Ditemukan 142 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : seraput serawet semawut serabut seratut seramut
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 27-08-2018 — Putus : 31-10-2018 — Upload : 09-07-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 481/PDT/2018/PT DKI
Tanggal 31 Oktober 2018 — Pembanding/Penggugat I : PT Tri Mar Theo
Terbanding/Tergugat VII : PT SK Pelayaran Indonesia
Terbanding/Tergugat V : Ir. Chairil Anwar Haf
Terbanding/Tergugat III : PT Inti Selaras Tranasia
Terbanding/Tergugat I : PT Mitra Wahyu Prakasa
Terbanding/Tergugat VIII : Kepolisian Daerah Riau Cq. Dit Reskrimum Polisi Daerah Riau Cq. Subdit I Dit Reskrimum Polisi Daerah Riau Cq. Unit I Subdit I Dit Reskrimum Polisi Daerah Riau
Terbanding/Tergugat VI : PT Global Jaya Utama
Terbanding/Tergugat IV : Ir. Arihono Prabowo
Terbanding/Tergugat II : Amrizal
Turut Terbanding/Penggugat II : Drs. Romdhon Fachrudin
67 — 49
  • Dengan perihal gugatan : Perbuatan Melawan Hukum, namunmateri yang termaktub yang di paparkan secara panjang lebar di dalamgugatan sangat campur aduk, semrawut, penuh akalakalan. Tidak jelas arahdan tujuan yang di inginkan oleh Penggugat 1 dan Penggugat 2. Tidak sinkronnya antara posita dan petitum yang telah dibuat. Penggugat 1 dan Penggugat2 dengan seenak nya mencampuraduk kan berbagai persoalan di dalam 1gugatan perdata.
Pengadilan PT SEMARANG Pidana Khusus
Register : 11-03-2013 — Putus : 10-04-2013 — Upload : 06-07-2019
Putusan PT SEMARANG Nomor 16/PID.TPK/2013/PT SMG
Tanggal 10 April 2013 — Pembanding/Jaksa Penuntut : R. BONDAN AGUNG
Terbanding/Terdakwa : AGUS SUPRIYANA,SH Bin SLAMET HADI WINOTO
54 — 49
  • Bahwa Terdakwa mengakui administrasi di gudang 407Purwonegoro semrawut dan tidak dilakukan sebagaimanaME@StINYA ; n ono nn nnn nnn n nn nnn nnn nn nn nnn nnn nn nnn nn nn nnn n en ne nee9.
Pengadilan PN PALU Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 31-01-2017 — Upload : 07-02-2017
Putusan PN PALU Nomor 96/Pdt.G/2016/PN.Pal
Tanggal 31 Januari 2017 — PT. SARI DEWI MEMBANGUN vs PT. BANK MEGA TBK Kantor Pusat Jakarta Cq. PT BANK MEGA Tbk Kantor Cabang Palu. dkk
110 — 28
  • Labu (Kompleks Pasar Manonda) Kelurahan Kamonji KecamatanPalu Barat, di depan Ruko milik Penggugat di penuhi dan sesak denganPedagan Kaki Lima (PKL) berjualan sehingga menyebabkanlingkungan/lokasi pasar tidak teratur/semrawut, menimbulkan suarabising, kotor dengan limbah sampah PKL, bau tidak sedap, serta lalatmasuk dalam Ruko, dan selain itu keberadaan PKL depan Ruko jugamenutup akses Jalan masuk ke Ruko milik Penggugat, keadaan inimenjadi pertimbangan user/customer untuk membeli Ruko milikPenggugat
Pengadilan PN PANDEGLANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 27-08-2014 — Upload : 12-11-2015
Putusan PN PANDEGLANG Nomor 6/PDT.G/2014/PN Pdl
Tanggal 27 Agustus 2014 — YANA SURYANA, dkk Melawan 1. BUPATI PANDEGLANG 2. PT. TAMAN SARI RAYA
100 — 28
  • mengenaiharga maupun tempat relokasi para Pedagang/Penggugat dan padaakhirnya Para Pedagang/Para Penggugat menolak Rencana PembangunanPasar Menes.Bahwa dalam Poin 2 jawaban tidak benar hanyalah akalakalan saja, tidakpernah ada kajian secara Yuridis dan Teknis dilapangan yang dilakukanPemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang, bahwa bangunan Pasar Menesmasih layak pakai hal ini dibuktikan dengan bangunan beton yang masihkuat dan kokoh hanya memerlukan Renovasi saja atas pedagangpedagangkaki lima yang semrawut
Pengadilan PN PUWAKARTA Perdata
Putus : 18-01-2012 — Upload : 26-03-2013
Putusan PN PUWAKARTA Nomor 6/Pdt.G/2011/PN.PWK
Tanggal 18 Januari 2012 — 1. H. Zaenal Mutaqin 2. Heru Rahmat, Amd MELAWAN 1. Pemerintah Kabupaten Purwakarta, cq. Bupati Purwakarta 2. PT. SURYA HANDA PERKASA
94 — 51
  • sebesar Rp. 1.000, (seriburupiah) setiap harinya dimana pembayaran tersebut setahuSaksi beragam, ada yang Rp. 200, , Rp. 400, dan Rp.1.000,;Bahwa untuk pembayaran restribusi juga tetap sama yaituyang ukuran 2 X 2 tarif pembayarannya sebesar Rp. 1.000,(seribu) rupiah) dan yang ukuran besar 4 xX 4pembayarannya sebesar Rp. 4.000, (empat ribu rupiah) ;Bahwa terdapat ketidak jelasan status pasar karena rencanarelokasi pasar tersebut pasar dibiarkan begitu saja sehinggakeadaan dan situasi pasar menjadi semrawut
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 18-09-2014 — Upload : 30-11-2014
Putusan PN SURABAYA Nomor 81/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Sby
Tanggal 18 September 2014 — Drs. H. IMRON ROSYIDI ; KEJAKSAAN NEGERI SITUBONDO
63 — 15
  • nnn nn nnn nnn nn nn nnn nnn nnn nnn nnnBahwa benar terdakwa, saksi Pujiarto, saksi Asyari Rusdy dan saksikoordinator kepercayaan saksi Fathorrosid ;Bahwa benar saksi menyerahkan uang potongan lembagalembaga penerimadana P2SEM di kantor KPU sebesar Rp. 400.000.000, dalam tas kresekkepada terdakwa dan uang tersebut saksi pindahkan dari mobil saksi ke mobilInnova yang dibawa saksi Sujak Hariyanto ;Bahwa saksi tahu semuanya uang hasil potongan tidak dikembalikan kelembaga, dan benar uang tersebut semrawut
Pengadilan PN SIDOARJO TUN Pajak
Putus : 07-12-2015 — Upload : 07-01-2016
Putusan PN SIDOARJO Nomor 270/Pid.Sus/2015/PN.Sda
Tanggal 7 Desember 2015 — DWI NOERTJAHJO
341 — 110
  • Atas kejadian tersebut selanjutnya Terdakwa melaporkanBAMBANG WIDODO SULISTYOBUDI kepada pihak yang berwajib;Bahwa untuk penjualan tahun 2007 dan 2008 kedua perusahaanTerdakwa tidak ada catatannya secara lengkap tapi tahun sebelumnyaada catatannya, karena saat itu ada sun polecy / pengampunan pajak,ternyata pada waktu itu kosong;Bahwa pada saat itu sebetulnya agak semrawut karena itu Terdakwaminta tolong kepada pak BAMBANG untuk diuruskan untukmenyelesaikan pajaknya dan catatannya sudah diserahkan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 29-08-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1041 K/PDT/2013
Tanggal 29 Agustus 2013 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH PERTANAHAN JAWA BARAT Cq. KEPALA PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI VS MIIN Bin SAIH
113 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • sebagai Kreditur PemegangHak Tanggungan yang mempunyai hak prefensi/Hak diutamakan sertaHak Eksekutorial yang sama dengan putusan Pengadilan sebagaimanadiatur UndangUndang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan,karena kedua belah pihak tersebut tidak ikut digugat sebagai pihakdalam perkara a quo ;Sehingga kalau putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 341/Pdt/2012/PT.Bdg tersebut tidak dibatalkan oleh Majelis Hakim MahkamahAgung Republik Indonesia yang mengadili perkara ini, maka akansemakin kacau dan semrawut
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 26-11-2015 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1841 K/Pdt/2015
Tanggal 26 Nopember 2015 — EVITA SARASVATI lawan SITI PERTIWI HENNY SINGGIH, S.H, DKK dan CHAIRINA INDIRAWATI, DK
140 — 87 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 1841 K/Pdt/2015Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menyatakan tidakmenerima gugatan Penggugat dimaksud;Gugatan Penggugat Kabur (obscuur libel).Bahwa gugatan Penggugat tidak disusun secara sistematis dan terlihatsangat semrawut termasuk salah satunya terlihat dalam dalil penyebutanPihak, dimana dalam perbaikan gugatan tertanggal 29 Mei 2013 halaman 1(satu), Penggugat menyebut saudara Chairina Indirawaty sebagai PihakTergugat IV, sedangkan dalam dalil Posita halaman 5 (lima)
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 06-07-2021 — Putus : 24-11-2021 — Upload : 24-11-2021
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 62/G/2021/PTUN.SMG
Tanggal 24 Nopember 2021 — Penggugat:
AKHMAD AGUS IMAM SOBIRIN
Tergugat:
Kepala Desa Turirejo, Kec. Jepon, Kab. Blora, Prov. Jawa Tengah
Intervensi:
DEWI SETYORINI, S.Pd.
314 — 214
  • Bukti TilInt7 =: Artikel Radar Kudus dengan judul Semrawut, SeleksiPerangkat Desa Di Blora Dihentikan (Fotokopi darihasil print out);8. Bukti Til.Int8 =: Pengumuman Nomor ; 005/PP.042PU/3316/PPK.JPN/ III/2020 tentang Hasil Seleksi TertulisPutusan Nomor: 62/G/2021/PTUN.SMG,Hal. 51 dari 98 Hal.Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) SeKecamatan Jepon Pemulihan Bupati dan WakilBupati Blora Tahun 2020 tanggal 05 Maret 2020beserta lampirannya (Fotokopi dari hasil print out);9.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Putus : 17-04-2012 — Upload : 12-11-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 85 K/TUN/2012
Tanggal 17 April 2012 — KUSNADI HUTAHAEAN, SH vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TOBA SAMOSIR, DK
47 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • JAGITHUTAHAEAN sesuai dengan situasi dan kondisi riilatau keadaan sebenarnya dilapangan ;bukan Jumalam Hutahaean sebagaimanadisebutkan dalam Peta Bidang/Surat Ukur.Untuk lebih memperjelas dan mempertegas, betapa penempatan batas (Utara,Timur, Selatan dan Barat) dan pihak pihak dalam masing masing batas dalamPeta Bidang/Surat Ukur dibuat semrawut, demikian juga dengan tidakdicantumkannya ukuran satuan panjang pada tiap batas tanah yang diukur dantidak ditemukannya adanya pembuatan tanda (patok) pada
Pengadilan PN SIDOARJO Pidana Khusus Perpajakan
Putus : 07-12-2015 — Upload : 23-11-2016
Putusan PN SIDOARJO Nomor 269/Pid.Sus/2015/PN.Sda
Tanggal 7 Desember 2015 — DWI NOERTJAHJO
252 — 49
  • Atas kejadian tersebut selanjutnya Terdakwa melaporkanBAMBANG WIDODO SULISTYOBUDI kepada pihak yang berwajib;Bahwa untuk penjualan tahun 2007 dan 2008 kedua perusahaanTerdakwa tidak ada catatannya secara lengkap tapi tahun sebelumnyaada catatannya, karena saat itu ada sun polecy / pengampunan pajak,ternyata pada waktu itu kosong;Bahwa pada saat itu sebetulnya agak semrawut karena itu Terdakwaminta tolong kepada pak BAMBANG untuk diuruskan untukmenyelesaikan pajaknya dan catatannya sudah diserahkan
Pengadilan PN TEBING TINGGI Perdata Tanah
Putus : 25-08-2015 — Upload : 04-02-2016
Putusan PN TEBING TINGGI Nomor 5/Pdt.G/2015/PN.TBT
Tanggal 25 Agustus 2015 — TUAN HAIRUL ASWAD lawan RATNA YUNITA, dkk
87 — 8
  • selaku pihak yangmenerima, dengan diketahui Kepala Kelurahan Persiakan dengandisaksikan DAHRI PURBA (Kepala Lingkungan VI), SOFYANSINAGA, REBIN dan MASRAH Binti MAHMUD);adalah merupakan tanda tangan yang sama dengan tanda tangan Drs.ASROT PANDIANGAN;Bahwa saksi kurang mengetahui tentang Bukti P6/TT 11 tersebut;Bahwa stempel kelurahan selalu dipegang oleh Lurah;Bahwa surat yang masuk ke kantor kelurahan akan masuk melaluiSekretaris Lurah, baru selanjutnya ke lurah, namun pada saat ituregistrasi semrawut
Pengadilan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 13-03-2015 — Putus : 19-11-2015 — Upload : 15-09-2016
Putusan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Nomor 20/Pdt.G/2015/PN Mkd
Tanggal 19 Nopember 2015 — ACHMAD SUROSO HINDARTO atas PEMKAB MAGELANG, DKK
230 — 65
  • Kerugiaan imateriil.Bahwa dengan akibat perobuatan melawan hukum yang dilakukanTergugat Rekonvensi, Pemerintah Kabupaten Magelang mengalamiketerlambatan dalam melaksanakan revitalisasi dan penataankawasan Plaza Muntilan dan sekitarnya yang keadaannya sekarangkumuh dan semrawut, hal itu mengakibatkan program pemerintahmenjadi terganggu dan tidak dapat dilaksanakan yang jika dinilaisebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).DALAM EKSEPSI:1.2.Menerima eksepsi Tergugat.Menyatakan Pengadilan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 17-10-2018 — Putus : 27-03-2019 — Upload : 25-06-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 244/G/2018/PTUN-JKT
Tanggal 27 Maret 2019 — ADY PURWANTO, dkk. ; MENTERI DALAM NEGERI RI ; MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI RI ; KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
116 — 75
  • yang tidak jelas tujuan danarahnya, oleh karena itu Para Tergugat pembuat Obyek Sengketaa quo, tidak mampu menyebutkan pasal undangundang yang akandikenakan, sehingga ditinjau secara logika hukum adalah perbuatanyang tidak jelas dan terarah (obscuur).Bahwa dampak yang akan meluas dari pemberlakuan ObyekSengketa a quo, termasuk berpotensi memecat lebih dari 2.357PNS seluruh Indonesia, serta mengenakan sanksi terhadap PejabatPembina Kepegawaian sangat jelas menunjukkan wajah birokrasiIndonesia yang semrawut
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 06-05-2019 — Putus : 21-08-2019 — Upload : 18-09-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby
Tanggal 21 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
EKO BAROTO, SH, MH
Terdakwa:
HARTONO
131 — 59
  • Setelah dinyatakan pemenang dalam pelelangan, pemenangmenyetorkan uang ke bendahara, kKemudian bendahara desa memasukkandalam kas desaBahwa untuk tahun 2013, kantor desa dalam keadaan semrawut sehinggaKepala Desa mengambil tindakan berupa Tanah bengkok Carik yang kosongtidak dimasukkan ndalam objek lelang tanah bengkok, dan terdakwamenyewakan tanah brngkok carik kepada Sudiro, yang bukan Warga DesaSombron dengan harga Rp. 27.000.000, (dua puluh tujuh juta rupiah) danuang tersebut dipergunakan terdakwa
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 23-06-2014 — Upload : 25-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3468 K/PDT/2012
Tanggal 23 Juni 2014 — SOENARJONO, DKK VS AFEN SISWOYO, DKK
396 — 118 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Padahal ia mengajukan gugatan ini ke PengadilanNegeri dengan kondisi gugatan yang serba semrawut sertabukti yang tidak sah dan memenuhi syarat formalsebagaimana telah ditentukan oleh undangundang;Gugatan Penggugat tidak lengkap kekurangan pihak:1.Dalam posita gugatannya point 11, Penggugat menjelaskantentang keterlibatan Tergugat V dalam kasus tanah yangdisebutnya obyek sengketa ini, akan tetapi tidak menyebutkandengan jelas, bahwa Tergugat V mendapatkan hak dari R.Soekandi bin Baie (ahli warisnya
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 08-12-2013 — Upload : 29-11-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 57/Pid.Sus/2013/PN.Sby
Tanggal 8 Desember 2013 — DRS. ABDUL AZIS, MM BIN SALHA
104 — 27
  • Bahwa saksi mengatakan KTP nya sebagai pedagangwalaupun sudah jadi PNS sejak 2003,karena pendataan waktu itu di desa semrawut.
Pengadilan PN BANYUWANGI Perdata
Register : 24-11-2015 — Putus : 09-01-2017 — Upload : 17-10-2017
Putusan PN BANYUWANGI Nomor 223/Pdt.G/2015/PN Bwi
Tanggal 9 Januari 2017 — Drs. WARIDJAN lawan SUGIHARTOYO, S.H, dkk
588 — 306
  • Waridjan mengundang karyawan danmenyampaikan bahwa rapat periodesasi tanggal 21 Oktober 2015 deadlock,karena rapat tidak teratur / semrawut; Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2015 saksi diberitahu oleh sdr Slamet(karyawan Untang) dan bu lin (pengurus Perpenas) bahwa Sugihartoyo(Tergugat l) menang 3 2, artinya Sugihartoyo (Tergugat l) mendapat 3(tiga) suara sedangkan Drs Waridjan (Penggugat) mendapat 2 (dua) suara; Bahwa Yapenas berubah menjadi Perpenas pada tahun 2002; Bahwa sejak tahun 2002 tidak ada
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 08-11-2013 — Upload : 27-01-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 57/Pid.Sus/TPK/2013/Pn.Sby
Tanggal 8 Nopember 2013 — DRS. ABDUL AZIZ, MM BIN SALHA KEJAKSAAN NEGERI MAGETAN
52 — 117
  • Bahwa saksi mengatakan KTP nya sebagai pedagangwalaupun sudah jadi PNS sejak 2003,karena pendataan waktu itu di desa semrawut.