LUKAS SINGARAYA;- 1 (satu) lembar SIUP an. LUKAS SINGARAYA;Dikembalikan kepada saksi IDA YANTI;- 1 (satu) buah kapak ;Dimusnahkan6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

LUKAS SINGARAYA.I (satu) lembar SIUP an.

Melawi telah mengambil berangkas yang didalamnya terdapat 1 (satu)buah brangkas yang berisi perhiasan emas bentuk cincin 3 (tiga) pasang, antinganting 3 (tiga) pasang, gelang (satu) buah, mata kalung atau liontin (satu) buah,1 (satu) buah BPKB atas nama IDA YANTI, 1 (satu) berkas SKT (surat keterangantanah) atas nama LUKAS SINGARAYA, dan 1 (satu) lembar SIUP (surat ijin usahaperdagangan) atas nama LUKAS SINGARAYA milik saksi IDA YANTI,sedangkan mengambil uang tunai milik Sdr.

LUKAS SINGARAYA;1 (satu) lembar SIUP an. LUKAS SINGARAYA;1 (satu) buah kapak;atas barang bukti tersebut saksisaksi dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan danmembenarkannya;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukandiperoleh faktafakta hukum sebagai berikut:Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2013 sekitar pukul 20.00 Wib,bertempat di Dsn. Tahlud Ds. Semading Lengkong Kec.

LUKAS SINGARAYA;e 1 (satu) lembar SIUP an.

LUKAS SINGARAYA;1 (satu) lembar SIUP an.

pukul 09.30 wib atau setidaktidaknya pada waktu lain didalambulan maret tahun 2013 bertempat diperairan Lengkuas Belitung kabupateBelitung provisi kepulauan Bangka Belitung pada titik kordinat 1 47487 S10752 513 E yang masih termasuk dalam wilayah Belitung atau setidaktidaknyatermasuk dalam daerah huku pengadilan negeri tanjung pandan dengan sengajadiwlayah pengelolahan perikanan Republik Indonesia melakukan Penangkapan,Pembudidayaan, pengangkutan, Pengelohan, dan Pemasaran ikan yang tidakmemiliki SIUP

dan SIUP akan tetapi terdakwa tidak memiliki dokumentersebut selanjutnya. terdakwa berserta barang bukti diamankan ke makoPolres Belitung untuk pemeriksaan lebih lanjut.

atau SIUP pada hari Kamis Tanggal 21 Maret 2013; Bahwa pada kamis tanggal 21 maret 2013 sekitar pukul 09.30 wib bertempatdi diperairan Lengkuas Belitung kabupaten Belitung Provinsi KepulauanBangka Belitung pada titik kordinat 1 47487 S107 52 513 E ; Bahwa sebelumnya saksi memberikan isarat tembakan keatas ; Bahwa didalam kapal Vietnam ada sekitar 8 orang termasuk ABK dannahkoda Kapal IC 91519 IS; Bahwa terdakwa menangkap ikan diperairan Indonesia tanpa memiliki ijinyaitu SIUP (surat ijin usaha perikanan

Babel Nomor : B12/W2013/ Babel/Polair Tanggal 25 Maret 2013 ;Bahwa benar, yang dimaksud dengan surat ijin Usaha perikanan (SIUP)adalah ijin tertulis yang harus dimiliki oleh perusahaan perikanan untukmelakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana Produksi yangtercantum dalam izin tersebut dan surat ijin usaha perikanan (SIUP) tersebutdiberikan kepada siapa setiap orang yang melakukan usaha perikanandibidang penangkapan,pembudidayaan, pengangkutan, pengelolahanperikanan Republik Indonesia ;Bahwa

atau SIUP pada hari Kamis Tanggal 21 Maret 2013; Bahwa pada hari kamis tanggal 21 maret 2013 sekitar pukul 09.30 wibbertempat di diperairan Lengkuas Belitung kabupaten Belitung ProvinsiKepulauan Bangka Belitung pada titik kordinat 1 47487 S107 52 513 E ; Bahwa didalam kapal Vietnam ada sekitar 8 orang termasuk ABK dannahkoda Kapal IC 91519 IS; Bahwa terdakwa menangkap ikan diperairan Indonesia tanoa memiliki ijinyaitu Surat lin Usaha Perikanan (SIUP) dan SIPI ; Bahwa kapal yang digunakan adalah kapal

Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah).Menimbang, bahwa atas tututan pidana yang diajukan oleh Penutut Umumtersebut terdakwa telah mengajukan pembelaanya secara tertulis, pada pokoknyamemohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan terdakwa ataupunmenjatuhkan putusan yang seringanringannya dengan alasan terdakwa adalahtulang punggung keluarga dalam mencari nafkah dengan alasan terdakwamempunyai Surat Izin Usaha Perdagangan /SIUP ;Menimbang, bahwa

No.46/MDAG/PER/9/2009 Tentang Perubahan Atas PeratuaranMenteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/MDAG/PER/9/2007 TentangPenerbitan Izin Usaha Perdagangan menyebutkan Setiap Perusahaan PerdaganganHalm. 19 dari 24 halaman Putusan No. 28/Pid.Sus/2017/PNSabwajib memiliki SIUP dan ayat (2) SIUP sebagaimana dalam ayat (1) terdiri daria.SlUPKecil, b.SIUP Menengah, danc.SIUP Besar ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 3 ayat (1) Peraturan MenteriPerdagangan R.!

dalam menjalankan usaha perdagangannya, yaitu melakukanperdagangan terhadap gula pasir dan beras ketan yang khusus dijual untuk daerahKota Sabang tidak pernah memiliki SIUP yang dikeluarkan oleh KP2TSP KotaSabang ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutMajelis telah dapat menyimpulkan, bahwa usaha perdagangan yang dilakukanterdakwa yang memperjual belikan gula pasir tersebut adalah tergolong denganusaha perdagangan yang harus memiliki SIUP Kecil karena total kekayannyaberkisar

No.46/MDAG/PER/9/2009 Tentang Perubahan Atas Peratuaran Meneteri PerdaganganRepublik Indonesia Nomor 36/MDAG/PER/9/2007 Tentang Penerbitan Izin UsahaPerdagangan yang menyebutkan SIUP Kecil wajib dimiliki oleh perusahaanperdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp.50.000.000,(lima puluh jutarupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000, (lima ratus juta rupiah) tidaktermasuk tanah dan bangunan tempat usaha ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutmenurut Majelis SIUP

Menyatakan Terdakwa Mulyadi Bin Abdul Rahman telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Melakukan usahaperdagangan tanpa dilengkapi Surat Izin Usaha Perdagangan/ SIUP ;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 3 (tiga) bulan dan 10 (sepuluh) hari ;3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;4.

KH adalah Pimpinan CV.Maranatha yang bergerak dibidang pengolahan kayu dan Maulding sesuaidengan Surat lzin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor : 503/259/SIUP/PKC/2006 tanggal 3 Juli 2006 dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)Nomor : 503/004/SIUP/PKC/2006 tanggal 14 Juli 2006 yang dikeluarkanoleh Kepala Dinas Perindag, Penanaman Modal dan Koperasi KabupatenKetapang dengan kapasitas produksi sebesar 2000 M%/tahun yang terletak diKumpai Melayu Rt.07/Rw.04 Dusun Pagar Ruyung, Desa Negeri Baru,Kecamatan

KH adalah Pimpinan Cv.Maranatha yang bergerak dibidang pengolahan kayu dan Maulding sesuaidengan Surat lzin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor : 503/259/SIUP/PKC/2006 tanggal 3 Juli 2006 dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)Nomor : 503/004/SIUP/PKC/2006 tanggal 14 Juli 2006 yang dikeluarkanoleh Kepala Dinas Perindag, Penanaman Modal dan Koperasi KabupatenKetapang dengan kapasitas produksi sebesar 2000 M%/tahun yang terletak diKumpai Melayu Rt.07/Rw.04 Dusun Pagar Ruyung, Desa Negeri Baru,Hal. 6 dari

) Nomor503/259/SIUP/PKC/2006 tanggal 3 Juli 2006;> 1 (satu) lembar Surat Izin Perdagangan (SIUP) Nomor503/004/SIUP/PM/2006 tanggal 14 Desember 2006, Lembaranpengesahan daftar ulang SIUP dan lembaran pengesahan daftarulang IUI;> 1 (satu) lembar Izin Usaha Industri (IUI) Nomor : 536/004/PerindagPM & Kop/KBLI.20220/XII/2006 tanggal 13 Desember 2006 An.

) Nomor503/259/SIUP/PKC/2006 tanggal 3 Juli 2006;> 1 (satu) lembar Surat Izin Perdagangan (SIUP) Nomor503/004/SIUP/PM/2006 tanggal 14 Desember 2006, Lembaranpengesahan daftar ulang SIUP dan lembaran pengesahan daftarulang IUI;> 1 (satu) lembar Izin Usaha Industri (IUI) Nomor : 536/004/PerindagPM & Kop/KBLI.20220/XII/2006 tanggal 13 Desember 2006 An.CV.

) Nomor503/259/SIUP/PKC/2006 tanggal 3 Juli 2006;> 1 (satu) lembar Surat Izin Perdagangan (SIUP) Nomor503/004/SIUP/PM/2006 tanggal 14 Desember 2006, Lembaranpengesahan daftar ulang SIUP dan lembaran pengesahan daftar ulangIUI;> 1 (satu) lembar Izin Usaha Industri (IUI) Nomor : 536/004/Perindag PM& Kop/KBLI.20220/XII/2006 tanggal 13 Desember 2006 An.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa MURYANTO alias TEMU bin MULYONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana SENGAJA MELAKUKAN PENANGKAPAN IKAN TANPA DILENGKAPI SURAT IZIN USAHA PERIKANAN (SIUP);
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dengan ketentuan

Bripka Rajimin telahmenangkap Terdakwa di pinggir jalan raya Dusun Gares Desa TasikmaduKecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek karena melakukan usahaperikanan di bidang penangkapan, pengangkutan, pemasaran ikan jenislobster yang tidak memiliki SIUP; Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari adanya informasimasyarakat kalau di wilayah Pantai Prigi Desa Tasikmadu KecamatanWatulimo Kabupaten Trenggalek ada dugaan Terdakwa melakukanusaha perikanan jenis lobster tanpa memiliki SIUP tersebut; Bahwa menurut

Bripka Rajimin telahmenangkap Terdakwa di pinggir jalan raya Dusun Gares Desa TasikmaduKecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek karena melakukan usahaperikanan di bidang penangkapan, pengangkutan, pemasaran ikan jenislobster yang tidak memiliki SIUP;Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari adanyainformasimasyarakat kalau di wilayah Pantai Prigi Desa Tasikmadu KecamatanWatulimo Kabupaten Trenggalek ada dugaan Terdakwa melakukanusaha perikanan jenis lobster tanpa memiliki SIUP tersebut;Bahwa menurut

Pasal 26 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang yangmelakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan,pengangkutan, pengolahan dan pemasaran di wilayah pengelolaan perikananRepublik Indonesia wajib memiliki SIUP;Menimbang, bahwa dengan demikian yang harus dibuktikan dalam unsurkedua ini adalah apakah ada kesengajaan yang dilakukan Terdakwa yang tidakmemiliki SIUP namun melakukan usaha perikanan;Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 26 ayat (1)UndangUndang RI Nomor 45 Tahun

dari masyarakat kalau Terdakwamelakukan usaha perikanan jenis lobster tanpa memiliki SIUP.

Menyatakan Terdakwa MURYANTO alias TEMU bin MULYONOterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaHalaman 23 dari 25 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2018/PN Trk.SENGAJA MELAKUKAN PENANGKAPAN IKAN TANPA DILENGKAPISURAT IZIN USAHA PERIKANAN (SIUP);2.

nama Zakaria (P.2)tertanggal 3 Mei 2007, yang berlaku sampai dengan 3 Mei 2008.UNTUK PENGGUGAT 3 (ZAINUDDIN) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil No. 716/SM/KPPT/PK/2009 atas namaZainuddin (P. 3) tertanggal 15 September 2009, yang berlaku sampai dengan 15September 2014.17 Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) MIKRO No. 1057/SIUP/KPPT/PMK/2012 atasnama Zaenuddin (P.3) tertanggal 03 Desember 2012, yang berlaku sampai dengantanggal 3 Desember 2017 Tanda Daftar Perusahaan, Perusahaan Perorangan (

Surat Keterengan Izin Tempat Usaha Keramaian Karaoke Nomor 140/59/VIII/2009atas nama Sahrul Budi Utomo (P.6) tahun 2009UNTUK PENGGUGAT 8 (SYAMSUL RrZAL) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil No. 722/SIUP/KPPT/PK/2009 atasnama Syamsul Rizal (P. 8) tertanggal 15 September 2009, yang berlaku sampaidengan 15 September 2014.

Surat Keterengan Izin Tempat Usaha Keramaian Karaoke Nomor 140/59/VII/2009atas nama Syamsul Rizal (P.8) tahun 2009 Surat Tanda Izin Usaha Rumah Makan No. 556.2.U AL / 015 2005 atas namaSyamsul Rizal (P.8) tertanggal 26 Januari 2005UNTUK PENGGUGAT 9 (ANDRE TANAYA) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil No. 724/SIUP/KPPT/PK/2009 atas namaAndre Tanaya (P. 9) tertanggal 15 September 2009, yang berlaku sampai dengan15 September 2014.UNTUK PENGGUGAT 12 (NASRUDIN) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

Kecil No. 712/SIUP/KPPT/PK/2009 atas namaNasruddin HS (P. 12) tertanggal 15 September 2009, yang berlaku sampai dengan15 September 2014.UNTUK PENGGUGAT 13 (IBRAHIM)18 Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil No. 717/ Siup / KPPT/ PK/ 2009 atasnama Ibrahim ( P. 13 ) tertanggal 15 September 2009, yang berlaku sampai dengan15 September 2014.

A ARTA NiNGSiH) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil No. 713/SIUP/KPPT/PK/2009 atas namaG.A. Arthaningsin ( P.15 ) tertanggal 15 September 2009, yang berlaku sampaldengan 15 September 2014. Surat Keterangan Izin Tempat Usaha Keramaian Karaoke Nomor 140/59 / VIII/2009atas nama G.A.

Menyatakan terdakwa SINGKHORN KAMNERDKOH terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana:Dengan Sengaja Melakukan Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Tanpa Memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI tanpa memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI);2.

ikan di wlayahpengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki Surat Izin UsahaPerikanan (SIUP)*;Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 1 angka 16 undang undang tersebutmenyatakan :Surat Izin Usaha Perikanan, yang selanjutnya disebut SIUP, adalah izintertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usahaperikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izintersebut*Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, ternyata dari hasil pemeriksaan

tidak terdapat dokumen perizinandan kelengkapannya yang sah dari Pemerintah Indonesia seperti Surat IzinUsaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat IzinKapal Pengangkut Ikan (SIKPI);Menimbang, bahwa yang berwenang menerbitkan SIUP, SIPI dan SIKPIuntuk Kapal Perikanan dengan ukuran di atas 30 (tiga puluh) GT dan UsahaPerikanan Tangkap yang menggunakan modal asing dan / tenaga kerja asingadalah Direktur Jenderal Perikanan (Pasal 14 ayat (2) Peraturan MenteriKelautan dan Perikanan

Nomor 30 Tahun 2012), sedangkan Gubernurberwenang menerbitkan SIUP, SIPI dan SIKPI, untuk kapal perikanan denganukuran diatas 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT (Pasal 14 ayat(3) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2012), danBupati / Walikota berwenang menerbitkan SIUP, SIP!

yang sah dari Pemerintah Indonesiaseperti Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)dan Surat lzin Kapal Pengangkut Ikan (SIKP));Menimbang, bahwa yang berwenang menerbitkan SIUP, SIPI dan SIKPIuntuk Kapal Perikanan dengan ukuran di atas 30 (tiga puluh) GT dan UsahaPerikanan Tangkap yang menggunakan modal asing dan / tenaga kerja asingHal 24 dari 30 Perkara No.18/Pid.SusPRK/2016/PN.Ptkadalah Direktur Jenderal Perikanan (Pasal 14 ayat (2) Peraturan MenteriKelautan dan Perikanan

Nomor 30 Tahun 2012), sedangkan Gubernurberwenang menerbitkan SIUP, SIPI dan SIKPI, untuk kapal perikanan denganukuran diatas 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT (Pasal 14 ayat(3) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2012), danBupati / Walikota berwenang menerbitkan SIUP, SIPI dan SIKPI untuk kapalperikanan dengan ukuran sampai dengan 10 (sepuluh) GT (Pasal 14 ayat (4)Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2012);Menimbang, bahwa selanjutnya Surat

Bangka Selatan Propinsi Kepulauan BangkaBelitung dalam wilayah Pengelolaan Perikanan republik Indonesia atau setidak tidaknyapada suatu tempat tertentu di Perairan Indonesia yang masih termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili,dengan sengaja di wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia melakukan usahaPerikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, danpemasaran ikan yyang tidak memiliki SIUP, yang dilakukan

mengumpulkan ikan yang terperangkap didalam kantong jaring.Bahwa kegiatan penangkapan ikan tersebut dilakukan oleh terdakwa dan kawankawan dengna cara yang sama atau setidak tidaknya dengan cara cara semacam itubergantian sesuai dengan kondisi pada waktu melakukan kegiatan penangkapan ikansampai pada hari Sabtu tanggal 5 April 2014 sekitar pukul 14.35 wib terdakwa dankawan kawan ditadatangi dan diperiksa oleh petugas kepolisian karena terdakwa tidakdapat memperlihatkan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP

Nomor 365/Pid.B/2014/PN Sgl10 April 2014 yang dituangkan dalam berita acara pengukuran KM.Putri Ayuno.PK.206/1/04/KSOP.PKBLM14 tanggal 11 April 2014 berukuran 7 GT (Gross ton)sehingga berdasarkan pasal butir 11 UU RI no.45 tahun 2009 tentang Perubahan AtasUU no.31 tahun 2004 tentang perikanan tidak termasuk sebagai nelayan kecil sehinggauntuk mendapatkan usaha perikanan diwilayah pengelolaan perikanan diwilayah NegaraIndonesian harus memiliki persyaratan tertentu termasuk Surat Izin Usaha Perikanan(SIUP

pada hari kamis tanggal10 April 2014 yang dituangkan dalam berita acara pengukuran KM.Putri Ayuno.PK.206/1/04/KSOP.PKBLM14 tanggal 11 April 2014 berukuran 7 GT (Gross ton)sehingga berdasarkan pasal butir 11 UU RI no.45 tahun 2009 tentang Perubahan AtasUU no.31 tahun 2004 tentang perikanan tidak termasuk sebagai nelayan kecil sehinggauntuk mendapatkan usaha perikanan diwilayah pengelolaan perikanan diwilayah NegaraIndonesian harus memiliki persyaratan tertentu termasuk Surat Izin Usaha Perikanan(SIUP

Beji Depok terdiri dari Copy KTP, Copy SIUP, CopyNPWP dan Perjanjian Kerjasama Merchant;Rumah Mode, JI.

Syd 1 Mangga Dua Square, Lt.UG Blok C No.P.05 JakartaUtara terdiri dari Copy KTP, Copy SIUP, Copy NPWP danPerjanjian Kerjasama Merchant;F Sydney 1 Mangga Dua Square, Lt.UG Blok C No.142 AJakarta Utara terdiri dari Copy KTP, Copy SIUP, Copy NPWPdan Perjanjian Kerjasama Merchant;j.Sansan Collection, Mangga Dua Square, Lt.UG Blok B No.21Jakarta Utara terdiri dari Copy KTP, Copy SIUP, Copy NPWPdan Perjanjian Kerjasama Merchant;k.

Gunung SahariRaya No. 1 Jakarta Utara terdiri dari Copy KTP, Copy SIUP, Copy NPWPdan Perjanjian Kerjasama Merchant;Rizky Boutique, Margonda Raya, Mall, Depok, Lt 11 No. 4 Kec. BejiDepok terdiri dari Copy KTP, Copy SIUP, Copy NPWP dan PerjanjianKerjasama Merchant;Rumah Mode, JI.

Gading Kirana 3 Kelapa Gading Barat, Kelapa GadingJakarta Utara terdiri dari Copy KTP, Copy SIUP, Copy NPWP danPerjanjian Kerjasama Merchant;Syd 1 Mangga Dua Square, Lt.UG Blok C No.P.05 Jakarta Utara terdiridari Copy KTP, Copy SIUP, Copy NPWP dan Perjanjian KerjasamaMerchant;Sydney 1 Mangga Dua Square, Lt.UG Blok C No.142 A Jakarta Utaraterdiri dari Copy KTP, Copy SIUP, Copy NPWP dan PerjanjianKerjasama Merchant;j.

PTUN.BDG dan suratsuratlainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ; TENTANG DUDUK PERKARAMemperhatikan dan menerima keadaankeadaan mengenaiduduknya perkara seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Bandung, tertanggal 04 Oktober 2011 No. 54/G/2011/PTUN.BDG,yang amarnya berbunyi sebagai berikut : MENGADILI:DALAM PENUNDAAN : Menolak permohonan Penggugat mengenai Penundaan Pelaksanaan danTindakan Administrasi Lebih Lanjut dari Surat Keputusan Tergugat BerupaSurat Izin Usaha Perdagangan (SIUP

Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat Berupa Surat Izin UsahaPerdagangan (SIUP) Kecil Nomor: 510/12684/2006/6930BPMPPT.,tertanggal 13 November 2009, atas nama 2M. Snack dengan pemilik/penanggungjawab Meniwati Muliamartana; 3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Izin UsahaPerdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 510/12684/2006/6930BPMPPT.,tertanggal 13 November 2009, atas nama 2M. Snack dengan pemilik/penanggungjawab Meniwati Muliamartana; 4.

B / 2012 / PT.TUN.JKTakan mempertimbangkan kembali eksepsi Majelis Hakim Tingkat Pertamatersebut sebagai berikut ; Menimbang, bahwa eksepsi kedua dari Tergugat Intervensi /Pembanding yang mempermasalahkan gugatan Penggugat / Terbandingdiajukan tidak memenuhi ketentuan pasal 55 UndangUndang No. 5 Tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; Menimbang, bahwa obyek sengketa yang dimintakan olehPenggugat / Terbanding untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak sah adalahSurat Izin Usaha Perdagangan (SIUP

) Kecil Nomor: 510/12684/2006/6930BPMPPT tanggal 13 November 2009 yang merupakan hasil Her Registrasiyang diwajibkan kepada pemegang izin (Bukti T1=TII.Intv19.b) dari SuratIzin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor: 510/12684DISINDAG/2006,yang diterbitkan tanggal 06 Desember 2006 (Bukti T2=TII.Intv12); Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim objek gugatantidak mengandung suatu keputusan baru, melainkan hanyalah perpanjangandari Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor: 510/12684DISINDAG

Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara tersebut untuk menyatakan tidakmempunyai kekuatan hukum izin milik Tergugat (Meniwati Mulia Martana)antara lain Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor: 510/12684DISINDAG/2006, tanggal O06 Desember 2006 (Bukti T2=TII.Intv12); Menimbang, bahwa tafsiran Mahkamah Agung dalamyurisprudensinya menjelaskan bahwa bagi yang tidak dituju oleh suatuKeputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannyadirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana

KARYA GUNA EKATAMA mengajukan Surat Ijin Usaha(selanjutnya disingkat SIUP) kepada Tergugat I. Tanpa dasar yang kuatdan penelitian yang mendalam, Tergugat menerbitkan SIUP BesarNomor : 517/ 114/424.077/2010 tanggal 31 Maret 2010 sehinggaPT.KARYA GUNA EKATAMA sudah termasuk perusahaan NON UKM.10.

Bahwa tindakan Tergugat yang meneribitkan SIUP Besar Nomor :517/ 114/424.077/2010 adalah termasuk kategori perbuatan melawanhukum karena SIUP Besar Nomor : 517/ 114/424.077/2010 bertentangandengan Akta Pendirian dan Penjualan Usaha (penjualan tahunan) tahun2013 yang berdasarkan UndangUndang No. 20 Tahun 2008 tentangUsaha Mikro, Kecil dan Menengah Pasal 6 ayat (3) huruf a dan huruf b,PT.KARYA GUNA EKATAMA termasuk kriteria Usaha Menengah (UKM);11.Bahwa oleh karena terbitnya SIUP Besar Nomor517/114

/424.077/2010 tanggal 31 Maret 2010 bertentangan denganhukum dan/atau sebagai perbuatan melawan hukum maka sudahseharusnya sejak terbitnya SIUP Besar Nomor : 517/ 114/424.077/2010aquo dinyatakan tidak berlaku demi hukum dan/atau tidak mempunyaikekuatan hukum;Halaman 5 dari 14 Putusan NOMOR 699/PDT/2017/PT SBY12.Bahwa berdasarkan atau berpedoman kepada SIUP Besar Nomor :517114/ 424.077/2010 tanggal 31 Maret 2010 tersebut , Tergugat Ilmenetapkan upah yang harus dibayarkan PT.KARYA GUNA EKATAMAke pekerja

Selanjutnya akhirnya Tergugat Ill menyatakanberkas telah sempurna (P21);15.Bahwa SIUP Besar Nomor : 517/114/424.077/2010 yang dipakaldasar dalam penetapan upah oleh Tergugat II sebagaimana disebutkandiatas adalah tidak berlaku demi hukum dan/atau tidak mempunyaikekuatan hukum. Maka penetapan upah oleh Tergugat Il sebesar Rp1.806.000,00 (satu juta delapan ratus enam ribu rupiah) yangdibebankan kepada PT.

Menyatakan batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatanhukum SIUP Besar Nomor : 517114/ 424.077/2010 tanggal 31 Maret2010 sejak terbitnya SIUP tersebut;4. Menyatakan penetapan Upah Minimum Sektoral (UMSK) untuk tahun2013 sebesar Rp 1.806.000,00 (satu juta delapan ratus enam riburupiah) yang ditetapkan oleh Tergugat Il kepada PT. KARYA GUNAEKATAMA adalah batal demi hukum dan/atau tidak mempunyaikekuatan hukum;5.

) Umum kelompok usahayang berhubungan dengan produk bahan berbahaya namun terdakwatidak memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Umum karenaterdakwa hanya memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)Menengah Nomor : 511.3/SIUP/0707/DPMPTSPPPK/2017 tanggal 12Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu Kota Palembang.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 106 Jo.

Saksi menerangkan bahwa yang memberikan Rekomendasi tim teknisdalam penerbitan surat izin usaha (SIUP menengah) adalah dinasperdagangan kota palembang, dan apa kesimpulan rekomendasi yangdiberikan oleh tim teknis dalam penerbitan surat izin usaha perdagangan(SIUP Menengah) adalah setuju atau tidaknya diberikan izin usahaperdagngan kepada pihak pemohon (saksi).

Saksi menerangkan yang menentukan Bidang Usaha (KBLI) dan Jjenisbarang atau jasa dagangan utama yang tertera di surat jijin usahaperdagangan (SIUP menengah) Nomor : 511.3/SIUP/0707/DPMPTSPPPK/2017, tanggal 12 mei 2017 dengan nama perusahan sumber kimiadan nama pemilik atau penanggung jawab HENGKY SIAUWANDI adalahtim teknisi dari Dinas Perdagangan Kota Palembang.

Saksi menerangkan bahwa menentukan Bidang Usaha (KBLI) dan jenisbarang atau jasa dagangan utama yang tertera di surat jjin usahaperdagangan (SIUP menengah) Nomor : 511.3/SIUP/0707/DPMPTSPPPK/2017, tanggal 12 mei 2017 dengan nama perusahan sumber kimiadan nama pemilik atau penanggung jawab HENGKY SIAUWANDI adalahbahan kimia untuk obat atau bahan baku obat yang akan dipergunakanHal 10 Putusan Nomor :1174/Pid.Sus/2019/PN.PlIgatau dimanfaatkan untuk kegiatan dibidang pertanian (Ex: pupuk,racunserangga

) Umum kelompokusaha yang berhubungan dengan produk bahan berbahaya namun terdakwatidak memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Umum karena terdakwahanya memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor :511.3/SIUP/0707/DPMPTSPPPK/2017 tanggal 12 Mei 2017 yang dikeluarkanoleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu KotaPalembang;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakimberpendapat unsur keempat melakukan usaha kegiatan Perdagangan tidakmemiliki

INKAMINA222/TRIPLE 2diduga melakukan Penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan PerikananRepublik Indonesia tanpa dilengkapi dokumen Perijinan dari PemerintahDaerah wilayah setempat yaitu Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan SuratPersetujuan Berlayar (SPB).

Nomor 58/PERMENKP/2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap, Pasal 12 ayat (1) menyebutkanMenteri berwenang menerbitkan SIUP,SIPI,dan SIKPI, untuk Kapal Perikananberukuran di atas 30 (tigapuluh) gross tonnage yang beroperasi di WPPN RI diatas 12 (dua belas)mil laut dan/atau di Laut Lepas, Pasal 12 ayat (2) Menterimendelegasikan kewenangan penerbitan SIUP, SIPI, dan SIKPI sebagaimanadimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal.

SIUP, SIPI,dan SIKPI, untuk Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan berukuransampai dengan 10 (sepuluh) gross tonnage yang bukan dimiliki oleh NelayanHal 13 dari 26 hal. Putusan No.171/Pid.Sus/2021/PN.kKdiKecil yang berdomisili diwilayah administrasinya dan beroperasi diwilayah lautsampai dengan 12 (duabelas) mil laut sesuai dengan kewenangannya (c).

Pasal 12 ayat (3)menyebutkan Gubernur berwenang menerbitkan (a) SIUP, SIPI, dan SIKPI,untuk Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan berukuran diatas 10(sepuluh) gross tonnage sampai dengan 30 (tigapuluh) gross tonnage yangberdomisili diwilayah administrasinya dan beroperasi di wilayah laut sampaidengan 12 (duabelas) mil laut sesuai dengan kewenangannya (b). SIUP, SIPI,Hal 21 dari 26 hal.

Memerintahkan agar barang bukti berupa :- 1 (satu) buah kapal jenis sekoci Cahaya Putra 02 dengan warna lambung kuning bobot 6 GT;- 1 (satu) lembar asli Pas Kecil Kapal Cahaya Putra 02 No. 552/7/G.11/2015;- 1 (satu) lembar foto copy Pas kecil kapal Cahaya Putra 02;- 1 (satu) lembar Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) kapal Cahaya Putra 02 No.527/3064.3/013.5/2015;- 1 (satu) lembar Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) kapal Cahaya Putra 02 No.188.4/3065.3;Agar dikembalikan kepada yang berhak melalui

Menyatakan barang bukti berupa :e 1 (satu) buah kapal jenis sekoci CAHYA PUTRA 02 dengan warnalambung kuning bobot 6 GT;e 1 (satu) lembar asli Pas Kecil Kapal CAHYA PUTRA 02 nomor 552/7/GR.11/2015;e 1 (satu) lembar fotokopi Pas Kecil Kapal CAHYA PUTRA 02 nomor :552/7/GR.11/2015, 1 (satu) lembar Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI)kpl Cahya Putra 02 No: 527/3064.3/013.5/2015;1 (satu) lembar Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) Kpl Cahya Putra 02No : 188.4/3065.3;Dikembalikan kepada yang berhak melalui

Bahwa pada tahun 2014 mengalami kesulitan dalam mengajukanSIPI maupun SIUP kepada nelayan dikarenakan minimnyasosialisasi kepada nelayan sehingga nelayan kurang memahamisyaratsyarat yang harus dilengkapi oleh karena itu tidak ada SIPIyang terbit. Selain itu, pada tahun 20102011 mengalami masalahtransisi dalam administrasi dan pengaturan dalam pengurusandokumendokumen perikanan.

kapal cahayaputra 02 di titipbkan kepada saksi dengan pemohon atas nama Suharditetapi belum selesai prosesnya;Bahwa saat kapal cahaya putra 02 ditangkap oleh Polisi Air tidak bisamenunjukkan dokumen kapal berupa Pas kecil dan dokumenperikanan berupa SIPI, SIUP;Bahwa saksi pernah mengeluarkan cek fisik terhadap kapal cahayaputra 02 pada tanggal 10 Juli 2015 sehingga kapal tersebut layakuntuk dikeluarkan SIPI;Bahwa proses untuk pengurusan SIPI kurang lebih selama 1 (satu)bulan, dan pengurusannya di

(surat ijin penangkapan ikan), SIUP(surat ijin usaha perikanan) dalam proses di Dinas Kelautan danPerikanan Provinsi D.Il.Yogyakarta sejak bulan April 2015 yangkepengurusannya dititipbkan kepada Sdr DARMADI sebagai petugasSyahbandar Sadeng, Girisubo, Gunungkidul;Hal 13 dari 33Bahwa dokumen kapal Cahaya Putra 02 masih atas nama saksi, saatdibeli oleh Terdakwa baru dalam pengurusan SIPI dan SIUP;Bahwa dalam mengurus SIPI dan SIUP menggunakan lampiran AsliPas Kecil, selanjutnya saksi menitipkan kepada

Dan SPB tersebut menjadi syarat terakhir kapal tersebutmelaut untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan.Bahwa saksi memiliki kewenangan pada tahapan penerbitan SLO(surat Laik Operasional) dimana syarat mutlak yang harus ada SIUP,SIPI/SIKPI,dan Skat PMS untuk kapal diatas 30 (tiga puluh) GT.jikasebuah kapal tidak memiliki SIUP,SIPI/SIKPI tidak dapat diterbitkanSLO.Bahwa diwilayah perairan Sadeng, Girisubo, Gunungkidulberdasarkan pengajuan aktifitas penangkapan ikan dalam hal inipermohonan Surat Laik

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Sukiyat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan usaha perikanan dibidang pengangkutan tanpa Surat Ijin Usaha Perikana (SIUP), sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Sukiyat dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan, dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut

Bahwa terdakwa bersama Biduk melakukan usaha perikanan dengan jalanpengangkutan atau pemasaran ikan tidak memiliki Surat Ijin UsahaPerikanan (SIUP)Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 92 UU No 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana diubahdengan Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atasUndangundang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo.

Banyuwangji;Saksi melakukan penangkapan bersama Janu Firmanto dan saudara Eko AriS;Terdakwa diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitumengangkut benih bayi lobster tanpa dilengkapi SIUP (surat ijin usahaperikanan);Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, awalnya mendapatinformasi dari warga bahwa akan ada orang yang akan transaksi bayi lobsterdi daerah Ds. Ketapang Kec.

Banyuwangj;Bahwa petugas kepolisian tersebut, melakukan penangkapan kepadaterdakwa karena mengangkut benih bayi lobster tanpa dilengkapi SIUP(Surat ijin usaha perikanan);Bahwa penangkapan terhadap terdakwa, berawal dari informasi wargabahwa akan ada orang yang akan transaksi bayi lobster di daerah Ds.Ketapang Kec.

Banyuwangji;Bahwa penangkapan kepada terdakwa karena mengangkut benih bayi lobstertanpa dilengkapi SIUP (Surat ijin usaha perikanan);Menimbang, bahwa penangkapan terhadap terdakwa, berawal dariinformasi warga bahwa akan ada orang yang akan transaksi bayi lobster didaerah Ds. Ketapang Kec.

Menyatakan terdakwa Sukiyat telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalan melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan usahaperikanan dibidang pengangkutan tanpa Surat Ijin Usaha Perikana (SIUP),sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;2.

SIUP Menengah wajib dimiliki oleh Perusahaan Perdagangan yangkekayaan bersihnya lebih dari Rp. 500.000.000,00 ( lima ratus jutarupiah ) sampai dengan paling banyak Rp. 10. 000.000.000,00( sepuluh miliar rupiah ) tidak termasuk tanah dan bangunan tempatusaha.3. SIUP Besar wajib dimiliki oleh Perusahaan Perdagangan yangkekayaan bersihnya lebih dari Rp. 10. 000.000.000,00 ( sepuluh miliarrupiah ) keatas tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;Bahwa dikarenakan H.

SIUP Besar wajib dimiliki oleh Perusahaan Perdagangan yangkekayaan bersihnya lebih dari Rp. 10. 000.000.000,00 ( sepuluhmiliar rupiah ) keatas tidak termasuk tanah dan bangunan tempatusaha;Bahwa ahli RUDI ZULKARNAIN, S.H, M.H menerangkan H. MuhammadTang telah melakukan kegiatan perdagangan namun tidak memiliki SuratIzin Usaha Perdagangan ( SIUP ) terhadap H.

SIUP Kecil wajib dimiliki oleh Perusahaan Perdagangan yangkekayaan bersihnya lebih dari Rp. 50.000.000,00 ( lima puluh jutarupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 ( limaratus juta rupiah ) tidak termasuk tanah dan bangunan tempatusaha.2.

SIUP Besar wajib dimiliki oleh Perusahaan Perdagangan yangkekayaan bersihnya lebih dari Rp. 10. 000.000.000,00 ( sepuluhmiliar rupiah ) keatas tidak termasuk tanah dan bangunan tempatusahaMenimbang,bahwa ahli RUDI ZULKARNAIN, S.H, M.H menerangkan H.Muhammad Tang telah melakukan kegiatan perdagangan namun tidak memilikiSurat Izin Usaha Perdagangan ( SIUP ) terhadap H.

Terdakwa dalam melakukanusaha niaga pakaian bekas Terdakwa tidak memiliki izin SIUP ( Surat IzinUsaha Perdagangan ) dari Dinas Perdagangan;Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa tidak memiliki SIUP, akan tetapiterdakwa tidak dapat dikenakan pasal ini karena telah ternyata Terdakwamerupakan Perusahaan kecil perorangan yang tidak berbentuk badan hukumatau persekutuan, yang diurus, dijalankan atau dikelola, sendiri oleh pemiliknya,dimana berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa membeli sendiri dankenudian

Menetapkan barang bukti berupa :- Surat izin Usaha Perdagangan (SIUP) kecil Nomor : 0148/5.15.07/KPPT/XI/2010 tanggal 04 November 2010- Tanda Daftar Perusahaan (TDP) tanggal 04 November 2010- Surat Izin Tempat Usaha Nomor : 503/372/SITU/KPPT/XI/2011 tanggal 03 November 2011- Surat Izin Penumpukan Nomor : 503/140/SIP/KPPT/XI/2011 tanggal 03 November 2011- Izin Memasang Reklame dalam Wilayah Pulang Pisau Nomor : 503/372/REK/KPPT/XI/2011 tanggal 03 November 2011- Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan

Menyatakan barang bukti berupa=> Surat izin Usaha Perdagangan (SIUP) kecil Nomor : 0148/5.15.07/KPPT/X1I/2010 tanggal 04 November 2010= Tanda Daftar Perusahaan (TDP) tanggal 04 November 2010=> Surat Izin Tempat Usaha Nomor : 503/372/SITU/KPPT/XI/2011tanggal 03 November 2011=> Surat Izin Penumpukan Nomor : 503/140/SIP/KPPT/XI/2011 tanggal03 November 2011=> Izin Memasang Reklame dalam Wilayah Pulang Pisau Nomor503/372/REK/KPPT/XI/2011 tanggal 03 November 2011=> Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan

Selanjutnya saksi Rinting dan saksi Egerismenanyakan izin usaha penyimpanan terhadap BBM yang dimilikiterdakwa tersebut, namun terdakwa hanya dapat menunjukkan Suratizin Usaha Perdagangan (SIUP) kecil Nomor : 0148/5.15.07/KPPT/XI/2010 tanggal 04 November 2010, Tanda Daftar Perusahaan (TDP)tanggal 04 November 2010, Surat Izin Tempat Usaha Nomor503/372/SITU/KPPT/XI/2011 tanggal 03 November 2011, Surat IzinPenumpukan Nomor : 503/140/SIP/KPPT/XI/2011 tanggal 03 November2011, Izin Memasang Reklame dalam

Kalimantan Tengahe Bahwa saksi menerangkan barang bukti yang disita dariterdakwa yaitu Surat izin Usaha Perdagangan (SIUP) kecilNomor : 0148/5.15.07/KPPT/XI/2010 tanggal 04 November 2010,Tanda Daftar Perusahaan (TDP) tanggal 04 November 2010,Surat Izin Tempat Usaha Nomor : 503/372/SITU/KPPT/XI/2011tanggal 03 November 2011, Surat Izin Penumpukan Nomor503/140/SIP/KPPT/XI/2011 tanggal 03 November 2011, IzinMemasang Reklame dalam Wilayah Pulang Pisau Nomor : 503/372/REK/KPPT/X1I/2011 tanggal 03 November

Nuas tanggal 04 November 2010 yang hanyamerupakan persyaratan untuk mendapatkan izin UsahaPenyimpanan dari Menteri ESDM melalui DIRJEN MIGAS ;e Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidakakan menggulanginya.Menimbang, bahwa selain keterangan saksi, ahli dan keteranganterdakwa diatas turut juga diajukan barang bukti berupa:e Bahan Bakar Minyak jenis Premium atau Bensin sebanyak kuranglebih 1320 liter atau sama dengan 6 drume Surat izin Usaha Perdagangan (SIUP) kecil Nomor : 0148/5.15.07

kurang lebih220 liter tanpa izin usaha penyimpanan ;e Bahwa Bahan Bakar Minyak jenis premium yang disimpan olehterdakwa di didapat terdakwa dari pelangsir BBM jenispremium dengan harga Rp.5.300, (Lima ribu tiga ratusrupiah) perliter dengan maksud BBM tersebut akan dijualkembali dengan harga Rp.5.700, (Lima ribu tujuh ratusrupiah) perliter ;e Bahwa terdakwa tidak memiliki izin penyimpanan terhadap BBMjenis premium dan terdakwa hanya memiliki surat ataudokumen berupa Surat izin Usaha Perdagangan (SIUP

ikan dengan menggunakan alat tangkapTrawl, kemudian Saksi bersama ABKnya menangkapnya, selanjutnyadiperiksa ternyata kapal KM.PKFB 1108 tidak memiliki dokumen perijinanperikanan yang sah atau tanpa SIPI dan SIUP dari Pemerintah RI, danbahwa Nakhoda kapal KM.PKFB 1108 bernama Mr.

Berlayar (SIB)yang sah dan sesuai peruntukan dan kegunaannya dari Pejabat PerikananIndonesia.e Bahwa yang menerbitkan SIUP dan SIPI adalah Kementerian Kelautandan Perikanan RI pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.

PKFB 1108 tidak dapatmenunjukkan dokumen perijinan perikanan yang sah seperti SIUP danSIPI yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.Bahwa ABK kapal ikan KM.PKFB 1108 yang dinakhodai terdakwa ada 4orang yang terdiri dari : Mr. ADISAK, Mr. LUK TAK HONG, Mr. JOE danMr. UN yang semuanya kewarganegaraan Thailand.Bahwa pada saat ditangkap oleh KP.