SANGAJI menuju ruang rapat dan melihatsaudara KAHAR SALAPUTA sedang bertengkar mulut dengan saudaraABU WAMA kemudian ABU WAMA keluar kearah belakang kantor lalusaksi (korban) ABDULLAH SALAPUTA Alias DULLAH melihat saudaraABU WAMA terjatuh kemudian saksi (Korban) ABDULLAH SALAPUTAAlias DULLAH berjalan menghampiri saudara ABU WAMA yang posisiterjatuh dibawah tanah dan mengatakan kepada ABU WAMA telahmerusak adat dikatong pung negeri, karena katong pung Negeri ini,Negeri adat, yang menyangkut dengan saniri

negeri itudiusulkan dariHalaman 2 dari 12 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Mshmatamata rumah kepada ketua saniri, untuk saniri negeri menyampaikankepada Bupati melalui pak Camat, kenapa bapak pejabat mengatursecara diamdiam tanpa beta ketua saniri seng tau lalu tibatibaTerdakwa JAINAL SALAPUTA Alias JAI datang dari arah sebelah kirisaksi (korban) ABDULLAH SALAPUTA Alias DULLAH dan langsungmelakukan pemukulan terhadap saksi (korban) ABDULLAH SALAPUTAAlias DULLAH dengan cara mengayunkan kepalan tangan

Saksi kemudian berjalanmenghampiri ABU WAMA dan mengatakan kepada ABU WAMA telahmerusak adat di katong pung negeri, karna katong pung negeri ini negeriadat, yang menyangkut dengan saniri negeri itu diusulkan dari matamatarumah kepada ketua saniri, untuk saniri negeri menyampaikan kepadabupati melalui camat, kenapa bapak pejabat mengatur secara diamdiamtanpa beta ketua saniri seng tahu.

Maret 1981 dariPemerintah Negeri Latuhalat/Badan Saniri Negeri Latuhalat/Ketua Pihak kepada B Pihak II, yang disahkan Camat Nusaniwe Ambon ;Dan Surat Pernyataan Kebakaran Lahan tanggal 28 November 2014masih di tahan oleh Para Tergugat dan lalu disalahgunakan seperti padabutir 6 di atas ;.

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara ini untuk dapat membuka sidang serta menjatuhkan putusan yangamarnya berbunyi :DALAM PROVISI1.Melarang segala bentuk penggunaan Suratsurat :Surat Kuasa dari pemerintah Negeri Latuhalat selaku Ketua Saniri NegeriLatuhalat kepada B tanggal 4 Mei 1971 yang disahkan Camat PulauAmbon ;Surat Pemberian Hak No. 19/Lth/1981 tanggal 21 Maret 1981 dariPemerintah Negeri Latuhalat/Badan Saniri Negeri Latuhalat/Ketua Pihak kepada B Pihak Il, yang disahkan Camat

Meletakkan sita jaminan atas suratsurat :Surat Kuasa dari pemerintah Negeri Latuhalat selaku Ketua Saniri NegeriLatuhalat kepada B tanggal 4 Mei 1971 yang disahkan Camat PulauAmbon ;Surat Pemberian Hak No. 19/Lth/1981 tanggal 21 Maret 1981 dariPemerintah Negeri Latuhalat/Badan Saniri Negeri Latuhalat/Ketua Pihak kepada B Pihak Il, yang disahkan Camat Nusaniwe Ambon ;Surat Pernyataan Kebakaran Lahan di Pulau May tanggal 28 November2014 ;Sebagaimana dimaksud pada posita gugatan di atas ;DALAM POKOK

Adalah yang berhak ataswarisan peninggalan B almarhum dan ibu WL almarhumah ;Menetapkan areal bidang tanah perkebunan kelapa di Pulau May seluasI.k. 110.000 M2 dengan batasbatas : Utara, Selatan, Timur dan Baratsemuanya dengan tepi laut/pantai berdasarkan :Surat Kuasa dari pemerintah Negeri Latuhalat selaku Ketua Saniri NegeriLatuhalat kepada B tanggal 4 Mei 1971 yang disahkan Camat PulauAmbon ;Surat Pemberian Hak No. 19/Lth/1981 tanggal 21 Maret 1981 dariPemerintah Negeri Latuhalat/Badan Saniri

Surat Kuasa dari pemerintah Negeri Latuhalat selaku Ketua Saniri NegeriLatuhalat kepada B tanggal 4 Mei 1971 yang disahkan Camat PulauAmbon ; Surat Pemberian Hak No. 19/Lth/1981 tanggal 21 Maret 1981 dariPemerintah Negeri Latuhalat/Badan Saniri Negeri Latuhalat/Ketua Pihak kepada B Pihak II, yang disahkan Camat Nusaniwe Ambon ; Surat Pernyataan Kebakaran Lahan di Pulau May tanggal 28 November2014 ;8.

IZHAK SUIKENU (ketua BPD)dan saksi korban MARKUS POOROE (Saniri Adat) datang ke Pantai Liuketidengan tujuan membuka jalan yang di palang/pele dengan pohon oleh orangkaiwatu.

Sesampainya disana staf Desa Patti yakni saksi IZAK MARKUS(Kepala Desa),saksi ALFRED SERLAWAN (Kepala Soa), saksi ROBINSONSOLEMAN KAPIMAU (Kaur Pembangunan), saksi YONATHAN ABRAHAM(Saniri Adat), saksi IZHAK SUIKENU(ketua BPD) dan saksi korban MARKUSHalaman 2 dari 21 Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN SmlPOOROE (Saniri Adat) membersihkan jalan.

adat), KAREL KORYARU(anggota BPD), YONATAN ABRAHAM (saniri adat), SOPLAEKA POOROE(anggota BPD).

adat desa patti), JONATHAN ABRAHAM (saniri adatdesa patti), ALFRED SORLAWAN (kepala soa patti desa patti), ENGLIKERMATIO (masyarakat);Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN SmlBahwa korban MARKUS POOROE mengalami luka pada hidung danmengeluarkan darah;Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan danmembenarkannya;6.

adat), ISAK SUIKENU (ketua BPD), KARELKORYARU (anggota BPD) SEPLAEKA POOROE (anggota BPD), MARKUSPOOROE (saniri adat) datang ke pantai liuketi dengan tujuan membuka jalanyang di palang/pele dengan pohon oleh orang kaiwatu (keluarga) POOROE.Sesampainya disana kami membersihkan jalan setelah selesai tibatibadatang terdakwa SOLEMAN POOROE dan kawankawan menggunakanmobil dan menyerang kami dengan membawa kayu, parang, panahpanahwayar.

Tanggal 3Desember 2017 baru saniri melakukan konfirmasi ke raja kemudian rajamengatakan terdakwa diberikan uang pengganti karena terdakwa seringmelaporkan raja ke DPR dan Polda; Bahwa dari pengakuan raja bahwa jumlah uang yang diterimanyasejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar) lebih; Bahwa saat itu saniri negeri menyarankan agar uang tersebut masuk kekas desa namun raja mengatakan bahwa semua uang yang diterima sudahhabis terpakai; Bahwa saat itu ada koordinasi antara raja dan badan saniri dan

Bahwa jabatan saksi di Negeri Tawiri saat itu adalah sebagai Saniri yangdiangkat sejak tahun 2015 berdasarkan SK Walikota Ambon; Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Saniri Negeri Tawiriadalah mengawasi semua proses pelaksanaan kegiatan Pemerintahan diNegeri Tawiri termasuk pelaksanaan anggaran yang ada di Negeri Tawiri danmembuat Peraturan Negeri bersamasama dengan Pemerintah Negeri ; Bahwa selain sebagai Saniri saksi juga sebagai ketua pembangunanGereja di Negeri Tawiri; Bahwa saksi tidak

Bahwa hubungan saksi dengan Pembebasan Lahan Milik Negeri Tawiriuntuk Pembangunan Dermaga dan Sarana Prasarana PendukungOperasional Lantamal IX Ambon di Negeri Tawiri tahun 2015 tersebut adalahkarena saksi adalah sebagai Anggota Saniri Negeri Tawiri ; Bahwa dasar pengangkatan saksi sebagai Anggota Saniri Negeri Saksidiangkat sebagai Anggota Saniri Oleh musyawarah Saniri Negeri Tawiri,pada Tahun 2013 Oleh dan pembentukan Saniri Negeri Lengkap NegeriTawiri pada Tanggal 21 Februari 2013 ,kemudian pada

; Bahwa dasar pengangkatan saksi sebagai Anggota Saniri Negeri Saksidiangkat melalui musyawarah Saniri Negeri Tawiri, pada Tahun 2013 Olehdan pembentukan Saniri Negeri Lengkap Negeri Tawiri pada Tanggal 21Februari 2013 ,kemudian pada tanggal 28 Maret 2013 di Resmikan OlehWalikota Ambon dan untuk No.

Yerry Tuhuleruw (salah satu anggota saniri namun Yang bersangkutanberdiri atas nama pribadi bukan atas nama saniri);2. Joseph Tuhuleruw (Mantan Raja sekitar tahun 90an);3. Feti Alfons (dilibatkan oleh Raja namun yang bersangkutan bukanmasyarakat asli Negeri Tawiri;4. Terdakwa Johana Soplanit (masyarakat).

Negeri, KepalaKepala Soa maupunTokohTokoh Masyarakat di Negeri Oma untuk duduk secara bersamaguna membahas rancangan dan sosialisasi perubahan PeraturanNegeri sebelum ditetapkan sebagai Peraturan Negeri, namun faktanyaPenjabat Pemerintah Negeri Oma pada tanggal 17 April 2020memanggil KepalaKepala Soa dan Saniri Negeri dan kemudianmembaca rancangan perubahan peraturan negeri dan disanggah olehbeberapa Anggota Saniri Negeri dan Kepala Soa tentang rancanganperobahan' peraturan negeri tersebut karena

Bahwa setelah menerima hasil Penetapan Saniri Negeri maka Tergugatselaku Bupati mengesahkan hasil Penetapan Saniri Negeri dengan SuatuSurat Keputusan Pengesahan Kepala Pemerintah sebagaimanaHalaman 29 dari 70 halaman Putusan Nomor 16/G/2020/PTUN.ABNdimaksud pada Pasal 37 dan Pasal 38 Peraturan Daerah KabupatenMaluku Tengah Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilihan dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri6.

Saniri Negeri yang membuat PeraturanNegeri saksi hanya memfasilitasi sebagai Penjabat KepalaPemerintahan Negeri Oma;Bahwa saksi mengatakan pada pembahasan Peraturan Negeri OmaNomor 01 Tahun 2020 diundang sesuai kondisi Covid19 dan yangdiundang seluruh perangkat Negeri, Saniri Negeri dan perwakilan dariHalaman 52 dari 70 halaman Putusan Nomor 16/G/2020/PTUN.ABNmasingmasing Soa, kemudian saksi memberikan arahan, barulahSekretaris Negeri Johan Sekewael membacakan Peraturan NegeriOma Nomor 01 Tahun

hak untuk menerima berkas ini, yang berhak Saniri Negeri,selain itu juga belum dibuka pendaftaran oleh Saniri Negeri;Halaman 53 dari 70 halaman Putusan Nomor 16/G/2020/PTUN.ABNMenimbang, bahwa di samping buktibukti surat, Tergugat Il Intervensitelah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang bernama FRANS WATTIMENA,CORNELES SEKEWAEL, AHAS WATTIMENA dan FREDERIK WILHELMPATTINAMA yang dibawah sumpah/janji telah memberikan keterangan yangpada pokoknya sebagai berikut:1.

Keputusan Saniri Negeri tentang penetapan Calon Kepala PemerintahNegeri hasil keputusan rapat Matarumah Parentah/Keturunan Parentah;c.

Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama SOFIYATI bin TINAMAR, umur 14 tahun 3 bulan, untuk menikah dengan calon suaminya bernama TOMAR bin SANIRI; 3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Pengadilan Agama Jember Nomor0424/Pdt.P/2014/PA.Jr mengajukan permohonan dispensasi kawin denganalasan alasan sebagai berikut:e Bahwa Pemohon mempunyai anak kandung perempuan bernama SOFIYATIbin TINAMAR, tanggal lahir 06 Maret 2000 (umur 14 tahun, 3 bulan), agamaIslam, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Dusun Andongsari RT.001 RW.008 Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember;e Bahwa dalam wakiu dekat ini Pemohon akan menikahkan anak Pemohontersebut dengan calon suaminya bernama TOMAR bin SANIRI

Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (SOFIYATI bin TINAMAR)untuk menikah dengan calon suaminya TOMAR bin SANIRI;3.

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;Subsidair :Atau mohon putusan yang seadiladilnya;o Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapbkan, Pemohontelah hadir sendiri, kemudian oleh Ketua Majelis dibacakanlah PermohonanPemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;ao Menimbang calon istri bernama SOFIYATI bin TINAMAR, telah hadirmenghadap sidang dan memberikan keterangan yang pada pokoknya benar iadalam waktu dekat ini akan menikah dengan calon suaminya bernama TOMARbin SANIRI

karena telah saling mencintai dan merasa telah dewasa sertamampu membina rumah tangga dengan calon suaminya itu dalam perkawinanyang sah; Menimbang bahwa calon suami bernama TOMAR bin SANIRI telah hadirmenghadap sidang dan memberikan keterangan yang pada pokoknya benar iadengan calon istrinya nama SOFIYATI bin TINAMAR tidak ada hubungankeluarga dan akan segera menikah karena telah lama saling mengenal sertatelah saling mencintai, walaupun calon istri belum genap usia 16 tahundianggap telah cukup

Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama SOFIYATI binTINAMAR, umur 14 tahun 3 bulan, untuk menikah dengan calon suaminyabernama TOMAR bin SANIRI;3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesarRp 271.000, (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);aoe Demikian dijatunkan penetapan ini di Jember pada hari Senin tanggal 14Juli 2014 M bertepatan dengan tanggal 16 Ramadan 1435 H, oleh kami MajelisHakim Pengadilan Agama Jember yang terdiri dari Drs. H.

Penggugat:
ABDULLAH HATALA
Tergugat:
1.WALIKOTA AMBON
2.PENJABAT KEPALA PEMERINTAHAN NEGERI BATU MERAH
3.SANIRI NEGERI BATUMERAH
4.KEPALA MATA RUMAH HATALA
5.CAMAT SIRIMAU
6.AMIR HATALA

Negeri Perwakilan Matarumah/Soa Hatala diNegeri Batu Merah, hal mana berdasarkan keputusan TERGUGAT Il,Nomor 77 Tahun 2019 tentang Peresmian dan Pemberhentian AntarWaktu Anggota Saniri Negeri Batu Merah Kecamatan Sirimau Sisa MasaBakti 20142020 dan Peresmian Pengangkatan dan Pergantian AntarWaktu Anggota Saniri Negeri Batu Metran Kecamatan Sirimau SisaMasa Bakti 20142020, PENGGUGAT diangkat dan ditetapkan sebagaiSaniri Negeri Batu Merah, bahwa demikian pula sebelumnya jabatanKepala Soa serta Saniri

proses pemberhentian dan pergantian PENGGUGAT,PENGGUGAT sama sekali tidak diklasifikasi sebagai anggota saniri yangHalaman 4 dari 60 Putusan Perdata Nomor 133/Pdt.G/2020/PN Ambmemenuhi syarat berdasarkan ketentuan pasal 68 ayat (1) dan ayat (2)Perda Kota Ambon No. 08 Tahun 2017 tentang negeri yang mengatur :1) Anggota Saniri Negeri berhenti karena :a) Meninggal dunia,b) Permintaan sendiri, atauc) Diberhentikan;2) Anggota saniri negeri diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf c karena

;e Bahwa berdasarkan uraian diatas, proses Pemberhentian dan PergantianPENGGUGAT tidak sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan olehpasal 68 ayat (3) dan ayat (4) Perda Kota Ambon No. 08 Tahun 2017tentang Negeri yang mengatur:3) Pergantian anggota saniri negeri yang berhenti sebagaimanadimaksud padaayat (1) diusulkan oleh ketua saniri negeri kepada soayang bersangkutan paling lama 14 (empat belas) hari,4) Pemberhentian dan pergantian antar waktu anggota saniri negeridiusulkan oleh ketua saniri negeri

Anggota Saniri NegeriBatumerah Kecamatan Sirimau Masa Bakti 20142020 Dan PeresmianPengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Saniri Negeri BatuMerah Kecematan Sirimau Sisa Masa Bakti 20142020, Tanggal 28Januari 2020, yang diterbitkan/ dikeluarkan oleh Walikota Ambon(Tergugat !)

Pengangkatan PenggantiAntarwaktu Anggota Saniri Negeri Batu Merah Kecematan SirimauSisa Masa Bakti 20142020, Tanggal 28 Januari 2020 dalam perkaraaquo maupun Keputusan Walikota Ambon Nomor 77 Tahun 2020Tentang Peresmian Pemberhentian Antarwaktu Anggota Saniri NegeriBatu.

SOULISA,SH
Pembanding/Tergugat III : SANIRI NEGERI HITU MESSING Diwakili Oleh : AHMAD S. SOULISA,SH
Terbanding/Penggugat : ABDULLAH PELU

SANIRI NEGERI HITU MESSING, beralamat di Negeri Hitu Messing,Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah;Semula Tergugat Ill sekarang sebagai Pembanding III;Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Muslim Abubakar,S.H., dan AhmadSoekarno Soulisa,S.H.

Bahwa sesuai Hak Asal Usul dan Adat istiadat serta hukum adat Negeri HituMessing yang dikemukakan di atas, maka pada tanggal 23 Juni tahun 2015,Saniri Negeri Hitu Mesing, membuat Surat Keputusan Saniri Negeri HituMessing Nomor : 01 Tahun 2015 yang menampung nilainilai adat yanghidup dan berkembang di kalangan masyarakat Negeri Hitu Messing dalamsatu penetapan yaitu PENETAPAN MATA RUMAH PARENTAH NEGERIHITU MESING Nomor : 01 Tahun 2015 , yang dalam Keputusan itu, SaniriNegeri Hitu Messing mengangkat

adat istiadat yang selama ini hidup danberkembang di Negeri Hitu Messing tentang kedudukan Margamargadengan tugas dan tanggungjawabnya masingmasin di Negeri Hitu Messing.10.Bahwa adapun keputusan dan atau Penetapan Saniri Negeri Hitu Messingtersebut sejak dikeluarkan sampai dengan sekarang tidak ada pembatalanbaik dari Saniri Negeri yang lama, maupun Saniri Negeri yang baru, yangdalam kaitan dengan Gugatan ini telan menegaskan bahwa sesuai hak asalusul serta adat istiadat dan hukum adat Negeri Hitu

Tertanggal 29 Juni 2017) Bukti ini membuktikanTergugat Ill (Badan Saniri Negeri Negeri hitumessing) telah MelakukanMusyawarah Penetapan Calon Raja/Pemerintahan Negeri Hitumessing.dan (Vide Bukti T9 Keputusan Badan Saniri Negeri HitumessingNomor : 03/KBSNHMIIV/2017 Tentang Penetapan Kepala PemerintahanNegeri/Raja Hitumessing Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengahtertanggal 29 Juni 2017) Bukti ini membuktikan Bahwa telah ada Keputusanyang SAH yang didasarkan atas Adat Istiadat yang berlaku di NegeriHitumessing

Negeri Hitu Messing termasuk Keputusan TataUsaha Negara atau tidak Pengadilan Tinggi memberi pertimbangan hukumsebagai berikut;Menimbang, bahwa Badan Saniri Negeri Hitu Messing adalah termasuklembaga publik berupa Desa adat sehingga Surat Keputusan/Penetapan Nomor03/KBSNHM/VI/2017 tanggal 29 Juni 2017 tentang Penetapan/PengukuhanTergugat sebagai Kepala Pemerintah Negeri/Raja Negeri Hitu Messing yangdikeluarkan oleh Badan Saniri Negeri Hitu Messing adalah termasuk dalampengertian Keputusan Tata Usaha

Biaya snack saniri negeri 500.000, 250.000,3. Biaya rapat saniri negeri ; =250.000, 750.000,750.000,6 Insentif kKetuaketua RT 750.00 125.000 625.000, 0,7 Biaya Pelaporan 134.65 134.6511, 78 Pengembangan Usaha Mikro 7.157.09: 3. 1.750.0001. Pinjaman modal usaha 1.750.00 icKelompok 0, 1.750.0002. Pinjaman modal usaha 1.750.00 rKelompok Il 0, 1.750.0003. Pinjaman modal usaha 1.750.00 iKelompok Ill 0, 1.750.0004.

NegeriBayar biaya rapat saniri 300.000, 300.000,negeri , terdiri dari gula pasir .2kg, 1 bubuk teh celup, kue100 buah, aqua gelas 1karton rokok surya 5bungkus, amor 5 bungkusdos kue 20 buah8 BOP Saniri NegeriBayar biaya rapat saniri 700.000, 700.000,negeri 9 Insentif kKetuaketua RT 700.00 700.000, 0,10 Biaya Pelaporan 201.00 134.651 66.350,1, 7 11 Pengembangan Usaha Mikro: 1.672.61 1.672.6151.

BOP Saniri Negeri 00,) k. Insentif Saniri Negeri 1.000.000 1.000.0 7. Insentif Kepala SOA f 00, m. Insentif Ketua RT n. Insentiff Kepala Dusun 4.000.000! 4.000.0 o. Pelaporan gg.8.000.000 8.000.0 00,3.000.000 3.000.0 is 00,6.000.000 6.000.07 00,1.250.000 1.250.07 00, Halaman 46 dari 116 Putusan Nomor 9/Pid.SusTPK/2016/PT AMB 3.000.000 3.000.0 00,1.250.000 1.250.0i 00,1.500.000 1.500.0" 00,Ekonomi a.

Biaya snack saniri negeri 500.000, 250.000,3. Biaya rapat saniri negeri = =250.000, 750.000,750.000, Halaman 74 dari 116 Putusan Nomor 9/Pid.SusTPK/2016/PT AMB 6 Insentif kKetuaketua RT 750.00 125.000 625.000, 0,7 Biaya Pelaporan 134.65 134.651 1, 78 Pengembangan Usaha Mikro 7.157.09: 3 1.750.0001. Pinjaman modal usaha 1.750.00 rKelompok 0, 1.750.0002. Pinjaman modal usaha 1.750.00 iKelompok Il 0, 1.750.0003. Pinjaman modal usaha 1.750.00 #Kelompok Ill 0, 1.750.0004.

NegeriBayar biaya rapat saniri 300.000, 300.000,negeri , terdiri dari gula pasir 72kg, 1 bubuk teh celup, kue100 buah, aqua gelas 1karton rokok surya 5bungkus, amor 5 bungkusdos kue 20 buah8 BOP Saniri NegeriBayar biaya rapat saniri 700.000, 700.000,negeri = 9 Insentif kKetuaketua RT 700.00 700.000, 0,10 Biaya Pelaporan 201.00 134.651 66.350,1, 11 Pengembangan Usaha Mikro: 1.672.61 1.672.6151.

NegeriLaha dan juga tokoh Agama/Masyarakat/Pemuda, dimana Pemerintah Negeri Laha dalamhal ini Raja Negeri Laha sebagai Penanggung jawab, yang mana hutang piutang ataupinjam uang tersebut adalah untuk kepentingan Negeri Laha dalam pembiayaan PerkaraTanah Negeri Laha sehingga Pemerintah Negeri Lana bersama Saniri Negeri Laha patutdiikutsertakan dan ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo.

Ketua Saniri Negeri Laha adalah Hi.

Said Laturua, SE (Tergugat I) Raja Desa Laha.e Ketua adalah : Alfachry Bin Tahir (Tergugat II) dari Tokoa Msyarakat/Pemuda.e Anggotaadalan : Ahmad Mewar (Tokoh Masyarkat).Abubakar Henaulu ( Tokoh Agama).Amin Bin Tongke (Tokoh Masyarakat).ham Laturua (Saniri Negeri).Azhar Bin Tahir (Tokoh Pemuda).Umar Henaulu ( Saniri Negeri)Bahwa Tim di bentuk pada tahun 2012 namun saksi tidak mengingat lagi tanggal danbulangnya;Bahwa sekarang yang menjadi Raja Negeri Laha adalah Hi.

Said Laturua, SE (Tergugat ) dan dan SaidAlfahri Bin Taher (Tergugat II);Bahwa saksi hadir pada saat pembentukan Tim sebagai Saniri Negeri dan juga karenasaksi diundang;Bahwa pada saat rapat seluruh Saniri Negeri hadir dan diundang oleh Bapak RajaNegeri Laha;Bahwa saksi diangkat sebagai Saniri Negeri Laha untuk 2 (dua) periode yaitu tahun2017 dan dilantik oleh Walikota Ambon;Bahwa saksi mengetahui Tim mendapat dana dari Hj.

Negeri Laha, membuat kesepakatan denganPenggugat, untuk kepentingan Negeri Laha dalam rangka proses peradilan masalahkepemilikan hak atas tanan Negeri Laha, (bukti hasil rapat Adat Negeri Laha, tanggal 2Pebruari 2012) maka oleh karenanya sudah sepantasnya Pemerintah Negeri Laha (RajaNegeri Laha) dan Saniri Negeri Laha, yang saat ini, harus diikut sertakan sebagai pihakTergugat dalam gugatan ini.

Negeri Haruru dan Saniri Negeri Amahai sehingga telah olehkedua saniri negeri tersebut telah membuat Surat Keluasan tanggal 7 Maret1957 yang isinya sebagai berikut :Badan Saniri Negeri, Negeri Amahai dan Haruru dalam rapat Negeri padatanggal 3 dan 6 Maret 1957, telah mengambil persetujuan untuk memberikankeluasan pada Pemerintah Daerah Maluku Tengah pada membangunkan IbuKota Kabupaten Maluku Tengah pada tempat yang bernama yang besarnya600 (enam ratus) HA terhitung tanah Negeri dan Tanah perusahaanperseorangan

MAATOKE dan ANGGOTA Sanirinya MasingmasingWaeleruno (Kepala Soa), Malanano (Kepala Soa) , Solewono (Kepala soa),Maatoke (Anggota saniri) Amarumollo (Anggota Saniri dan Ketua Saniri NegeriAmahai dengan ketua Badan Saniri J.Hallatu, dan Anggota Saniri masingmasing : Jo Lokollo ( Tuan Tanah), J. Tupamahu, J. Mainassy ( Kepala Soa),Z. Kakiay ( Kepala soa), M.Hallatu ( anggota Saniri), A.

Bahwa dalil Penggugat hal. 2, angka (2) dan angka (3) adalah dalil yangtidak benar dan bertentangan dengan hukum, karena Penggugat bukanlahpemilik tanah sebagaimana yang didalilkan, karena tanah objek sengketaadalah tanah milik pemerintah Kabupaten Maluku Tengah seluas 600 Hayang diperoleh berdasarkan pemberian yang diserahkan oleh Saniri NegeriAmahai dan Saniri Negeri Haruru berdasarkan Surat Perjanjian tertanggal21 Agustus 1957 yang adalah merupakan Perjanjian lanjut dari Perjanjiantanggal 07 Maret

Hal inidisebabkan karena tanah seluas 600 Ha yang diserahkan oleh Saniri NegeriAmahai dan Saniri Negeri Haruru kepada pemerintah daerah KabupatenMaluku Tengah diberikan secara sukarela dan cumacuma bahkan telahdilakukan pembayaran atas tanaman perorangan sebagaimana buktipenyelesaian yang telah dilakukan tanggal 21 Desember 1998 dan tanggal8 September 1999;.

Negeri Amahai dan Saniri Negeri Haruru kepada PemerintahKabupaten Maluku Tengah.

Menyatakan Perbuatan yang dilakukan oleh Saniri Waai (Tergugat I) dan Panitia Pemilihan Pemerintahan Negeri Waai (Tergugat II) adalah Perbuatan melawan hukum; 7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng hingga kini diataksir sejumlah Rp. 9.899.000,- (sembilan juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)

Badan Saniri Negeri (BSN) Negeri Waai, Beralamat di Negeri Waai, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, sebagai TERGUGAT I ;2. PANITIA PENCALONAN PEMILIHAN PEMERINTAH NEGERI WAAI, Beralamat di Negeri Waai, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, sebagai TERGUGAT II;3. PITER BAKARBESSY Alias BUGI, Umur 57 Tahun, Beralamat di Sektor Mahalale Negeri Waai, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, sebagai TURUT TERGUGAT I;4.

Saniri Negeri Waai danKepala Pemerintah Negeri hanya mengikuti sejarah yang telah ditetapkan dandiatur di dalamPeraturan Negeri Waai. Sehingga Saniri Negeri Waai danKepala Pemerintah Negeri Waai tidak dapat disalahkan telah melakukanPerobuatan Melawan Hukum ( PMH ).

Saniri Negeri Waai dan Kepala Pemerintah Negerihanya mengikuti sejarah yang telah ditetapbkan dan diatur di dalam PeraturanNegeri Waai.

Negeri Waai KecamatanSalahutu, menurut Majelis Hakim bahwa Saniri Negeri Waai belum melaksanaknFungsi, Wewenang, Hak dan Kewajibam sebagai Badan Saniri Negeri.

Bahwa adainisiatif untuk melakukan pertemuan Saniri dan PemerintahNegeri secara resmi dan saksi dapat undangan dari Ketua Saniri. Bahwa ada 2 kali pertemuan rapat.

Bahwa sejak tahun 2013 sampai 2016, Raja sebagai KepalaPemerintahan merangkap Ketua Saniri tidak pernah mempertanggungjawabkan APBS kepada Saniri, pada tahun 2017 barulah ada PERDA baruuntuk Saniri harus menanda tangani barulah kita adakan rapat.

Bahwa Saniri mempersengketakan ini setelah ada pembayaran; Bahwa menurut pengakuan bapak Raja, uang ini dipakai habis untukmencari Surat Surat negeri. Bahwa Saniri tahunya uang suda diberikan pada bulan Desember 2016.itu setelah Saniri konfirmasi kepada Raja.

Bahwa setiap pelepasan hak atas tanah sebenarnya harussepengetahuan Saniri tapi saat itu Saniri tidak ada. Bahwa tidak tanah lain selain tanah tanah Daftar Nominatif itu; Bahwa Pa Yosep dan Pa Yeri tidak dapat dianggap sebagai perwakilanSaniri secara keseluruhan; Bahwa Saat itu jJumlah anggota Saniri 21 orang.

Bahwa iabatan saksi adalah sebagai Anggota Saniri Negeri Tawiri.

Barnabas Wurlianty, MSI
Tergugat:
1.Saniri Negeri Watludan
2.Matarumah Amrosila

Sampang Pada Tahun 1980, telah meninggal Dunia seorang laki-laki bernama SANIRI;

AHMAD RIADY ELY selaku PERWAKILAN MATA RUMAHELY KIBAS, ELY LUMAHIKA DAN ELY LUMAUPAL/TALANGGERALawanASNAWI KIBAS selaku KETUA SANIRI NEGERI ASILULU, DKK

ASNAWI KIBAS selaku KETUA SANIRI NEGERIASILULU, bertempat tinggal di Negeri Asilulu,Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah;2. PEJABAT KEPALA PEMERINTAHAN NEGERIASILULU, berkedudukan di Negeri Asilulu, KecamatanLeihitu, Kabupaten Maluku Tengah;3. ABDUL HADI ELY ~~ selaku PERWAKILANMATARUMAH KETURUNAN ELY LUMAHATU,bertempat tinggal di Negeri Asilulu, Kecamatan Leihitu,Kabupaten Maluku Tengah, dalam hal ini memberi kuasakepada Joemycho R. E.

dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memorikasasi tanggal 17 Februari 2020 dan kontra memori kasasi tanggal 2 Maret2020 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti dalam hal iniPengadilan Tinggi Ambon sudah tepat dan benar (Judex Facti tidak salahmenerapkan hukum) karena Judex Facti telah melaksanakan hukum acaradengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan Judex Facti tidakbertentangan dengan hukum~ dan/atau = undangundang, denganpertimbangan sebagai berikut: Bahwa Saniri

Nomor 2683 K/Pdt/2020pendapatnya berbedapun harus mengikuti suara terbanyak, tanggungjawab terletak pada lembaganya bukan secara personal, KeputusanSaniri Negeri pertanggungjawabannya tidak dapat dibebankan hanyakepada Ketua Saniri; Bahwa perbuatan Tergugat III yang mengusulkan kepada Saniri NegeriAsilulu pada saat rapat penjaringan untuk menetapkan Eli Lumaupal/Lumahatu sebagai matarumah parentah Tunggal bukan merupakanperbuatan melawan hukum, karena Tergugat Ill hanya mengusulkankepada Saniri Negeri

MENGADILI :

Dalam Pokok Sengketa :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Walikota Ambon Nomor 447 Tahun 2022 Tentang Peresmian Pemberhentian Antarwaktu Anggota Saniri Negeri Batumerah atas nama Rusdi Masawoy dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Saniri Negeri Batumerah Kecamatan Sirimau Sisa Masa Bakti 2021-2027 atas nama M.

Amin Masawoy tanggal 14 Juli 2022;

MELKIANUS RIRUMA, Selaku Ketua SANIRI NEGERI TITAWAAI, Beralamat di Negeri Titawaai Kecamatan Nusalaut Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I ;--------2. BENDJAMIN SIHAY, Mantan Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Titawaai beralamat di Negeri Titawaai Kecamatan Nusalaut Kabupaten Maluku Tengah, Selaku TERGUGAT II ;--------3.

Tergugat I sebagai Ketua SANIRI NEGERITITAWAAI maupun 3 anggota SANIRI NEGERI Lainnya masingmasing :CH.

LOKOLO sebagai Wakil Ketua SaniriNegeri Titawaai maupun 2 anggota Saniri Negeri lainnya yaitu: M. NAHUWAY danN. SELANNO. 3.

Bahwa dalil gugatan Penggugat tidak benar, tidak teliti, tidakcermat sebab Tergugat II sebagai pejabat Negeri Titawaai telahmengundang Saniri Negeri untuk membicarakan penetapan Mata Rumah Parentah;2.

Bahwa sesuai dengan jabatan yang melekat pada Tergugat II,maka Tergugat II sebagai Pejabat Negeri Titiwaai telahmengundang secara resmi Saniri Negeri, namun Tergugat I tidakterlibat dalam proses Peraturan Negeri Titawaai Nomor 01 Tahun2009 Tentang Penetapan Mata Rumah I Keturunan Y ang Berhak75Menjadi Kepala Pemerintah Negeri Titawaai, sebab Tergugat I incasu MELKIANUS RIRUMA Ketua Saniri Negeri Titawaai danAnggota Saniri Negeri Titawaai masingmasing CHRESTOFOLLOKOLLO dan NEHEMIA SELANNO tidak pernah

Bahwa Tergugat I sebagai Ketua Saniri Negeri Titawaaibersama Anggota Saniri Negeri Titawaai masingmasingCHRESTOFOL LOKOLLO dan NEHEMIA SELANNO terlibatdalam kasus manipulasi Dana ADD Tahun Anggaran2007/2008, mengakibatkan mereka menghindari diri dari setiapkegiatan (baca angka 2 dan 8 Surat Nomor470/18/PNTAV 12010, tertanggal 20 April 2010);.

Bahwa tanggal 22 Juli 2012 Saniri Negeri Latuhalat mengeluarkanSurat Keputusan Nomor: 03/SK/Saniri.Lth/07/2012 tentangPenetapan Calon Raja Negeri Latuhalat atas nama Audy Salhuteru;Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan dari Saniri NegeriLatuhalat, maka Perwakilan Masyarakat Adat Negeri latuhalat pada tanggal30 Agustus 2012 mengajukan keberatan kepada Walikota Ambon denganNomor Surat : 01.PM/31/VIII/2012.

Tidak adanya proses penyerahan hasil penjaringan Calon Raja dariPanitia kepada Saniri Negeri Lengkap Latuhalat;2. Tidak adanya proses Pemilihan Raja Negeri Latuhalat;3.

Bahwapada kenyataannya prosesproses yang dilakukan oleh Saniri NegeriLatuhalat telah dilaksanakan sesuai Peraturan Daerah Nomor 13Tahun 2008, dengan demikian Saniri Negeri Latuhalat telahmenetapkan pengangkatan Raja Latuhalat melalui surat CamatNusaniwe kepada Tergugat dengan memperhatikan ketentuanperundangundangan yang berlaku serta asasasas umumpemerintahan yang baik, sehingga Tergugat telah bertindak cermatdan proporsional;Maka berdasarkan seluruh jawaban baik eksepsi maupun pokok perkara di

Salhuteru Lusisina keturunan zabidu;Maka dari hasil Rapat Saniri Besar Negeri tersebut, maka dikeluarkanSurat Keputusan Saniri Negeri lengkap Negeri Latuhalat Nomor 02 Tahun2012 Tentang Penetapan Mata Rumah Parentah di Negeri Latuhalattertanggal 03 Oktober 2012 yaitu Mata Rumah Salhuteru Lusisinaketurunan zabidu serta Pembentukan Panitia Pencalonan dan PemilihanRaja Negeri Latuhalat berdasarkan Surat Keputusan saniri NegeriLengkap Negeri Latuhalat Nomor: 01/SNNL/X/2012 tertanggal 09 Oktober2012

;Pasal 37 Ayat (2) menyatakan bahwa Keputusan Walikota sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 15 (lima belas)hari setelah menerima hasil penetapan dari saniri negeri lengkap.