Sehingga jelas para penggugat tidakmemiliki persona stendi in judicio.Bahwa menurut Yurisprudensi MA. RI.

Diterima(Vide, Putusan Mahkamah Agung No. 601 K/SIP/1975).Bahwa Gugatan perkara ini diajukan oleh EVA ETWIORY danTRENCY KILAY~ serta SAMUEL LAIPENY selaku' ParaTerbanding/Para Penggugat patut dinyatakan diskualifikasi atau gemisaanhoedanigheid karena Para Terbanding/Para Penggugat bukanlahorang yang berhak atas tanah obyek sengketa sehingga tidakmempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat tanah obyek sengketadalam perkara ini. bahwa oleh karena Para Terbanding/ParaPenggugat tidak memiliki persona stendi

mengajukan gugatan dalam suatu perkaraHalaman 42 dari 87 Putusan Nomor 16/PDT/2018/PT AMBperdata adalah hanya orang yang mempunyai hubungan hukum dankepentingan dengan apa yang disengketakan, apabila gugatan diajukanoleh orang yang tidak memiliki kapasitas untuk memperkarakan suatusengketa, maka gugatan tersebut mengandung cacat hukum dan harusdinyatakan cacat error in persona.Bahwa berdasarkan PutusanPutusan Mahkamah Agungtersebut diatas, telah jelas Para Terbanding/Para Penggugat memilikipersona stendi

PERTIMBANGAN HUKUMNYADALAM EKSEPSIMenimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya tertanggal 31 Januari 2018telah mengajukan Eksepsi terhadap Gugatan Penggugat yang maksud dan tujuanEksepsi sebagaimana termuat dalam jawabannya;Menimbang, bahwa berdasarkan pada dalildalil Eksepsi dimaksudsebagaimana yang disampaikan Tergugat dalam jawabannya, menurut MajelisHakim kalau alasan Eksepsi Tergugat dimaksud adalah menyangkut Penggugatdianggap tidak lagi mempunyai kapasitas lagi untuk mengajukan gugatan atauPersona Stendi

sempurna dan mengikatselama tidak dibuktikan sebaliknya, maka harus dinyatakan terbukti bahwapenggugat dengan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuaidengan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 joPasal 11 ayat (3) dan pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975, serta Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sejak tanggal 9 April 2011antara penggugat dengan tergugat belum pernah bercerai, sehingga penggugatdan tergugat berkapasitas sebagai persona stendi

No. 0787/Pdt.G/2015/PA.Ngj.serta pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sejak tanggal 16 Januari 2007antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai, sehingga Penggugatberkapasitas sebagai persona stendi in judicio dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, (Kartu Tanda Penduduk), makaharus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah HukumKabupaten Nganjuk sebagaimana ketentuan pasal 1 ayat (8) dan pasal 59 ayat (1)huruf c UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006, tentang

Sehingga jelasPara Terbanding/Para Penggugat tidak memiliki persona stendi injudicio sehingga Gugatan harus ditolak oleh Majelis Hakim yang Mulia.Bahwa menurut Yurisprudensi MA. RI.

Februari 2017 selaku ParaHal 41 dari 88 Putusan Nomor Nomor 15/PDT2018/PT AMBTerbanding/Para Penggugat sudah tepat dan benar menurut HukumAcara Perdata maupun Putusan Mahkamah Agung dan oleh karena ituPara Terbanding/Para Penggugat menolak segala dalil Eksepsi ParaPembanding/Para Tergugat bahwa Para Penggugat bukanlah orangyang berhak atas obyek tanah sengketa sehingga tidak mempunyai hakdan kapasitas untuk menggugat tanah obyek sengketa perkara ini.Sehingga jelas Para Penggugat tidak memiliki persona stendi

Menurut hukum acara, orang yang memiliki kapasitas mengajukangugatan dalam suatu perkara perdata adalah hanya orang yangmempunyai hubungan hukum dan kepentingan dengan apa yangdisengketakan, apabila gugatan diajukan oleh orang yang tidak memilikikapasitas untuk memperkarakan suatu sengketa, maka gugatantersebut mengandung cacat hukum dan harus dinyatakan cacat error inpersona.Bahwa berdasarkan PutusanPutusan Mahkamah Agungtersebut diatas, telah jelas Para Terbanding/Para Penggugat memilikipersona stendi

Tergugat tidak pernahmenjual obyek sengketa I kepada siapapun, dan atas bantahan tersebut Penggugat tidakdapat mengajukan bukti apapun, maka dengan memperhatikan keberadaan TurutTergugat yang tidak pernah hadir ke persidangan kecuali pada sidang ke 6, meskipuntelah dipanggil secara patut dan tidak memberikan tanggapan apapun atas sengketaantara Penggugat dan Tergugat serta Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya makamajelis berpendapat bahwa keberadaan Turut Tergugat dalam perkara ini tidak stendi

Bahwa antara Para Pelawan dengan Terlawan tidak pernah adahubungan hukum apapun sehingga hak menuntut dari ParaPelawan kepada Terlawanl tidak ada persona stendi in judicio;Hal tersebut diatas secara tegas terurai dalam positaperlawanan Para Pelawan tentang penjaminan sertifikat HMNo. 394 atas nama Ari Rachmawati, dimana Terlawan (sebagai kreditur) hanya mempunyai hubungan hukumdengan Terlawan II (sebagai debitur) tentang perjanjian kreditHalaman 18.

Tentang Diskwalifikasi in Person :Menimbang, bahwa Tergugat melalui Jawabannya telah mengajukan Bahwa Penggugat bukanlah Persona Stendi In Judiso, karena bukanSubyek Hukum yang mempunyai hak dan kepentingan untuk menggugatdalam perkara ini, sehingga Penggugat tidak mempunyai kapasitas (legalstanding) untuk bertindak dan mengaiukan gugatan demi kepentingan Dr.Ing,Hans Joachim Kabuschok; B.

No. 117 PK/TUN/2010pertimbangan sebagai berikut : Bahwa Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali tidak mempunyaikepentingan (Persona stendi in Jucio) untuk mengajukan gugatan, karenaPenggugat/Termohon Peninjauan Kembali belum memiliki Izin KuasaPertambangan dan Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali belummengeluarkan izin tersebut secara resmi/formal kepada Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali ; Bahwa bukti P9 yang menjadi dasar pertimbangan Hakim Kasasi adalahmerupakan proses administrasi internal dari

No. 117 PK/TUN/2010Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebutMahkamah Agung berpendapat :Bahwa Judex Juris telah khilaf dalam putusannya yang telahmengabulkan permohonan kasasi dari Penggugat/Termohon PeninjauanKembali dan membatalkan putusan Judex Factie, dengan pertimbanganpertimbangan sebagai berikut : Bahwa Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali tidak mempunyaikepentingan (Persona stendi in Jucio) untuk mengajukan gugatan, karenaPenggugat/Termohon Peninjauan Kembali belum

sempurna dan mengikatselama tidak dibuktikan sebaliknya, maka harus dinyatakan terbukti bahwaPenggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sesualdengan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 jo.pasal 11 ayat (3) dan pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975, serta pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sejak tanggal 23 Agustus1997 antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bercerai, sehinggaPenggugat dan Tergugat berkapasitas sebagai persona stendi

Nining Karyawati yang beragama Islam,maka untuk menentukan kepastian hukum Penggugat mempunyaikedudukan hukum (legal stendi) sebagai ahli waris NINING KARYAWATIAlmarhumah yang sah, dan berhak memperoleh hak warisnya, makaharus diputus terlebih dahulu oleh Pengadilan Agama.Berdasarkan halhal yang telah diuraikan diatas, Majelis HakimPemeriksa Perkara dalam perkara a quo, harus menyatakan dirinya tidakberwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo ,karena perkaratersebut ada Eksepsi kewenangan Kompetensi

Eksepsi diskualifikasi atau gemis aanhoedanigheid.Yang bertindak sebagai Penggugat, bukan orang yang berhak,sehingga orang tersebut tidak mempunyai hak dan kapasitas untukmenggugat atau Penggugat tidak mempunyai persona stendi injudicio.,Hal ini dapat dilihat dalam posita gugatan Penggugat No. 1, yangmenyatakan : Penggugat adalah sebagai pemilik dua bidang tanah,namun dalam obyek sengketa yang disebut dalam posita No. 1(b).

Exseptio in persona yaitu bahwa Penggugat dan Penggugat II tidak memilikiPersona Stendi in Judicio dan kekeliruan pihak yang ditarik sebagai Tergugat ;3. Exeptio plurium litis consortium bahwa seharusnya gugatan penggugat adalahPimpinan cabang lembaga Maarif Kabupaten Kebumen dan penerima kuasatelah bertindak melampui Kewenangan yang diberikan pemberi kuasa ;4. Exeptio dilatoria bahwa gugatan yang berjalan para penggugat belumwaktunya diajukan atau prematur ;5.

yangsubjek hukumnya antara orangorang yang beragama Islam yang terkaitdengan kewenangan absolut pengadilan agama tersebut, maka sengketa hakmilik tersebut menjadi kewenangan absolut pengadilan agama sebagaimanaketentuan Pasal 50 ayat (2) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 TentangPerubahan atas UndangUndang Nomor7 Tahun 1998, sehingga berdasarkanpertimbangan tersebut, Majelis hakim berpendapat bahwa perkara ini adalahkewenangan absolut Pengadilan agama Bulukumba dan Penggugat memilikikapasitas (persona stendi

Olehkarena itu makaPENGGUGAT mempunyai kedudukan hukum(legitima persona stendi in judicio) dan kepentingan yang cukup(point dinteret, point daction) untuk mengajukan Gugatan ini,karena telah memenuhi subyek hukum sebagaimana dimaksudPasal 53 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara (selanjutnya disebut UU PTUN 5/1986) jo.Pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004 tentang PerubahanAtas Undangundang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PeradilanTata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU PTUN

batrve oleh karens Penggugat (Pengurus PPPSRS GatingResort Reastence periode 20182071) teiah menyalahi ketentuan pasal 28 apart(1) Gan ayet (3) Perturean Menten Peeenqeen Urum dan Perumahan RakyelMomoar 22FRTM018 feciang Perhempunan Perl dam Penghuni SatuanRumah Suewn, dengan demikian pembentuken Pengurus PPPSRS GadingReson Resdence periods 20182021 adalah cecal hukum dan apebiie clkalkandengan cksepsi Tenguget dalam perkara & quo. kebersdasm Penggusgeddikuelfisir tidak memniliki legal stancing (stendi

hari Rabu tanggal 27 Desember 2017sekira pukul 00.30 Saksi6 datang dan Laporan kepadaBa Piket Dandemwal (Saksi2) lalu Saksi6 ditindakdengan sikap tobat, kemudian Saksi4 dan Terdakwa3diperintahkan untuk mencari selang oleh Saksi2kemudian Saksi4 keluar dan purapura mencari selangtersebut kemudian kembali dan bilang tidak ada kepadaSaksi2 tetapi Saksi2 menegaskan cari sampai dapat,lalu Saksi2 dan Terdakwa3 kembali ke Barak untukmencari selang, namun di parkiran truck berpapasandengan Saksi7 (Prada Stendi

tahap sita eksekusi, dan karena pelaksanaa putusan belum terjadi makaPemohon Eksekusi/Terbantah I belum terpenuhi prestasinya;Menimbang, bahwa sebagaimana dinyatakan diatas bahwa proses eksekusiyang dimohonkan oleh Terbantah tersebut belum selesai dan masih dalam tahappelaksanaan, maka upaya hukum yang dilakukan oleh Pembantah tersebut sudah tepatdan benar yaitu mengajukan bantahan;Menimbang, bahwa namun demikian lebih lanjut akan dipertimbangkan apakahPembantah dalam bantahan a quo mempunyai legal stendi

sempurna dan mengikatselama tidak dibuktikan sebaliknya, maka harus dinyatakan terbukti bahwaPenggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuaidengan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 jo.pasal 11 ayat (3) dan pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975, serta pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sejak tanggal 14September 2017 antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bercerai,sehingga Penggugat dan Tergugat berkapasitas sebagai persona stendi