karena:Untuk biaya bunga sebesar Rp81.385.110,00 , Terbandingberpendapat karena modal dasar belum disetor seluruhnyaoleh pemegang saham tetapi pemegang saham telahmemberikan pinjaman dengan membebankan bungasehingga sesuai dengan Pasal 18 ayat (3) UU PPh biayabunga menjadi dividen dan pinjaman dikoreksi menjadipenyertaan modal;Untuk biaya royalti sebesar Rp86.822.750,00 , Terbandingberpendapat karena royalti dibebankan atas know how danteknik pengecatan yang seharusnya hanya sekali padasaat permulaan

sebesar Rp86.822.750,00 menjadi koreksi positifPPh Pasal 26 berupa dividen Majelis berpendapat sebagaiberikut:Halaman 10 dari 34 halaman Putusan Nomor 1904 B/PK/PJK/20171.2.Bahwa pendapat Terbanding yang menyatakan royalti yangdibebankan atas know how dan teknik pengecatan yangseharusnya hanya sekali pada saat permulaan operasi dansudah pernah dibebankan pada Tahun 2010 sehingga royaltitidak memberikan manfaat bagi Pemohon Banding untukTahun 2011 tidak menjadikan pembayaran atas royalti menjadidividen

;Bahwa dalam persidangan, Pemohon Banding memberikanperjanjian royalti dan penjelasan penggunaan know how danteknik pengecatan yang tercantum dalam proses produksi;Bahwa Majelis berpendapat Pemohon Banding dapatmembuktikan penggunaan pengetahuan atau informasi dibidang teknikal dalam usaha Pemohon Banding sehinggakoreksi negatif objek PPh Pasal 26 berupa royalti sebesarRp86.822.750,00 menjadi koreksi positif PPh Pasal 26 berupadividen tidak dapat dipertahankan;Bahwa berdasarkan uraian tersebut di

royalti danpenjelasan penggunaan know how dan teknikpengecatan yang tercantum dalam prosesproduksi;3) Bahwa Majelis berpendapat PemohonBanding dapat membuktikan penggunaanpengetahuan atau informasi di bidangteknikal dalam usaha Pemohon Bandingsehingga koreksi negatif objek PPh Pasal 26berupa royalti sebesar Rp86.822.750,00menjadi koreksi positif PPh Pasal 26 berupadividen tidak dapat dipertahankan;Halaman 20 dari 34 halaman Putusan Nomor 1904 B/PK/PJK/20173.1.5.4) Bahwa berdasarkan uraian tersebut

angka 3 huruf bS53/PJ.4/2010, serta pedoman penerapanprinsip kewajaran dan kelaziman usahasebagaimana telah diuraikan di atas danPasal 18 ayat (3) UU PPh, maka TermohonPeninjauan Kembali tidak dapat membuktikankeberadaan/eksistensi royalti terkait knowhow telah benarbenar diberikan, dan tidakterbukti royalti tersebut memberikan manfaatbagi Termohon Peninjauan Kembali.Halaman 25 dari 34 halaman Putusan Nomor 1904 B/PK/PJK/2017Bahwa dengan demikian PemohonPeninjauan Kembali berpendapat koreksiatas

Koreksi positif biaya Factory Overhead sebesar US1,889,293.00;b.1 Koreksi selisih biaya FOH USDS,593.00bahwa berdasarkan data, dokumen, informasi dan dasar hukum tersebut di atas, maka Terbandingberpendapat bahwa Koreksi Positif Selisih Biaya FOH sebesar USD5.593.00 tersebut di atas sudah tepat;b.2 Koreksi Biaya Royalti USD1,883,700berdasarkan dasar hukum dan uraian di atas, maka pembayaran royalti fee kepada Idemitsu Kosan Co.Ltd(Related Party) sebesar US1.883.700,00 pada tahun pajak 2010 yang dibebankan

oleh Pemohon Bandingharus dikoreksi seluruhnya, karena pembayaran royalti fee atas pemanfaatan harta tidak berwujud berupathe technical information and trademarks kepada demitsu Kosan Co.

Koreksi positif biaya Factory Overhead sebesar US1,889,293.00;b.1 Koreksi selisih biaya FOH USD5,593.00b.2 Koreksi Biaya Royalti USD1,883, 700bahwa berdasarkan pemeriksaan dan penilaian terhadap buktibukti dan keterangan yang diberikan olehpara pihak dalam persidangan, Majelis berpendapat;bahwa terkait koreksi negatif perbedaan jumlah nilai pembelian USD (553.00), Koreksi Positif pembelianakibat perbedaan laporan USD1,263,351.00 dan Koreksi selisih biaya FOH USD5,593.00.koreksikoreksi aquo basis

Ltd di PT Idemitsu Lube Techno Indonesia;bahwa imbalan royalti aquo dikoreksi seluruhnya (sama sekali tidak dapat dibiayakan) berdasarkanpendekatan perhitungan kewajaran nilai transaksi;bahwa menurut Majelis sesuai dengan OECD TP Guidelines bahwa penelitian kewajarandan kelaziman usaha terhadap transaksi Intangible Property (dalam hal ini termasukpaten, trademark, tradenames, design dan mode!)

S153/PJ.4/2010 telah dipenuhi oleh PemohonBanding;bahwa sementara terkait point 3 atas kedua peraturan aquo (kewajaran nilairoyalti), Terbanding telah menganggapnya seluruh nilai royalti aquo 0 dengankata lain tidak ada pembayaran royalti;bahwa terkait dengan nilai kewajaran pembayaran royalti, Pemohon Banding telah memberikan buktibukti kewajaran nilai royalti aquo dengan menunjukan perhitungan besarnya tagihan Royalty yangditagihkan oleh Idemitsu Kosan Co Ltd kepada Pemohon Banding dan bukti pembayaran

bahwa bagaimanapun, sejumlah royalti dapat dikenakan pajak di negara dimana royalti itu timbul sesuaidengan undangundang negara itu, tetapi jika pemilik dari royalti adalan warga negara lain, makapajaknya tidak akan melebihi:dalam hal royalti seperti yang disebut pada huruf b dari ayat 3 pasal adalah 10% dari pengenaankotor dari royalti;Pasal 12 ayat 3 huruf b Perjanjian Pajak Berganda (P3B) antara Indonesia dengan Inggris tanggal 5April 1993 diatur bahwa "The term "royalties" as used in this Artide

Istilah royalti (right to use of commercial equipment) seperti yang diatur dalam Pasal 12 ayat 3 hurufb Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda IndonesiaInggris, tidak membatasi hanya padapenggunaan hak atas peralatan komersil yang dikuasai secara penuh oleh suatu pihak, sehinggameliputi pula penggunaan hak atas peralatan komersil oleh beberapa pihak dengan masingmasingpihak melakukan pembayaran royalti;h.

Selanjutnya, atas pembayaran jasa persewaan Bandwidth berbasis satelit bukan termasuk ke dalamkategori pembayaran royalti, tetapi merupakan kategori penghasilan usaha (business profit) bagiopIntelsat Global Sales & Marketing Ltd,.

Dengan dernikian, dalam sewa atau penggunaan bandwith puntidak ada unsur HAKI, sehingga penggunaan bandwidth bukan merupakan royalti.8.

Pasal 12 ayat (2) huruf b mengatur bahwa sejumlah royalti dapat dikenakanpajak di negara dimana royalti itu timbul sesuai dengan undang undangnegara itu, tetapi jika pemilik dari royalti adalah warga negara lain makapajaknya tidak akan melebihi 10% dari pengenaan kotor dari royalti;b.

Pajak Pertambahan Nilai karena biaya atas Royalti daninterlocation services tersebut telah dikoreksi di Pajak Penghasilan Badan;Alasan Pemohon BandingBahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding atasPajak Pertambahan Nilai Jasa Luar Negeri sebesar Rp.1.904.504.746,00tersebut, sejalan dengan penjelasan Pemohon Banding pada Surat KeberatanPajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008 bahwa atas biaya Royalti daninterlocation services tersebut seharusnya dapat dibiayakan karena sudahsesual

Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)melakukan koreksiPajak Masukan atas Pemanfaatan Barang Tidak Berwujud dari LuarDaerah Pabean atas Royalti Masa Pajak Agustus 2008 sebesarRp1.057.156.510,00terkait koreksi atas biaya royalti sebesarRp.12.867.530.090,00 di PPh Badan karena tidak dapat dibuktikanbahwa biaya Royalty tersebut mempunyai manfaat dan berhubunganlangsung dengan kegiatan usaha Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding);Bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (8) huruf b UndangUndang

. pemenuhan ketentuan mengenaipembayaran Royalti yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding), apakah dapat dibebankan sebagai biayaatau tidak, dan juga mengenai pembuktian atas eksistensi atas Royaltitersebut serta buktibukti pbendukung pengeluaran biaya tersebut;Bahwa berdasarkan data dan fakta yang terungkap sebagaimana yangterdapat dalam pembahasan atas sengketa koreksiBiaya Royalti sebesarRp12.867.530.090,00di PPh Badan dalam Putusan Pengadilan PajakNomor Put. 45132/PP/

kebenaran formal dan materialdari pembayaran royalti tersebut yang meliputi kebenaranperhitungan royalti dan didukung dengan bukti atau dokumenpendukung yang dapat ditransir dengan pencatatan dalampembukuan Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding), sebagaimana yang diamanahkan dalam Pasal 76 danpenjelasannya UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak;5) Bahwa berdasarkan Pasal 76 UndangUndang Nomor 14 Tahun2002 tentang Pengadilan Pajak diatur bahwa, Hakim menentukanapa yang

Putusan Nomor 292/B/PK/Pjk/201513.14.tanggal 9 Maret 1993dan melanggar ketentuanPasal 76 dan Pasal 78UndangUndang Pengadilan Pajak.Bahwa sesuai dengan koreksi Biaya Usaha berupa Biaya Royalti di PPhBadan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 45132/PP/M.XII/15/2013 tanggal 27 Mei 2013, maka koreksi Pajak Masukan atas PemanfaatanBarang Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean atas Royalti Masa PajakAgustus 2008 sebesar Rp1.057.156.510,00 yang terkait dengan koreksitersebut telah diputuskan tidak

Menteri Sekretaris Negara dengan surat NomorB113/M.Sesneg/6/1993 tanggal 24 Juni 1993 (bukti P15) danKementerian Kehakiman dengan surat Nomor M.UM.01.0612tanggal 13 Januari 1993 (bukti P16):Bahwa bentuk dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat danPemerintah berupa dukungan pembentukan YKCI sebagai wadahbagi pencipta lagu dalam mewujudkan haknya, PerlindunganHukum dan dukungan atas penagihan royalti atas hak cipta;Bahwa sejak awal berdiri, Pemohon dalam menarik royalti danmendistribusikan hak ekonomi

Bertujuan menghimpun dan mendistribusikan royalti; dane. Mampu (memiliki Kemampuan) untuk menghimpun danmendistribusikan royalti:Bahwa Pasal 87 ayat (2) UUHC menegaskan bahwa pengguna(users) membayar royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta,atau pemilik hak terkait, melalui LMK dengan cara membuatperjanjian yang berisi kKewajiban untuk membayar royaltli atas HakCipta dan Terkait yang digunakan (bukti P20.1, P20.11).

Hal iniselaras dengan Pasal 1 butir 22 yang menegaskan bahwa LMKadalah lembaga yang mengelola hak ekonomi pencipta, pemeganghak cipta, atau pemilik hak terkait dalam bentuk menghimpun danmendistribusikan royalti;Bahwa kedudukan Pemohon kemudian diperjelas dalam ketentuanPasal 89 UUHC yang menyatakan:(1) Untuk pengelolaan Royalti Hak Cipta bidang lagu dan/ataumusik dibentuk 2 (dua) Lembaga Manajemen Kolektif nasionalHalaman 10 dari 26 halaman.

Bahwa permasalahanpermasalahan yang muncul akibatdibentuknya LMKN yang secara nyata terjadi atau dihadapi olehPemohon antara lain:28.1.Beberapa User/Pengguna lagu yang bersifat komersil tidakmau membayarkan royalti kepada LMK (kKhususnya Pemohon)dengan alasan akan membayarkan kepada LMKN, padahalhanya alasan belaka faktanya ketika dikroscek kepada LMKN,User tersebut belum melakukan pembayaran royalti.

Sehinggamenimbulkan tidak efektif dan efisiennya pengelolaan royalti.(bukti P24.1 24.3):28.3.Para Pemegang Hak Cipta dan atau hak terkait tidak dapatmenikmati hak ekonomi atas lagu ciptaannya secara lancarkarena pendistribusian royalti yang tidak pasti dan jumlahHalaman 16 dari 26 halaman. Putusan Nomor 7 P/HUM/2019royalti yang diterima menjadi berkurang atau lebih kecil dariyang diterima pada saat belum adanya LMKN.

Sengketa tentang Koreksi Obyek PPh Pasal 26 Masa Pajak Juni2011 berupa reklas atas Biaya Bunga dan Biaya Royalti menjadiDeviden sebesar Rp127.169.550,00 yang tidak dapat dipertahankanoleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;2.

(3) UU PPh biayabunga menjadi dividen dan pinjaman dikoreksi menjadipenyertaan modal; Untuk biaya royalti sebesar Rp49.140.340,00, Terbandingberpendapat karena royalti dibebankan atas know how danteknik pengecatan yang seharusnya hanya sekali padasaat permulaan operasi dan sudah pernah dibebankanpada tahun 2010 sehingga royalti tidak memberikanmanfaat bagi Pemohon Banding untuk tahun 2011;bahwa Pemohon Banding berpendapat bahwa pembayaranbunga wajib dibayarkan atas pinjaman yang digunakan untukkeperluan

Putusan Nomor 1740/B/PK/PJK/20171.2.bahwa pendapat Terbanding yang menyatakan royalti yangdibebankan atas know how dan teknik pengecatan yangseharusnya hanya sekali pada saat permulaan operasi dansudah pernah dibebankan pada tahun 2010 sehingga royaltitidak memberikan manfaat bagi Pemohon Banding untuk tahun2011 tidak menjadikan pembayaran atas royalti menjadi dividen;bahwa dalam persidangan, Pemohon Banding memberikanperjanjian royalti dan penjelasan penggunaan know how danteknik pengecatan yang

pendapat Terbanding yangmenyatakan royalti yang dibebankan atasknow how dan teknik pengecatan yangseharusnya hanya sekali pada saatpermulaan operasi dan sudah pernahdibebankan pada tahun 2010 sehingga royaltitidak memberikan manfaat bagi PemohonBanding untuk tahun 2011 tidak menjadikanpembayaran atas royalti menjadi dividen;2) bahwa dalam persidangan, PemohonBanding memberikan perjanjian royalti danpenjelasan penggunaan know how dan teknikpengecatan yang tercantum dalam prosesproduksi;3) bahwa Majelis

kewajaran dan kelaziman usahasebagaimana telah diuraikan di atas danPasal 18 ayat (3) UU PPh, maka TermohonPeninjauan Kembali tidak dapat membuktikankeberadaan/eksistensi royalti terkait knowhow telah benarbenar diberikan, dan tidakterbukti royalti tersebut memberikan manfaatbagi Termohon Peninjauan Kembali;6) Bahwa dengan demikian PemohonPeninjauan Kembali berpendapat koreksiatas Biaya Royalti menjadi Deviden sebesarHalaman 26 dari 35 halaman.

Berdasarkan penelitian, eksistensi License Patent untuk produk herbisidaberbasis glyphosphate sudah tidak ada (daluarsa) dan tidak relevan untukdibayarkan royalti berdasarkan prinsip willing to pay." Eksistensi Technical Information untuk produk herbisida berbasisglyphosphate sudah tidak relevan untuk dibayarkan royalti berdasarkanprinsip willing to pay karena faktanya pihak lain dapat membuat produkyang sama dengan tanopa harus membayar royalti kepada MonsantoCompany USA.

biaya Royalti Intercompany kepada Terbanding yaitu:a.

Tarif royalti yang ditetapbkan oleh related party hanyaberdasarkan perbandingan dengan perusahaan sejenis, tanpaadanya perhitungan yang menjadi dasar penetapan tarif royalti,sehingga penerapan tarif royalti tersebut tidak memenuhi unsurkewajaran dan kelaziman usaha..

perludilakukan tahapan pengujian berupa eksistensi dari royalti, adanyamanfaat atas royalti,dan kewajaran nilai royalti.Pembuktian eksistensi IP = mencakup pembuktian jenis/ tipe IP,kepemilikan IP, nilai IP, dan cara penilaian IP.

, dan kewajaran nilai royalti.

Sukman harus membayarkan hak royalti kepada semua anggotaRumpun Ibrahim sebanyak 137 orang sesuai daftar penerima Royalti di MoUantara PT. Jagad Raya Tama dan 7 rumpun ; Yang nota bene B. Sukman dan temantemannya tersebut sudah tidak mempunyaiikatan apapun dengan pihak Rumpun Ibrahim maupun pada PT.

Jagad Raya Tama danPemerintah Kecamatan Palangga sebagaimanatertuang........tertuang dalam berita acara pembagian porsi kompensasi royalti antara rumpundengan pihak perusahaan PT. Jagad Raya Tama tanggal 15 November 2012 (Bukti2 Bahwa keanggotaan Rumpun Ibrahim adalah berjumlah 137 (Seratus tiga puluhtujuh) orang berdasarkan daftar penerima royalti Rumpun Ibrahim pada PT.

Jagad Raya Tama tidak ada masalah dengan pembayaran royalti;Bahwa yang menentukan jumlah royalti yaitu sesuai kontrak yang dibuat antaraperusahaan dengan rumpun ; Bahwa pembayaran royalti kepada Rumpun B. Sukman tetap sama yangdibayarkan kepada Rumpun Ibrahim yaitu untuk 137 (seratus tiga puluh tujuh)orang;Bahwa PT.

Sukman harus membayarkan hak royalti kepada semuaanggota Rumpun Ibrahim sebanyak 137 orang sesuai daftar penerima royaltidi MoU antara PT.

Jagad Raya Tama memerlukannya sebagai dasarbagiperusahaan............perusahaan untuk melanjutkan pembayaran hak royalti kepada Rumpun Ibrahimmelalui kepengurusan B.

dikoreksi positif sebesar USD 402,614.17 karena Pemohon Banding tidakmenunjukkan bukti kepemilikan atas lisensi yang dibayarkan royaltinya serta studi atas penerapanbahwa Royalti dibayarkan kepada NOF Corporation Japan merupakan pemegang saham PexBanding dengan persentase kepemilikan sebesar 89.60%;bahwa diketahui royalti dibayarkan atas pemberian hak untuk memproduksi barang kimia, perpengetahuan (know how) dan teknologi.

kepada NOF Corporation Japan selama Pemohon Banding masihmemproduksi bahan kimia tersebut;bahwa Royalti adalah pembayaran atas pemanfaatan suatu aset intangible (tidak berwujud) diman:hal int Pemohon Banding membayar royalti dalam rangka pemakaian pengetahuan (knowledghow), teknologi serta hak untuk meproduksi barang kimia yang menjadi dasar pendapatan PsBanding; Menurut Majelis :bahwa berdasarkan penelitian Majelis dan keterangan dalam persidangan, sengketa yang terjadi adsengketa terhadap pembayaran

royalti sebesar USD.402,614.17 karena Terbanding berpendapat rdibayarkan kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa sehingga kewajaran pembayaran roya diragukan dan dengan kuasa Undangundang Pajak Penghasilan Pasal 18 ayat (4) disimpulkan bah pembayaran royalti adalah tidak wajar sedangkan Pemohon Banding berpendapat pembayaran royadalah pembayaran yang wajar terhadap pemilik paten;bahwa Pemohon Banding menyampaikan buktibukti yang mendukung pendapatnya yaitu:P18 License And Technical Agreement

;bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap License and Technical Assistance Agreement (buldan P19) pasal 3.3 diketahui "NMC shall pay 3% (three percent) of the exfactory sales as the roall the products sold by NMC for 10 (ten) years from 1 Januari 2004;bahwa berdasarkan penelitian Majelis, biaya royalti yang dibebankan sebesar USD 402,614.1rendah dari perhitungan royalti seharusnya berdasarkan penjualan yang dilaporkan oleh Pemohon Eyaitu sebesar USD 625,208.83 (3% x USD 20,840,295.52);bahwa

Pemohon Banding secara signifikan berasal dari transaksi yang dilakukan Pemohon Ekepada pihakpihak yang memiliki hubungan istimewa yang ketentuan, syarat dan nilai transaktidak sama dengan transaksi kepada pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa;bahwa Majelis berpendapat pembayaran royalti tidak memberikan manfaat terhadap peroleh:perusahaan;bahwa Pemohon Banding dalam persidangan tidak dapat memberikan buktibukti yang dapat mey:Majelis bahwa pembayaran royalti dapat diyakini kewajarannya;bahwa

Jika royalti tersebut dikoreksi,maka akan terjadi pajak ganda pada satu objek pajak ganda yangsama, dimana hal ini bertentangan dengan tujuan dari PersetujuanPenghindaran Pajak Berganda (P3B);3./. BahwaTermohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding)melihat bahwa koreksi atas royalti tersebut di atas adalah tidak tepatdan melanggar kaidah P3B;4.

Putusan Nomor 1205/B/PK/PJK/2015 Bahwa dalam hal antara Pemohon Banding denganMatsushita Battery Industrial Company Limited terdapathubungan istimewa, pembayaran Royalti adalah masalahkewajaran dari nilai pembayaran Royalti tersebut, danPemohon Banding telah menyampaikan perhitunganyang menyatakan Royalti sebesar 4% yang dibayarkanmasih dalam rentang wajar, dan atas hal ini Terbandingtidak menyanggah atau menyampaikan perhitunganberapa seharusnya nilai wajar yang harus dibayarPemohon Banding;Atas

Menghubungkan pembayaran royalti dengannet sales bertentangan dengan prinsip kelaziman/kewajaran;Bahwa formula pembayaran kepada pemegang sahamdengan prosentase tertentu dari net sales merupakannature profit sharing.

Putusan Nomor 1205/B/PK/PJK/2015Royalti tersebut tidak dilakukan, karena PemohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding sudah tidakmengakui adanya eksistensi atas biaya Royalti tersebut;6.5.3.

putusan a quo menyatakan:Bahwa pendapat Terbanding yang menyatakan PemohonBanding adalah "Contract manufacturer" yangseharusnya tidak membayar Royalti, terbukti bahwapembeli berbeda dengan penerima Royalti, sehinggaMajelis berpendapat Royalti tersebut wajar dibayarPemohon Banding;Atas pendapat Majelis tersebut di atas Pemohon PeninjauanKembali (semula Terbanding berpendapat sebabagai berikut:a.Berdasarkan penelitian analisa fungsifungsi yangdilakukan Wajib Pajak berdasarkan audit report danAgreement

Olehkarena itu tidak seharusnya Pemohon Banding membayar royalti kepada HondaMotor Co. Ltd.

Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwatransaksi pembayaran royalti yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) adalah tidak wajar, dan menurut PemohonPeninjauan Kembali (Semula Terbanding) nilai Kewajaran atas royaltitersebut adalah Rp0,00.bahwa oleh karena pembayaran Royalti dan Technical Assistance feekepada Honda Motor Co. Ltd.

21 dari 29 halaman Putusan Nomor 1074/B/PK/PJK/2014yang diterima Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)atas pembebanan royalti tersebut.

Pada paragraf 6.14 OECD TPGuidelines disebutkan bahwa "From the perspective of the transferee, acomparable independentt enterprise may or may not be prepared to paysuch a price, depending on the value and the usefulness of the intangibleproperty to the transferee in its business".Sehubungan dengan royalti atas IP berupa Know How, hal yang pentingharus diperhatikan juga mengenai kontrak pembayaran royalti, apakah dibundling atau tidak karena jika di bundling maka harus dapat dipisahkantarif Royalti

) atas Kredit PajakPPN JLN berupa biaya Royalti dan Technical Assistence Fee Masa PajakApril s.d.

Tanah yang berada di Desa Wawatu Dusun IV Bagian Pantai yang sayaTerima Pengalihannya/ Gantirugi dengan ketentuan Royalti dari Saudari RiniIndah Triany (Penggugat) adalah seluas + 160.000 M?

Dan Surat Perjanjian Kesepakatan Royalti(vide Bukti P. 1; Bukti P.2) adalah bagian yang tidak terpisahkan denganSurat Pernyataan Jual Beli ini, sera Surat Pernyataan ini berlaku pulasebagai tanda bukti penerimaan uang (Kwitansi).

itu dan hingga saat ini Tergugat samasekali tidak lagi melakukan pembayaran Royalti Fee kepada Penggugat;Menimbang, bahwa dalam hal ini dengan mencermati pokokpermasalahan di atas, maka untuk sampai pada kesimpulan bahwa apakahTergugat telah melakukan perbuatan ingkar janjiAwanprestasi oleh karenatindakan Tergugat yang melakukan penghentian pembayaran Royalti Feekepada Penggugat dan tidak pernah lagi menyelasaikan sisa dari separuhpanjang jalan sampai Tanjung Opa yang harus dirintis atau dibuat

dalam hal pembuktian adanyapemberian Royalti Fee;Menimbang, bahwa bukti P8 sampai dengan bukti P12 berupa rincianpemberian royalti olen Tergugat kepada Penggugat, setelah Majelis Hakimmembaca dan mencermati bukti tersebut telah ternyata bahwa benar Tergugatada memberikan Royalti kepada Penggugat dan hal tersebut bersesuaian puladengan bukti P13 berupa kwitansi pembayaran pemberian royalti dari Tergugatkepada Penggugat;Menimbang, bahwa bukti P14 dan bukti P15 berupa Surat Somasi,menunjukkan bahwa

sudah tidak lagi melakukan pembayaran Royalti FeeHalaman 44 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Padt.G/2019/PN Kdikepada Penggugat, sehingga menunjukkan bahwa awalnya Tergugat melakukanpembayaran Royalti Fee kepada Penggugat namun kemudian setelah Bulan Juni2018 sampai dengan gugatan a quo diajukan, Tergugat tidak lagi melakukanpembayaran Royalti Fee kepada Penggugat dengan alasan di atas tanah yangdibeli oleh Para Turut Tergugat ternyata telah terbit Izin Usaha Pertambangan(IUP) Eksplorasi

Koreksi Biaya Royalti sebesar Rp.7.967.513.520,00MoaihwatPEmbdodi Banding tidak dapat menyediakan dokumentasi Transfer Pricing untuk pembayaranroyalty, dan tidak dapat memberikan keyakinan kepada Pemeriksa bahwa transaksi dengan afiliasi Koreksi Harga Pokok Pen, telah sesuai dengan prinsip kewajaran (ALP). Royalti yang dibayarkan kepada Cussons Internationalselain atas penggunaan merk juga untuk secret formula beserta teknologi (know how) yg besarnya 3%dari net sales.

Pembayaran royalti olehPemohon Banding kepada PZ Cussons IL dengan tarif 3% net sales tercantum dalam RoyaltyAgreement antara PZ Cussons IL dengan PZ Cussons Indonesia, dan atas pembayaran royalti telahdidukung bukti pembayaran PPN dan pemotongan PPh Pasal 26;bahwa analisa kesebandingan oleh Terbanding menghasilkan rentang quartile antara 1,75% s.d 6%,rasio royalti rate 3% yang dibayarkan oleh Pemohon Banding masih pada median quartile tersebut.Pemohon Banding telah memberikan data bahwa Group PZ

Cussons di setiap region telah membayarroyalti sebesar 3% seperti PZ Cussons Australia, Ghana, Afrika Timur, dan Thailand;bahwa atas pembayaran royalti telah didukung dengan bukti berupa perjanjian, pembayaran PPN ataspemanfaatan BKP, pemotongan PPh Pasal 26, dan dalam mendukung rasio royalti yang dibayar,Pemohon Banding telah menyerahkan referensi royaltystat untuk pembayaran Trade Mark dan KnowHow yang dibayarkan oleh Pemohon Banding, sehigga menurut Majelis bahwa rate royalti sebesar3% yg dibayar

Pemohon Banding masih dalam rentang kuartil yang wajar, sehingga koreksi positifatas biaya royalti sebesar Rp.7.967.513.520 tidak dapat dipertahankan;2.

Biaya Royalti Rp.7.967.513.520,00c. Biaya Technical Management Rp. 11.313.173.511,00Assistance Fee Rp.

dari pengalaman;Bahwa selain itu pada Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B)IndonesiaJepang, Pasal 12 ayat (5) menyebutkan: Royalti dianggap berasaldari suatu Negara, jika pembayaran royalti itu adalah Negara itu sendiri,Pemerintah Daerah/Lokal atau penduduk Negara tersebut, namun demikianapabila pembayaran royalti, tanpa memandang apakah ia merupakanpenduduk suatu Negara atau bukan mempunyai pendirian tetap atau tempattertentu di Negara lain dimana kewajiban membayar royalti timbul dan royalti

itudibebankan pada pendirian tetap atau tempat tertentu itu, maka royalti itudianggap berasal dari Negara dimana pendirian tetap atau tempat tertentu ituberada;Halaman 4 dari 30 halaman.

substansi dari Biaya Royalti tersebut;Bahwa secara Peraturan Perpajakan di Indonesia biaya royalti benarbenardapat dibiayakan berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf (a) Undangundang PajakPenghasilan Nomor 17 Tahun 2000, besarnya Penghasilan Kena Pajak bagiWajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap, ditentukan berdasarkanpenghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, danmemelihara penghasilan, termasuk:a.

Bahwa koreksi Biaya Royalti pada sengketa PPh Badandikarenakan substansi Know how tidak diyakini oleh PemohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) sehingga atasHalaman 20 dari 30 halaman.

yang dapatdibebankan adalah sebesar nilai Royalti seandainya tidak adahubungan istimewa;Halaman 23 dari 30 halaman.

Biaya Royalti sebesar Rp 5.280.049.610,00;2.

Sehubungan dengan lisensi yang diberikanalMBV, Pemohon Banding berkewajiban membayar composite charge("Royalti") sebesar 10% dari Penjualan Bersih.

Dengan demikianpembayaran Royalti atas hak distribusi eksklusif yang diberikan merupakanHalaman 9 dari 64 halaman.

Adapunalasan mengapa Pemohon Banding tidak memberikan penjelasan tentangselisin dasar perhitungan Royalti seperti yang diutarakan oleh Terbandingadalah karena selama proses keberatan Terbanding tidak pernahmenunjukkan hasil analisa dasar perhitungan biaya Royalti yang dilakukansehingga Pemohon Banding tidak mengetahui bahwa berdasarkan analisatersebut terdapat selisin perhitungan antara dasar biaya Royalti yang adapada audit report dengan hasil analisa yang dilakukan oleh Terbanding;Bahwa Pemohon

Ditambah pula analisa atas kewajaran imbalan Royalti yang telahPemohon Banding siapkan dimana berdasarkan analisa kesebandingantingkat kewajaran tarif Royalti di Asia Pasific berkisar antara 10% 10,638%dengan median 10%, yang didukung dengan dokmen perjanjian denganpihak ketiga;Halaman 12 dari 64 halaman.

terkait langsung dengan pembayaran Aoyalti dan TechnicalAssistance Fee dimana atas biaya Royalti dan Technical AssistanceFeetersebut telah dilakukan koreksi pada PPh Badan, maka pembahasandalam Memori Peninjauan Kembali ini adalah juga menyesuaikan denganHalaman 5 dari 24 halaman.

royalti diPPh Badan, sebagai berikut :6.1.6.2.Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangatkeberatan dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim yangtidak mempertahankan koreksi biaya konsultasi dan royalti di PPhBadan.Berdasarkan Laporan Penelitian Keberatan atas SKPLB PPhBadan diketahui halhal sebagai berikut :a)Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak, diketahui bahwakoreksi positif atas Harga Pokok Penjualan sebesarRp4.389.203.194,00 karena biayabiaya dalam akun HargaPokok Penjualan

Sertifikat hak paten atas royalti di negara indukperusahaan. Perhitungan rasio dan time test atas royalti. Ketentuan perundangundangan HAKI di negara indukperusahaan. Perhitungan umur ekonomis atas royalti sesuai Undangundang HAKI tersebut. Daftar dan rincian Reasearch & Development Cost. Metode alokasi R&D atas pembebanan R&D Cost diIndonesia. Perhitungan alokasi pembebanan royalti dan technicalassistance ke masingmasing negara.Halaman 9 dari 24 halaman. Putusan Nomor 116/B/PK/Pjk/20156.3.3.

Invoice yang berhubungan dengan Biaya Royalti. Invoice yang berhubungan dengan JasaTeknis/Konsultasi.6.3.6. Bahwa berdasarkan faktafakta tersebut, telah terbuktibahwa dalam proses pemeriksaan Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding)tidak menyerahkandokumen Agreement, dokumen Hak Paten, perhitunganrasio, time test, ketentuanperundangundangan HAKIHalaman 11 dari 24 halaman.

Berdasarkan uraian di atas, Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) berpendapat bahwa oleh karena faktaatas eksistensi IP tidak dapat dibuktikan, ini berartipembayaran royalti dan konsultasi kepada Toyota Auto BodyCo Ltd dan Tokai Kogyo Co Ltd tidak seharusnyadilakukanTermohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding);Bahwa selain itu, atas pertimbangan Majelis Hakim dalam sengketakoreksi biaya konsultasi dan royalti di PPh Badan, yangmenyatakan :Bahwa atas pembayaran biaya konsultasi tersebut

Pemeriksaan Nilai Pabeanbahwa dari hasil pemeriksaan Royalti yang dibayarkan kepada Bristol Myers Squibb (BMS)termasuk dalam biaya yang harus ditambahkan pada Nilai Pabean;b.

Merupakan persyaratan penjualan barang impor;bahwa menurut Pemohon Banding, dalam rangka pembelian barang, pembeli diharuskanmembayar Royalti atau biaya lisensi.

Berkaitan dengan barang impor.bahwa pada barang impor yang bersangkutan terdapat Hak Atas Kekayaan Intelektual, antaralain berupa hak atas merek, hak cipta atau hak paten (di dalam barang impor terdapt proses kerjayang dipatenkan), Royalti yang dibayarkan kepada BMS Company di Amerika Serikat tidakdikenakan Bea Masuk karena Royalti tersebut dibayarkan atas Technical Information andService Agreement atau yang Pemohon Banding sebut sebagai Regional Office Charges, dimanapembayaran tersebut tidak berhubungan

bahwa menurut Pemohon Banding, Kesimpulan:bahwa menurut Pemohon Banding, atas nilai Royalti yang dibayarkan kepada BMS Company diAmerika Serikat, seharusnya tidak terhutang Bea Masuk karena Royalti tersebut dibayarkan atasTechnical Information and Service Agreement atau yang Pemohon Banding sebut sebagaiRegional Office Charges, dimana pembayaran tersebut tidak berhubungan dengan barang impor,Pemohon Banding dapat membuktikan bahwa BMS benar telah menjalankan kewajibannya untukmemberikan Informasi

Tarif Bea Masuk dalam rangka skema CEPT sama besar dengan tarif Bea Masuk yang berlakuumum"bahwa menurut Pemohon Banding, untuk PPN atas Royalti yang Pemohon Banding bayarkan,sesuai dengan ketentuan perpajakan, telah disetorkan ke Kas Negara dengan Surat Setoran Pajakpada saat pembayaran Royalti, sedangkan atas PPh pasal 22 untuk PIB tahun 2009, yang telahmelewati tahun takwim yang bersangkutan, seharusnya tidak lagi ditagih oleh pihak Bea danCukai sesuai dengan KEP06/BC/1999, Pasal 2 ayat 1;bahwa

/PN PikBahwa Dana Royalti Pasir yang diterima oleh terdakwa tidak dilindungidengan Peraturan Desa sebagai payung Hukum.

royalti untuk Desa Rp.1.000, dan untuk koperasi Rp.750,= Bahwa dana royalti Rp.1.000, hasil kesepakatan bersama denganKades yang lama pak Yuda ;" Bahwa royalti yang saksi berikan kepada Desa Damparan melaluiKepala Desa terdakwa Abdul Majid adalah 25.000 M3 2 kali kontraktotal 50.000 M3 x Rp.1.000, = Rp. 50 juta ;Terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa memberikanpendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;2.

DayakBahwa pengelolaan dana Desa disepakati adalah Bendahara Desa ;Bahwa dalam menarik dana royalti tidak ada dibuat dana PeraturanDesa ;Bahwa dana royalti yang masuk kekas Desa pada tahun 2013sebesar Rp.75.000.000, dan tahun 2014 Rp.50.000.000, dariPT.Kharisma Rekayasa Global ;Bahwa dana royalti ada yang tidak melalui Bendahara Desa tetapimelalui terdakwa Abdul Majid ;Bahwa dana royalti yang melalui terdakwa Abdul Majid saksi tidaktahu jumlahnya ;Bahwa mengenai kegiatan Desa pada tahun 2013 dan

Bahwa pungutan dana royalti tidak ada Perdes ;2. Bahwa dana royalti tidak masuk dalam APBDes dan tidak masukKasda ;3. Bahwa selanjutnya tentang pemberhentian RW ;4. Bahwa Kepala Desa jarang ada ditempat ;5.

Rincian Penggunaan Royalti desa Damparan Tanggal 14 Oktober 2014Beserta Lampirannya ( Foto Copy ) ;10.

Banding tidak setuju atas koreksi pajak masukan jasa luarnegeri yang dapat diperhitungkan atas pengkreditan pajak masukan dalamnegeri sebesar Rp296.512.292,00 di tambah sanksi kenaikanRp296.512.292,00 sehingga totalnya Rp593.024.584,00 karena:e Berdasarkan UU PPN Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 4 ayat (3) menyebutkan:"Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas pemanfaatan Jasa Kena Pajak dariLuar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean";e Berdasarkan UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (1) hurufmenyebutkan:"Royalti

Putusan Nomor 1331/B/PK/PJK/2016"Penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa sehubungan dengan penggunaanharta gerak adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani bunga,royalti, atau sewa tersebut bertempat kedudukan atau berada";bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dengan ini Pemohon Banding mohonagar permohonan banding dapat diterima oleh Majelis Pengadilan Pajak yangterhormat dan mengabulkan seluruh permohonan banding Pemohon Banding.Selain itu, demi kelancaran proses banding Pemohon

Putusan Nomor 1331/B/PK/PJK/2016pajak yang tidak dapat dikreditkan, sehingga Majelis berpendapat fakturpajak masukan (berupa SSP) atas pemanfaatan royalti seharusnya tetapdapat dikreditkan;bahwa menurut pendapat Majelis, karena SPT Tahunan PPh Badan TahunPajak 2008 Pemohon Banding yang meliputi Masa Pajak April 2008 s.d.Maret 2009, maka koreksi Pajak Masukan atas Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak April 2009 tidak terkait dengan KoreksiPengurangan Penghasilan NetoBiaya Royalti di PPh

Bahwa koreksi Pajak Masukan berupa SSP JLN ini terkait langsung dengankoreksi Biaya Royalti yang juga menjadi sengketa koreksi di PPh Badan.4. Bahwa atas sengketa koreksi Biaya Royalti di PPh Badan telah diajukanPeninjauan Kembali atas putusan Majelis Hakim dengan pertimbangansebagai berikut:4.1.

Bahwa terkait sengketa koreksi Biaya Royalti sebesarRp30.637.427.000,00, putusan Majelis Hakim adalah tidakmempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding), dengan amar pertimbangan secara garis besarberpendapat sebagai berikut:" bahwa berdasarkan Perjanjian Lisensi, Pemohon Bandingberkewajiban untuk membayar royalti atas penggunaan merktersebut kepada Uni Charms Corporation, Japan.* bahwa merupakan hal yang lazim bila suatu grup perusahaanmemberikan hak menggunakan Intelectual

,MBA kepada Gubernur Sulawesi Tenggara tanggal 18 November 2015 Nomor: 103/AW/XI/2015 perihal Mohon Agar Dibekukan Perpanjangan Ijin Usaha Pertambangan Atas Nama PT.Panca Logam Makmur Sampai Permasalahan hokum Antara Pemegang Saham selesai beserta lampiran-lampirannya.4) 1 (satu) Bundel Data Kewajiban Keuangan Royalti Izin Usaha Pertambangan Kab. Bombana yaitu: 1 (satu) lembar foto copy Daftar Tunggakan dan Pembayaran Royalti PT.

Panca Logam Makmur NPWP Wajib Setor No. 027474022047000 sebesar Rp. 605.411.020,- untuk pembayaran royalti emas triwulan IV tahun 2011 (Okt-Des 2011) PT. Panca Logam Makmur tanggal 09 Feb 2012; 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) tanggal 05-04-2012 PT.

Panca Logam Makmur NPWP.027474022611000 tanggal 08 April 2014 sebesar Rp. 200.000.000,- untuk pembayaran Royalti Produksi emas pada Triwulan IV Tahun 2012 ditandatangani An. HERI MURDIANTO beserta Bukti Penerimaan Negara;29) 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) PT. Panca Logam Makmur NPWP.027474022611000 tanggal 22-05-2014 sebesar Rp.100.000.000,- untuk pembayaran Royalti Produksi emas pada Triwulan IV tahun 2012 ditandatangani An. RIJAL beserta Bukti Setoran SSBP PT.

Panca Logam Makmur NPWP.027474022611000 tanggal 25-06-2014 sebesar Rp.100.000.000,- untuk pembayaran Royalti Produksi emas pada Triwulan IV tahun 2012 ditandatangani An. RIJAL beserta Bukti Setoran SSBP PT. Pos Indonesia;31) 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) PT. Panca Logam Makmur NPWP.027474022611000 tanggal 28-11-2014 sebesar Rp.162.000.000,- untuk pembayaran Royalti Produksi emas pada Triwulan IV tahun 2012 ditandatangani An.

Panca Logam Makmur NPWP.027474022611000 tanggal 24-04-2015 sebesar Rp.162.000.000,- untuk pembayaran Royalti Produksi emas pada Triwulan IV tahun 2012 ditandatangani An. I MADE GEDE ARJANA;33) 1 (satu) lembar foto copy Historis Hasil Penjualan Emas PT. Panca Logam Makmur periode Tahun 2010 s/d Tahun 2014.;Dikembalikan kepada Penuntut Umum.6. Membebankan biaya perkara kepada negara sejumlah nihil;

Membayar Royalti;3. Membayar Landrent;Bahwa mekanisme pembayaran Pajak, Royalti maupun LandrentPT. PancaLogam Makmur yaitu, awalnya Kepala Tehnik Tambang mengajukankepada Kepala Biro Administrasi dan Keuangan serta Plt. Direktur untukpembayaran Pajak, Royalti maupun Landrent, setelah disetujui oleh Atasanterdakwa yaitu Kepala Biro Administrasi dan Keuangan yang dijabat olehsaksi MADE SUTASTRA dan Pit. Direktur RJ.

dan Energi Kab Bombana kepada Direktur PT Panca LogamMakmur agar segera melunasi kewajiban terutang iuran tetap dan royalti;Bahwaterdapat Surat Teguran Ill tanggal 29 November 2014 dari Kepala DinasPertambangan dan Energi Kab Bombana kepada Direktur PT Panca LogamMakmur agar segera melunasi kewajiban terutang iuran tetap dan royalti;Bahwa perintah untuk melakukan pembayaran royalti dibuat tertulis berupaNota Dinas dari Direktur atau Plt.

Direktur PT Panca Logam Makmur akan kewajibanmembayar Royalti yang harus dilaksanakan tetapi tidak ada perintah ataupermintaan untuk dilakukan pembayaran atas Royalti tersebut sehingga sampaitahun 2015 masih belum terbayar/tertunggak; Bahwadasar perhitungan pembayaran royalti adalah laporan hasil produ ksi danpenjualan emas perusahaan sendiri yang disampaikan ke Dinas Pertambangandan Energi Kabupaten Bombana; Bahwasedangkan dasartelah dilakukan pembayaran Royalti oleh perusahaanPT Panca Logam Makmur

Direktur PT Panca Logam Makmur akan kewajibanmembayar Royalti yang harus dilaksanakan tetapi tidak ada perintah ataupermintaan untuk dilakukan pembayaran atas Royalti tersebut sehingga sampaitahun 2015 masih belum terbayar/tertunggak;Bahwa dasar perhitungan pembayaran royalti adalah laporan hasil produksi danpenjualan emas perusahaan sendiri yang disampaikan ke Dinas Pertambangandan Energi Kabupaten Bombana;Bahwa sedangkan dasar telah dilakukan pembayaran Royalti oleh perusahaanPT Panca Logam Makmur

Panca Logam Makmur untuk melakukan pembayaran Royalti yangtertunggak yang ternyata berdasarkan fakta hukum kemudian royalti tersebuthingga saat ini tidak dibayarkan;Halaman 76/o1 Putusan No. 28/Pid.Sus/TPK/2016/ PN.