MATARAM Perdata
Register : 14-04-2021 — Putus : 20-04-2021 — Upload : 21-04-2021
Putusan PN MATARAM Nomor 98/Pdt.P/2021/PN Mtr
Tanggal 20 April 2021 — Pemohon:
1.Suassono
2.Erdiana Yuslinar Narvin
30 — 16
  • Agar ketentuanketentuan UndangUndang yang bertujuan membinaperbaikan sosial (social reform) lebih efektif;4.